( EVALUASI PENERAPAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batang )

Prosiding Seminar Nasional

”Percepatan Desa Berdikari melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Teknologi” 20-21 November 2014 Purwokerto

“( EVALUASI PENERAPAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batang )” Oleh “( Dwi Prastiyo Hadi )” Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Prodi Pendidikan Ekonomi, IKIP PGRI Semarang Jln Sidodadi Timur No 24 Dr Cipto Semarang, email :[email protected]

ABSTRAK Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran sehingga mereka mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas diimplementasikan dalam program pembangunan dalam komunitasnya. Pembelajaran tersebut harus disesuaikan rangkaian pengembangan kapasitas masyarakat, dimana pelaksanaannya dengan karakteristik dan kemampuan masyarakat setempat karena pada dasarnya setiap komunitas bersifat unik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di kabupaten Batang ditinjau dari aspek kinerja PNPM, kinerja kelembagaan, fasilitator dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods yaitu penelitian yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan mengevaluasi kegiatan PNPM dari tahun 2007 sampai 2013. Secara kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya ( naturalistik) di lapangan. Sementara secara kuantitatfif, meskipun dilakukan lebih dahulu sebagai pembuka awal dalam mencari data, tetapi digunakan juga untuk mendukung analisis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kinerja PNPM di Kabupaten Batang sangat baik, sehingga mampu menghasilkan kinerja kelembagaan yang baik yang di dasari pada sikap fasilitator yang baik sehingga muncul pastisipasi masyarakat dalam program PNPM-MP sangat baik, sehingga pemberdayaan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta meningkatkan pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya. Temuan yang didapatkan adalah perubahan kesadaran masyarakat tidak berhubungan dengan usia responden, tingkat pendidikan dan perannya dalam PNPM, namun memiliki hubungan dengan jenis kelamin, dimana peran dan keterlibatan perempuan masih rendah dan belum cukup optimal dalam mendukung pembangunan di tingkat komunitas. Masyarakat kabupaten dan mengerti untuk menggunakannya bagi Batang telah menyadari konsep pemberdayaan kepentingan komunitasnya, namun untuk menuju tahapan pembiasaan masih membutuhkan pembelajaran yang lebih banyak sehingga mereka benar-benar siap untuk bertangggungjawab secara penuh dalam pengelolaan pembangunan komunitasnya. Masyarakat juga telah siap untuk melanjutkan program pemberdayaan yang selama ini telah berjalan, meskipun secara mandiri hal tersebut belum dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan masih membutuhkan pendampingan yang intensif dari fasilitator serta bantuan pendanaan secara kontinyu. Kata kunci: Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, fasilitaor dan partisipasi masyarakat

ABSTRACT Community empowerment is an attempt to make people become empowered through learning efforts so that they are able to manage and be responsible for development programs in the community. Learning is implemented in a series of community capacity building , which implementation should be tailored to the characteristics and capabilities of the local community since basically every community is unique . The purpose of this study was to evaluate the process of community development activities in the district PNPM Urban Trunk PNPM performance in terms of aspects , institutional performance , facilitators and community participation . This study is a mixed methods study conducted that quantitatively and qualitatively evaluate the activities aimed PNPM from 2007 to 2013. Qualitatively , this research is expected to present a true ( naturalistic ) in the field. While kuantitatfif , although carried out first as the opener early in the search data, but is also used to support the analysis .

1



The survey results revealed that the performance of PNPM in Batang very well , so as to produce a good institutional performance , fueled by the attitude of a good facilitator so it appears the public participation in PNPM - MP is very good , so that empowerment has managed to change the level of public awareness and increase understanding to play a role in the development of their communities. The findings obtained are changes in public awareness of the respondents did not relate to age , level of education and its role in the PNPM , but has a relationship with sex, where the role and involvement of women is still low and not enough to support optimal development at the community level . Rod district community has realized the concept of empowerment and understanding to use it for the benefit of the community , but to get to the stage of habituation still requires learning more so that they are really ready to fully responsibly in the management of community development . People are also ready to continue the development program that had been running , although independently it can not be implemented by the communities themselves and still require intensive assistance from facilitators and continuous funding . Keywords : Evaluation of Community Empowerment , fasilitaor and community participation

