JawegRN Arns PeRrauvearu Ltseru RapRr Derucnn Peruoapar DENGAN Korulsr Xl DPR Rl RABU, 29 Jur,tt 2005
01. Dr. Marwoto Mitrohardjono, SE., MM 01.01, Penugasan kepada Pertamina untuk pen;'ediaan BBM dalam negeri akan berakhir tahun ini. sedangkan pemerintah kedepan ini belum ada sistem mengenai penyediaan BBM secara nasional. Bagaimana Bappenas mengkoordinasikan instansi terkait mengenai masalah ini, saat ini terjadi kelangkaan BBM di berbagai tempat, apalagi nanti kalau masa penugasan penyediaan BBM terhadap Pertamina ini habis. Kalau istilah Jawa-nya kita bisa krabyaan kalau dari sekarang belum kita siapkan. Jadi untuk ini pertanyaan saya sejauh mana Bappenas mengkoordinasikan atau menyiapkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah penyediaan BBM ke depan karena BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan sangat sensitif (high sensitive). JawaeaN:
Menurut UU Migas No.22/2001, pada November 2005 sudah akan berakhir penugasan kepada Pertamina dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM), sebagai departemen teknis telah menyiapkan peraturan pelaksanaan UU tersebut, dan pada tanggal 14 Oktober 2004 sudah diterbitkan PP No.36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam Peraturan ini sudah dipersiapkan konsqp bagi penyediaan BBM dalam negerr. yang pada prinsipnya membuka kesempatan kepada semua badan-badan usaha lain (untuk menghapus monopoli Pertamina) dalam bisnis penyediaan BBM dalam negerr. Salah satu syarat bagi bisnis usaha hilir migas tersebut adalah harus memiliki izin badan usaha dari pemerintah. Sampai saat ini, sudah ada sekitar 6 (enam) perusahaan yang berminat dalam usaha penyaluran BBM ini. Badan usaha yang nantinya ditunjuk untuk menyalurkan BBM juga akan diwajibkan untuk menyediakan dan menyalurkan BBM di daerah-daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan ataupun di daerah terpencil serta menjual BBM dalam tingkat yang wajar. Perusahaan-perusahaan yang sudah berminat tersebut diantaranya: Elnusa. Shell, dan perusahaan lain dari dalam negeri, serta yang bekerja sama dengan perusahaan multinasional.
Untuk mengatur kelancaran penyediaan BBM dalam negeri juga sudah dibentuk Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yaitu institusi yang mengatur pengelolaan sektor hilir migas termasuk pendistribusian BBM secara independen. BPH sudah melakukan persiapan-persiapan untuk masa transisi penghapusan monopoli Pertamina tersebut dengan membuat peraturan teknis dan pelaksanaannya. Hingga saat ini masih belum ditetapkan mekanisme yang akan diterapkan pada masa transisi ini Namun demikian. jadwal masa transisi tersebut masih tetap seperti semula.
Halaman
'1
dari
51
Khusus dalam masa transisi tersebut telah terpikirkan pula untuk mengusulkan pembentukan unit khusus atau badan yang bertugas dalam menyediakan BBM (terutama minyak tanah) bagi masyarakaVrumah tangga. Tentunya pembentukan unit ini harus dipersiapkan dengan baik agar bisa membantu kebutuhan konsumen BBM yang kurang mampu (golongan ekonomi lemah). Mengingat kegiatan penting tersebut merupakan tataran teknis pelaksanaan di
lapangan, maka Bappenas tidak ikut dalam perencanaan
dan
penyiapan programnya. Meskipun demikian. kami akan berusaha melakukan monitoring dan evaluasi dalam tingkatan program secara makro. Dan juga akan memberikan masukan dalam pertimbangan keputusan untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan mekanisme penyaluran BBM dalam negeri.
01.02. Kemudian yang menyangkut administrasi bahwa Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan ini alokasi anggarannya belum dipisahkan, juga Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, agar kedepan dengan sisa waktu Desember 2005 tidak terjadi kerancuan, maka bagaimana Bappenas mengatur agar tidak terjadi tumpang tindih. Jadi, itu yang menjadi pertanyaan kami. JewaeaH:
Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi pemerintah (kabinet), maka telah dilakukan perubahan nomenklatur anggaran kementerian baru, antara lain:
.
Departemen Perindustrian, dengan Kode Bagian Anggaran 19, merupakan pemisahan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Perpres No.10 Tahun 2005, struktur Departemen Perindustrian terdiri dari € (enam) Eselon l. Dengan adanya perubahan struktur Eselon I di Departemen Perindustrian, maka dalam APBN-P 2005 terjadi perubahan kebijakan, perubahan program, dan pergeseran anggaran antarjenis belanja dari alokasi anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian juga halnya Departemen Perdagangan, dengan Kode Bagian Anggaran 90,. merupakan pemisahan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Perpres No.10 Tahun 2005, struktur Departemen Perdagangan terdiri dari 8 (delapan) Eselon l.
.
.
Sedangkan untuk Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga yang ditetapkan melalui Perpres No.9 Tahun 2005, anggarannya untuk tahun 2005 merupakan realokasi dari eks Ditjen Olah Raga dan Ditjen PLSP Depdiknas sebelumnya. Adapun Kode Bagian Anggaran Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga adalah 92. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dengan Kode Bagian Anggaran 91. merupakan pemisahan dari Departemen Pekerjaan Umum, khususnya dari Ditjen Perumahan dan Permukiman yang sebelumnya berada dibawah Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Halaman 2 dari 51
01.03. Di lampiran 11 mengenai realisasi program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang jumlah anggarannya paling besar yaitu 84 miliar untuk rupiah murninya dan bantuan luar negeri 31 miliar, realisasinya sampai sekarang belum ada pak, ini bagi kami menjadi tanda tanya karena tugas ketatalaksanaan ini khan menyangkut pengelolaan dana pinjaman, kemudian kegiatan koordinasi, kajian-kajian, dan sebagainya, tentunya pekerjaan-pekerjaan ini kan sudah dilaksanakan Bappenas tetapi realisasi anggarannya kok belum ada, jadi mohon klarifikasinya Pak. JawaeaN:
Secara keseluruhan realisasi pelaksanaan kegiatan Kementerian
Negara PPN/Bappenas sampai dengan akhir bulan April 2005 masih sangat rendah. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dalam proses penerbitan dokumen anggaran dan keterlambatan proses pencairannya. Khususnya realisasi kegiatan pada Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang masih nihil, hal ini selain disebabkan hal tersebut di atas, juga disebabkan masih lemahnya penguasaan atas ketentuan atau sistem yang baru saat ini oleh para pengelola anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas, sehingga masih terjadi kesalahan dan perbaikan dalam pengisian formulir-formulir yang ada. Tahun anggaran 2005 ini merupakan tahun pembelajaran, dan diharapkan memasuki tahun anggaran mendatang, pelaksanaan anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas akan berjalan lancar.
02. Tjahjo Kumolo, SH 02.01. Masalah program yang dibuat oleh Bappenas tentunya kedalam aspek pengawasan profesional saya kira juga harus menjadi satu pertimbangan sendiri, khususnya yang berkaitan dengan rencana BPK dan BPKP dalam rangka melakukan audit internal kepada lembaga-lembaga pemerintah yang saya kira pihak Bappenas sendiri sebagai satu lembaga yang cukup strategis kedeparl saya kira juga harus memfokuskan kepada masalah pengawasan. Jaweelru: Bappenas secara internal juga telah memfokuskan pada upaya memperkuat dan meningkatkan aSpek pengawasan antara lain melalui:
a.
Titik berat pengawasan tidak hanya pada masalah realisasi keuangan dan fisik proyek saja tetapi juga pada kinerja (performance) dari anggaran serta unit-unit
kerja Bappenas, dalam rangka peningkatan kinerja Bappenas
secara keseluruhan. Di samping itu telah dilakukan pula semacam Audit Organisasi.
b.
Penyusunan indikator kinerja per unit kerja Eselon ll serta evaluasi bersama melalui pemaparan terbuka atas hasil studi/kajian di lingkungan Bappenas.
c.
Membangun dan menciptakan sistem pengendalian internal manajemen antara lain sebagai berikut: Halaman 3 dari 51
.
Dengan keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas No.KEP.021lM.PPNl12l 2OO1 telah disusun Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran
Pembangunan
dan Anggaran Rutin di lingkungan Kantor Meneg
PPN/Bappenas.
.
Dengan keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas No.KEP.262|M.PPN/05/
2003 telah disusun Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas.
.
Dengan keputusan Meneg PPNiKepala Bappenas No.KEP.002/M.PPN/01/ 2005 telah disusun Pedoman Penanganan Penggantian Kerugian Negara di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas.
. Dengan meningkatkan peran dan fungsi
Inspektorat sebagai unit pengawasan fungsional internal Bappenas serta mendorong terciptanya pengawasan mandiri di setiap unit kerja masing-masing.
d. Bekerja sama dengan unit pengawasan
eksternal seperti BPK dan BPKP dalam melakukan koordinasi dan sinergi dalam tugas-tugas pengawasan.
Bappenas tengah menyiapkan RPP mengenai tata cara dan perangkat indikator pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
02.02. Kedua, Saya mencermati beberapa program ini memang mungkin saya salah, program-program menyangkut riset baik kedalam dan keluar negeri menyangkut beberapa studi banding, kemudian melakukan beberapa seminar-seminar semacam ini, apakah masih perlu bagi Bappenas. Tadi pak Fuad juga menyinggung ini kayak program spiritual tahunan yang saya kira dari tahun ke tahun tidak pernah ada hasil dan follow up-nya. Mungkin di sisi lain juga ada beberapa program kerja sama, baik yang dibiayai oleh World Bank, ADB, ataupun lembaga-lembaga internasional lainnya, apakah ada satu proses evaluasi yang berkesinambungan. Saya dulu pernah pak, hampir 2 tahun ikut dalam satu program World Bank di Bappenas, ya keliling di semua negara-negara di dunia, tapi begitu deputi-nya atau asisten-nya berhenti ya stop pula program itu, apa follow up-nYa, apa kelanjutannya. Saya dibiayai di 5, 6 negara, keliling studi banding selesai gak ada programnya. Apakah itu tidak lebih baik difokuskan untuk mendayagunakan perguruan tinggi yang ada, atau membentuk lembaga riset sendiri, atau bagaimana lah saya kira ini juga satu hal yang mungkin menjadi bahan pertimbangan. Memang peningkatan kualitas sumber daya manusia itu penting di Bappenas. tapi mungkin aspek-aspek seperti ini perlu menjadi bahan pertimbangan buat Bappenas sendiri. JRwaeRN:
Kami menganggap bahwa kegiatan riset dan studi banding masih tetap diperlukan walaupun memang harus dilakukan secara selektif sekali untuk meningkatkan wawasan para perencana yang ada di Bappenas. Pada umumnya kegiatan studi banding ini dilakukan sebagai bagian dari bantuan hibah luar negeri yang tidak Halaman 4 dari 51
memerlukan penyedian dana pendamping. Selanjutnya. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappenas di bidang perencanaan pembangunan, maka kegiatan yang sifatnya kajian isu-isu strategis masih akan tetap diperlukan sebagai alat bantu atau pendukung didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
02.03. Ego sektoral di beberapa instansi departemen ini masih sangat kuat sekali, bagair,tana tangan Bappenas ini, saya kira lewat program apa-lah di sini supaya bisa lebih ada satu pola fikir yang lebih komprehensif integral-lah sesama instansi kelembagaan ini, sehingga ada satu proses yang lebih terpadu, dan anggaran tidak ngombro-ngombro istilahnya, tapi lebih praktis, lebih ada satu bentuk skala-skala prioritas pada sebuah konteks negara yang cukup besar. JnwneaH:
Kami sependapat dengan Anggota Dewan tentang perlunya keterkaitan antara rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dan antara visi, misi, arah kebijakan, program, dan penganggaran. Visi dalam RPJP yang berbentuk Undang-Undang akan menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM dan RKP. RPJM 2004-2009 yang merupakan penjabaran visi, misi dan agenda Presiden terpilih telah disusun secara matang dan dikonsultasikan kepada seluruh stakeholders termasuk DPR sehingga merupakan komitmen bersama yang harus dipegang oleh setiap institusi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan proses ini seharusnya kebijakan sektor mengacu pada prioritas-prioritas yang sudah ditetapkan. Berdasarkan UU No.2512004, RPJM tersebut akan dijadikan dasar bagi penyusunan RKP dan RAPBN. Jadi, kegiatan yang tidak selaras dengan RPJM seharusnya tidak diprioritaskan dalam RKP dan dibiayai oleh RAPBN. lni hanya dapat diwujudkan apabila anggota dewan yang terhormat turut mengawal keselarasan tersebut.
03. Soekardjo Hardjosoewirjo,
SH
03.01. Saya sebenarnya ingin menanyakan kepada pak Koen, dari dulu mungkin di tempat ini juga tentang evaluasi proyek-proyek yang telah dilaksanakan oleh pemerintah itu pemanfaatannya bagaimana, kemudian siapa saja yang menggunakan atau yang memanfaatkan hasil-hasil evaluasi itu. JawasaN:
Sebelumnya perlu kami kemukakan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program/proyek/kegiatan pembangunan, Bappenas sebagai badan perencanaan pembangunan nasional senantiasa memanfaatkan hasil-hasil evaluasi untuk pengendalian dan rencana kedepan terhadap pelaksanaan program/proyek/kegiatan pembangunan yang berdampak luas kepada masyarakat. Untuk periode sebelumnya, mekanisme evaluasi telah diatur dalam ketentuanHalaman 5 dari 51
ketentuan yang ada misalnya Bab Penutup UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004 antara lain disebutkan "Demi tenuujudnya perencanaan pembangunan nasional yang lebih terintegrasi, badan perencanaan pembangunan nasional melakukan kOordinasi perenCanaan pembangunan, anggaran, sena pemantauan dan evaluasi kinerja". dan dalam Bab Kaidah Pelaksanaan Repeta, disebutkan "Deparlemen/LPND clan Pernerintah Daerah berkewaiiban menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kinerla pelaksanaan program pembangunan setiap 6 (enam) hulan seka/i kepada Bappenas". Dengan demikian setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi dan memanfaatkan hasil tersebut sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang menjadi tanggung iawabnya. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan oleh Bappenas maupun departemen teknis sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan jangka panjang berikutnya atau program tahunan berikutnya. Untuk program/proyek besar strategis yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri seperti Pembangunan Waduk Kedungombo dan Pembangunan Waduk Gajah Mungkur, evaluasi proyek dilaksanakan melalui PBME (Project Benefit Monitoring Evaluation) maupun pada
akhir pelaksanaan proyek melalui Proiect Completion Report
(PCR),
lmplementation Comptetion ReporT (lCR), atau Posf Evaluation yang dilakukan oleh suatu lembaga/pihak independen yang ditunjuk oleh lender. Pelaksanaan evaluasi tetap dalam koordinasi pemerintah (Bappenas) dengan mengikutsertakan excecuting agency dan pemerintah daerah. Cakupan evaluasi yang dilakukan mencakup sasaran fisik, manfaat. maupun dampak positif dan negatif dari proyek yang bersangkutan. Pemanfaat hasil evaluasi tersebut tidak terbatas hanya kalangan pemerintah saja, akan tetapi para pihak lenderjuga memanfaatkan hasil evaluasi sebagai bahan review pelaksanaan program-program pembangunan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri. Kiranya lebih bermanfaat apabila kami kemukakan kasus pemanfaatan hasil evaluasi yang sampai saat ini masih dikoordinasikan Bappenas dalam penanganannya, yaitu dampak pembangunan PLTA Kotopanjang. Pembangunan PLTA Kotopanjang dilaksanakan Oktober 1992 - Nopember 1997. Total cosl proyek sebesar JPY 29,89 miliar, termasuk pinjaman lunak Jepang (JBIC) sebesar JPY 22.81miliar. PLTA ini membendung Sungai Kampar Kanan dan menggenangi area seluas 124 km2 (8 desd di Kab. Kampar, Riau dan 2 desa di Kab. 50 Kota, Sumba4; dan pemindahan/resettlement 4.886 KK (4.152 KK di Kab. Kampar pada tahun 1992 dan 1996, serta 734 KK di Kab. 50 Kota selesai 1993)1.
Proyek dilaksanakan berdasarkan hasil-hasil. Studi Kelayakan (oleh JICA, 1982' 84), studi Analisis Dampak Lingkungan (oleh Univ. Andalas, 1983), Detail Design (1987-8S), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (oleh Tepsco dan Univ Riau. 1988). Tahap operasi komersial PLTA dimulai Januari 1998 untuk penyediaan tenaga listrik sebesar 114 MW dan jaringan interkoneksi 150 kV antara KotopanjangPekanbaru (70 km) dan Payakumbuh-Kotopanjang (83 km). Keberadaan PLTA ini telah memberikan manfaat dalam penghematan devisa, pengendalian banjir di hilir waduk, dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Ternyata dari hasil evaluasi Saat ini.8 desa di Kab Kampar Riau dimaksud telah berkenrbang meniadi 14 desa Dengan demikian total desa yang terkena dampak sebanyak 16 desa (termasuk 2 desa di Kab 50 Kota. Sumbar).
