~~ ~.;~· ~~~.~ ">. ~~
_,t,
REPUBLIK INDONESIA
PERNYATAAN KEHENDAK ANTARA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN IMIGRASI DAN BEA CUKAI AMERIKA SERIKAT DEPARTEMEN KEAMANAN DALAM NEGERI AMERIKA SERIKAT TENTANG AKSI KOLABORATIF MELAWAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diwakili oleh Badan Reserse Kriminal Polri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang diwakili oleh Badan lmigrasi Bea Cukai Amerika Serikat (ICE), yang selanjutnya secara bersama disebut sebagai "Para Pihak"; Berkeinginan untuk lebih meningkatkan dan memperkuat hubungan kerja sama yang ada antara kedua pemerintahan, dalam semangat Kemitraan Komprehensif Indonesia - Am erika Serikat; Memperhatikan pentingnya pertukaran informasi dan upaya yang terkoordinasi antara mitra penegak hukum internasional untuk secara efektif memberantas kejahatan lintas negara, dan Mengakui prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, kesetaraan, non-interferensi dan saling menguntungkan;
integritas
wilayah,
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
Bagian 1 : Tujuan
Para Pihak berkehendak untuk memperkuat kerja sama melalui aksi kolaboratif dalam memberantas kejahatan lintas negara di Indonesia dan Amerika Serikat. Para Pihak berkehendak untuk mengimplementasikan Pernyataan Kehendak (Lol) ini dalam semangat kolaborasi dan bertujuan untuk meningkatkan kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam memerangi kejahatan lintas negara.
2 Bagian 2 : Ruang lingkup Kerja Sarna
A.
Kerja sama sejalan dengan Pernyataan Kehendak ini akan berdasarkan pada otoritas hukum domestik masing-masing Pihak dan dalam batasbatas yurisdiksi serta sumber daya. Tidak ada ketentuan dari Pernyataan Kehendak yang ditafsirkan dengan cara yang akan membatasi praktek yang berkaitan dengan perjanjian, pengaturan, dan bantuan timbal balik dan kerja sama yang sudah ada di antara Para Pihak.
B.
Para Pihak berkehendak untuk bekerja sama dalam memberantas kegiatan kejahatan lintas negara, yang dapat meliputi namun tidak terbatas pada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perdagangan gelap senjata, amunisi dan teknologi sensitif, terbatas, atau penggunaan ganda lainnya; Perdagangan obat-obatan narkotika; Penyelundupan dan perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak; Pelanggaran hak kekayaan intelektual; Kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, dan penyelundupan uang tunai; Korupsi, dan Kejahatan dunia maya, khususnya kejahatan eksploitasi anak.
Bagian 3: Bentuk Kerja Sarna
Dalam kerangka Pernyataan Kehendak ini, kedua Pihak, berkehendak secara erat berkonsultasi untuk mengidentifikasi area bersama dalam memerangi kejahatan lintas negara dalam yurisdiksi masing-masing. Para Pihak memahami bahwa sifat kerja sama dapat termasuk, namun tidak terbatas pada: A.
Bertukar informasi mengenai masalah-masalah kepentingan bersama;
B.
Memfasilitasi kesempatan pelatihan dan berbagi informasi mengenai teknik investigasi dan praktek dalam memerangi kejahatan lintas negara, dan
C.
Memberikan bantuan teknis dalam kegiatan operasional.
Bagian 4: Perrnintaan Bantuan
A.
Permintaan yang dibuat berdasarkan Pernyataan Kehendak ini diharapkan dibuat secara tertulis kepada kontak pain yang disebutkan dalam Bagian 7.
B.
Permintaan bantuan dapat berupa kasus tertentu atau secara luas, termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi yang berkaitan dengan bentuk, metode, dan kecenderungan kegiatan kriminal yang terkait.
C.
Permintaan sebaiknya mencakup informasi sebanyak mungkin untuk membantu Pihak diminta dalam menanggapi.
3 D.
Apabila Pihak diminta menentukan bahwa pemberian bantuan akan melanggar kedaulatan, keamanan , kebijakan publik atau kepentingan nasional substantif lain, atau tidak konsisten dengan hukum nasionalnya dan peraturan, termasuk persyaratan hukum yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap jaminan mengenai keterbatasan pada penggunaan atau kerahasiaan, Pihak diminta dapat menolak atau menunda bantuan, atau mungkin memberikan bantuan tersebut tunduk pada pemenuhan kondisi atau persyaratan tertentu. Bilamana bantuan ditolak atau ditunda, alasan tersebut diharapkan diberikan kepada Pihak peminta secara tertulis. Bagian 5: Pertukaran lnformasi
A.
