I, PENDAHULUAN 1, Latar Belakang, Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian Di dalam Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dalam PELITA IV dinyatakan, bahwa sampai dengan akhir PELITA I11 pertumbuhan dan perkembangan KUD ternyata masih dihadapkan kepada permasalahan pokok yaitu kurangnya minat masyarakat pedesaan menjadi anggota KUD yang aktif dan belum mampunya KUD memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Jika mengenai kedua ha1 itu dikaji, baik keanggotaan yang aktif maupun pelayanan KUD, dapat dikatakan bahwa masing-masing mengandung potensi yang mampu menjalin hubungan timbal-balik, Melalui perilaku pelayanan, KUD mampu membangkitkan minat anggota dan masyarakat pedesaan berpartisipasi dengan memanfaatkan pelayanan tersebut, Hubungan timbalbalik semacam itu oebenarnya sudah dirintis dan berlangsung sejak KUD masih dalam pertumbuhan sebagai Badan Usaha Unit Desa
(
BUUD
),
yang pada ketika itu telah diberi peranan
sebagai pendukung program Bimas dalam rangka peningkatan produksi pangan, Sementara pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian itu berlangsung, BUUD / KUD terus-menerus diperkokoh serta dikembangkan dengan memperluas kegiatan usaha-
nya untuk dijadikan wadah kegiatan perekonomian pedesaan, sedangkan petani produsen terus dibimbing secara berkelompok melaksanakan usaha tani untuk meningkatkan produksi dan berpartisipasi dalam kegiatan KUD, Dari segi pembinaan kelompok tani, Tim Survai Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
1979
(
menyatakan, bahwa
)
kemantapan hubungan petani dengan KUD adalah satu indikator tingkat kemampuan kelompok tani yang bersangkutan, Hubungan yang bersifat melembaga itu mencerminkan perilaku pelayanan KUD oleh kelompok tani, Dalam pada itu Satuan Pengendali Bimas
(
1980
)
dan Menteri Pertanian
(
1983
)
menyatakan, bahwa
hubungan kerja antara kelompok tani dan KUD sangat penting dan perlu dibina terus, Salah satu usaha untuk mewujudkan pembinaan itu Menteri Pertanian menegaskan, bahwa kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan sedemikian rupa sehingga petani mampu dan mau menerapkan teknologi baru secara koperatif dalam usaha taninya dengan wadah kelompok tani dalam rangka pengembangan KUD, menjadi anggota KUD dan berpartisipasi aktif dalam kepengurusan, organisasi dan kegiatan usaha KUD
(
1984
),
Sementara itu sasaran pembinaan dan pengembangan KUD diarahkan menjadi koperasi yang berswadaya, dimiliki dan dikelola oleh warga desa sendiri, dan di samping itu diarahkan agar menjadi wadah kegiatan perekonomian pedesaan sebagai
wahana untuk melaksanakan program pembangunan d a r i Pemerintah, Untuk i t u KUD mendapat berbagai bantuan dan f a s i l i t a s , Dengan perkataan l a i n dikatakan, bahwa KUD mempunyai peranan ganda y a i t u sebagai wahana untuk meningkatkan k e s e j a h t e r a a n anggota dan pada waktu yang bersamaan melaksanakan peranan sebagai a l a t kebijaksanaan Pemerintah ( Ibnoe Soedjono, 1986 : 4-5 ) , Bahwasanya KUD berperan ganda y a i t u sebagai wahana untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan wahana untuk t u r u t mensukseskan program Pemerintah, ha1 i t u dapat dipandang sebagai suatu kewajaran, karena hakekat k o p e r a s i merupakan usaha ekonomi yang berwatak s o s i a l y a i t u mempunyai tanggung jawab sos i a l terhadap lingkungan dan pembangunan, d i samping tanggung jawab ke dalam sebagai badan usaha ( B u s t a n i l A r i f i n , 1986 :
49
),
T e t a p i d i dalam pelaksanaan k e g i a t a n KUD, t e r n y a t a peranan yang kedua l e b i h dominan dan pembinaannya l e b i h d i utamakan kepada peran KUD sebagai a l a t kebijaksanaan Pemerint a h , Karena i t u timbul k r i t i k dan u l a s a n yang menyatakan, bahwa c i t r a KUD yang n e g a t i f d i mata masyarakat pedesaan t i dak terpisahkan d a r i peranan KUD sebagai a l a t Pemerintah, sebagai juru layan pembangunan, yang demi tercapainya tujuan yang t e l a h d i t e n t u k a n , KUD " d i k a r b i t " d a r i a t a s ( Herman Suwardi, 1984 : 11, 1 4 ) , Menurut Soedarsono Hadisapoetro, pembinaan KUD yang mendapat p r i o r i t a s t i n g g i d a r i Pemerintah
