'l
i
I
t-
KEMENTRIAN DATAM NEGERT REPUBLIK INDONESIA
Nomor Sifat Lampiran
:
Perihal
Jakarta, 21April2010
188.342/1463/sJ
Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
Kepada Yth. Sdr. Bupati Mimika
di' TIMIK.A
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Mimlka Nomor
tentang Larangan pemasukan, penyimpanan, Pengedaran dan serta Memproduksi Minuman Beralkoholdi kabupaten Mimika, bersama disampaikan kepada saudara Hal-hal sebagai berikut: 5 Tahun z0o7
ini
Sesuai dengan hasil kaiian Tim bahwa Peraturan Daeralr Kabupaten Mimika Nomor s rahun zw7 tentang Larangan pemasukan, penyimpanan, Pengedaran dan PenJualan serta Memproduksi Mlnuman Beralkohol di Kabupaten Mimika, materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang Undangan yang lebih tinggi, yakni Peraturan pemerintah No 3g Tahun 2AO7 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara p€merintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkorhor, peraturan Menteri Rerdagangan Nomor 15/M-DAG lPen&l2gg, tentang pengawasan dan p*ng.urIrn impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Berkaitan dengan haltersebut di atas, diminta kepada Saudara agar segera menghentikan peldksanaan Feraturan Daerah dtmaksud dan rc[iiuanv. segera rnengusulkan proses pencabutannya kepada DPRD. Pelaksanaan penghentian dan penca6utan
dan
Peraturan Daerah tersebut agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri
selambat-lambatnya 15 {lima belas} harisejak diterirnanya surat ini. Demikian untuk maktum.
DALAM NEGERI JENDERAL
l' I
(lv/el Tembusan:
t. 2
3.
4.
Menteri Dalam Negeri (sebagailaBOran); Menteri perdagangan Repubrik rndonesia rjiJakarta; Gubernur papua diJayapura .i {e3ua DPRD Mimika diTimika;
198003 2 001
ail, .l:
$
Tabel: 8 Bagan Pembatalan Perda No 5 Tahun 2007 Minuman Keras
Konflik/Perang
Kecelakaan
Seks Bebas
Pemerkosaan
Mati Tempat
Penyebaran HIV/AIDS
Ketergantungan
DPRD Mimika Periode 2004-2009 Membentuk Perda No 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, Dan Penjualan, Serta Memproduksi Minuman Beralkohol di Kabupaten Mimika
SK Mendagri No. 188.342/1463/SJ
Membatalkan Seluruh Produk Hukum Perda No 5 Tahun 2007 117
Serta Berbagai Masalah Sosial Lainnya
Kekuasaan Negara Kekerasan Negara
Kekerasan Negara Tabel: 7 Bagan Kekuasaan Negara
UUD 1945, SK Mandagri, Kepres, Inpres, Peraturan Pemerintah
Penggunaan Kekuatan Militer
Kekerasan Dalam Bidang Pendidikan
Kekerasan Dalam Bidang Kesehatan
Kekerasan Budaya
Pembiaran
Pembodohan
Keterangan:
Pemiskinan Struktural
Merupakan Kekerasan Negara
Garis Komando Kekuasaan Negara Garis Kekerasan Timbal Balik Kekuasaan Negara 111
Kekerasan Ekonomi
Pasal
I
ini bersifat Proses pengadilan untuk pidarta yang.dikena\3n. dalam PErda di tempat sidang pidana dilakukan sehingga Ringan Tindak
Oipiringi
keja{ian perkara. Pasal
I
Gukup ielas
Pasal 10 Cukup ielas
Pasal
11
Cukup Jelas
Ditetapkan diTlMlKA pada tgnggal, 26 NoPember 2007 PENJABAT BUPATI MIMIKA CAP / TTD A, ALLO RAFRA, SH
Diundangkan diTimika Pada tanggal 27 NoPember 2007
I{ABUPATEN MIMII(A
1>*--*Z x*rrs
.t
t, I
ti:
t
'tf.
l {'
t
&
i:
PENJELA$AN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIM
NOMOR
5 TAHUN
2OA7
TENTANG LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL DI KAEUPATEN MIMIKA
1.
