LAMPIRAN I 1 KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN ENDE KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDE NOMOR : B -751 /Kk.20.8/5/ KU.01.1/03/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK TAHUN 2017
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan : 1. Kementerian Agama Kabupaten Ende adalah Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian di bidang Urusan Agama Katolik dan Pendidikan Katolik. 2. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jenjang pendidikan dasar (PAUD, SD, SMP) dan menengah (SMA/SMAK, SMK). 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat Kementerian Agama Kabupaten Ende yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) yang menjadi pelaksana pemberian Tunjangan Fungsional (TF) Pendidikan Agama Katolik. KPA atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah pejabat Eselon III yang melaksanakan tugas dan fungsi pemantauan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAK. 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat Kementerian Agama di Kabupaten/Propinsi yang diberi wewenang oleh KPA untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertera pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja. 5. Pendidikan Agama Katolik adalah mata pelajaran agama katolik yang dilaksanakan baik dalam ruang kelas atau di luar kelas secara formal pada lingkungan sekolah maupun pada lingkungan lembaga gereja bagi siswa/siswi yang beragama katolik yang sedang menempuh pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah. 6. Guru Pendidikan Agama Katolik yang selanjutnya disingkat GPAK adalah pendidik profesional yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. 7. Pengawas PAK adalah guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh pejabat berwewenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan PAK pada sekolah. 8. Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAK adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan pengawas PAK yang berstatus PNS dan guru bukan PNS yang memenuhi syarat. Guru Pendidikan Agama Katolik PNS, selanjutnya disingkat (GPAK-PNS) dan Guru PAK Bukan PNS, selanjutnya disingkat (GPAK-BPNS). Pendidikan Agama Katolik, yang selanjutnya disingkat (PAK). 9. Surat Keterangan Menjalankan Tugas, selanjutnya disingkat SKMT adalah surat keterangan yang diberikan kepada guru yang menjalankan tugas mengajar mata pelajaran PAK yang sudah memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Pengawas PAK/Pejabat Bimas Katolik setempat.
10. Surat Keterangan Beban Kerja, selanjutnya disingkat (SKBK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada guru PAK yang memenuhi beban kerja sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat atau ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. Pengarsipan data secara virtual adalah sistem pengarsipan data berbasis online dalam rangka optimalisasi penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung pelaksanaan e-government guna penghematan anggaran pada Kementerian Agama dan mengefektifkan kinerja GPAK-PNS dan GPAK-BPNS. Pasal 2 Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup 1. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan dalam proses pembayaran tunjangan profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik. 2. Sasaran Petunjuk Pelaksanaan ini : a. Ditjen Bimas Katolik; b. Kepala Kanwil Kemenag/Kepala Kankemenag Kab/Kota; c. Kabid/Pembimas Katolik/Kasi/Gara Katolik; d. Guru/Pengawas Pendidikan Agama Katolik; e. Pengelola Anggaran pada masing-masing satuan kerja. f. Satuan Pendidikan. 3. Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi; pengertian, tujuan, sasaran, kriteria dan persyaratan, mekanisme pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAK sebagai bahan pengendalian, pelaporan dan evaluasi, pengawasan dan sanksi.
BAB II PENERIMA DAN PERSYARATAN Pasal 3 Penerima tunjangan profesi adalah GPAK-PNS, GPAK-BPNS dan Pengawas PAK Pasal 4 Syarat pemberian tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama katolik (GPAK) adalah sebagai berikut : 1. GPAK yang telah memiliki sertifikat pendidik bidang Pendidikan Agama Katolik dan Nomor Registrasi Guru (NRG). 2. Guru PAK Bukan PNS (GPAK-BPNS) yang diangkat oleh Kepala Daerah atau Guru Tetap Yayasan yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan. 3. Memiliki Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; 4. Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru Pendidikan Agama Katolik yang melaksanakan : a. Beban Kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan administrasi pangkal (SATMINKAL) b. Beban Kerja Guru paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per-minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. c. Beban Kerja Guru paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per-minggu bagi guru yang memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. d. Beban Kerja Guru paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per-minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. e. Beban Kerja Guru paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per-minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. f. Bagi guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu, dapat memenuhinya dengan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pejabat terkait. g. Melaksanakan tugas yang dimaksud pada huruf (f) di atas, sebagai berikut : 1). Mengajar Pendidikan Agama Katolik pada Lembaga Keagamaan Katolik. 