PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDESA) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA BETELEN KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
YUNI TAMPOMURI Arie Rorong Very Londa
ABSTRACT :APBDesa ( Income Expenditure Budgeting of Village ) is an explanation needs in building the village as defined in Ministry of Home Affairs Regulation No. 37 Year 2007 on Guidelines for village financial management. The aim of this study is to determine the implementation of village income expenditure to support the rural development in betelen village so that the data and information about constraints to the implementation of village income expenditure budgeting to supplort the rural development in Betelen village contained. This study uses qualitative research, the simple of informants selected by purposive sampling, sampling technique with particular data source (sugiono 2008). The key informants are selected from five jaga (5 areas) in Betelen village which is consist of village headmen, village secretary, village consultative body chairman, traditional leaders, religious leaders, youth leaders and four communities. A total 15 informants were selected and interviewed.. The research results show, that the managerial capacity in financial management of the village officials is still lacking, transparency in financial management have not been fully visible, there is still confusing in budget management, participation or community involvement in the process of overseeing and providing constructive feedback on the improvement of financial management has not been fully maximized. Kegiatan evaluasi Anggaran PENDAHULUAN APBDesa merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana termuat dalam APBD perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan dibantu oleh potensi dan swadaya desa setempat. Hal ini tidak lain adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya.
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan wujud dari komitmen seluruh jajaran
Pemerintah
mewujudkan
Daerah
pemerintahan
dalam yang
transparan, responsif dan akuntabel pada berbagai aspek dalam tugas pemerintahan umum,
pelayanan
masyarakat
dan
pembangunan sampai ke pelosok desa sebagaimana diamanatkan dalam paket undang-undang
tentang
pemerintahan
daerah dan keuangan yaitu Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Oleh
karena
itu
pelaksanaan
dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004
APBDesa memiliki peran penting dalam
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
mensukseskan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket
Bertitik
perundang-undangan
pembangunan di tingkat desa, terutama di
ditindaklanjuti
ini
dengan
kemudian ditetapkannya
desa
pembangunan
tolak
Betelen
dalam
daerah.
pelaksanaan
Kecamatan
Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun
Kabupaten
2005
Keuangan
penulis bermaksud mengangkat judul “
Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 72
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
tahun
Belanja
tentang
2005
Pengelolaan
tentang
Desa,
Peraturan
Minahasa
Tombatu
Desa
Tenggara
(APBDesa)
maka
dalam
Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun
menunjang pembangunan di desa Betelen
2006 sebagaimana telah diubah beberapa
Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa
kali terakhir dengan Permendagri nomor
Tenggara.
21 tahun 2011 tentang perubahan kedua
Fenomena nampak
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
aparat desa dalam mengelola keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
yang masih kurang, transparansi dalam
Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang
pengelolaan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
sepenuhnya nampak terlihat, masih ada
yang mana dijelaskan bahwa evaluasi
simpang siur dalam penggunaan anggaran,
rancangan
peraturan
tentang
partisipasi atau keterlibatan masyarakat
APBDesa
perlu
oleh
dalam proses mengawasi dan memberikan
dilaksanakan
kemampuan
yang
atas Permendagri nomor 13 tahun 2006
desa
yaitu
permasalahan
keuangan
desa
masukan
dengan kepentingan umum dan peraturan
perbaikan pengelolaan keuangan desa
perundang-undangan yang lebih tinggi,
belum sepenuhnya maksimal.
desa
Betelen
terhadap
Mardiasmo (2000) mengemukakan
Tombatu
elemen manajemen keuangan daerah yang
Tenggara
di perlukan untuk mengontrol kebijakan
pelaksanaan APBDesa merupakan ujung
keuangan daerah yang diperlukan untuk
tonggak pembangunan daerah yang perlu
mengontrol kebijakan keuangan daerah
dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai
tersebut meliputi: akuntabilitas, value for
bagian yang tidak terpisahkan dari konteks
money,
pembangunan daerah yang esensial.
pengendalian.
Kabupaten
Kecamatan
konskruktif
belum
pemerintah daerah agar tidak bertentangan
Berdasarkan hasil penelitian di
yang
manejerial
Minahasa
kejujuran,
transparansi
dan
a.