Penjelasan Urnum Pengaruh yang ditimbulkan akibat dari mengkomsumsi minuman beralkohol meriUuat manlsia kehilangan rasa sadar dan kehilangan pengendalian diri sehingga akan menimbufian perilaku yang neggtif yang mengakibatkan pe*elitrian, pemerkosaan dan iindakan kriminal lainnya. Betapa.banyaknya pengarun negatif yang ditimbulkan akibat dari mengkom_sumsi minuman
iiuritfofrol bigi niasyirakat terutama generasi muda. Oleh karena itu Pemerintah kabupaten Mimika, atas dukungan dari semua komponen masyar6kat bertekad bulat untuk menghentikan semua aktifitas yang berkbnaan dengan minuman beralkohol, dan untuk itu dinyatakan dilarang.
2. Penjelasan Pasal Demi Pasal
Pasal
1
. OukuP jelas Pasal 2 Cukup.jelas Pasal 3 :
Cukup jelas Pasai 4
Pembentukan serta keanggotaan Tim Pengawas baik Tim Pengawas pemerintah maupun Tim Pengawas lndependen akan ditetapkan dengan Keputusan BuPati. Pasal 5 Cukup jetas Pasal 6 Cukup jelas Pasal
7
Cukup jelas
:
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangal plraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Mimika.
Ditetapkan diTlMlKA PadaTanggal 26 November 2007 PENJABAT BUPATI MIMIKA, CAP / TTD A. ALLO RAFRA, SH
"
Diundangkan di Timika Pada tanggal 27 Nopembelr 2007
Kabupaten Mimika
. HAURISSA
DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2AO7 NOMOR 5
'
i
Setiaporangyangkedapatanmengkomsylnsi.minumanberalkohol -8, C din Minuman alkohol tradisional dikenakan hukuman godngrrt A, paling banyak kurungan paling [*, i lsatu) bulan atau denda
b.
np.S.OOO.000,- (lima juta ruPiah);
beralkohol di luar Setiap orang yang mengkomsumsi minuman Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimi[,,-yang dampaknya teriadi. (iatu) bulan atau denda paling dikenakan frufumanlf,,^irun6"n paling lama 1 banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
beralkohol dalam bentuk kemasan d. $etiap orang yang membawa minuman dikenakan
Mimika ataupun, melintaii danlatau memasuki Kabupaten atau denda paling puluh) hari hukuman t
e.
pribadi terbukti melindungi setiap orang yang karena jabatannya ataupun pemasokan,penyimpa|a|,pengedaran,penjualandanproduksiminuman 3. (tiga) bulan atau oixenat
f.
beralkohot, denda pafing
(2)
nan'ri
np.S0.000.000,- (iima puluh juta rupiah).
(1) adalah pelanggaran' Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Pengenaan
pidana dalam Peraturan Daerah ini, tidak menggugurkan
pengenaan prOana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lain Yang masih berlaku'
.'
.
BAB
IX
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
maka semua uin yang telah Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dikeluarkan oleh pemerinlah Kanupaten Mimika dapat diperpanjang lagi' selama masa n*rr"r,unv" i;in vrng d'iberikan dan tidak BAB X KETENTUAN PENUTUP
-.
Pasal
11
Peraturan Daerah Kabupaten (1) Dengan.berlakunya Feraturan Daerah ini, maka lzin Tempat Penjualan Mimika Nomor .2 Tahun 200t bntang Retribusi peraturan pelaksanaan lainnya Minuman aer.ir,ot,or, dinyatakan dicabut-dan tidak berlaku' yang bertentu;;;;;;-gan Feraturan Daerah ini dinvatakan (2) Peraturan Daerah ini mulai bertaku-pada tanggal diundangkan,
f.
atau Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
g. Mendatangkan ahti yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaantersangka;,,
h. Mengadakan penghentian penyidiian setelah mendapat petunjuk dad p*nfrOit< bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan selanjutnya melalui penyidik mer'uprLrn tindak pidana hal tersebut kepada Penuntut Umum' terSangka atau
dan
memberitahukan keluarganYa;
i.