B.
Para Pihak diharapkan menjaga kerahasiaan semua informasi yang disampaikan kepada mereka berdasarkan Pernyataan Kehendak ini. lnformasi yang diperoleh dari Pernyataan Kehendak ini hanya dapat digunakan atau diungkapkan untuk tujuan yang ditetapkan di dalamnya. Kecuali sebagaimana dibahas dalam Bagian 5 (C) di bawah ini, informasi tersebut tidak dapat digunakan atau diungkapkan oleh Pihak penerima untuk keperluan lain atau otoritas lain kecuali Para Pihak memberikan persetujuan penggunaan atau pengungkapan secara tertulis. Dalam kasus tertentu, setiap Pihak dapat, dengan cara penanda pelindung atau yang lainnya, menerapkan batasan-batasan tambahan atas batasan yang sudah ditetapkan dalam Pernyataan Kehendak ini sehubungan dengan penggunaan atau pengungkapan informasi yang telah dinyatakan di bawah ini, termasuk perlakuan informasi dengan cara yang konsisten dengan kebijakan di dalam negeri, hukum, peraturan , dan kewajiban internasional yang berlaku bagi masing-masing Pihak. Apabila hal ini dilakukan, Pihak lain diharapkan untuk bertindak konsisten dengan pembatasan tersebut. ·
C.
Tidak ada dalam Pernyataan Kehendak ini dimaksudkan untuk menghalangi penggunaan atau pengungkapan informasi oleh Pihak penerima manakala terdapat kewajiban untuk melakukannya berdasarkan undang-undang, peraturan, kebijakan , prosedur, dan petunjuk yang mengatur lainnya yang berlaku pada Pihak tersebut. Pihak penerima harus dapat memberikan pemberitahuan terlebih dahulu atas setiap rencana pengungkapan tersebut kepada Pihak yang memberikan .
D.
Setiap Pihak diharapkan untuk menerapkan standar yang sesuai sehubungan dengan penanganan dan pengamanan informasi yang diterima, sepadan dengan sensitivitas informasi sesuai dengan hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan petunjuk pelaksanaan masing-masing. Setiap Pihak diharapkan untuk menjaga segala informasi pribadi yang dapat diidentifikasikan yang diterima dengan cara pengamanan yang sama sebagaimana pengamanan informasi terkait warga negaranya sendiri. Kedua Pihak sebaiknya menyimpan informasi yang diperoleh di bawah Pernyataan Kehendak secara elektronik dan/atau sistem penyimpanan kertas. lnformasi yang diperoleh berdasarkan Pernyataan Kehendak ini disimpan hanya selama diperlukan untuk melaksanakan tujuan yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak ini dan sesuai dengan hukum domestik, peraturan, kebijakan , prosedur Pihak penerima, dan petunjuk pelaksanaan lainnya.
E.
4
Bagian 6: Pembiayaan Kecuali dinyatakan lain secara tertulis, masing-masing Pihak berkehendak untuk menanggung sendiri biaya-biaya yang berkaitan dengan Pernyataan Kehendak ini. Pernyataan Kehendak ini bukan merupakan kewajiban atau komitmen dana juga tidak menjadi dasar untuk transfer dana. Pengeluaran tunduk pada proses anggaran masing-masing Para Pihak dan ketersediaan dana sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Bagian 7: Perwakilan Para Pihak A.
Pewakilan Para Pihak yang ditunjuk sebagai kontak poin untuk Pernyataan Kehendak ini adalah sebagai berikut: Untuk Polri : Divisi Hubungan lnternasional Untuk ICE : Homeland Security Investigation (HSI) Assistant Attache Jakarta
B.
Para Pihak diharapkan untuk memperbarui kontak poin jika diperlukan. Kontak poin dapat diubah setiap saat dengan menggunakan surat dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
C.
Pertemuan konsultatif berkala dapat diselenggarakan bagi para eksekutif senior dari kedua Pihak untuk membahas pelaksanaan Lol ini.
Bagian 8: Ketentuan akhir A.
Kegiatan berdasarkan Pernyataan Kehendak ini dimulai setelah penandatanganan dari kedua Pihak dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga (3) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis dari para Pihak.