PENDAHULUAN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di kota Batang sebanyak 32 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang tersebar di dalam 2 kecamatan, memiliki 372 anggota BKM dan 30 orang fasilitator . Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di gunakan sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Penganggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat. Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat memerlukan target dan indikator harus dicapai selama kurun waktu pelaksanaan program. Untuk itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang secara khusus melihat perkembangan pencapaian target dan indikator PNPM Mandiri secara konsiten dan terbuka. Pemantauan yang memadai terhadap kinerja program diperlukan agar dapat dilakukan evaluasi yang mendorong pengelolaan program yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri. PNPM Mandiri dengan formulasi koordinasi dan konsolidasinya tidak akan mungkin terlepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu, pemantauan dan tindak lanjut dari hasil-hasil evaluasi sangat besar perannya dalam menyempurnakan formulasi program sehingga masyarakat miskin yang berdaya layak untuk dapat diwujudkan. Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian dari seluruh proses pengelolaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Berbagai rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut pada akhirnya bermuara pada tujuan umum program yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan

2



kesempatan kerja.Dengan tujuan umum tersebut, tolok ukur program yang akan di evaluasi adalah: 1. Kinerja PNPM-MP Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian dari seluruh proses pengelolaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Berbagai rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut pada akhirnya bermuara pada tujuan umum program yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja. 2. Kelembagaan Masyarakat BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) menjadi sebuah lembaga yang mempunyai peran dalam mempercepat pengurangan kemiskinan sehingga di harapkan BKM mampu mendorong masyarakat agar terlibat aktif dalam penaggulangan kemiskinan di wilayahnya. 3. Fasilitator Tugas pokok dan fungsi dari fasilitator adalah mengawal terserapnya dana bantuan yang di berikan kepada masyarakat tepat manfaat dan tepat sasaran. Di harapkan effektifitas fasilitator bisa mendorong terciptanya keberhasilan program. 4. Partisipasi Masyarakat Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana masyarakat terlibat. Sehingga program yang di hasilkan bisa bermanfaat dan tepat sasaran yang akhirnya bermuara pada tujuan umum program yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja. Secara lebih detail beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Kinerja PNPM-MP masyarakat khususnya kota Batang, menganalisis pengaruh Kelembagaan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) menjadi sebuah lembaga yang mempunyai peran dalam mempercepat pengurangan kemiskinan, menganalisis pengaruh Fasilitator mengawal terserapnya dana bantuan yang di berikan kepada masyarakat tepat manfaat dan tepat sasaran, menganalisis pengaruh proses penyusunan program pemberdayaan ikut melibatkan masyarakat. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods yaitu penelitian yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan mengevaluasi kegiatan PNPM dari tahun 2007 sampai 2013. Secara kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya (naturalistik) di lapangan. Sementara secara kuantitatfif, meskipun dilakukan lebih dahulu sebagai pembuka awal dalam mencari data, tetapi digunakan juga untuk mendukung analisis. Evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 (bulan) bulan yaitu bulan agustus sampai bulan desember 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kota Batang . Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik stratified sampling. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka pengambilan sampel adalah BKM kabupaten Batang yang mempunyai kriteria ekonomis tinggi, sedang dan rendah. Masingmasing kriteria tersebut akan diambil sebanyak 10% dari data yang ada

3



NO 1

JUMLAH ANGGOTA BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) PNPM-MP PROPINSI JAWA TENGAH KABUPATEN BATANG ( tabel 1 Jumlah Anggota BKM ) KECAMATAN KELURAHAN / DESA NAMA BKM ANGGOTA Cepokokuning

