1|Page BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Renstra DPKH) Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan peternakan selama kurun waktu tahun 2016-2020 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra DPKH disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPKH berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Proses penyusunan Renstra DPKH Tahun 2016-2021 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: a.
Persiapan penyusunan Renstra DPKH
b.
Penyusunan rancangan Renstra DPKH
c.
Penyusunan rancangan akhir Renstra DPKH
d.
Penetapan Renstra DPKH Renstra DPKH Tahun 2016-2021 menyelaraskan dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lamongan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan peternakan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta Renstra Direktorat Jenderal Teknis Peternakan lingkup Kementrian Pertanian. Keterkaitan antara dokumen Renstra DPKH, RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Renstra Direktorat Jenderal Teknis Peternakan lingkup Kementrian Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:
2|Page Gambar 1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan Renstra Dinas Tingkat Provinsi Th. 2014-2019
Renstra Ditjen Peternakan Tingkat Kementrian Tahun 2014-2019
Renja Dinas Tingkat Provinsi Th. 2017
Renstra DPKH Tahun 2016-2021
RPJM Kabupaten Lamongan Th. 2016-2021
Renja DPKH Tahun 2017
RKPD Kabupaten Lamongan Th. 2017
Renja Ditjen Teknis Tingkat Kementrian Th. 2017
1.2 Landasan Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SIstem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; d. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; f.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah; i.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j.
Peraturan Daerah
3|Page 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan peternakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan stakeholder terkait dalam menentukan prioritas program lima tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan peternakan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 20162021 Dinas Peternakan adalah: 1. Merupakan bagian dari dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan kurun waktu 2016-2021 yang berkaitan dengan rencana pembangunan peternakan. 2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama lima tahun. 3. Memudahkan jajaran DInas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan stakeholder terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan peternakan secara terpadu dan terarah. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari: BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja SKPD.
1.2.
Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi. Kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3.
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.
1.4.
Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
4|Page BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1.
Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.1.1 Dasar hokum pembentukan SKPD 2.1.2 Struktur organisasi SKPD 2.1.3 Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah SKPD 2.1.4 Uraian tentang struktur organisasi SKPD
2.2.
Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi pemerintah.
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Analisis Renstra Kementrian/Lembaga (K/L0 dan Renstra SKPD Sub bab ini bertujuan untuk menilai keserasian keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Lamongan terhadap : 1) Sasaran Renstra K/L dan 2) Renstra SKPD Provinsi 2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.
5|Page 2.4.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan pelayanan SKPD Analisis KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor yang mempengaruhinya.
3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.
3.3.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW.
3.5.
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi KLHS.
3.6.
Penentuan Isu-Isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan SKPD 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD
6|Page 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dari hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD pada tahun rencana. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD,
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang disajikan dalam tabel.
4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel BAB VII. PENUTUP LAMPIRAN
7|Page BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Kedudukan Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. b. Tugas Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2006 diatas, struktur organisasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dapat digambarkan sebagai berikut:
8|Page
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
Subag. Program
Bidang Bina Produksi
Subag.keuangan
Bidang Bina Usaha dan Pemasaran
Subag. Umum
Bidang Kesehatan Hewan
Seksi pembibitan
Seksi Pembinaan Pengembangan Mutu
Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan pelayanan Medik
Seksi Budidaya
Seksi Distrubusi dan Promosi
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
Seksi pakan dan Teknologi
Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan
Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner dan Obat Hewan
UPTD Wilayah
UPTD RPH
UPTD Laboratorium
UPTD Pembibitan
Berdasarkan Perda No. 03 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: 1) Kepala Dinas Tugas Pokok : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
9|Page Fungsi: a) Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan dan kesehatan hewan; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan kesehatan hewan; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Sekretaris Tugas Pokok: Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di
bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi
pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Fungsi: 1. Pengelolaan administrasi dan urusan umum; 2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan; 3. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksanan dan kehumasan; 4. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 5. Pelaksanaan urusan keuangan 6. Pelaksanaan urusan program; 7. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit kerja di lingkungan Dinas; 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tupoksi: 1. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian, urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan tata usaha kearsipan; 2. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan; 3. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaran rapat dinas; 4. Menyiapkan formasi pegawai dan perencanaan pegawai; 5. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai;
10 | P a g e 6. Melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja, sistem dan cara kerja serta menyelenggarakan tugas-tugas peningkatan hasil guna aparatur pemerintah; 7. Menghimpun, mengatur dam mensistemasikan data/informasi dibidang organisasi dan ketatalaksanaan; 8. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor; 9. Melaksanakan pengelolaan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barangbarang inventaris; 10.Melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan dan perlengkapan; 11.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan Tupoksi: 1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran keuangan; 2. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai; 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; 4. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Dinas; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Program Tupoksi: 1. Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistemasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan dinas. 2. Mengolah, menganalisis, serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program dinas 3. Mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan dinas; 4. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program kegiatan serta bahan-bahan rapat koordinasi dinas; 5. Menyusun program dan rencana kegiatan dinas; 6. Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan dinas bersama sub bagian/seksi terkait; 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;
11 | P a g e 8. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja dinas; 3) Bidang Bina Produksi Tupoksi: 1. Pelaksaan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi ternak, terutama dalam peningkatan mutu bibit ternak melalui IB; 2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pakan; 3. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan pengolahan hasil ternak; 4. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan , penyebaran dan bimbingan pengembangan peternakan dan tekhnologi peternakan; 5. Pelaksanaan pemantauan harga pasar dan pengembangan agrobisnis; 6. Pengawasan dan pengendalian perijinan usaha peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan, promosi dan teknologi pasca panen; 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pembibitan Tupoksi: 1. Menetapkan standar bibit ternak; 2. Mengatur sistem pengembangbiakan, penyebaran ternak dan melestarikan nutfah; 3. Melaksanakan bimbingan produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak; 4. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Budidaya Tupoksi: 1. Merencanakan dan melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak; 2. Mengadakan penyebaran dan pengembangan ternak; 3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak; 4. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan Tupoksi: 1. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi peternakan dan kesehatan hewan; 2. Melaksanakan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan;
12 | P a g e 3. Melaksanakan pemantauan dan menyiapkan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak; 4. Melaksanakan kajian dan pengujian kualitas pakan ternak yang beredar; 5. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Bidang Kesehatan Hewan Tupoksi: 1. Pelaksanaan fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medis veteriner; 2. Pemberian fasilitasi dalam penanggulanagan dan pemberantasan penyakit hewan; 3. Pengawasan dan pengujian kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; 4. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan perijinan, pengujian dan pengawasan obat hewan dan residu; 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner Tupoksi: 1. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan; 2. Melaksanakan perijinan, pengawasan dan pelayanan medik veteriner; 3. Menetapkan standar teknis rumah sakit hewan dan satuan pelayanan kesehatan hewan terpadu; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Tupoksi: 1. Melaksanakan tindak pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan; 2. Melaksanakan tindak pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan; 3. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular; 4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit anthropozoonosis; 5. Melaksanakan perijinan penjualan obat hewan, serum dn bahan biologis lain; 6. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13 | P a g e Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Obat Hewan Tupoksi: 1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan karantina hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; 2. Melaksanakan pembinaan pengendalian, dan pengawasan terhadap sanitasi peternakan dan tempat penampungan hewan; 3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasanrumah potong hewan dan pemotongan hewan betina produktif; 4. Menetapkan standar teknis rumah potong hewan; 5. Melaksanakan pengawasaran peredaran dan sertifikasi bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; 6. Mengawasi peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis grosir dan pengecer; 7. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk hewan yang mengandung residu bahan kimia; 8. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5) Bidang Bina Usaha dan Pemasaran Tupoksi: 1. Penyusunan rencana kerja pemodalan, pengembangan pelayanan peternak, kemitraan dan pengolahan agriindustri hasil peternakan dan bahan asal hewan; 2. Penyusunan standarisasi perijinan usaha peternakan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen bahan asal hewan; 3. Pelaksanaan pemantauan harga pasar dan pengembangan agrbisnis; 4. Pengawasan dan pengendalian perijinan usaha peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan, promosi dan teknologi pasca panen; 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Pembinaan Pengembangan Mutu Tupoksi: 1. Melaksanakan pengawasan dan pemberian ijin usaha peternakan; 2. Melaksanakan fasilitas kebijakan dibidang produk pangan asal hewan, produk hewan non pangan serta hygiene sanitasi, kesejahteraan hewan; 3. Pemberian fasilitas dalam standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang produk pangan asal hewan, produk hewan non pangan, hygiene sanitasi, kesejahteraan hewan;
14 | P a g e 4. Mengawasi dan menguji terhadap produk pangan hewan, produk non pangan, hygiene sanitasi, kesejahteraan hewan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Distribusi dan Promosi Tupoksi: 1. Melaksanakan distribusi produk hewan dan hasil peternakan serta penyebaran informasi harga pasar; 2. Melaksanakan promosi produk hewan dan hasil peternakan serta informasi harga pasar; 3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil peternakan; 4. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan Tupoksi: 1. Melaksanakan fasilitas manajemen usaha tani-ternak; 2. Melaksanakan penataan dan pengembangan agribis bidang peternakan; 3. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha peternakan dan usaha agribisnis; 4. Melaksankan fasilitasi peternak/kelompok tani ternak dalam mengembangkan agroindustri peternakan 5. Memfasilitasi permodalan dan investasi usaha peternakan; 6. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang bina usaha dan pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. UPT Rumah Potong Hewan Tupoksi: 1. Pengumpulan pengolahan analisa dan penyajian data statistik dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan Dinas, sesuai lingkup dan wilayah kerjanya; 2. Pengumpulan dan pengelolaam data teknis Rumah Potong Hewan dalam rangka perencanaan program; 3. Penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional Rumah Potong Hewan; 4. Pelaksnaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina produktif; 5. Pelaksanaan pemeriksaan hewan ante dan post mortem;
15 | P a g e 6. Pemberian fasilitas tempat pemotongan hewan secara benar dan tempat menghasilkan daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH); 7. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Rumah Potong Hewan; 8. Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait dengan pelayanan umum dan jasa penyelenggaraan UPT; 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. UPT Pembibitan dan Pengolahan Pakan Ternak Tupoksi: 1. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas sesuai lingkup dan wilayah kerjanya; 2. Penyiapan dan pengaturan secara teknis dalam rangka pembibitan dan pengolahan pakan ternak; 3. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendistribusian hasil pembibitan dan pengolahan pakan ternak; 4. Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait dengan pelayanan umum dan jasa penyelenggaraan UPT; 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dang fungsinya. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan Tupoksi: 1. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan Dinas sesuai dengan lingkup dan wilayah kerjanya; 2. Pengurusan rencana dan program kerja, keuangan, kepegawaian, peralatan dan ketatausahaan UPT; 3. Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait dengan pelayanan umum dan jasa penyelenggaraan UPT; 4. Pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit hewan dan identifikasi pengamatan penyakit hewan; 5. Pengenalan, penyajian dan penerapan teknologi; 6. Pembinaan dan pelayanan teknis kegiatan sesuai dengan lingkup dan fungsinya; 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16 | P a g e
UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Tupoksi: 1. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan Dinas sesuai dengan lingkup dan wilayah kerjanya; 2. Pengurusan rencana dan program kerja, keuangan, kepegawaian, peralatan dan ketatausahaan UPT; 3. Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait dengan pelayanan umum dan jasa penyelenggaraan UPT; 4. Pengenalan, penyajian dan penerapan teknologi; 5. Pembinaan dan pelayanan teknis kegiatan sesuai dengan lingkup dan fungsinya; 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2. Sumberdaya SKPD 2.2.1. Sumber daya Manusia pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan peternakan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumberdaya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 1. PNS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan berdasarkan Golongan Tahun 2015 GOLONGAN IV a IV b IV c III a III b III c III d II a II b II c II d TOTAL
12 orang 1 orang 1 orang 7 orang 16 orang 7 orang 11 orang 15 orang 8 orang 1 orang 3 orang 82 orang
JUMLAH 14 orang
41 orang
27 orang 82 orang
17 | P a g e Tabel 2. Keadaan PNS menurut Eselon/Staf Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Uraian Eselon II b Eselon II a Eselon III b Eselon IV a Penyuluh Peternakan Staf Dinas Staf UPT Lamongan Staf UPT Babat Staf UPT Ngimbang Staf UPT Sukodadi Staf UPT Paciran Staf UPT Laboratorium Keswan Staf UPT Rumah Potong Hewan Staf UPT Pembibitan dan Pengolahan Pakan
Jumlah 1 orang 1 orang 3 orang 20 orang 5 orang 31 orang 7 orang 3 orang 4 orang 6 orang 3 orang 2 orang 6 orang 2 orang
Tabel 3. Keadaan Kontrak Kerja Tahun 2015 1. 2. 3. 4. 5.
