\
~l ~ ~. / ~ • v..-;.l ~
REPUBLIK. INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RA.KY AT REPUBLIK INDONESIA DAN UNITED METHODIST COMMITTEE ON RELIEF TENTANG DEVELOPMENT OF HUMANITARIAN ASSISTANCE PROGRAMS Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (dalam hat ini selanjutnya disebut sebagai "KEMENKO KESRA") dan United Methodist Committee on Relief of the General Board of Global Ministries of the United Methodist Church (selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "UMCOR"), suatu lembaga nirlaba Amerika Serikat (KEMENKOKESRA dan UMCOR selanjutnya dalam hat ini secara bersama-sama akan disebut "Para Pihak");
MENGAKUI pentingnya upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia; SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, TELAH MENCAPAI kesepahaman sebagai berikut:
Pasal I Tujuao Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mengadakan ke!"jasama antara Para Pihak dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraar. !"akyat, te:-masuk masyarakat yang terkena dampak bencana di daerah-daerah di Indonesia.
Pasal D · Ruaog Liogkup Kerjasama Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam bidang-bidang sebagai berikut: 1. Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi tidak terbatas pada mereka yang dalam pemulihan dari bencana alam di daerah-daerah Indonesia. melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat; 2. Peningkatan akses untuk air bersih dan sanitasi yang lebih baik melalni perencanaan dan pembangunan infrastruktur air dan sanitasi bagi masyarakat yang membutuhkan; 3. Bantuan kemanusiaan darurat kepada masyarakat yang terkena dampak bencana di daerah-daerah di Indonesia.
Pasal III Mitra Pendamping l.
Para Pihak sepakat untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan organisasi sosial dan/atau masyarakat setempat dalam melaksanakan program-program yang disepakati.
2.
Organisasi-organisasi sosial setempat, yang akan disepakati oleh Para Pihak untuk melaksanakan program-program yang disepakati harus terdaftar secara sah dan harus direkomendasikan oleh pemerintab setempat yang bersangkutan .
Pasal IV Wilayah Geografis 1. Para Pihak sepakat untuk bekerja bersama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara sesuai dengan kebijakan dan prioritas KEMENKO KESRA. 2.
Perubahan daerah kerja wajib disetujui oleh Para Pihak secara tertulis.
Pasal V Mekanisme 1. Program-program dan mekanisme kerjasama dijabar kan dalam Arahan Program, yang disusun sebagai Lampiran, yang dilampirkan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Sa ling Pengertian ini. Arahan Program merupakan petunjuk menyeluruh bagi kegiatan-kegiatan UMCOR. 2.
Uraian terperinci dari masing-masing proyek atau program dij abarkan dalam Rencana Kerja, yang disusun sebagai Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian. Rencana Kerja meliputi spesifikasi terperinci dari kegiatankegiatan atau program-program yang terkait, termasuk sasaran, prosedur, lokasi, dan pengaturan pendanaan.
3. Para Pihak sepakat w1tuk menetapkan mekanisme yang tepat untuk pelaporan, konsultasi , dan koordinasi, untuk mernfasilitasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian, pada saat diperlukan tindakan bersama. 4.
Analisa kebutuhan dan pemilihan lokasi kegiatan akan didiskusikan dan disepakati bersama oleh Para Pihak.
Pasal VI Kewajiban-kewajiban A.
KEMENKO KESRA akan:
1.
Memfasi litasi pengurusan fasilitas perpajakan dan penJman kepabeanan dari pemerintah Indonesia, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
B.
2.
Memfasilitasi pengurusan ijin untuk masuk dan keluar Indonesia, ijin t inggal, dan ijin kerja unn1k staf bersama keluarga dan tenaga ahli asing UMCOR yang telah disetujui sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan di Indonesia;
3.
Berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, koordinasi, supervisi dan evaluasi program dan proyek.