Cepoko Makmur

13

2

Denasri Kulon

Makmur Jaya

13

3

Denasri Wetan

Rukun Sejahtera

11

4

Kalipucang Kulon

Sumber Rejeki

13

5

Kalipucang Wetan

Barokah

9

6

Kalisalak

Rantan Sari

11

7

Karanganyar

Berkah Jaya

11

8

Karangasem Utara

Mandiri Sejahtera

9

9

Kecepak

Lestari

13

10

Klidang Lor

Jaya Samudra

11

11

Klidang Wetan

Maju Sejahtera

9

12

Proyonanggan Tengah

Mitra Usaha Mandiri

11

13

Proyonanggan Utara

Bina Usaha Mandiri

11

14

Rowobelang

Sumber Makmur

13

15

Batang

Banjiran

Puspa

9

16

Warung Asem

Candiareng

Tunas Harapan

9

17

Cepagan

Cepaka Putih

13

18

Gapuro

Anugrah Sejahtera

11

19

Kalibeluk

Bahagia

13

20

Kaliwareng

Sumber Rejeki

13

21

Lebo

Mandiri

13

22

Masin

Mama

9

23

Menguneng

Bangkit

13

24

Pandansari

Pandansari Mulia Sejahtera

13

25

Pejambon

Bersatu

9

26

Pesaren

Sejahtera

13

27

Sariglagah

Lancar

13

28

Sawahjoho

Rama

11

29

Sidorejo

Amanah

13

30

Sijono

Sejahtera

13

31

Terban

Damai

13

32

Warungasem

Dewa 2007

13

JUMLAH ANGGOTA BKM

372

Data primer

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari pemerintah desa, TPK (tim pelaksana kegiatan), tokoh masyarakat (guru, ulama), masyarakat umum/ pemanfaat program. Wawancara dilakukan di beberapa desa sampel dengan format semi terstruktur, sehingga daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan digunakan hanya sebagai pedoman umum agar proses wawancara lebih lancar dan tidak kaku. Sebelum dilakukan wawancara, diawali terlebih dahulu dengan penelitian awal berupa pengumpulan data lewat angket/ kuisioner kepada responden yang dipilih dalam

4



penelitian. Pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria BKM yang maju, sedang dan rendah kemudian pemilihan sampel responden dilakukan secara purposive. Metode ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM oleh tim pelaksana kegiatan. Pengumpulan data lewat angket dilakukan untuk mengetahui karaktersitik dari masalah pelaksanaan program yang merupakan indikator pemberdayaan dalam kegiatan PNPM, yaitu mencakup: perumusan tujuan, pelatihan, pendampingan, sosialiasi dan dialog tentang konsep program; peningkatan pendapatan bagi pemanfaat program; hasil program atau perubahan jumlah pemanfaat yang tergolong miskin (penurunan kemiskinan); evaluasi dan monitoring program. Kajian dokumentasi atas berbagai dokumen yang relevan dan obrservasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan. Asumsi yang mendasari untuk melakukan observasi adalah beberapa kondisi bangunan, prasarana fisik dan kejadian sosial hanya dapat dipahami dengan benar dan lengkap jika peneliti melihat sendiri kondisi dan kejadian tersebut. Tujuan observasi adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi, interaksi sosial, melihat lebih dalam rutinitas dari keseharian yang sering dianggap tidak penting oleh yang diteliti, menggali informasi yang sukar diceritakan orang (misal dalam bentuk foto). Bias bisa terjadi karena kehadiran peneliti dapat mengganggu situasi sosial yang sedang terjadi. Dengan menggunakan data dari angket, wawancara mendalam, dan data sekunder selanjutnya dianalisis untuk mengetahui mekanisme atau proses (realisasi) pelaksanaan program, dan efektifitas pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan rumusan di atas dapat kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari hasil wawancara, nilai angket/ kuisioner yang diambil dari responden dan hasil observasi. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif serta menggunakan teknik kuantitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik kuantitatif untuk mengolah nilai angket/ kuisioner yang diperoleh dari responden. Cakupan / ruang lingkup pengukuran kinerja 1. Kinerja PNPM-MP Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian dari seluruh proses pengelolaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Berbagai rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut pada akhirnya bermuara pada tujuan umum program yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja. 2. Kelembagaan Masyaraka. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) menjadi sebuah lembaga yang mempunyai peran dalam mempercepat pengurangan kemiskinan sehingga di harapkan BKM mampu mendorong masyarakat agar terlibat aktif dalam penaggulangan kemiskinan di wilayahnya. 3. Fasilitator yang tugas pokok dan fungsi dari fasilitator adalah mengawal terserapnya dana bantuan yang di berikan kepada masyarakat tepat manfaat dan tepat sasaran. Di harapkan effektifitas fasilitator bisa mendorong terciptanya keberhasilan program. 4. Partisipasi Masyarakat merupakan perangkat pengukuran sejauh mana masyarakat terlibat. Sehingga program yang di hasilkan bisa bermanfaat dan tepat sasaran yang 5