'
Halaman 6 dari 51
selain memberikan dampak positif, setelah selesainya pembangunan PLTA Kotopanjang juga masih menyisakan beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Penanganan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:
Penanganan Dampak Melalui "Consolidated Action Plan"
Dampak pasca pembangunan PLTA Kotopanjang, khususnya 3anti rugi yang belum tuntas, pembangunan kebun karet yang gagal, dan tidak memadainya sarana air bersih memerlukan penanganan yang tuntas karena telah mengakibatkan "hilangnya" kepercayaan sebagian PAFs (PAFlproject affected families) terhadap Pemerintah dan menjadi perhatian serius pihak lender (pemerintah dan parlemen Jepang & JBIC). Sebagaimana kesepakatan GOI dan Jepang (JBIC) yang tertuang dalam Minutes of Drscussion tanggal 7 Desember 2001. maka disepakati perlunya upaya untuk mengatasi dampak tersebut melalui penyusunan suatu rencana tindak (action plan) mulai tahun 2002. Untuk mendukung kelancaranan pelaksanaannya, pemerintah (melalui SK Meneg PPN/Ketua Bappenas) juga telah membentuk Tim Koordinasi (Taskforce) pada tanggal 31 Mei 2002 lalu. Namun, mengingat action ptan yang telah disusun berdasarkan studi komprehensif Universitas Andalas (untuk Provinsi Sumbar) dan Universitas Riau (untuk Provinsi Riau) masih perlu dikonsolidasikan kembali untuk memastikan keterlibatan partisipasi PAFs maka pelaksanaannya belum dapat dimulai secara menyeluruh.
Mengenai ganti rugi, pemerintah menganggap penyelesaian masalah ganti rugi mengikuti jalur hukum dan putusan-putusannya harus ditaati agar tidak menjadi preseden yang buruk dimasa mendatang
A. Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat Consolidated Action Plan Sumbar telah tersusun melalui worksltop dengan seluruh stakeholders (tanggal 27 Juli 2002) tersebut dan telah dibahas dalam rapat Tim Pengarah pada tanggal 14 Agustus 2002. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan detail action plan serta konfirmasi pembiayaan pada tanggal 19 September 2002. Saat ini Bappenas sedang mengkoordinasikan pemerintah daerah dan departemen teknis untuk penganggaran dan pelaksanaan action plan yang akan dilaksanakan mulai fA 2002-2008. Total biaya yang diajukan untuk proqram prioritas tersebut sebesar Rp. 61.2 miliar ditambah dengan proqram vang perlu dibicarakan lebih lanjut yang beberapa diantaranya masih akan diteliti lagi oleh PLN. Untuk TA 2003 dialaokasikan dana dari APBN untuk pembangunan dan rehabilitasi kebun karet seluas 500 ha sebesar Rp. 3,05 milyar dan ditambah Rp. 330 juta
untuk tanaman sela. untuk peternakan dialokasikan dana sebesar Rp. 330 1uta serta untuk pembangunan air bersih dialokasikan dana sebesar Rp 2 milyar. Dari APBD Sumatera Barat akan dialokasikan dana sebesar Rp. 250 juta untuk pembangunan jalan lingkungan dan pembangunan MCK.
Halaman 7 dari 51
Kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dan termasuk dalam rencana TA 2002 adalah.
1.
2. 3.
Kegiatan pengukuran kembali batas lahan kebun karet di Tj. Balit dan Tj. Pauh, pengukuran daerah terisolir dampak genangan dan pengukuran batas tanah ulayat nagariserta sertifikasi lahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 314,0 juta. ldentifikasi dan detail design fasilitas/sarana air bersih sebesar Rp 150,0 juta sebagai persiapan pembangunan konstruksinya yang ditargetkan TA 2003. Pelatihan dan sosialisasi masyarakat untuk pengelolaan air bersih dan perkebunan sebesar Rp. 340 juta.
B. Kabupaten Kampar, Riau Consolidated Action Plan Riau (Kab. Kampar) telah dikonsolidasikan
melalui workshop yang melibatkan seluruh stakeholders pada 17 September 2002di Riau. Selanjutnya consolidated action plan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyusunan kebutuhan anggaran untuk TA 2003 dan telah dirapatkan di Bappenas pada tanggal 17 Oktober 2002 yang melibatkan seluruh instansi terkait. Pemda Riau dalam TA 2003 mengalokasikan dana untuk PLTA Kotopanjang sebagai berikut: Rp. 6,8 milyar untuk rebilitasi dan pembangunan perkebunan, Rp. 960 juta untuk pembuatan jalan desa, Rp. 600 juta untuk meningkatkan ekonomi rakyat (pada sektor perkebunan karet, jalan, perikanan), dan alokasi dana untuk drainase. Untuk pembentukan informasi sel. Pemda Riau mengalokasikan dana sebesar Rp. 150 juta Namun demikian, beberapa kegiatan telah mulai dilaksanakan pada TA2002, yaitu:
1.
Program pengembangan usaha kegiatan industri rumah tangga. pemeliharaan
jeruk dan karet, pengadaan ayam buras dan sapi, pengembangan usaha pembenihan ikan rakyat, pembangunan irigasi, pemberdayaan usaha kecil (bantuan modal usaha), pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, pembangunan 30 unit sekolah dasar (dan sarana pendidikan lainnya), melalui dana APBD Tk. I sebesar Rp 5.500,0 juta,
2.
Pengembangan agribisnis ayam buras melalui
pola Bantuan
Langsung
Masyarakat (BLM) derrgan alokasi dana APBN sebesar Rp. 345,0 juta.
3.
Kabupaten Kampar telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 5.5 milyar dalam TA 2002 untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di areal PLTA Kotopanjang untuk sektor sebagai berikut:
-
Sektor industri sebesar Rp. 78 juta Sektor kehutanan dan perkebunan sebesar Rp. 492 juta Sektor irigasi sebesar Rp.227 juta Sektor tenaga kerja sebesar Rp. 20 juta Sektor perdagangan dan industri kecil sebesar Rp. 458 juta Sektor transportasi sebesar Rp. 861,8 juta Sektor pendidikan sebesar Rp 1 126 juta Sektor Kesehatan sebesar Rp. 192 juta.
Contoh proyek lainnya yang telah dilakukan evaluasinya oleh Bappenas bersamasama JBIC yaitu evaluasi terhadap Jakarla Fishing PorT/Market Development Proiect Phase lV (lP-403) yang telah menghabiskan dana sebesar 4.'108 juta Yen Halaman 8 dari 51
dengan jangka waktu pelaksanaan proyek dari Bulan November 1993 sampai dengan Bulan Oktober 2002. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum tujuan dari proyek tersebut telah secara efektif tercapai, antara lain meningkatnya kualitas produksi perikanan melalui perbaikan kondjsi sanitasi dan higinis pelabuhan, meningkatnya kapasitas dari fasilitas pelabuhan terutama untuk ekspor tuna, dan meningkatnya kenyamanan bagi pengguna pelabuhan. Dari hasil-hasil evaluasi tersebut di atas maka perencanaan program/proyek pembangunan kedepan dapat melakukan proses "/eason learned" dari kegagalan atau keberhasilan dari pelaksanaan suatu program/proyek pembangunan. Di samping itu, dari hasil evaluasi akan dapat ditentukan langkah tindak lanlut yang diperlukan untuk menjamin kesinambungan program/proyek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan. Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja, pada tahun 1996 Bappenas menerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara ppNiKetua Bappenas Nomor. KEP.195/KET/1211996 Tentang Evaluasi Kinerja proyek Pembangunan (EKPP) Pembangunan yang selanjutnya disempurnakan melalui Surat Keputusan Kepala Bappenas Nomor Kep.17\lKlO7l200O. Dalam ketentuan tersebut Bappenas tidak hanya mengatur mekanisme pelaporan hasil evaluasi tetapi juga memberikan petunjuk pelaksanaan tentang pelaksanaan evaluasi kinerja. Pengalaman selama ini telah menunjukkan tidak ada kendala hubungan antara Bappenas dengan Bappeda dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di daerah Kedepan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana pembangunan, baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan (RPJP, RPJM dan RKP) telah tertuang di dalam Undang-undang No.25 Tahun 200+ tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pada Bab Vl PengenOitian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, pada Pasal 28, 29 dan 30. Peraturan pemerintah sebagai turunan UU No.25l2004 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi saat ini masih disiapkan. Berdasarkan pasal-pasal dimaksud, bahwa pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat'Daerah (Pasal 28 ayat 1), selanjutnya ayat berikutnya menyatakan bahwa Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Kepala Bappeda bertugas
menghimpun
dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Pasal 28 ayal2)Dengan kata lain, pimpinan kementerian/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah harus melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya. Selanjutnya, hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tersebut dihimpun dan dianalisis oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas/Kepala Bappeda guna melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan berikutnya.
Halaman 9 dari
5'1
Demikian halnya dengan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan sebagaimana tertuang pada UU No.25 Tahun 2004 Pasal 29 (ayat 1) bahwa pimpinan kementerian/lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga periode berikutnya; (ayat 2) Kepala Satuan Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah periode sebelumnya; (ayat 3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga sebagaimana dimakrud pada ayat (1) dan evaluasi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (ayat 4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya. 03.02. Saya ingin mendapatkan gambaran mengenai pemanfaatan hasil kajian. Tadi pak Cahyo mengatakan ini jangan hanya service yang juntrungan-nya gak kelihatan. Di sini saya melihat ada salah satu prakarsa strategis dan kemudian ada kajian isu strategis. Nah, ini hasilnya bagaimana dan siapa pemanfaat hasil-hasil kajian itu? JRwleeN:
Hasil kajian dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Hasil kajian dimanfaatkan pula untuk masukan bagi pemetaan posisi Indonesia diberbagai forum internasional, disamping sebagian ada yang menjadi masukan bagi Presiden. Kami juga mengharapkan agar kajian-kajian yang dilakukan oleh Bappenas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seluas-luasnya, baik dari kalangan birokrat, akademisi, maupun masyarakat lainnya. Kajian-kajian yang dihasilkan oleh Bappenas diterbitkan dalam bentuk jurnal, dan disebarkan ke seluruh departemen/ lembaga nondepartemen, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota, serta perguruan tinggi.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan kebijakan perencanaan'pmbangunan belum optimal. Untuk kedepan, dalam pemilihan kajian-kajian isu' strategis yang dilaksanakan akan dipertajam dan disesuaikan dengan prioritas isu-isu strategis yang memerlukan penanganan secepatnya seperti misalnya masalah-masalah yang anggota Dewan sampaikan.
03.03. BBM, tadi sudah saya singgung kebijakan pemerintah mengenai energi nasional ini siapa, misalnya mengenai pemanfaatan batubara, pemanfaatan biogas, kemudian minyak jarak, minyak segala macam. JawaeaH: Permasalahan energi sudah menjadi perhatian utama sejak tahun 1980 dengan dibentuknya Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren) melalui Keppres No.46/1980 yang ketuanya adalah Menteri Energi Sumberdaya Mineral dengan anggotanya Menteri dan Kepala Badan (lndustri, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Halaman 10 dari51
Riset Teknologi, Keuangan, Bappenas, Batan, Dirjen Migas, Dirjen Listrik)' Hingga "blue print sekarang Bakoren tersebut masih berfungsi dan sedang mempersiapkan seluruh bersama pengelolaan energi nasional" untuk tahun 2005-2025 staieholders. Produk yang pernah dihasilkan misalnya Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) untuk kurun waktu 1983, 1988, 1993 dan 1998, serta kebijakan energi nasional 2003. Mengingat keanggotaan dari Bakoren ini setingkat menteri, seyogyanya lembaga ini menjadi otoritas tertinggi kebijakan energi yang langsung berada dibawah Presiden. Berkaitan dengan produksi gas alam, maka hasil gas alam tersebut dapat diproses menjadi pupuk urea melalui tahapan bahan setengah jadi amonia ataupun lainnya. Jika gas alam langsung dibakar, maka akan menghasilkan energi untuk keperluan aktifitas secara umum. Produk industri dari gas alam memang memberikan nilai tambah yang tinggi, tetapi semua hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama mengenai tingkat keekonomian dan skala produksi yang paling cocok untuk mencapai tingkat yang optimal bagi perekonomian dan pendapatan negara. Pengembangan pabrik Pupuk Sriwijaya (PT Pusri) merupakan kebijakan pemerintah dalam menggunakan gas bumi pada awal pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut yang jumlahnya belum begitu banyak. Pengembangan gas alam di Arun (NAD) dan Bontang (Kaltim) telah memberikan kemampuan produksi gas alam dalam jumlah besar. Pemanfaatan hanya untuk pupuk akan irengakibatkan oyers uppty produksi pupuk, sehingga produk gas tersebut dijual dan dikontrakkan (jangka panjang) dalam bentuk LNG yang jumlahnya sangat besar sehingga pada akhirnya akibat terjadinya penurunan produksi di Arun menyebabkan kekurangan pasokan gas bagi pabrik pupuk yang dibangun seterusnya di kawasan ini. Kebijakan pemanfaatan gas alam memang harus secara menyeluiuh segala aspek dan juga mempertimbangkan perdagangan internasional agar memberikan manfaat sebesar-besarnyanya bagi kepentingan nasional. Kajian segi perencanaan hanya merupakan sebagian masukan saja dari pertimbangan kebijakan pemanfaatan tersebut diatas.
pengkajian tentang penggunaan batu bara baik untuk industri maupun rumah tangga ierus dilakukan. Pemanfaatan batubara untuk pembangkitan tenaga listrik terus ditingkatkan. Beberapa pembangkit baru yang telah dan akan dikembangkan meliputi Piritbaru, Kalbar dengan kapasitas 2x50 MW dan Takalar, Sulsel dengan kapasitas 2x100 MW. Sedangkan untuk pemanfaatan di rumah tangga atau industri, telah dilaksanakan pilot proiect Ltp-graded Brown Coal (UBC) di palimanan, Cirebon yang menghasrlkan briket batu bara dengan kalori lebih tinggi dan cocok untuk menggantikan peran minyak tanah. Adapun pengkajian dan pemanfaatan bio-gas untuk pengganti bahan bakar telah dilakukan di bawah koordinasi Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) dengan masyarakat dan berbagai stakehotders terkait. Tahun 2004 dan 2005 ini telah diluncurkan penggunaan bahan bakar biodiesel yang telah diresmikan di beberapa SpBU. Namun demikian, memang dirasakan masih perlu gerakan massal untuk menanam berbagai pohon penghasil gas bio seperti jarak, sehingga dengan kapasitas yang besar kesinambungan produksinya dapat dijamin. Beberapa proyek pembangkitan yang cukup besar untuk bio-gas ini telah mulai disiapkan seperti di Kalimantan Timur yang direncanakan akan dibiayai dari JBIC. Saat ini telah ditenderkan pula pembangkitan listrik berbahan bakar sekam padi di Kabupaten
Hrritan
11
diri 5i
Bolaang Mongondow dengan dana pinjaman lunak dari pemerintah Spanyol dan dilaksanakan oleh Pemda setempat. Sementara itu, meski penyaluran gas masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur pipa, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar bersih lingkungan ini untuk pembangkit listrik besar seperti di Muara Karang (720 MW), Muara Tawar (220 MW), Tanjung Priok (720 MW), dan Semarang (2x100 MW) Untuk mengatasi kekurang infrastruktur, PT. PGN saat ini mulai melakukan pembangunan pipanisasi gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (SSWJ), Duri-Medan. Sementara itu BPH Migas juga sudah mulai melakukan tender bagi pelaku swasta untuk ruas Cirebon-Semarang-Gresik. Di samping pembangunan pipa dan pemanfaatan untuk pembangkit besar, saat ini pemerintah juga sedang melakukan kajian peningkatan penggunaan gas bumi dalam Energi Mix nasional; kajian transportasi gas bumi dari Kaltim ke Pulau Jawa; penggunaan CNG untuk bahan bakar kendaraan di Jakarta dan kota besar lainnya; serta kajian pemanfaatan gas untuk program langit biru. Dalam waktu dekat ini akan disusun pula rencana induk (master plan) pemanfaatan tenaga panas bumi (geo-thermaf) yang diharapkan dapat didanai dari bantuan pemerintah Jepang. Penyusunan rencana induk ini sangat penting mengingat Indonesia masih sangat rendah memanfaatkan kapasitas yang ada secara nasional. Beberapa pembangkit listrik baru yang menggunakan panas bumi ini akan dibangun di Ulu Belu 2x55 MW (Lampung), LahendongTahap 2 dan 3 (Sulut), serta Kamojang di Jawa Barat.
Sumber energi lain yang digunakan untuk pembangkitan listrik adalah tenaga air. Di samping beberapa PLTA besar di Asahan, Poigar (Sulut) dan Kusan (Kaltim), juga akan dibangun beberapa PLTMH (Mikro Hidro) dengan kapasitas relatif kecil di berbagai lokasi seperti: Merasap (Kalbar); Mengango (Sulut); Lobong (Gorontalo); Amai, Tatui, Prafi, Genyem (Papua); Ndungga (Flores); dan Santong (Lombok).