UMCOR akan: 1. Mempertahankan keberadaan operasi UMCOR di Indonesia, pembentukan dan kelancaran pelaksanaan progam-programnya;
untuk
memastikan
2. Menyediakan barang, dana, perlengkapan, persediaan, dan material lainnya untuk pelaksanaan program-program dan proyek-proyek yang disepakati, sesuai dengan dana yang diterima UMCOR dari donor; 3. Menyediakan staf dan tenaga ahli yang berkualitas untuk menransfer keahlian, pengetahuan dan teknologi yang waj ib mendapatkan persetujuan dari KEMENKO KESRA; 4. Mengembangkan kapasitas badan-badan pemerintah pelaksanaan program-program tersebut di atas;
dan
non-pemerintah
dalam
5. Membuat laporan tahunan pelaksanaan program dan laporan keuangan yang terkait; 6. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi bersama dengan KEMENKOKESRA dan badan-badan yang terlibat paling sedikit sekali dalam setahun.
Pasal VII Pendanaan 1. Pendanaan program/proyek akan disediakan oleh UMCOR dan donor internasional berminat untuk mendukung program /proyek UMCOR di Indonesia.
yang
2. UMCOR menjamin sumber pendanaan tidak berasal dari hasil tindak kejahatan (misalnya pencucian uang) dan harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Pemerintah Indonesia.
Pasal VIll Batasan bagi UMCOR dao Personilnya UMCOR dan para staff disyaratkan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatannya akan: I. Menghormati dan mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menghormati integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis manapun; 3. Tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan intelejen/rahasia apapun; 4. Tidak melakukan kegiatan selain daripada apa yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak di Indonesia;
5. Menghormati adat istiadat, tradisi dan agama masyarakat setempat; 6. Tidak melakukan kegiatan penyebaran agama apapun ; 7. Tidak melakukan penggalangan dana apapun di Indonesia, baik dari perorangan ataupun organisasi, untuk mendukung program dan kegiatannya; 8. Setiap pelanggaran atas hal-hal di atas dapat menyebabkan terminasi Memorandum Saling Pengertian ini dan setiap program atau proyek.
Pasal IX Pengaturan Pasca Program/Proyek 1. Setelah berakhirnya program/proyek, UMCOR dan KEMENKO KESRA akan memutuskan bersama tentang pemanfaatan dan pemeliharaan perlengkapan, barang dan kendaraan yang diadakan oleh UMCOR melalui fasilitas bebas pajak. 2. Pada akhir program/proyek, Pemerintah setingkat Kabupaten dan masyarakatnya akan bertanggungjawab untuk melanjutkan program/proyek dengan biaya sendiri.
Pasal X Domisili 1. KEMENKO KESRA berkedudukan di JI. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat. 2. UMCOR INDONESIA yang ditunjuk oleh UMCOR sebagai institusi pelaksana program UMCOR di Indonesia, berkedudukan di Kompleks Taman Setia Budi Indah, Blok RR No. 141 , Medan. Perubahan domisili diberitahukan secara tertulis kepada KEMENKOKESRA.
Pasal XI Perubahan 1.
Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau atau dirubah setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
2.
Segala amandemen atas Memorandum Saling Pengertian ini dapat kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
dilakukan berdasarkan
Pasal XII Penyelesaian Perselisihan Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan jalan damai melalui musyawarah dan perundingan antara Para Pihak.
Pasal XIII Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran I. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya. 2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. 3. Setiap Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sewaktu-waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum dilakukannya terminasi yang dimaksud. 4.
Berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi program atau proyek yang sedang berjalan, yang dimulai berdasarkan dan sebelum tanggal berakhimya Memorandum Saling Pengertian ini, sampai dengan program atau proyek dimaksud selesai, kecuaJi ditentukan lain secara tertulis oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2009 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, semua teks mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Untuk Kementerian Koordinator Biclang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
-
~
Indroy~o
Untuk United Methodist Committee on Relief
..