akhirnya bermuara pada tujuan umum program yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja. ( tabel 2 variabel dan indikator penelitian )

NO VARIABEL 1 KINERJA PNPM

2 3 4

INDIKATOR 1.Pemetaan Swadaya sebagai dasar penyususnan program,2. Implementasi visi –misi BKM, 3.Penjabaran PJM Pronankis, 4.Realisasi Program Kerja, 5.Partisipasi masyarakat , 6. Penerima manfaat, 7. Kemitraan KELEMBAGAAN 1.Statuta organisasi, 2. Kepemiminan, 3. Sistem manajemen, 4.Sumber daya keuangan, 5. Sumber daya manusia, 6.Hubungan eksternal FASILITATOR 1.Kompetensi, 2. Tupoksi, 3.Empati, 4.Intregitas Partisipasi 1.Siklus masyarakat, 2. Komponen infrastuktur, 3.Komponen ekonomi, Masyarakat 4.Komponen sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN 1.

Kinerja PNPM-MP

Berdasar hasil analisis kinerja PNPM-MP sangat baik bisa di lihat dari bergagai indikaor ada Pemetaan swadaya sebagai dasar penyusunan program PJM PRONANGKIS disusun berdasarkan Pemetaan Swadaya (PS) dan refleksi kemiskinan. 80,48% PJM PRONANGKIS sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 40 % masyarakat ikut terlibat dalam pemetaan swadaya karena melibatkan RT, RW dan Tokoh Masyarakat Implementasi visi-misi Proses penyusunan visi-misi melibatkan semua elemen mayarakat yang terwakili di BKM Implementasi visi-misi melibatkan semua elemen masyarakat RT, RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Sebagian besar masyarakat sudah memahami visi-misi BKM. Visi sudah mengarah pada penanggulangan kemiskinan. 82,39% PJM PRONANGKIS sesuai dengan visi-misi BKM. Penjabaran pjm pronangkis Target-target yang akan dicapai sudah dirumuskan secara tepat sehingga mudah diukur dan masuk akal (realistis). 74,88% kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PJM PRONANGKIS. Program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan MDG’s atau Tujuan Pembangunan Millenium). Realisasi program kerja 53,04% PJM PRONANGKIS telah terealisasi. Program yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang bersifat berkelanjutan (PNPM-MP ) karena sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Program yang tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan adalah program yang bersifat hibah ( Raskin, BLT/ bantuan langsung tunai ) karena bisa menimbulkan ketergantungan 39,84% peningkatan kesejahteraan terhadap terealisasinya PJM PRONANGKIS.

6



Partisipasi masyarakat 66,60% masyarakat terlibat dalam penyusunan PJM PRONANGKIS. 64,13% masyarakat terlibat dalam pelaksanaan PJM PRONANGKIS. 42,29% perempuan terlibat dalam penyusunan PJM PRONANGKIS. 47,50% perempuan terlibat dalam pelaksanaan PJM PRONANGKIS. Kotak saran tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penerima manfaat 63,91% keluarga miskin menerima manfaat atas terealisasinya PJM PRONANGKIS. 65,40% jiwa miskin menerima manfaat atas terealisasinya PJM PRONANGKIS. 52,62% kelompok perempuan dan marginal menerima manfaat atas terealisasinya PJM PRONANGKIS Kemitraan 5,91% PJM PRONANGKIS telah dimitrakan dengan pihak swasta. 20,95% PJM PRONANGKIS telah dimitrakan dengan pihak pemerintah. Belum ada program kemitraan. Bidang yang ingin dimitrakan adalah ekonomi / menambah modal UPK Wujud kemitraan berkelanjutan 2. Kelembagaan Berdasar hasil analisis Kelemgaan BKM PNPM-MP sangat baik bisa di lihat dari bergagai indikaor Statuta organisasi 47,63 %, Kepemiminan 53,75 %, Sistem manajemen 48,40 %, Sumber daya keuangan, 51,06 %, Sumber daya manusia 49,13 % dan Hubungan eksternal 49,13 %