03.04. Hal yang lain bapak saya kebetulan melihat undang-undang kepartaian ini mengenai pendidikan masyarakat pendidikan politik dan pendidikan masyarakat kita bersyukur bahwa rasanya masyarakat sadar akan hak-hak politiknya ternyata pemilu pilkada pemilu yang lalu berjalan lancar tetapi satu hal bapak-bapak yang sekarang ini perlu barangkali diperhatikankan oleh pemerintah mengenai terlalu apa yah masyarakat ini hanya apa tindak tanduk yang premanismenya banyak ini salah siapa tentu perlu dipelajari bahwa partai politik memang mempunyai hak dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan politik pendidikan sosial pendidikan mayarakat kemarin -kita berbicara soal anggaran karena tidak dianggarkan padahal pendidikan masyarakat ini penting. Dulu ada pendidikan masyarakat. Tahun berapa itu ada dan sekarang sudah tidak adakan?
Jawaean: Sebagaimana tercantum di dalam Buku ll Rencana Kerja Pemerintah tahun 2006, agenda pembangunan politik akan diarahkan antara lain pada peningkatan rasa saling percaya dan harmonrsasi antarkelompok masyarakat. Latar belakang timbulnya pemikiran tersebut antara lain disebabkan realitas politik atau potret Halaman 12 dari 51
perpolitikan Indonesia yang menggambarkan adanya berbagai konflik yang terjadi di beberapa daerah. Menurut pendapat kami. terjadinya konflik tersebut disebabkan oleh tindakan-tindakan 'premanisme' yang dilakukan suatu kelompok atau individu tertentu yang saat ini mengarah pada tindakan anarkis dan tindakan kekerasan lainnya.
Salah satu upaya untuk menangani persoalan 'premanisme' tersebut adalah melaksanakan pendidikan politik masyarakat, yang diharapkan dapat mengendalikan dan mencegah dirinya sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan 'premanisme'tersebut, dan juga mencegah tindakan mobilisasi yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu tertentu demi kepentingan kelompok/individu tertentu. Upaya tersebut telah dituangkan salah satunya di dalam Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional yang antara lain akan mengembangkan fasilitasi penguatan wacana dialog/forum kemasyarakatan untuk mendukung terciptanya harmonisasi di dalam masyarakat sebagai salah satu sarana melakukan pendidikan politik, serta melakukan edukasi budaya politik demokrasi, anti KKN, HAM, dan Etika Politik. Harapannya, upaya pendidikan politik ini dapat dan sebaiknya dilakukan atas dasar
kerjasama yang konstruktif antara partai politik, masyarakat sipil, media dan pemerintah agar upaya penyelesaian persoalan yang ada di dalam masyarakat dapat dilaksanakan secara tuntas.
04. H. M. Yunus Yosfiah 04.01. Saya juga ingin menyoroti apakah kawan-kawan yang di lingkungan Bappenas ini apresiasinya terhadap pendidikan begitu rendah atau bagaimana karena saya tidak melihat ada suatu signifikan peningkatah apresiasi kita terhadap pedidikan di negara kita ini. Saya katakan saya tidak melihat adanya peningkatan apresiasi terhadap dunia pendidikan di lingkungan negara kita khususnya di Bappenas mungkin, sehingga kajiankajian sebelumnya ini apa itu evaluasi pemantauan kajian dan lain sebagainya mungkin tidak tajam lagi, kita tidak peka lagi melihat permasalahan ini,'sehingga sekian tahun kita merdeka yang masih seperti ini.
JawnelN: Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappenas, hal-hal yang telah dilakukan meliputi antara lain perencanaan pendidikan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan RKP. Dalam RKP 2006 salah satu prioritas dari 7 prioritas pembangunan nasional adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Dengan kondisi tingkat pendidikan penduduk yang masih relatif rendah, upaya untuk memperbaiki akses penduduk terhadap pendidikan yang didukung oleh peningkatan kualitas, efisrensi, pembiayaan pendidikan, serta partisipasi masyarakat harus ditingkatkan untuk mencapai kualitas manusia lndonesia yang selahtera dan berdaya saing.
Halaman 13 dari 51
Dalam mewujudkan hal tersebut langkah-langkah yang dilakukan oleh Bappenas meliputi:
.
.
Bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama menyusun kebutuhan dana untuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan mereview biaya satuan (unit cost) per siswa dan menghitung kebutuhan dana untuk mencapai sasaran APK SLTP/MTs setidaknya 95 persen pada tahun 2008, Mengoptimalkan dana 2004 dan 2005 untuk mengakomodasikan pembiayaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai prioritas paling tinggi, dan program-program lain dengan mempertimbangkan berbagai kesepakatan internasional seperti Konvensi Dakar dan Millenium Development Goals.
. Bersama Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen
Agama merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang responsif terhadap UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang meliputi sasaran kebijakan dan program-program pokok pembangunan pendidikan meliputi program Pendidikan Anak Dini Usia; Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pendidikan Menengah; Pendidikan Tinggi. Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi; Pendidikan Non Formal dan Informal; Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan; serta Pengembangan dan Manajemen Pelayanan Pendidikan. Selain itu bersama BPS, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama telah pula menghitung proyeksi kinerja pendidikan sebagai landasan penyusunan RPJM termasuk upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
.
Menghitung alternatif pendanaan 20 persen APBN dengan 2 skenario yaitu. (1) Perhitungan peningkatan dana pendidikan tanpa memperhitungkan Dana Perimbangan (dengan pertimbangan Dana Perimbangan merupakan sumbqr pendapatan APBD) dan (2) Perhitungan peningkatan dana pendidikan dengan memperhitungkan Dana Perimbangan (dengan mengikat Dana Perimbangan untuk anggaran pendidikan). Perhitungan alternatif tersebut menjadi salah satu dasar kesepakatan antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri PAN dengan DPR Rl periode 1999-2004 (Komisi Vl yang membidangi Penbidikan dan Agama).
Di samping itu untuk memberikan masukan kebijakan di bidang
pendidikan, yang di lakukan antara lain: telah Bappenas juga melakukan berbagai kajian. Kajian
1. Kajian Pengelolaan dan Pembiayaan Pembangunan Pendidikan
di
Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi.
Latar belakang dilakukannya kajian ini adalah untuk mengetahpi dampak desentralisasi terhadap pembiayaan pembangunan pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, khususnya yang menyangkit aspek public good, pemerataan, dan keadilan antardaerah di bidang pendidikan.
Dari kajian tersebut dikemukakan beberapa permasalahan penting meliputi pertama, lebih tingginya biaya pendidikan dibandingkan dengan sebelum desentralisasi, kedua, proses pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang kurang demokratis dan terbatasnya dana operasional untuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mengakibatkan terbatasnya ruang Halaman 14 dari
51
gerak bagi lembaga tersebut; dan ketiga, kemampuan pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota untuk membiayai program-program pendidikan secara menyeluruh masih terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut direkomendasikan bahwa dengan meningkatnya biaya pendidikan mengakibatkan penambahan beban biaya pendidikan khususnya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, untuk itu diupayakan agar mereka yang berasal dari keluarga miskin dapat dibebaskan biaya sekolahnya. Untuk membiayai program program pendidikan di wilayahnya, pemda dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha setempat. 2. Studi Pembiayaan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin dan Yang Termarjinalkan
Studi Kesiapan Institusi Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Pendidikan
Latar belakang dilakukannya studi ini adalah untuk mengetahui data dan informasi mengenai biaya pendidikan bagi murid serta pelaksanaan berbagai program pembiayaan pendidikan, khususnya JPS bidang pendidikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.utamanya bagi masyarakat miskin dan yang termarjinalkan. Berdasarkan hasil penelitian terungkap sejumlah temuan yang dikelompokkan menjadi tiga hal, yaitu. pertama, terkait denqan biava pendidikan vanq kuranq memadai. Ada dua temuan penting yang patut dikemukakan. (1)bagi keluargakeluarga yang berpendapatan rendah terasa sangat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga biaya pendidikan bagi anak-anak mereka cenderung dikorbankan; (2) mengingat keterbatasan alokasi dana beasiswa, maka tidak semua siswa dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh bantuan beasiswa. Kedua, terkait denoan tuiuan proqram beasiswa. Program beasiswa yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah drop-out tidak sepenuhnya mampu menahan mereka untuk tidak drop-ouf, karena orangtua murid tidak mampu masih harus mengeluarkan dana tambahan (di luar dana beasiswa) bagi kelangsungan sekolah anak-anak mereka mengingat relatif kecilnya beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Ketiga, terkait denqan kriteria persvaratan siswa penerima beasiswa dan sekolah penerima DBO. Pemanfaatan DBO tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan misalnya' pemanfaatan uang transportasi bagi guru padahal seharusnya digunakan untuk kegiatan yang langsung berkaiatan dengan proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu direkomendasikan (1) meningkatkan besaran beasiswa untuk menutup seluruh kebutuhan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin; (2) prioritas bantuan beasiswa harus diberikan kepada siswa yang membutuhkan berdasarkan kriteria yang ketat. 3
Studi Kesiapan Institusi Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Pendidikan
Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kecukupan, kesesuaian SDM di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesiapan institusi di daerah dalam pelaksanaan otonomi pendidikan. Dari hasil penelitian dapat disampaikan sejumlah temuan antara lain sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota menyatakan siap mendukung pelaksanaan otonomi pendidikan; perbedaan karakteristik dan luas wilayah dari data sampel menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan SDM baik kuantitas Halaman 15 dari
51
maupun kualitas; Kepala Sekolah. guru, pengawas, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sebagian besar menyatakan belum siap sepenuhnya dalam mendukung implementasi otonomi pendidikan. Rekomendasi studi meliputi pentingnya upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi pendidikan yang diikuti dengan penyusunan pemetaan secara menyeluruh sesuai dengan karakteristik provinsi dan kabupaten/kota tentang kesiapan institusi pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi pendidikan.
4.
Analisis Kebutuhan Guru Untuk Mengantisipasi Dampak Pensiun Guru yang Direkrut Selama Pelaksanaan Inpres SD dan Wajib Belajar 6 Tahun.
Latar belakang dilakukannya kajian ini adalah bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah ketersediaan guru yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Beberapa tahun terakhir permasalahan guru yang paling dominan adalah belum memadainya kualitas guru dan terjadinya kekurangan guru di beberapa lokasi karena menumpuknya guru di perkotaan. Permasalahan kekurangan guru akan muncul kembali dalam beberapa tahun ke depan yang disebabkan oleh terjadinya pensiun secara besar-besaran guru yang direkrut selama pelaksanaan Inpres SD dan Wajib Belajar 6 Tahun.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan sejumlah temuan antara lain (a) mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 akan terjadi pensiun massal PNS guru SD-Ml yang diangkat serentak selama Inpres SD dan Wajar Pendidikan Dasar Enam Tahun; (b) LPTK yang ada saat ini mampu menghasilkan tenaga guru SD-Ml sesuai kebutuhan; (c) hampir setengah jumlah guru SD-Ml yang ada berpendidikan setingkat Diploma ll; (d) jumlah guru SD-MI yang memasuki masa pensiun bervariasi antardaerah dan (e) respons pemerintah daerah dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan guru cukup bervariasi sesuai dengan kemampuan APBD dan kondisi masing-masing daerah. Rekomendasi berkaitan dengan temuan tersebut antara lain adalah mengingat permasalahan kekurangan guru menyangkut lintas departemen, maka penyediaan data, informasi, dan kebijakan merupakan tanggung jawab bersama lembaga terkait; kualifikasi pendidikan guru SD-Ml masih perlu ditingkatkan minimal setara dengan D-2 PGSD; ,sekolah dengan jumlah peserta didik terbatas dapat digabung dan dilakukan multi-grade teaching.
04.02. Ketua, ini dalam poin 3. yang pada baris ke empat, pelaksanaan dukungan tugas kenegaraan kepemerintahan dst, lalu ada pembiayaan tim pengkajian strategis pelaksanaan desentralisasi.
JnwaelN: Pertama-tama kami ingin mengklarrfikasi bahwa yang dimaksud dalam kesimpulan Komisi Xl DPR-Rl bukanlah Tim Pengkajian Strategis Pelaksanaan Desentralisasi, tetapi yang dimaksud adalah Tim Koordinasi Pelaksanaan Desentralisasi. Tim Koordinasi Pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari berbagai unsur kedeputian baik regional maupun sektoral untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kantor MenegPPN/Kepala Bappenas dalam menyusun berbagai perencanaan kebijakan Halaman 16 dari
51
dibidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, Tim tersebut berfungsi mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan perencanaan dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
05. Inya Bay, SE., MM 05.01. Pertama-tama, saya menyoroti ada beberapa hal tentang rincian anggaran Bappenas tahun anggaran 2005 dengan rekapitulasi program kementerian negara tahun 2006 ini selisihnya hanya 20 miliyar, dimana ditahun 2005, ini ada satu satker dan 24 kegiatan yang terfokus untuk dilaksanakan dengan rincian tahun 2006 ada 2 program yang perlu kita perhatikan bersama yaitu program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan program sarana dan prasarana aparatur ini sangat penting karena untuk program 4 yang program peningkatan sarana prasarana itu mendapat alokasi 1 1 , 13 juta untuk aparatur negara atau 13 miliyar rni ada tiga program yang perlu diperhatikan untuk bisa karena saya melihat bahwa kalau 13 miliyar ini kalau bisa yang mendapatkan dana pendamping, atau bagaimana kita bisa mendapatkan di dalam APBN-P sehingga bisa ditambahkan 2 miliar, sepertinya pemilihan operasional jaringan sistem informasi sangat penting pak, dengan penyembuhan dan penyebaran informasi karena lndonesia yang sangat luas. kemudian perencanaan nasional yang memberikan penyebaran informasi ini kan harus sampai ke daerah-daerah atau pelosok atau kabupaten-kabupaten yang tidak bisa dijangkau sehingga dengan adanya penambahan program peningkatan sarana dan prasarana khususnya yang di dalam tabel yang diusulkan 13 miliyaritu saya kira perlu ada peningkatan karena saya merasa sendiri bahwa teman-teman yang di Bappeda yang di daerah itu sangat kurang informasi, atau ini memang informasi atau teknologi yang kita gunakan di Republik ini masih kurang atau bagaimana, sehingga hal-hal yang mereka ketahui sangat terlambat. JawaeaH:
Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas dukungannya dalam pengembangan sarana dan content jaringan sistem informasi Bappenas sehingga dapat menjangkau dan diakses sampai ke daerah-daerah. Memang dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data/informasi dalam mendukung tugas dan kegiatan hariannya. permintaan akan data/informasi terkait dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah semakin deras. Untuk itu Bappenas secara periodik telah menerbitkan dan mendistribusikan beberapa majalah, jurnal. dan dokumen yang memuat a.l. RPJM, RpJp, RKp, Repenas, Repeta, kebijakan, dan kajian-kajian. Selain dalam printing version, Bappenas juga telah menyiapkan softcopy version yang siap diakses dan didownload kapan aja dan dari mana saja melalui portal www.bappenas.qo.id. Kemudian untuk mendorong agar semua unit perencana pembangunan daerah Halaman 17 dari
51
juga menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunannya dengan format standard dan dapat diakses oleh perencana lain, telah disiapkan perangkat sistem informasi, beserta buku panduannya. Rencananya di TA 2005 ini akan dilakukan sosialisasi dan percontohan di beberapa kabupaten/kota. Mudahmudahan, dengan dukungan dari bapak/ibu anggota DPR, di TA 2006 nanti kami dapat lebih mengembangkan sarana jaringan sistem informasi beserta content data dan informasi yang diperlukan oleh para perencana baik di pusat maupun di daerah.
05.02. Kedua, saya mendukung apa yang disampaikan oleh pak Karjo bahwa pembangunan, contohnya untuk mendapatkan hasil bagi negara, bahwa ada 1 pabrik gas terbesar yang ada di Papua, khususnya LNG, menurut inforrnasi yang secara teknologi 1 pabrik gas itu bisa membangun pabrik pupuk, sekarang kita lihat pupuk yang ada di Indonesia ini, kan ada satu surat keputusan menteri yang disahkan untuk pupuk Kaltim itu difungsikan kepada 15 propinsi dan ratusan kabupaten sekitar. Untuk kedepan karena gas ini terbesar di dunia pemerintah harus berpikir bagaimana kita di wilayah barat di wilayah tengah, yang baru dimekarkan ini kalau hasil gasnya kecil, yang sudah ada pabrik gas mungkin bisa untuk menutupi ke sana itu, pemerintah dalam hal ini bisa mensiasati atau berpikir ketika gas itu menjadi tahun 2006 atau 2015 nanti. Ini perlu kita pikirkan pak, karena satu pabrik gas itu bisa mengasilkan 11 pabrik pupuk, bayangkan itu hasil yang luar biasa, dan di sini siapa yang memutuskan apakah pemerintah, apakah DPR atau bersama-sama, karena saya berfikir kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan khususnya masyarakat Papua. Milyaran dolar ini yang penting kita perhatikan itu bagaimana membangun bangsa secara baik ke depan sehingga 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang bangsa kita memprogram, jika kita tidak memprogram ini secara baik maka propinsi-propinsi akan memilh merdeka seperti kita bahas minggu lalu. Perlu kita canangkan satu program yang betul-betul, tetapi yang untuk Bappenas ini kenapa saya meminta meningkatkan anggarannya khususnya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara dan program penatalaksanaan ini penting,
karena program
ini sangat bisa membantu untuk informasi dan
lain
sebagainya. Terima kasih.
