j
!
11
I' ,_.
I~
I
t~: ~q
~~
""
'
11
. :/ l
i~J ->~-~ ~~·~
I
~~# ~
REPUBLIK INDONESIA
KOMUNIKE BERSAMA Mengenai Kerja Sama lnternasional Sukarela untuk Memerangi Penangkapan lkan yang Tidak Sah, Tidak Diatur dan Tidak Dilaporkan (IUU Fishing) dan
-
:
'
untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan [1
Kami, II II
para
perwakilan
dari
Pemerintah
Republik
Indonesia
dan
Pemerintah Republik India,
MENGAKUI pentingnya memerangi IUU Fishing dan memajukan tata kelola
perikanan berkelanjutan, serta berbagi kepentingan bersama dan komitmen dalam mengambil tindakan sukarela yang segera dan afirmatif.
MENCATAT tanggung jawab negara-negara tersebut untuk melakukan tata
kelola perikanan berkelanjutan termasuk penilaian yang tepat dari stok ikan dan pemantauan armada perikanan dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa '
11
:
~
upaya
penangkapan
ikan
tidak
berkontribusi
pada
IUU Fishing
dan
penangkapan ikan yang berlebihan, dan merusak keberlanjutan jangka panjang
I I
atas stok ikan.
,
I
I
MENGAKUI the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAQ)
Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate /UU Fishing (PSM Agreement), the FAO International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing, the FAQ Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), the FAQ Voluntary Guidelines for Flag state Performance, dan upaya yang dilakukan oleh Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) juga organisasi internasional lainnya untuk mengadopsi upaya-upaya yang mengikat yang ditujukan untuk memerangi IUU Fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan.
~
"<
Oleh karena itu, kami bermaksud untuk memperkuat kerja sama dalam:
1. Mendukung
upaya-upaya
untuk
mencegah,
menghalangi
dan
menghapuskan IUU Fishing berdasarkan alat-alat dan tindakan-tindakan yang telah tersedia secara nasional, regional, dan internasional. 2. Meningkatkan upaya-upaya dan langkah-langkah untuk memajukan praktik penangkapan ikan yang bertanggungjawab dan untuk memerangi JUU Fishing melalui pertukaran informasi dan kegiatan-kegiatan pembangunan
kapasitas. 3. Menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perikanan berkelanjutan, termasuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi upaya penangkapan ikan. 4. Mengeksplorasi setiap kemungkinan inisiatif bersama dan mempekuat kerja sama dengan Pemerintah dan organisasi internasional lainnya untuk memerangi
IUU
Fishing
dan
memajukan
tata
kelola
perikanan
berkelanjutan. DIBUAT, dalam rangkap dua, di New Delhi, India, pada tanggal dua belas
Desember dua ribu enam betas, dalam dua naskah asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Hindi, dan lnggris, semua naskah mempunyai nilai otentik yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDIA
Menteri Luar Negen
Menteri Negara Urusan Luar Negeri
.,
REPUBLIK INDONESIA
m..cn11J1 , 3f~zjf:la m~ftcrrt~7if <~~~q;f14l1G1C41 m-m h:;;~~~cptcFt'(tli ~~~*~:tt..~il._fn4l 31a.OtSttt4 :tt~4l"I *
~~~q;f'j4llill<>llm-m~~~~Q..4ct
OtlT <8,~ il._fn4l ('I l(t4ll~4l 'Q'tf <84lF
*~cm- :a..cft4Wl
m
~ ~ ftRt cm-~
m ~ffii1& (11
m-rr,
~ ~~ ~ * ~ fcf;- ~ ~ * r n ~ ~ ~
m il~:ttri1
m ~ ~ ~ Q4l13I ~ ~ ~ Q..4a:tt..trr ~ * ~ 3q4
a ~rr
~
~~q_~a
pr fi)1t,.e:tflfaC1 ~ ~ :ti(C:ziliii ~ 1Ni\<1 ~ 1fiT $mT Til'ct f: 1 . ~'
2. fu11i_A41ftCJ\°' JttJCifr' ~ mitfr qi:ffim Cfit ~ ~ m ~ * ~ ~..001 Cfil~Cfi('ljq~
~-~
*
~ ~ ~ ~ CfiT 'jCfilit<'ll ~
m
*
~~
lttl~Cfit~I
3. ~ ~ ~ ~ Cfit Cfilf ~ * mtu ~ 3rrcnFfcti' Cfi1~ct1$
m
~~
~ ~ cfi'r' ctlict
4. ~ ~
12 R=tiiit'<. 201s ~~~~ ~. ~~.
~ ~ tc'ti..diltH ~ '11VI W)";;fr '1TO m01ll' Wrr I
*
~ ~
m W)";;fr ~<1-~Cfi
mt '1TO ~ ~ ~ SUJilfUICfi t1 ~ch~01 ~~AA tfZ
-
I!
',
REPUBLIK INDONESIA
JOINT COMMUNIQUE On Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance
We, the representatives of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India, RECOGNIZING the importance of combating IUU fishing and promoting
sustainable fisheries governance, as well as sharing common interest and commitment in taking voluntary immediate and affirmative actions.
NOTING the responsibility of the aforementioned countries to conduct
sustainable fisheries governance including proper assessment of fish stock and monitoring of fishing fleet and its capacity in order to ensure that fishing efforts do not contribute to IUU fishing and overfishing, and undermine the long-term sustainability of fish stock. ACKNOWLEDGING the Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAQ) Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (PSM Agreement), the FAQ International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing, the FAQ Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), the FAQ Voluntary Guidelines for Flag State Performance, and the effort made by Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) also other international organizations to adopt binding measures designed to combat IUU fishing and promote sustainable fisheries governance.
Therefore, we intend to strengthen cooperation in:
1. Supporting cooperative and coordinated efforts to prevent, deter and eliminate IUU Fishing based on the existing national, regional and international effective tools and measures.
2. Enhancing effort and measures to promote responsible fishing practices and to combat IUU fishing through information sharing and capacity building activities.
3. Exercising the precautionary principles in sustainable fisheries governance, including taking necessary action on reducing fishing efforts. 4. Exploring every possible voluntary joint initiative and strengthening cooperation with other Governments and international organizations to combat IUU fishing and to promote sustainable fisheries governance.
DONE, in duplicate, at New Delhi, India, on this twelfth day of December two
thousand and sixteen, in two originals, each in Bahasa Indonesia, Hindi, and English, all texts being equally authentic. In case of divergence of the interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA
.J. AKBAR
Minister of State for External Affairs
..