Mengadakan tindakan
lain
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. tidak berwenang (3) Datam melaksanqtan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil
melakukan penangkapin Oan i atiu penahanan, tetapi meminta bantuan f,*p.Jt p*nyiCit urium untuk melakukan penangkapan dan penahanan'
(4) Penyidik Pegawai Negeri $ipil dan atau Penyidik lJmum sebagaimana ' dimaksud paia ayat (1)hembuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
'
a. b.
Pemeriksaan Tersangka; Pemeriksaan Rumah;
c. Penyitaan
Benda;
d. e.
Pemeriksaan Surat;
f.
Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui PenYidik Umum'
Pemeriksaan Saksi;
i
B.AB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 9 (1) Ketentuan Pidana terhadap larangan pemasukan, penyimPlnan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minurnan beralkohol di Kabupaten Mimikb adalah sebagai berikut :' a. Setiap Pemasok, Pengedar, Penyimpanan, Penjual (lmportir, Distributor, $ub Distributor, Pengecer) dikenakan sanksi sebagai berikut:
'
1) Pemasok dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.40.000.000,- (empat putuh juta rupiah); 2)" Penyimpan dikenakan hukuman kurungan paling l?T" 3 (tiga) bulan atzu denda paling banyalr, Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
g) peng-edar dan Penjual dikenakan hukuman kurungan paling lamg '
4t
3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20'000'000,- (dua puluh juta ruPlah); pembeli dikenakan hukuman kurungan paling lama 2 (d!a) bulan atau denda pa.ling banyak Rp'10'000.000,- (sepuluh juta rupiah)'
-.l BAB V PENGANGGARAN Pasal 6 PembiaYaan
(1)PemerintahKabupatenMimika'berkewajibanmenyediakandanadidalam gTt membiayai keseluruhan Anggaran p"nJrJrl"n oun .eeranja',1.1"::1, penyimpanan' kegiatan p*nilir"r"n- ierf,aOap larangan.,pemasukan, minuman beralkohol di nenqedaran dan penjuatan rfr" mem[roduxsi kan-upaten Mimika, yang terdiri dari:
Pe.q'e'rintah' termaksud biaya a. Biaya operaeional Tim . .Pengawas* Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan operasional kegiatan penyidiktn-or"r1 atau PenYidik Umum; lndependen' b. Biaya upah dan operasional bagiTim Pengawas
pada ayat (1)' akan ditetapkan (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ' ' dengan KePutusan BuPati'
BAB VI PENGECUALIAN Pasal 7 terhadap pengeeuarian perarangan minuman berarkohor dirakukanldikenakan yang l:kttolif lain" agama dan beberapa pemakaian pada ritual agama ritual agamanya' li"nggunuLa'n minumin beritkotrol untuk kepentingan t*
BAB VII PENYIDIKAN Pasal
I
atas tindak p.idana sebageimana. dimaksud dalam Peraturan DaerahinidilakukanolehPenyidik-PegawaiNegeri$ipil..di.lingkungan Umum'
(1) Penyidikan
pemerintah
Kdil;ien
Mimika dan/atau dilbkukan oleh Penyidik
para pejabat penyidik sebagaimana (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, : .dimaksud pada ayat (1)' berwenang dari seseorang tentang adanya tindak
'
a. Menerima laporan/pengaduan pidana;
kejadian b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat
dan
c.
melakukan Pemerfksaan; diri *r;trrrn borhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
d. e.
Melakukan penyitabn be4da atau surat; Mengambil sidik jari dan"memotret seseorang;
tersangka;
-
BAB IV PENGAWASAN
"
Pasal 4
Tim Pengawas (1)
terhadap larangan pemasukan' Dalam rangka - efektifitas pengawasan. minuman penyimpanrn, p"ngudrrrn .oqn penjualan_ serta memproduksi Bupati Mimika membentuk Tim
miru
di li.orlJ"n
Mimika,' pengawas Vrng;rdlti Ouri iim Pemerintah dan Tim Pengawqs lndependen; Mimika' a. Tim pengri""r Pemerintatr ier*iri atas Pemerintah Kabupaten
beralkohol
Kepolisiann"'o'Mimika,Kejafs-q3n..N*LqtMimika,DepartemenAgarna Udara Mimika dan Kabupaten fVf*if.", Kodim tiiO wlimika,lNl Angkatan
b.