JawaelH: Hasil gas bumi di daerah Papua diperkirakan memang cukup besar sehingga dapat digunakan untuk membangun kilang LNG yang dimanfaatkan untuk melaksanakan ekspor gas tersebut. Pemanfaatan gas alam tersebut di dalam negeri pada saat ini memang belum dimungkinkan karena lokasi cadangan gas tersebut terlalu jauh dari tempat konsumen di Indonesia (sebagian besar konsumen di Pulau Jawa). Seandainya tetap dipaksakan untuk membangun prasarana transportasi pipa ke daerah konsumen di Jawa-lndonesia maka Pemerintah tidak mampu untuk menyediakan biaya pembangunan prasarana tersebut dan juga kapasitas pemanfaatannya saat ini masih sangat rendah sehingga tidak ekonomis. Keputusan untuk ekspor tersebut merupakan hasil yang paling optimal pada saat Halaman 18 dari
51
sekarang. Koreksi kebijakan karena perubahan keadaan/situasi yang dominan akan selalu menjadi alternatif yang harus diambil. Sehingga diperlukan berbagai kajian dari berbagai sudut pandang termasuk perencanaan secara nasional.
06. Hj. Anna Mu'awanah, SE 06.01. Perlama bidang SDA dan Lingkungan Hidup di sini ada penyusunan kajian strategis pertumbuhan pertanian dan diverifikasi pangan. Kalau melihat kinerja tahun 2005 ini sudah memasuki semester kedua, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Deputi ini dengan mungkin di saat rapat pertama oleh Bappenas sektor pertanian sudah mendapat perhatian khusus, bahkan departemen sudah memberi masukan-masukan untuk adanya suatu kembali kita ke back nature. sampai presiden mencanangkan revitalisasi pertanian. Pertanyaan saya fokus langkah apa yang dilakukan oleh Bappenas terutama oleh satu deputi ini, beberapa kali saya memberi masukan, hanya dua substansi, pertama yaitu pra panen dan pascapanen. Pra panen adalah irigasi, pupuk, dan mungkin juga bibit, kedua pasca panen itu harga. Saya tidak bicara harga mahal, harga yang petani harus mengambil keuntungan berikut bagaimana mengatasi di saat musim panen itu hujan yang lebat, apakah ada suatu planning bagaimana sistem penyimpanannya ini yang pertama. Kedua, di buku ini pula tidak dicantumkan sektor peternakan sampai saya gak tahu ini pola pikir apa ini. Jadi saya minta ini dikasih kajian bidang peternakan, sejauh mana dilakukan oleh Bappenas dimana Bappenas bisa berkoordinasi dengan menteri terkait, tetapi di sini masih termasuk salah satu sumber daya alam yang mencakup laut, tumbuhan, dan hewan. JeweeeH: Berdasarkan diskusi, koordinasi dengan instansi terkait, evaluasi data-data sektor
pertanian serta penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan oleh
Bappenas, arah pembangunan pertanian secara pokok adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangan usaha pertanian dalam kerangka agribisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Dua arah pokok ini dituangkan dalam RPJM dan secara lebih rinci dituangkan dalam prioritas Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan dalam RKP 2006. Dalam rangka ketahanan pangan yang mengarah ke swasembada pangan dilaksanakan langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penyediaan pangan sebesar-besarnya dari dalam negeri untuk kemandirian pangan (tidak tergantung pada pasar dunia) dan melakukan langkahlangkah untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga agar setiap rumah tangga dapat tercukupi kebutuhan pangannya baik dalam jumlah, mutu, aman, dan harga yang terjangkau. Pengembangan agribisnis lebih diarahkan pada upaya untuk membangun diversifikasi usaha bagi petani dan peningkatan nilai tambah produksi petani agar pendapatan mereka semakin meningkat (daya beli petani) dan produk mereka dapat bersaing di pasar. Peningkatan pendapatan ini sangat perlu untuk meningkatkan kecukupan pangan di tingkat rumah tangga dan peningkatan kesejahteraan mereka. Halaman 19 dari
51
Peningkatan kesejahteraan petani, terutama berkaitan dengan pengembangan agribisnis banyak terkait dengan pengembangan ekonomi perdesaan karena pendapatan rumah tangga petani tidak hanya diperoleh dari kegiatan pertanian, namun mereka juga memperoleh pendapatan dari kegiatan perdagangan dan pengolahan hasil pertanian yang sangat terkait dengan pembangunan perdesaan secara keseluruhan. Selain itu. pembangunan pertanian tidak dapat dilepaskan dari pembangunan perdesaan secara keseluruhan terutama dikaitkan dengan penyediaan insfrastruktur perdesaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan diversifikasi usaha di perdesaan. Untuk itu, dalam RKP
2006, revitalisasi pertanian dan perdesaan dijadikan salah satu
prioritas
pembangunan.
Kajian untuk Penyusunan Strategi Pertumbuhan Pertanian dan Diversifikasi Pangan, merupakan salah satu kajian yang dilakukan Bappenas sebagai salah satu langkah untuk menjabarkan lebih lanjut strategi yang perlu dilakukan untuk memberikan masukan. (i) dalam penyusunan perencanaan; (ii) memberi masukan kepada departemen teknis terkait dalam penyusunan kebijakan operasional mereka; (iii) melakukan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan agar lebih efisien dan efektif. Secara spesifik kajian Penyusunan Strategi Pertumbuhan Pertanian dan Diversifikasi Pangan ditujukan untuk: (1) Mengidentifikasi dan menyusun langkah-langkah untuk mengembangkan sub sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi di sektor pertanian, (2) Menyusun strategi dalam meningkatkan diversifikasi pangan. Berdasarkan data statistik, pertumbuhan tinggi di sektor pertanian terjadi di sub sektor perkebunan dan peternakan. Sub sektor perkebunan memiliki pertumbuhan sebesar 6-7 persen dan peternakan sebesar 5 persen per tahun, lebih tinggi dari petumbuhan sektor pertanian yang rata-rata sebesar 3.9 persen per tahun. Dengan demikian, apabila pendapatan petani akan dilakukan, maka peningkatan dan pengembangan sub sektor perkebunan dan peternakan perlu dilakukan.
Dalam kajian ini sedang drsusun strategi yang perlu dilaksanakan. Sebagaimana diketahui sub sektor perkebunan adalah penyumbang ekspor terbesar dari sektor pertanian. Pada umumnya dilakukan oleh perkebunan besar dengan perkebunan rakyat yang menjadi mitra-usaha/plasmanya. ldentifikasi sementara adalah faktor penghambat kesejahteraan petani terutama pekebun rakyat adalah kualitas produk yang masih rendah, hasil olahan masih tingkat sederhana (nilai tambah rendah) dan posisi tawar mereka terhadap perkebunan besar yang menjadi inti/induk masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan dan pendamping untuk peningkatan mutu, rendahnya infrastruktur baik pengolahan maupun jalan dalam perkebunan rakyat yang mempersulit pengangkutan hasil, lembaga pekebun sebagai wadah untuk mencapai skala usaha yang menguntungkan dan skala/posisi tawar yang masih rendah serta permodalan baik untuk peremajaan kebun, pemeliharaan tanaman, pengolahan maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, masalah bibit mutu rendah dan bibit palsu juga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi petani. Kegiatan lanjutan yang sedang dilaksanakan adalah menyusun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas. Sementara itu. sub sektor peternakan yang masih tinggi pertumbuhannya sangat potensial untuk peningkatan pendapatan petani, terutama apabila peternakan dijadikan tumpang sari dengan usaha lainnya karena manfaat ganda (paling tidak Halaman 20 dari 51
untuk diversifikasi pendapatan dan pupuk organik). Peningkatan produksi peternakan sekaligus akan dapat meningkatkan penyediaan protein hewani dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Sebagaimana diketahui, ketersediaan bahan pangan dari sisi karbohidarat (beras dll) secara rata-rata sudah mencapai sekitar 3.100 kkal/kapita/hari, sementara tingkat yang dibutuhkan hanya 2.100 kkal/kapita/per hari. Ketersediaan protein masih sebesar 54 gram/kapita/hari dari sekitar 1 10 gram/kapitalhari yang dibutuhkan. Sehingga pengembangan peternakan akan mendukung penyediaan pangan bergizi dan sekaligus peningkatan pendapatan petani. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan Anggota Dewan, bahwa pembangunan sub sektor peternakan memegang peranan penting dan dicantumkan dalam pertanian, karena dalam definisi sektor pertanian termasuk pula sub sektor tanaman bahan makanan (pangan), hortikultura, perkebunan dan peternakan, juga perikanan dan kehutanan. Berkaitan dengan masalah masalah infrastruktur hulu yaitu bibit, irigasi dan pupuk serta pascapanen yang meliputi pengolahan hasil, dapat disampaikan produksi dan pengawasan bibit bermutu (untuk menghindari banyaknya bibit palsu) dilakukan dengan meningkatkan produksi bibit bermutu dengan memperkuat balai bibit dan sertifikasi bibit serta pengawasan. Untuk masalah irigasi yang terpenting bagi petani adalah air sampai ke lahan usaha tani mereka, sehingga peningkatan fungsi jaringan irigasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemfungsian jaringan irigasi prioritas untuk dilakukan. Selama ini untuk memperbaiki proses pascapanen, juga sudah diberikan bantuan peralatan pascapanen kepada kelompok tani. Masih perlu dilakukan penyuluhan dan pendampingan juga untuk lebih meningkatkan kemampuan pascapanen mereka agar mutu meningkat dan kehilangan (/osses) dapat dikurangi. Penurunan /osses pascapanen untuk gabah sebesar 0,5 persen per tahun saja sudah akan dapat menghemat produksi sebesar 160 ribu ton per tahun. Peningkatan kualitas gabah ini selain akan menjaga harga yang diterima petani semakin menguntungkan, juga akan menambah daya simpan padi, terutama sekarang ini sedang digalakkan upaya pengembangan lumbung pangan masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat mengatasi kebutuhan pangan pada masa paceklik.
Berkaitan dengan diversifikasi pangan, perlu disusun langkah-langkah untuk mengembangkan bahan pangan nonberas dalam bentuk olahan yang dapat diusahakan masyarakat, untuk meningkatkan keragaman pangan di suatu wilayah sesuai dengan pangan lokal dan kebiasaan makan setempat. Hal ini penting terutama untuk daerah-daerah yang defisit beras, seperti NTT misalnya, dan masyarakatnya mempunyai bahan pangan pokok nonberas (Papua, Maluku dll). Dengan demikian, setiap wilayah akan memiliki sistem ketahanan pangan di wilayahnya untuk menjamin ketahanan pangan sampai di tingkat rumah tangga. Dengan pendidikan gizi dan sistem monitoring yang baik, maka sistem ketahanan pangan seperti ini akan dapat mencegah munculnya busung lapar.
Hasil kajian Bappenas, tidak langsung diterapkan di masyarakat mengingat wewenang Bappenas tidak langsung pada pelaksanaan tingkat teknis operasional. Hasil kajian biasanya digunakan untuk masukan kepada Presiden, bahan penyusunan RPJP, RPJM, dan RKP, serta dasar untuk memberi masukan ke instansi terkait baik pada waktu Bappenas melakukan koordinasi program atau kegiatan lain sewaktu Bappenas diikutsertakan di dalam penyusunan konsep operasional yang dilakukan oleh instansi terkait. Halaman 2'l darr 51
06.02. Berikutnya di bidang perikanan saya ingat ketika dulu ada kementerian di bidang kelautan di masa eranya presiden Gus Dur, jadinya harus lestari, sejauh mana Bappenas sudah lakukan kajian-kajian, manfaatnya, input output-nya di bidang perikanan mungkin ini khususnya dari hewani nabati protein tadi. JawaeeN:
Bidang kelautan dan perikanan mendapat perhatian yang setara dengan bidangbidang lain sejak dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (awalnya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan) pada waktu Bapak Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden. Sebenarnya cakupan bidang kelautan sangat luas, yaitu terdiri atas sektor-sektor ekonomi penting seperti perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi. perhubungan laut, industri maritim, bangunan laut, dan jasa-jasa lainnya. Sektor ekonomi tersebut tersebar dan menjadi tanggung jawab beberapa departemen. namun untuk sektor perikanan dan beberapa aspek lain seperti pesisir dan pulau-pulau kecil, serta barang-barang muatan kapal tenggelam di laut menjadi tanggung jawab Departemen Kelautan dan Perikanan. Mengingat sektor ekonomi merupakan aset bangsa yang besar, untuk itu
pengelolaannya harus dilakukan secara terencana, optimal
dan
lestari
sebagaimana dikemukakan oleh lbu Ana.
Dengan adanya perhatian terhadap bidang kelautan dan perikanan, kontribusi bidang ini juga menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat. Berdasarkan perhitungan yang ada, kontribusi bidang kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 1998 sebesar Rp. 138,49 triliun atau sekitar 20,06 persen dari PDB nasional. Kontribusi ini meningkat pada tahun 2000 mencapai Rp. 263,07 triliun atau 20,52 persen dari PDB nasional, dan meningkat fagi pada tahun 2003 menjadi Rp.424J3 triliun atau 23,85 persen dari PDB nasional. Kontribusi terbesar berasal dari pertambangan migas dan pengilangan minyak bumi, kemudian disusul oleh kegiatan perikanan dan pariwisata bahari. Apabila hanya kegiatan perikanan saja yang diperhitungkan, maka sumbangannya terhadap PDB nasional pada tahun 2000 sebesar 2,29 persen dan naik mencapai 2,75 persen pada tahun 2003. Dilihat dari kontribusinya, sektor perikanan menunjukkan peran yang semakin penting dalam mendukung perekonomian nasional.
Di sisi lain, peran produk perikanan sebagai sumber protein hewani memberikan kontribusi sekitar 60-65 persen dari kebutuhan protein hewani (di samping hasil ternak) bagi masyarakat, yang selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia tercatat sebesar 23,18 kg/kapita pada tahun 2004. Melihat clemancl masyarakat terhadap ikan yang semakin meningkat, maka tingkat konsumsi ikan masyarakat akan terus meningkat pula sehingga diharapkan pada tahun 2009 dapat mencapai rata-rata tingkat konsumsi ikan dunia, yaitu sebesar 27 kglkapita/tahun. Kebijakan pembangunan perikanan dalam lima tahun kedepan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan untuk mendukung pembangunan ekonomi, keselahteraan nelayan/pembudidaya ikan, dan pemenuhan konsumsi protein hewani bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Untuk itu dilakukan langkah-langkah melalui: (1) penataan dan Halaman 22 dari 51
perbaikan lingkungan perikanan budidaya; (2) penataan kembali industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; (3) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, terutama di wilayah ZEEI dan laut dalam; (4) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pascapanen/tangkap; (5) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya perikanan; (6) penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha; dan (7) peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penyuluh, dan pendamping perikanan. serta sistem pendukung lainnya.
Seiring dengan meningkatnya kontribusi bidang kelautan dan perikanan, banyak permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya. Untuk itu Bappenas telah melakukan kajian yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan yang merupakan isu penting untuk diselesaikan. Pada tahun 2003 telah dilakukan Kajian Perencanaan Sistem Pengendalian Sumber Daya Kelautan. Kajian ini dilakukan untuk merespon rancunya sistem pengendalian sumber daya kelautan di lndonesia, karena banyaknya kepentingan (antarsektor, pusatdaerah) yang masing-masing mempunyai cara pandang yang berbeda. Untuk itu diperlukan adanya sistem pengendalian sumber daya kelautan yang menyeluruh dan efektif, sehingga akan memperjelas wewenang dari setiap instansi dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di laut (siapa berbuat apa). Mengingat Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang selama ini ada tidak dapat berfungsi secara efektif, maka kajian inijuga sekaligus untuk memberikan rekomendasi agar segera merevitalisasi Bakorkamla yang ada (dalam jangka pendek). Di samping itu hasil kajian ini juga merekomendasikan perlunya dibuat sistem pengendalian "Satu Komando Satu Organisasi", atau di negara-negara lain biasa disebut Sistem Coasf Guard untuk dapat melindungi dan meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan yang sangat luas.
