DAFTAR ISI BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4 BAB II 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 A B BAB III 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 BAB IV 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 BAB V 5.1 5.2
1|Page
PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Sasaran Kegiatan Hasil yang diharapkan Persoalan yang disasar METODOLOGI PENDAMPINGAN Model Pendampingan Lembaga Pendamping Model Pendampingan PERSEPSI Model Pendampingan IDEAS Model Pendampingan Koordinator Nasional Rencana Aksi Program Matriks Indikator Keberhasilan Pendampingan ORGANISASI DAN PELAKSANAAN Dasar Pelaksanaan Struktur Koordinasi dan Tim Pendampingan Kondisi UM PHBM dan Sosial Ekonomi Wilayah Pada Area Proyek UM PHBM Enggal Mulyo Kondisi Sosial Ekonomi wilayah administrasi Kab. Ponorogo UM PHBM Gawe Makmur Kondisi Sosial Ekonomi wilayah Administrasi Kab.Temanggung UM PHBM Sejahtera Kondisi Sosial Ekonomi wilayah Administrasi Kab.Ciamis PELAKSANAAN Pertemuan antar koordinator Nasional, Koordinator Wilayah, dan Project Officer Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas, masyarakat, dan Otoritas Lokal, sesuai dengan SVLK Program Sosialisasi di Kabupaten Ponorogo Program Sosialisasi di Kabupaten Temanggung Program Sosialisasi Kabupaten Ciamis Kinerja dan proses Pendampingan Pendampingan pada UM PHBM Enggal Mulyo Pendampingan pada UMPHBM Gawe Makmur Pendampingan pada UMPHBM Sejahtera Kegiatan Pengembangan Kapasitas Personel dan Kelembagaan Kegiatan Pelatihan di UMPHBM Enggal Mulyo Kegiatan Pelatihan di UMPHBM Gawe Makmur Kegiatan Pelatihan di UMPHBM Sejahtera Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan Saran dan Rekomendasi LAMPIRAN
1 1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 11 11 11 11 11 13 14 16 17 19 21 21 25 25 25 26 28 28 31 34 40 40 40 41 43 43 44 45
2|Page
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tahun 2009 Kementrian Kehutanan telah mengeluarkan regulasi terkait dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang tertuang dalam Permenhut nomor P.38/Menhut-II/2009 dan dijabarkan dalam Peraturan Dirjen BPK nomor P6/Set-IV/2009 beserta panduan verifikasi yang diatur dalam P.02/2010. Keluarnya beberapa aturan ini melalui proses yang cukup panjang sejak tahun 2003 atas desakan keinginan banyak pihak yang peduli pada upaya pemberantasan ilegal logging dan perdagangan kayu yang lebih bertanggung jawab. Tingkat laju deforestasi yang semakin tinggi dan kawasan hutan yang semakin tergerus telah dirasakan sebagai ancaman, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, namun juga dunia terutama dalam konteks kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Sadar pada tantangan yang semakin besar, Pemerintah berusaha mengurangi laju kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh penebangan ilegal oleh pelaku legal maupun pelaku ilegal. Tahun 2005 respon pemerintah untuk mengatasi ilegal logging ditunjukkan oleh keluarnya Inpres 4/2005 tentang pemberantasan ilegal logging. Inpres ini tampaknya menjadi “sapu jagad” karena hampir semua pihak penegak hukum dilibatkan dalam tugas ini seperti: Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Respon dari luar negeri terhadap kasus-kasus ilegal logging juga cukup banyak. Beberapa negara sudah menjalin kesepakatan kerjasama dengan Indonesia untuk memerangi ilegal logging, seperti MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris (2003), dengan pemerintah Jepang (2003), pemerintah China (2004) dan pemerintah Amerika Serikat (2006). Dalam konteks perundingan dagang dengan negara Uni Eropa, upaya kontrol terhadap perdagangan kayu akan diwadahi dalam perjanjian kemitraan sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) sebagai tindak lanjut dari program Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). VPA diharapkan juga sebagai sarana rekognisi terhadap SVLK dan produsen kayu yang telah mengantongi sertifikat SVLK. Peredaran produk kayu yang berasal dari Indonesia bersumber dari berbagai unit manajemen hutan: hutan alam, hutan tanaman, dan hutan berbasis masyarakat, termasuk juga para pihak yang menjadi perantara pemindah tanganan produk kayu. Sumber kayu dari hutan hak, walaupun tidak ada campur tangan negara dalam pengelolaan hutannya tetap diprioritaskan untuk diatur mekanisme tata usaha kayunya dan jaminan legalitasnya mengingat bahwa potensinya cukup besar. Tatausaha kayu dalam hutan hak diatur dalam P.51/Menhut-II/2006 dan yang saat ini akan segera di revisi menjadi peraturan yang lebih simpel dan sesuai dengan kondisi lapangan. Pertimbangan pengaturan tatausaha kayu rakyat adalah dalam rangka melindungi hak privat dan mencegah tercampurnya antara kayu legal dan kayu ilegal. Ketersediaan bahan baku dari hutan alam yang semakin terbatas menyebabkan beberapa industri pengolah kayu hulu melirik bahan baku kayu yang berasal dari kayu rakyat. Akhir-akhir iniada kecenderungan beberapa industri kayu lapis mulai menggunakan bahan baku subtitusi meranti seperti sengon atau jabon yang digunakan untuk bahan core plywood. Bahkan beberapa industri besar di Jawa Timur telah melakukan kerjasama dengan petani dan pengelola hutan rakyat di daerah Temanggung untuk menanam jenis-jenis tertentu yang menjadi kebutuhan industri. Mereka kemudian menciptakan mekanisme profit sharing yang memberikan keuntungan bagi kedua 3|Page
pihak.Dilihat dari sisi potensi kayu rakyat hitung-hitunganya sangat fantastis. Sebuah kajian potensi yang dilakukan oleh BPKH IX dan MFP menunjukkan bahwa taksiran potensi kayu hutan rakyat dengan basis citra Landsat tahun 2006‐2008 adalah sekitar 57 – 103, 5 juta m3 atau total taksiran rata‐rata potensi kayu pada areal hutan rakyat (indikatif) seluas hampir 2,6 juta ha adalah sekitar 74,7 juta m3. Potensi yang besar ini disadari maupun tidak telah menciptakan tataniaga baru dalam perdagangan kayu yang lebih banyak diatur oleh mekanisme lokal yang berbeda untuk masih-masing wilayah. Di wilayah Temanggung misalnya, selain ada hubungan dagang langsung antara industri dan petani, tataniaga kayu juga banyak di setir oleh peran pedagang atau perantara (middle-man), demikian pula disebagian wilayah Wonogiri dan Pacitan peran para “Bakul” amat dominan. Sistem jual beli ini yang sering menyebabkan aturan tatausaha kayu rakyat khususnya P.51/Menhut-II/2006 tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Mekanisme penerbitan SKAU banyak diatur oleh Pedagang sehingga banyak dijumpai Dokumen SKAU tidak disimpan di Desa maupun dijadikan arsip oleh si pemilik kayu. Mekanisme kontrol yang lemah terhadap peredaran kayu rakyat dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang kurang bertanggung jawab untuk menerbitkan dokumen PUHH pada kayu-kayu ilegal. Dokumen ini bisa berstatus “ASPAL” asli tapi palsu, produk permainan pengandaan dokumen yang hanya sekedar memenuhi syarat untuk dokumen pengangkutan. Jika ini berlangsung terus maka citra kayu rakyat bisa tergerus oleh aktivitas ilegal sebagian masyarakat yang ingin mengambil keuntungan. Disnilah diperlukan “alat” yang mampu memberikan proteksi pada kayu rakyat sehingga mereka bisa mendapatkan status halal dan legal yang dibuktikan dengan sistem yang bisa dipercaya oleh pasar. Pada saat Menteri Kehutanan menetapkan aturan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), masyarakat pengelola hutan hak atau hutan berbasis masyarakat sesungguhnya belum siap untuk menerapkannya. Selain karena beberapa persoalan diatas, masyarakat masih belum “aware” pada pentingnya melakukan dokumentasi SKAU maupun SKSKB Cap “KR” dan penertiban dokumen alas titel yang sah.ITTO Project TFL-PD 010/09 Rev.1 (M) memberikan jawaban pentingnya pengembangan kapasitas personel dan kelembagaan di level petani hutan rakyat. Melalui proyek ini telah dikembangkan kegiatan pendampingan masyarakat pengelola hutan rakyat untuk menyiapkan sumberdaya manusia dan institusi lokal pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Telah dipilih tiga propinsi sebagai pilot program implementasi SVLK di hutan hak yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Masing-masing UM PHBM tersebut adalah: 1). Gapoktan Enggal Mulyo, Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, 2) Gapoktan Gawe Makmur, Desa Gowak, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan 3). Kelompok Tani Sejahtera, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Kegiatan Pendampingan yang dijalankan selama 3 bulan mulai bulan Juni sampai Agustus 2011 (efektif) dilaksanakan oleh dua Lembaga Pendamping yaitu PERSEPSI telah mendampingi wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan IDEAS mendampingi wilayah Jawa Barat. Laporan ini memberikan deskripsi perkembangan kegiatan pendampingan pada masing-masing propinsi dan output yang dihasilkan untuk menuju pada fase “Readiness towards SVLK Certification”.
4|Page
1.2. Maksud dan Sasaran
a) Maksud kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Aktivitas 1.3 Proyek ITTO TFL-PD 10/09 Pelaksanaan berseri konsultasi dengan stakeholder secara intensif untuk mengarusutamakan SVLK/TLAS dan memfasilitasi persiapan dokumentasi dan kegiatan administratif lainnya yang dipersyaratkan dalam sistem verifikasi legalitas kayu. b) Sasaran Aktivitas 1.3 Proyek ITTO TFL-PD 10/09 Keberhasilan implementasi SVLK yang dikoordinasikan oleh unit manajemen hutan rakyat Implementasi SVLK yang kredibel di unit manajemen hutan rakyat dapat dipromosikan ke pasar yang lebih luas
1.3. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan sesuai aktivitas 1.3 TFL-PD 10/09: a) Tiga unit manajemen PHBML atau industri pengolahan kayu pada skala kecil telah terpilih sebagai lokasi pilot untuk mengimplementasikan prosedur-prosedur SVLK b) Tiga unit manajemen PHBML atau industri pengolahan kayu pada skala kecil telah didampingi dan difasilitasi untuk mempersiapkan semua kebutuhan dokumen dan prosedur yang dipersyaratkan dalam SVLK c) Pada akhir kegiatan fasilitasi/pendampingan, tiga unit manajemen yang dijadikan sebagai lokasi pilot telah siap untuk disertifikasi oleh pihak ketiga independen (Lembaga Verifikasi terakreditasi) 1.4. Persoalan yang disasar a) Peraturan dan standar SVLK yang relatif baru belum dipahami oleh seluruh stakeholder kehutanan, terutama pelaku bisnis perdagangan kayu pengelola hutan sebagai sumber bahan baku b) Unit Manajemen PHBM adalah salah satu entitas yang akan dinilai kinerja SVLK-nya, keterbatasan sistem administrasi di tingkat desa dan sosialisasi yang terbatas akan menghambat kesiapan PHBMdalam menghadapi penerapan SVLK di hutan hak c) Sumberdaya manusia yang akan mendukung kinerja administrasi Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) belum memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang SVLK dan penerapan administrasi kayu sesuai aturan yang berlaku (P.51 atau P.33) d) Pelaksanaan verifikasi legalitas kayu sulit dilakukan tanpa adanya komitmen kuat dari pengelola hutan (Masyarakat) dan penguatan kelembagaan di tingkat Unit Manajemen Hutan Rakyat e) Pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung program penerapan SVLK di hutan rakyat, bahkan ada kecenderungan menambah rantai birokrasi yang merumitkan masyarakat dalam rangka penerbitan dokumen angkutan (SKAU atau SKSKB Cap KR). f) Kayu rakyat adalah komoditas yang mulai banyak diminati oleh industri pengolahan hasil hutan sejak semakin terbatasnya bahan baku dari hutan alam, namun kegiatan promosi dan pemasaran kayu rakyat yang legal masih sangat terbatas
5|Page
BAB II. METODOLOGI PENDAMPINGAN Dalam Bab ini dijabarkan 2 metode pekerjaan pendampingan yaitu: Pertama, model pendampingan oleh lembaga pendamping (PERSEPSI dan IDEAS) dan kedua, model koordinasi yang dikembangkan oleh Konsultan Nasional (Koordinator). Lembaga Pendamping juga mempunyai tugas yang ditetapkan oleh Project ITTO sesuai dengan aktivitas 1.3 yaitu:
Mengembangkan partisipasi, sikap, pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dan anggotanya dalam pelaksanaan/penerapan standard verifikasi legalitas kayu berdasarkan peraturan yang berlaku. Menjaga agar semangat, kemauan, ide-ide dan gagasan kelompok tani tetap tinggi sehingga kegiatan penerapan pengelolaan hutan lestari dan penyiapan dokumen untuk memenuhi standard verifikasi legalitas kayu dapat berjalan lancar. Memacu dan meningkatkan kegiatan kelompok tani sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok tani melaksanakan PHL dan standar VLK. Mengurangi, menghentikan dan mengingatkan apabila ada kegiatan atau sikap yang menyimpang dan tidak mendukung kegiatan penerapan SVLK. Mendinginkan konflik dan ketegangan yang merugikan kelompok tani. Membantu kelompok tani dalam menghadapi permasalahan yang muncul khususnya dalam pelaksanaan standar VLK. Membimbing kelompok tani untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam kelompok tani dan antar kelompok, instansi terkait, lembaga keuangan dan mitra usaha.
