WALIKOTA PANG KALPI NANG PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR
I9
TAHUN 2012
TEI.ITAHG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN USAHA PERDAGANGAN iJIINUiIIAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPI NANG,
Menimbang
guna memenuhi ketentuan Bab ltl Pasal 6 Peraturan Daerah : a. bahwapingkalpinang
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Penggunaan . 9'n Pengendalian Minuman Beralkohol, yang telah diundangkan dalam
Kota
Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 14, perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
b.
Mengingat
.1.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik lndoneiia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nornor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai undang-
UnJanglt-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821\; 2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahurr 1995 tentang Cukai (Lembaran Negari Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3613);
undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran 1ltegari RepuOlik lndonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3656);
4.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a033);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20Cr tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a38);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
8.
8 Tahun 1962 (Lembaran Pengawasan Dalam Barang-Barang Perdagangan tentang Tambahan 42, 1962 Nomor Tahun lndonesia Negara Republik Nomor 2469)', lndonesia Lembaran Negara Republik
9.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 69 Tahun 19gg Tentang Label Dan lklan Pangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3867);
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A7 Nomor 82, Tambahan
10. Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a737); 1
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor
3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol; 13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02,Seri D Nomor 01), 14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7), 15^
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
1
.
1. Kota adalah Kota Pangkalpinang. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang' 3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4.
Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang disingkat Dinas perindagkop dan utri'xn/I-aoalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Pangkalpinang. S. Kantor pelayanan perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang. bahan hasil 6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fementasi dahulu atau tidak irnp, deititaii,oaik- dengin cata memmberikan perlakuan terlebih konsentrat mencampur cara yang dengan diroses maupun menambahkan bahan lain Ltau tidak, yang dari berasal ethanol mengandung pengenceran minuman dengan ethanol atau dengan cara fermentasi. pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam T. n"gjri atau oleh lmportir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor. g. eeidagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/ atau menjual Minuman Beralkohol. pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri. l0.penjualin Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk dikoonsumsi. peraturan 11. Hotel, Restoran, Bar, pub dan Klab Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata. l2.importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya IT-MB_ ad.alah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol' l3.perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh yang Warga Negara lndonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik lndonesia, baik perdagangan berb-entuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha
g.
Minuman Beralkohol.
l4.Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/
produk impor atau IT-MB untuk mengedarkan'Minuman-Beialkohol produk dalam negeri dan/ atau dalam partai besar diwilayah pemasaran tertentu. 15.Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol, IT-MB dan/ atau Distributor untuk mengedark-an Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu' l6.penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung. adalah perusahaan vand melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
17.Surat lzin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18.Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
BAB II KEWEHANGAN PENERBITAN SIUP-HB Pasal 2 Walikota melimpahkan kewenangan penerbilan lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Penjual Langsung kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.
BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN SIUP-MB Pasal 3
(1) Permohonan penerbitan SIUP-MB dilakukan dengan cara mengisi Daftar lsian Permohonan SIUP-MB secara benar dan lengkap ditujukan kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.
(2) Permohonan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampid
:
a.
Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dan pengesahan badan hukum serta akta perubahan fiika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; b. Fotokopi Surat tzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/ atau Surat lzin Usaha Hotel atau Surat lzin Usaha Restoran atau Surat lzin Usaha Bar, Pub atau Klab Malam dari instansi yang berwenang; lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (|TP-MB) dari instansiyang berwenang; Fotokopi c. d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KfP) Pemilik / Penanggung Jawab; Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; g. FotokopiTanda Daftar Perusahaan [fDP); h. Rencana Penjualan MB untuk 1 (satu) tahun ke depan; Surat Penunjukan sebagai Penjual Langsung MB dari Produsen atau IT-MB atau Distributor/ Sub Distributor MB; Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang
f. i.
i.
memperpanjang Sl UP-MB; k. SIUP-MB yang sudah habis masa berlakunya, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUPMB. (3) Pejabat penerbit SIUP-MB menerbitkan SIUP-MB selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar isian pennohonan secara lengkap dan benar.
(4) Pejabat penerbit SIUP-MB dalam menerbitkan SIUP-MB diharuskan untuk melakukan pemeriksaan lapangan sebelum menerbitkan SIUP-MB'
penerbit SIUP-MB dapat menotak permohonan SIUP-MB disertai dengan alasan (5) ' Pejabat penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal isian permohonan SIUP-MB beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.
BAB IV KETENTUAN LAIN Pasal 4
(1) Masa berlaku Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang satu bulan sebelum masa berlakunya habis.
(2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
(3) Distributor dan $ub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi pengedaran Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berialan sebagai brikut :
-
Triwulan Triwulan Trimrlan Triwulan
I disampaikan setiap
tanggal3l Maret;
ll disampaikan setiap tanggal30 Juni; lll disampaikan setiap tanggal 30 Sefiember, dan lV disampaikan setiap tanggal 31 Desember.
(5) Distributor, Sub Distributor dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh Walikota, pejabat yang ditunjuk, atau pejaht penerbit SIUP. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.
PANGKALPINANG,
Diundangkan di Pangkalpinang pada tangg{Sea feh-ari
,A
DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN
aate NoMoR g
ini