Selain itu, Bappenas pada tahun 2OO4 juga telah melakukan kajian untuf Penyusunan Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar dan masukan dalam penyusunan perencanaan (RPJM dan RKP), serta sebagai langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan yang akan dilakukan oleh departemen/instansi teknis yang menangani bidang kelautan dan perikanan. Kajian ini dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan kelestarian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara spesifik, kajian ini ditujukan pula untuk mengetahui sektor-sektor mana di bidang kelautan yang mempunyai prospek untuk dikembangkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, sektor pariwisata bahari menunjukkan tren permintaan yang meningkat, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 0,7 juta orang. Berdasarkan perhitungan dengan tabel lnput-Outpuf, nilai koefisien ICOR dari kegiatan pariwisata bahari sebesar 2,92. Artinya bahwa pariwisata bahari merupakan sektor yang cukup efisien dan mempunyai resiko kecil untuk penanaman investasi. Oleh karena itu perlu strategi untuk meningkatkan investasi dengan pembangunan prasarana dan sarana pariwisata bahari untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisatawan, disertai pula dengan pengembangan wilayah-wilayah berpotensi untuk wisata bahari. Di samping pariwisata bahari, sub sektor perikanan tangkap yang juga mempunyai potensi untuk dikembangkan perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kaidah keberlanjutan, karena meningkatnya jumlah armada penangkapan Halaman 23 dari 51
akan memberikan dampak terhadap rata-rata hasil tangkapan yang akan semakin menurun. Hal lain mengindikasikan perlunya optimalisasi upaya penangkapan, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catchltAC) dan pada saat yang sama akan meningkatkan hasil tangkapan. Dilihat dari indeks ICOR sub sektor perikanan tangkap mempunyai nilai 3,31, yang berarti bahwa sub sektor ini mempunyai peluang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan. Sementara untuk sub sektor perikanan budidaya dengan hasil analisis pemodelan menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya akan mengalami peningkatan dalam periode 2005-2009. Selama periode tersebut rata-rata peningkatan produksi mencapai 8,4 persen per tahun, Kontribusi perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan diproyeksikan juga terus meningkat, dan diperkirakan mencapai lebih dari 20,5 persen.
Berkaitan dengan keterpaduan pengelolaan ekosistem darat dan laut, pada tahun 2004 Bappenas juga telah melakukan kajian untuk Penyusunan Model Pengelolaan Ekosistem Darat, Pesisir, dan Laut. Kajian ini dimaksudkan untuk meminimalisasi konflik kewenangan pengelolaan, karena ketiga ekosistem tersebut (hulu-tengahhilir) mempunyai keterkaitan yang erat. Kegiatan di darat (dari DAS, permukiman, industri, pertanian) mempunyai pengaruh (kerusakan) yang besar terhadap kondisi pesisir dan laut yang merupakan muara terakhir limbah dari daratan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyusun suatu model pengelolaan ekosistem terpadu yang mengintegrasikan pendekatan kelestarian dan manfaat sosial ekonomi pada daerah yang memiliki tiga ekosistem (darat-pesisir-laut) yang saling berkait tersebut. Kajian ini secara seksama melihat: (1) adanya indikasi bahwa kerusakan lingkungan suatu ekosistem dapat terjadi secara beruntun akibat kegagalan pengelolaan suatu ekosistem yang berdekatan atau terkait, seperti dampak pengelolaan DAS terhadap ekosistem pesisir, yang pengelolaannya dilakukan secara parsial; (2) dengan pengelolaan ekosistem darat, pesisir dan laut secara terpadu dapat diketahui hubungan ekologis dan sosial ekonomi, yang dalam jangka panjang dapat melindungi ekosistem tersebut secara keseluruhan; (3) model pengelolaan bersama atau kemitraan (co-managemenf) antar-sf akeholder terkait merupakan pendekatan yang dapat mendorong pelibatan masyarakat (lokal), dan (4) diperlukan penataan kelembagaan yang ada dan perlunya lembaga yang secara khusus menangani koordinasi pengelolaan ketiga ekosistem tersebut, dengan melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan ekosistem.
Selanjutnya, Bappenas dalam tahun 2005 ini sedang melakukan Kajian Valuasi Ekonomi Sumber Daya Perikanan Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Pembangunan Perikanan yang dimaksudkan untuk mendapat gambaran nilai ekonomi total su.mber daya perikanan dengan memperhitungkan nilai penggunaan langsung (direct use) dan nilai penggunaan tidak langsung (indirect use). Tujuan dari kajian ini adalah menyusun suatu konsep model valuasi ekonomi sumber daya perikanan dengan menginternalisasikan aspek ekonomi dan lingkungan ke dalam model tersebut. Diharapkan hasil kajian ini dapat digunakan sebagai alat analisis dalam penyusunan kebijakan pembangunan perikanan. selanjutnya, dampak yang diharapkan dari kajian ini adalah meningkatnya kesadaran pelaku pembangunan akan arti nilai ekonomi riil sumber daya perikanan sehingga mendorong mereka untuk mengelola sumber daya perikanan secara lestari.
Halaman 24 dari 51
07. Nursanita Nasution 07.01. Ada berapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama saya ingin mempertegas saja apa yang tadi sudah ditanya oleh bapak Marwoto, itu dalam realisasi anggaran sampai April 2005 yang disampaikan data itu mengenai program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan itu belum terealisasi, mohon penjelasannya Pak.
Jawleln: Seperti yang juga dipertanyakan anggota Dewan lainnya, terkait dengan belum terealisasinya kegiatan pada Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, hal ini disebabkan adanya keterlambatan dalam proses penerbitan dokumen anggaran dan keterlambatan proses pencairannya. Khususnya realisasi kegiatan pada Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksrnaan yang masih nihil. Selain disebabkan hal tersebut di atas, juga disebabkan masih lemahnya penguasaan atas ketentuan atau sistem yang baru saat ini oleh para pengelola anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas, sehingga masih terjadi kesalahan dan perbaikan dalam pengisian formulir-formulir yang ada. Tahun anggaran 2005 ini merupakan tahun pembelajaran, dan diharapkan memasuki tahun anggaran mendatang, pelaksanaan anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas akan berjalan lancar.
07.02. Yang kedua terkait dengan salah satunya mengenai monitoring pelaksanaan program kompensasi BBM. Kalau tidak salah itu disampaikan juga ada satu usaha agar terjadi integrasi di setiap sektor, jadi kompensasi ini terintegrasi dengan baik di setiap sektor dan tidak tumpang tindih dan duplikasi dan lain sebagainya. Ini menarik pak, yang dicanangkan dana
untuk itu karena salah satu problem
di
negara
ini adalah
masalah koordinasi itu. Saya ingin menanyakan misalnya, mohon maaf, karena saya tidak bisa membuka semua apa yang diterima tadi, apakah di Bappenas ada program untuk membuat sinkronisasi dalam database di negeri kita, karena terus terang ini kelemahan yang ada.
JawaenN:
Bappenas sudah memiliki jaringan kerja (networking) yang luas dengan seluruh instansi pemerintah sehingga mempunyai kemudahan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi antarsektor pada sistem pemerintahan Indonesia. Terjadinya beberapa perbedaan konsep pelaksanaan pada masing-masing sektor untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM dapat lebih mudah dikomunikasikan dan didiskusikan lintas sektor ataupun regional di antara unit kerja yang ada di Bappenas. Semua kegiatan tersebut memang harus berdasarkan basis data yang tepat dan akurat, baik untuk penggunaan perencanaan, maupun dalam tahap implementasi kegiatan dilapangan nantinya. Bappenas sangat menyadari tentang masih lemahnya ketersediaan basis data yang tersedia saat ini, dan penyediaan basis data ini menjadi salah satu persoalan yang rumit untuk diatasi. Namun demikian, dengan keterbatasan data yang tersedia tersebut diusahakan untuk membuat sinkronisasi yang paling optimal. Selanjutnya perlu dikerjakan suatu kegiatan penyempurnaan basis data (database) yang akan dipakai sebagai Halaman 25 dart 51
dasar perencanaan dan pelaksanaan program kompensasi bagi masyarakat miskin tersebut pada masa mendatang.
Saat ini data SUSENAS hanya dapat mengidentifikasi masyarakat miskin sampai tingkat kabupaten, Dengan demikian, data SUSENAS belum mampu mendeteksi siapa saja dan ada dimana penduduk miskin tersebut. Sebagai kelengkapan data BPS tersebut, maka penentuan kelompok sasaran dalam penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi BBM (PKPS-BBM) menggunakan data keluarga pra sejahtera yang dikumpulkan oleh BKKBN. Sebagai langkah penyempurnaan untuk mendukung proses perencanaan terutama untuk keperluan penentuan sasaran serta monitoring dan evaluasi programprogram penanggulangan kemiskinan, Bappenas telah berkoordinasi dengan BpS untuk membangun sistem database penanggulangan kemiskinan. Sebagailangkah awal, saat ini BPS sedang menyiapkan pendataan penduduk miskin -sampai ke tingkat individual. Dengan pendataan tersebut diharapkan penentuan sasaran untuk program penanggulangan kemiskinan seperti program PKPS-BBM akan dapat lebih terpantau dan tepat sasaran sampai ke tingkat individual. Dengan adanya sistem database nasional dalam penanggulangan kemiskinan, miXa diharapkan tumpang tindih antarprogram tersebut tidak akan terjadi, bagi seluruh pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan akan memiliki sasaran yang sama.
Untuk menggunakan sistem seperti single identification number dalam rangka penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan mungkin akan sedikit sulit dilakukan dalam konteks orang miskin karena karakteristik kemiskinan di Indonesia sangat dinamis. Jika ingin membangun sistem seperti ini akan memerlukan waktu dan sumber daya, terutama penataan administrasi kependudukan sebagai dasar dari srng/e identification number. Sejak tahun 2003 Ditjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri telah melakukan uji coba pengembangan "Nomor Induk Kependudukan" (NlK), dan telah mencakup 11 kabupaten/kota. Setiap penduduk nantinya diharapkan akan memiliki NlK. Selain itu, kegunaan dari NIK dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, misalnya yang terkait dengan pajak, perbankan, dll. saat ini, Ditjen Pajak juga telah memanfaatkan penggunaan NIK (yang disebut juga dengan sng/e identification numbbr). Selanjutnya, dengan dikembangkannya NIK diharapkan dapat mendukung penyusunan Sistem Informasi dan ROmlnistrasi Kependudukan (SIAK). Komitmen pemerintah tentang hal ini telah dijabarkan ke dalam salah satu program pembangunan dalam RPJMN 2004-2009, yaitu program Penataan Administrasi Kependudukan. Diharapkan pada akhir tahun-ZOO3, seluruh kabupaten/kota telah mengembangkan NlK, sebagai salah satu pendukung pemilu 2009
Kajian Bappenas untuk mengevaluasi kebijakan penataan kependudukan akan dilakukan pada tahun 2006.
administrasi
07.03. Kemudian pertanyaan saya ketiga. saya juga ingin menyoroti kajian-kajian yang dibuat oleh Bappenas. Mungkin saya tanya yang lebih global, bagaimana dan apa ketentuan dari isu-isu itu karena menurut saya ada beberapa hal yang cukup urgent yang harusnya ada, misalnya sekarang nar.n
*
ZoOaii
si
kita tahu bahwa dalam proses demokratisasi yang sangat cepat di Indonesia dengan Pilkada di beberapa daerah, tentunya perlu ada harmonisasi antara RPJM itu dengan program-program yang akan dilakukan oleh kepala-kepala daerah. JewaenN:
Untuk memfasilitasi agar proses harmonisasi antara program-program RPJM dengan rencana kegiatan kepala daerah dapat berjalan, Bappenas, melalui beberapa kegiatan dan kajian, telah menyiapkan berbagai perangkat dan media komunikasi yang menurut hemat kami cukup efektif untuk sharing datalinformasi dan untuk interaksi antara perencana daerah dan bappenas. Mudah-mudahan dengan fasilitas dan mekanisme koordinasi yang berjalan dari waktu ke waktu dapat menyelaraskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
07.04. Masih terkait dengan kajian, seharusnya menurut saya, Bappenas juga melakukan kajian apakah sudah efektif system atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Tetapi saya tidak melihat itu, sebagai suatu badan yang bersifat nasional itu harusnya ada di dalam Bappenas, jangan LSM luar yang mengevaluasi kerja Presiden atau pemerintahan ini tidak efektif dan seterusnya. Kenapa itu tidak ada di dalam kajian. Saya kira ini menjadi sangat penting, misalnya apakah kementerian itu sudah efektif atau belum, karena ini cukup memprihatinkan. Sampai saat ini perubahanperubahan sistem kementerian yang ada, misalnya ada kementerian yang sama sekali belum jalan karena belum ada budgef-nya.
JawaelN: Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappenas juga diberi tugas melakukan evaluasi atas program-program pembangunan. Dengan ditetapkannya Undangundang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, saat ini Bappenas bersama-sama dengan lembaga pemerintah lainnya sedang menyusun peraturan yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Evaluasi ini nantinya akan dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif atas program-program pembangunan nasional. Sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan evaluasi tersebut, saat ini di masingmasing unit kerja di Bappenas sesuai dengan bidang akan melakukan evaluasi program-program pembangunan. Diharapkan hasil evaluasi yang dilaksanakan tersebut dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan program pembangunan.
07.05. Terakhir, saya bolak-balik lihat ini, kenapa tidak ada yang misalnya yang terkait, yang urgenf saat ini, yaitu masalah migas, padahal tahun ini tidak beres, bagaimana mengatur minyak bumi di Indonesia sehingga kita jadi net-irnporlir.
Halaman 27 dari 51
JawneaN: Sebagaimana diketahui produksi minyak Indonesia pada tahun 1990-an mencapai sekitar 1,7 luta bph (barrel per hari). Saat ini produksi minyak lndonesia turun menjadi 1,12 juta bph, sedangkan kebutuhan minyak dalam negeri sekitar 1,2 juta bph Defisit yang terjadi (0,08 juta bph) menyebabkan Indonesia menjadi nef impoftir minyak. Defisit ini dapat ditanggulangi dengan mempercepat pelaksanaan kontrak eksploitasi ladang-ladang minyak termasuk percepatan eksploitasi ladangladang minyak Blok Cepu. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah pemeliharaan sumur-sumur tua agar tingkat produksinya dapat terjaga bahkan bertambah jika memungkinkan. Selain itu untuk meningkatkan cadangan perlu dilakukan peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan baru.
07.06. Satu hal lagi yang memprihatinkan, Indonesia terkenal dengan rendahnya human development index-nya, kualitas manusia Indonesia yang rendah dan salah satunya yang sangat-sangat dominan saya kira yang terkait dengan perempuan karena untuk mendapatkan generasi yang baik ke depan, menghindari terjadinya busung lapar dan seterusnya, harusnya kualitas dan pendidikan dari kaum perempuan, khususnya kaum ibu itu menjadi penting. Kenapa sih tidak ada kajian yang terkait dengan masalah keluarga atau anak atau peran perempuan?
JaweenN:
Untuk mengukur pencapaian dari dimensi dan indikator yang sama dengan HDl, namun dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki, digunakan angka GDI (Gender-related Development tndex). GDI adalah HDI yang disesuaikan oleh adanya kesenjangan gender, sehingga selisih yang semakin kecil antara HDI dan GDI menyatakan semakin kecilnya kesenjangan gender. Berdasarkan Human Development Reporr 2004, angka HDI 65,g dan angka GDI 59,2. Hal ini berarti keberhasilan pembangunan SDM secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender. Ukuran lain adalah GEM (Gender Empowerment Measurement), yang menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor nonpertanian), politik (perempuan di parlemen), dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer). Angka GEM Indonesia pada tahun 2002 adalah 54,6 yaitu peringkat ke33 dari 71 negara yang diukur. Kajian tentang perempuan telah dilakukan oleh Bappenas (bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait), yaitu dalam bentuk analisis gender. Analisis gender telah dilakukan sejak tahun 2000 di 9 (sembilan) sektor pembangunan, yaitu pendidikan, ketenagakerjaan, hukum, pertanian. koperasi dan UKM, kesejahteraan sosial, keluarga berencana, kesehatan, dan lingkungan hidup. Tujuan dari analisis gender adalah untuk mengetahui isu-isu gender yang ada di masing-masing sektor tersebut. Hasil analisis gender selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan atau penyempurnaan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan g sektor tersebut. Pemanfaatan hasil Halaman 28 dari 51
analisis tidak hanya oleh Bappenas, tetapi juga oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Hasil analisis gender telah digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan: Propenas 2000-2004; Repeta 2001 hingga Repeta 2004. RKP 2005 dan 2006; serta RPJMN 2004-2009. Dalam seluruh dokumen perencanaan tersebut juga telah memasukkan programprogram pembangunan yang responsif gender dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perempuan.