TNI Angkatan Laut Kabupaten Mimika; dan Kerukunan Tim Pengawas lndependen terdiri atas Lemasa, Lemasko Mimika' Kabupaten (BKAG) Daerah, Badan Kerja sama Antar Gereja Pemuda Gereja' Majelis Ufama lndon"esia Kabupaten Mirni(a, YAHAMAK, FemuOa Masjid, Perguruan Tinggi, Pers dan LSM'
pasal (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada I huruf b akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
'
4
ayat (1) huruf a dan
Pasal 5
Tugas dan Fungsi Tim Pengawas Pasal (1) Tugas pokok Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
' ' adilah Melakukan pengawasan pengedaran Oan l&bupaten Mimika.
'pediualan
4 ayat (1)
teriadap larangan pemasukan' penyimpanan' serta memproduksi minuman beralkohol di
adalah: (2) FungsiTim.Pengawas Pemerintah dan Pengawas lndependen a. Menerima laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan pemasukan' di penyimpanan, pengedaran, p'enjualan, oan konsumsi minuman berlkohol Kabupaten Mimika;
b.
c.
minuman Melakukan pemantauan terhadap aktifitas yang berkaitan dengan yang berwajib; berlkoholdan melaporkan kepada pihak atau Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui orang yang sekelompok orang yang mdngkomsumsi minuman beralkohol gakibatkan tergan ggu nya ketentraman dan ketertiban di masyarakat; men
d.
Bupati Memantau pelaksanaan Peraturan Daerah dan metaporkan kepada Mimika dan DPRD KabuPaten Mimika'
.(3) Fungsi Tim Pengawas tndependen sebagaittn? dimaksud Pasal 5 ayat (2)' sipil dan socara hukum akan ditindaklaniuti oleh Penyidik Pegawai Negeri atau PenYidik'Umum' Beralkohol ian$ mengetahui adanya peredaran Minuman atau Tim maka wajib metaiorr|n kipada fim Pengawas Pemerrintah
(4) Setiap masyarakat
Pengawas lndePenden'
BAB II KARAKTERI$TIK MINUMAN BERALKOHOL YANG DILARANG
.
Pasal 2
A adalah minuman beralkohol dengan kadar (C2H50H) lebih dari 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima ethanol persen).'
(1) Minuman beralkohol golongan
(2) Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 2A ola (dua puluh persen). (3) Minuman beralkohol Golongan
C adalah minuman beralkohol dengan kadar
ethanol (C2H50H) lebih dari 20 (lima puluh lima persen).
o/o
(dua puluh persen) sampai dengan 55 %
(4) Minuman alkohol tradisional dengan nama apapun seperti sopi, sageru, balo, tuak dan lain-lain. (5) Minuman dengan campuran/racikan apapun (obat, air kelapa, jenis kimiawi lainnya) yang dapat memabukkan di Kabupaten Mimika,
BAB
III
LARANGAN Pasal (1)
3
$etiap Pengusaha, Pemasok, Pengedar, Penyimpan, Penjual (lmportir, Distributor, Sub distributor dan atau pengecer) dilarang mernasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual minuman beralkohol sebagaimana dimdksud pada Pasdl 2 ayat ('l), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.
(2)
$etiap orang. dilarang mengkomsumsi minuman beralkohol dan minuman racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayal (1), (2), (3), (4) dan (5) di wilayah Kabupaten Mimika.
(3) $etiap-orang yang berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dilarang berada ditempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum. (4) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan atau memasuki daerah Kabupaten Mimika, (5) Setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol dari pohon kelapa, enbu, bobo dan sejenisnya.
(6)-setiap orang dilarang mencampur/meracik apapun (obat, air kelapa, jenis kimiawi lainnya) yang dapat merhabukkan. (7) Setiap orang ya'ng karena jabatannya ataupun pribadi dilarang melindungi pemasokan, penyimpanan, pengedaran, penjualan dan produksi minuman beralkohol.
5.
6. 7.
dan Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian Perdagangan di KabuPaten Mimika' Penyidik Pegawai Negeri sipil yang disingkat. PPNS adalah Penyidik P#;;i Neg-eri $ipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika' yang Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol d.engan Jiptoi"u dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol,
dibidang Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan perdagang.n yrnf dapai berbentuk p€rorangan, persekutuan atau badan irut
8.