B.
Pernyataan Kehendak dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis. Perubahan tersebut akan berlaku sejak tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
C.
Salah satu Pihak dapat menghentikan kegiatan di bawah Pernyataan Kehendak ini setiap saat, namun akan berupaya untuk memberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
D.
Kegiatan yang sedang berlangsung yang dilakukan sebagai hasil dari Pernyataan Kehendak ini pada saat penghentian diharapkan untuk diselesaikan, sebagaimana mestinya, sesuai dengan Pernyataan Kehendak ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak. Lebih lanjut, Para Pihak diharapkan terus memperlakukan informasi yang diperoleh berdasarkan Pernyataan Kehendak ini dengan cara yang konsisten dengan ketentuan perlindungan Pernyataan Kehendak ini bahkan setelah kegiatan lainnya di bawah Pernyataan Kehendak ini telah dihentikan.
E.
Pernyataan Kehendak ini merupakan ungkapan kehendak Para Pihak dan bukan dimaksudkan, dan tidak ditafsirkan, untuk menciptakan hak manfaat, substantif atau prosedural, diterapkan secara hukum atau yang lainnya di antara Pihak atau oleh pihak ketiga terhadap Para Pihak, lembaga induknya, Republik Indonesia, Amerika Serikat, atau petugas, karyawan, agen, atau personil terkait lainnya.
5 Ditandatangani dalam rangkap dua di Jakarta , Indonesia pada tanggal Sepuluh Desember tahun dua ribu empat belas dalam bahasa Indonesia dan lnggris.
UNTUK BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Signed SUHARDI ALIUS KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL
UNTUK BADAN IMIGRASI DAN BEA CUKAI DEPARTEMEN KEAMANAN DALAM NEGERI AMERIKA SERIKAT
Signed ALAN BERSIN WAKIL MENTERI DEPARTEMEN KEAMANAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
LETTER OF INTENT BETWEEN THE CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON COLLABORATIVE ACTIONS IN THE FIGHT AGAINST TRANSNATIONAL CRIME
The Indonesian National Police of the Republic of Indonesia (INP) as represented by the Criminal Investigation Department (CID) and the U.S. Department of Homeland Security (DHS), as represented by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), hereinafter collectively referred to as "the Participants"; Desiring to further enhance and strengthen the existing cooperative relationship between its administrations, made in the spirit of the lndohesia United States Comprehensive Partnership; Noting the central importance of information exchange and coordinated efforts between international law enforcement partners to - effectively combat transnational crime; and Recognizing the principles of sovereignty, independence, territorial integrity, equality, non-interference and mutual benefit;
Have reached the following understanding:
Section 1: Objective
The Participants intend to strengthen cooperation in the fight against transnational crime through collaborative actions in Indonesia and the United States. The Participants intend to implement this Letter of Intent (Lol) in the spirit of collaboration and with the aim to promote partnership and shared responsibility in fighting transnational crime.
2 Section 2: Scope of Cooperation
A.
Cooperation consistent with this Lol is to be in accordance with each Participant's domestic legal authorities and within the limits of its jurisdiction and resources. No provision of this Lol is to be interpreted in a manner that would restrict agreements, arrangements, and practices related to mutual assistance and cooperation that are already in place between the Participants.
B.
The Participants intend to cooperate to combat transnational criminal activities, which may include but are not limited to: 1.
Illicit procurement of weapons, munitions and other sensitive, restricted, or dual use technology;
2.
Drug trafficking;
3.
Human smuggling and trafficking, especially involving women and children;
4.
Intellectual property rights violations;
5.
Financial crimes, to include money laundering and bulk cash smuggling;
6.
Corruption; and
7.
Cyber crime, especially child exploitation crimes.
Section 3: Forms of Cooperation
Within the framework of this Lol, both Participants, in close consultation intend to identify common areas for collaboration to fight transnational crime within their jurisdictions. The Participants understand that the nature of collaboration may include, but is not limited to: A.
Exchanging information on matters of mutual interest;
B.
Facilitating training opportunities and sharing information regarding investigative techniques and practices in combating transnational crime; and
C.
Providing technical assistance in operational activities.
Section 4: Requests for Assistance
A.
Requests made under this Lol are to be made in writing to the points of contact identified in Section 7.
B.
