_.__ --
-
....;'l"
,,,_
-
- -
...;~
. ,.. ::: ·::
.
...
'
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTANIAN HONGARIA TENT ANG KERJA SAMA PERIKANAN DAN BUDIDAYA
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
Republik
Indonesia
dan
Kementerian Pertanian Hongaria, untuk selanjutnya disebut " Para Pihak";
MENGINGAT keinginan kedua belah Pihak untuk membangun kolaborasi dan untuk memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan dan budidaya perikanan ;
MENYADARI bahwa kerja sama akan membawa keuntungan bersama dan pengembangan ekonomi kedua negara;
MENYADARI JUGA keinginan untuk memperkuat hubungan antara sektor pruduksi dan pemasaran dalam rangka menambah daya saing sektor perikanan dan budidaya perikanan;
MENGAKUI Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Hongaria, ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 1961 di Jakarta ;
I
-
'
I
., .
MERUJUK kepada Persetujuan Bersama llmu Pengetahuan dan Kerja Sama Teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria, ditandatangani pada tanggal 5 September 1961 di Jakarta;
MENCATAT Perjanjian Kerja Sama Teknis antara
Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (INDONESIA) dan lnstitut Penelitian Hongaria untuk Perikanan , Budidaya Perikanan dan lrigasi (HONGARIA) di bidang budidaya ·~ :
perikanan air tawar, ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2004 di Jakarta;
' ~· : )i
:
BERTUJUAN untuk memajukan kerja sama di antara Para Pihak dalam
,(
berbagai bidang perikanan dan budidaya perikanan atas dasar kesetaraan dan saling menghargai;
·:
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
'
..
PASAL 1 TU JUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk membentuk suatu kerangka untuk peningkatan kerja sama antara Para Pihak di bidang perikanan . dan budidaya perikanan .
•
•
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
1.
Ruang lingkup kerja sama Memorandum Saling Pengertian ini wajib meliputi: a.
pengembangan berkelanjutan budidaya perikanan ;
b. pertukaran informasi akses pemasaran produk perikanan dan budidaya perikanan ; c.
kegiatan penelitian dan pengembangan ;
' :
'
d. peningkatan
kapasitas,
termasuk
program
pelatihan
bersama,
pertukaran ahli, pejabat pemerintah dan personil.
2. Para Pihak dapat berkonsultasi tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama sebelum penyelenggaraan fora perikanan internasional.
PASAL 3 MEKANISME KERJA SAMA
1.
Para Pihak telah menyetujui untuk membentuk suatu Komite Teknis yang terdiri dari personil yang kompeten dari kedua Pihak untuk memastikan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Setiap Pihak wajib menominasikan seorang pE:rwakilan dalam waktu satu bulan setelah berlakunya Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Para Pihak wajib, melalui konsultasi, menentukan skema kerja sama secara rinci dan cara pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dalam suatu pengaturan turunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini.
3.
Kegiatan-keg iatan yang tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini dapat dilakukan melalui kerja sama langsung diantara Para Pihak, dengan kemungkinan keterlibatan mitra industri terkait dari Indonesia dan Hongaria.
Keg iatan-kegiatan
dari
setiap
mitra
tambahan
akan
dikoordinasikan oleh Para Pihak.
PASAL 4 INSTITUSI PELAKSANA
Para Pihak yang ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab untuk implementasi Memorandum Saling Pengertian ini adalah :
, r
a.
Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
-!'
·cf r
I•; '
Prociuk Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan
I
Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya
j
Manusia dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan.
;
,,
;
.
j
b.
Untuk
Kementerian
Pertanian
Hongaria:
Departemen
Angling
dan
Pengelolaan Perikanan.
'i.'
:,
'·~ .,
,_
f
PASAL 5 SUMBER DAYA GENETIK
.._
Para Pihak menegaskan bahwa akses terhadap sumber daya genetik wajib dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan-ketentuan
dalam
l
Keanekaragaman Hayati 1982, khususnya prinsip-prinsip persetujuan terlebih dahulu dan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Setiap Pihak wajib memiliki kewenangan
<
:t
;
[
'
-
.~
;
_
'
·)-
..
-
untuk menentukan akses ke sumber-sumber daya
genetik sesuai dengan perundang-undangan dalam negeri dan berupaya untuk
-
"
;
menciptakan kondisi guna memfasilitasi akses yang jelas kepada sumber daya
;
'
genetik.