2). Membina kegiatan ekstrakurikuler, antara lain : a) Pembina Rohani Beban kerja guru PAK yang diberi tugas ekstrakurikuler sebagai pembina rohani adalah 2 jam tatap muka dalam satu minggu. b) Pembina OSIS Beban Kerja Guru PAK yang diberi tugas ekstrakurikuler sebagai pembina OSIS adalah 2 jam tatap muka dalam satu minggu. c) Pembina Pramuka Beban Kerja Guru PAK yang diberi tugas ekstrakurikuler sebagai pembina Pramuka adalah 2 jam tatap muka dalam satu minggu. Tugas Ekstra tersebut diatas, dapat diperhitungkan sebagai bagian beban kerja guru PAK apabila tugas tersebut dilaksanakan secara terukur, terprogram dan terjadwal. h. GPAK yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan/perbatasan) diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 5 Pengawas Pendidikan Agama katolik Syarat pemberian tunjangan profesi bagi pengawas, sebagai berikut : 1. Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang telah memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAK dan NRG; 2. Memiliki surat keputusan penetapan penerima tunjangan profesi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; 3. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengawas yang melaksanakan tugas kepengawasan dengan beban kerja secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja @60 Menit dalam satu minggu. Beban kerja tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka, yaitu : a. Menyusun program pengawasan; b. Melaksanakan pembinaan guru; c. Memantau pemenuhan akademik pendidikan agama katolik; d. Melaksanakan penilaian kinerja guru; e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada guru PAK binaan; f. Menyusun program bimbingan dan profesional Guru PAK; g. Mengevaluasi hasil pembinaan dan pelatihan profesional guru PAK.
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI Pasal 6 Prosedur Pembayaran 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan verifikasi terhadap usulan dan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran tunjangan profesi sesuai dengan penerima dan persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Pembayaran tunjangan profesi guru dan pengawas ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 3. PPK dalam melakukan pembayaran tunjangan profesi guru dan pengawas tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama RI. 4. Pembayaran tunjangan profesi disalurkan secara langsung dari rekening kas Negara ke rekening penerima tunjangan profesi melalui pelayanan lump sum (LS) 5. Pembayaran tunjangan profesi guru dan pengawas PAK disesuaikan dengan data kebutuhan anggaran dalam DIPA Ditjen Bimas Katolik untuk Fungsi Pendidikan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 6. Dalam hal kekurangan pagu anggaran untuk pembiayaan tunjangan profesi, maka KPA dapat berkoordinasi antar satker atau ke tingkat esselon 1 guna pemenuhan anggaran melalui revisi DIPA. Dan bila tidak menempuh pemenuhan anggarannya, maka dapat dibayarkan pada tahun berikutnya dengan mengalokasikan kekurangan anggaran tahun sebelumnya. Pasal 7 Penetapan Pembayaran 1. Penetapan pembayaran TPG GPAK-PNS, GPAK-BPNS dan Pengawas PAK dilakukan oleh PPK dan diketahui oleh KPA setelah melalui proses verifikasi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. 2. Untuk keperluan bahan sertifikasi, maka berkas persyaratan yang disiapkan, sebagai berikut : a. Bagi GPAK-PNS dan Pengawas 1) Print out hasil scan SK Direktur Jenderal tentang penetapan penerima tunjangan profesi, scan SK asli. 2) Print out hasil scan sertifikat pendidik asli untuk dilegalisir basah oleh LPTK yang menerbitkan; 3) Print out KTP hasil scan; 4) Print out NPWP dan Bukti Pembayaran Pajak Tahun sebelumnya; 5) Print out Ijasah terakhir yang telah dilegalisir basah; 6) Print out hasil scan NUPTK verval lama dan bukti verval NUPTK yang baru; 7) Print out hasil scan daftar hadir per-bulan (triwulan 1); 8) Print out hasil scan SK pembagian tugas dan beban mengajar; 9) Print out hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir untuk dilegalisir; 10) Print out hasil scan SK kenaikan gaji berkala untuk dilegalisir; 11) Print out hasil scan daftar gaji bulan berjalan; 12) Print out hasil scan SK penetapan tim pelaksana PAK dan budi pakerti, bagi guru dan pengawas PAK yang pemenuhan beban kerjanya dilaksanakan pada lembaga keagamaan Katolik; 13) Print out hasil scan perangkat pembelajaran (RPP, Program Semester, Program Tahunan, Jadwal Mengajar) khusus guru; 14) Print out hasil scan surat keterangan melaksanakan tugas (SKMT);