2.1. Model pendampingan Lembaga Pendamping Di dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan, Lembaga PERSEPSI dan IDEAS Consultancy Services memiliki pendekatan yang sedikit berbeda, namun secara umum kedua lembaga memiliki tujuan dan sasaran yang sama dalam mewujudkan pemahaman masyarakat dan kesiapan administrasi dalam implementasi SVLK di setiap Unit manajemen yang dirujuk menjadi pilot sites. 2.1.1. Model pendampingan yang dilakukan oleh PERSEPSI: a) Kegiatan untuk Mencapai Hasil Kerja I: Pembentukan Satuan Kelola Hutan Rakyat, atau Forest Management Unit (FMU). Sosialisasi SVLK untuk UM terplih dan disepakati peran masing-masing pemangku kepentingan terkait. Lokakarya tahapan kegiatan penyiapan SVLK dan pembentukan tim penyiapan dokumen beserta tata waktunya. Pendampingan kelembagaan UM oleh Tim penyiapan dokumen yang terbentuk b) Kegiatan untuk Mencapai Hasil Kerja 2: Sosialisasi SVLK untuk unit management terpilih dan disepakati peran masing-masing pemangku kepentingan terkait. Pelatihan pembekalan teknis penyiapan dokumen Pendampingan Tim penyiapan Dokumen dan kelengkapannya Lokakarya Pengembangan Pemahaman Dokumen yang akan diajukan ke Lembaga Sertifikasi bagi UM. 6|Page
Revisi dan penyempurnaan dokumen pengajuan sertifikasi VLK Perbanyakan Dokumen Pengajuan Fasilitasi tindaklanjut hasil pendampingan diantaranya kepada kementerian Kehutanan dan dinas kehutanan setempat c) Kegiatan untuk mencapai Hasil kerja 3: Lokakarya Tahapan kegiatan penyiapan SVLK dan Pembentukan Tim penyiapan dokumen pengajuan SVLK. Penyiapan dan Pembekalan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sertifiksi VLK Penjajagan Kebutuhan dan Minat serta kesiapan Masyarakat pada Sertifikasi VLK Penentuan satuan pengelola (FMU) 4) Penentuan luas wilayah sertifikasi (nama pemilik, jenis lahan, status lahan) Penataan kelembagaan satuan kelola hutan. Penentuan tata Lacak Balak Penyusunan dan Pembahasan Dokumen Pengajuan Pengajuan ke LS (Lembaga Sertifikasi).
2.1.2. Model Pendampingan yang dilakukan IDEAS Consultancy Services IDEAS Consultancy services mengembangkan Pendampingan dengan dua pola pokok yaitu: a.
Meningkatkan kapasitas Kelembagaan masyarakat dalam mendukung implementasi SVLK melalui beberapa kegiatan yaitu: Pelatihan penyusunan aturan kelompok tentang penerapan SVLK di Hutan Rakyat Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SVLK di hutan rakyat Pendampingan teknis penguatan kelembagaan untuk penerapan SVLK di hutan rakyat b. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mendukung implementasi VLK di hutan rakyat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: Sosialisasi SVLK bagi masyarakat pengelola hutan rakyat Pelatihan teknis penerapan VLKL di hutan rakyat Pendampingan teknis penerapan VLK di hutan rakyat Secara hirarkis, alur pendampingan yang dilakukan oleh IDEAS Consultancy Services ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut:
7|Page
Gambar 1. Alur Tujuan pendampingan
2.1.3. Model Koordinasi yang dikembangkan oleh Koordinator Nasional A. Rencana Aksi Program Konsultan Nasional (Koordinator Nasional) adalah tenaga ahli yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan pendampingan pada tiga propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa Barat. Koordinator Nasional memastikan bahwa proses-proses pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga Pendamping bisa berjalan sesuai dengan tujuan sasaran proyek ITTO TFL-PD 10/09. Mengingat bahwa waktu kegiatan yang short term (hanya 3 bulan) maka Koordinator Nasional membuat Rencana Aksi Program pendampingan selama 3 bulan yang menghubungkan kegiatan antara Koordinator dengan : Project Officer ITTO, Koordinator Wilayah Jawa Tengah-Jawa Timur, dan Koordinator Wilayah Jawa Barat beserta Unit Manajemen PHBM seperti digambarkan pada Tabel 1. B. Matriks Indikator Keberhasilan Pendampingan Matriks Indikator Keberhasilan dikembangkan oleh Koordinator Nasional berdasarkan standard SVLK yang tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen BPK No. P.6/Set-IV/2009 khususnya pada Lampiran 5 8|Page
dari SK tersebut. Standar inilah yang dipergunakan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu untuk menilai kesesuaian Unit manajemen hutan berbasis masyarakat. Dengan mempedomani standar ini, diharapkan semua yang dikerjakan oleh Lembaga Pendamping dan oleh masyarakat sebagai pengelola hutan berbasis masyarakat tidak keluar konteks penilaian SVLK di hutan hak. Walaupun demikian, Matriks ini hanyalah sebuah minimum requirement yang diberlakukan dalam standard SVLK. Penguatan kapasitas dan kelembagaan juga menjadi faktor penentu yang sangat penting yang disasar oleh aktivitas 1.3 pada ITTO Project TFL-PD10/09 ini. Pengembangan lebih lanjut proses pendampingan oleh para pendamping telah sangat membantu kesiapan unit manajemen menuju proses penilaian SVLK misalnya: penguatan Kelembagaan dan perluasan kelembagaan pada level Desa atau kelurahan. Matriks Indikator keberhasilan pendampingan berisi elemen: Verifier, Keabsahan, Kelengkapan, dan Konsistensi, serta Indikator keberhasilannya. Elemen-elemen ini saling terkait dan menjadi rujukan auditor/penilai SVLK dalam menjalankan penilaian. Verifier adalah pernyataan pembuktian bahwa Unit manajemen PHBM telah memenuhi persyaratan indikator. Keabsahan suatu dokumen menunjukkan bahwa pihak-pihak yang memperoleh otoritas dari regulator telah memberikan pengesahan. Kelengkapan dokumen adalah pemenuhan semua persyaratan administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Konsistensi data adalah kesamaan data dan informasi yang secara logis dan akademis bisa dipertanggungjawabkan.Untuk menjalankan proses monitoring dan evaluasi, Koordinator Nasional mengembangkan indikator keberhasilan pendampingan seperti digambarkanpadaTabel2.
9|Page
Tabel 1. Rencana Aksi kegiatan pendampingan pada Tiga Propinsi (Jawa Timur-Jawa tengah, dan Jawa Barat) Location Program Regular meeting with National and Field Consultants in terms of fine-tuning program for each areas in three provinces Socialization and strengthening Capacity of communities and local authorities in line with Timber Legality Assurance System (SVLK) Observing and Facilitating the process of technical assisstant for Community Forest management units Observing and Facilitating the trainings on SVLK for community conducted by Consultants Developing Progress report and Final Report
May 3 4
Weeks within May-August 2011 June July 1 2 3 4 1 2 3 4
Aug 1 2
Bogor-Jakarta Jawa Tengah- Jawa Timur Jawa Barat Temanggung Ponorogo Ciamis Temanggung Ponorogo Ciamis Temanggung Ponorogo Ciamis Jakarta-Bogor
Rencana aksi yang dikembangkan oleh Koordinator Nasional di atas dijadikan sebagai kerangka kerja menyusun Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program pendampingan SVLK pada 3 Propinsi yang disampaikan kepada Project Officer ITTO.
10 | P a g e
Tabel 2. MATRIKS INDIKATOR KEBERHASILANPENDAMPINGAN SVLK DI HUTAN HAK/ HUTAN RAKYAT VERIFIER
KEABSAHAN
KELENGKAPAN
KONSISTENSI
Dokumenk epemilikan lahan yang sah (alas titel/ dokumenl an yang diakui)
Disahkanolehinstansi yang berwenang, dapatberupa: tandatangan, cap, dannamainstansi yang mengeluarkandokumenkepemilikanlahan Jenisdokumen yang sahadalah: Sertifikattanah, Leter C, Leter B, Girik, Rincik, Sertifikat HGU atauHakPakai, sertabuktikepemilikanlainnya yang sah
Dokumenmenunjukkaninformasi yang lengkapmengenaisiapapemiliklahandanberapal uasnya, dan/ataubesertalokasitermasukketeranganbata s-batasnya
Dokumenkepemilikanlahan sesuaidenganinformasi yang tertulisdalam: dokumen FMU-HR, Dokumenangkutankayu (SKAU/ SKSKB cap KR)
Peta areal hutanhakd anbatasbatasnya di lapangan
Peta areal hutanhakdisepakatiolehsemuaanggota UMHR
Petaberisi: informasilokasi UMHR, jenisvegetasi, pemilikdanbatas-batasnya, jaringanjalan, skalapeta, legenda, daninformasilainnya
Informasi yang ada di dalampetasesuaidenga nkondisidanbatas-batas di lapangan Informasi yang ada di petasesuaidengandoku menkepemilikan
Dokumen SKAU atau SKSKB Cap “KR”
Dokumen SKAU yang sahditerbitkanolehLurahatauKepalaDesaat auPejabatPenerbit SKAU DitandatanganiolehPenerbit SKSKB Cap KR memilikiNomor Seri yang sah, Pengirim, Peneriman, Pengangkutan, danTujuanPengankutan, IdentitasKayu, daninformasiPenerbitpadasaatkayudikirim kan
Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR dilengkapidengandokumenSuratIjinTebang (SIT) SuratIjinTebangmampumenunjukkansiapap emilikkayunyadanlokasipenebangannya
Jeniskayu yang diangkutharussesuaide nganjumlahdan volume yang terteradalamdokumen SKAU maupun SKSKB Cap KR Jeniskayudanpengguna andokumenharussesuai
11 | P a g e
INDIKATOR KEBERHASILAN Tersedianyadokumenke pemilikanlahan yang sah, lengkap, konsistenuntuksemuaa nggota unit manajemenHutan Rakyat (UMHR) Copy dokumenkepemilikanla hanuntuksemuaanggot a UMHR tersedia di kantor UMHR Peta areal hutanhak / UMHR tersediadanmenunjuka nlokasi yang benar Tandabataskepemilikan tersediadandisepakatiol ehsemuaanggota UMHR (dalambentukpematan g, tanamanpagar, pal, ataubentukfisiklainnya) SKAU atau SKSKB cap KR tersedia di kantor UMHR untuksemuapenjualank ayudarimasyarakatsete mpatanggota UMHR Dokumen SKAU dan SKSKB cap KR memenuhiaspek-
VERIFIER
KEABSAHAN
KELENGKAPAN
Memuat Cap “KR”
Faktur/ KwitansiPe njualan
12 | P a g e
DokumenkwitansiatauFakturpenjualandikel uarkanolehpihakPemilikKayudanadatandat angannyabermateraicukup
Dokumenkwitansiataufakturpenjualandilengka pidenganmateraidantandatanganpemilikkayus ertatangaldibuatKwitansi
KONSISTENSI denganaturan P 51/2006 danperubahanya P33/2007 Jeniskayu yang ditebangataudiangkutse suaidenganketentuanat auRencanaTebangan UMHR DokumenkwitansidanFaktu rpenjualansesuaidengando kumen SKAU danatau SKSKB Cap KR baikjenis, jumlahbatangmaupun volume kayunya
INDIKATOR KEBERHASILAN aspeklegalnya Dokumen SKAU dan SKSKB cap KR tersediadandikumpulka nmenurutwaktudalam 1 tahun
Dokumenkwitansiabsah danlengkapdantersedia (rekamandikumpulkans etiaptahun) Dokumenkwitansisesua idenganfisikkayu yang dijual Dokumenkwitansiatauf akturpenjualansesuaide ngandokumen SKAU atau SKSKB cap KR
BAB III. ORGANISASI & PELAKSANAAN 3.1. Dasar pelaksanaan a) Activities 1.3 of ITTO Project TFL-PD 010/09 Rev.1 (M), Carry out series of intensive stakeholders consultation to disseminate SVLK/TLAS and facilitating the preparation of documents and administration required in the legal verification system. b) Surat Sekditjen BUK No. S 637/Set-4/2011 yang ditujukan kepada Seluruh kepala Dinas kehutanan dalam wilayah studi, Perihal: Surat pengantar Pelaksanaan Fasilitasi hutan rakyat Sekditjen BUK. Pada SK ini juga disebutkan nama-nama konsultan yang terlibat dalam proses pendampingan masyarakat. c) Kontrak Perjanjian Kerja antara Project Officer ITTO dengan Koordinator Nasional
3.2 Struktur Koordinasi dan Tim Pendampingan 3.2.1. PERSEPSI a. Koordinator Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah
: Teguh Suprapto
b. Pendamping UM PHBM Enggal Mulyo, Ponorogo, Jawa Timur
: Suhartono
c. Pendamping UM PHBM Gawe Makmur, Temanggung, Jawa Tengah
: Nuryahya
3.2.2. IDEAS Consultancy Services a. Koordinator Wilayah Jawa Barat
: Wahyu Faturahman Riva
b. Pendamping Unit Manajemen PHBM Sejahtera, Ciamis, Jawa Barat
: Idris Abdullah
2.2.3. Koordinator Nasional dan Project Management a. Project Officer
: Ir. Lasmini
b. Koordinator Nasional (National Consultant)
: Daru Asycarya
c. ITTO Management Staff
: 1. Ditha Astriani Dwi K 2. Irebella Siswondo
3.3. Kondisi Unit Manajemen PHBM dan Sosial Ekonomi Wilayah pada Area Proyek 3.3.1. Unit Manajemen PHBM Enggal Mulyo1 a. Lokasi: Unit manajemen berlokasi di : Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten ponorogo, Jawa Timur. Kegiatan pembentukan FMU ini dilaksanakan pada awal bulan Mei 2011 dengan melakukan pemetaan terhadap institusi-institusi masyarakat yang telah ada, maka disepakati untuk kelompok
1
Sumber: Laporan Kemajuan pendampingan SVLK oleh PERSEPSI
13 | P a g e
tani Enggal Mulyo ditetapkan sebagai Forest Management Unit (FMU) yang akan digunakan sebagai institusi masyarakat Ds. Mrayan untuk pengajuan sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. b. Susunan pengurus Unit Manajemen: Jumlah Anggota Unit Manajemen PHBM Enggal Mulyo adalah 3.511 orang dengan susunan pengurus sebagai berikut: Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
: Budi Susilo : Haryoko, SE : Mujiono. : Seluruh warga Desa Mrayan sejumlah 3.511 orang
Gambar 2. Sekretariat UM PHBM Enggal Mulyo
c.