Tenaga Kontrak Pemkab Tenaga Kontrak Dinas THL Kesehatan Hewan Inseminator swadaya SMD Pendamping
: : : : :
1 orang 20 orang 2 orang 4 orang 2 orang
Tabel 4. Sumberdaya yang dimiliki Formasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan (Status PNS) Tahun 2015 Pendidikan SLTA D3 S1 S2 Jumlah
A 15
15
Golongan II B C D 8 1 3 8
1
3
A 2 5
Golongan III B C D 4 1
7
12 16
5 1 7
9 1 10
Golongan IV A B C 1 4 8 13
1 1
1 1
Jumlah 29 6 35 12 82
2.2.2. Aset/Modal Selain perlunya sumberdaya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana peternakan yang mencukupi. Adapun data aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 16.690.622.523,- dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5. Asset dan Modal di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No 1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Barang Tanah Dinas Kendaraan Dinas Roda 4 Kendaraan roda 3 Kendaraan roda 2 Gedung kantor
Volume 11.969 m2 7 buah 2 buah 21 buah 1 buah
Keterangan Untuk bangunan kantor dan RPH Babat
Status tanah: Hak pakai
18 | P a g e 6.
Gedung Poskeswan
5 buah
7. 8. 9,
Gedung Pos IB RPH Babat Bangunan kandang UPT Pembibitan Mantup Rumah daging Gedung RPU Gedung RPH Lamongan Fasilitas RPH Lamongan Pagar dan gapura Pasar Hewan Tikung Pagar dan gapura Pasar Hewan Babat Sapi di UPT Pembibtan Mantup
7 buah 1 buah 1 unit
Status tanah: 1 HGB, 2 hak pakai, 3 milik Pemda Milik Pemda Hak pakai milik Pemda Hak pakai milik Pemda
1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 unit
Milik Pemda Milik Pemda Milik Pemda Hibah Dinas Peternakan Jatim Milik Pemda
1 unit
Milik Pemda
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
139 ekor Sejak 1 Agustus 2012 sapi hanya (tahun berjumlah 18 ekor. 2007)
2.2.3. Unit Pelaksana Teknis Dinas A. UPT Pembibitan dan Pengolahan Pakan Potensi UPT: UPT Pembibitan dan Pengolahan Pakan sebagai salah satu unit pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan dalam: Penyediaan bibit ternak sapi dan HMT Pelayanan teknis dalam rangka pembibitan dan pengolahan pakan ternak; Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendistribusian hasil pembibitan dan pengolahan pakan ternak; Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait dengan pelayanan umum dan jasa penyelenggaraan UPT. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT ini ditunjang dengan fasilitas budidaya yang cukup memadai diantaranya: 1) Luas lahan
: 7.893 m2
2) Bangunan - Kantor/rumah jaga
: 1 unit
- Bangunan kandang
: 1 unit
- Gudang pakan
: 1 unit
3) Kendaraan roda 3
: 2 unit
4) Kendaraan roda 2
: 1 unit
5) Sarana penunjang
:
- Chopper
:
- Sumur
:
- Pompa air
:
19 | P a g e 6) Luas kebun rumput
:
7) Tenaga kerja PNS
: 2 orang
8) Tenaga harian lepas
: 3 orang
9) Ternak peliharaan
: 57 ekor
B. UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Potensi UPT: Secara umum UPT RPH merupakan UPT yang bertugas dalam pelaksanaan teknis dan operasional di bidang pengelolaan, pengawasan dan pemeriksaan ternak sebelum dan sesudah pemotongan di RPH Pemerintah maupun swasta sehingga dapat dihasilkan produk daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH). Lokasi dan potensi pemotongan Tabel 6. Potensi Pemotongan Ternak di Kabupaten Lamongan No
Nama RPH/TPH
Status Kepemilikan
Alamat
1.
RPH Lamongan
Pemerintah
Jl. Pahlawan Kelurahan Sidoarjo Kec. Lamongan
2.
RPH Babat
Pemerintah
3.
RPH Sukodadi
Pemerintah
Rawa Semando Desa Plaosan Kec. Babat Kec Sukodadi
-
Potensi Pemotongan (Ekor/hari) Sapi 9 ekor Kambing 3 ekor Unggas 548 ek Sapi 7 ekor Kambing 2 ekor Sapi 6 ekor
Kios Daging Kios daging merupakan perpaduan antara konsep RPH sebagai penyedia daging sapi dengan konsep bisnis yang bertujuan menghasilkan produk RPH berupa daging maupun produk olahan daging seperti bakso, sosis, nugget dll. C. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan Potensi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan merupakan unit pelayanan teknis untuk pelayanan kesehatan hewan, baik ternak maupun hewan kesayangan. Sasaran pelaksanaan program diantaranya: - Pelayanan kesehatan hewan baik ternak pemerintah maupun ternak non pemerintah - Pelayanan kesehatan ternak dan laboratorium secara aktif, semi aktif dan pasif - Penanggulangan, pengendalian, pencegahan penyakit hewan menular sehingga mengurangi kasus penyakit menular dan tidak menular Sarana UPT Laboratorium Kesehatan Hewan terdiri dari: - Lokasi
: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
- Peralatan laboratorium
20 | P a g e - Pelaralatan medis - Obat-obatan - 1 unit sepeda motor - Sumberdaya Manusia: -
Kepala UPT
-
Staf TU
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1. Capaian Berdasarkan Indikator Sasaran Renstra 2010-2015 Berdasarkan indikator sasaran pada Renstra tahun 2010-2015 maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selama 5 Tahun masa pembangunan dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: a. Pencapaian Populasi Ternak Berdasarkan evaluasi pertumbuhan populasi ternak terlihat pertumbuhan dengan tren meningkat seperti pada ternak sapi potong, kambing domba dan ungags. Hal ini disebabkan oleh intervensi kegiatan yang bersifat bantuan fisik, peningkatan pengetahuan peternak dalam manajemen pemeliharaan, penyediaan pakan dan penanggulangan penyakit ternak. Selain itu juga peningkatan ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Lamongan. Gambaran pertumbuhan tiap komoditi untuk ternak ruminansia dapa dilihar pada Grafik 1 di bawah ini: Grafik 1. Data Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 140000,0 120000,0
Ekor
100000,0 80000,0 60000,0 40000,0 20000,0 ,0
Sapi Potong
Kambing
Domba
2011
110632,0
86394,0
49150,0
2012
116963,0
95828,0
65451,0
2013
96714,0
96185,0
66009,0
2014
99013,0
99852,0
79472,0
2015
101790,0
100184,0
80100,0
Catatan: Data merupakan populasi di 27 kecamatan. Sumber: Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2015)
21 | P a g e Sedangkan untuk ternak ungags tren pertumbuhannya menunjukkan tren meningkat untuk semua komoditi unggas, yaitu ayam buras. Ayam potong, ayam petelur, itik dan entog. Di Kabupaten Lamongan masih belum bebas penyakit flu burung tetapi masih bisa ditanggulangi dengan baik sehingga tidak berpengaruh terhadap kematian ternak ungags pada umumnya. Gambaran pertumbuhan untuk tiap komoditi ternak unggas dapat dilihat pada Grafik 2. Grafik 2. Data Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 50000000,0 45000000,0 40000000,0 35000000,0 Ekor
30000000,0 25000000,0 20000000,0 15000000,0 10000000,0 5000000,0 ,0 Ayam Buras
2011
2012
2013
2014
2015
1839632,0 1730680,0 1908731,0 1946293,0 1989343,0
Ayam Pedaging 31224776,0 33371618,0 40730337,0 44915846,0 46200488,0 Ayam Petelur
110108,0
139249,0
213620,0
226928,0
514831,0
Itik/entog
176834,0
193053,0
200955,0
223567,0
257228,0
Catatan: Data merupakan populasi di 27 kecamatan. Sumber: Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2015) Sedangkan untuk pertumbuhan total populasi ternak secara keseluruhan untuk semua komoditi dari tahun ke tahun meningkat 400,62% dari populasi total semua komoditi pada awal pembuatan Renstra, hal ini disebabkan pada tahun 2009 terjadi pemekaran Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan menjadi dua dinas tersendiri yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Perikanan dan Kelautan, sehingga urusan peternakan menjadi lebih intensif untuk dikembangkan. b. Pencapaian Produksi Hasil Peternakan Sejalan dengan Grafik pertumbuhan populasi ternak, produk peternakan seperti daging dan telur juga mengalami pertumbuhan. Kenaikan produksi daging dan telur ini ditunjang dari program Gemerlap yang merupakan program bantuan ternak kepada kelompok
22 | P a g e ternak yang ada di Kabupaten Lamongan. Komoditas bantuan ternak berupa kambing, sapid an ayam petelur. Grafik 3. Data Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 35000000,0 30000000,0 25000000,0 Produksi (Kg)
20000000,0 15000000,0 10000000,0 5000000,0 -
2011
2012
2013
2014
2015
Produksi Daging 12047936, 22712270, 25515450, 26784143, 28971732, Produksi Telur
1860943,0 2147639,0 2621082,0 2713396,0 2928471,0
Produksi yang dipergunakan merupakan angka produksi bersih Sumber: Kompilasi Data Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011-2015 c. Pencapaian Konsumsi Konsumsi daging dan telur di Kabupaten Lamongan menunjukkan pertumbuhan dengan arah yang positif. Konsumsi daging dan telur di Kabupaten Lamongan sudah melebihi target norma gizi nasional, yaitu 10,1 kg/kap/thn untuk daging dang telur 4,7 kg/kap/thn. Di Kabupaten Lamongan, sampai dengan akhir tahun 2015, konsumsi daging mencapai 14,16 kg/kap/thn dan konsumsi telur mencapai 11,12 kg/kap/thn. Gambaran lebih jelas mengenai data konsumsi di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Grafik 4.