Prof. Dr. Ir. Soesilo, M.Sc. Sekretaris Kementerian
John C. Holveck Head of Mission Indonesia
LAMPIRAN
ARAHAN PROGRAM I.
PROGRAM
A. Fokus Kerjasama Fokus utama dari kerjasama antara KEMENKOKESRA dan "UMCOR" adalah untuk meningkatkan perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berpendapatan rendah, dan mewujudkan kemandirian secara berkelanjutan. UMCOR menunjuk UMCOR Indonesia sebagai institusi pelaksana di fndonesia.
B. Lokasi UMCOR Indonesia akan melaksanakan program-programnya di Propinsi Sumatra Utara dan Nanggroe Aceh DarussaJam.
C. Anggaran Perkiraan anggaran untuk UMCOR Indonesia selama periode 2009-20 l 0 adaJah sekitar 6,4 juta Dolar Amerika Serikat. Anggaran ini termasuk baik dana tunai maupun daJam bentuk barang untuk kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam dokumen ini. Semua biaya untuk kantor-kantor lapangan dialokasikan pada masing-masing proyek. UMCOR Indonesia akan menaikkan anggarannya selama periode 2009 - 2012 melalui peluang-peluang pendanaan internasional.
D. Komponen program/proyek akan meliputi: I. Peningkatan pendapatan dan peluang ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk pelatihan keterampilan usaha dan teknik, serta pendistribusian paket material usaha sebagai pinjaman sosial. 2. Peningkatan kesehatan dan higienitas untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pelatihan, rehabilitasi fasilitas kesehatan, serta perencanaan dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur air dan sanitasi untuk masyarakat dan sekolah-sekolah. 3.
Peningkatan pengetahuan dan akses untuk pendidikan melalui pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah dan masyarakat; serta pembangunan sekolah dasar bagi masyarakat berpendapatan rendah.
4. Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur masyarakat, seperti perbaikan jaJan dan saforan irigasi dan pembangunan fasilitas masyarakat; 5. Peningkatan kualitas organisasi kemasyarakatan melalui program pengembangan masyarakat, termasuk pembentukan, pendukungan, pelatihan, dan penyediaan perlengkapan bagi Komite Pengembangan Kemasyarakatan (CDC), bantuan dalam proses pembentukan Dana Pengembangan Masyarakat, dan dukungan keuangan bagi LSM lokal melalui sub-bantuan, untuk proyek pembangunan kemasyarakatan;
6. Bantuan kemanusiaan dan kesiapan tanggap darurat bagi masyarakat yang terkena dampak tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya, atau kerusakan yang diakibatkan tindakan manusia, di seluruh Indonesia.
II. MEKANISME I.
UMCOR akan berkonsultasi dengan KEMENKOKESRA dan badan-badan Pemerintah setempat dalam perencanaan dan persiapan dari setiap program atau proyek, untuk memastikan bahwa kegiatan, proyek, atau program adalah sesuai dengan strategi pembangunan nasional, kebijakan, dan prioritas dari KEMENKOKESRA dan Pemerintah setempat;
2.
Masing-masing proyek atau program akan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, ataupun organisasi-organisasi sosial masyarakat setempat yang direkomendasikan, yang telah menyusun rencana pelaksanaan bersama-sama dengan UMCOR Indonesia, dan dengan berkonsultasi dengan badan-badan pengembangan yang diwajibkan;
3.
Penjelasan secara lengkap dari masing-masing program atau proyek disusun dalam Rencana Kerja Tahunan, yang akan disampaikan kepada KEMENKOKESRA untuk ditinjau dan disetujui setiap tahunnya;
4.
Dukungan finansial dan logistik untuk semua proyek dan program, seperti yang dinyatakan dalam Rencana Kerja Tahunan akan disediakan oleh UMCOR Indonesia;
5.