Akuntabilitas
Keuangan
Daerah,
b. Value For Money, adalah Kinerja
adalah kewajiban Pemerintah daerah
anggaran pada dasarnya adalah sistem
untuk
memberikan
penyusunan dan pengelolaan anggaran
menyanjikan,
daerah berorientasi pada pencapaian
mengungkapkan
hasil atau kinerja. Kinerja tersebut
pertanggungjawaban, melaporkan,
dan
segala aktifitas dan kegiatan yang
harus
terkait
dan
sebaik mungkin dengan konsep value
penggunaan uang publik kepada pihak
for money yang berorientasi kepada
yang memiliki hak dan kewenangan
kepentingan publik. Hal ini berarti
untuk meminta pertanggungjawaban
dalam pengelolaan keuangan daerah
tersebut (DPRD dan masyarakat luas).
tersebut harus mencerminkan tiga
Aspek
pilar utama (3 E) dalam proses
dengan
penerimaan
penting
yang
harus
dapat
memanfaatkan
dipertimbangkan ialah: pertama aspek
penganggaran
yaitu:
legalitas penerimaan dan pengeluaran
efisiensi, efektifitas.
keuangan daerah. Setiap transaksi
1)
Ekonomis, penggunaan
otoritas legalnya. Kedua, pengelolaan
sesuai
keuangan
sesungguhnya.
daerah
secara
baik,
perlindungan aset fisik dan finansial, serta
mencegah
2)
terjadinya
dana
Efisiensi,
dana
(publik
prinsip akuntabilitas keuangan daerah
menghasilkan
meliputi:
(berdayaguna).
adanya
suatu
sistem akuntansi dan sistem anggaran yang
dapat
money)
Efektifitas,
jauh
daerah
kebijakan
dan
dilakukan secara konsisten sesuai
mencapai
dengan
publik.
peraturan
perundang-
yang
dapat
maksimal
merupakan
seberapa
keuangan
ukuran
masyarakat
output
bahwa
pengelolaan
menjamin
3)
kebutuhan
merupakan
penggunaan
ukuran
masyarakat
dengan
pemborosan dan salah urus. Prinsip-
pertama,
ekonomis,
merupakan
yang dilakukan harus dapat dilacak
uang
tingkat
ukuran output,
prosedur
tujuan
dapat
kepentingan
undangan yang berlaku, kedua setiap
Peran pemerintah daerah bukan lagi
pengeluaran daerah yang dilakukan
merupakan
harus berorientasi pada pencapaian
pemerintah
visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil
untuk memperjuangkan aspirasi dan
(manfaat) yang akan dicapai.
kepentingan daerah.
alat pusat,
kepentingan melainkan
alat
c.
Kejujuran,
adalah
Pengelolaan
keuangan daerah harus dipercayakan
anggaran
kepada staf yang memiliki intergritas
mencapai visi dan misi yang dibebankan
dan kejujuran yang tinggi sehingga
kepadanya. Bagi penggelola keuangan
kesempatan
daerah, prinsip-prinsip pokok tersebut
untuk
korupsi
dapat
diminimalkan. d.
daerah
merupakan
koridor
pihak
pemerintah
dalam
membuat
pelaksanaan anggaran daerah, sehingga
kebijakan-kebijakan keuangan daerah
dapat menjamin pengelolaan keuangan
sehingga dapat diketahui dan diawasi
daerah
oleh
kepentingan publik.
masyarakat.
daerah
pada
akhirnya
akan
penyusunan
yang
Keterbukaan
dan
dalam
bagi
dapat
adalah
DPRD
terlibat
benar-benar
Transparansi,
Transparansi pengelolaan keuangan
selalu
dan
berorientasi
pada
METODE PENELITIAN Penelitian
ini
dilakukan
berdasarkan
menciptakan horizontal accountability
metode penelitian kualitatif yaitu yang
antara
dengan
digunakan untuk meneliti pada kondisi
tercipta
objek yang alamiah, dimana peneliti
bersih,
adalah sebagai instrument kunci, teknik
pemerintah
masyarakatnya pemerintah efektif, responsif
e.
anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar
daerah
sehingga
daerah
efisien,
yang akuntabel,
dan
pengumpulan
aspirasi
dan
triangulasi
terhadap
data
dilakukan
(gabungan),
secara
analisa
data
dan
hasil
kepentingan masyarakat.
bersifat
Pengendalian, adalah Penerimaan dan
penelitian kualitatif lebih menekankan
pengeluaran keuangan daerah harus
makna dari pada generalisasi.
sering
dimonitor,
yaitu,
harus
induktif/kualitatif,
Dalam
penelitian
ini
peneliti
dibandingkan antara yang dianggarkan
menetapkan beberapa fokus penelitian
dengan yang dicapai/direalisasikan.
