10/9/09
September 2009 PT. DWIKARSA ENVACOTAMA
September 2009 PT. DWIKARSA ENVACOTAMA
1
10/9/09
A. PROSES DAN METODOLOGI Proses Koordinasi di lapangan SKPD/ TKPKD FASKEL
PROP
SNVT PROP
BKM RELAWAN
BAPEDA KORKOT KMW
Proses Pelaksanaan
BKM
Bapeda/
Lurah
Faskel
PJOK
Korkot
SKPD TKPKD
KEC
KMW
KBP
Bapermas
SNVT PROP
Relawan
2
10/9/09
Tempat dan Proses Kegiatan PULAU SULAWESI
KOTA MAKASAR
KELURAHAN LAKKANG (H)
WAKTU 18-‐05-‐09 s/d 27-‐05-‐09
TELLO BARU (L) GORONTALO BOTU (H)
27/05/09 s/d 5-‐05-‐09
BIAWU (L) SUMATERA MEDAN
TANJUNG MULIA HILIR (H)
8-‐06-‐09 s/d 17-‐06-‐09
LAU CIH (L) BENGKULU
PENURUNAN (H)
18-‐06-‐09 s/d 27-‐06-‐09
ANGGUT DALAM (L) JAWA
SURABAYA
KALIANAK (H)
13-‐07-‐09 s/d 22-‐07-‐09
SAMBI KEREP (L) PASURUAN
KEPPEL (H)
22-‐07-‐09 s/d 31-‐07-‐09
PANGGUNG REJO (L)
Chek List Pengambilan Data Primer
3
10/9/09
Pelaksanaan Semiloka Kajian Tujuan : Untuk menambah informasi yang belum diperoleh
dari metode sebelumnya. Koordinasi dengan lembaga penanggung jawab PNPM Semiloka mempertemukan stakeholder, dari Qngkat BKM, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi Acara semiloka: Paparan temuan lapangan sementara oleh Tim 6 dan Tim 7, dilanjutkan diskusi kelompok untuk merumuskan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pelaksanaan PNPM, dengan 4 tema diskusi. -‐ ParQsipasi masyarakat -‐ Integrasi PJM Pronangkis -‐ Kooordinasi & komunikasi -‐ Kebutuhan peningkatan kapasitas
September 2009 PT. DWIKARSA ENVACOTAMA
4
10/9/09
TEMUAN UMUM No
Pertanyaan
Hasil Temuan
1 Koordinasi -‐ Koordinasi Lurah dan BKM membaik setelah dan Lurah mendapat pengarahan dari pemkot/ komunikasi Satker PBL -‐ Dalam penyusunan PJM Pronangkis belum terjadi koordinasi, namun hanya komunikasi agar Qdak tumpang Qndih program -‐ Koordinasi BKM dengan PJOK terbatas dalam proses pencairan BLM -‐ Koordinasi Lurah dengan PPK Kota 3 bulanan terkait penyampaian laporan kegiatan PNPM dan pemberian BOP
No Pertanyaan
1
sambungan Koordinasi dan komunikasi
Hasil Temuan
-‐Kecuali kota Gorontalo, semua SKPD belum terlibat dalam PNPM (kecuali penanggungjawab PNPM) -‐Potensi kelompok peduli kelurahan belum digarap. KBK belum terbentuk -‐Keterlambatan Pemerintah Pusat menanggapi pertanyaan pemerintah kota terkait kebijakan pusat menimbulkan ‘keraguan pemerintah kota’ untuk mengambil Qndakan di lapangan -‐Pemerintah Daerah memerlukan tanggapan pusat secara ‘formal tertulis’ sehingga ada dasar untuk berQndak.
5
10/9/09
TEMUAN UMUM No
Pertanyaan
Hasil Temuan
2 Pemerintah Pemahaman pro poor sebatas penyediaan kota ‘pro anggaran kegiatan untuk untuk program poor’ nangkis di Qap dinas yang terus meningkat dan penyediaan dana pendamping bagi P2KP, namun belum mencakup unsur pemberdayaan Pada Qngkat masyarakat kebijakan pemerintah yang berpihak kepada orang miskin (pro-‐poor) dipahami sebagai pembagian uang yang di’hibah’kan pada orang miskin
TEMUAN UMUM No
Pertanyaan
3 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas
Hasil Temuan
Tingkat Kelurahan Penguatan Kelembagaan dan Tupoksi BKM Menyusun proposal dan laporan kegiatan Manajemen Keuangan Teknik fasilitasi Dukungan BOP kegiatan BKM Tingkat Kota Penguatan materi PNPM dan pemberdayaan Pendalaman Tupoksi Aparat dalam PNPM Peningkatan ketrampilan Teknis Peningkatan ketrampilan fasilitasi Pengembangan Diri Faskel
6
10/9/09
TEMUAN UMUM No
Pertanyaan
Hasil Temuan
4a Hambatan -‐ Keterlambatan penyampaian DIPA Struktural pusat setelah APBD disyahkan, penyediaan DDUPB terlambat
TEMUAN UMUM No
Pertanyaan
Hasil Temuan
4b Hambatan -‐ Belum ada pola hubungan antara BKM dan Kelembaga LPM an -‐ Pemahaman BKM ‘Independen’ belum jelas -‐ PerganQan personil dan wilayah pendampingan menghambat proses pelaksanaan siklus
7
10/9/09
TEMUAN UMUM No
Pertanyaan
4c Hambatan Kebijakan
Hasil Temuan
-‐ Relawan miskin Qdak dapat akQf karena harus bekerja, Qdak punya biaya transport -‐ Aturan dalam Pedum disamaratakan, Qdak selalu tepat untuk semua lokasi -‐ Beberapa format dalam pedoman teknis sulit dilaksanakan oleh masyarakat awam -‐ Kerja Qm pendamping lebih terfokus pada pencapaian target proyek -‐ Pedoman teknis dari pusat sering berubah menimbulkan kebingungan pelaksana di lapangan
TEMUAN UMUM No
Pertanyaan
Hasil Temuan
4d Hambatan -‐ Perilaku masyarakat yang Qdak mau ‘repot’, Lainnya hanya mau bantuan, menganggap dana hibah -‐ Recruitment faskel pengganQ Qdak sesuai prosedur standar, banyak QQpan, Qdak memperoleh pelaQhan .
8
10/9/09
TEMUAN UMUM No
Pertanyaan
Hasil Temuan
5
Dukungan pemerintah untuk pengarusutama an Pemberdayaan
-‐ Peran walikota sangat berpengaruh mendukung pemberdayaan -‐ Belum semua pemerintah kota memiliki rencana yang jelas untuk mengadopsi pendekatan pemberdayaan masyarakat -‐Bila kesinambungan diartikan alih kelola dari konsultan pada pemda, Pemda merasa belum siap karena pengetahuan aparat pemda masih terbatas -‐Pada tingkat masyarakat, keterikatan pada fasilitator masih cukup kuat, bila faskel meninggalkan mereka belum siap alih kelola -‐ Pemerintah kota sudah menyadari perlu melanjutkan kegiatan BKM, walaupun hingga saat ini belum ada kepastian dalam penyediaan dana.
September 2009 PT. DWIKARSA ENVACOTAMA
9