Pola budidaya Hutan Rakyat dan Perdagangan Kayu
UM-PHBM Enggal Mulyo telah mengembangkan budidaya tanaman hutan dengan pola Agroforestry yang didominasi oleh jenis Pinus (pinus merkusii) dikombinasikan dengan tanaman cengkeh, mahoni, jati, Sengon, Jabon, akasia dan tanaman pertanian. Iklim yang sejuk di daerah Mrayan, Ngrayun menjadikan pinus bisa tumbuh dengan baik. Disekitar lokasi unit manajemen juga tumbuh tanaman pinus yang dikelola oleh Perum Perhutani. Masyarakat juga sedang menjajagi kerjasama dengan Perum Perhutani dalam hal penjualan getah pinus, sehingga masyarakat tidak tergantung hanya pada jenis kayu tertentu. Selain tanaman hutan, masyarakat juga menanam tanaman palawija terutama di sekitar rumah atau pekarangan. Kegiatan kelompok dalam wadah Gapoktan tidak hanya mengurusi masalah komoditas kayu, namun juga mengembangkan budidaya pertanian.
14 | P a g e
Gambar 3. Tanaman Pinus dan jabon yang dikembangkan oleh UM PHBM Enggal Mulyo
Dalam konteks perdagangan kayu, masyarakat terbiasa menggunakan jasa pedagang atau pembeli yang langsung datang ke lokasi untuk melakukan “tebas” kayu. Proses negosiasi bisa dilakukan dengan cepat asal ada kesepakatan kedua pihak. Untuk mendukung tatausaha kayu yang legal, mereka menggunakan dokumen SKSKB Cap “KR” sebagai dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan P.51/P.33 tentang penggunaan SKAU maupun SKKSKB Cap KR berdasarkan jenisnya. Mereka mengakui bahwa sebelum ada kegiatan sosialisasi SVLK dan pendampingan, administrasi kayu dilakukan seadanya, tanpa ada kuitansi jual beli dan pengarsipan yang memadai baik di masyarakat maupun petugas penerbit SKAU/ SKSKB Cap KR. 3.3.2. Kondisi Sosial Ekonomi wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo2 a.
Gambaran Wilayah Kabupaten Ponorogo :
Kabupaten Ponorogo secara geografis terletak antara 111o17 - 111o52 BT dan antara 7o49 -8o20 LS. Kabupaten ini di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Trenggalek, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri. Luas wilayah kabupaten Ponorogo 1.371,78 Km2.Pada tahun 2006 Kabupaten ini mempunyai jumlah penduduk 919.392 jiwa yang terdiri dari 452.231 jiwa pria dan 467.161 jiwa wanita. b.
Bidang Ekonomi masyarakat
Masyarakat sebagian besar hidupnya menggantungkan pada usaha pertanian, hal ini dapat dilihat dari besarnya pekerja dalam sektor pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani. Selain sektor pertanian, sector lain yang juga menjadi sumber pendapatan petani adalah sektor perdagangan, serta sektor jasa, serta sisanya dalam bentuk bidang usaha yang lain. c.
Bidang Sosial Kelembagaan
Pengelolaan hutan di wilayah kabupaten Ponorogo dilakukan oleh 3 pihak penting yakni 1) rakyat yang mengelola hutan yang tumbuh di lahan yang dibebani hak milik, 2) Perum Perhutani, yang mengelola hutan negara, 3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sebagai dinas teknis yang selalu 2
Sumber: laporan Kemajuan Pendampingan SVLK PERSEPSI
15 | P a g e
melakukan pembinaan / pendampingan utamanya terhadap pengembangan hutan rakyat dengan berbagai programnya. Pengelolaan oleh rakyat dilakukan secara harian sembari para petani melakukan pengembangan tanaman palawija. Para petani mengorganisir diri dalam kelompok tani, beberapa dalam satuan wilayah administrasi tingkat dusun, beberapa dibentuk dalam rangka kesatuan hamparan pengelolaan yang bisa lintas dusun.
Gambar 4. Pintu gerbang ke arah Hutan Rakyat di UMPHBM Gawe Makmur
3.3.3. Unit Manajemen PHBM Gawe Makmur 3 a. Lokasi Unit Manajemen berlokasi di: Desa Gowak, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pertemuan di Rumah Ketua Gapoktan Bp Sumpeno di Dusun Krajan II, Ds Gowak dengan dihadiri oleh 9 Anggota Gapoktan dan Pendamping pada tanggal 22/6 2011 menandai diresmikanya Gapoktan Gawe Makmur sebagai Unit manajemen PHBM Desa Gowak, Pringsurat, Temanggung. b. Susunan Pengurus Unit Manajemen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
3
Sumpeno , Krajan II (Ketua) Mardiyanto, Krajan II Kirno, Semampir Nurudin, Banjaran Wardoyo, Duren Sawit Yusak, Duren Sawit Muh Samsi, Pakel Daryoso, Krajan Joko Nugroho, Krajan II
Sumber: Laporan Kemajuan pendampingan SVLK PERSEPSI
16 | P a g e
Anggota: seluruh warga masyarakat di 7 dusun (Krajan I, Krajan II, Jurang, Semampir, Pakel, Durensawit dan Banjaran ) Desa Gowak yang tergabung dalam Gapoktan Gawe Makmur dengan jumlah total 3.351 orang. Struktur Organisasi Unit Manajemen PHBM Gawe Makmur ditunjukkan sebagai berikut:
Struktur Organisasi UM PHBM Gawe Makmur RapatAnggota Tahunan( RAT )
`
Ketua
Sumpeno
SEKERTARIS Komarodin
BENDAHARA Yasin Yusuf
Lembaga Keuangan Mikro ( LKM )
c.
SEKSI Pengembangan Organisasi
SEKSI Saprodi
SEKSI Humas
Pola budidaya Hutan Rakyat dan Perdagangan Kayu
UM-PHBM Gawe Makmur telah mengembangkan budidaya tanaman hutan dengan pola Agroforestry yang didominasi oleh jenis Sengon (Albizia falcataria) dikombinasikan dengan tanaman sonokeling, kelapa, klengkeng, dan pertanian semusim seperti : kopi, palawija, pisang, dan tanaman pertanian lainnya. Iklim yang cenderung sejuk di daerah Gowak, Pringsurat menjadikan tanaman sengon bisa tumbuh dengan baik, namun pada beberapa kasus, tanaman sengon di wilayah ini terserang hama “karatkuru” yang dapat merusak kualitas kayu sengon. Budidaya sengon telah dimulai sekitar tahun 90-an semenjak terjadi boom permintaan kayu sengon untuk industri vinir dan laminated board. Kayu sengon diakui sebagai substitusi jenis meranti, terutama digunakan sebagai bahan baku core kayu lapis. Sebagian masyarakat juga melakukan pekerjaan berskala home industri , kerjasama dengan industri disekitarnya me-repair produk vinir yang cacat produksi.
17 | P a g e
Gambar 5. Model Agroforestry di UM PHBM Gawe Makmur Desa Gowak. Gambar paling kanan adalah sengon yang terserang karatkuru
Dalam konteks perdagangan kayu, masyarakat di desa Gowak terbiasa menggunakan jasa pedagang atau pembeli yang langsung datang ke lokasi untuk melakukan pembelian kayu. Proses negosiasi bisa dilakukan dengan cepat asal ada kesepakatan kedua pihak. Untuk mendukung tatausaha kayu yang legal, mereka menggunakan dokumen SKAU sebagai dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan P.51/P.33 tentang penggunaan SKAU berdasarkan jenisnya. Mereka mengakui bahwa sebelum ada kegiatan sosialisasi SVLK dan pendampingan, administrasi kayu dilakukan seadanya, tanpa ada kuitansi jual beli dan pengarsipan yang memadai baik di masyarakat maupun petugas penerbit SKAU/ SKSKB Cap KR.
Gambar 6. Tumpukan kayu Sengon yang siap diperdagangkan di Desa Gowak
3.3.4. Kondisi Sosial Ekonomi pada wilayah administrasi Kabupaten Temanggung4 a.
Gambaran Wilayah Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung merupakan Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah utara, dan sebelah Selatan adalah Kab Magelang, sebelah barat adalah Kab. Wonosobo dan sebelah utara adalah Kab. Semarang. Secara makro merupakan cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan dan gunung api Sindoro Sumbing.Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 87.065 Ha. Sementara dari data Temanggung dalam angka tahun 2003 jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebanyak 669.010 jiwa, serta kepadatanya mencapai +/- 768 jiwa / Km2. Jumlah Kecamatan secara keseluruhan di Kabupaten Temanggung adalah 20 Kecamatan, pertimbangan 4
Sumber: Laporan Kemajuan Pendampingan PERSEPSI
18 | P a g e
kabupaten ini merupakan daerah kawasan kritis rawan erosi ini bisa digambarkan dalam kawasan dataran tinggi 50 % dari luas wilayah dan dataran rendah 50 % , sehingga mempunyai posisi strategis untuk menjaga dan menanggulangi erosi dengan menjaga kelestarian hutan. b.
Bidang Ekonomi masyarakat
Masyarakat sebagian besar hidupnya menggantungkan pada usaha pertanian, hal ini dapat dilihat dari besarnya pekerja dalam sektor pertanian ini yang mencapai 68,4 %. Selain sektor pertanian di sektor perdagangan (12,6 %) menempati urutan kedua, serta sector jasa (6,8 %) menempati urutan ketiga, serta sisanya dalam bentuk bidang usaha yang lain. Disisi hasil produksi di peringkat pertama adalah industry perkebunan dan hasil hutan dengan (57 %) , sedang peringkat ke dua industry hasil pertanian ( 22 %) , dan peringkat ke tiga industry Logam dan dibawahnya industry kimia dll. c.