selama ini memang diarahkan untuk bekerja bagi kepentingan umum saja, sehingga kurang diberi kesempatan untuk bekerja bagi kepentingan anggotanya, KUD dimanfaatkan oleh Pemerintah sebagai wahana untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan Pemerintah, sehingga KUD dalam kegiatan dan pelayanannya tidak membedakan antara anggota dan bukan anggota, yang akhirnya mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota, Selain itu mereka beranggapan, bahwa KUD adalah aparat Pemerintah yang bertanggungjawab kepada pemerintah, karenanya para anggota KUD tidak merasa turut bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh KUDO Sikap itu antara lain tercermin pada pemupukan modal melalui simpanan waj'ib dan simpanan sukarela yang sangat minim serta rendahnya kontrol sosial
(
Kompas, 9 Desember 1985
),
Lebih dari itu dika-
takan bahwa KUD belum merupakan koperasi yang sesungguhnya, tetapi lebih mencerminkan prakarsa dari atas daripada kesadaran yang benar-bena? dari bawah
(
Mohammad Hatta, 1978
:
43
),
Dalam usaha Pemerintah memberikan peranan kepada KUD secara makro sebagai bagian dari strategi pembangunan pedesaan, memang dihadapi adanya persoalan yaitu bagaimana mengembangkan dan memperkokoh KUD agar mampu melaksanakan fungsi secara ekonomis dan sosial, sehingga tanggapan masyarakat tidak menjadi persoalan lagi, Namun kesemuanya itu memerlukan waktu dan kesabaran, karena pembangunan KUD secara makro ti-
dak mungkin dipaksakan; ha1 itu mengingat kemantapan dan kesiapan secara mikro dari masing-masing KUD yang jumlahnya banyak, ukurannya relatif kecil dan tersebar di seluruh tanah air, Meskipun demikian, pembentukan KUD sebagai kelembagaan tetap diharapkan dari bawah, karena sudah menjadi pendirian, bahwa pemerintah ingin membangun koperasi yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat 1986
:
45; 1978
:
48
-
49
(
Bustanil Arifin,
),
Dalam hubungan itu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden
(
Inpres
)
secara berturut-turut yaitu Inpres No-
mor 4 tahun 1973, Inpres Nomor 2 tahun 1978 dan Inpres Nomor 4 tahun 1984 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, khususnya pasal 37, Berdasarkan ulasan serta kritik masyarakat dan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah seperti telah disebutkan, maka masalah-masalah tersebut dapat dibatasi dan dirumuskan menjadi masalah penelitian sebagai berikut
:
(1) Bagaimanakah sikap petani terhadap KUD dan bagaimana pula partisipasinya dalam memanfaatkan pelayanan KUD ?
(2) Mengapa KUD tidak mampu melaksanakan peranan untuk lebih mengutamakan kepentingan anggota ?
(3) Apa yang diharapkan oleh Pemerintah dari pembinaan KUD dengan berbagai fasilitas selama ini dan apa dampaknya ?
(4) Bagaimana gambaran mengenai hubungan yang bersifat me-
lembaga antara KUD dan kelompok tani, dan bagaimana dukungan kepemimpinan setempat dan peranan PPL ?
(5) Bagaimanakah gambaran mengenai profil KUD yang diharapkan dan keadaan senyatanya ? Upaya apakah yang perlu diusahakan untuk menjembatani, sekiranya terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan ?
.
2, Tujuan dan Kegunaan Penelitian Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai hubungan yang bersifat melembaga antara KUD dan kelompok tani serta dukungan kepemimpinan setempat dan ketrampilan PPL terhadap kemantapan hubungan tersebut, Selain itu penelitian juga bertujuan menemukan gambaran mengenai profil KUD sebagaimana diharapkan dan keadaan senyatanya, Hasil penelitian diharapkan mempunyai implikasi teoritis dan praktis, Khususnya bagi penyuluhan pembangunan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk meningkatkan kerjasama antara KUD dan kelompok tani dalam hubungan yang lebih mantap, Sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut studi ini meletakkan anggapan dasar, bahwa hubungan melembaga antara kelompok tani dan KUD merupakan jalinan yang terjadi melalui perilaku pelayanan KUD sesuai tingkat perkembangannya dan perilaku pernanfaatan oleh petani selaku anggota kelompok tani sebagai perwujudan sikapnya terhadap KUD yang diduga dibentuk oleh kepemimpinan setempat dan ketrampilan PPL,