~
.'
k
~· :/ .i ,_, :i PASAL 6
'
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Para Pihak menyetujui bahwa pemanfaatan setiap hak atas kekayaan intelektual yang muncul dari implementasi Memorandum Saling Pengertian ini wajib tunduk kepada suatu pengaturan terpisah diantara Para Pihak . ,
.
'
-
'
c:,:.• '
~·:
< --
-~._,
'
I
PASAL 7 KERAHASIAAN
Para Pihak wajib memastikan kerahasiaan dokumen , informasi, dan data lainnya untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tidak dapat 1
•
dibagikan atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak. ·~
:
~· ~l ,(.
I
I
'_
PASAL 8
-
PERUBAHAN
Setiap perubahan terhadap Memorandum Saling Pengertian ini hanya dapat dilakukan dalam bentuk tertulis setelah persetujuan bersama diterima oleh Para Pihak. Perubahan-perubahan tersebut menjadi
.
~
•• '"f
'
bagian yang tidak
terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan wajib berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA
'.
Ii
Setiap sengketa yang mungkin timbu l antara Para Pihak dalam implementasi
Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.
:~
l:
: id'
,,. '
1~
;
"'
'
PASAL10 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU , DAN PENGAKHIRAN
I'
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
wajib
berlaku
sejak
tanggal
~
-
penandatanganan dan wajib berlaku selama lima tahun. Memorandum
..
- if j
Saling Pengertian ini dapat diperpanjang melalui persetujuan tertulis antara Para Pihak.
i!"' __
,;;;
.,
- ... ·.. -
-
I
.
~
2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak mempengaruhi validitas dan masa berlaku kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dan telah diputuskan sebelum pengakhiran dari Memorandum Saling Pengertian ini sampai selesai , kecuali disepakati sebaliknya
oleh Para
Pihak.
SEBAGAI BUKTI , yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa,
telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di Jakarta, pada 1 Februari tahun dua
~·inu
enam belas, dalam Bahasa Indonesia, Hongaria dan lnggris, semua naskah memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran, maka naskah berbahasa lnggris yang berlaku .
UNTUK KEMENTERIAN
UNTUK KEMENTERIAN
KE LAUT AN DAN PERI KANAN
PERTANIAN HONGARIA
REPUBLIK INDONESIA
SI PUDJIASTUTI MENTERI
DR.SANDOR FAZEKAS MENTER!
REPUBLIK INDONESIA
SZANDEKNYILATKOZAT AZ INDONEZ KOZTARSASAG TENGEROGYI ES HALASZATI MINISZTERIUMA ES MAGYARORSZAG FOLMUVELESOGYI MINISZTERIUMA KOZOTT A HALASZAT ES AKVAKULTURA TEROLETEN TORTENO EGY0TTMUKODESROL
Az lndonez Koztarsasag Tengerugyi es Halaszati Miniszteriuma es Magyarorszag Foldmuvelesugyi Miniszteriuma, a tovabbiakban, mint ,,Felek", FIGYELEMBE VEVE a Felek kozos 6hajat, hogy a halaszat es akvakulturaagazat terl.ileten egyOttmOkodest alakitsanak ki es elosegitsek az emberi eroforras fejlesztest;
FELISMERVE, hogy az egyottmukodes kozos elonyokhoz es mindket orszag gazdasagi fejlodesehez vezet;
FELISMERVE TOV ABBA a termelesi es a marketing szektorok kozotti kapcsolat megerositesenek szuksegesseget a halaszati es akvakultUra-agazat versenykepessegenek novelese erdekeben ;
ELISMERVE a Magyar Nepkoztarsasag es az lndonez Koztarsasag kozott !
Jakartaban , 1961 . augusztus 23-an alai.1 baratsagi es egyuttmukodesi
'
szerzodest;
HIVATKOZVA
a Magyar Nepkoztarsasag
Kormanya
es
az lndonez
Koztarsasag Kormanya kozott Jakartaban , 1961 . szeptember 5-en alairt Muszaki Tudomanyos Egyuttmukodesi Megallapodasra;
MEGJEGYEZVE
(Magyarorszag)
a es
magyar az
Halaszati
AkvakultUra
es
.. )
Ontozesi
F6igazgat6sag
.. .