14, Pengecer adalah badan usaha atau.perorangan yang meniual secara barang-barang eceran.
15. Penjual langsung adalah
perusahaan/perorangan yang meniual barang-
barang ditemPat umum. 16.
Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanot (C2H50H) 1*% (Jatu persen) sampai dengan 5% (lima persen)' nfinu*rri beralkohol Golongan Bo/oadalah minuman beralkohol dengan.kadar (lima persen) sampai dengan 2070.. (dua Etf,anof (C2H50H) lebih dari 5 putrn peisen;. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol o/a b"ngah kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 2A (dua puluh persen) sampai dengan 55 0/6 (lima puluh lirna persen).
17. Minuman Tradisional adalah minuman yang dihasilkan
oleh pengolahan
yang berasal dari pohon kelapa, bnau atau racikan lainnya sepefti sopi, bobo, balo, tuak, sageru atau dengan nama lainnya'
Kas Daerah adalah bank pernerintah yang ditunjuk oleh Bupati Mimika. yang bertugas 19. Tim pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Mimikh penyimpanan, untuk mdlakukan pengawasan terhadap larangan pemasukan, dan' peijuatan serta memproduksi minuman beralkohol di 18.
fengedaran
Kabupaten Mimika.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah; 13,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
14, Keputusan Menteri
Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor Berita Daerah;
15.
'17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembiran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 1);
17.
Peraturan Dearah Kabupaten Mirnika Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, -(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 20). Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KnBUPATEN MIMIKA DAN E
BUPATI MIMIKA,
a
MEMUTUSI(AN Menetapkan
:
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN IJIN PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN. BERALKOHOL DI KABUPATEN MIMIKA.
BAB
I
KETENTUAN UMUM
.
Pasal
1
u
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud'dengan
1. 2. 3. 4.
:
Daerah adalah KabuPaten Mimika. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kab'upat'en Mimika. Bupati adalah BupatiJtilimika. Dinas adalah Dinas Perindustrlan dan Perdagangan Kabupaten.Mimika.
tentang.Kitab 2. Undang ' Undang Nomor B Tahun 1981 (Lembaran N"egara
gffi;g
- Undang-Hukum Acara Pidana n"puril, tndonJsia Tahun 1gg1 Nomor 76, Tambahan i*r,iO"on Negara Republik lndonesia Nomor 3908);
tentang 3. Undang - UnOang Nomor 29 Tahun 1992lndonesia Kesehatan (Lemdaran Negara Republik
Tahunlgg2Nomorl00,TambahanlemabaranNegara Republik lndonesia Nomor 3495);
1999 tentang 4. Undang - Undang Nomor 45 Tahunlrian Jaya Barat'
pemf,intut
5.
Undang
Khil;
- undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi
Oagi Fr;vinsi Papua (Lembaran Negara Repubtik
lndonesiaNomorl3S,TambahanLembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4151);
6'Undang.Un'dangNomorl0Tahun2a04tentang (Lembaran pembe-ntukan Peraiuran Perundang-undangan
Negira Republik lndonesia Tahun 2a04 Nomor 35, TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor4389);
T.Undang.UndangNomorS2Tahun2004tentang pemerintahan Da6rah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20a4 Nomor 125, Tambahan -Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2V Tahun 1983
-
I
tentang
Tahun 1981 Pelsksanaan undang undang Nomor tentang Hukum Acari Pidana (Lembaran. Negara Republik lndonisia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lemabaran Negara Republik lndonesia Nomor 3373);
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2QA7 tentang 10. "' _Peraturan p**nagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeriitahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah r"nrprt"n/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia rarrun 20a7, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737\;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
lndonesia Tahun 2003 Tentang pedoman Pembinaan Nomor Fanyiaif* pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6
'
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR
5
TAHUN
2OO7
TENTANG LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA MEM PRODUKS I MI N U MAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MIMIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.
