"
'",!
..~_I!'
, .
*
/0
~"".1~' ~\-:I\~~ t ".AI,"7 '" ~? ~..,. "--.;.,:':' ~~"~~ t'/' t.." ~ "" I ~ \.1;' I' fI '
~"I'
~t-~..
,=-",,\\ ~ ~
"-,-
~ \~ \~fi
~\,'J
,
ht/::!
)I~!~;;::;''."'{g ' A ,'-~"'""
I
,_.
F)f~ESIDEN F~(, f:C>lJE:3LIK INOONE
SIA
,
Kr~PUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK NOMOR
INDONESIA
86 T AHUN 2003
TENTANG 'rUN.Jf\NGAN JABATAN FUNGSION/\L
PUSTAKAWAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, i\ll\11il111):1(1~: bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdiall, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dall ,
clitugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional clipandang
perlu
menetapkan
kembali
Pustakawan,
Tunjangan
Jabatall
Fungsional Pustaka wan dengan Keputusan Presiden;
Ml'll~~ill~;lf
:
I, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Talllh.lll.lll
Lelllh.lrall Neg,lr.1 N()lll()r 3041) seh.lg,lilll.111,' 1<:la.l1
diubah dengan Undang-undang Nomor (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor :
43 Tahun
1999
169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Nomor
Sipil (Lembaran
Negara Tahun
11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
sebagaimana P<:r.llur.lll
telah beberapa kali
Pelllerillf.lh
N()lll()r
II
diubah, 'r.llll1ll
terakhir
1977
3098) dengan
2003 (l.ellll):lr:111
Negara Tahun 2003 Nomor 17); 4, Pcraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tent,lllg Jah.llal1 Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahull
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 5. Peraturan ".
.
."
i
~
. -.1'!"1;:f>~~,,~,
/.~~,~..,. ;-~~,,~~ ' "'\,~
t.,tl!~ t""
~
~"?I
~,,~~
:~J~
~~hJ
~,~t:I ""'-':"'~'Y'IJ~~A~1/ ---" ~"-.,.. ' 0 ',-,-,:'-'
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-2
5. Peraturan Wewenang
-
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
Pengangkatan, Pemindahan,
2003
tcnlallg
dan Pembcrhcnliai1
Pcgawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 lentang Rumpull Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MI~:Mu'rtJSKAN
" i\iellel'\1)kaI1
-KI~PU'I'USAN
PRESIDEN
J ABA T AN FUNGSIONAL
: 'fENrl'ANG
'j'UNJANGAN
rUST AKA W AN.
P~\s~\1I Oalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan
kepada
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
diangkat
ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional scsuai dengan ketentuan peraturan
dan
Pustakaw,1n
perundang-undangan
yang
herlaku .
Pasal2 Kepada Pegawai
Negeri
Sipil
yang diangkat
dan ditugaskan
secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, diberikan Tunjangan Pustakawan setiap bulan.
P~lsal3 ... ?
*
., \
,
I'1 1.1.1,.1':::,-""'-" CJ>_",'I', t.t"",~:"'7.',"~L:. rl..~' """I",~I ""'~~ t .1"", ' : ,( ""\~,~ ~'\7 "1\1
.~II~
\,.".1)" "t'~ ~"\:."
<-- .;/'
"
~'1J
h1/
'CO""'-".y.
"nA ",/
II '--'
,.-
~;".g,,-,"-
f"RESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3
-
P~1sal3 Besarnya
Pasal
Tunjangan
2
adalah
Pus taka wan sebagaimana
sebagaimana
tercantum
dimaksud
dalam
dalan1
Lampirall
Keputusan Pre.,;iden ini.
Pasal 4 Pcmberian Negeri
Tunjangan
Sipil
Pustakawan dihentikan
sebagaimana dimaksud
dalam jabatan struktural karena
hat
di.llelltik,ln
lain sesu,li
apabila Peg,lwai
dalam Pasal 2, diangkat
atau dalam jabatan fungsional lain atau
yang
mengakibatkan
deng,ln
ketelltu,lll
pemberian I)er,lturall
tunjangan perullu.111g-
u!ldangan yang berlaku. .,
Pasal5 Ketentuan
lebih
lanjut
yang
diperlukan
bagi
pclaksana,\ll
Keputusan Presiden ini diatur oleh Mei1teri Keuangan dan/atau Kepala
Badan
Kepegawaian
maupun sendiri-sendiri
.
I
Negara,
baik
secara bersama-sama
menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal
6
i
l)ellg~ln herl~lkunya Keputus~\n Presidell PI:esiden Nomor
illi,
111~lk:1KL'PlIIlIS:III
146 Tahun 2000 tentang Tunjangan
Jabatan
Fungsional Pustakawan, dinyatakan tidak berlaku.
I
Pas~11 7 ...
*
<-
,
,
~' ,"'I""'~~", ,,> """,, 11"1."'::""Y""'"",-~~I
"""I~ ~~~
~t'I~ \,"/ ~~~
~h~
\~tlt1
~'1J
~',~ \I ,,~~~~;I ..."'~."V.A .._",~" - "
I
-.".-,-
PRESIDEN REPLJBLIK
INDONESIA
-4
-
Pasal7 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pacta tanggal diteta.pkan,
,( Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 2003 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd,
MEGAW.\ TI SOEKARr-.JOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRET ARIA T KABINET
RI
eraturan dangan II
'.{.I (;'j
~
,.c.. '"
k I..,,'
ityo
"
,,;,-,,",""",---~;:..-
.
,
*
, "
(,
~~"" ~,1/1""/1' ">"",~"'" ~~/,'":,:~,~ -='-~~f1~ ~~
J"',
~-17
~~i
~tI~
~,,~
\.~t11) ~\1J '~~~ \I 4~h~~ "'- ":..\\ ."'f',,1" ..-C~/.'"" -'
-.,.v,--
F:JHFSIOr-:N '~Er)lJtjLIK INDONESIA
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDENREPUBLI~~ INDONESIA NOMOR : 86 Tahun 2003 TANGGAL : 4 Nopember2003
TUNJANGANJABATANFUNGSIONAL PUSTAKAWAN
No
JABATANFUNGSIONAL
JABATAN
UBESN AR T NJA GAN
1
2
3
4
1
PustakawanAhli
PustakawanUtama
Rp 500.000,00
PustakawanMadya
Rp 375.000,00
PustakawapMuda
Rp 275,000,00
PustakawanPertama .Rp
175.000,00
I
2
PustakawanTerampil
PustakawanPenyelia
Rp 200.000,00
PustakawanPelaksanaLanjutan
Rp 150.000,00
PustakawanPelaksana
Rp 120.000,00
dJ
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, ttd,
MEGAWATISOEKARNOPUTRI Salinansesuai denganaslinya ""'-;.":'='~-/'::'.~£KRE;T4R T KABINETRI .I:II~~:?;~-" K eraturan /,'.;:)( I.,.., ~:.~~.;Pe angan II I
". --
r .. \
.A~
\
'i....,.~, '.:::
"'(' ~".
'\\'. ~~', .;:\~:'; ,; '. ("/ ',., ~"'~'"
~...
"'~:~
byo