Bidang Sosial Kelembagaan
Pengelolaan hutan di wilayah kabupaten Temanggung dilakukan oleh 3 pemain penting yakni : 1) rakyat yang mengelola hutan yang tumbuh di lahan yang dibebani hak milik, 2) Perum Perhutani, yang mengelola hutan negara di wilayah KPH Kedu utara, Magelang, dan 3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sebagai dinas teknis yang selalu melakukan pembinaan / pendampingan utamanya terhadap pengembangan hutan rakyat dengan berbagai programnya. Pengelolaan oleh rakyat dilakukan secara harian sembari para petani melakukan pengembangan tanaman palawija. Para petani mengorganisir diri dalam kelompok tani, beberapa dalam satuan wilayah administrasi tingkat dusun, beberapa dibentuk dalam rangka kesatuan hamparan pengelolaan yang bisa lintas dusun. 3.3.5. Unit Manajemen PHBM Sejahtera a. Lokasi Unit Manajemen PHBM Sejahtera berlokasi di Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Sekretariat UM PHBM: Jalan Raya Rancah No. 82, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Unit manajemen yang merupakan Kelompok Tani berdiri pada tanggal 15 September tahun 2006 b. Susunan Pengurus Unit Manajemen Susunan pengurus Unit Manajemen PHBM Sejahtera sebagai berikut: Ketua Sekretaris Bendahara Bidang kehutanan Bidang Tan Pangan Bidang perikanan Bidang Peternakan Bidang Saprodi Bidang PHT Bidang Pemasaran Bidang Humas
19 | P a g e
: Rudi : Rosyad : Nurhayati : Jana S : Ade S : Ajat S : Cecep S : Herman : H. Herry S : Andri PE : Wawan G
Struktur Organisasi UM PHBMSejahteradapat digambarkan sebagai berikut: `
Ketua
RUDI
Bendahara NURHAYATI
SEKERTARIS ROSYAD
c.
Kehutanan JANA S.
Tanaman Pangan ADE S
Perikanan AJAT S.
SAPRODI HERMAN.
PHT H. HERRY S.
Pemasaran ANDRI PE
Peternakan CECEP S
Humas WAWAN G.
Pola budidaya Hutan Rakyat dan Perdagangan Kayu
UM-PHBM Sejahtera telah mengembangkan budidaya tanaman hutan dengan pola Agroforestry yang didominasi oleh jenis Sengon (Albizia falcataria) dikombinasikan dengan tanaman kelapa, jati, dan sebagian kecil menanam jenis Pulai (Alstonia Scholaris) dan pertanian semusim seperti : palawija, pisang, dan tanaman pertanian lainnya. Iklim yang cocok di daerah Ciamis menjadikan tanaman sengon dan beberapa jenis lainnya bisa tumbuh dengan baik. Tanaman pulai yang ditanam masyarakat merupakan peninggalan kegiatan proyek ITTO sebelumnya sekaligus sebagai site penelitian.
Gambar 7. Model Agroforestry yang dikembangkan oleh UM PHBM Sejahtera Desa Cisaga
20 | P a g e
Dalam konteks perdagangan kayu, masyarakat di desa Cisaga telah mengembangkan tatausaha kayu berdasarkan P51/P33. Sistem administrasi kayu sudah mulai tertata dengan baik ditandai dengan tersedianya dokumen SKAU di kantor Kepala Desa Cisaga. Kedepan perlu juga dibenahi sistem pengarsipan dan kwitansi jual beli kayu. 3.3.6. Kondisi Sosial Ekonomi pada wilayah Kabupaten Ciamis5 a. Gambaran Wilayah Kabupaten Ciamis Ciamis sebagai salah satu provinsi di Jawa Barat, letaknya di sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah Barat dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sebelah Timur dengan Kota Banjar dan Propinsi Jawa Tengah, dan sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat – Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon Jawa Tengah. Letak astronomisnya berada pada 108°20’ sampai dengan 108°40’ Bujur Timur dan 7°40’20” sampai dengan 7041’20’’ Lintang Selatan. Luas wilayah Ciamis sebesar 244,479 Ha atau 7,73 persen dari total Iuas daratan Propinsi Jawa Barat. Dalam konteks pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis mempunyai 2 (dua) Kawasan Andalan yaitu Kawasan Andalan Priangan Timur dan Kawasan Andalan Pangandaran. Kabupaten Ciamis terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar-bergelombang sampai pegunungan, dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 – 40 % dengan sebaran 0 – 2 % terdapat di bagian tengah - timur laut ke selatan dan 2-40 % tersebar hamper di seluruh wilayah kecamatan. Jenis tanah didominasi oleh Latosol, podsolik, alluvial dan grumusol. Sebagian besar wilayahKabupaten Ciamis termasuk ke dalam DaerahAliran Sungai (DAS) Citanduy, sedangkan sisanyatermasuk ke dalam DAS Cimedang. b. Bidang Ekonomi Masyarakat Ciamis memiliki luas wilayah sebesar 2.740,76 Km2, dengan luas wilayah tersebutkepadatan penduduk Kabupaten Ciamis adalah 558,74 Jiwa/Km2 . Adapun wilayah dengankepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Ciamis dengan kepadatan 2.713Jiwa/Km2 dan Kecamatan Cigugur merupakan kecamatan dengan kepadatan pendudukterkecil 171,30 Jiwa/Km2.Pada tahun 1980 penduduk Kabupaten Ciamis sebesar 1,368 juta jiwa dan naik lagi pada tahun1990 menjadi sebesar 1, 478 juta jiwa. Sedikit mengalami penurunan pada tahun 2000 menjadi 1,462juta jiwa dan kembali naik pada tahun 2010 sebanyak 1,531 juta jiwa. Penurunan yang terjadidisebabkan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Berdasarkan perbandingan menurut tigasektor utama, pilihan bekerja di sektor pertanian(A) masih mendominasi pasar kerja di KabupatenCiamis dengan persentase sebesar 43,16 persenpada tahun 2007, yang diikuti dengan sektor jasajasa(S) dengan persentase sebesar 37,12persen. Sementara pekerja di sektor manufaktur(M) sebanyak 19,72 persen. Komposisi tersebuttampaknya tidak banyak mengalami perubahanselama kurun waktu 2008-2009. Upah minimum Kabupaten (UMK) Ciamis terus mengalami peningkatan. Selama periode 2007 - 2009 UMK Kabupaten Ciamis meningkat dari Rp 526.000 pada tahun 2007 menjadi Rp. 636 100 pada tahun 2009.
5
Statistik Daerah Kabupaten Ciamis, 2010
21 | P a g e
c. Bidang Sosial Kelembagaan6 Desa Cisaga merupakan salah satu dari 6 Desa di Kabupaten Ciamis yang menjadi Desa Model Pembangunan Hutan Rakyat Lestari yang awalnya dikembangkan melalui Proyek ITTO sejak tahun 2006. Pemilihan Desa Cisaga sebagai Desa Model didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain sebagai desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan, berada pada wilayah DAS prioritas (DAS Citanduy) dan tentunya adanya akumulasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia (Kelompok Tani Sejahtera), serta adanya dukungan positif dari pemerintahan Desa. Desa Cisaga dengan luas wilayah 596,63 Ha, memiliki kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani seluas 170,50 Ha dan luas potensi hutan rakyat 193,12 Ha dimana seluas 152,22 ha merupakan hutan rakyat produktif. Pembenahan aspek administratif dan pengadaan Sekretariat Kelompok merupakan aspek penting yang pertama kali dilakukan oleh Kelompok Tani sejahtera sebagai kelompok tani yang dipercaya sebagai Desa Model, sebelum menyelenggarakan aktifitas fisik lapangan. Selanjutnya kelompok tani juga melakukan pendataan potensi lahan di Desa Cisaga menurut potensi penggunaan dan kepemilikannya serta menggali berbagai potensi sumberdaya alam dalam upaya mensukseskan program hutan rakyat lestari di desa Cisaga.
6
Selayang Pandang Kelompok Tani sejahtera, 2010
22 | P a g e
BAB IV. PELAKSANAAN 4.1. Pertemuan antar Koordinator Nasional, Koordinator Wilayah, dan Project Officer
Pertemuan rutin antara Project Officer, Koordinator Nasional dan Koordinator Wilayah telah dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan program untuk tiap area di tiga propinsi (Jatim, Jateng, dan Jabar). Selain pertemuan langsung juga dilakukan komunikasi aktif melalui email dan telpon. a. Waktu Pertemuan : Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011; 11 Agustus 2011; 12 September 2011; 14 September 2011; dan 15 September 2011 b. Peserta Pertemuan: Project Officer ITTO, Koordinator Nasional, Konsultan pendamping lapangan, Pejabat Dinas Kehutanan, Pengurus UM PHBM wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat c. Tempat pertemuan: Jakarta: Sekretariat ITTO Project TFL-PD 10/09, Gedung Manggala Wana Bakti, Blok IV Lantai 7, suite 715 Temanggung: Balai Desa Gowak, Pringsurat, Temanggung dan Rumah Bapak Sumpeno, Dusun Krajan Ponorogo: Balai Desa Mrayan dan Rumah Bapak Haryoko, Desa Mrayan, Ngrayun, Ponorogo Ciamis: Balai Desa Cisaga/ Sekretariat Kelompok Tani Sejahtera, JL Raya Rancah No. 82, Ciamis; Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis d. Poin-poin penting hasil pertemuan Tanggal 19 Mei 2011, Sekretariat ITTO, Jakarta.
Program Sosialisasi akan dilaksanakan di tiap lokasi : Ponorogo, Temanggung, dan Ciamis. Tujuan program ini adalah untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan konsep SVLK, peraturan-peraturan yang terkait dengan SVLK, dan menindaklanjuti program penerapan SVLK di Desa tertentu. Perlu untuk menyusun matriks indikator keberhasilan dari program penerapan SVLK di dalam Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR), dan hal itu akan disampaikan oleh Konsultan Nasional. Percepatan program pendampingan harus direncanakan dan penyederhanaan indikatorindikator tertentu harus diperhitungkan. Pekerjaan administrasi : Perjanjian kontrak dan pembahasan rencana kerja
Tanggal 11 Agustus, 2011, Sekretariat ITTO, Jakarta
23 | P a g e
Sampai sejauh ini Unit manajemen hutan rakyat (UMHR) yang sedang dibimbing sangat antusias dalam memenuhi kriteria atau standar SVLK yang disampaikan oleh Konsultan Dirasakan bahwa waktu pendampingan selama 3 bulan masih terlalu singkat jika targetnya sampai pemenuhan aspek-aspek kelembagaan yang dipersiapkan untuk sertifikasi SVLK. Namun untuk memenuhi persyaratan minimum berupa kelengkapan
dokumen-dokumen pendukung dan kesesuaian dengan kondisi lapangan optimis bisa dicapai Masing-masing UMHR telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam program bimbingan SVLK oleh PERSEPSI maupun IDEAS. Saat ini masih dalam proses pengumpulan dokumen-dokumen PUHH, alas title, dan perpetaan UMHR di tingkat desa dengan prosentase di atas 75% Ada dua tipe UMHR yang dikembangkan berdasarkan luasan Unit Kelola. Tipe 1 adalah UMHR Enggal Mulyo Ponorogo dan UMHR Gapoktan Gawe Makmur Gowak Temanggung dengan satuan luas adalah satu desa, sehingga semua penduduk (Kepala Keluarga) secara otomatis menjadi anggota UMHR. Tipe 2 adalah UMHR Kelompok Tani Sejahtera Desa Cisaga, Ciamis. Masing-masing tipe punya nilai plus dan minusnya, Tipe 1 didisain untuk memudahkan kontrol peredaran bahan baku kayu di tingkat desa dan menyeragamkan administrasi untuk semua penduduk yang melakukan transaksi jual beli kayu. Aturan desa bersifat mengikat bagi semua warga desa. Namun demikian proses pendampingan akan memakan waktu cukup lama. Sedangkan Tipe 2 didisain untuk memudahkan proses pengembangan aturan dan kelembagaan di tingkat kelompok serta keterlibatan anggota secara intensif. Namun aturan dan kelembagaan tersebut tidak berlaku atau akan diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat tergantung pada kebijakan Kepala Desa dan Pengurus Kelompok Tani. Tipe 2 bisa dikembangkan dengan time frame yang relatif singkat Syarat akhir pemenuhan program pendampingan SVLK di hutan rakyat ini adalah tersedianya dokumen-dokumen pendukung secara lengkap dan sesuai dengan fakta dan kondisi lapangan Hasil pendampingan perlu ditindaklanjuti dengan persiapan verifikasi SVLK dan diupayakan untuk mendapatkan pendanaan dari pihak lain Pembahasan mengenai rencana training lanjutan untuk para petani/ anggota kelompok tani, Pemerintah, Fasilitator, industri yg menggunakan kayu rakyat, dan Pihak-pihak terkait. Pelatihan akan dibagi menjadi 3 paket pelatihan yang berbeda sesuai dengan target groupnya. Kegiatan Training akan dimulai dari propinsi Jawa Barat dan lokasi praktek diupayakan berada di Cisaga, Ciamis pada pertengahan bulan September 2011. Putaran berikutnya akan dilaksanakan di Jawa Tengah.