3. 1. 2. 3. 4. 5.

Fasilitator Berdasar hasil analisis Kelemgaan BKM PNPM-MP sangat baik bisa di lihat dari Indikaor pada fasilitator pada Senior Faskel ( SF ) 98,52 %, faskel Teknik 96, 55 % , Faskel Ekonomi 95,24 % dan faskel sosial 97, 18 % Pada Senior Fasilitator Kompetensi 98,21 %, Tupoksi 98,84 %, Empati 97,22 %, dan Intregitas 98,61 % Pada Fasilitator Teknik Kompetensi 94,79 %, Tupoksi 96,60 %, Empati 97,22 %, Intregitas 97,22 % Pada Fasilitator Ekonomi Kompetensi 93,75 %, Tupoksi 95,33 % , Empati 91,67 %, Intregitas 100% Pada Fasilitator Sosial Kompetensi 95,83%, Tupoksi 97,05 %, Empati 97,22 % dan Intregitas 100 %

7



4.

Partisipasi Masyarakat Berdasar hasil analisis partsipasi masyarakat sangat baik bisa di lihat dari siklus masyarakat 86,29%, komponen infrastrukutur 89,25 %, komponen ekonomi bergulir 83,96 % dan komponen kegiatan sosial 86,00 %

HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Hakikat program pemberdayaan adalah pembelajaran bagi masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa elemen utama dari pemberdayaan yang terdiri dari kinerja BKM, kelembagaan Masyarakat, fasilitator pendamping dan partisipasi masyarakat di kabupaten Batang menjadi penopang dalam pelaksanaan PNPM-MP harus bisa berjalan dengan baik. Dengan pengembangan kapasitas masyarakat itu sendiri. Rangkaian pengembangan kapasitas dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, pelaksanaan siklus, dan pelatihan di kabupaten Batang telah dijalankan dengan baik, dengan menggunakan pendekatan sosiokultural yaitu dengan memperhatikan aspek keagamaan, aspek gender dan kebiasaan sehari-hari masyarakat.