15) Print out SKBK dan SPMT Asli dan Hasil Scan; 16) Print out hasil scan rekening bank dan surat keterangan aktif bank; 17) Surat pernyataan siap menngembalikan apabila kurang tatap muka, membuat laporan palsu serta siap dipidana dan diperdatakan bila laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Asli dan hasil scan. 18) Lembar hasil penilaian kinerja guru oleh pengawas. Asli dan hasil scan. 19) Surat keterangan dari kepala kantor kementerian agama setempat bagi guru yang melaksanakan tugas diluar SATMIKAL. Asli dan hasil scan. 20) Untuk pengawas PAK meyerahkan perangkat pengawasan (program semester, program tahunan, jadwal pengawasan dan rekap daftar hadir). Asli dan hasil scan. 21) Dokumen permanen nomor 1,2,3,4,5 dan 6 tidak perlu diminta berulang-ulang kepada guru pada saat pengajuan pembayaran tunjangan profesi. Dokumen tersebut diserahkan satu kali kepada pejabat setempat. b. Bagi GPAK-BPNS : Bagi GPAK-BPNS, selain dokumen diatas, harus melengkapi dokumen sebagai berikut : 1) Print out hasil scan SK guru tetap yang diterbitkan oleh ketua yayasan/penyelenggara pendidikan berbadan hukum untuk dilegalisir basah; 2) Print out hasil scan Sk guru honorer pada sekolah negeri yang diterbitkan oleh Kepala Daerah/Wilayah setempat (Bupati/Kepala Wilayah) untuk dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Print out hasil scan SK Penetapan penyertaan kepangkatan dan jabatan fungsional GPAK-BPNS (bagi yang memiliki) Pasal 8 Pembayaran 1.Berstatus PNS : a. Besar tunjangan profesi bagi GPAK-PNS per bulan sebesar satu kali gaji pokok. b. Tunjangan profesi pendidikan dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian sertifikasi guru sebagaimana tercantum dalam sertifikat pendidik dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG), serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Tunjangan profesi dibayarkan secara bertahap sesuai kesiapan satker masingmasing dan mengikuti kebijakan terbaru. d. Pemberian tunjangan profesi guru bagi GPAK-PNS diberikan melalui rekening guru yang bersangkutan. e. Pemberian tunjangan profesi bagi GPAK-PNS yang meninggal dunia maka pembayaran terhutangnya tetap dibayar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. f. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini mulai berlaku sejak tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over) g. Tunjanga profesi GPAK-PNS dikenakan pajak (PPh) pasal 21 dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berstatus Bukan PNS : a. Besar tunjangan profesi bagi GPAK-BPNS yang telah disetarakan (inpassing) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Besar tunjangan profesi bagi GPAK-BPNS yang belum disetarakan (inpassing) sebesar Rp. 1.500.000,-per bulan. c. Tunjangan profesi pendidik dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian sertifikasi guru sebagaimana tercantum dalam sertifikat pendidik dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG), serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Tunjangan profesi dibayarkan secara pertahap sesuai kesiapan satker masingmasing sambil mengikuti petunjuk atau edaran yang disesuaikan. e. Pemberian tunjangan bagi GPAK-BPNS diberikan melalui rekening guru yang bersangkutan. f. Pemberian tunjangan profesi guru bagi GPAK-BPNS yang meninggal dunia maka pembayaran terhutangnya tetap dibayar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. g. Tunjanga profesi GPAK-BPNS dikenakan pajak (PPh) pasal 21 dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Pembatalan dan Penghentian pembayaran 1. Pembatalan Pembayaran Tunjangan profesi dapat dibatalkan pembayarannya apabila : a. Terbukti memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan cara melawan hukum. b. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda maka guru yang bersangkutan hanya dapat menerima satu tunjangan profesi dan kelebihan pembayaran tunjangan profesi lainnya yang tidak sah wajib dikembalikan ke kas Negara. c. Penerima tunjangan profesi wajib mengembalikan tunjangan profesi yang dibatalkan atau kelebihan tunjangan profesi ke kas Negara melalui rekening satuan kerja terkait dengan menggunakan SSBP (surat setor bukan pajak). 2. Penghentian Pembayaran a. Berstatus PNS 1) Tunjangan profesi GPAK-PNS diberhentikan apabila guru/pengawas yang bersangkutan : a) Meninggal dunia. b) Berusia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun. c) Berhalangan tetap (sakit permanen) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru/pengawas. d) Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri. e) Tidak mengampu/menunjang mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukan, kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB 5 Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS. f) Memiliki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g) Beralih tugas dari jabatan guru/pengawas ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, kecuali ke jabatan pengawas PAK. h) Tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan.