6 Juni 2011 dan 8 Juni 2011, Balai desa Gowak, Temanggung Pertemuan antara Project Officer ITTO, Konsultan Nasional, dan Konsultan Pendamping Jateng dan Jatim, dilanjutkan dengan Program Sosialisasi di Pringsurat Temanggung
Program penerapan SVLK di tiga propinsi harus dilaksanakan secara simultan Program tersebut harus memberikan pengaruh positif kepada hutan rakyat yang berada di sekitar lokasi proyek Penyusunan matriks indikator keberhasilan Program Penerapan SVLK di Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) akan dilakukan oleh Koordinator Nasional
3 Agustus 2011, Kantor Persepsi, Wonogiri 24 | P a g e
Pertemuan antara Koordinator Nasional dan Konsultan pendamping wilayah Jatim dan Jateng
Dua wilayah Desa yang menjadi obyek pendampingan PERSEPSI di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Temanggung saat ini masih melakukan pengumpulan dokumen terkait dengan Alas Titel (SPPT, Girik/Letter C), dan dokumen bukti angkutan kayu yang sah (SKAU dan SKSKB Cap KR) Mengingat bahwa jumlah anggota cukup besar (sejumlah Kepala Keluarga dalam satu Desa) sekitar 5000 orang, pelaksanaan pengumpulan dokumen memerlukan waktu cukup lama Kelembagaan di tingkat kelompok tani masih perlu penguatan lebih lanjut terkait dengan: Pemahaman SVLK, peraturan administrasi kelompok yang ditaati, kepengurusan kelompok, dan tatakelola UMHR Dalam hal kepemilikan lahan, secara defakto tidak terjadi konflik namun administrasi kepemilikan lahan di tingkat desa perlu mendapat perhatian dan pembaharuan data. Dari SPPT yang ada bisa dilengkapi untuk semua anggota masyarakat desa, namun Dokumen SPPT belum bisa dianggap sebagai dokumen yang sah untuk menunjukkan alas titel. Konsultan Nasional memberikan saran agar dokumen SPPT bisa merujuk pada dokumen Persil atau Girik atau Letter C yang biasanya terkumpul di kantor Desa Hutan Rakyat di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun sebagian besar didominasi oleh jenis Pinus, dan sebagian kecil kayu Mahoni dan jati. Sistem PUHH yang sesuai menurut P.51 adalah menggunakan SKSKB Cap KR. Sistem administrasi kayu di desa masih belum tertib dan dikendalikan oleh para pedagang yang berniat membeli kayu. Kelompok Tani Enggal Mulyo sedang mengupaykan penertiban surat angkutan dan menerapkan aturan yang lebih mengikat kepada masyarakat dan para pedagang kayu Perkembangan bimbingan teknis kepada masyarakat di desa Mrayan dan desa Gowak akan dilaksanakan pada saat kunjungan lapangan. Konsultan akan memposisikan dirinya sebagai Auditor VLK dan melihat GAP yang terjadi
Gambar 8. Pertemuan antara Koordinator Nasional dengan Koordinator Wilayah di Kantor Persepsi
10 Juni 2011, Balai Desa Cisaga, Ciamis Pertemuan antara Project Officer ITTO, Konsultan Nasional dan Konsultan Pendamping Jabar 25 | P a g e
Menindaklanjuti program melalui pendampingan kepada masyarakat Melanjutkan sosialisasi dengan program pelatihan (pengembangan kapasitas)
Gambar 9. Pertemuan Koordinasi di Balai Desa Cisaga
28 Juli 2011, Sekretariat Kelompok Tani Sejahtera dan Kantor Dinas kehutanan Ciamis Pertemuan antara Project Officer ITTO, Konsultan Nasional, Konsultan Pendamping Jabar, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Ciamis
26 | P a g e
Diskusi dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis dan Kepala Bidang Planologi kehutanan Bp. Sudarmanto menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis memberikan dukungan yang kuat bagi terwujudnya sistem peredaran kayu rakayat yang bertanggung jawab Dukungan tersebut diwujudkan dengan pengintegrasian prinsip-prinsip perdagangan kayu rakyat yang adil dan bertanggung jawab dalam Raperda terutama terkait dengan sistem insentif yang diberikan kepada petani yang menjalankan administrasi kayu secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Kedepan, peran Dinas Kehutanan akan lebih intensif memberikan masukan bagi penyempurnaan Raperda yang sedang digodok di tingkat Propinsi tersebut Penguatan tatakelola kehutanan masyarakat bisa dilakukan melalui 5 pintu yaitu: Regulasi, Kelembagaan, Sumberdaya Manusia (Man Power), Pembiayaan, dan Kemitraan/ Jejaring Pertemuan di Balai Desa Cisaga antara Ketua Kelompok Tani Sejahtera, Kepala Desa, Ketua BPD, serta Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis menjabarkan perkembangan kelompok Tani Sejahtera dan prospek memperoleh sertifikat SVLK Akan dikembangkan Perdes yang memberlakukan tatakelola administrasi jual beli kayu yang sesuai aturan terkait dan memberikan insentif buat masyarakat
Gambar 10. Bp Sudarmanto dari Dinas Kehutanan Ciamis sedang memberikan arahan program. Gambar kanan memperlihatkan koordinasi dilakukan bersama dengan UMPHBM
4.2. Sosialisasi dan penguatan kapasitas masyarakat dan otoritas lokal sesuai dengan SVLK SosialisasiSVLK adalahbagian dari Kegiatan 1.3 yang difokuskan pada pengenalan dan pemahaman Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan sasaran para pengurus kelompok tani/ gabungan kelompok tani, perangkat desa, pemerintahan setempat: Camat, Kapolsek, Babinsa, dan desa disekitar pilot site. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui serangkaian acara pembukaan, sambutan, penjelasan mengenai konsep SVLK, kebijakan Pemerintah mengenai SVLK, Tujuan dan maksud kegiatan pendampingan masyarakat oleh nara sumber dan fasilitator. Nara sumber yang telah mengisi acara Sosialisasi adalah: Project Officer ITTO (Ir Lasmini), Koordinator Nasional, Koordinator Wilayah, Konsultan pendamping, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Kecamatan, dan Ketua Kelompok (UMPHBM). Dengan adanya sosialisasi ini diharapakan akan memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan SVLK di hutan hak dan memberikan efek penularan (scaling up) pada wilayah-wilayah lainnya. 4.2.1. Program Sosialisasi (Workshop) di Mrayan, Ngrayun, Ponorogo tanggal 6 Juni 2011 Beberapa poin yang telah dilakukan dan didiskusikan:
Telah dibentuk Unit Manjemen Hutan PHBM dengan nama Gapoktan Enggal Mulyo, lokasi di Desa Mrayan, Ngrayun, Ponorogo Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan UMH, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten, staf Kecamatan Ngrayun, Dinas Koperasi kabupaten, Dinas Perindustrian kabupaten, perwakilan pedagang, Kementrian Kehutanan, dan PERSEPSI. Workshop tersebut difasilitasi oleh Persepsi (Suhartono) dan beberapa topik ditampilkan oleh Kemenhut dan Persepsi Hal-hal yang dibahas dalam workshop : pengertian dari SVLK, Persyaratan SVLK, bagaimana cara mengajukan verifikasi SVLK, kesulitan dalam mendapatkan legalitas dari administrasi kayu dan properti (SKAU dan SKSKB cap “KR”), keuntungan masyarakat dalam pengajuan SVLK, peranan pemerintah, dan tindak lanjut,
4.2.2. Program sosialisasi di Balai Desa Gowak Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung tanggal 8 Juni 2011 Beberapa poin yang didiskusikan:
27 | P a g e
Workshop difasilitasi oleh Distanhutbun (Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan) Workshop tersebut dihadiri oleh Distanhutbun, Perindagkop (Perindustrian, perdagangan, dan Koperasi), Bappeda (Badan Pembangunan Daerah), Muspika Pringsurat, Camat, Pemdes Gowak, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Gowak, PKL dan Penyuluhan Pertanian, ITTO Project, Persepsi, dan Konsultan Nasional. Camat mengusulkan untuk memperluas area Program Pendampingan dan melibatkan desa lain Distanhutbun berjanji akan menindaklanjuti Program pendampingan dengan melibatkan desa lain.
Penjabaran dan pemaparan materi sosialisasi yang disampaikan oleh : Ir Lasmini (Project Officer sekaligus merangkap Pejabat Kementrian Kehutanan; Teguh Suprapto, Direktur PERSEPSI, dan Pembahasan oleh Koordinator Nasional. Kegiatan Workshop di fasilitasi oleh Nuryahya dan Suhartono Rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan Program pendampingan setelah acara sosialisasi. Hal tersebut berhubungan dengan tahapan-tahapan dari Program SVLK seperti membentuk suatu kelompok kerja di tingkat desa. Kelompok kerja tersebut bertugas untuk membahas dan menganalisa rencana Program pendampingan termasuk tata waktu kegiatan
Gambar 11. Kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Persepsi di Balai Desa Gowak
4.2.3. Program Sosialisasi (Workshop ) dilaksanakan di Balai Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis tanggal 17 Juni 2011 Beberapa poin yang dicatat dan didiskusikan:
Workshop dihadiri oleh: 1. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ciamis dan Staff 2. Camat Cisaga 3. Kapolsek Cisaga 4. Danramil Cisaga 5. BP4K Ciamis 6. BP3K Cisaga 7. Kepala Desa Cisaga 8. Kepala Desa Mekarmukti 9. Kepala Desa Karya Mulya 10. Kepala Desa Wangunjaya 11. 20 orang anggota Kelompok Tani “Sejahtera”
28 | P a g e
Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan di Balai Desa Cisaga
Workshop tersebut difasilitasi oleh IDEAS Consultancy Services (Idris Abdullah) Yang mempresentasikan dalam workshop: ITTO Project: mempresentasikan tentang tujuan proyek, cakupan proyek, peran pemerintah, latar belakang SVLK terkait produksi hutan, dsb. IDEAS Consultancy services : mempresentasikan tentang pemahaman Administrasi Kayu (PUHH) berdasar pada P.55, P.51, P.33, dan Konteks SVLK untuk Manajemen Hutan Rakyat
Gambar 13. Ir. Lasmini sebagai wakil Kemenhut dan project Officer memberikan arahan dan sambutan
Pendamping Lapangan IDEAS: Tindak lanjut program melalui perombakan matriks Program Pendampingan:
29 | P a g e
Pertemuan rutin mingguan seperti yang telah disepakati oleh kelompok tani Membentuk kelompok kecil yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dokumen Monitoring dan evaluasi tiap bulan Kelompok Tani “Sejahtera” akan mengumpulkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah, SKAU, SKSKB cap KR, Nota Workshop juga mengundang Pak Camat Cisaga dan Kadishutbun sebagai pembicara
4.3. Kinerja dan Proses Pendampingan 4.3.1. Pendampingan pada UM PHBM Enggal Mulyo A. Observasi dan Penilaian tanggal 27 Juni 2011 Pertemuan antara Persepsi (Fasilitator Lapangan) dan Unit Manajemen Hutan Enggal Mulyo Terdapat tiga kelompok dokumentasi: • Dokumen pertama: Peta kepemilikan tanah, Profil Unit Manajemen Hutan, Profil Kelompok Tani • Dokumen kedua : Rencana kelola hutan lestari, SOP penanaman, SOP perawatan, SOP pemanenan, dan SOP COC • Dokumen ketiga : berisi dokumen pendukung seperti Peta blok, salinan dari: sertifikat kepemilikan tanah, SKSKB cap “KR” dan SKAU • 50% dari dokument-dokumen ini terpenuhi dalam bulan pertama
Gambar 14. Kegiatan Penyiapan dokumentasi UMPHBM Enggal Mulyo
C. Observasi dan Fasilitasi tanggal 3 Agustus 2011 Koordinator Nasional melakukan identifikasi GAP yaitu pembandingan antara kondisi yang ada (existing Condition) dengan Indikator Keberhasilan Pendampingan SVLK. Pada observasi ini juga dinilai berapa persen pencapaian kesesuaian standard. Beberapa hasil Penilaian dan Analisis: •
Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas titel/ dokumen lain yang diakui) Kegiatan pengumpulan dokumen SPPT di desa Mrayan telah terpenuhi sekitar 75%. SPPT merupakan kewajiban pemilik tanah untuk membayar PBB. Di dalam SPPT akan dilihat NOP (Nomor Obyek Pajak) yang bisa dicek kebenarannya melalui dokumen DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembiayaan) dimana terbit setiap tahunnya sebagai dasar penerbitan SPPT. DHKP di desa Mrayan telah mengacu pada Nomor Persil yang bisa dicek pula dalam buku induk DHR (Daftar Hasil Rekaman). Kepemilikan lahan kemudian bisa di cek di Peta Blok untuk mengetahui nomor dan posisi / urutan letak bidang lahan. Secara umum pemenuhan terhadap indikator ini sekitar 80%.