Kutat6intezet
(lndonezia)
kozott
Jakartaban, 2004. februar 4-en alairt, az edesvizi akvakultura terOletet erinto Szakmai Egyottmukodesi Megallapodast;
TOREKEDVE ' . I :
I
a
halaszat es
akvakultura
I
k016nboz6
terOletein
'
;1''
torteno
,.
egyuttmukodes elomozditasara az egyenloseg es a kolcsonos tisztelet jegyeben;
I
.
~·
;
'
I
A KOVETKEZOKBEN ALLAPODTAK MEG:
1. CIKK
1. J
CEL
;
'
A Szandeknyilatkozat celja, hogy a Felek kozotti egyOttmukodes fokozasanak
keretrendszeret kialakitsa a halaszat es akvakultura teruleten . i -
2. CIKK EGYUTTMUKODESITERULETEK
1. A jelen Szandeknyilatkozat szerinti egyuttmukodesi terOletek magukban foglaljak: a. az akvakultura fenntarthat6 fejleszte$et;
.
f:I.
i
:
-
,_
b. a halaszati es akvakultura-termekek piacra jutasaval kapcsolatos informaci6cseret;
\ ' > .J
c. a kutatasi es fejlesztesi tevekenysegeket;
'
d. a kapacitasepitest, ideertve a kozos kepzeseket es a szakertok,
kormanytisztviselok es alkalmazottak cserejet is.
:
~!
,.~
1!
2. A Felek a nemzetkozi halaszati f6rumokat megelozoen a kozos
I
'
~
'
~
'
:i~
'
i ''
erdekkorOkbe tartoz6 Ogyekben egyezteteseket folytathatnak.
~
I
; fii
I"·'~
./
'
;
3. CIKK
~ :
. )
EGYUTTMUKODESI MECHANIZMUSOK
i 1i
'1.
A Felek megallapodtak abban, hogy a Szandeknyilatkozat vegrenajtasanak
"'
biztositasa erdekeben letrehoznak egy, a Felek illetekes alkalmazottaib61
••
all6 Szakmai Bizottsagot. A Szandeknyilatkozat hatalybalepesetol szamitott
"' '
egy h6rn:1pon belOI minket fel kijeloli kepviselojet.
'
~
2. A Felek egyeztetes utjan, kUlon kiegeszfto megallapodasban reszletesen
~I
meghatarozzak
11
J•
a
2.
cikkben
foglalt
egyottmukodesi
terOletek
i
!
vegrehajtasanak
kereteit
es
m6djait
a
Szandeknyilatkozat
rendelkezeseinek megfeleloen. 1\ 11
1
''
3. A Szandeknyilatkozat altal lefedett tevekenysegek a Felek kozotti kozvetlen
~ I' i
egyOttmukodes utjan is vegrehajthat6k a relevans magyar es indonez ipari
•...;
partnerek esetleges bevonasaval. Barmely tovabbi partner tevekenysegeit
IH :
a Felek koordinaljak.
~
..
;
4.CIKK VEGREHAJTOINTEZMENYEK
-~ -~
~I ~
!
A Szandeknyilatkozat vegrehajtasanak felelosekent a Felek az alabbiakat
"1 ~
~-
jelolik ki;
~;_
' 11
-
"
...
'• '
-
:
11
' ~-
a.
Magyarorszag FoldmuvelesOgyi Miniszteriuma reszer61: Horgaszati es Halgazdalkodasi Foosztaly,
b.
az lndonez Koztarsasag TengerOgyi es Halaszati Miniszteriuma reszer61: Akvaku ltura
F6igazgat6sag , a
Tengeri
es
Halgazdasagi
Termekek
Versenykepessegenek Javitasaert Felel6s F6igazgat6sag , Tengeri es Halaszali Kutatasi es Fejlesztesi Ogynokseg , valamint Tengeri es Halaszati Emberi Eroforras es Kozosseg Fejlesztesi Ogynokseg.
5. CIKK GENETIKAI EROFORRASOK
A Felek meger6sitik, hogy a genetikai eroforrasokhoz val6 hozzaferest az
1992. evi Biol6giai Sokfelesegrol sz616 Egyezmeny rendelkezesei szerint keli biztosltani , kOlonos tekintettel az elozetes tajekoztatason alapul6 j6vahagyas es az elonyok igazsagos es meltanyos megosztasanak elvere. Mindket Fel jogosult a genetikai eroforrasokhoz val6 hozzaterest a hazai jogszabalyainak megfeleloen meghatarozni es torekszik a genetikai eroforrasokhoz val6 atlathat6 hozzateres felteteleinek kialakitasara.