8



2. Sikap dan cara pandang masyarakat Kabupaten Batang terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergolong baik atau tinggi. Sikap dan cara pandang masyarakat tersebut secara umum tidak dipengaruhi oleh golongan usia, tingkat pendidikan dan perannya dalam PNPM namun lebih banyak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kualitas keterlibatan, peran dan tanggapan kaum perempuan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki, meskipun secara kuantitas tingkat partisipasinya bisa dikatakan telah mencukupi. 3. Evaluasi pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui kajian evaluatif terhadap proses maupun hasilnya. Temuan evaluatif terhadap proses pemberdayaan masyarakat di kabupaten Batang menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan telah sesuai dengan tahapan pemberdayaan yang tentukan dalam PNPM Mandiri Perkotaan maupun dengan literatur- literatur mengenai pemberdayaan masyarakat. 4. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan sehingga evaluasi pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan secara bertahap dimulai dari sebelum program dilaksanakan, awal pelaksanaan program, dan evaluasi periodik setelah pelaksanaan program, untuk itu diperlukan studi lebih lanjut mengenai evaluasi pemberdayaan pada tiap-tiap tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. 5. Pemberdayaan masyarakat pada tiap-tiap komunitas adalah bersifat unik atau berbeda antar satu komunitas dengan yang lainnya, untuk itu indikator pemberdayaan masyarakat yang digunakan juga harus menyesuaikan dengan karakteristik karakteristik program yang dijalankan. Untuk itu perlu komunitas itu dan dilakukan kajian lebih lanjut mengenai indikator pemberdayaan masyarakat khusus untuk kasus-kasus tertentu dan indikator-indikator umum untuk semua program pemberdayaan. 6. Masyarakat selaku pelaksana program pemberdayaan belum sepenuhnya mempunyai keberdayaan dan tingkat kemandirian yang cukup untuk mengelola pembangunan dalam komunitasnya, untuk itu peran dan keberadaan fasilitator pendamping masih diperlukan dan harus tetap dipertahankan sampai masyarakat benar-benar terbiasa dengan proses-proses pemberdayaan yang dijalankan serta telah menjadi budaya bagi masyarakat tersebut. 7. Perlu adanya penambahan kegiatan-kegiatan dan porsi pembelajaran yang lebih banyak bagi kaum perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran dan keterlibatannya dalam pembangunan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya. 8. Pemerintah dan tim fasilitator perlu memfasilitasi terbentuknya channeling dan jaringan kerja yang lebih luas antar semua stakeholder pembangunan untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat 9. Untuk mendukung dan mempercepat pencapaian derajat keberdayaan masyarakat menuju masyarakat madani pendekatan lain yang bisa dilakukan adalah melalui jaringan informasi atau publikasi serta penyebarluasan best practice mengenai pemberdayaan masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat benar-benar merasa dekat dan familiar serta merasa menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat tersebut. 10. Perlu kerjasama secara langsung antara komunitas dengan unsur perguruan tinggi, dimana melalui kerjasama tersebut perguruan tinggi dapat menjalankan misinya untuk pengabdian masyarakat dan masyarakat bisa

9



mendapatkan keuntungannya dengan adanya bantuan pemikiran mengenai komunitasnya. 11. Perlu jaringan kerjasama secara langsung antara komunitas dengan pihak swasta atau dunia usaha, dimana melalui kerjasama tersebut masyarakat dapat memperoleh manfaatnya dari bantuan baik berupa material maupun finansial, dan pihak swasta bisa menjalankan misinya kepada masyarakat sebagai satu bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

DAFTAR PUSTAKA James, Valentine Udoh, 1998, Capacity Building in Developing Countries: Human and Environmental Dimensions, London: Praeger Publishers Lichfield, Nathaniel, 2005, Community Impact Evaluation, London: UCL Press Mayo, Marjorie, 2000, Cultures, Communities, Identities: cultural strategies for participation and empowerment, New York: Palgrave Macmillan Miller, Delbert C, 1977, Handbook of Research Design and Social Measurement, New York: Longman Inc. Kerlinger, Fred N, 2006, Asas-asas penelitian behavioral, Yogyakarta: Gajahmada University Press Patton,Carl V dan Sawicki, David S, 1986, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, New Jersey: Prentice Hall Patton, Michael Quinn, 2009, Metode Evaluasi Kualitatif (How to Use Qualitative Methods in Evaluation), Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Potts, David dkk, 2003, Development Planning and Poverty Reduction, New York: Palgrave Macmillan Rietbergen-McCracken, Jennifer, dan Narayan, Deepa, 1998, Participation and Social Assessment: Tools and Techniques,Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank Salim, Agus, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana Soetomo, 2006, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Penerbit Alfabeta Ukaga, Okechukwu and Maser, Chris, 2004, Evaluating Sustainable Development: Giving People A Voice In Their Destiny, Virginia: Stylus Publishing UNDP, 2009, Capacity Development: A UNDP Primer, New York: United Nation Development Programme UNDP, 2010, Capacity is Development: Stories of Institution, New York: United Nation Development Programme Wandersman, Abraham, et al, 2005, The Principle of Empowerment Evaluation, Empowerment Evaluation: Principles in Practice, New York: The Gulford Press Wilson, Terry, 1996, The Empowerment Mannual, London: Grower Publishing Company.

10



11

( EVALUASI PENERAPAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batang )

Recommend Documents