30 | P a g e
Gambar 15: Beberapa Dokumen penting yang bisa dipakai untuk melacak kebenaran Alas Titel Anggota UMPHBM Enggal Mulyo
•
Peta Areal Hutan hak dan batas-batasnya di lapangan Peta skala besar yang tersedia di Desa Mrayan adalah Peta Blok yang terdiri dari 51 blok di dalam satu desa. Ada bebera blok yang masih memasukkan wilayah Hutan negara (Perum Perhutani) namun kepemilikannya tetap sebagai lahan negara (tidak dianggap sebagai tanah masyarakat). Peta Blok memuat informasi batas-batas kepemilikan dan luasan. Karena peta ini adalah bagian dari wilayah Desa, Kelompok Tani Enggal Mulyo akan membuat peta Desa yang berisi deliniasi blok-blok tersebut dengan cara memperkecil peta blok dan kemudian ditempelkan dalam Peta Desa. Untuk memberikan data yang informatif, Gapoktan Enggal Mulyo akan melengkapi peta desa tersebut dengan peta sebaran pohon. Secara umum pemenuhan terhadap indikator ini sekitar 75%.
Gambar 16. Peta Blok dan Peta Desa Mrayan, Ngrayun, Ponorogo
•
Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR Desa Mrayan di Kecamatan Ngrayun Ponorogo tidak menerapkan secara ketat aturan pengadaan dokumen SKSKB Cap KR dan SKAU dan kewajiban menyimpan dokumen
31 | P a g e
tersebut baik di Kantor Desa maupun si Pemilik kayu yang menjual kayunya ke Pedagang. Namun pada saat ini Gapoktan telah meng copy data SKSKB cap KR dan SKAU dalam satu tahun dari Dinas Kehutanan Kabupaten. Biasanya Pedagang datang langsung kepada masyarakat dan melakukan tawar-menawar, dan jika terjadi kesepakatan maka akan dilakukan transaksi dengan pengurusan administrasi dibebankan kepada Pedagang. Dalam proses pengadaan surat SKSKB biasanya masyarakat diminta untuk menyampaikan copian SPPT terakhir. Proses penerbitan surat biasanya dilakukan oleh Pedagang. SKSKB cap KR biasanya akan dilengkapi dengan SIT (Surat Ijin Tebang) yang diterbitkan atau disahkan oleh Kepala Desa. Penerbitan SIT harus melalui Berita Acara Pemeriksaan yang anggotanya terdiri dari Dinas Kehutanan, Perhutani, dan Perangkat Desa. Penetapan palu Tok akan disaksikan oleh Muspika setempat. Secara umum pencapaian indikator sudah mencapai sekitar 80% •
Faktur/ Kwitansi Penjualan Masyarakat di desa Mrayan pada umumnya tidak menerima kwitansi atas transaksi jual beli kayu yang terjadi. Bukti pembayaran dibawa oleh si Pembeli. Kedepan kwitansi akan ditetapkan dua copy, satu untuk pembeli dan satu untuk penjual. Secara umum pencapaian indikator ini masih di bawah 50%.
D. Observasi dan Fasilitasi tanggal 15 September 2011 Koordinator Nasional beserta Project Officer ITTO dan diikuti oleh Observer dari Kemenhut melakukan identifikasi GAP yaitu pembandingan antara kondisi yang ada (existing Condition) dengan Indikator Keberhasilan Pendampingan SVLK. Pertemuan ini sekaligus menandai berakhirnya program pendampingan oleh PERSEPSI sesuai dengan kontrak kerja Proyek ITTO TFL-PD 10/09. Pada observasi ini juga dinilai berapa persen pencapaian kesesuaian standard. Beberapa hasil Penilaian dan Analisis: •
•
32 | P a g e
Catatan penting dari Project Officer ITTO, PERSEPSI, dan Perwakilan Kemenhut: Pernyataan selesainya program pendampingan oleh Project Officer Kegiatan dan prosedur-prosedur kerja Unit manajemen yang telah disepakati oleh kelompok bisa tetap menjadi pedoman, agar implementasi SVLK di desa ini bisa berhasil dilakukan Laporan tugas dan pertanggungjawaban kegiatan PERSEPSI Pembahasan oleh Koordinator Nasional Pernyataan dari UM PHBM bahwa pendampingan ini telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh PERSEPSI Sosialisasi Perubahan/Revisi P.51 yang sedang dilakukan Perlu di follow up kegiatan paska pendampingan implementasi SVLK dengan persiapan Verifikasi Legalitas Kayu beserta sumber pendanaan yang memadai Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas titel/ dokumen lain yang diakui) Kegiatan pengumpulan dokumen SPPT di desa Mrayan telah terpenuhi sekitar 90%. SPPT ini diharapkan bisa menjadi rujukan dalam penilaian SVLK
•
• •
Dokumen alas titel berupa girik/ letter C bisa diperoleh secara keseluruhan di Kantor Desa Telah dilakukan pengecekan kesesuaian antara dokumen alas titel dan kepemilikan dengan daftar anggota UM PHBM dan dinyatakan telah sesuai Peta Areal Hutan hak dan batas-batasnya di lapangan UM PHBM Enggal Mulyo telah melengkapi semua persyaratan peta yaitu: Peta Blok, Peta Desa, peta Kecamatan, dan Peta UM PHBM Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR Secara umum pencapaian indikator sudah mencapai sekitar 80% Faktur/ Kwitansi Penjualan Masyarakat di desa Mrayan akan mengikuti aturan PUHH di hutan hak dan menyediakan Nota atau Kwitansi sebagai bukti pembayaran
4.3.2. Pendampingan pada UM PHBM Gawe Makmur A. Observasi dan Fasilitasi Awal Mei 2011 Tahap persiapan dan penawaran Program Pendampingan di wilayah ini dengan hasil: • Dukungan penuh dari Dishuttanbun Kabupaten Temanggung • Unit Manajemen Hutan dan Kelompok Tani yang akan dibentuk diidentifikasi yaitu Desa Gowak B. Observasi dan Fasilitasi tanggal 22 Juni 2011 •
• •
33 | P a g e
Workshop untuk kelompok-kelompok tani dengan agenda dan hasil sebagai berikut : Satu Kelompok Kerja telah terbentuk : Sumpeno , Krajan II Mardiyanto, Krajan II Kirno, Semampir Nurudin, Banjaran Wardoyo, Duren Sawit Yusak, Duren Sawit Muh Samsi, Pakel Daryoso, Krajan Joko Nugroho, Krajan II Pembentukan Unit Manajemen Hutan oleh Gapoktan “Gawe Makmur” Desa Gowak Tindak lanjut dari pendokumentasian telah mengumpulkan beberapa dokumen: Peta Kecamatan Peta Desa Peta Blok Daftar anggota untuk tiap blok dan luas kepemilikan tanah Dokumen Organisasi Gapoktan (Penyempurnaan Struktur Organisasi, AD/ART, Tugas dan tanggung jawab pegawai) Dokumen-dokumen Admistrasi Kayu : SKSKB Cap KR- di Distanhutbun, SKAU-di kantor kelurahan
Gambar 17. pembentukan UMPHBM Gawe Makmur
C. Observasi dan Fasilitasi tanggal 4-5 Agustus 2011 Koordinator Nasional melakukan identifikasi GAP yaitu pembandingan antara kondisi yang ada (existing Condition) dengan Indikator Keberhasilan Pendampingan SVLK. Pada observasi ini juga dinilai berapa persen pencapaian kesesuaian standard.
Gambar 18. Kegiatan Pertemuan di rumah Ketua UMPHBM Gawe Makmur untuk menilai kesesuaian dokumen dan persyaratan SVLK
Beberapa hasil Penilaian dan Analisis: • Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas titel/ dokumen lain yang diakui) Kegiatan pengumpulan dokumen SPPT di desa Gowak telah terpenuhi sekitar 80%. Dokumen ini sebagai basis untuk menelusuri dokumen kepemilikan tanah yang terdapat di Kantor Kepala Desa. Petunjuk berikutnya adalah dokumen DHKP yang digunakan untuk memeriksa keabsahan nomor Persil atau Girik yang disesuaikan dengan SPPT. Sampai saat ini masih dilakukan sinkronisasi antara dokumen SPPT dan turunannya sampai ke Dokumen Induk yang memuat data Letter C. Gapoktan Gawe Makmur akan merapikan data rekapitulasi keanggotaan yang disesuaikan dengan data kepemilikan tanah. Secara umum pemenuhan terhadap indikator ini sekitar 80%. • Peta Areal Hutan hak dan batas-batasnya di lapangan
34 | P a g e
•
•
Peta skala besar yang tersedia di Desa Gowak adalah Peta Blok yang dibuat tahun 2008. Peta Blok memuat informasi batas-batas kepemilikan dan luasan. Karena peta ini adalah bagian dari wilayah Desa, Gapoktan akan membuat peta Desa yang berisi deliniasi blok-blok tersebut. Untuk memberikan data yang informatif, Gapoktan akan melengkapi peta desa tersebut dengan peta sebaran pohon. Secara umum pemenuhan terhadap indikator ini sekitar 75%. Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR Desa Gowak seperti desa-desa sekitarnya di Temanggung tidak menerapkan secara ketat aturan pengadaan dokumen SKAU dan kewajiban menyimpan dokumen tersebut baik di Kantor Desa maupun si Pemilik kayu yang menjual kayunya ke Pedagang. Biasanya Pedagang datang langsung kepada masyarakat dan melakukan tawarmenawar, dan jika terjadi kesepakatan maka akan dilakukan transaksi dengan pengurusan administrasi dibebankan kepada Pedagang. Cara ini disebut sebagai “Terima Beres” artinya Petani tinggal terima uang saja. Dampak negatif cara ini adalah: Pertama, Petani tidak memiliki nilai tawar yang kuat terhadap harga kayu dan Kedua, administrasi kayu hanya dilakukan oleh Pedagang tanpa memberikan salinan SKAU yang sudah resmi ditandatangani oleh Penerbit SKAU (Kepala Desa). Pada pertemuan tersebut Kepala Desa berjanji akan menanyakan administrasi berupa arsip SKAU kepada para pedagang. Kepala Desa juga akan mengundang pertemuan antara Kepala Desa, warga, dan para Pedagang untuk membuat aturan dan kesepakatan bersama. Secara umum pencapaian indikator ini baru sekitar 50% Faktur/ Kwitansi Penjualan Masyarakat di desa Gowak pada umumnya tidak menerima kwitansi atas transaksi jual beli kayu yang terjadi. Mereka baru akan menertibkan jual beli kayu menggunakan kwitansi setelah proyek ITTO ini jalan di desa ini. Mereka menjanjikan akan mengadakan pertemuan antara Kepala Desa, warga tertentu, dengan para Pedagang untuk memastikan bahwa setiap transaksi diharuskan melampirkan kwitansi jual beli yang diterima oleh dua pihak. Secara umum pencapaian indikator ini masih di bawah 50%.
