-1-
GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 138 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ACEH, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
-2-
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; 8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 74); 9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh. 4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5. Sekretaris Daerah yang Sekretaris Daerah Aceh.
selanjutnya
disebut
Sekda
adalah
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh. 7. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh yang selanjutnya disebut dengan Setkretariat BRA adalah Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. 8. Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh.
-3-
9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. 10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok fungsional pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh.
jabatan
BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Sekretariat BRA. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Paragraf 1 Susunan Pasal 3 (1) Susunan organisasi Sekretariat BRA, terdiri dari: a. Kepala Sekretariat; b. Bagian Umum, Perlengkapan dan Sumber Daya Manusia; c. Bagian Data, Program dan Keuangan; d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Publikasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian Umum, Perlengkapan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; b. Sub Bagian Perlengkapan dan Asset; dan c. Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Personalia. (3) Bagian Data, Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. Sub Bagian Data dan Informasi Teknologi; b. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan c. Sub Bagian Keuangan. (4) Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari: a. Sub Bagian Hukum; b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Lembaga; dan c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
-4-
Paragraf 2 Kedudukan Pasal 4 (1) Sekretariat BRA merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelayanan terhadap Badan Reintegrasi Aceh dalam bidang reintegrasi dan usaha penguatan perdamaian Aceh. (2) Sekretariat BRA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Reintegrasi Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. (3) Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat. (4) Sub Bagian-sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Sekretariat BRA Pasal 5 Sekretariat BRA mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan umum, pengamanan internal, sumber daya manusia, rumah tangga, perlengkapan, pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, tata usaha keuangan, hukum dan hubungan masyarakat atas persetujuan Ketua Badan Reintegrasi Aceh. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat BRA mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan dan kerumahtanggaan; b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia; d. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum; e. pelaksanaan pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; f. pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan g. pelaksanaan pengamanan internal. Paragraf 2 Kepala Sekretariat Pasal 7 Kepala Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melakukan koordinasi pengelolaan urusan umum, pengamanan internal, sumber daya manusia, rumah tangga, perlengkapan, pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, tata usaha keuangan, hukum dan hubungan masyarakat atas persetujuan Ketua Badan Reintegrasi Aceh.
-5-
Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan dan kerumahtanggaan; b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia; d. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum; e. pelaksanaan pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; f. pelaksanaan penatausahaan keuangan; g. pelaksanaan pengamanan internal; h. pelaksanaan penyiapan pelaporan tugas dan fungsi sekretariat kepada Ketua Badan Reintegrasi Aceh; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Badan Reintegrasi Aceh. Paragraf 3 Bagian Umum, Perlengkapan dan Sumber Daya Manusia Pasal 9 Bagian Umum, Perlengkapan dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana teknis di bidang administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, asset, pengembangan sumber daya manusia dan personalia. Pasal 10 Bagian Umum, Perlengkapan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, asset, pengembangan sumber daya manusia dan personalia. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Umum, Perlengkapan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum; b. pelaksanaan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan asset; d. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan personalia; e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BRA. Pasal 12 (1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai melakukan pengelolaan administrasi umum kerumahtanggaan.
tugas dan
(2) Sub Bagian Perlengkapan dan Asset mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan asset. (3) Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Personalia mempunyai tugas melakukan pengembangan sumber daya manusia dan personalia.
-6-
Paragraf 4 Bagian Data, Program dan Keuangan Pasal 13 Bagian Data, Program dan Keuangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang data, informasi teknologi, program, perencanaan dan keuangan. Pasal 14 Bagian Data, Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi teknologi, program, perencanaan dan keuangan. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Data, Program dan Keuangan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengeloaan data; b. pelaksanaan pengeloaan informasi teknologi; c. pelaksanaan pengeloaan program; d. pelaksanaan pengeloaan perencanaan; e. pelaksanaan pengeloaan keuangan; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BRA. Pasal 16 (1) Sub Bagian Data dan Informasi Teknologi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi teknologi. (2) Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai melakukan pengelolaan program dan perencanaan.
tugas
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan. Paragraf 5 Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Publikasi Pasal 17 Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Publikasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang hukum, perundang-undangan, hubungan masyarakat, lembaga, publikasi dan dokumentasi. Pasal 18 Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Publikasi mempunyai tugas melakukan kajian hukum, perundang-undangan, hubungan masyarakat, lembaga, publikasi dan dokumentasi. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Publikasi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kajian hukum dan perundang-undangan; b. pelaksanaan hubungan masyarakat; c. pelaksanaan hubungan antar lembaga;
-7-
d. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BRA. Pasal 20 (1) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan kajian hukum dan perundang-undangan. (2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Lembaga mempunyai tugas melakukan hubungan masyarakat dan antar lembaga. (3) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi melakukan publikasi dan dokumentasi.
mempunyai
tugas
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 22 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usulan Ketua Badan Reintegrasi Aceh, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 23 (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang diusulkan oleh Ketua Badan Reintegrasi Aceh. (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat BRA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat atas persetujuan Ketua Badan Reintegrasi Aceh. Pasal 24 Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
-8-
Pasal 25 Eselon Jabatan pada Sekretariat BRA sebagai berikut: a. Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b; b. Kepala Bagian merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a. BAB VI TATA KERJA Pasal 26 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing atas sepengetahuan Ketua Badan Reintegrasi Aceh. (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat BRA wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pasal 27 (1) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk Kepala Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat atas persetujuan Ketua Badan Reintegrasi Aceh. (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian atas persetujuan Ketua Badan Reintegrasi Aceh. Pasal 28 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat BRA dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya atas persetujuan Ketua Badan Reintegrasi Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 29 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat BRA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
-9-
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat BRA diatur dengan Peraturan Gubernur. (2) Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal
29 Desember 2016 M 29 Rabiul Awal 1438 H
Plt. GUBERNUR ACEH,
SOEDARMO Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal
30 Desember 2016 M 1 Rabiul Akhir 1438 H
SEKRETARIS DAERAH ACEH,
DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 140
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 138 TAHUN 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
ACEH
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
KEPALA SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAGIAN DATA, PROGRAM DAN KEUANGAN
BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
SUB BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI TEKNOLOGI
SUB BAGIAN HUKUM
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA
SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERSONALIA
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI Plt. GUBERNUR ACEH,
Keterangan : Garis Atasan Langsung
1.
:
2.
: Garis Pembinaan
d.t.o SOEDARMO