Requests for assistance may be case specific or broad, including, but not limited to, information related to the forms, methods, and trends of related criminal activity.
C.
Requests should include as much information as possible to assist the requested Participant in responding.
3 D.
Where a requested Participant determines that granting assistance would infringe upon its sovereignty, security, public policy or other substantive national interest, or would be inconsistent with its domestic laws and regulations, including any legal requirement relating to non-compliance with assurances regarding limitations on use or confidentiality, it may refuse or withhold assistance, or may grant such assistance subject to the satisfaction of certain conditions or requirements. Where assistance is denied or postponed, reasons for such are to be given to the requesting Participant in writing .
Section 5: Exchange of Information
A.
The Participants are to maintain in confidence all information provided to them under this Lol. Information obtained under this Lol may only be used or disclosed for the purposes specified herein . Except as is discussed in Section 5(C) below, such information may not be used or disclosed by the receiving Participant for other purposes or to other authorities unless the providing Participant expressly approves such use or disclosure in writing.
B.
In any particular case, a Participant may, by way of protective marking or otherwise, apply additional restrictions to those already set out in this Lol in respect to the use or disclosure of information which it has provided hereunder, to include treatment of the information in a manner consistent with each Participant's applicable domestic policies, laws, regulations, and international obligations. Where this is done, the other Participant is expected to act consistent with the restrictions.
C.
Nothing in this Lol is intended to preclude the use or disclosure of information by the receiving Participant to the extent that there is an obligation to do so under that Participant's applicable laws, regulations, policies, procedures, and other governing directives. The receiving Participant should give advance notice of any such proposed disclosure to the providing Participant.
D.
Each Participant is expected to apply appropriate standards with respect to the handling and safeguarding of the information received, commensurate with the sensitivity of such information in accordance with their respective laws, regulations, policies, procedures, and other governing directives. Each Participant is expected to maintain any personally identifiable information received in a manner at least as secure as it maintains such information concerning its own citizens. Both participants should at all times store information obtained under this Lol in secure electronic and/or paper storage systems.
E.
Information obtained under this Lol is to be retained only as long as necessary to carry out the purposes stated in this Lol in accordance with the receiving Participant's domestic laws, regulations, policies, procedures, and other governing directives.
4 Section 6: Funding Unless otherwise arranged for in writing, each Participant intends to bear its own costs in relation to this Lol. This Lol is not an obligation or commitment of funds nor does it serve as a basis for transfer of funds. Expenditures are subject to the Participants' respective budgetary processes and availability of funds pursuant to applicable laws and regulations. Section 7: Participants' Representatives A.
The following Participants' representatives are designated as the points of contact for this Lol: For INP : International Relations Division : Homeland Security Investigation (HSI) Assistant Attache For ICE Jakarta
B.
The Participants are expected to update the points of contact as necessary. The designated points of contact may be modified at any time by means of a letter from one Participant to the other Participant.
C.
Periodic consultative meetings may be organized for senior executives of both Participants to discuss the implementation of this Lol. Section 8: Final Provisions
A.
Activities under this Lol are to commence upon the signature of both Participants and are to remain in effect for a period of three (3) years and may be extended for another period of three (3) years with the written consent of the Participants.
B.
This Lol may be modified at any time by mutual written consent of the Participants. Such modification is to come into effect on a date mutually identified by the Participants.
C.
Either Participant may discontinue activities under this Lol at any time, but should endeavor to provide at least 30 (thirty) days written notice to the other Participant.
D.
Ongoing activities conducted as a result of this Lol at the time of discontinuation are to be completed, as appropriate, consistent with this Lol, unless otherwise agreed by the Participants. In addition, Participants are to continue to treat information obtained under this Lol in a manner consistent with the protective provisions of this Lol even after other activities under this Lol have been discontinued.
E.
This Lol is an expression of the intent of the Participants and is not intended, and should not be construed, to create any right of benefit, substantive or procedural, enforceable at law or otherwise as between the Participants or by any third party against the Participants, their parent agencies, the Republic of Indonesia, the United States, or the officers, employees, agents, or other associated personnel thereof.
5
Signed in duplicate in Jakarta, Indonesia on this date December tenth in the year of two thousand and fourteen in the Indonesian and English languages. FOR THE CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE OF THE REPUBLIC QF INDONESIA
Signed SUHARDI ALIUS CHIEF OF CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT
FOR U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Signed ALAN BERSIN ASSISTANT SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