D. Observasi dan Fasilitasi tanggal 14 September 2011 Koordinator Nasional beserta Project Officer ITTO dan diikuti oleh Observer dari Kemenhut melakukan identifikasi GAP yaitu pembandingan antara kondisi yang ada (existing Condition) dengan Indikator Keberhasilan Pendampingan SVLK. Pertemuan ini sekaligus menandai berakhirnya program pendampingan oleh PERSEPSI sesuai dengan kontrak kerja Proyek ITTO TFL-PD 10/09. Pada observasi ini juga dinilai berapa persen pencapaian kesesuaian standard. Beberapa hasil Penilaian dan Analisis: •
35 | P a g e
Catatan penting dari Project Officer ITTO, PERSEPSI, dan Perwakilan Kemenhut: Pernyataan selesainya program pendampingan oleh Project Officer Kegiatan dan prosedur-prosedur kerja Unit manajemen yang telah disepakati oleh kelompok bisa tetap menjadi pedoman, agar implementasi SVLK di desa ini bisa berhasil dilakukan
•
•
•
•
Sosialisasi SVLK dan Prosedur tatausaha kayu telah dilakukan bersama-sama dengan para pedagang kayu sebagai pemain utama dalam rantai perdagangan kayu di Gowak, Pringsurat Laporan tugas dan pertanggungjawaban kegiatan PERSEPSI Pembahasan oleh Koordinator Nasional Pernyataan dari UM PHBM bahwa pendampingan ini telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh PERSEPSI Sosialisasi Perubahan/Revisi P.51 yang sedang dilakukan Perlu di follow up kegiatan paska pendampingan implementasi SVLK dengan persiapan Verifikasi Legalitas Kayu beserta sumber pendanaan yang memadai Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas titel/ dokumen lain yang diakui) Kegiatan pengumpulan dokumen SPPT di desa Gowak telah terpenuhi sekitar 90%. SPPT ini diharapkan bisa menjadi rujukan dalam penilaian SVLK Dokumen alas titel berupa girik/ letter C bisa diperoleh secara keseluruhan di Kantor Desa Telah dilakukan pengecekan kesesuaian antara dokumen alas titel dan kepemilikan dengan daftar anggota UM PHBM dan dinyatakan telah sesuai Peta Areal Hutan hak dan batas-batasnya di lapangan UM PHBM Gawe Makmur telah melengkapi semua persyaratan peta yaitu: Peta Blok, Peta Desa, dan Peta UM PHBM Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR UM PHBM masih melengkapi dan menyempurnakan dokumentasi SKAU. Sebagian besar dokumen masih disimpan oleh pihak pedagang Faktur/ Kwitansi Penjualan Masyarakat di desa Gowak akan mengikuti aturan PUHH di hutan hak dan menyediakan Nota atau Kwitansi sebagai bukti pembayaran
4.3.3. Pendampingan pada UM PHBM Sejahtera
A. Observasi dan Fasilitasi tanggal 10 Juni 2011 Koordinator Nasional dan Ideas Consultant mengunjungi Unit Manajemen Hutan Desa Cisaga dan Dishutbun Kabupaten Ciamis untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dan menyusun Program pendampingan dilakukan oleh IDEAS. Dishutbun secara umum mendukung penuh program tersebut dan melibatkan stafnya.Desa Cisaga menjadi tempat untuk program dampingan SVLK Ideas Consultancy Services sesuai dengan arahan Dishutbun Kabupaten Ciamis. Pak Ucup sebagai Kepala Desa Cisaga menerima dengan baik program pendampingan SVLK dan akan didukung sepenuhnya. Sebagai penggerak utama kelompok tani Sejahtera adalah Ketua Kelompok Bp Rudi yang bersedia mendorong kelompoknya mengembangkan sistem legalitas kayu (SVLK) di desa Cisaga B. Observasi dan Fasilitasi tanggal 23 Juni 2011 Pertemuan antara fasilitator IDEAS dan Kelompok Tani. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 20 peserta anggota Kelompok Tani dan 2 orang dari Dishutbun 36 | P a g e
Beberapa kesepakatan:
Pertemuan Rutin setiap seminggu sekali atau sesuai kesepakatan apabila diperlukan.
Pembentukan kelompok-kelompok kecil yang bertanggung jawab terhadap dokumen yang di kumpulkan.
Evaluasi kegiatan setiap bulan
Kelompok tani Sejahtera mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti dokumen kepemilikan lahan , SKAU, SKSKB cap KR, Nota
Gambar 19. Kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan oleh Pendamping IDEAS
C. Observasi dan Fasilitasi tanggal 23-24 Juli 2011 Kegiatan Pendampingan Lanjutan dilakukan oleh Tim Pendamping IDEAS untuk memperkuat sisi kelembagaan Unit Manajemen dan dokumentasi.
Gambar 20. Pengecekan kesesuaian antara dokumen dengan kondisi lapangan, dan gambar kanan kayu dari UMPHBM Sejahtera sudah diolah oleh sebuah Perusahaan penggergajian kayu
Beberapa hasil diskusi dan kesepakatan:
37 | P a g e
Dari hasil kunjungan ke industri kayu PT Inka Mutiara Mas di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Cisaga sebagai industri yang membeli kayu hutan rakyat di Kecamatan Cisaga, dinyatakan bahwa pada prinsipnya industri mendukung adanya SVLK karena akan ada jaminan legalitas kayu Kelompok Tani Sejahtera telah mengumpulkan sebesar 95% dokumen kepemilikan lahan yang sah yang tersedia di anggota Kelompok Tani Sejahtera berupa sebagian besar SPPT saja, dan ada beberapa yang berupa sertifikat atau leter C. Dan sebagian telah di kumpulkan dan di fotocopy sebagai arsip. Kelompok Tani Sejatera telah mengumpulkan sebagian sebesar 98% dokumen SKAUK dan SKAU dari anggota dan difotocopy sebagai arsip.
Melengkapi data rekapitulasi kepemilikan lahan hutan rakyat di Desa Cisaga yang terbagi 17 blok yang menunjukan kepemilikan lahan di blok yang disesuaikan dengan no SPPT dan juga diinformasikan mengenai luas dan jenis pohon Ketua kelompok Tani bersedia untuk melengkapi kekurangan dokumen SKAU dan SKAUK dalam waktu yang relatif singkat
D. Observasi dan Fasilitasi tanggal 28-29 Juli 2011 Koordinator Nasional melakukan identifikasi GAP yaitu pembandingan antara kondisi yang ada (existing Condition) dengan Indikator Keberhasilan Pendampingan SVLK. Pada observasi ini juga dinilai berapa persen pencapaian kesesuaian standard. Konsultan Nasional juga melakukan kunjungan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis untuk menyampaikan prosesproses pendampingan dan kegiatan yang telah dilakukan dan memperoleh masukan dari Dinas Kehutanan Ciamis.
Gambar 21. pertemuan antara Koordinator Nasional, IDEAS, dan Pejabat Dinas Kehutanan Ciamis Beberapa hasil Penilaian dan Analisis: • Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas titel/ dokumen lain yang diakui) Kegiatan pengumpulan dokumen SPPT di desa Cisaga telah terpenuhi sekitar 100%. SPPT merupakan kewajiban pemilik tanah untuk membayar PBB. Di dalam SPPT akan dilihat NOP (Nomor Obyek Pajak) yang bisa dicek kebenarannya melalui dokumen DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembiayaan) dimana terbit setiap tahunnya sebagai dasar penerbitan SPPT. UM PHBM Sejahtera sedang dalam proses meng copy Bukti Letter C atau disebut sebagai Kitir dari buku induk di desa. Kepemilikan lahan bisa di cek di Peta Blok untuk mengetahui nomor dan posisi / urutan letak bidang lahan. Secara umum pemenuhan terhadap indikator ini sekitar 80%. •
Peta Areal Hutan hak dan batas-batasnya di lapangan Peta skala besar yang tersedia di Desa Cisaga adalah Peta Blok Skala 1:1000 dan Skala 1:2000 dikeluarkan oleh Ditjen Pajak, Depkeu, yang terdiri dari 15 blok di dalam satu desa. Peta Blok memuat informasi batas-batas kepemilikan dan luasan. Karena peta ini adalah bagian dari wilayah Desa, Kelompok Tani Sejahtera akan membuat peta Desa yang berisi deliniasi blok-blok tersebut dengan cara memperkecil peta blok dan kemudian ditempelkan dalam Peta Desa. Untuk memberikan data yang informatif, Kelompok Tani Sejahtera akan melengkapi peta desa tersebut dengan peta sebaran
38 | P a g e
pohon. Sedang diupayakan untuk membuat sistem penomoran pohon. Secara umum pemenuhan terhadap indikator ini sekitar 80%.
Gambar 22. Contoh Letter C dan data Rekapitulasi SKAU dan SKAUK
•
Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR Pemerintah Desa Cisaga telah mulai mengumpulkan dokumen SKAU sejak tahun 2005 (6 tahun) dan sampai saat ini masih jalan. Semua dokumen terkumpul di kantor Desa Cisaga. Penerbitan SKAU sesuai aturan terdiri dari 4 rangkap, yaitu: untuk kantor Desa, Dinas Kehutanan, Pemilik Kayu, dan Pedagang. Selain dokumen SKAU, Pemerintah Daerah Ciamis menetapkan dalam Perda No 19 th 2004 bahwa dokumen SKAU perlu dilengkapi dengan SKAUK (Surat Keterangan Asal Usul Kayu). SKAUK sama fungsinya dengan SIT (Surat Ijin Tebang) yang diberlakukan di Jawa Timur. Penerbitan SKAUK harus dilandasi oleh terbitnya berita acara pemeriksaan oleh pihak-pihak yang terkait yang mencantumkan identitas kunci yaitu: Nama Blok/ No. Persil, Jenis Pohon, Jumlah Pohon, dan Volume Kayu. Secara umum pemenuhan terhadap indikator ini sudah 100%
Gambar 23. Tumpukan kayu di Cisaga yang siap dijual
39 | P a g e
•
Faktur/ Kwitansi penjualan Faktur atau kwitansi penjualan kayu biasanya diterima oleh Pedagang kayu. Beberapa kwitansi bisa ditunjukkan namun masih kurang lengkap. Kedepan akan diupayakan mengcopy kwitansi penjualan kayu. Secara umum pencapaian indikator ini di atas 50%.