Kg/jap/thn
Grafik 4. Data Konsumsi Daging dan Telur di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -
2011
2012
2013
2014
2015
Daging
9,95000
13,2000
13,31000
13,54000
14,16000
Telur
7,74000
9,08000
10,18000
10,21000
11,12000
Sumber: Kompilasi Data Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011-2015
23 | P a g e d. Capaian-capaian di Kabupaten Lamongan berdasarkan indikator lainnya Selain populasi, produksi dan konsumsi yang dijadikan indikator, ada juga beberapa indikator lain seperti: -
Pembangunan RPH berstandar Nasional di Kabupaten Lamongan, yang dananya bersumber dari DAK APBD II Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dan RPU tahun 2013 yang bersumber dari APBD I Provinsi Jawa Timur.
-
Pembangunan kios daging di kawasan RPH yang dananya bersumber dari DAK APBD II Kabupaten Lamongan.
-
Terlaksananya penanggulangan penyakit PHMS seperti AI dana Pemeriksaan Gangguan Reproduksi ternak sapi betina produktif sebanyak 4000 ekor.
-
Pemanfaatan limbah ternak untuk dijadikan biogas dan kompos. Adapun jumlah biogas dan pengomposan yang terpasang di masyarakat mencapai 15 unit.
24 | P a g e
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan No (1) 1
2
3
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)
Jumlah Produksi Hasil Ternak (ton)
Target Target Target Indikator SPM IKK Lainnya (3)
(4)
(5)
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian Tahun ke-
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
- Daging
6,058
6,360
6,639
6,932
7,239
12,048
22,712
25,515
26,783
28,972
1.99
3.57
3.84
3.86
4.00
- Telur Jumlah Konsumsi Hasil Ternak (ton) - Daging
1,074
1,204
1,339
1,479
1,625
1,861
2,148
2,621
2,713
2,928
1.73
1.78
1.96
1.83
1.80
9,257
9,495
9,842
10,428
10,667
12,995
16,961
17,947
16,073
16,804
1.40
1.79
1.82
1.54
1.58
- Telur Jumlah Populasi Ternak (ekor)
9,578
10,866
11,343
11,900
12,480
10,108
11,670
13,719
12,120
13,201
1.06
1.07
1.21
1.02
1.06
79,662
84,585
89,812
95,363
101,084
110,632
116,963
96,714
99,013
101,790
1.39
1.38
1.08
1.04
1.01
4 339
4 339
4 339
4 339
4 339
21 324
21 354
21 237
21 335
23 374
5.25 0.96
5.25 1.04
5.25 0.70
5.25 0.99
5.75 1.10
77,132 24,841
78,289 25,213
79,263 25,592
80,655 25,976
81,864 26,365
86,394 49,150
95,828 65,451
96,185 66,009
99,852 79,472
100,184 80,100
1.12 1.98
1.22 2.60
1.21 2.58
1.24 3.06
1.22 3.04
680,756 2,206,707
690,968 2,261,875
701,852 2,318,422
711,852 2,376,382
722,529 2,435,791
1,839,632 31,224,776
1,730,680 33,371,618
1,908,731 40,730,337
1,946,293 44,915,846
1,989,343 46,200,488
2.70 14.15
2.50 14.75
2.72 17.57
2.73 18.90
2.75 18.97
- Ayam Ras Petelur - Itik
31,409 68,638
32,194 69,667
33,000 70,713
33,824 71,773
34,669 72,849
110,108 150,693
139,249 162,994
213,620 169,886
226,928 172,624
514,831 206,183
3.51 2.20
4.33 2.34
6.47 2.40
6.71 2.41
14.85 2.83
- Entog
18,230
18,504
18,781
19,063
19,349
26,141
30,059
31,069
50,943
51,045
1.43
1.62
1.65
2.67
2.64
- Sapi Potong - Sapi Perah - Kerbau - Kambing - Domba - Ayam Buras - Ayam Ras Pedaging
25 | P a g e 2.3.2. Capaian Berdasarkan Realisasi Anggaran Renstra 2010-2015 Semua pembangunan sangat erat kaitannya dengan anggaran, begitu juga pembangunan peternakan tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada masa yang akan dating maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat diatasi pada masa yang akan datang. Evaluasi anggaran ini menggunakan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil evaluasi pada target dan realisasi anggaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 hal penting yang menjadi bahasan adalah: Anggaran untuk sektor peternakan mengalami kenaikan selama 5 tahun periode Renstra 20102015, sebagaimana bisa dilihat dari Grafik 5. Pada tahun 2012, terjadi kenaikan anggaran sebesar 12,94% dari tahun 2011 dengan tingkat penyerapan 94,72%. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan anggran tertinggi yaitu sebesar 62,23% dari tahun 2012 dengan tingkat penyerapan sebesar 97,23%. Untuk tahun 2014 peningkatan anggaran hanya sebesar 6,12% dengan tingkat penyerapan sebesar 96,32%. Pada tahun 2015 anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalami penurunan sebesar 3,27% dari tahun 2014 dengan tingkat penyerapan sebesar 98,84%. Grafik 5. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Keswan Tahun 2011-2015 14000000000,0 Jumlah Dana (Rp.)
12000000000,0 10000000000,0 8000000000,0 6000000000,0 4000000000,0 2000000000,0 -
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran 59015654
66654008
10840128
11503951
11127415
Realisasi
63137615
10540287
11080613
10998797
57771652
Sumber: Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2015) Sampai dengan akhir tahun anggaran Renstra 2010-2015, anggaran sektor peternakan mengalami peningkatan sebesar 88,55%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah.
26 | P a g e Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Uraian (1) PENDAPATAN DAERAH
Anggaran pada Tahun (dalam Ribuan Rupiah)
Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam Ribuan Rupiah)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Pendapatan Asli Daerah - Hasil Retribusi Daerah
126,000
143,000
143,000
143,000
153,000
126,000
143,000
143,000
143,000
153,000
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.04
0.04
- Lain-lain PAD yang sah
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
-
-
Belanja Tidak Langsung
3,089,757
3,683,739
3,681,147
4,152,626
4,689,290
3,065,329
3,617,883
3,617,911
3,866,869
4,630,472
0.99
0.98
0.98
0.93
0.99
0.07
0.07
Belanja Langsung
2,813,507
2,981,661
7,158,981
7,351,325
6,513,124
2,711,835
3,418,901
6,922,394
7,213,743
6,368,324
0.96
1.15
0.97
0.98
0.98
0.11
0.11
- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa
212,210
237,290
402,146
529,924
394,815
204,575
954,039
393,864
519,932
391,962
0.96
4.02
0.98
0.98
0.99
0.09
0.10
1,960,847
1,755,469
2,039,543
2,806,586
4,795,486
1,919,616
1,550,927
1,928,950
2,765,923
4,664,973
0.98
0.88
0.95
0.99
0.97
0.12
0.12
- Belanja Modal
640,450
988,902
4,717,292
4,014,815
1,322,823
587,644
913,935
4,599,580
3,927,888
1,311,389
0.92
0.92
0.98
0.98
0.99
0.10
0.11
BELANJA DAERAH
27 | P a g e Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jenis pelayanan yang menjadi tanggungjawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: 1)
Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Peternakan SKPD memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ijin usaha ke Dinas Perijinan dan Penanaman Modal. Semua ijin usaha di Kabupaten Lamongan dipusatkan di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.
2)
Pelayanan Rekomendasi Kredit SKPD memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ke Bank.
3)
Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKPD menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berfungsi sebagai salah satu persyaratan administratif pengiriman hewan ternak antar kota di wilayah Jawa Timur dan keluar wilayah Provinsi Jawa Timur (Tugas pembantuan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur).
4)
Pelayanan Kesehatan Hewan SKPD memberikan pelayanan kesehatan hewan baik itu secara aktif maupun pasif.
5)
Pelayanan Rumah Potong Hewan SKPD menyediakan pelayanan rumah potong hewan bagi hewan ternak yang memenuhi persyaratan kesehatan pada pemeriksaan ante mortem
6)
Pelayanan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ke Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur SKPD melayani pembuatan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya Disnak Provinsi akan menerbitkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
7)
Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) SKPD melakukan pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan bila ada laporan ternak yang birahi. Inseminasi Buatan dilakukan seoptimal mungkin untuk mendukung terjadinya kebuntingan.