yakni: APBDesa (anggaran belanja dan
Untuk itu perlu dilakukan analisis
pendapatan desa) adalah rencana keuangan
varians/selisi terhadap penerimaan dan
desa dalam satu tahun memuat perkiraan
pengeluaran keuangan dearah, agar
pendapatan, rencana belanja program dan
secepat mungkin dicari penyebab
kegiatan, dan rencana pembianyaan yang
timbulnya varians dan
di bahas dan di setujui bersama oleh
tindakan
antisipasi kedepan. Prinsip-prinsip pokok manajemen keuangan, seperti yang diuraikan diatas harus diterapkan pada setiap tahap siklus
pemerintah
desa
dan
badan
permusyawaratan desa, dan di tetapkan dengan peraturan desa.
1. Akuntabilitas
adalah
kewajiban
pelaksanaan
Pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan,
menyanjikan,
dan
7. Partisipasi
mengungkapkan
dengan
antar
masyarakat
dalam
arti
mengerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.
dan
Dalam penelitian kualitatif, sampel
penggunaan uang publik kepada pihak
atau informan dipilih secara purposive
yang memiliki hak dan kewenangan
Sampling
untuk
sampel sumber data dengan pertimbangan
meminta
penerimaan
terpadu
kegiatan pemerintah dan masyarakat
segala aktifitas dan kegiatan yang terkait
yang
pertanggungjawaban
yaitu
teknik
pengambilan
tersebut (DPRD dan masyarakat luas).
tertentu (sugiyono 2008). misalnya orang
2. Value for money (Kinerja anggaran)
tersebut dianggap paling tahu tentang apa
pada
dasarnya
sistem
yang akan diteliti. jumlah informan dalam
penyusunan dan pengelolaan anggaran
penelitian ini adalah 15( lima belas) orang.
daerah berorientasi pada pencapaian
Untuk memperoleh data yang akurat,
hasil atau kinerja.
relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Kejujuran
yang
adalah
di
maka
penulis
menggunakan
beberapa
pengelolaan keuangan daerah harus
teknik
dalam
pengumpulan
beberapa
dipercayakan
yang
teknik dalam pengumpulan data karena
memiliki intergritas dan kejujuran yang
masing-masing mempunyai kelebihan dan
tinggi
kekurangan.
kepada
sehingga
maksud
staf
kesempatan
ialah
untuk
korupsi dapat diminimalkan. 4. Transparansi
adalah
Adapun
beberapa
teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini,
Keterbukaan
pemerintah dalam membuat kebijakan-
yaitu: a.
Wawancara, yaitu proses percakapan
kebijakan keuangan daerah sehingga
dengan maksud tertentu. Percakapan
dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD
ini dilakukan oleh dua pihak berupa
dan masyarakat.
Tanya
jawab
kepada
sejumlah
5. Pengendalian adalah Penerimaan dan
informan untuk memperoleh informasi
pengeluaran keuangan daerah harus
dan gagasan yang berkaitan erat
sering
dengan
dimonitor,
yaitu,
harus
penelitian
ini.
Dalam
dibandingkan antara yang dianggarkan
wawancara ini , digunakan pedoman
dengan yang dicapai/direalisasikan.
wawancara yang telah dipersiapkan
6. kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan
mekanisme
dan
sistem
lebih dahulu. b.
Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti
atau pengamat dengan mengamati
bahwa kepala desa adalah pemegang
kondisi yang berkaitan dengan objek
kekuasaan pengelolaan keuangan desa,
penelitian.
yang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Menunjang Pembangunan di Desa Betelen. Dengan
Peraturan
berlakunya
Menteri
(Permendagri)
dalam
melaksanakan
kekuasaanya tersebut kepala desa dapat
PEMBAHASAN 1.
mana
yang
beberapa
dalam
negeri
terkait
dengan
melimpahkan
sebagian
kekuasaannya
berupa
pelaksanaan,
atau
seluruh
perencanaan,
penatausahaan,
pelaporan
kepada perangkat desa. Dalam
rangka
meningkatkan
kinerja anggaran desa, salah satu aspek
keuangan desa, seperti Permendagri No. 4,
penting
35 dan 37 tahun 2007 mengisyaratkan
keuangan desa dan anggaran desa. Untuk
bahwa aparat pemerintah desa memiliki
itu, diperlukan manajemen keuangan desa
wewenang
yang
dalam
merencanakan,
adalah
masalah
mampu
pengelolaan
mengontrol
kebijakan
mengelola dan mempertanggungjawabkan
keuangan secara ekonomis, efektif, efisien,
keuangannya.