E. Observasi dan Fasilitasi tanggal 12-13September 2011 Koordinator Nasional beserta Project Officer ITTO dan diikuti oleh Observer dari Kemenhut melakukan identifikasi GAP yaitu pembandingan antara kondisi yang ada (existing Condition) dengan Indikator Keberhasilan Pendampingan SVLK. Pertemuan ini sekaligus menandai berakhirnya program pendampingan oleh IDEAS Consultancy Services sesuai dengan kontrak kerja Proyek ITTO TFL-PD 10/09. Pada observasi ini juga dinilai berapa persen pencapaian kesesuaian standard. Beberapa hasil Penilaian dan Analisis: •
•
•
40 | P a g e
Catatan penting dari Project Officer ITTO, IDEAS Consultancy Services, dan Perwakilan Kemenhut: Pernyataan selesainya program pendampingan oleh Project Officer ITTO Kegiatan dan prosedur-prosedur kerja Unit manajemen yang telah disepakati oleh kelompok bisa tetap menjadi pedoman, agar implementasi SVLK di desa ini bisa berhasil dilakukan Sosialisasi SVLK dan Prosedur tatausaha kayu telah dilakukan bersama-sama dengan para pedagang kayu sebagai pemain utama dalam rantai perdagangan kayu di Gowak, Pringsurat Laporan tugas dan pertanggungjawaban kegiatan IDEAS Consultancy Services Pembahasan oleh Koordinator Nasional Pernyataan dari UM PHBM bahwa pendampingan ini telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh IDEAS Sosialisasi Perubahan/Revisi P.51 yang sedang dilakukan oleh Perwakilan Kemenhut Perlu di follow up kegiatan paska pendampingan implementasi SVLK dengan persiapan Verifikasi Legalitas Kayu beserta sumber pendanaan yang memadai Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas titel/ dokumen lain yang diakui) Kegiatan pengumpulan dokumen SPPT di desa Cisaga telah terpenuhi 100%. Mayoritas anggota UM PHBM sudah memiliki hak atas kepemilikan tanah dalam bentuk Girik atau Letter C, dan sebagian lagi sudah dalam bentuk sertifikat. Peta Areal Hutan hak dan batas-batasnya di lapangan Unit manajemen telah memiliki Peta Kawasan Unit Manajemen veserta batas-batas areal hutan hak
Gambar 24. peta blok lokasi penanaman UMPHBM dan Peta Pohon pada salah satu anggota
•
•
Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR Unit manajemen telah memiliki semua dokumen angkutan SKAU yang tersimpan di Kantor Desa Cisaga dan di Sekretariat Unit manajemen. Faktur/ Kwitansi penjualan Nota atau kwitansi penjualan kayu biasanya diterima oleh Pedagang kayu. Beberapa kwitansi bisa ditunjukkan namun masih ada kekurangannya dan akan segera dilengkapi. Labelisasi Pohon sebagai sarana timber tracking UM PHBM Sejahtera telah mengembangkan sistem identifikasi pohon melalui penandaan dan pengkodean Upaya ini dilakukan untuk memudahkan mekanisme kontrol pohon atau kayu dan pelacakan kayu pada saat kayu telah diangkut ke tempat lain Contoh Pengkodean pohon: CG/03/88/HS/PL-12 dimana CG: Nama lokasi CISAGA; 03: Nomor Blok; 88: ID lahan; HS: Nama Pemilik Hery S; PL: Jenis Pohon Pulai; 12: Nomor Pohon ke 12. Penggunaan bahan label adalah seng bekas dan di cat kembali. Mereka juga akan mengembangkan bahan-bahan bekas oli untuk bahan label
Gambar 25. Sistem Penandaan, Pengkodean, dan Identifikasi Pohon di UM PHBM Sejahtera
41 | P a g e
4.4. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Personel dan Kelembagaan Untuk mendukung kinerja implementasi SVLK di hutan hak perlu dilakukan kegiatan Pengembangan kapasitas personel dan kelembagaan melalui kegiatan pelatihan kelompok dan lokakarya kelompok dalam wadah Unit Manajemen PHBM 4.4.1. Kegiatan Pelatihan di UM PHBM Enggal Mulyo A. Prakondisi Pembentukan UM PHBM pada awal Mei 2011 Penjajagan dan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat Kelompok Tani Enggal Mulyo. Proses pemilihan calon UM PHBML melibatkan berbagai pihak, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Ponorogo, Pengurus Desa Mrayan, Ngrayun, dan PERSEPSI sebagai Lembaga Pendamping B. Workshop Pelatihan tanggal 27 Juni 2011 Workshop pelatihan persiapan SVLK dan membentuk kelompok kerja untuk mengajukan sertifikasi SVLK. Secara umum materi yang disampaikan dalam tahapan pengajuan sertifikasi adalah sebagai berikut : • • • • • • • • •
Persiapan dan pembentukan kelompok kerja Mengamati kepentingan dan kebutuhan masyarakat Menetapkan Unit manajemen Menetapkan area sertifikasi dan status Penyusunan institusi Membangun sistem CoC Menyusun dokumen aplikasi Persiapan untuk menentukan CB Pengalaman dalam pendampingan sertifikasi diaplikasikan untuk persiapan verifikasi legalitas kayu
4.4.2. Kegiatan Pelatihan di UM PHBM Gawe Makmur A. Workshop Pelatihan tanggal 22 Juni 2011 Workshop Pelatihan penyiapan kelengkapan dokumen sebagai berikut: • • • • • •
42 | P a g e
Peta Kecamatan (Tersedia) Peta Blok dan daftar anggota (25 peta blok) ketersediaan 25 (100%) Daftar anggota baru dalam 20 blok (blok tersisa : 5) atau 85% selesai Administrasi kelembagaan (20% selesai) SPPT, telah dikumpulkan sekitar 50% dari total anggota SKAU dan SKSKB Cap KR tidak lengkap
Gambar 26. Ir Nuryahya sedang memberikan briefing penyiapan kelembagaan dan dokumentasi
4.4.3. Kegiatan Pelatihan di UM PHBM Sejahtera A. Pelatihan Penyusunan Aturan kelompok dan Monev tanggal 7 Juli 2011 Pelatihan Penyusunan Aturan Kelompok dan Monitoring & Evaluasi Penerapan SVLK untuk Hutan Rakyat di KABUPATEN CIAMIS – JAWA BARAT dilaksanakan di Balai Desa Cisaga, Ciamis. Beberapa poin penting yang didiskusikan: •
•
•
•
•
43 | P a g e
Acara pembukaan pelatihan diawali dengan pernyataan dukungan penuh dari Dinas Kehutanan Ciamis yang disampaikan oleh Bp Rusmana selaku wakil dari Dinas Kehutanan Ciamis dan Kepala Desa Cisaga Bapak Usup Kegiatan yang didanai ITTO ini menjadi komitmen bersama antara pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Masyarakat desa yang terwadahi dalam Kelompok Tani Sejahtera Pemerintah kabupaten Ciamis telah mengeluarkan Peraturan Daerah No.19 Tahun 2004 tentang Produksi dan Peredaran Kayu Rakyat serta SK Bupati No. 185A Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 19 Tahun 2004. Peraturan ini telah menjadi acuan bersama bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan peredaran kayu rakyat. Materi yang disajikan diantaranya adalah (1) Penjelasan tentang AD/ART Kelompok Tani; (2) Prosedur tentang penerapan SVLK di tingkat Kelompok Tani, (3). Monitoring & Evaluasi, dan (4) Pembentukan Kepengurusan Kelompok Tani Sejahtera Follow up plan dari kegiatan Pelatihan: Kelompok Tani akan menyusun dan mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan lahan dan dokumen angkutan kayu, minimal 1 tahun terakhir. Kelompok Tani akan melakukan pertemuan anggota untuk menyusun surat keputusan agar pembagian kerjanya lebih jelas. Kelompok tani akan melakukan pemetaan yang lebih detail berdasarkan peta yang sudah ada yaitu yang telah terabi menjadi 17 blok.
Fasilitasi dan pendampingan untuk membantu Kelompok Tani dalam kegiatan akan dilakukan oleh Pak Idris Abdullah
Gambar 27. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Aturan kelompok dan Monev oleh IDEAS Consultancy Services
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 44 | P a g e
5.1. Kesimpulan Dari keseluruhan rangkaian kegiatan pendampingan di tiga propinsi dapat disimpulkan sebagai berikut: Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur a) Telah terbentuk UM PHBM Enggal Mulyo, Desa Mrayan, Ngrayun, Ponorogo, Jawa Timurseluas 1.033 ha dengan jumlah anggota 3.511 orang yang sedang mengembangkan sistem SVLK untuk hutan hak sesuai dengan aturan P.38/Menhut-II/2009 dan standar SVLK yang dinyatakan dalam P.6/Set-IV/2009 b) Telah dijalankan program pendampingan selama 3 bulan oleh PERSEPSI untuk memperkenalkan masyarakat desa Mrayan terhadap SVLK, prasarat yang diperlukan, serta kelembagaan yang mendukung dalam rangka implementasi SVLK dan persiapan menuju verifikasi legalitas kayu c) Kelembagaan UM PHBM berdasarkan sistem administrasi Desa, sehingga keanggotaan UM adalah seluruh anggota masyarakat d) ITTO Project TFL-PD 10/09 telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan Lembaga Pendamping PERSEPSI, Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Ponorogo, Pengurus Desa, Pejabat Kecamatan, dan Muspika setempat. e) Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan diharapkan menimbulkan efek penularan (Scaling up) terhadap desa-desa disekitarnya dan Pemerintah daerah serta kepedulian masyarakat pengelola hutan berbasis masyarakat untuk menertibkan sistem administrasi kayu dan peredaran hasil hutan f) Jenis-jenis utama yang ditanam oleh Masyarakat di PHBM Enggal Mulyo adalah: Pinus, jati, mahoni, cengkeh, jabon dengan model agroforestry yang dikombinasikan dengan berbagai tanaman pertanian g) Masyarakat cukup antusias untuk bisa menerapkan SVLK, namun perlu mendapat dukungan dari pemerintah dengan pemberian insentif dan bantuan untuk menjalankan proses verifikasi SVLK oleh Auditor Independen. Unit Manajemen juga telah mempersiapkan dokumen pengajuan Verifikasi SVLK yang mungkin bisa digunakan untuk mengajukan verifikasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah a) Telah terbentuk UM PHBM Gawe Makmur, Desa Gowak, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah seluas 406 ha dengan jumlah anggota 3.351 orang yang sedang mengembangkan sistem SVLK untuk hutan hak sesuai dengan aturan P.38/Menhut-II/2009 dan standar SVLK yang dinyatakan dalam P.6/Set-IV/2009 b) Telah dijalankan program pendampingan selama 3 bulan oleh PERSEPSI untuk memperkenalkan masyarakat desa Gowak terhadap SVLK, prasarat yang diperlukan, serta kelembagaan yang mendukung dalam rangka implementasi SVLK dan persiapan menuju verifikasi legalitas kayu c) Kelembagaan UM PHBM berdasarkan sistem administrasi Desa, sehingga keanggotaan UM adalah seluruh anggota masyarakat 45 | P a g e
d) ITTO Project TFL-PD 10/09 telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan Lembaga Pendamping PERSEPSI, Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Temanggung, Pengurus Desa, Pejabat Kecamatan, dan Muspika setempat. e) Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan diharapkan menimbulkan efek penularan (Scaling up) terhadap desa-desa disekitarnya dan Pemerintah daerah serta kepedulian masyarakat pengelola hutan berbasis masyarakat untuk menertibkan sistem administrasi kayu dan peredaran hasil hutan f) Jenis-jenis utama yang ditanam oleh Masyarakat di PHBM Gawe Makmur adalah: Sengon, kopi, klengkeng, sonokeling dengan model agroforestry yang dikombinasikan dengan berbagai tanaman pertanian g) Masyarakat cukup antusias untuk bisa menerapkan SVLK, namun perlu mendapat dukungan dari pemerintah dengan pemberian insentif dan bantuan untuk menjalankan proses verifikasi SVLK oleh Auditor Independen. Unit Manajemen juga telah mempersiapkan dokumen pengajuan Verifikasi SVLK yang mungkin bisa digunakan untuk mengajukan verifikasi
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat a) Telah terbentuk UM PHBM Sejahtera, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Ciamis, Jawa Barat seluas 152,22 ha (potensial) dengan jumlah anggota 120 orang (aktif 58 orang) yang sedang mengembangkan sistem SVLK untuk hutan hak sesuai dengan aturan P.38/Menhut-II/2009 dan standar SVLK yang dinyatakan dalam P.6/Set-IV/2009 b) Telah dijalankan program pendampingan selama 3 bulan oleh IDEAS CONSULTANCY SERVICES untuk memperkenalkan masyarakat desa CISAGA dan sekitarnya terhadap SVLK, prasarat yang diperlukan, serta kelembagaan yang mendukung dalam rangka implementasi SVLK dan persiapan menuju verifikasi legalitas kayu c) Kelembagaan UM PHBM berdasarkan sistem kelompok, dimana keanggotaan UM adalah seluruh anggota kelompok masyarakat yang terdaftar dalam Kelompok Tani Sejahtera d) ITTO Project TFL-PD 10/09 telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan Lembaga Pendamping IDEAS, Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Ciamis, Pengurus Desa, Pejabat Kecamatan, dan Muspika setempat. e) Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan diharapkan menimbulkan efek penularan (Scaling up) terhadap desa-desa disekitarnya dan Pemerintah daerah serta kepedulian masyarakat pengelola hutan berbasis masyarakat untuk menertibkan sistem administrasi kayu dan peredaran hasil hutan f) Jenis-jenis utama yang ditanam oleh Masyarakat di PHBM Sejahtera adalah: Sengon, kelapa, jati, dan sedikit tanaman pulai dengan model agroforestry yang dikombinasikan dengan berbagai tanaman pertanian
46 | P a g e
g) Masyarakat cukup antusias untuk bisa menerapkan SVLK, namun perlu mendapat dukungan dari pemerintah dengan pemberian insentif dan bantuan untuk menjalankan proses verifikasi SVLK oleh Auditor Independen. Dokumen-dokumen berupa bukti alas titel dan dokumen penatausahaan hasil hutan telah diarsip dengan baik 5.2. Rekomendasi a) Dua UM PHBM yaitu Gawe Makmur dan Enggal Mulyo perlu diperkuat kapasitas personelnya terutama dalam hal pembekalan pengetahuan SVLK dan aturan-aturan terkait dengan kelembagaan. Perlu dipikirkan training SVLK yang bisa menularkan pengetahuan kepada seluruh anggota dalam jumlah yang cukup besar mengingat bahwa waktu pendampingan yang hanya 3 bulan belum bisa membuat seluruh anggota UM paham dengan konsep dan aturan SVLK b) Sangat diperlukan dukungan Pemerintah (Daerah maupun Pusat) untuk menciptakan mekanisme insentif yang mendukung perdagangan kayu rakyat yang legal dan bertanggung jawab. Insentif ini bisa dalam bentuk pengurangan pajak restribusi kayu dan kemudahan pengurusan administrasi kayu c) Kegiatan pendampingan pada tiga propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa Barat perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan penilaian SVLK oleh Lembaga Verifikasi d) Peraturan P.51, P.38, P.6 perlu diterjemahkan menjadi aturan praktis di tingkat desa (Perdes) namun yang memudahkan proses legalisasi peredaran kayu rakyat dengan prosedur yang sederhana e) Project ITTO perlu di perluas dengan fase kedua program penyiapan kelembagaan dan proses verifikasi legalitas kayu oleh pihak ketiga independen.
47 | P a g e
LAMPIRAN
48 | P a g e
LAMPIRAN I. Contoh Dokumen Letter C
49 | P a g e
Lampiran 2: Buku Induk Pertanahan Indonesia
50 | P a g e
Lampiran 3. Himpunan Sketsa Tanaman (Peta bohon) tiap Anggota UMPHBM
51 | P a g e
52 | P a g e