08. Drs. Saidi Butar Butar 08.01. Pada kesempatan ini kami kebetulan membaca majalah Gatra pada tanggal 23 Juni 2005, dan kebetulan kami bersambung berbicara dengan Pak Teten (Teten Masduki, koordinator ICW) yaitu tanggal 23 Juni. Di dalam beritanya ini perlu kita koreksi. Dikatakan bahwa lembaga pemantau korupsi internal ICW mengatakan, bahwa terjadi banyak penggelembungan (mark-up) proyek pada b/ue pnnf Rekonstruksi Aceh yang dibuat oleh Bappenas. Maksudnya di sini, mungkin ini karena menyangkut anggaran, bahwa sebenarnya biaya blue print yang dibuat oleh Bappenas adalah Rp 48,7 triliun, ternyata departemen/lembaga teknis bersikeras mengusulkan Rp 58,3 triliun. Ini kami darr Komisi Xl mengharapkan penjelasannya gimana? Apakah Bappenas sudah menyiapkan atau menyetujui usulan departemen teknis tersebut, atau memang masih tetap bertahan dengan biaya Rp 48,7 triliun itu Jawegan: Berdasarkan pasal 5 dari Instruksi Presiden No.1 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang kegiatan tanggap darurat dan perencanaan serta persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi NAD dan Provinsi Sumut, Menteri Negara PPN/Kepala
Bappenas ditugaskan untuk melaksanakan:
a.
Koordinasi pelaksanaan dalam pembuatan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi kebijakan pokok, rencana aksi, organisasi pelaksana, kerangka waktu, pengunaan sumber daya dan anggaran, serta kerja sama dengan pihak internasional maupun unsur dalam negeri;
b.
Penyusunan organisasi pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Provinsi NAD dengan. mengacu pada UU No.18 Tahun 2001 tentang Otsus (Otonomi Khusus)...dan seterusnya: dan
c.
Penyusunan rencana induk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus selesai media Maret 2005.
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas membentuk Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumut (R3MAS) yaitu dengan SK Menteri No. KEP. 007/M.PPNl}2l2005 tanggal 1 Februari 2005. Dalam keputusan Menteri tersebut dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
Halaman 29 dari 51
Untuk mendukung Tim Pelaksana tersebut dibentuk beberapa kelompok kerla yang keanggotaannya antara lain juga berasal dari departemen teknis, bahkan juga dapat melibatkan lembaga nonpemerintah. Mengenai besaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang tercantum dalam 8/ue Print sebesar Rp48,7 triliun pada dasarnya merupakan perkiraan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif menggunakan klasifikasi sektoral dan tidak merinci masing-masing kementerianllembaga. Perkiraan kebutuhan tersebut disusun berdasarkan: a). hasil kajian Bank Dunia bersama Bappenas tentang penilaian besarnya kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tsunami yaitu sebesar Rp41,2 triliun; dan b) usulan departemen/lembaga yang usulannya diterima Bappenas yaitu sebesar Rp58,3 triliun
Untuk melaksanakan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2005, dasar yang digunakan adalah usulan APBN-P yang o;ajukan pemerintah cq. Departemen Keuangan yang diajukan kepada DPR (Panitia Anggaran) yang selanjutnya dibahas dalam Tim (Panja) dan saat ini telah disetujui oleh DPR. Dengan demikian pada dasarnya Bappenas tidak pada posisi menetapkan atau menyetujui besaran pagu anggaran program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, dan bahwa besarnya dana yang tertera dalam buku rencana induk tersebut merupakan perkiraan kebutuhan.
08.02. Dikatakan di dalam berita itu bahwa Bappenas membantu Kadin dalam pemberian sertifikasi usaha kecil menengah. Kalau kita lihat dari sejarah selama ini, bahwa dengan Bappenas, kalau memberikan peluang kepada Kadin untuk pemberian sertifikasi untuk pengusaha kecil dan menengah, ini masalahnya lain lagi, menambah biaya. Membuat pengusaha menjadi ketakutan. Sangat berbeda dengan rencana Bapak Presiden. Jangan kita bebani/adakan penyimpangan program terhadap pemberian sertifikasi kepada badan usaha. lni menjadi masalah karena saat ini ada pengusaha kecil terbebani karena urusan sertifikasi.
Jlwaeln: Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor.80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, pemerintah tidak mempersyaratkan adanya sertifikat untuk badan usaha dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keppres 80 tahun 2003 ini mencabut salah satu kendala pengadaan yang tercantum dalam Kepres No.18 Tahun 2000 tentang Pedomah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah pasal 9 yaitu keharusan memiliki sertifikat badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi untuk ikut dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian sejak tahun 2003 setiap badan usaha dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di propinsi/kabupaten/kota manapun juga sepanjang memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan meskipun tidak memiliki sertifikat badan usaha. Dengan ketentuan dalam Keppres 80 tahun 2003 tersebut, Bappenas tidak pernah menganjurkan apalagi membantu pihak manapun termasuk kadin dalam pemberian sertifikat badan usaha untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.
-
niimrn
5o aa..isi
Meskipun Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak mengharuskan badan usaha memiliki sertifikat, tetapi khusus untuk bidang jasa konstruksi, UU No.1.8 tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 9 tetap mengharuskan badan usaha jasa konstruksi memiliki sertifikat usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
09. H. Ardy Muhammad, MBA 09.01. Saya lihat bahwa selama ini Bappenas ini hampir tidak ada gunanya. Banyak kajian. banyak penelitian di mana-mana. masih ada busung lapar, masih ada polio. Sudah begitu, daerah-daerah lndonesia Timur kayak anak tiri. Nggak ada karvanya Bappenas di sana untuk perencanaan ke depan itu. Kita tahu bahwa penyumbang APBN terbesar adalah dari lndonesia Timur. Tapi semua yang ada hanya di pulau Jawa terus yang diurus oleh Bappenas. Bukan di daerah Indonesia Timur sana. Apa republik ini hanya pulau Jawa saja? Lihat dong ke sana, turun ke sana. Kalau memang tidak
ada gunanya Bappenas, kita bubarin saja Bappenas. Karena
di
departemen kan sudah ada LlPl, Litbang, macam-macam. Ngapain ada Bappenas lagi. Kalau Bappenas tidak bekerja. Sudah begitu Bappenas cuma cari utang kesana kemari terus. ltu aja kerja Bappenas. Dan nantinya yang bayar siapa? Departemen Keuangan. Sebab di Bappenas itu kumpulan teknokrat, kumpulan profesor, doktor di sana. Saya kasihan lihat Bappenas kalau macam begini. Jadi ini perlu diperhatikan, semua jalan tol, infrastruktur, semua di pulau Jawa. Di Papua sana itu tambangnya sudah dikuras habis. Hutannya sudah gundul. Perencanaan ke depan ke Papua tidak ada. Begitu pun di Maluku, Sulawesi kita lihat. JawagRH:
Sesuai dengan Tupoksinya, tugas utama Bappenas adalah
menyusun
perencanaan pembangunan nasional tahunan (RKP), jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP), serta mengevaluasi kebijakan. Dalam hal ini Bappenas bekerja pada tataran perencanaan pada level nasional, termasuk menyusun kegiatan dan program yang menjadi prioritas pembangunan. Sedangkan kewenangan untuk mengalokasikan budgef berada di tangan DPR. Dalam rangka menyusun perencanaan yang baik diperlukan kajian sebagai masukan bagi rencana yang disusun. Oleh karena itu kajian yang dilakukan oleh Bappenas tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh LlPl atau litbang departemen. Jumlah kajian yang banyak menunjukkan banyaknya dan begitu kompleksnya masalah dan isu pembangunan nasional yang harus direncanakan oleh Bappenas,
Untuk kasus-kasus seperti busung lapar dan polio tentunya bukan merupakan tanggung jawab Bappenas sendiri tetapi juga melibatkan berbagai instansi pusat, pemerintah daerah, legislatif di pusat maupun daerah, dan tentunya Juga masyarakat. Secara umum permasalahan busung lapar dan polio merupakan bagian dari masalah yang lebih besar yaitu kemiskinan. Oleh karena itu, pada tataran kebijakan, dalam rangka memberantas kemiskinan, Bappenas sedang menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang apabila Halaman 31 dari 51
diimplementasikan diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di berbagai wilayah secara bertahap. Mengenai masalah hutang luar negeri, memang sudah menjadi tugas Bappenas rri untuk mencarikan dana dari lembaga/negara kreditor luar negeri, guna memenuhi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang tidak dapat dicukupi dari dalam negeri. Namun demikian, pengurangan secara bertahap terhadap ketergantungan hutang luar negeri dan peningkatan efisiensi serta efektifitas pemanfaatan hutang luar negeri akan menjadi salah satu agenda Bappenas lima tahun kedepan. Terkait dengan pembangunan yang dianggap masih terkonsentrasi di pulau Jawa, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Pada tataran perencanaan dan kebijakan sudah dilakukan pengarusutamaan dan komitmen untuk membangun wilayah tertinggal khususnya di luar Jawa. Bahkan sudah ada lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah tertinggal. Apabila dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan kebijakan dan perencanaannya maka itu yang harus dicermati oleh semua pihak. Rincian Dana Alokasi Umum 2005 juga menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di luar Jawa-Bali menerima DAU (rata-rata) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi Jawa-Bali, yaitu Rp. 8,8 triliun dibandingkan dengan Rp. 5,2 triliun. Khusus mengenai Papua, mainstrearning kebijakan yang dilakukan adalah dengan diberikannya status Otonomi Khusus (OTSUS), disertai dengan dana yang cukup besar untuk menjalankan OTSUS. Yang penting untuk diperhatikan adalah sejauh mana efektifitas program dan kebijakan, serta dana pembangunan yang sudah dialoakasikan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh semua pihak terutama dari DPR.
10. Retna Rosmanita Situmorang, MBA 10.01. Masalah yang akan saya sampaikan adalah nomor dua, rancangan anggaran dan belanja negara program Kementerian Negara/Bappenas. Nomor dua, program kelembagaan dan katatalaksanaan. ltu Rp 104 miliar lebih ditambah lagi Rp 39 miliar dari hibah pinjaman luar negeri.
Jnwlglru: Pada Tahun Anggaran 2006, sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Meneg PPN/Kepala Bappenas tanggal 9 Maret 2005 perihal Pagu Indikatif Tahun 2006, Kementerian Negara PPN/Bappenas dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp 201,8 miliar, yang terdiri dari anggaran rupiah murni sebesar Rp 161.968 miliar dan bantuan luar negeri sebesar Rp. 39,875 miliar.
Anggaran bantuan luar negeri sebesar Rp. 39,875 miliar akan digunakan untuk membiayai kegiatan lanjutan yang sebelumnya telah dirintis pada tahun 2005 yaitu:
a. b. c.
Attdit Refonns (Star Project); Development of Procurement Training Provider to Facilitate Cerlification of Procurement: Governntent Financial Managemertt and Revenue Administratiort Project. Halaman 32 dari 51
d. e. f.
Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah untuk Keterbukaan Informasi; Gas Iranspoftation Project Through Public-Private Partnership; Kemitraan untuk Kemakmuran Masyarakat Miskin (Partnership for e-Prosperity for the Poor).
Sedangkan dana rupiah murni sebesar Rp. 161,968 miliar digunakan untuk membiayai 4 program yaitu:
a. b. c. d.
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar Rp 104,010 miliar, Program Pengelolaan SDM Aparatur sebesar Rp 17,080 miliar; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 13 miliar; Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan (d/h Anggaran Rutin) sebesar Rp 27,877 miliar.
Adapun uraian secara rinci rancangan kegiatan di masing-masing progiam dimaksud di atas telah dimuat dalam bahan yang telah kami sampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi Xl DPR pada tanggal 29 Juni 2005. 10.02. Saya akan mempertanyakan masalah poin nomor tiga dari bawah itu, yaitu penyelenggaraan kegiatan koordinasi strategis nasional yang bersifat lintas-sektor, lintas-bidang dan lintas-departemen/kementerian. Saya mau menanyakan dalam hal keamanan pak. Saya harus menyampaikan karena hari ini terjadi bom di Poso lagi. Dan selama ini kami sudah membicarakan dan mengusulkan kemarin di rapat paripurna kepada pemerintah masalah lintas-sektor. lintas-bidang, dan lintas-departemen kementerian. Jadi, untuk itu mohon supaya Bappenas ada action gitu, ada planning yang tepat karena hasil kesimpulan kami adalah masalah termasuk juga anggaran di dalamnya sehingga sangat memprihatinkan dapat berita bahwa ternyala negara kita ini hanya ada dua alat pelacak handphone itu, telepon itu. Dan ini kan sangat menyedihkan hanya ada dua, dan itu hanya ada di Mabes. Bagaimana menangkap teroris ataupun pelaku perusuh. Jadi untuk itu, apa yang akan dilakukan oleh Bappenas. Jangan hanya mengkaji-mengkaji. Kami tahu bahwa di Bappenas adalah bapak-bapak yang pintar semuanya jadi untuk itu supaya diperhatikan masalah keamanan juga di Indonesia ini. Termasuk juga di dalamnya ada ratusan pulau-pulau di Indonesia ini yang tidak ada nama. JawaeaN:
Pemerintah menyadari bahwa kesenjangan pembangunan antardaerah masih lebar, seperti antara Jawa-luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBl)Kawasan Timur Indonesia (KTl), serta antara kota-desa. Untuk dua konteks pertama. ketimpangan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang, pada titik yang paling ekstrim, muncul dalam bentuk upayaupaya separatis. Sedangkan untuk konteks yang ketiga disebabkan oleh investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan wilayah perdesaan relatif tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, kiranya perlu
Halaman 33 dari 51
penajaman koordinasi penyelenggaraan pembangunan nasional yang bersifat lintas sektor, lintas bidang, dan lintas departemen/kementerian.
Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua bagi terjaminnya integritas Negara Kesatuan Republik lndonesia serta masih adanya potensi konflik horizontal di berbagai wilayah Indonesia seperti Maluku, poso, dan Mamasa merupakan tantangan nyata dengan munculnya ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern dan antarumat beragama dengan memanfaatkan sentimen agama yang diartikan secara sempit, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Upaya mengatasi adanya potensi terorisme tersebut melalui pendekatan dan penanganan yang lebih komprehensif termasuk menindak secara tegas aksi separatisme dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat sipil, mengefektifkan pendeteksian dini dan upaya pre-emtif, pengamanan sasaran vital, pengungkapan kasus, pengenalan faktor-faktor pemicu terorisme, serta meningkatkan perlindungan masyarakat umum dari terorisme. Dilakukan pula upaya membangun harmoni dalam kehidupan masyarakat sehingga diharapkan konflik tersebut tidak berkembang lebih luas dengan meningkatkan kearifan lokal dan adat istiadat yang ada di masyarakat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi, yang bersifat lintas wilayah, lintas agama, dan lintas keanekaragaman suku bangsa. Sementara itu peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik diupayakan untuk dapat berjalan secara efektif, ada pun rekonsiliasi nasional dapat berjalan dengan baik. Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme diarahkan untuk menyusun meningkatkan Kemampuan dan kapasitas kelembagaan antiterorisme, membangun kemampuan menangkal dan menanggulangi terorisme serta memantapkan operasional penanggulangannya; dan meningkatkan kerja sama untuk memerangi terorisme. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu oleh institusi keamanan diantaranya oleh TNl, Polri, BlN, Lemsaneg. Terkait dengan masalah keamanan khususnya kesiapan peralatan intelijen, kiranya baik kualitas maupun kuantitasnya masih belum memadai. Untuk itu, secara bertahap pengadaan peralatan intelijen dan kontra intelijen diutamakan untuk dapat mendukung upaya gelar jaringan komunikasi intelijen/sandi'yang menjangkau seluruh wilayah NKRI.
dan menerapkan kerangka hukum antiterorisme yang efektif,
Sehubungan dengan keberadaan pulau-pulau kecil terluar yang beberapa belum bernama, upaya penangannya telah dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi terkait seperti Bakosurtanal, TNl, dan DKP melalui kegiatan pemetaan wilayah. Ada pun untuk mengamankan keberadaan pulau-pulau tersebut (khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga) yang kondisi sangat kritis akibat pengaruh abrasi karena gelombang laut musiman dan pengambilan pasir laut yang tidak terkendali, maka untuk menjaga eksistensi pulau tersebut dilakukan upaya konservasi.
10.03. Nomor dua, itu masalah nomor paling bawah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan program-program pembangunan. Setiap tahun kan BBM selalu naik. Jadi apakah yang bisa disampaikan ataupun yang menjadi hasil kerja daripada Bappenas supaya BBM ini jangan tiap tahun naik dengan berbagai alasan. Saya sudah menyampaikan berkali-kali Halaman 34 dari 5'l
supaya dilaksanakan research terhadap BBM itu sehingga potensi gas yang katanya masih ada 20 tahun itu supaya dapat dikembangkan dan digantikan BBM tersebut. Jadi apa yang yang bisa dapat dilakukan oleh Bappenas dalam hal ini untuk rencana jangka panjang. Khususnya untuk 2006
JawagaH:
Bappenas sudah melakukan kajian yang berkaitan dengan energi, kajian ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada beberapa waktu yang lalu. Kajian khusus yang berkaitan dengan BBM sebagai salah satu bahan baku energi primer memang belum pernah dilakukan, dan diharapkan pada tahun 2005 ini akan diselesaikan kajian tentang BBM tersebut.