transparan dan akuntabel. Mardiasmo (
Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran
pengaturan
mengenai
desa
2000
),
mengemukakan
manajemen
keuangan
elemen
daerah
yang
sesuai perundang-undangan yang berlaku
diperlukan untuk mengontrol kebijakan
di
keuangan
Indonesia
adalah
keanekaragaman,
daerah
tersebut
meliputi
:
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi
akuntabilitas, value for money, kejujuran,
dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan
transparansi, dan pengendalian.
dengan hal ini, sesuai UU No.8 tahun 2005
a. Akuntabilitas
tentang perubahan atas UU No.32 tahun
Segala aktivitas atau kegiatan yang
2004 tentang Pemerintah Daerah, diakui
terkait
adanya otonomi yang dimiliki oleh desa
penggunaan
dan kepada desa dapat diberi penugasan
dipertanggung jawabkan terhadap pihak
ataupun pendelegasian dari pemerintah
yang memiliki hak dan kewenangan.
pusat ataupun daerah untuk melaksanakan
Berdasarkan prinsip – prinsip akuntabilitas
urusan
termasuk
keuangan daerah yang meliputi : 1. adanya
keuangan
suatu
dalam
pemerintah hal
tertentu,
pengelolaan
dengan uang
sistem
penerimaan publik
akuntansi
harus
dan
dan bisa
sistem
sebagaimana tercantum dalam PP No.72
anggaran yang dapat menjamin bahwa
tahun 2005 tentang desa menyatakan
pengelolaan
keuangan
daerah
yang
dilakukan secara konsisten sesuai dengan
perundang – undangan yang berlaku; 2.
masyarakat. Namun, berbeda menurut
setiap pengeluaran daerah yang dilakukan
pendapat
harus berorientasi pada pencapaian visi,
mengatakan bahwa penggunaan anggaran
misi, tujuan, sasaran, dan hasil ( manfaat
belum
)yang akan dicapai.
masyarakat,
Hasil penelitian secara langsung di desa Betelen, dalam pengelolaan keuangan
M.S
(selaku
sesuai
tokoh
dengan karena
kemungkinan
adat)
kebutuhan masih
ada
pihak
yang
menyalahgunakan dana / anggaran.
desa Kepala Desa membentuk panitia
Tidak dipungkiri bahwa tidak mudah
dalam mengelola keuangan desa untuk
dalam mengelola keuangan negara / daerah
setiap rencana pembangunan dan aparat
maupun
desa yang mengawasi prosesnya. Dalam
dibutuhkan kepastian hukum dan kepastian
tahap
nilai
pertanggung
keuangan,
jawaban
dilaporkan
agar
desa
desa,
dapat
sehingga
mengelola
dan
keuangannya secara tepat dan mandiri,
dipertanggung jawabkan setiap tahun pada
yang mana hal ini harus berkonsekuensi
saat tutup buku anggaran di hadapan rapat
pada perlunya regulasi khusus yang dapat
bersama BPD. Tetapi, tidak menutup
mendasarinya misalnya setingkat Undang-
kemungkinan
biasa
undang. Namun jika kita perhatikan lebih
dilaporkan pada saat pertemuan dengan
saksama dengan tidak mengenyampingkan
pemerintah daerah bersama dengan kepala
rumitnya perencanaan, pengelolaan dan
lingkungan di wilayah desa Betelen setiap
pertanggungjawaban
bulan
tersebut, peraturan yang sudah ada saat ini
pada
biasanya
laporan
keuangan
laporan
minggu
juga
ke-2
(
kutipan
desa
wawancara dengan J.T , selaku Kepala
sebenarnya
Desa )
kepastian hukum dan kepastian nilai
b. Value For Money
terhadap
Sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran
desa
berorientasi
pada
telah
keuangan
memberikan
kemandirian
suatu
pengelolaan
keuangan desa oleh pemerintah desa. c. Kejujuran
pencapaian hasil atau kinerja dengan
Dalam mengelola keuangan desa
penggunaan anggaran yang sesuai dengan
diperlukan orang-orang yang benar-benar
kebutuhan masyarakat. Realita yang terjadi
bisa dipercaya dan mengerti dengan jelas
di desa Betelen
dalam setiap proses
sistem manajerial serta mempunyai sisi
pengelolaan keuangan desa dari hasil
iman, dan mental yang baik. Dari hasil
wawancara dengan S.B (selaku kepala jaga
wawancara dengan M.M (selaku tokoh
2) menyampaikan bahwa penggunaan
pemuda)
anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat sekitar pernah timbul rasa
menyampaikan
bahwa
tidak percaya terhadap aparat desa dalam
Menurut hasil penelitian di desa
penggelolan keuangan, karena pernah
Betelen belum sepenuhnya transparan
terjadi simpang siur mengenai dana masuk
dalam pertanggung jawaban keuangan,
ke desa yang tidak jelas. Pernah terjadi di
Masyarakat
desa Betelen, ada oknum aparat menagih
lebih terbuka, tidak menutup-nutupi setiap
atau mengumpulkan dana dari masyarakat,
anggaran yang masuk dan keluar, serta
tapi setelah dana terkumpul kerja bakti
perinciannya
tidak
tertunda-tunda.