8)
Pemeriksaan Kebuntingan Pemeriksaan kebuntingan dilakukan setelah ternak akseptor telah dilakukan inseminasi buatan dan tidak menunjukkkan gejala birahi selama 3 bulan atau lebih.
9)
Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (ATR) Pemeriksaan Gangguan reproduksi dilakukan apabila telah dilakukan inseminasi buatan lebih dari 3 kali sebelum menunjukkan gejala kebuntingan.
2.4. Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.4.1. Analisis Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD Pembangunan peternakan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tertuang dalam dokumen perencanaan, diantaranya RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, dan Rencana Strategis haruslah selaras. Sasaran produksi komoditas peternakan yang tertuang
28 | P a g e dalam Rencana Strategis Kementrian Pertanian pada Program Pemenuhan Pangan Asal Hewan dan Agribisnis Peternakan yang menjadi target Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015-2019. Sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan pendapatan peternak. Sub bab ini bertujuan untuk menilai keserasian keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Lamongan terhadap: 1). Sasaran Renstra K/L dan 2). Renstra Dinas Peternakan Provinsi Penyajiannya seperti pada Tabel 2.3 di bawah ini Tabel 2.3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
No
Indikator Kinerja
Capaian Sasaran Renstra 2010-2015 Dinas Peternakan dan Keswan Lamongan
Sasaran pada Renstra 2014-2019 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Sasaran pada Renstra 2010-2014 Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) 1
Produksi Hasil Ternak (ton) - Daging
28,972
350,613
437,322
2,928
340,232
423,249
99,013
3,949,097
5,352,694
21
237,673
328,123
335
28,118
33,185
- Kambing
99,852
2,937,980
3,241,965
- Domba
79,472
1,185,472
913,600
1,946,293
33,806,963
27,655,883
44,915,846
162,299,457
- Ayam Ras Petelur
226,928
43,066,361
- Itik
172,624
4,213,379
50,943
946,323
- Telur 2
Populasi Ternak (ekor) - Sapi Potong - Sapi Perah - Kerbau
- Ayam Buras - Ayam Ras Pedaging
- Entog
3,342,233
2.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengambangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW. SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW yang ada. Telaahan pola ruang ruang wilayah untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah.
29 | P a g e
Tabel 2.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan
No
(1) 1
Rencana Pola Ruang
(2) Pengembangan kawasan peruntukan peternakan. Pengembangan ternak ini akan lebih memiliki nilai tambah melalui pengembangan agrobisnis peternakan. Pengembangan kawasan agrobisnis berbasis peternakan dilakukan untuk menjawab tuntutan kecukupan (swasembada) daging dan susu dalam negeri, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak
Pola Ruang Saat Ini
(3) 1. Karakter masyarakat petani yang masih tradisional (individual farming); (2) Luas lahan rata-rata <0,25 Ha dan pendapatan peternak rendah; (3) Masih tingginya angka kemiskinan peternak; (4) Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan dan hasil pemasaran perdesaan; (5) Rendahnya kualitas hasil produk peternakan sehingga daya saing rendah; (6) Kepemilikan ternak yang belum memenuhi standar usaha (hanya 1-2 ekor/peternak) sedangkan standarnya 4-5 ekor/peternak; (7) Belum optimalnya penggunaan sumberdaya alam dan SDM yang mendukung agribisnis peternakan
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) 1. Pengembangan sentra peternakan rakyat pendukung agropolitan; (2) Peningkatan kualitas bibit, kapasitas produksi dan pengembangan komoditas peternakan bernilai ekonomis tinggi dan berdaya saing tinggi
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) 1. Pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak; (2) Mempertahankan sumber daya genetik lokal sebagai potensi daerah; (3) Pengembangan kawasan sentra peternakan rakyat yang diarahkan pada pengembangan komoditas ternak unggulan daerah sesuai potensi daerah; (4) Peningkatan populasi ternak melalui kegiatan Inseminasi Buatan; (5) Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat; (6) Meningkatkan kualitas kualitas kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan melalui tindak pengamanan ternak sesuai dengan prosedur pengamanan keswan dan kesmavet; (7) Peningkatan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(6) Diarahkan pada kawasan sentra ternak besar, sentra ternak kecil dan sentra ternak unggas.
30 | P a g e 2
Kawasan Peternakan Sentra Ternak Besar
Kawasan Pembibitan Sapi: (1) Kecamatan Paciran, (2) Kecamatan Brondong, (3) Kecamatan Solokuro, (4) Kecamatan Laren, (5) Kecamatan Babat, (6) Kecamatan Modo, (7) Kecamatan Bluluk, (8) Kecamatan Sukorame, (9) Kecamatan Ngimbang, (10) Kecamatan Sambeng, (11) Kecamatan Mantup, (12) Kecamatan Tikung, (13) Kecamatan Kembangbahu dan (14) Kecamatan Sarirejo
Kawasan Sentra Ternak Besar: (1) Kecamatan Paciran, (2) Kecamatan Brondong, (3) Kecamatan Solokuro, (4) Kecamatan Laren, (5) Kecamatan Babat, (6) Kecamatan Modo, (7) Kecamatan Bluluk, (8) Kecamatan Sukorame, (9) Kecamatan Ngimbang, (10) Kecamatan Sambeng, (11) Kecamatan Mantup, (12) Kecamatan Tikung, (13) Kecamatan Kembangbahu dan (14) Kecamatan Sarirejo
1. Pengembangan sapi potong; 2 Pengembangan sapi bibit
Lokasi yang sangat potensial untuk pengembangan ternak sapi potong: (1) Kecamatan Kedungpring,(2) Kecamatan Sugio, (3) Kecamatan Lamongan, (4) Kecamatan Sukodadi, (5) Kecamatan Pucuk, (6) Kecamatan Karanggeneng, (7) Kecamatan Kalitengah, (8) Kecamatan Sekaran, (9) Kecamatan Karangbinangun, (10) Kecamatan Deket dan (11) Kecamatan Glagah
Sentra Peternakan ternak kecil berada di seluruh kecamatan
Pengembangan ternak kambing/domba sangat prospektif untuk dikembangkan
Lokasi yang sangat potensial untuk pengembangan ternak kambing/domba: (1) Kecamatan Mantup, (2) Kecamatan Sambeng, (3) Kecamatan Ngimbang, (4) Kecamatan Sukorame, (5) Kecamatan Modo, (6) Kecamatan Deket
Kawasan Penggemukan Sapi Potong: (1) Kecamatan Kedungpring,(2) Kecamatan Sugio, (3) Kecamatan Lamongan, (4) Kecamatan Sukodadi, (5) Kecamatan Pucuk, (6) Kecamatan Karanggeneng, (7) Kecamatan Kalitengah, (8) Kecamatan Sekaran, (9) Kecamatan Karangbinangun, (10) Kecamatan Deket dan (11) Kecamatan Glagah 3
Kawasan Peternakan Sentra Ternak Kecil
Kawasan Ternak Kambing/Domba: (1) Kecamatan Mantup, (2) Kecamatan Sambeng, (3) Kecamatan Ngimbang, (4) Kecamatan Sukorame, (5) Kecamatan Modo, (6) Kecamatan Deket
31 | P a g e 4
Kawasan Peternakan Sentra Ternak Unggas
Kawasan Ternak Ayam Buras: tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Lamongan.