BUPATI MIMIKA,
Menimbans
: a ffi[xi":;*';*il*ffif'"1n:l'. *iffim o'il*?H;tl ditiadakan
dari Kabupaten Mimika, karena
telah
menimbulkan berbagai dampak negatif, yakni terjadinya kriminalitas, penyakit sosial, yang bermuara pada rusaknya ahklak dan moral serta menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif, dan telah mengakibatkan kerugian sosial yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan dampak positifnya;
b. bahwa keberadaan Perda Nomor 2-Tahun 2404 tentang *
Tata Cara Pomasukan dan Penjualan, Penetapan Retribusi serta Pengawasan dan Pengendatian Minuman Beralkohol di Kabupaten Mimika berdasarkan hasil evaluasi sudah tidak efektif dalam pelaksanaannya, sehingga manfaat yang dari perda tersebut sangat jauh dari harapan
*
i
fl:3;T|il,
c. bahwa dalam rangka mengaktualisasikan Mimika sebagai Zona Damai di Tanah Papua, maka perlu dilakukan
pelarangan terhadap semua aktifitas pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi miriuman beralkohol di seluruh wilayah hukum Kabupaten Mimika;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf
c,
perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan ijin penjualan serta 'memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika. Mengingat
:
1. Undang
-
Ufidang Nomor
12 Tahun 1069
tentang Pembentukan Propinsi Otonom lrian Barat dan kabupatenKabupaten Otonom di Propinsi lrian Barat (Lembaran
'
'
Nefai'a Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan - Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 29AT;
,
ffi*.., 'qds
'
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR
5
TAHUN 2OA7
TENTANG EDARAN DAN LARANGAN PEMASUKA-N, PENYI M PANAN, P ENG U K$ I M I N U MAN B E RAI'KO H O L P iH.I U AT.AN S EhiA TTAMIiPNOO DI ITABUPATEN IT,IIIMIKA
Berikan kami waKu bersama dengan Kepala Biro Hukum Kementrian
Dalam Negeri untuk melakukan kajian-kajian dengan mencari solusi yang terbaik. Kami akan membentuk
rim
Investigasi dan DPRD Kabupaten Mimilo
agar membuat Jadwal kapan Tim tersebut turun ke Kabupaten Mimika sambil menunggu surat klarifikasi dari Kementrian Dalam Negeri. 3. Kepala
Biro Hukum Departemen Dalam Negeri
menyampaikan
bahwa sebelumnya telah kami jadwalkan pertemuan dengan DPRD
Kabupaten Mimika. Namun karena DPRD Kabupaten Mimika
menolak peftemuan tersebut, sehingga tidak dilaKanakan pertemuan. Namun kehadiran saya dalarn pertemuan ini dengan
Bapak Di{en Otda untuk mendengarkan dan
sekaligus
menyampaikan hasil pertemuan ini ke Bapak Menteri Dalam Negeri RI.
Pertemuan ini Pihadiri ole.h; Tim dari Kaukus Parlemen papua:
-
-
1.
Bapak
rony sesar (Anggota DpD RI penrvakilan papua &, papua
2, 3.
Bapak Bapak
Murdiono
Dodi
Barat) (sekretaris Kaukus parlemen papua (Kpp) (Asisten sekretaris Kaukus parlemen'papla)
I
Dua oraflg dari Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri. Bapak Dirpn Otonomi Daerah, beserta Staf ahli.
-
Anggota DPRD Kabupaten Mimika, dari Komisi B;
1. Kard Gwijangge 2, Anastasia Tekege, S.Ag 3. Luther Wakerkwa, SH 4. Yan Sampe, SE 5. Yanes Natkime,S.Th 6. Drs. H. M. Danruis 7. Wilhelrnui pigai, SH
{Wakil Ketua II DPRD Kab. Mimika) (Ketua Komlsi B DPRD Kab. Mimika) (Wakil Ketua Komisi B) (Sekretaris Komisi B) (Anggota Komisi B) (Anggota Komisi B) (Anggota Komisi B)
Jakarta, 0B Maret 2011 PITI{PXNAN ROMBONGAN
NGA RURA, A.Md
-2Dengan pernyataan tersebut dan apa yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Mimika ditanggapi langsung oleh DireKur lenderal Otonomi Daerah bahwa:
1. Pernyataan DPRD Kabupaten Mimika akan kami kaji terlebih dahulu, dan mencari solusi yang terbaik untuk daerah Mimika, yang mengacu pada aturan yang berlaku secara nasional.