disampaikan oleh W.P ( selaku kepala jaga
Sehingga menimbulkan ketidak percayaan
4 ) . Sedangkan hasil penelitian penulis
masyarakat, serta beredar opini publik
penulis, kurang adanya koordinasi antara
bahwa kemana dana
kepala desa, panitia pembangunan dan
berjalan
dan
yang ada dan
dialokasikan untuk apa.
mengharapkan
harus
pemerintah
jelas.
Hal
ini
aparat lainnya terjadi juga di desa Betelen.
Namun pendapat J.T ( selaku kepala
Sehingga menimbulkan berbagai macam
desa ) menyampsaikan bahwa awalnya
pro dan kontra atau simpang siur, sebab
banyak
yang lebih
timbul
ketidakpercayaan
mengetahui
masyarakat kepada aparatur desa selaku
mengenai
pengelola keuangan. Tetapi karena kami
kepala desa dan panitia pembangunan.
selalu
Masyarakat
transparan
dalam
penggunaan
kondisi
dengan jelas
kurang
hanyalah
dilibatkan
proses
mulai
hanya aparat pemerintah dan orang-orang
tentang
penggunaan
dan
dalam
keuangan, maka sekarang masyarakat paham
pengelolaan
keuangan
pengawasan,
anggaran.
tertentu saja yang dilibatkan didalamnya.
d. Transparansi
e. Pengendalian
Transparansi
adalah
keterbukaan
Dalam pengelolaan keuangan, sering
pemerintah dalam membuat kebijakan –
timbul selisih antara penerimaan dan
kebijakan, sehingga dapat diketahui dan
pengeluaran. Untuk itu, proses monitoring
diawasi oleh masyarakat dan pihak yang
dan analisis varians / selisih harus sering
berwenang. Dalam menciptakan horizontal
dilakukan agar secepat mungkin bisa
accountability antara pemerintah desa dan
diketahui dan dicari penyebab timbulnya
masyarakatnya
varians / selisih, sehingga dapat dilakukan
diperlukan
transparansi
pengelolaan keuangan guna menciptakan
tindakan antisipasi secepat mungkin.
pemerintah desa yang bersih, efektif,
Menurut J.P ( selaku kepala jaga 1 ),
efisien, akuntabel dan responsif terhadap
menyampaikan bahwa di desa Betelen,
aspirasi dan kepentingan masyarakat.
ketika terjadi selisih dalam penerimaan dan pengeluaran hal yang dilakukan
biasanya dengan cara mengurangi pos-pos
yang biasa dihadapi dalam pengelolaan
dana yang lain. Lain hal dengan A.W (
keuangan desa adalah terbatasnya jumlah
selaku masyarakat ), yang mengungkapkan
anggaran. Dalam pemenuhan kebutuhan
perlunya musyawarah bersama seluruh
masyarakat,
pemangku kewenangan untuk mencari
semuanya. Karena itu tadi, terbatasnya
solusi terbaik guna menutupi selisih atau
anggaran
kekurangan di setiap anggaran.
pembangunan
2.
belum
sehingga desa
bisa
terpenuhi
menghambat dalam
laju
memenuhi
menjadi
kendala
kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan
APBDesa
dalam
pandangan O.S ( selaku masyarakat ) yang
menunjang pembangunan desa di
menyampaikan tentang lambatnya Kepala
desa Betelen.