10.04. Nomor tiga masalah pendidikan. Jadi untuk itu supaya mendapatkan SDM yang berkualitas bahwa pendidikannya bagaimana setidaknya Bappenas juga harus ada andil untuk meningkatkan kita dengan cara rencana yang akan datang. JnwnanN:
Pembangunan sumber
daya manusia (SDM) pada dasarnya
merupakan (human resources/, pembangunan manusia sebagai subyek (human capital), obyek dan penikmat pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak pembuahan sampai dengan akhir hidupnya. Pendidikan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2009 yang telah ditetapkan dalam RPJM adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan dengan sasaran yang akan dicapai dalam RKP 2006 antara lain: (1) meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia melalui antara lain meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah: meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi; meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini, dan menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan; (2) meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai antara lain dengan meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar; meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik; dan meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan; (3) meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yang antara lain diukur dengan meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan dan meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat; dan (4) meningkatnya Halaman 35 dari
5'1
efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur
dengan efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai
prioritas nasional yang tinggi didukung oleh teruvujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan; dan meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan.
11. fr. Achmad Haliz Zawawi, MSc '11.01. Menanyakan seputar masalah kajian yang dilaksanakan oleh Bappenas, apakah sudair memperhitungkan kajian-kajian yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga lainnya, sehingga ada sinkronisasi dan tidak terjadi tumpang tindih"
JeMeeN: Kajian Bappenas yang dilakukan umumnya digunakan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan di dalam lingkup tugas masing-masing unit kerja Eselon ll/direktorat. Sebagai contoh adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RpJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKP) yang diawali dengan penyusunan background study. penyusunan background study dalam ruang lingkup direktorat ini yang disebut dengan kajian isu-isu strategis. Mengingat ruang lingkup pembangunan nasional yang sangat luas, Bappenas juga melakukan kajian yang bersifat lintas bidang untuk menjawab permasalahanpermasalahan strategis yang ruang lingkupnya lebih luas dari yang dibahas dalam isu-isu strategis. Kajian jenis ini disebut sebagai prakarsa strategis dan penyusunannya melibatkan lintas kedeputian.
Dalam beberapa kajian lainnya, hal yang dilakukan adalah menelaah beberapa kegiatan strategis. Bappenas perlu mengupayakan sinergitasnya atau setidaknya mencegah penyelenggaraan oleh instansi yang terkait menjadi biased, ataupun memiliki dampak yang bisa .lebih luas dari kewenangan satu instansi terkait. Sebagai contoh adalah kajian mengenai penyederhanaan prosedur formulasi usaha dan besarnya biaya transaksi pendirian perusahaan, ataupun penanganan suatu isu seperti halnya permasalahan gula nasional yang bersifat lintas-sektoral.
Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kajian tersebut, Bappenas melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk menghindari duplikasi kegiatan. Hal ini dilakukan antara lain melalui pembahasan secara intensif dalam Focus Group Discussion (FGD) dan/atau workshoplseminar. Selain itu, dalam pembahasan hasil kajian juga dilibatkan para pakar dan narasumber yang kompeten dalam bidangnya.
selain itu untuk mencegah adanya tumpang tindih dengan
kajian kementerian/lembaga dan sekaligus untuk sinkronisasi hasil kajian, meningkatkan kualitas hasil kajian Bappenas dalam rangka mendukung perencanaan
Halaman 36 dari46
pembangunan, serta untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka sejak beberapa tahun terakhir telah dilakukan upaya-upaya, antara lain:
a. Sejak tahun 2002, meminta setiap unit kerja (eselon l/ll) Bappenas untuk
b.
c. d.
mempresentasikan hasil kajian tahun sebelumnya dalam forum terbuka di Bappenas (Forum Presentasi Hasil Kajian). Hasil presentasi seluruh kajian tersebut disusun dalam suatu laporan (Profil Kajian) yang disampaikan kepada Pimpinan dan Staf Bappenas. Pembahasan hasil kajian tersebut antara lain berkaitan dengan substansi dan pemanfaatan kajian; Sejak tahun 2003 (untuk kajian tahun 2002), menerbitkan Jurnal lnfo Kajian Bappenas (ISSN: 1693-7422) yang khusus berisi kajian-kajian yang dinitai baik dan bermanfaat; Membahas usulan (TOR) kajian untuk tahun anggaran berikutnya secara terbuka oleh suatu tim yang terdiri dari para wakil unit kerja eselon l/ll. Pimpinan Bappenas juga terlihat aktif dalam pembahasan usulan kajian tersebut; Memberikan arahan bahwa kajian Bappenas harus bersifat strategis dan tidak bersifat teknis atau spesifik seperti yang dilakukan oleh kementerian/lembaga lainnya, dan tidak tumpang tindih baik dengan kajian kementerian/lembaga lain maupun antarkajian di Bappenas. Selain itu, kajian-kajlan di Bappenas harus dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan nasional.
Untuk masa-masa mendatang, upaya-upaya tersebut akan semakin ditingkatkan, antara lain dengan penerapan reward and punishmenl sejalan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja.
11.02.
Tadi
teman-teman mengatakan misalnya bagaimana
masalah
ketimpangan, antara daerah barat dan timur, antardaerah timur sendiri, antardaerah di barat sendiri. Bagaimana terobosan-terobosan Bappenas untuk mencarijalan keluar ini. Saya lihat bertahun-tahun masalah Papua ini belum ada satu terobosan dari pemerintah.
JlwasaN:
Kami sependapat dengan Bapak Hafiz, bahwa ketimpangan antardaerah merupakan salah satu isu penting yang perlu dikaji dan dicari terobosan-terobosan pemecahannya. Masalah ketimpangan, antara daerah barat dan timur, antardaerah timur sendiri, antardaerah di barat sendiri merupakan masalah yang sangat sensitif yang bila tidak ditangani secara serius bisa membahayakan keutuhan NKRI. Dalam kaitan itu, langkah terobosan yang akan dilakukan Bappenas adalah menyusun Skenario Pembangunan Wilayah berdasarkan bentangan/hamparan pulau untuk waktu 5-10 tahun mendatang, yaitu: (1) Skenario pembangunan Wilayah Sumatera, (2) Skenario Pembangunan Wilayah Kalimantan, (3) Skenario Pembangunan wilayah sulawesi, (4) Skenario pembangunan wilayah Jawa, (5) skenario Pembangunan wilayah Bali, NTT dan NTB, (6) skenario pembangunan Wilayah Maluku dan Maluku Utara, dan (7) Skenario Pembangunan Wilayah lrian Jaya Barat dan Papua;
Halaman 37 dari46
Penyusunan Skenario Pembangunan Wilayah tersebut akan dilakukan Bappenas bekerlasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, Llpl dan BBpr melalui beberapa tahapan: a.
Analisis Permasarahan Utama baik sosiar, ekonomi, budaya, sDA dan lingkungan
hidup, dan prasarana; Kaji Ulang Tata Ruang Wilayah; c. Kaji Ulang berbagai peraturan perundang_undangan; d. Analisis Kefembagaan dan SDM; e. Perumusan Kebutuhan Investasi: t. Penyusunan skenario pembangunan Jangka waktu 5-10 tahun. Berdasarkan Skenario Pembangunan Wilayah, maka Rencana Kerja pemerintah nanti akan disusun berdasarkan prioritas masalah utama dan prioritas wilayah. Dengan demikian, pengeluaran pembangunan dalam RAPBN dirt"r.px"n dapat disusun menurut kementerian/lembaga dan luga menurut persebaran wiiayan; Dengan mendasarkan pada skenario pembangunan wilayah, maka Bappenas menyempurnakan pelaksanaan musyawalah perencanaan pembangunan 3k"l berdasarkan wilayah Dalam Musyawarafr Perencanaan pembangunan dapat ditentukan prioritas investasi pemerintah melalui kementerian/lembiga menurut . persebaran wilayah. selain itu, pelaksanaan musyawarah p6rencanaan pembangunan juga melibatkan swasta dan civit socieiy. Keterlibatan swasta dimaksudkan untuk mendorong investasi swasta sesuai d-engan prioritai wilayah dan perimbangan persebaran antanruilayah. b.
Disamping itu, pada saat ini Bappenas sedang mengkaji upaya-upaya yang pertu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antaidaeraF tersebui, tjin oengan mengidentifikasi mata rantai komoditi-komoditi unggulan berbasis "niai"sumber daya alam di setiap daerah di Indonesia. Mata rantai xoniJoiti tersebut diidentifikasi dari hulu sampai hilir mulai dari ketersediaan lahan, sumber daya, termasuk potensi laut, yang bisa dijadikan sektor atau komoditi unggulan di mising-masing daerah. Diharapkan dengan identiflkasi mata rantai komoditi tersebut, bisa diperoleh spesialisasi daerah dan pola-pola interaksi antardaerah yang lebih menguniungkan, yang dalam jangka. panjang dapat memacu daerah-daeian yang raya s-umo er daya alam, terutama di Indonesia bagian timur, untuk lebih mEmplr."pri tingkat pertumbuhan ekonominya, dan keterkaitan pembangunan dengan daeran-daerah yang miskin sumber daya alam.
11.03. Masalah kebijakan subsidi, yang meriputi subsidi BBM, subsidi pupuk, listrik, dan subsidi transportasr.
JlwleaN: Mengenai subsidi, kami sependapat dengan Bapak Hafiz zawawi bahwa yang paling efektif adalah subsidi yang bersiflt langsung, yaitu langsung oioerlan kepada target atau pihak yang disubsidi (farg;ted-'sibsidyy, riisatiya subsidi untuk/kepada petani, pabrik atau lembaga lain sLsuai dengan sitat oan iuluannya. Da.lam kaitan dengan pupuk misalnya., iuluan subsidi pupuk adalah meringankan beban biaya produksi petani karena harus membeli pupur yang harganya terus Halaman 38 dari46
meningkat, agar penggunaan pupuk untuk peningkatan produktivitas tetap sesuai dengan rekomendasi teknik produksi. Namun demikian, subsidi pupuk diberikan tidak langsung kepada petani melainkan kepada pabrik/industri pupuk dan tidak kepada petani- agar pabrik dapat memproduksi, menjual dan mendistribusikan pupuk dengan biaya rendah sehingga harga pupuk ying dibayar petani sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebagian iHgD. subsidi diberikan untuk pengawasan distribusi sehingga pupuk iampai ke petani tepat waktu, teprt harga (sama dengan HET), dan tepat kualitas. proses tersebut dapat memberikan harga beli pupuk yang rendah di tingkat petani apabila terdapat jaminan rantai produksi-distribusi-penjualan (alokasi) kepada petani sesuai dengan rancangan mekanismenya. Namun demikian, dengan pemberian subsidi yang ti-ak langsung ke petani, petani membeli pupuk tidak sesuai HET dan pupuk tiOatiOapat dibeli pada waktu petani membutuhkan untuk mcmelihara tanaman, sehingga subsidi pupuk dinilai tidak efektif dalam membantu meringankan baiaya proOutisi petani- Dengan demikian, subsidi tersebut akan efektif mLmbantu pelani apabila subsidi pupuk diberikan langsung kepada petani. Namun demikian, pemberian subsidi langsung memiliki persyaratan agar efektif yaitu pemerintah harus tahu siapa petani (tepat sasaran) dan bagaimana kondisinya sehingga pemberian subsidi tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah/kebutuhan [rirr'"i dengan tingkaUskala kebutuhan petani). Sebagai contoh, subsidi pupuk seharusnya tidak jatuh ke tangan pemilik tanah yang mungkin berada di kota-kota besar, sementara petani tidak mendapat pupuk dengan harga disubsidi sesuai skala produksinya. Untuk memungkinkan pelaksanaan subsidi langsung tersebut, sektor pertanian, atau dalam hal ini Departemen Pertanian perlu melakukan pendaftaran'terhadap petani dan karakteristik usahanya, dan perilaku produksi/usahanya harus dimonitor secara intensif agar data petani tetap akurat. Dengan pendataan ini maka Departemen Pertanian akan dapat menetapkan siapa s-ja yang berhak mendapat subsidi, besaran subsidi dan mekanisme pemberian su-bsidi, ierta efektivitasnya dalam meringankan beban biaya produksi, efektivitasnya dalam peningkatan produktivitas dll. Pada saat ini, data tersebut belum ada sehingga perlu dikembangkan, disusun dan dipelihara agar pelayanan dan bantuari-terhadap petani dapat diberikan secara tepat sehingga benar-benar dinikmati mereka. Untuk itu, dalam RPJM dan RKf 2006, dirumuskan kegiatan pokok untuk pengembangan data mikro seperti ini. Apabila definisi dan data petani dan usahanyaludan ada dan dikelola dalam suatu sistem data yang baik maka pelaksanain pelayanan dalam bentuk program pemerintah, layanan pemerintah kepada peiani serta subsidi-subsidi yang pada saat ini tidak langsung diberikan kepada'petani, dan dukungan berbagai sektor terhadap petani dipat diberikan sesuai kebutuhan dan benar-benar diterima petani. Upaya ini cukup besar dan membutuhkan dana tidak sedikit mengingat jumlah petani yang sangat banyak karena pemilikan lahan pertanian dengan luasan rata-rata yang kecil.
subsidi BBM merupakan upaya untuk memberikan harga BBM yang terjangkau bagi masyarakat dan- untuk mempertahankan harga BeM agar staSit. perlunya kestabilan harga BBM untuk melindungi agar kegiatan usaha lapat direncanakan dengan baik. Perhitungan subsidi BBt\4 dilaliukan berdasarican biaya yang diperlukan untuk menyediakan BBM dikurangi hasil penjualan BBM dalam negeri. Subsidi ini disebut sebagai subsidi harga yang merupakan subsidi finansial atau subsidi keuangan yang memberatkan ApBN. Halaman 39 dari46
Upaya menekan harga BBM yang tidak membebani keuangan negara adalah dengan pendekatan ekonomi dengan cara menekan biaya produksi AAU ningga mencapai misalnya 60 persen dari harga internasional tetapi Oeng-n 'merendahkan' harga bahan baku (dengan sudah memperhitungkan externalcos4. Dengan biaya produksi BBM rendah maka harga jual dalam neg-e1juga rendah dan tidak memerlukan biaya tambahan atau subsidi finansial. Akan tetapi secara ekonomi subsidi cara kedua inijuga membebani negara karena negara kehilangan opportunity benefit apabila BBM dijual ke pasar internasional dengan harga yang lebih tinggi. Pada dasarnya apabila komoditi dijual di bawah harga pasar karena kebijakan negara maka penetapan harga itu merupakan kebijakan subsidi. Dalam hal komoditas BBM, karena merupakan barang yang dikonsumsi oleh segala lapisan masyarakat, keberpihakan pada masyarakat bawah harus diutamakan tanpa bermaksud mempersulit masyarakat lainnya. Dengan kata lain lapisan masyarakat yang terkena dampak paling parah terhadap ketiadaan subsidi, perlu dibantu secara langsung. Oleh karena itu subsidi yang tidak langsung (untargeted subsr'dy) yang diterapkan untuk BBM seyogyanya diubah menjadi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak dibantu. Oleh karena itu maka subsidi tidak diberikan melalui mekanisme harga, tetapi dana yang dihemat karena pengurangan subsidi digunakan secara targeted bagi rakyat yang patut dibantu subsidi. Sebagai kelanjutan dari keputusan yang diambil dalam APBN-P 2005 pada saat ini kebijakan-kebijakan alternatif subsidi masih terus dikaji termasuk dampak yang terjadi akibat ketiadaan subsidi. Penetapan sistem subsiOi dan harga yang tepat memang merupakan kajian yang perlu dilakukan dan harus dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya ekonomi, tetapijuga efektifitas mekanisme harga dan distribusi terhadap ketersediaan dan pasokan kebutuhan BBM bagi masyarakat, dan aspek sosial, rasa keadilan dan lain-lain. Kebijakan subsidi yang diambil Pemerintah terkait dengan kebijakan untdk memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin, misalnya subsidi BBM, subsidi transportasi, dan subsidi listrik. Oleh karena itu, perhatian selama ini dicurahkan untuk memantau dan mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan yang ditempuh sudah tepat sasaran bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin tersebut. Jika subsidi tidak tepat sasaran, maka dicari kebijakan alternatif untuk memperbaiki alokasi tersebut. Salah satu bentuknya adalah merealokasi subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati masyarakat kelompok pendapatan atas menjadi alokasi anggaran yang lebih langsung terarah pada kelompok masyarakat miskin melalui programprogram pembangunan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Paparan semacam ini pernah disampaikan di berbagai forum konsultasi dalam paket penjelasan tentang kebijakan dan rencana kompensasi subsidi BBM.
Contoh yang lain adalah kebijakan subsidi pemerintah dalam penyediaan pelayanan transportasi, dilakukan pada daerah tertinggal melalui program keperintisan, antara lain perintis laut, udara, penyeberangan dan angkutan bis. Kajian, evaluasi dan penyusunan program kerja per tahun t,elah dilaksanakan oleh departemen terkait dengan pemerintah daerah setempat. Dalam kasus ini, Bappenas mengkoordinasikan masukan (hasil kajian) departemen/kementerian
tersebut ke dalam Rencana Kerja pemerintah.