Sentra Peternakan Unggas: (1) Kecamatan Sugio, (2) Kecamatan Paciran, (3) Kecamatan Brondong, (4) Kecamatan Tikung
Pengembangan industri ayam ras sangat prospektif untuk dikembangkan
Kawasan Ternak Ayam Petelur: (1) Kecamatan Modo, (2) Kecamatan Sukorame, (3) Kecamatan Sugio, (4) Kecamatan Paciran, (5) Kecamatan Brondong
Kawasan Ternak Ayam Pedaging: (1) Kecamatan Tikung, (2) Kecamatan Mantup, (3) Kecamatan Sambeng, (4) Kecamatan Ngimbang, (5) Kecamatan Sarirejo, (6) Kecamatan Sugio, (7) Paciran, (8) Kecamatan Brondong
Lokasi yang potensial pengembangan ternak ayam buras: tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lamongan Lokasi yang potensial pengembangan ternak ayam petelur: (1) Kecamatan Tikung, (2) Kecamatan Kedungpring, (3) Kecamatan Solokuro, (4) Kecamatan Mantup
2.4.3. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD Analisis KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Hasil analisis terhadap Dokumen KLHS dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah. Tabel 2.5 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Lamongan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No
Aspek Kajian
(1) 1
(2) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap Pelayanan SKPD
(3) (4) Keterbatasan lahan untuk Penetapan peternakan dan sumber kawasan pakan peternakan yang dengan potensi daerah
Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD (5) Intensifikasi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna
32 | P a g e 2
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
Masih ada pemeliharfaan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga menimbulkan polusi dan rentan terhadap penularan penyakit hewan menular kepada manusia
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis
Perlunya pengendalian terhadap penyakit hewan menular strategis
3
Kinerja layanan/jasa ekosistem
Pengolahan limbah ternak dan manajemen pakan
Manajemen pakan dan pengelolaan limbah
Perlu inovasi-inovasi dalam pengelolaan peternakan yang zero waste
4
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak
Manajemen pakan
Integrasi ternak dan tanaman
5
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Seiring dengan meningkatnya populasi ternak mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak dan proses pencernaan, terutama yang berasal dari ternak besar
Manajemen pakan dan pengelolaan limbah
Perlu inovasi-inovasi dalam pengelolaan peternakan yang zero waste
6
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Pelestarian sumber daya genetik ternak lokal
Pembibitan dan budidaya
Penetapan kawasan pelestarian sumber daya genetik dan langkah pelestariannya
Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Lamongan
33 | P a g e
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tugas dan fungsinya di sub sektor peternakan. Kebijakan dan strategi sektor peternakan ditujukan untuk meningkatkan produksi ternak khususnya peningkatan populasi ternak sehingga dapat memenuhi kebutuhan protein asal hewani di Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur pada umumnya. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut di Tabel 3.1. Tabel 3.1 Identifikasi PermasalahanBerdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
(1) Gambaran Pelayanan SKPD
Capaian/ Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
(2) Angka gangguan reproduksi ternak masih relatif tinggi
(3)
Internal (Kewenangan SKPD) (4) Belum adanya dukungan anggaran dari Pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini
Eksternal (Di luar Kewenangan SKPD) (5) Rendahnya kesadaran peternakan pentingnya mengetahui adanya gangguan pada proses reproduksi ternaknya
Permasalahan Pelayanan SKPD (6) Kurangnya SDM teknis (medis dan paramedis veteriner)
34 | P a g e Masih rendahnya angka pemotongan di RPH
UU No.18 Tahun 2009
Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pemotongan di RPH dan belum adanya aturan mengikat mengenai kewajiban pemotongan di RPH
Rendahnya kesadaran pedagang dan konsumen terhadap status ASUH daging yang dihasilkan/ dikonsumsi
Jumlah dan Kompetensi SDM terbatas
Lab Kesmavet masih belum optimal
UU No.18 Tahun 2009, PP No. 95 Tahun 2012
Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan Lab. Kesmavet
Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan
Sarana dan prasarana laboratorium masih terbatas serta jumlah SDM terbatas
Kurangnya sosialisasi sumber dana perbankan yang bisa diakses oleh kelompok ternak
Kurangnya jaminan untuk dijadikan agunan pada pihak perbankan
Kurangnya SDM dan sarana yang terbatas
Aksesibilitas permodalan bagi kelompok ternak masih terbatas
Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi
Pencapaian produksi peternakan dan populasi ternak masih di bawah target
Sasaran produksi dan populasi
- Ketersediaan potensi SDM dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak; - keterbatasan anggaran
- Inovasi dan teknologi peternakan; - Aksesibilitas permodalan bagi peternak; membanjirnya produk impor
-
-
-
-
Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan; Sistem perbibitan belum berjalan optimal; Keterbatasan akses peternak terhadap permodalan; Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak; Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi peternakan
35 | P a g e Kajian terhadap Renstra K/L
Pencapaian produksi peternakan dan populasi ternak masih di bawah target
Sasaran produksi dan populasi
- Ketersediaan potensi SDM dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak; - keterbatasan anggaran
- Inovasi dan teknologi peternakan; - Aksesibilitas permodalan bagi peternak; - membanjirnya produk impor
-
-
-
-
-
Kajian terhadap RTRW
- Karakter masyarakat petani ternak masih tradisional (individual farming); - Luas lahan ratarata <0.25 Ha dan pendapatan peternak rendah; - Masih tingginya angka kemiskinan peternak; - Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil ternak; - Rendahnya kualitas hasil produk peternakan sehingga daya saing rendah; - Kepemilikan ternak hanya 1-2 ekor/ peternak; - Belum optimalnya penggunaan SDA dan SDM yang mendukung agribisnis peternakan
Permentan No. 50 Tahun 2012; Perda Jawa Timur No. 5 Tahun 2012;
Belum dilakukan pemetaan dan penetapan kawasan peternakan berdasarkan potensi
Minat peternak terhadap komoditas ternak yang akan dikembangkan
-
-
-
-
-
-
Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan; Sistem perbibitan belum berjalan optimal; Keterbatasan akses peternak terhadap permodalan; Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak; Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi peternakan Pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak; Mempertahanka n sumberdaya genetik sebagai potensi daerah; Pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada pengembangan sentra peternakan rakyat sesuai potensi daerah; Peningkatan populasi ternak melalui peningkatan mutu genetik; Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif; Meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan melalui tindak pengamanan ternak sesuai
36 | P a g e
-
dengan prosedur penanganan penyakit hewan menular; Meningkatkan pembinaan teknis di masyarakat
37 | P a g e Kajian KLHS
- Banyak peternak sudah menerapkan eco farming yaitu pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk dan biogas; - Masih ada pemeliharaan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga menimbulkan polusi bau; - Seiring dengan meningkatnya populasi ternak mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak dan proses pencernaan, terutama yang berasal dari ternak besar
Permendagri No. 67 Tahun 2012
Pembinaan good farming practice perlu diintensifkan
Minat peternak
- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis; - Manajemen pakan dan pengelolaan limbah; - Penetapan kawasan peternakan sesuai dengan potensi setempat
Selanjutnya dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dengan isian Tabel 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No (1) 1
Isu Strategis Dinamika Internasional (2) Tujuan Millenium Development Goal's antara lain menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan demikian diperlukan komitmen pengurangan tingkat kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, khususnya protein hewani
Dinamika Nasional (3) Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) sesuai potensi wilayah dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging nasional dan swasembada daging nasional
Dinamika Regional/Lokal (4) Terjadi penurunan populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau sebesar 24,1% berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013. Penurunan populasi ini dapat berpengaruh pada produksi hasil peternakan
Lainlain (5)
38 | P a g e 2
3
4
Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial atau pertahanan dan keamanan Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman membanjirnya produk impor yang dapat mengancam kelangsungan usaha peternak lokal
Populasi ternak tidak merata sehingga menimbulkan lalu lintas ternak antar Provinsi
Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan belum bebas penyakit Flu Burung
Maraknya peredaran daging impor di pasar tradisional sebagai akibat dibukanya keran impor daging oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dapat berpengaruh pada penurunan minat budidaya peternakan
Adanya tuntutan perlakuan terhadap hewan ternak hendaknya mengikuti prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare). Pengabaian terhadap animal welfare berpotensi menjadi salah satu hambatan dalam perdagangan internasional perlu untuk mempercepat penerapan kesejahteraan hewan agar mampu meningkatkan daya saing produk di pasar bebas
Berdasarkan ketentuan UU No. 18 Th. 2009 pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong yang berstandar NKV guna menjamin terpenuhinya standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
Usaha peternakan di Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh para peternak skala kecil dan merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem pertanian, dimana karakteristiknya adalah mempunyai lahan sempit, bermodal kecil dan produktivitas rendah Masih banyak pemotongan ilegal di luar RPH serta mash sedikit RPH yang ber NKV
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan peternakan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergisan dan perjalanan sektor peternakan menuju kondisi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari perekonomian Kabupaten Lamongan, visi sektor peternakan selayaknya dapat menjadi penggenap visi pembangunan Kabupaten Lamongan. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat ddalam rangka mencapai visi. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Lamongan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut.
39 | P a g e Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi No
: Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Misi dan Program KDH dan Permasalahan Pelayanan Wakil KDH Terpilih SKPD
(1)
(2) Misi 2 : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah
(3)
1
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Produksi dan produktivitas ternak masih di bawah kinerja yang diharapkan; Wilayah perbibitan, budidaya dan pembesaran belum dipetakan dan dibudidayakan
2
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak
Pemberantasan penyakit hewan ternak masih belum tertangani dengan baik terutama penyakit yang bersifat sporadis dan belum mapu dibebaskan seperti flu burung
3
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Data dan informasi di tingkat kelompok peternak masih minim; Belum optimalnya pengolahan bahan makanan asal ternak yang berkualitas baik dan kontinyu
4
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Minimnya pemanfaatan teknologi bidang peternakan
Faktor Penghambat (4)
Pendorong (5)
Kurangnya SDM teknis Peternakan dan keswan; Kurangnya sarana dan prasarana; Kurangnya tenaga medis dan paramedis veteriner Kurangnya sarana dan prasarana lembaga kesehatan hewan dan SDM teknis peternakan
Dukungan pemerintah melalui APBN; Ternak sapi potong merupakan komoditas utama di Lamongan
Akses produk impor peternakan mengancam peternak lokal sehingga dapat menurunkan minat pada subsektor peternakan Akses produk impor peternakan mengancam peternak lokal sehingga dapat menurunkan minat pada subsektor peternakan
Diversifikasi produk pasca panen telah banyak dilakukan; Teknologi pasca panen
Dukungan pemerintah melalui APBN dan APBD tk. I
Diversifikasi produk pasca panen telah banyak dilakukan; Teknologi pasca panen
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja, melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Adapun perbandingan capaian sasaran Renstra pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 berikut mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Dinas Peternakan Propinsi Jatim.
40 | P a g e Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan Lamongan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong No
Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan Dinas PKH Lamongan
(1) 1
(2) Produksi daging dan telur
(3) Rendahnya produktivitas ternak
Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal Keterbatasan akses peternak terhadap permodalan
Sebagai Faktor Penghambat (4) Ketersediaan SDM dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak Keterbatasan anggaran
Pendorong (5) Potensi ternak di masing-masing wilayah
Komitmen Pemerintah daerah
Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi peternakan Keterbatasan SDM Peternakan dan kesehatan ternak
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan Lamongan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan Propinsi Jatim beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya No (1) 1
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi (2)
Kawasan budidaya
Permasalahan Pelayanan Dinas PKH Lamongan (3) Pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak Peningkatan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif Meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat Peningkatan populasi ternak melalui peningkatan mutu genetik Kawasan peternakan yang berpotensi penularan penyakit zoonosis ditempatkan terpisah dengan pemukiman penduduk Pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) sesuai dengan potensi daerah Mempertahankan sumberdaya genetik sebagai potensi daerah
Sebagai Faktor Penghambat Pendorong (4) Belum dilakukan pemetaan dan penetapan kawasan peternakan berdasarkan potensi
(5) Minat peternak terhadap komoditas ternak yang akan dikembangkan
41 | P a g e 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan pelayanan SKPD dan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW (Tabel 3.6). Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1) 1
2
3
4
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan Dinas PKH Lamongan
(2) Seiring dengan meningkatnya populasi ternak mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak dan proses pencernaan, terutama yang berasal dari hewan ternak besar Kebanyakan peternak telah menerapkan eco farming yaitu pengelolaan limbah ternak menjadi bahan yang bermanfaat seperti pupuk dan biogas
(3) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis
Masih ada pemeliharaan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga menimbulkan polusi bau Penyebaran penyakit hewan menular pada manusia
Manajemen pakan dan pengelolaan limbah
Sebagai Faktor Penghambat (4) Belum ada naskah akademis KLHS
Pendorong (5) Peraturan perundangan tentang KLHS
Penetapan kawasan peternakan sesuai dengan potensi setempat
3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan (Sustainable Development). Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sektor peternakan bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan sektor peternakan memberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca yang dihasilkan dari limbah ternak. Adapun permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dikaitkan dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan serta KLHS dapat dilihat pada Tabel 3.7.