Jaga
Hal-hal
yang
pelaksanaan
Setelah
pajak
wawancara
yang masuk ke desa dan ketika pemerintah
dengan beberapa informan, masing -
menagih dana kepada masyarakat hanya
masing memberikan pendapat tentang
sebagian yang memberikan. Sehingga
kendala-kendala pelaksanaan APBDesa
menimbulkan keterlambatan dana.
dalam
dilakukan
mempertanggungjawabkan
menunjang
pembangunan.
Sedangkan
hasil
penelitian
Diantaranya adalah R.P ( selaku tokoh
penulis di desa Betelen, kurang adanya
agama ), beliau mengatakan :
koordinasi antara kepala desa, panitia
“Sistem
di
Desa
pembangunan dan aparat lainnya sehingga
dengan
baik,
menimbulkan berbagai macam pro dan
disebabkan pembagian job desk belum
kontra atau simpang siur. Yang lebih
berjalan sesuai yang diharapkan. Yang
mengetahui dengan jelas mengenai kondisi
memegang kekuasaan sepenuhnya hanya
keuangan hanyalah kepala desa dan panitia
Top Leader atau kepala desa.” Pengamatan
pembangunan.
penulis di lokasi penelitian, ditemukan
dilibatkan dalam proses pengelolaan dan
beberapa masyarakat yang berpendapat
pengawasan, hanya aparat pemerintah dan
bahwa aparat di desa Betelen belum
orang-orang tertentu yang terlibat dalam
pernah mendapatkan pelatihan manajemen
proses program pembangunan tersebut.
Betelen
belum
khususnya
Manajemen tertata
mengenai
keuangan
Masyarakat
desa,
sehingga dalam sistem manajerial belum dapat dikelola secara profesional dan teratur. Menurut D.R ( selaku sekretaris desa ) mengatakan bahwa permasalahan
KESIMPULAN dan Saran
kurang
kurang
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
mengenai
mampunya
manajerial
aparat
pengetahuan desa
selaku
Pelaksanaan
pengelola anggaran, jumlah anggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
yang tidak sesuai dengan rencana
(APBDesa)
Menunjang
pembangunan, kurangnya koordinasi
di Desa Betelen. Maka
antara kepala desa dengan kepala jaga
Dalam
Pembangunan
peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut : 1.
B. SARAN
Horizontal
accountability
antara
beberapa
penjelasan dan kesimpulan di atas,
desa Betelen belum terjalin dengan
saran
baik. Masyarakat kurang dilibatkan
pelaksanaan
dalam
Menunjang
proses
pengelolaan
dan
dari
penulis
mengenai
APBDesa
dalam
Pembangunan
di
pengawasan, hanya aparat pemerintah
Betelen adalah sebagai berikut :
dan orang-orang tertentu saja yang
1. Perlu
Transparansi
dalam
melaksanakan
Desa
pelatihan
manajemen keuangan desa. Pelaksanaan
2. Pemerintah harus lebih melibatkan
APBDesa belum terlihat sesuai yang
masyarakat
diharapkan atau belum memenuhi
pengawasan anggaran dan program
ketentuan yang berlaku. Karena pihak
pembangunan.
yang mengelola keuangan desa belum sepenuhnya anggaran
terbuka
yang ada
mengenai dan rencana
program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan dengan seluruh elemen masyarakat.
elemen dianggap
masyarakat
yang
kurang,
masih sehingga
menimbulkan pro dan kontra terhadap proses pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan. Kendala
yang
dihadapi
dalam
proses
3. Proses monitoring lebih ditingkatkan dalam
pengelolaan
penerimaan
keuangan
dan
pengeluaran
perlu
menjalanin
keuangan desa. 4. Pemerintah komunikasi
3. Partisipasi masyarakat atau keterlibatan
6.
Berdasarkan
pemerintah desa dan masyarakat di
dilibatkan didalamnya. 2.
terkait penarikan pajak yang lambat.
yang
baik
antara
pengelola anggaran dan masyarakat supaya tidak terjadi simpang siur atau kesalahpahaman. 5. Pemerintah di desa betelen sebaiknya memilih
dan
mengangkat
bendahara desa untuk mengelola dalam
pelaksanaan anggaran antara lain,
keuangan desa.
DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2000. Revormasi Keuangan Daerah: Implementasi Value For Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap
Tuntutan
Akuntansi
Publik. Jakarta: JAAI Vol No.1. Sugiyono.
2008.
Kualitatif
Metode
dan
Kuantitatif
R&D.
Bandung:
Alfabeta. Sumber-sumber Lain:
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengolalaan Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004
Tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa
Peraturan
Menteri
nomor 13 tahun 2006
Dalam
Negeri