i)
Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. j) Melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan. k) Guru yang berpindah tugas ke luar negeri karena alasan tertentu, l) Dibatalkan oleh pihak yang berwewenang karena alasan tertentu (pelanggaran moral, pindah agama, dll) 2) Penghentian pembayaran tunjangan profesi dinyatakan dengan keputusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala satuan kerja yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi. b. Berstatus Bukan PNS 1) Tunjangan profesi GPAK-BPNS diberhentikan bila guru yang bersangkutan : a) Meninggal dunia b) Berusia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun. c) Berhalangan tetap (sakit permanen) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru. d) Beralih tugas dari jabatan guru ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya. e) Mengundurkan diri sebagai GPAK-BPNS atas permintaan sendiri. f) Tidak lagi menjalankakn tugas/melalaikan kewajiban sebagai GPAK-BPNS di sekolah. g) Tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan. h) Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. i) Memiliki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. j) Tidak mempunyai Nomor Registrasi Guru (NRG). k) Melaksanakan tugas belajar. l) Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, antara guru dan penyelenggara pendidikan. m) Dibatalkan oleh pihak yang berwewenang karena alasan tertentu (pelanggaran moral, pindah agama, dll) n) Guru yayasan yang sudah pensiun tetapi masih mengajar dengan status honorer. 2) Penghentian pembayaran profesi dinyatakan dengan keputusan dari Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota.
BAB IV PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI Pasal 10 Pengendalian Kegiatan pengendalian pembayaran tunjangan profesi guru dilakukan melalui : 1. Pelaksanaan sosialisasi program pembayaran tunjangan profesi guru oleh Pejabat Bimas Katolik sesuai dengan kewenangannya. 2. Pejabat Bimas Katolik melaksanakan program sosialisasi penyaluran tunjangan profesi kepada GPAK. 3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya. 4. Penyelesaian masalah secara terus menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi. 5. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait. Pasal 11 Pelaporan dan Evaluasi 1. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang untuk menjamin bahwa pembayaran tunjangan ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penggunaan. 2. Pejabat Bimas Katolik Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau satuan kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi guru melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pejabat Bimas Katolik Kementerian Agama Propinsi, wajib membuat perencanaan anggaran yang cermat agar semua guru yang telah memenuhi syarat dapat menerima tunjangan profesi yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi guru sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini. 3. Pejabat Bimas katolik di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru dan pengawas setiap triwulan kepada Pejabat Bimas Katolik Propinsi yang sudah ditetapkan secara periodik sebagai berikut : a. Laporan triwulan pertama paling cepat akhir bulan April. b. Laporan triwulan kedua paling cepat akhir bulan Juli. c. Laporan triwulan ketiga paling cepat akhir bulan Oktober. d. Laporan triwulan keempat paling cepat akhir bulan Desember. Dengan alamat pengiriman : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. Bidang Pendidikan Katolik Jalan Frans Seda, Oebobo Kota Kupang Telp/Fax.(0380) 8553995/8553929 KUPANG Website : ntt.kemenag.go.id - E-mail :
[email protected]
4. Pejabat Bimas Katolik di Propinsi sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi setiap 6 (enam) bulan kepada : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat 10340 Telp/Fax. (021) 3802012 E-mail :
[email protected] Dengan format yang sudah ditetapkan secara periodik, sebagai berikut : a. Laporan semester pertama paling cepat akhir bulan Juni. b. Laporan semester kedua paling cepat akhir bulan Desember
5. Pelaporan pembayaran tunjangan profesi guru dan pengawas meliputi : a. Daftar penerima tunjangan profesi per individu; b. Rekapitulasi realisasi penyaluran per bulan. 6. Berkas pelaporan pembayaran tunjangan profesi GPAK mulai tahun 2017 dilasanakan dengan dua metode : a. Dokumen asli yang telah dilegalisir atau ditetapkan sesuai petunjuk pelaksanaan ini untuk diproses lanjut melalui mekanisme pembayaran. b. Dokumen asli discan dan didokumentasikan secara virtual dengan panduan dari unit teknis penyaluran TPG melalui E-mail :
[email protected]. Pasal 12 Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan : 1. Pengawasan terhadap penyaluran profesi guru dan pengawas dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru terlaksana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; 2. Pengawasan dimaksud meliputi : persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pasal 13 Sanksi 1. Guru/Pengawas PAK wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima apabila data penerima tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 2. Bagi satuan kerja yang menyalurkan tunjangan profesi tidak sesuai dengan ketentuan, akan diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V PENUTUP 1. Hal-hal lain yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi bagi guru dan pengawas PAK yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian. Secara teknis dibuatkan peraturan teknis oleh KPA satuan pelaksana pembayaran tunjangan profesi guru/pengawas. 2. Petunjuk pelaksanaan pembayaran ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.