42 | P a g e Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1) 1
2
3
4
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan Dinas PKH Lamongan
(2) Seiring dengan meningkatnya populasi ternak mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak dan proses pencernaan, terutama yang berasal dari hewan ternak besar Kebanyakan peternak telah menerapkan eco farming yaitu pengelolaan limbah ternak menjadi bahan yang bermanfaat seperti pupuk dan biogas
(3) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis
Masih ada pemeliharaan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga menimbulkan polusi bau Penyebaran penyakit hewan menular pada manusia
Manajemen pakan dan pengelolaan limbah
Sebagai Faktor Penghambat (4) Belum ada naskah akademis KLHS
Pendorong (5) Peraturan perundangan tentang KLHS
Penetapan kawasan peternakan sesuai dengan potensi setempat
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Pembangunan perekonomian di Kabupaten Lamongan tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian propinsi dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor, eksternal dan internak maupun faktor penghambat dan penghambat yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2021. Pembangunan perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (sustainability) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu
wilayah, sehingga hal tersebut dapat
menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
43 | P a g e Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dari kajian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, RTRW dan KLHS maka dilakukan analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) dari faktor internal dan eksternal sehingga dapat disusun berbagai isu strategis bagi pembanguna peternakan di Kabupaten Lamongan. Berikut hasil analisis SWOT : 3.6.1.
Faktor Internal = Kekuatan (Strenghts) Eksistensi Kelembagaan yang Kuat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2006, merupakan organisasi yang mempunyai posisi tawar yang strategis untuk melakukan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang baik. Posisi ini merupakan kekuatan untuk menjadikan peternakan dan kesehatan hewan yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan di Kabupaten Lamongan.
Dukungan Pimpinan Komitmen pimpinan untuk menjadikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagai organisasi yang berkompeten dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, merupakan modal dasar yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Konsolidasi internal dengan berbagai bidang untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta konsolidasi eksternal dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi merupakan langkah yang nyata dalam membangun kompetensi.
Kualitas Sumberdaya Manusia Kondisi sumberdaya manusia yang berpendidikan SLTA, D3, S1 dan S2 sangat mencukupi untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang akan memajukan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lamongan.
Dukungan Stakeholders Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kelompok-kelompok tani ternak yang ada di Kabupaten Lamongan merupakan mitra pendukung keberhasilan kemajuan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Lamongan.
Potensi Sumberdaya Alam Potensi sumberdaya yang cukup besar bagi perkembangan peternakan dan kesehatan hewan dengan populasi ternak dan potensi ketersediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang cukup besar.
3.6.2.
Faktor Internal = Kelemahan (Weaknesses) Sarana dan Prasarana Kurangnya sarana dan prasarana pendukung akan berpengaruh pada optimalisasi hasil, keterbatasan sarana dan prasarana unit pengolah data, sarana transportasi bagi petugas serta sarana yang ada di unit pelaksana teknis Rumah Potong Hewan (RPH), Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pembibitan dan Pengolahan Pakan, yang berpengaruh pada capaian kinerja yang optimal.
44 | P a g e
Penguasaan Teknologi Pentingnya penguasaan teknologi bagi petani ternak untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil merupakan faktor yang harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. bimbingan teknis berupa pembinaan dan penyuluhan merupakan cara yang dapat ditempuh dan cukup efisien untuk meningkatkan penguasaan teknologi.
Permodalan Jumlah ternak yang dipelihara oleh peternak hanya berkisar 2-3 ekor sehingga hasilnya masih jauh dari BEP (Break Event Point) sehingga keuntungan yang diperoleh juga tidak optimal. Sementara untuk menambah populasi, para peternak kekurangan modal usaha.
Informasi Pasar Akses informasi pasar yang lemah mengakibatkan harga yang diterima petani ternak cenderung dipermainkan. Untuk itu perlu digiatkan koperasi ternak yang ada di kelompok-kelompok ternak yang berbadan hukum sebagai sentra pemasaran dan lebih aktif memantau informasi harga melalui media cetak/elektronil, bursa atau pameran/ekspo.
Kuantitas Sumberdaya Manusia Aparatur Sumberdaya aparatur jumlahnya setiap tahun terus menurun akibat dari tidak seimbangnya pengangkatan PNSD dibandingkan dengan PNSD yang purna tugas, di sisi lain, luasnya wilayah Kabupaten Lamongan, yang menuntut jumlah aparatur yang memadai sehingga pelayanan peternakan dan kesehatan hewan dapat lebih maksimal.
Pencemaran Lingkungan Meningkatnya pencemaran lingkungan bagi usaha peternakan.
Wabah Penyakit Hewan Menular Kemungkinan munculnya wabah penyakit menular.
Pemetaan Potensi Pemetaan potensi peternakan dan kesehatan hewan yang masih belum memadai, belum didukung survey dan penelitian yang akurat.
3.6.3.
Faktor Eksternal = Peluang (Opportunities) Meningkatnya Kebutuhan Produk Asal Ternak yang Berkualitas Dalam era maju, masyarakat semakin sadar gizi sehingga kebutuhan produk bahan asal ternak yang ebrupa daging, telur, susu dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan ini dipicu oleh semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani asal ternak dalam menjaga kesehatan dan kecerdasan anak-anak.
Terbukanya Pangsa Pasar untuk Produk Asal Ternak serta Produk Olahan Asal Ternak Di sektor agribisnis peternakan masing-masing pelaku usaha memiliki peluang dan pangsa pasar yang baik, pangsa pasar untuk produk asal ternak yang berupa daging, susu, telur untuk pemasaran lokal maupun regional masih terbuka lebar. Demikian pula untuk produk olahannya seperti aneka olahan telur, daging, susu yang memiliki pangsa pasar yang masih sangat terbuka.
45 | P a g e
Perkembangan dan Kemajuan Teknologi Peternakan Merupakan peluang besar untuk memfasilitasi para pelaku agribisnis peternakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak. Teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan Embrio Transfer (ET), teknologi pakan dan pengolahan hasil ternak akan dapat meningkatkan produksi ternak dan hasil olahannya secara nyata. Teknologi ini perlu diterapkan dan terus disosialisasikan kepada para pelaku agribisnis peternakan.
3.6.4.
Faktor Eksternal = Ancaman (Threats) Kebijakan Fiskal Terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia dalam memenuhi aspirasi masyarakat terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Lamongan
Kebijakan Moneter Kebijakan perbankan yang kurang berpihak kepada peternak berdampak pada sulitnya para pelaku agribisnis peternakan untuk mendapatkan bantuan kredit maupun penguatan modal. Keharusan adanya agunan bagi peternak yang akan mengajukan kredit perbankan merupakan kendala yang cukup serius bagi sebagian besar peternak yang tidak cukup memiliki agunan kredit usaha. Adanya program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) yang merupakan bantuan pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga juga belum bisa diakses oleh banyak peternak karena kurangnya jaminan agunan yang diberikan kepada bank.
Penegakan Hukum Masih lemahnya penegakan hukum di bidang peternakan dan kesehatan hewan, diakibatkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha peternakan dalam mematuhi peraturan perundangan yag berlaku dan masih terbatasnya peraturan pelaksana yang menjadi pegangan aparatur dalam menjalankan usahanya.
Persaingan Produk Peternakan Semakin tingginya persaingan kualitas/mutu produk peternakan baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional. Fluktuasi Harga Produk peternakan memiliki fluktuasi harga yang cukup signifikan terutama untuk produk telur dan daging ayam. Fluktuasi ini disebabkan pengaruh supply dan demand produk tersebut. Di saat produk melimpah yaitu pada saat panen harga akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya jika terjadi kelangkaan produk. Jika supply produk kurang sedangkan permintaan besar maka harga akan mengalami kenaikan. Harga akan stabil jika peternak dapat memprogram produk agar tidak overload di pasaran tetapi juga tidak sampai pasar kekurangan stok. Serangan Penyakit Penyakit AI (Avian Influenza) yang menyerang unggas, serta menyebabkan merosotnya produk asal ternak ayam yang berupa telur dan daging. Penyakit ternak yang berdampak cukup besar seperti Brucellosis dan Anthrax yang menyerang ternak sapi juga menimbulkan kerugian besar bagi peternak.
46 | P a g e Lemahnya Kelembagaan Kelompok Tani Ternak Kelembagaan kelompok tani ternak sebagian besar masih lemah, organisasi yang telah dibentuk dan berjalan kurang terkoordinasi, masih banyak kelemahan dalam pendokumentasian kegiatan organisasinya. Kegiatan-kegiatan yang perlu dicatat/ didokumentasikan banyak yang tidak tercatat sehingga kemajuan yang dicapai tidak terbaca dengan jelas. 3.6.5.
Analisis Strategi Berdasarkan hasil analisa lingkungan faktor internal dan eksternal, maka ditetapkan strategi
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2016-2021 sebagai berikut: 1. Strategi S-O (Strenghts-Opportunities) Strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil analisis Kekuatan (Strengths) dan Peluang (Opportunities) adalah sebagai berikut:
Pemantapan kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai instansi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
Pengkajian dan penerapan teknologi peternakan yang mampu mengoptimalkan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak
2. Strategi W-O (Weaknesses-Opportunities) Strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil analisis Kelemahan (Weaknesses) dan Peluang (Opportunities) adalah sebagai berikut:
Pemberdayaan sumberdaya manusia peternak dengan lebih maksimal
Peningkatan pengawasan bahan asal hewan (BAH)
Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang peka terhadap perkembangan informasi dan peternakan dan kesehatan hewan
3. Strategi S-T (Strengths-Threats) Strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil analisis Kekuatan (Strengths) dan Ancaman (Threats) adalah sebagai berikut:
Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan sebagai bentuk pelayanan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga aman bagi pengusaha untuk berinvestasi di Kabupaten Lamongan
Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
4. Strategi W-T (Weaknesses-Threats) Strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil analisis Kelemahan (Weaknesses) dan Ancaman (Threats) adalah sebagai berikut:
Peningkatan sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penguatan kelembagaan kelompok ternak
Pengembangan permodalan peternak/kelompok ternak
Pemberdayaan pelaku usaha peternakan terhadap pengendalian lingkungan
Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan
Pemetaan potensi peternakan dalam rangka pengembangan kawasan produksi peternakan.