6. CIKK SZELLEMI TULAJDONJOGOK
A Felek megallapodnak, hogy a Szandeknyilatkozat vegrehajtasa saran letrejott barmely szellemi tulajdon felhasznalasat a Felek kozotti kOlon egyezseg szabalyozza .
7.CIKK TITO KT ART As
A
Felek
biztositjak
a
Szandeknyilatkozat
vegrehajtasaval
osszefOggo
dokumentumok, informaci6k es egyeb adatok biz:almassagat es titkossagat,
. -·
"'
-_--..
'"""'-·
_
-~·
"
~
~--
...
--
.
melyek a Felek el6zetes irasbeli hozzajarulasa nelkOI harmadik fellel nem oszthat6ak meg, illetve harmadik fel reszere nem adhat6ak at.
8. CIKK MODOSiTAS
A Szandeknyilatkozat kizar61ag irasban m6dosithat6 a Felek kolcsonos megallapodasat
kovetoen.
A
m6dositasok
a
Szandeknyilatkozat
elvalaszthatatlan reszet kepezik, es a Felek altal meghatarozott napon lepnek hatalyba.
9. CIKK VITAK RENDEZESE
A ~I
.
II'
!
Szandeknyilatkozat
vegrehajtasaval
osszefOggesben
a
Fclek
kozott
felmer016 barmely vitat ·- a Felek kozotti egyeztetesek es targyalasok reven -bekes uton kell rendezn i. I
• 10. CIKK HATAL YBALEPES, IDOTART AM ES MEGSZONES .
'" ~
1. Jelen Szandeknyilatkozat alairasanak napjan lep hatalyba, es ot evig marad hatalyban. A Szandeknyilatkozat hatalya a Felek kozos irasbeli megallapodasaval meghosszabbithat6. 2. A Szandeknyilatkozatot barmelyik Fel barmikor felmondhatja a masik Felhez - a megszOnes napjat megel6z6 6 (hat) h6nappal korabban tovabbitott irasbeli kozlemeny utjan. 3.
A Felek elter6 dontese hianyaban, a Szandeknyilatkozat megszOnese nem erinti a Szandeknyilatkozat megszOnesenek napjat megelozoen elfogadott, folyamatban lev6 tevekenysegek ervenyesseget es idotartamat. i '
--<:_,-
0
A FENTIEK HITELELOL a megfelelo m6don erre felhatalmazott alulf rottak a Szandeknyilatkozatot alairasukkal lattak el.
KEL T KET PELDANYBAN Jakartaban, ketezer tizenhat februar 1-en magyar, indonez es angol nyelven , amely szovegek mindegyike egyarant hiteles. Elter6 ertelmezes eseten az angol nyelvO szoveg az iranyad6.
AZ INDONEZ KOZTARSASAG
MAGYARORSZAG
TENEGERUGYI ES HALASZATI
FOLDMUVELESUGYI
ZTERIUMA RESZEROL
MINISZTERIUMA RESZEROL
SUSI PUDJIASTUTI
DR.FAZEKAS SANDOR
MINISZTER
MINISZTER
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF HUNGARY ON FISHERIES AND AQUACULTURE COOPERATION
The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture of
Hun~ary,
hereinafter referred to as "The
Parties";
CONSIDERING the common desire of both Parties to establish collaboration and to facilitate human resources development in the field of fisheries and aquaculture;
REALIZING that cooperation would lead to common benefits and economic development of both countries;
ALSO REALIZING the needs for strengthening links between the production and marketing sectors in order to improve the competitiveness of the fisheries and aquaculture sector;
RECOGNIZING the Treaty of Friendship and Co-operation between the Republic of Indonesia and the Hungarian People's Republic, signed on 23rd August 1961 in Jakarta;
..... -
;;
--
.;
::
-
REFERRING to the Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of
•
~.
the Hungarian People's Republic, signed on 5th September 1961 in Jakarta; NOTING the Technical Cooperation Agreement between Directorate General of
: -,,
Aquaculture (INDONESIA) and Hungarian Research Institute for Fisheries, Aquaculture, and Irrigation (HUNGARY) in the field of Freshwater Aquaculture, signed on 4th of February 2004 in Jakarta;
AIMING to promote cooperation between the Parties in various fields of
i • : ~.
fisheries and aquaculture on the basis of equality and mutual respect;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE 1 OBJECTIVE ; !I
The objective of this Memorandum of Understanding is to set up the framework
:
,,
!