Kerjasama dan konsultasi, yang erat, akan terus dilaksanakan antara UMCOR Indonesia dan KEMENKOKESRA melalui penjelasan oleh Pimpinan Misi UMCOR Indonesia atau staf senior lainnya yang ditugaskan oleh Pimpinan Misi UMCOR Indonesia;
6.
Program yang akan dilaksanakan melalui Memorandum Saling Pengertian akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan regional yang menyeluruh dan terpadu.
7.
UMCOR Indonesia akan mengkoordinasikan basil assessment dan proposal proyek dengan KEMENKOKESRA.
III. PENG AW ASAN DAN EVALUASI Pengawasan dan evaluasi program akan dilaksanakan sebagaimana disebutkan di bawah ini : l.
Setiap program yang dilaksanakan oleh UMCOR Indonesia akan memiliki komponen pengawasan dan evaluasi, untuk mengukur dampak dan pencapaian program;
2.
Secara berkala a.Jean berkonsultasi dengan suatu tim evaluator independen untuk memberikan evaluasi a.Jean dampak program. Hasilnya penilaian akan diserahkan kepada Sekretariat Negara dan badan-badan pemerintah yang berkaitan dan berkepentingan;
3.
Pengawasan akan dilaksanakan oleh Para Pihak bersama dengan badan-badan terkait lainya, apabila diperlukan setiap tahun, secara terus menerus, sebagai bagian dari proyek atau program tersebut. UMCOR Indonesia akan berkoordinasi dan mengatur pengurusan masing-masing perwakilan badan terkait.
4.
Hasil dari pengawasan dan evaluasi akan diserahkan oleh UMCOR Indonesia kepada Sekretariat Negara, dan badan-badan pemerintah terkait lainnya.
REPUBLIK. INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COORDINATING MINISTRY OF PEOPLE'S WELFARE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED METHODIST COMMITTEE ON RELIEF CONCERNING DEVELOPMENT OF HUMANITARIAN ASSISTANCE PROGRAMS
The Coordinating Ministry of People 's Welfare of the Republic oflndonesia (hereinafter referred to as "Ministry") and the United Methodist Committee on Relief of the General Board of Global Ministries of the United Methodist Church (hereinafter referred as "UMCOR"), a U.S. not-for-profit corporation (the Ministry and UMCOR are hereinafter collectively referred to as "the Parties"); RECOGNIZING the importance of the social welfare of the people oflndonesia; PURSUANT TO the prevailing laws and regulation in Indonesia, HAVE REACHED the following understanding:
Article I Objective
The objective of this Memorandum of Understanding is to establish cooperation between the Parties to overcome poverty and increase social welfare, including communities affected by disaster, in Indonesia.
Article II Scope of Cooperation
The Parties agree to cooperate in the following fields: 1. The improvement of the health and welfare of low-income communities, including but not limited to, those recovering from natural disasters in Indonesia through sustainable livelihood and community development;
2. The improvement of the access to clean water and sanitation through water and sanitation planning and infrastructure construction for communities in need; 3. Emergency humanitarian assistance to communities affected by disasters rn Indonesia.
Article ill Counterpart 1. The Parties agree to coordinate with local governments and local social organizations and/or the local community to implement the agreed programs.
2. Any local social organizations, which shall be agreed upon by the Parties to implement the agreed programs, shall be legally registered and shall be recommended by the respective local government.
Article IV Geographical Area 1. The Parties agree to cooperate in the Provinces of Nanggroe Aceh Darusalam and North Sumatra in accordance with the policies and priorities of the Ministry. 2. Any change of the geographical areas shall be agreed upon in writing by The Parties.