47 | P a g e
3.6.6.
Analisis Strategi Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat dirumuskan 14 isu strategis yang
penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut: 1. Pengembangan sumberdaya manusia peternak/kelompok ternak 2. Penguatan kelembagaan kelompok ternak melalui penguatan organisasi yang berbadan hukum 3. Pengembangan akses modal untuk peternak 4. Pengkajian dan penerapan teknologi peternakan yang mampu mengoptimalkan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak 5. Pengembangan jaringan informasi pasar dan harga pasar produk peternakan 6. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan 7. Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) 8. Peningkatan pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) 9. Pemetaan potensi peternakan dalam rangka pengembangan kawasan produksi peternakan 10. Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) berdasarkan potensi wilayah/daerah 11. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 12. Pemberdayaan pelaku usaha peternakan terhadap pengendalian lingkungan 13. Pemantapan kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai instansi yang mampu memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal 14. Peningkatan sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 15. Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang peka terhadap perkembangan informasi peternakan dan kesehatan hewan
48 | P a g e
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan dating. Visi dan misi SKPD menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan focus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah di masa depan. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Lamongan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Institusi Profesional dalam Menjadikan Peternakan yang Unggul, berdaya saing dengan Memanfaatkan Sumberdaya Lokal untuk Masyarakat Peternak yang Lebih Sejahtera” Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Tabel 4.1 di bawah ini:
49 | P a g e Tabel 4.1. Penyusunan Penjelasan Visi Visi Menjadikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Institusi Profesional dalam Mewujudkan Peternakan yang Unggul, berdaya saing dengan Memanfaatkan Sumberdaya Lokal demi Masyarakat Peternak yang Lebih Sejahtera
Pokok-Pokok Visi
Penjelasan Visi
Institusi professional
yang Menunjukkan institusi yang dikelola oleh aparatur yang ahli dan kompeten di bidangnya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik pada pelaku usaha peternakan Peternakan yang Fokus pelayanan pada usaha Unggul masyarakat peternakan Kabupaten Lamongan sehingga menghasilkan produk yang sesuai standar serta diinginkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya Berdaya Saing Keadaan dimana produk peternakan yang mampu bersaing dengan sehat dalam lingkup regional maupun nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha peternakan Sumberdaya Lokal Produk peternakan yang telah dikembangkan dipertahankan dan dilestarikan secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan potensi di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan
Selanjutnya, Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokume perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah : 1. Tersedianya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan hewani asal ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 2. Tersedianya sentra-sentra peternakan rakyat sesuai dengan potensi wilayah dan sumberdaya lokal 3. Meningkatnya pemberdayaan peternak dan memperkuat kelembagaan kelompok yang berperan aktif dalam mengubah pola usaha tradisional menjadi pola usaha berorientasi bisnis 4. Meningkatnya pengembangan produk peternakan unggulan yang berdaya saing untuk menghadapi era persaingan bebas 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2 sebagaimana berikut.
50 | P a g e Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan Lamongan
N o
(1 ) 1
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencana an
(2)
(3)
(3)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Ternak Besar
102,187
104,742
107,360
110,044
112,795
115,615
118,506
2. Ternak Kecil
180,284
182,988
185,733
188,519
191,347
194,217
197,130
50,136,975
51,340,263
52,572,429
53,834,167
55,126,187
56,449,216
29,840,884
30,736,110
31,658,194
32,607,940
33,586,178
34,593,763
2,987,040
3,046,781
3,107,717
3,169,871
3,233,269
3,297,934
16,887,622
16,972,060
17,056,920
17,142,205
17,227,916
17,314,056
13,333,408
13,466,742
13,601,409
13,737,424
13,874,798
14,013,546
47,500
50,000
52,500
55,000
57,500
60,000
62,500
259,700
265,000
270,000
275,000
280,000
285,000
290,000
Meningkatkan Produksi Ternak Meningkat nya Populasi Ternak
Meningkat nya Produktivi tas Ternak
Populasi Ternak (ekor)
3. Ternak Unggas Produktivitas Peternakan
- Daging (kg) - Telur (kg) Meningkat nya Konsumsi Pangan asal Ternak
2
Target Kinerja Program
Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular Ternak Meningkat nya Pencegah an Penyakit Menular Ternak Meningkat nya Penanggu langan Penyakit Menular Ternak
Peningkatan Konsumsi Pangan asal ternak
48,961,890
28,971,732 2,928,471
- Daging (kg)
16,803,604
- Telur (kg)
13,201,394
Jumlah Dosis Vaksin Avian Influenza
Jumlah Ternak yang didisinfeksi
51 | P a g e 3
Meningkatkan Daya Saing Produk Peternakan agar dapat memberikan nilai tambah bagi peternak Meningkat nya Nilai Tambah yang diperoleh peternak dari mengolah produk Pternakan
Persentase Nilai Tambah Produk Peternakan
- Daging - Telur
4
Meningkatkan Akses Peternak terhadap Faktor Produksi, teknologi informasi, pemasaran dan permodalan
Meningkat nya Pmasaran Hasil Ternak
Jumlah Kelompok Ternak yang Mengalami Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Jumlah Kelompok Ternak yang Dapat Mengakses Permodalan Jumlah Kelompok ternak yang dapat mengakses aplikasi teknologi tepat guna
4.3.
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
20%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10
5
5
5
5
5
5
40
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Salah satu cara untuk merumuskan dan menentukan alternative strategi dan kebijakan SKPD dapat
dilakukan
dengan
menggunakan
metode
analisis
kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, tantangan/threats)
SWOT
(kekuatan/strengths,
52 | P a g e Tabel 4.3 Analisis SWOT Penentuan Alternatif Strategi
Opportunities (Peluang) : Permintaan akan bahan pangan asal ternak tinggi Dukungan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan ternak Lamongan merupakan daerah lalu lintas perdagangan ternak (Jombang, Bojonegoro, Tuban, Surabaya) Permintaan ternak hidup tinggi Threats (Ancaman) : Sebagai daerah lalu lintas ternak, Lamongan rentan terjadi penyebaran penyakit hewan Harga sapi impor lebih murah Kran impor sapi dibuka lagi Diberlakukannya pasar bebas dalam rangka MEA tahun 2015 Intervensi politik masih tinggi dalam penentuan kebijakan pengembangan ternak
Strengths (Kekuatan) : Lamongan merupakan daerah agraris sehingga potensial untuk dikembangkan juga menjadi sentra ternak Petani ternak di Lamongan ulet dan cekatan dalam kegiatan bertani ternak Sumberdaya pakan melimpah, baik hijauan segar maupun limbah pertanian Terdapat 2 (dua) pasar hewan untuk kegiatan tata niaga ternak Terdapat 1 (satu) rumah potong hewan untuk produk daging siap konsumsi atau diolah lebih lanjut Strategi S-O Meningkatkan jaringan pemasaran ternak dengan memaksimalkan fungsi pasar hewan Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha ternak dan pengusaha pengolah hasil ternak Pelatihan pembuatan produk pangan asal ternak Pelatihan dan demplot untuk peningkatan produksi hasil ternak Strategi S-T Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil ternak Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit ternak Memperkuat jaringan antara peternak, pemerintah dan pelaku usaha ternak Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna bidang peternakan
Weaknesses (Kelemahan) : Ketersediaan pakan hijauan tergantung musim Jumlah kepemilikan ternak sedikit Kelembagaan kelompok ternak lemah Kegiatan beternak masih merupakan usaha sampingan Peternak kurang memiliki informasi pasar dan akses permodalan Pencatatan produksi ternak masih belum baik Sistem pemeliharaan ternak masih tradisional SDM petugas dinas masih kurang baik kuantitas maupun kualitas Belum ada kelembagaan penyuluh Strategi W-O Meningkatkan kualitas sumberdaya penyuluh peternakan Meningkatkan kemampuan SDM peternak dan petugas teknis Membangun kelembagaan penyuluh yang kuat Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana usaha budidaya ternak Meningkatkan kerjasama dengan perbankan Pelatihan pembuatan pakan ternak berbasis bahan lokal Strategi W-T Penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran peternak dalam usaha budidaya peternakan Meningkatkan promosi konsumsi hasil produksi peternakan lokal Pencatatan dan pemeriksaaan ternak secara berkala
53 | P a g e Dari beberapa alternatif solusi, maka dapat dikelompokkan beberapa solusi yang memiliki kesamaan sehingga isu strategis bisa didapatkan beberapa isu strategis utama. Tabel 4.4 berikut merupakan pengelompokan alternatif solusi yang bisa dilakukan Tabel 4.4. Pengelompokan Alternatif Solusi menjadi Strategi Utama No 1 1.
2.
3.
4.