,,
' "'
for the enhancement of cooperation between the Parties in the field of fisheries and aquaculture.
ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
1. The areas of cooperation under this Memorandum of Understanding shall include: a. sustainable development of aquaculture; II
;
b. exchange of information on the market access of fisheries and aquaculture products ; c. research and development activities; d. capacity building , including joint training program , exchange of experts, government officials and personnels.
; J ~.
-
2.
~-~
-
.
·W
The Parties may consult on matters of mutual interest prior to international fisheries fora.
.
'
ARTICLE 3 MECHANISMS FOR COOPERATION
1.
The Parties have agreed to set up a Technical Committee composed of competent personnel of both Parties to ensure the implementation of this Memorandum
of
Understanding.
Each
Party
shall
nominate
a
representative within one month after this Memorandum of Understanding comes into force.
2. The Parties shall, through consultation , determine in detail the cooperation '
schemes and ways of implementation in the areas of cooperation as stipulated in Article 2 in a separate subsidiary arrangement in accordance with the provisions of this Memorandum of Understanding.
3.
,,
'
.
\
The activities covered by this Memorandum of Understanding may be conducted in direct cooperation between the Parties, with possible involvement of relevant industrial partners from Indonesia and Hungary. The activities of any additional partners will be coordinated by the Parties .
ARTICLE 4 IMPLEMENTING INSTITUTIONS
The
Parties designate as responsible for the implementation of this
Memorandum of Understanding the following :
a.
For Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia: Directorate General of Aquaculture, Directorate General for Enhancement of Marine and Fisheries Product Competitiveness, Agency for Marine and
''
... In
"
--
.. ·
_-.;
;
:
Fisheries Research and Development, and Agency for Marine and
.
i~
Fisheries Human Resources DevE:.lopment and Community Empowerment.
.l
b.
For Ministry of Agriculture of Hungary: Department of Angling and Fisheries
..
Management. "'· i>
:
: I
ARTICLE 5 GENETIC RESOURCES
The Parties reaffirm that access to genetic resources shall be carried out in accordance with the provisions of the Convention on Biological Diversity 1992, particularly the principles of prior informed consent and of fair and equitable benefit sharing. Each Party shall have the authority to determine access to genetic resources in accordance with its domestic legislation and endeavor to create conditions to facilitate transparent access to genetic resources.
: ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
.
: 'l
...~.
The Parties agree that the utilization of any intellectual property arising from the
implementation of this Memorandum of Understanding shall be
subject to a separate arrangement between the Parties.
ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY
The Parties shall ensure the confidentiality and secrecy of documents, information and other data for the implementation of this Memorandum of Understanding which can not be shared or supplied to a third Party without prior written consent of the Parties.
~
I
•·
;
~
! I•
ARTICLE 8 AMENDMENT
Any amendments to this Memorandum of Understanding can only be made in written form after mutual consent is achieved by the Parties . Such amendments shall form an integral part of this Memorandum of Understanding and shall
·~
enter into force on the date as determined by the Parties. :
~
ARTICLE 9 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes that may arise between the Parties in implementing this Memorandum of Understanding sha!I be settled amicably through con$ultations and negotiations between the Parties.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shaii entEr into force on the date of iis signature and shall remain in force for period of five years . It may be
extended by mutual written consent of the Parties. 2.
'
'
. -~
'
..
I
'
This Memorandum of Understanding may be terminated at any time by either Party by giving written notification to the other Party six (6) months prior to the date of termination .
3.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of on-going activities agreed up on before the date of termination of this Memorandum of Understanding, unless decided otherwise by the Parties.
i~
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned , being duly authorized , have signed this Memorandum of Understanding . ·1 :~
- -
~,.,_".'..-
~'.-
........
·~
-
--
'"
;
DONE IN DUPLICATE in Jakarta, on February
1st
?'·
in the year of two thousand
sixteen , in Indonesian , Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text
shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF MARINE
FOR THE MINISTRY OF
AFFAIRS AND FISHERIES OF
AGRICULTURE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
HUNGARY
. '
/
/~ - -·----
' , : t.
SUSI PUDJIASTUTI
DR. SANDOR FAZEKAS
MINISTER
MINISTER
;
~
:
."
't ' ;
"'
'
l ~.
~ ...
-
~.,. 'I'"
....-:....
--
' ---
-
'.'
'
-=--
,·T'W'7
.,;::.,.
.... - - - ' - -
~
•• :-:-
~.
·--