Sedangkan dalam kaitan dengan subsidi listrik, belum dilaksanakan kajian secara khusus. Namun demikian, pengamatan menunjukkan bahwa realisisi subsidi
Halaman 40 dari 46
belum menunjukkan penurunan yang berarti. Hal ini disebabkan jumlah konsumen yang harus disubsidi semakin meningkat, jumlah energi yang disubsidi meningkat (dari 30 kWh menjadi 60 kwh) dan tarif yang masih lebih rendah dari biaya pokok produksi. Kenaikkan tarif yang tertunda pada Oktober 2003 berdampak pada besarnya subsidi pada tahun 2003-2004 sehingga belum dapat menurunkan jumlah subsidi sesuai rencana. Adapun untuk sistem Luar Jawa Madura Bali (Jamali) masih banyak menggunakan pembangkit PLTD yang sangat tergantung pada BBM berakibat masih dan semakin tingginya biaya pokok produksi se;ring dengan tingginya harga BBM.
Pemerintah tetap memperhatikan golongan pelanggan yang tidak mampu dan berhak mendapatkan subsidi terarah yaitu golongan pelanggan 450 VA. Hal ini dilakukan dengan tetap mengalokasikan subsidi bagi penambahan jumlah konsumen yang tidak mampu. Namun agar tidak memberatkan beban anggaran, pemerintah harus tetap menyesuaikan tarif listrik secara berkala dan sistematis sesuai dengan tingkat keekonomiannya. Pada sisi lain jumlah energi yang disubsidi pun dapat dikurangi sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mewujudkan maksud tersebut, beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah antara lain: a. Melakukan justifikasi melalui pembatasan subsidi terhadap jumlah pelanggan yang harus disubsidi dan kuantitas energi yang disubsidi serta batasan waktu sampai kapan pelaksanaan subsidi harus diberikan; b. Melaksanakan mekanisme subsidi yang transparan dan diberikan langsung kepada yang berhak memperoleh subsidi (beneficiaries); c. Melaksanakan pemisahan terhadap golongan pelanggan listrik terutama untuk pelanggan yang diberikan subsidi di tingkat operasional; d. Melaksanakan justifikasi struktur tarif per golongan pelanggan listrik sehingga subsidi silang dapat dikurangi; e. Mengalokasikan jumlah dana yang digunakan untuk subsidi sesuai dengan kemampuan pendanaan pemerintah. Dari uraian tersebut di atas adalah tepat apa yang disarankan anggota Dewan yang terhormat, bahwa kajian yang bersifat menyeluruh terhadap kebijakan subsidi perlu dilakukan, agar kebijakan subsidi yang akan diambil Pemerintah mempunyai kerangka pemikiran yang seragam, seperti kriteria pemberian subsidi dan mekanisme penyalurannya agar tepat sasaran. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, kemudian dapat ditetapkan jenis-jenis subsidi yang saat ini sudah diberikan dan dapat diteruskan atau penilaian terhadap usulan-usulan jenis subsidi yang baru.
11.04. Masalah ketahanan pangan dan swasembada beras. Bentuk dan implikasinya terhadap program-program departemen, karena ada kecenderungan departemen tertentu melakukan pengambilalihan program departemen lain misalnya pengairan diambil oleh Dep. pertanian, dan sebagainya.
Halaman 41 dari 46
Jawesat:
Pada prisipnya, sebagaimana disepakati pada awal rapat panja B di panitia Anggara,n, upaya..ketahanan pangan diarahkan pada swasembada beras, yang pernah berhasil dicapai Indonesia pada tahun 'tbgoan. Kami memandang pertu ditelaah kemungkinan diversiflkasi bahan pangan pokok yang tidak menyebabkan ketergantungan pada beras sehingga kita tidafharus mengejJr swasemoioa beras tetapi mencapai swasembada pangan. Namun demikian, kimi ingin menyampaikan bahwa konsep ketaha.nan pangan perlu dipahami secara kompreiensif tidak hanya terbatas pada beras dan tidak hanya terbatas pada masalah produksi Oin impor di tingkat nasional (makro). Sejalan dengan Undang-undang No.7 tanun 1996,
ketahanan pangan mencakup aspek.keters_ediaan (pioduksi, iadang.n Jrn impor) yang didalamnya tercakup masalah diversifikasi pangan, distribusi ,-ntut menjamin akses rumah tangga terhadap pangen dan asp6r penanggulangan masalah pangan (rawan pangan, gejolak harga dll). Dengan demikian, sw:asem-bada pangan yang intinya terkait dengan penyediaan pangan dari produksi dafam neleri, tidak berarti bahwa Indonesia tidak akan pernah melakuka'n impor beras, namun perlu diartikan sebagai sebesar-besarnya tingkat produksi datam negeri yang tidak , mengakibatkan ketergantungan pada impor. lmpor beras "hanya" l"p.[ dilakukan apabila beras tidak diproduksi dari datam negeri, misalnya beras uniuk konsumsi masyarakat asing (Jepang dan basmati), beras untuk penderita diabetes yang 99lqma ini diimpor dari India, atau impor yang dilakukan apabila panen gagal dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehingga mengakibatkan lonjakan harga yang merugikan konsumen. lmpor juga tidak dilakukan pada saat panen raya yang mengakibatkan tekanan pada petani. Selanjutnya, selain di tingkat makro/agregat nasional tersebut, ketahanan pangan juga perlu dilakukan sampai di tingkat rumah tangga. Dengan demikian, meskipun swasembada beras.dapat dicapai namun ada sebagian rrJmah tangga'yang tiba'f dapat memenuhi kebutuhan pangannya, maka ketahlnan pangan Oi tingkat rumah tangga/individu tidak dapat dicapai. Masalah distribusi untuk memberikan akses panggn terhadap rumah tangga perlu ditangani pula. Berkaitan dengan ini maka masalah ragam pangan (diversifikasi panganj sesuai kemampuan dan kondisi lokal dan pendapatan rumah tangga terutama rumah tangga peianl merupakan faktor penting.
Kasus busung lapar yang terjadi di NTB misalnya, disebabkan karena tingkat pendapatan dan pola konsumsi yang terpusat pada beras. Tingkat pendapitan yang rendah mengakibatkan sejumlah_ rumah tangga (keluar-ga) iio.t, dapat membeli beras meskipun di propinsi NTB surptus pr5dursi. rinlrit pendapatan
yang rendah yang. dibarengi dengan terbatasnya bahai pangan lain, mengakibatkan jumlah asupan pangan dan gizi tidak mencukupi -sehingga -selain
mengakibatkan kurang pangan dan kurang gizi. itu, untuk daerah-daerah yang bukan produsen beras misalnya NfT, pimahaman konsumen bahwa seolah sumber karbohidrat hanya beras telah berakibat bahwa produksi bahan pangan lain
kurang diperhatikan gqn kurang dipahami dapat puia menjadi sumber bahan pangan. Sehingga, telah mengakibatkan kekurangan pangan pada daerah defisit beras, yang sebetulnya dapat diusahakan sebigai' daerah nondefisit pangan apabila bahan pangan lain (sebagai alternatif berasldapat berkembang. Demikian peningkatan. pendapatan petani tidak berarti hanya dapat ?yla' diusahakan (dipaksakan) melalui usahatani beras karena pendapatan dari usahatani beras Halaman 42 dari 46
hanya dapat mencukupi 30 persen kebutuhan rumah tangga. Untuk itu, usaha agribisnis, produksi komoditas lain maupun usaha nonproduksi pertanian misalnya pengolahan hasil, perdagangan hasil pertanian perlu pUla dikembangkan utnuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah peningkatan pendapatan petani tidak akan dapat dicapai apabila petani hanya (dipaksa) memproduksi beras. Selain itu, dari sisi konsumsi, dengan peningkatan pendapatan maka kemampuan rumah tangga untuk mengkonsumsi beragam termasuk mengkonsumsi protein dari hasil ternak akan Oapat terjadi, sehingga kualitas konsumsi makanan bergizi akan mendorong peningkatan kualitas SDM.
lmplikasi kebijakan adalah, peningkatan ketahanan pangan yang mengarah ke swasembada beras/pangan di sisi produksi dilaksanakan melalui upaya peningkatan penliediaan pangan sebesar-besarnya dari dalam negeri untuk kemandirian pangan (tidak tergantung pada pasar dunia) dan melakukan langkahlangkah untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga agar setiap rumah tangga dapat tercukupi kebutuhan pangannya baik dalam jumlah, mutu, aman dan harga yang terjangkau. Secara lebih rinci, produksi beras tetap dijaga agar lndonesia tetap mandiri di bidang pangan, yang dalam RKp kapasitas produksi yang saat ini sekitar 90-95 persen dari kebutuhan pangan dalam negeri tetap dijaga. Dalam Renstra Departemen Pertanian, impor dijaga pada tingkat 5-10 persen. Langkah-langkah untuk menjaga produksi adalah peningkatan produksi dan produktivitas, optimalisasi dan perluasan lahan serta pencegahan konversi lahan yang banyak terjadi di lahan sawah yang subur, optimalisasi jaringan irigasi dan infrastruktur perdesaan. Berkaitan dengan masalah masalah infrastruktur hulu yaitu benih, bibit, irigasi dan
pupuk serta kegiatan pascapanen yang meliputi pengolahan hasil dapat disampaikan produksi dan pengawasan bibit bermutu (untuk menghindari banyaknya bibit palsu) dilakukan dengan meningkatkan produksi bibit bermutu dengan memperkuat balai bibit dan sertifikasi bibit serta pengawasan. Untuk
masalah irigasi yang terpenting bagi petani adalah air sampai ke lahan usahatani mereka, sehingga peningkatan fungsi jaringan irigasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemfungsian jaringan irigasi prioritas untuk dilakukan. Selama ini untuk memperbaiki proses pascapanen, juga sudah diberikan bantuan peralatan pascapanen kepada kelompok tani. tvtisin perlu dilakukan penyuluhan dan pendampingan juga untuk lebih meningkatkan kemampuan pascapanen mereka agar mutu meningkat dan kehilangan (/osses) dapat dikurangi. Penurunan /osses pascapanen untuk gabah sebesar 0,5 persen per tahun saJa sudah akan dapat menghemat produksi sebesar 160 ribu ton per tahun. Peningkatan kudlitas gabah ini selain akan menjaga harga yang diterima petani semakin menguntungkan, juga akan menambah daya simpan padi, terutama sekarang ini sedang digalakkan upaya pengembangan lumbung pangan masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat mengatasi kebutuhan pangan p-Oa masa paceklik. Di bidang konsumsi untuk melaksanakan upaya diversifikasi pangan, perlu disusun langkah-langkah untuk mengembangkan bahan pangan nonberas dalam bentuk olahan yang dapat diusahakan masyarakat, untuk meningkatkan keragaman pangan di suatu wilayah sesuai dengan pangan lokal dan kebiasaan makan setempat. Hal ini untuk penting terutama untuk daerah-daerah yang defisit beras, Halaman 43 dari46
seperti NTT misallya, {an masyarakatnya mempunyai bahan pangan pokok non beras (Papua, Maluku dll). Dengan demikian, seiiap-witayah atan iiemitiki sistem ketahanan pangan di"witayahnya untuk menjamin ketahanan pangan sampai di tingkat rumah tangga. Dengan pendidikan gizi dan sistem monitoing yang baik, maka sistem ketahanan pangan seperti ini axan dapat mencegah munculnya busung lapar. Sefanjutnya dukungan dari upaya pengembangan agribisnis lebih diarahkan pada upaya untuk membangun diversifikasi usaha -bagi petani dan peningkatan nilai tambah produksi petani agar pendapatan mereka semakin meningkai (daya beli petani) dan produk mereka dapat bersaing di pasar. Peningkatan -penOapatan ini sangat perlu untuk meningkatkan kecukupan pangan di tinglat rumah tangga dan peningkatan kesejahteraan mereka. Peningkaian pendapatan untuk kesejahteraan petani dapat difokuskan pada pengembangan sub sektor perkebunan dan peternakan yang memiliki tingkat pertumbuhan S-Z persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan sektor pertanian yang rata-rata sebesar 3,5 persen per tahun. Benar sekali sebagaimana disampaikan Anggota Dewan yth. bahwa prioritas Revitalisasi Pertanian, sebagaimana.priorital lainnya menyangkut bidang tugas berbagai kementerian/lembaga di tingkat pusat, propinsi Oan fa6upaten atau kota. Kegiatan dalam program-program pelaksanaan upaya revitaiisasi pertanian mencakup misalnya aspek pertanahan, permodalan, - irigasi yang merupakan tupoksi Badan Pertanahan Nasional, Kementerian KU(M, b"partem"en elkerlaan ' Umum dan lain-lain. Tentang pengambilalihan otoritas program antardepartemen, Bappenas dalam fungsi koordinasi dan atas permintaan Komisi lV sedang terus melakukan pembicaraan baik internal Bappenas maupun langsung dengan departemen terkait sambil menunggu selesainya proses perubahan struktur dan pejabat di lingkungan departemen teknls. Peran komunikasi antaranggota DpR maupun antarkomisi dalam DPR yang menjadi mitra kerja instansi-instan-J tersebirt juga sangat besar untuk dapat mendudukkan otoritas dan wewenrng atas suatu program pada posisi yang proporsional untuk menjaga sinergi antar-otoritas dan wewenang untuk kepentingan pelayanan kepada p-etani. Klmi mengupayakan terdapat pembedaan lingkup tugas antarinstansi yang jelas, misalnya o6l"rt"r"n Pertanian sepatutnya memiliki program yang ber(aita-n-dengan pelayanan irigasi Oi tingkat lahan usahatani' (petani), upaya pengamanan lahan usahatani untuk meminimalkan konversi penggunaan lahan,'dan kegiatan yang berkaitan dengan perluasan areal dan usaha pertanian. Sementara itir pelayanin pt"i.i.na besar pengairan dan irigasi yanq seringkali bersifat multiguna (multifungsi) seyogyanya, atau pada tempatnya, untuk terus ditangani oleh Defartemen peke-rjaan
isu
urrr.
Masalah tersebut acapkali memang rumit karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan efektifitas dan efisiensi kerja, tetapi juga masalah kejelasan dan interpretasi tentang kewenangan (tupoksi) instansi oirim berbagai x"gi.t;n. Antara Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum beberapa wa[tu yaig lalu sudah dicapai dasar kesepakatan sehingga sambil melaksanakan program dalam tahun 2005 ini diharapkan telah tercapai pembagian tugas dan koordinali yang sinergis.
11'05' Bisakah Bapgk sebutkan apa saja itu, termasuk misalnya koordinasi perencanaan tataruang. Apa memang masih di situ apa dasar hukum yang
Halaman 44 dari 46
kita pakai? Kalau memang itu, bagaimana implementasinya program-program sektor.
kepada
JewesaN:
Sejak tahun 2000, berdasarkan Keppres No. 62 Tahun 2000, Badan Koordinasi
Tata Ruang Nasional (BKTRN), sudah tidak diketuai oleh Kepala
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tetapi diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Ekuin, Keuangan, dan lndustri (yang saat ini menjadi Menteri Negara Koordinator Perekonomian). Sedangkan Bappen-as ditunjuk hahya sebagai Sekretaris BKTRN. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, BKTRN dibantu oleh Tim Teknis yang diketuai oleh Menteri Permui
a.
Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunin sektor dan program pembangunan di daerah;
b.
Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baif di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
c.
Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan penataan ruang;
d.
di bidang
Memaduserasikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan
Ruang dan penyusunan peraturan pelaksana annya dengan p-elaksanaan Undang-undang Nomor 22Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
e.
Memaduserasikan penatagunaan tanah dan penatagunaan Sumber Daya Alam lainnya dengan Rencana Tata Ruang;
f.
Melakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan' rnemanfaatkan hasil pemantauan (monitoring) tersebut untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang;
g. Menyelenggarakan pembinaan penataan ruang
di daerah dengan mensinkronkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruing Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam rangki pengembangan wilayah;
h.
i. i k.
Mengembangkan dan menetapkan prosedur pengelolaan tata ruang; Menyelenggarakan pembinaan dan penentuan prioritas terhadap kawasankawasan strategis nasional dalam rangka pengembangan wilayah; Membina kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara penataan Ruang; Menyelenggarakan pembinaan dan standardisasi perpetaan tata ruang.
Halaman 45 dari46
Selain daripada itu, dalam struktur Kelompok Kerja (Pokjl! .berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah No.8_8/KPTS/M/2000 tentang pembentukan Kelompok Kerja BKTRN, Deputi Bidang Otonomi_Daerah
dan Plngembangan Regional Bappenas ditugaskan sebagai Ketua Pokja 3 (Dukungan Sistem Penataan Ruang), dengan tugas-tugas sebagai berikut:
l.
Menyiapkan kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawisan yang memaduserasikan program-program sektoral dan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka mendukung program
pembangunan nasional dan program pembangunan daerah; m. Mengembangkan dan menetapkan prosedur pengelolaan tata ruang, termasuk merJmuskan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan tata ruang; n. Membina kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara penataan ruang;
o. Menyelenggarakan pembinaan dan standardisasi perpetaan tata ruang; p. Merumuskan kriteria dan pedoman untuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
q.
Fasilitasi review sistem penataan ruang di daerah.
Halaman 46 dari46