Alternatif Solusi 2 Meningkatkan jaringan pemasaran ternak dengan memaksimalkan fungsi pasar hewan Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha ternak dan pengusaha pengolah hasil ternak Memperkuat jaringan antara peternak, pemerintah dan pelaku usaha ternak Meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan Pelatihan dan demplot untuk peningkatan produksi hasil ternak Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana usaha budidaya ternak Pelatihan pembuatan pakan ternak berbasis bahan lokal Meningkatkan kemampuan SDM peternak dan petugas teknis Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil ternak Penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran peternak dalam usaha budidaya peternakan Meningkatkan kualitas sumberdaya penyuluh peternakan Membangun kelembagaan penyuluh yang kuat Pencatatan dan pemeriksaaan ternak secara berkala Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit ternak Pelatihan pembuatan produk pangan asal ternak Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna bidang peternakan Meningkatkan promosi konsumsi hasil produksi peternakan lokal
Strategi Utama 3 Peningkatan kerjasama dengan semua stakeholder peternakan dan pihak perbankan
Pengembangan dan peningkatan kualitas peternakan dan kesehatan hewan meliputi komoditas, SDM serta sarana dan prasarana dengan pengembangan kawasan peternakan sesuai dengan potensi wilayah dan sumberdaya lokal
Penguatan Kelembagaan stake holder peternakan (Kelompok Ternak, Penyuluh Peternakan dan medis/paramedis veteriner)
Peningkatan mutu dan pemasaran ternak dan produk peternakan unggulan yang ASUH dan berdaya saing
Dari hasil pengelompokan beberapa kesamaan alternatif solusi, maka muncul 4 (empat) strategi utama dalam rangka mencapai tujuan, yaitu : 1. Peningkatan kerjasama dengan semua stakeholder peternakan dan pihak perbankan 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas peternakan dan kesehatan hewan meliputi komoditas, SDM serta sarana dan prasarana dengan pengembangan kawasan peternakan sesuai dengan potensi wilayah dan sumberdaya lokal 3. Penguatan Kelembagaan stake holder peternakan (kelompok ternak, penyuluh peternakan dan medis/paramedis veteriner) 4. Peningkatan mutu dan pemasaran ternak dan produk peternakan unggulan yang ASUH dan berdaya saing
54 | P a g e Langkah selanjutnya adalah memilih strategi utama yang paling tepat untuk dijalankan sesuai dengan jangka waktu dan tujuan yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan untuk memilih alternatif strategi utama dalam penulisan kajian ini adalah Metode Bardach. Kriteria penilaian Metode Bardach ini dapat dilihat dari beberapa aspek pokok, yakni : Technical feasibility (aspek teknis) Untuk mengukur apakah keluaran dari kebijakan atau program dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah alternatif yang dipilih akan berjalan dalam konteks teknis Economic and financial possibility (aspek ekonomi) Untuk mengukur evaluasi ekonomis dari kebijakan/program dari segi biaya dan keuntungan Political viability (aspek politik) Untuk mengukur fisibilitas politik, apakah secara politis suatu program bisa dijalankan atau tidak Administrative operability (administrasi) Untuk mengukur evaluasi administratif dalam kemungkinan implementasi kebijakan/program. Kriteria penilaian yang digunakan dapat menggunakan metode rangking. Strategi yang memiliki pengaruh paling kuat dalam pengembangan populasi ternak sapi memiliki nilai tertinggi, dengan nilai rangking penilaian 1 sampai dengan 5 (Tabel 4.5). Tabel 4.5 Pembobotan Ranking pada Strategi Utama dengan Metode Bardach No
Strategi
1 1.
2 Peningkatan kerjasama dengan semua stakeholder peternakan dan pihak perbankan Pengembangan dan peningkatan kualitas peternakan dan kesehatan hewan meliputi komoditas, SDM serta sarana dan prasarana dengan pengembangan kawasan peternakan sesuai dengan potensi wilayah dan sumberdaya lokal Penguatan kelembagaan stakeholder peternakan Peningkatan mutu dan pemasaran ternak dan produk peternakan unggulan yang ASUH dan berdaya saing
2.
3. 4.
Teknis 3 1
Aspek Ekonomi Politik 4 5 4 3
Administrasi 6 2
Jumlah 7 10
4
5
3
4
16
5
2
3
3
13
2
4
1
2
9
55 | P a g e Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan dalam Tabel 4.6 berikut: Tabel 4.6 Penentuan Strategi No
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Strategi
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya Populasi Ternak
Jumlah populasi ternak (ekor) - Sapi - Kambing/domba - Unggas
2.
Meningkatnya Produktivitas Ternak
- Jumlah produksi daging - Jumlah produksi telur
3.
Meningkatnya Konsumsi Pangan Asal Ternak
- Jumlah konsumsi daging - Jumlah konsumsi telur
4.
Meningkatnya Pencegahan Penyakit Menular
- Jumlah dosis vaksin AI
5.
Meningkatnya Penanggulangan Penyakit Menular Ternak
- Jumlah ternak yang didisinfeksi
6.
Meningkatnya Nilai Tambah yang Diperoleh Peternak dari Mengolah Produk Peternakan
- Persentase nilai tambah produk peternakan (daging dan telur)
7.
Meningkatnya Pemasaran Hasil Ternak
- Jumlah kelompok ternak yang dapat mengakses permodalan
8.
Meningkatnya Pemasaran Hasil Ternak
- Jumlah kelompok ternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok - Jumlah kelompok ternak yang dapat mengakses aplikasi teknologi tepat guna
Pengembangan dan peningkatan kualitas peternakan dan kesehatan hewan meliputi komoditas, SDM serta sarana dan prasarana dengan pengembangan kawasan peternakan sesuai dengan potensi wilayah dan sumberdaya lokal Pengembangan dan peningkatan kualitas peternakan dan kesehatan hewan meliputi komoditas, SDM serta sarana dan prasarana dengan pengembangan kawasan peternakan sesuai dengan potensi wilayah dan sumberdaya lokal Peningkatan mutu dan pemasaran ternak dan produk peternakan unggulan yang ASUH dan berdaya saing Peningkatan mutu dan pemasaran ternak dan pengolahan hasil ternak yang ASUH yang berdaya saing Peningkatan mutu dan pemasaran ternak dan pengolahan hasil ternak yang ASUH yang berdaya saing Peningkatan mutu dan pemasaran ternak dan pengolahan hasil ternak yang ASUH yang berdaya saing Peningkatan kerjasama dengan semua stakeholder peternakan dan pihak perbankan Penguatan kelembagaan stakeholder peternakan
56 | P a g e Perumusan Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Peternakan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Tabel 4.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : Mewujudkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Institusi Profesional dalam Menjadikan Peternakan yang Unggul, berdaya saing dengan Memanfaatkan Sumberdaya Lokal untuk Masyarakat Peternak yang Lebih Sejahtera MISI 1 : Terwujudnya sentra-sentra peternakan rakyat sesuai dengan potensi wilayah dan sumber daya lokal Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan produksi Sasaran1 Pengembangan dan Kebijakan 1. ternak Meningkatnya populasi peningkatan kualitas Meningkatkan produksi dan ternak peternakan dan produktivitas peternakan dan Sasaran 2 kesehatan hewan status kesehatan hewan Meningkatnya meliputi komoditas, SDM Kebijakan 2 produktivitas ternak serta sarana dan Meningkatkan kompetensi Sasaran 3 prasarana dengan SDM peternakan Meningkatnya konsumsi pengembangan Kebijakan 3 pangan asal ternak kawasan peternakan Meningkatkan pembibitan sesuai dengan potensi sapi lokal berbasis kawasan/ wilayah dan sumberdaya sentra dan kelompok ternak lokal Kebijakan 4 Merekomendasi penetapan kawasan peternakan berdasarkan potensi wilayah MISI 2 : Tersedianya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan hewani asal ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Meningkatkan Sasaran 1 Peningkatan mutu dan Meningkatkan mutu produk Pencegahan dan Meningkatnya pemasaran ternak dan peternakan dan kesehatan Penanggulangan pencegahan penyakit pengolahan hasil ternak hewan yang aman dikonsumsi Penyakit Menular menular ternak yang ASUH yang masyarakat yang memenuhi Ternak Sasaran 2 berdaya saing standar kesehatan Meningkatnya masyarakat veteriner dan penanggulangan kesejahteraan hewan penyakit menular ternak MISI 3 : Mengembangkan produk peternakan unggulan yang berdaya saing untuk menghadapi era persaingan bebas Meningkatkan Daya Sasaran 1 Penguatan Meningkatkan usaha Saing Produk Meningkatnya nilai kelembagaan penanganan pasca panen Peternakan agar dapat tambah yang diperoleh stakeholder peternakan dan pengolahan hasil memberikan nilai peternak dari mengolah dan Peningkatan mutu peternakan tambah bagi peternak produk peternakan dan pemasaran ternak dan pengolahan hasil ternak yang ASUH yang berdaya saing MISI 4 : Meningkatkan pemberdayaan peternak dan memperkuat kelembagaan kelompok yang berperan aktif dalam mengubah pola usaha tradisional menjadi pola usaha berorientasi bisnis Meningkatkan Akses Sasaran 1 Peningkatan kerjasama Meningkatkan akses peternak Peternak terhadap Meningkatnya dengan semua terhadap faktor produksi, Faktor Produksi, pemasaran hasil ternak stakeholder peternakan teknologi, informasi, Teknologi Informasi, dan pihak perbankan pemasaran maupun Pemasaran dan permodalan Permodalan
57 | P a g e BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan program prioritas yang tercantumd alam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilohan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program Pembangunan peternakan di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terdiri dari 4 (empat) program, yaitu: 1. Program Peningkatan Produks Hasil Peternakan 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Untuk program rutin perkantoran sebagai pendukung program pembangunan terdiri atas 4 program, yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator ditampilkan pada Tabel 5.1 berikut ini.
58 | P a g e
59 | P a g e
60 | P a g e
61 | P a g e
62 | P a g e
63 | P a g e
64 | P a g e
65 | P a g e
66 | P a g e
67 | P a g e Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam Tabel 5.2 berikut. Tabel 5.2 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1
Produksi Daging (Kg)
28,971,732
30,304,432
31,698,436
33,156,564
34,681,765
36,277,127
37,945,875
39,691,385
2
Produksi Telur (Kg)
2,928,471
3,001,683
3,076,725
3,153,643
3,232,484
3,313,296
3,396,129
3,481,032
68 | P a g e BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 terkait dengan subsector peternakan adalah Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Keswan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0
1
Target Capaian Setiap Tahun 2016
2017
2018
2019
2020
2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Populasi (Ekor) Ternak Besar
102,187
108,318
114,817
121,706
129,009
136,749
144,954
153,651
Ternak Kecil
180,284
184,791
189,411
194,146
199,000
203,975
209,074
214,301
Ternak Ungas
48,961,890
49,941,128
50,939,950
51,958,749
52,997,924
54,057,883
55,139,040
56,241,821
2
Produksi Daging (Kg)
28,971,732
30,304,432
31,698,436
33,156,564
34,681,765
36,277,127
37,945,875
39,691,385
3
Produksi Telur (Kg)
2,928,471
3,001,683
3,076,725
3,153,643
3,232,484
3,313,296
3,396,129
3,481,032
4
Konsumsi Daging (Kg)
16,803,604
16,971,640
17,141,356
17,312,770
17,485,898
17,660,757
17,837,364
18,015,738
5
Konsumsi Telur (Kg)
13,201,394
13,399,415
13,600,406
13,804,412
14,011,478
14,221,651
14,434,975
14,651,500