Article V Mechanism 1. The programs and mechanism of the cooperation are defined in the Program Direction set out in the Annex and which is attached hereto and constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding. The Program Direction serves as an overall guideline for UMCOR's activities. 2. A detailed description of individual projects or programs shall be defined in The Plan of Operation set out in Annex and attached hereto and constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding. The Plan of Operation shall cover detailed specification of the respective activities or programs including objectives, procedures, locations and financial arrangements. 3. The Parties agree to establish appropriate mechanisms of reporting, consultation and coordination in order to facilitate the implementation of the provisions of this Memorandum of Understanding whenever joint action is required. 4. Needs analyzing and the selection on of activity location will be discussed and mutually agreed upon by the Parties.
Article VI Obligations A. The Ministry shall: 1. Facilitate in arranging the provision of tax facilities and customs clearance by the Government of Indonesia in accordance with Indonesian tax laws and regu lations; 2. Facilitate in arranging permits to enter and leave the country, work and stay permits in line with the laws and regulations of the Republic oflndonesia for the
approved UMCOR expatriate staffs and their immediate families as well as approve UMCOR experts engaged the activities of this MoU; 3. Actively participate in the planning, coordinating, supervising and evaluation of programs and projects. B
UMCOR shall: I. Maintain the presence of UMCOR operations in Indonesia to ensure programs establishment and the smoothness of implementation of its programs; 2.
Provide commodities, funds, equipment, supplies, and other materials for the implementation of the agreed programs and projects, contingent on sufficient funds received by UMCOR from donor;
3.
Provide qualified staffs and experts to transfer skms, knowledge and technology;
4.
Develop the capacity of governmental and non-government agencies in the implementation of the aforesaid;
5.
Provide annual implementation report on program activities and related financial information;
6.
Conduct monitoring and evaluation with the Ministry and involved agencies at least one time per year.
Article VII Funding 1. Funding for programs/projects will be provided by UMCOR and international donors interested in supporting UMCOR programs/projects in lndonesia. 2. UMCOR ensures the source of funding shall not be derived from the result of criminal acts (i.e. money laundering) and shall be subject to prior approval by the Government of Indonesia.
Article VIII Limitation for UMCOR and Its Personnel UMCOR and its staffs requ ired to ensure that the activities shall: I. Respect and comply with the laws and regulations, and policies of the Government of the Republic of Indonesia; 2. Respect the Integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; 3. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; 4. Refrain from conducting any activities in Indonesia other than those jointly decided by The Parties;
5. Respect the customs, traditions, and religions of the local community;
6. Refrain from conducting any religious propagation; 7. Do not raise any funds from private individuals or organizations in Indonesia to support its programs and activities; 8. Any violations of the above points may result in termination of this MoU and each program or project.
Article IX Post Program/Project Arrangements
1. Upon termination of the programs/projects, UMCOR and Ministry will decide upon the utilization and maintenance of UMCOR properties purchased through the tax-free facility. 2. Upon termination of the programs/projects, the district level government and their communities will be responsible for continuing the program/project at their own cost and expense.
Article X Domicile 1. Ministry domiciles at JI. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110, Indonesia. 2. UMCOR Indonesia designated as an executing agency in Indonesia by UMCOR domiciles at Kompleks TASBT Blok RR-141 , Medan 20122, Indonesia. Any change of domicile shall be informed to Ministry.
Article XI Amendments 1. This Memorandum of Understanding can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties and shall constitute an integral part of this MoU. 2. All amendments of this Memorandum of Understanding can only be executed upon mutual written consent of the parties.
Article XII Settlement of Disputes Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably by consultation or negotiation between The Parties.
Article XIII Entry In to Force, Duration and Termination 1. This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing. 2. This Memorandum of Understanding shall be valid for period of 2 (two) years and may be renewed by mutual consent of the Parties. 3. Each Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification to the other Party at least 6 (six) months in advance of such termination. 4. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any ongoing program or project, commenced under this Memorandum of Understanding prior to the effective date of termination of this Memorandum of Understanding, until the completion of such program or project unless the Parties agree otherwise in writing. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at Jakarta, on August 21 5 \ 2009, m English and in Indonesian languages, all texts being equally authentic.