2,
Peraturan Daerah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak (baik Eksekutif maupun Legislatif) dan harus disepakati secara bersamasama.
AIIIASTASIA TEKEGE, S.Ag (Ketua Komisi B DPRD Kab. Mimika)
1. Kondisi yang ada di Daerah Mimika
.
sangat mengerikan, oleh sebab itu
kami harus berangkat untuk menemui Menteri Dalam Negeri dan sebelum kami beftemu dengan Bapak Dirjen Otonomi Daerah pada tahun 2010, kami telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri, namun tidak memberikan solusi yang
te$aik.
2. Bahwa untuk menanggapai yang disampaikan oleh Bapak
Dirjen
otonomi Daerah, menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun zeaT diiatatcan bahwi ada kekhususan untuk daerah Aceh dan papua. Pdraturan. Pemerintah tersebr.rt hanya berlaku untuk Jakafta dan Kota-
kota lainnya, namun ada pengdcualian khusus papua dan
Aceh.
keb$akan Pemerintah tersebut mengacu pada Undang-Undang Otonomi
Khtisus sehingga dalam pembuatan peraturan Daerah
ini
dalam
Konsideran sudah mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2097 sehingga tidak ada aturan yang dilanggar.
3.
Bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun
z0o7
Tentang krangan Peredaran Miras untuk pemberlakuannya seJumtah
rekomendasi yang disampail
dan
oleh
organisasi
Paguyuban-paguyuban se-
Kabupaten Mimika. Dengan adarrya aspirasi inilah kami
DPRD
Kabupaten Mimika datang menghadap Bapak.
-
setelah
itu
pernyataari lbu Anastasia Tekege, s.Ag ditanggapi oleh
Bapak Dirjen Otonomi Daerah" bahwi:
SEI(RETARIAT
I}EWAN PER:IryAKILAN RAKYAT DAERAH
I(ABUPATEI\I MIIVIIKA
.Jlh. Cenderawasih No.
O1
TeIp.,{O9Ot ) 3?'327 2, 32327 4 Fax. 323278
TIMIKA - PAPUA 99910
LAPON.AN HASIL KUNJUNGAN KOMISI B DPRD KABTJPATEN MIMIKA KT MENDAGRI
X,
Tan$gal0S
Mnr_et 20I,,*
Fertemuan dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 0B Maret
2011, diterima oleh Dirjen Otonomi Daerah dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua
DPRD
ke
II
DPRD Kahupaten Mimika menyampaikan tujuan kedatangan
Depaftemen Dalam Negeri yaitu klarifikasi surat Segen
DEPDAGRI No. 188.3 421 L463|SJ
Tuiuan Pgrtemupn d-enaan l{endaori adalah untuk:
-
DPRD Kabupaten Mimika meminta supaya Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2aa7 Tentang Larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran
dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol di Kabupaten Mimika tetap harus dilaksanakan. Karena dari 22 peraturan Daerah yang diajukan dari Eksekutif, hanya Perda Larangan Miras yang tidak dibatalkan. sementara Rancangan peraturan Daerah yang lain di
.TOI.AK
di
DEPDAGR.I.
tiertepatan dengan berlakunya Peraturan Daerah Tentang Larangan Peredaran Miras pada tanggal 20 Maret 2010, DPRD Kabupaten Mimika, Pernerintah Daerah, Para Distributor menyepakati bahwa ljin Miras semua akan berakhir pada akhir Maret 2AlA, dan setelah itu tidak aka nada tjin lagi yang dikeluarkan. Ternyata kedapatan pemerintah Daerah
dalarn hal ini Diskoperindag telah mengelua rkan Rekomendasi untuk satu brang Distributor dengan menyetorkan uang ke rekening Kas Daerah Pemda Frabupaten Mimika sebesar
ke
3 milyar. Dan surat Bupati
DPRD Kabupaten Mimika No. 180/188.2/HKM/a010 Tentang
Pencabutan Perda No. 5 Tahun 2a07, sehingga kami DpRD Kabupaten
Mimika keberatan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Diskoperindag sehingga mohon agar diklarifikan kembali surat sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri No. Lsg.34z/r463/sJ, dan mohon dibatalkan surat tersebut.
