I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi bagian penting dari sistem perekonomian Nasional yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapat masyarakat serta ikut berperan dalam meningkatkan perolehan pendapatan devisa dan memperkokoh struktur ekonomi nasional (Hubeis, 2009). Seperti diketahui bahwa pelaku ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Usaha Besar (UB), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Kecil (UK), dari ketiga pelaku ekonomi tersebut jumlah yang paling banyak adalah sektor usaha kecil (UK) yang berjumlah 41,3 juta unit atau 99,13 % usaha menengah 361.052 unit usaha atau 0,87 % dan usaha besar (UB) 2.158 unit usaha atau 0,01 %, namun kenyataan UKM belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan UKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangan UKM, padahal UKM memberikan kesempatan kerja terbesar dibandingkan usaha menengah maupun besar, seperti disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 Profil Usaha di Indonesia Parameter Jumlah (Unit/%) Kesempatan kerja (%) Nilai tambah (% terhadap ekonomi) Produktivitas
Skala Usaha UK UM UB 41.301.263/99,13 361.052/0,86 2.158/0,01 88,92 10,54 0,54 43,42 15,42 44,9 Kecil
Menengah
Besar
Sumber : Hubeis, 2009
Berdasarkan pengalaman terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, di mana banyak usaha berskala menengah dan besar yang mengalami kebangkrutan, pabrik-pabrik besar mulai melakukan pengurangan
2
pegawai, penghentian kegiatan atau operasi, bahkan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, kejadian tersebut sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, namun disisi lainnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. UKM tetap bertahan bahkan cenderung menunjukan tingkat pertumbuhan yang lebih bagus, hal ini merupakan suatu solusi bagi peningkatan perekonomian suatu negara. Dalam krisis tersebut UKM sebagai contoh nyata, sebagai salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global tersebut. Dari pengalaman tersebut, kiranya tidak berlebihan apabila pemerintah dalam pengembangan sektor swasta lebih difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil, kualitas produk belum memenuhi standar dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi pertumbuhan
dan perkembangan UKM.
Pemerintah harus lebih meningkatkan perannya dalam pemberdayaan UKM, mengembangkan pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, mengeluarkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan UKM, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, peningkatan akses pasar,
mendorong dan
memfasilitasi UKM untuk dapat melakukan kegiatan ekspor. Peran UKM sangat penting dalam pengembangan usaha dan peningkatan perekonomian di Indonesia. UKM merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Hampir semua usaha besar berawal dari UKM, UKM harus terus ditingkatkan agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan pengerak perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini bukan semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, pihak UKM sendiri sebagai
3
pihak yang dikembangkan harus ikut berperan aktif bersama-sama dengan Pemerintah untuk mencapai kemajuan UKM, setelah UKM sudah tumbuh dan berkembang dengan baik maka UKM tersebut harus membantu usaha kecil lainnya agar dapat menjadi UKM yang tangguh dan mandiri. Selain Pemerintah dan UKM, peran sektor Perbankan juga sangat penting dalam pemberian pinjaman/kredit lunak perbankan untuk membantu permodalan UKM sehingga mampu meningkatkan skala usaha maupun untuk menambah investasi yang diperlukan agar mampu bersaing dengan usaha lainnya, pemberian pinjaman/kredit tersebut bukan hanya tanggung jawab sektor perbankan namun peran para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat di kesampingkan untuk membantu ketersediaan dana atau modal yang cukup bagi pengembangan dan peningkatan UKM. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan sektor UKM Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memberikan kemudahan kepada pengusaha kecil dalam rangka memperoleh bantuan kredit, salah satunya adalah kebijakan yang mengharusnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1232/KMK.013/1989 yang mewajibkan semua BUMN menyisihkan laba sebesar 1% - 3% untuk pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan Koperasi (Pegelkop). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 316/KMK.016/1994 program ini berganti nama menjadi program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang dinamakan sebagai program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Program PKBL terdiri dari Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan merupakan suatu program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
usaha kecil agar menjadi tangguh dan
mandiri melalui pemanfaatan dana dari 1% - 3% dari laba bersih perusahaan. Program Kemitraan memiliki sasaran yaitu usaha kecil di wilayah regional perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun,
4
mempunyai prospek untuk dikembangkan dan belum mempunyai jaminan yang cukup untuk memperoleh kredit bank serta memiliki omset di bawah Rp 200.000.000. Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar lokasi perusahaan, melalui pemanfaatan dana sebesar maksimal 2% dari laba bersih perusahaan. Program Bina Lingkungan diberikan dalam bentuk hibah khusus bagi masyarakat kurang mampu dalam bentuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan bencana alam, bantuan sarana dan prasarana umum, serta bantuan sarana ibadah. Berbagai program ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan prioritas sektor-sektor yang memiliki daya tampung tenaga kerja yang tinggi seperti pada sektor pertanian, industri padat karya, perdagangan dll. PT Sucofindo (Persero)
ikut berperan aktif dalam mensukseskan
program Pemerintah tersebut, melalui PKBL diharapkan mitra binaan dapat berkembang
pesat
baik
dari
sisi
omset
penjualan,
pemasaran,
manajemen/pengelolaan keuangan dan pertumbuhan usaha. Melalui program kemitraan antara Perusahaan BUMN dengan mitra binaan yang dilakukan secara terus menerus mitra binaan akan mampu mencetak pertumbuhan laba usaha secara signifikan, hal inilah yang mendorong suatu penelitian perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban, apakah pinjaman program kemitraan dapat meningkatkan kinerja (profit margin, return on total assets (ROTA), Return On Equity (ROE), Perputaran Modal Kerja, Omset Penjualan dan jumlah pegawai) mitra binaan.
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan suatu rumusan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah
pinjaman
program
kemitraan
PT
Sucofindo
(Persero)
berpengaruh pada peningkatan kinerja (profit margin, return on total assets (ROTA), Return On Equity (ROE), dan perputaran modal kerja?
5
2. Apakah
pinjaman
program
kemitraan
PT
Sucofindo
(Persero)
berpengaruh pada peningkatan omset penjualan dan jumlah pegawai mitra binaan ?
C. Tujuan Penelitian Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas dengan tujuan menganalisa pengaruh pinjaman program kemitraan terhadap peningkatan kinerja mitra binaan sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah: 1. Menganalisis rasio keuangan profit margin, ROTA, ROE, perputaran modal kerja sebelum dan setelah adanya pinjaman program kemitraan kepada usaha kecil. 2. Menganalisis omset penjualan dan jumlah pegawai sebelum dan setelah adanya pinjaman program kemitraan kepada usaha kecil.