For The Coordinating Ministry of People's Welfare of The Republic of Indonesia
~)~ '
Prof. Dr. Ir. Indr~yono Soesilo, M.Sc. Secretary of Ministry
For United Methodist Committee on Relief
John C. Holveck Head of Mission Indonesia
PROGRAM DIRECTION
I. PROGRAM A. Focus of Cooperation The primary focus of the collaboration between the Ministry and UMCOR is to improve the livelihoods, heaJth, education, and welfare of low-income Indonesians and to achieve sustainable self-reliance. UMCOR designate UMCOR Indonesia as an excecuting agency.
B. Location UMCOR Indonesia will implement programs in North Sumatra and Aceh Provinces.
C. Budget The estimated budget for UMCOR Indonesia during the period 2009-20 I 0 is approximately USD 6.4 million. This budget includes both cash and in-kind budgets for the activities outlined in this document. All costs for the field offices are allocated within each individual project. UMCOR Indonesia will increase its budget during 2009 to 2012 through international funding opportunities.
D. Programs/projects components will include: I. The increasing of incomes and economic opportunities through sustainable livelihood development programs including business skills and technical training and the distribution of business material packages as social loans; 2. The improvement of low-income communities' health and hygiene through training, rehabilitation of health facilities, and planning and construction of water and sanitation facilities and infrastructure in communities and schools. 3. The improvement of knowledge and access to education through local curriculum development in schools and communities, and the construction of primary schools in low-income communities; 4. The improvement of communities' health and welfare through infrastructure improvements in communities, such as the rehabilitation of roads and irrigation channels and the construction of community facilities; 5. The improvement of community organization through community development programs including the establishment, support, training and provision of equipment to Community Development Committees (CDCs), assistance with the establishment of Community Development Funds, and direct financial support of local NGOs through sub-grants for community building projects; 6. Emergency humanitarian assistance and preparedness to communities affected by tsunamis, floods, earthquakes, landslides and other natural or manmade disasters throughout Indonesia;
Il. MECHANISM l.
UMCOR Indonesia shall consult with Ministry and the local Government authorities in the planning and preparation of any program or project to ensure that the activities, projects or programs are in accordance with the national development strategy, policy and priority of the Ministry and the local Government;
2.
Individual projects or programs will be implemented in coordination with governmental institutions, or recommended local community social organizations, which have developed joint implementation plans with UMCOR Indonesia, and in consultation with requisite development authorities;
3.
Detailed description of those individual projects or programs shall be set forth in the Annual Plan of Operation which will be submitted to the Ministry for review and approval on a yearly basis;
4.
Financial and logistical suppo11 for all project and programs stated in the Annual Plan of Operation shall be provided by UMCOR Indonesia.
5.
The cooperation and consultation will be maintained between UMCOR Indonesia and Ministry through briefings by the UMCOR Indonesia Head of Mission or another senior staff assigned by UMCOR Indonesia Head of Mission.
6.
Program which will be carried out in the Memorandum of Understanding will become an integral part of comprehensive and integrated regional development.
7.
UMCOR Indonesia will coordinate assessment results and project proposals with the Ministry
ID. MONITORING AND EVALUATION Monitoring and evaluation of programs shall be carried out as set fourth below: l.
Each program implemented by UMCOR Indonesia, shall have monitoring and evaluation component to measure the impact and achievements of the programs;
2. A team of independent evaluators will be consult periodically to provide a program impact evaluation. The results of evaluation will be submitted to the State Secretariat and to the relevant government authorities concerned; 3. Monitoring shall be conducted by the Parties together with other related institutions, if needed every year, on an on-going basis as part of specified project or program. UMCOR Indonesia shall coordinate and provide any arrangements for each of these representatives; 4. The results of monitoring and evaluation shall be submitted by UMCOR Indonesia to the State Secretariat, and other related government institutions.
