DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
(Suatu Studi Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud) SYLFIA EVA TEGI ARIE JUNUS RORONG ALDEN LALOMA ABSTRACT: To maximize the benefits of decentralization in accordance with the mandate of the Act. No. 32 of 2004 so the arrangement of the New Autonomous Region became one of the important issues that are still focusing of the Government. PP. 129 of 2000 about the Formation Requirements and Criteria for Expansion, Elimination, and Regional Merger later replaced by Regulation 78 of 2007 about Procedures for the Establishment, Abolition, and Region Merging. The efforts regional division is seen as a breakthrough to accelerate development through improving the quality of and easy access to the public service for the people. Considering the regional autonomy objective is to improve the welfare of the community, get closer to public services, and strengthen regional competitiveness. This research is intended to answer the question about what is extending impact of division policy on the social economic conditions of the society in sub district Gemehof Talaud islands. This research used a descriptive-Evaluative, with a quantitative approach. Informants in this research are 15 people that were taken by proportion 5 villages: 1 rural village is in the center of town, each village in north, south, east, and west. Instrument this research is using data collection with interview. Analyze the data with quantitative analysis. The results showed: 1) Impact of the policy of regional expansion program, 2) implementation of the policy of regional expansion program. Based on the this research results conclusion that: division policy districts Talaud islands in the form of implementation programs for infrastructure development, community empowerment and community service, especially in the sub district Gemeh of Talaud islands. Based on the results of this research, the conclusion are: 1). To improve the social economic conditions of rural communities, particularly in Sub district Gemeh, it would require concerted effort of the government together with other stakeholders to work together to improve the development of rural community infrastructure, empowering people and providing excellent service to community.2) considering the division policy had a positive effect and significantly to the improvement of social economic conditions of the people, then the government needs to deal with programs that touch directly to the community that needs as an integral part of regional divisions implemented destination itself.
Keywords: Impact of Regional Expansion Policy
mengarah
PENDAHULUAN.
pada
penghapusan
dan
penggabungan wilayah seperti diatur Untuk memaksimalkan manfaat desentralisasi sesuai dengan amanah UU. Nomor 32 Tahun 2004, maka penataan Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi salah satu isu penting yang sampai sekarang
masih
menjadi
fokus
Pemerintah. Penataan DOB sampai saat ini
masih
sangat
identik
dengan
pemekaran wilayah, belum ada yang
dalam PP. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,
Penghapusan,
dan
Penggabungan Daerah yang kemudian diganti dengan PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Upaya dipandang untuk
pemekaran
sebagai
peningkatan
kemudahan
Pada saat dimekarkan jumlah
terobosan
penduduk kabupaten kepulauan talaud
pembangunan
sebanyak 91.067 jiwa. Kabupaten talaud
sebuah
mempercepat
melalui
wilayah
kualitas
memperoleh
dan
pelayanan
merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 km2
publik bagi masyarakat. Pembentukan
wilayah
DOB menimbulkan banyak masalah dan
kabupaten kepulauan talaud termasuk
justru menyebabkan tingkat kesejahteraan
dalam 199 daerah tertunggal di Indonesia
masyarakat
penurunan;
dan masih terisolir karena berbagai
mengapa demikian? Penelitian ini tertarik
keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi
untuk menjelaskan permasalahan yang
social
dihadapi pasca pemekaran wilayah di
telekomunikasi,
Daerah Otonom Baru, khususnya di
pertahanan dan keamanan.
mengalami
daratan
1.251,02.
dan luas
budaya,
Kondisi
perhubungan,
dan
informasi
serta
Kabupaten Kepulauan Talaud dengan
Secara administrative kabupaten
contoh kasus Kecamatan Gemeh sebagai
kepulauan talaud merupakan bagian dari
lokasi penelitian ini.
provinsi Sulawesi utara.
Kabupaten
Talaud
singkat kondisi kabupaten kepulauan
resmi berdiri pada tanggal 2 Juli 2002,
talaud sebagaimana telah dikemukan
dengan seorang pejabat negara Drs. F.
diatas ada indikasi kuat bahwa kebijakan
Tumimbang,
bupati
pemekaran wilayah kabupaten kepulauan
kabupaten Kepulauan Talaud. Undang-
talaud sejak lebih kurang 12 tahun silam
undang
hingga
sebagai
No.
menetapkan
Kepulauan
Gambaran
8
pejabat
tahun
sebagai
2002
daerah
telah
otonom,
dampak
sekarang
belum
memberikan
bagi
peningkatan
positif
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah
kesejhateraan
No. 2 Tahun 2002 Tentang Hari Ulang
kepulauan talaud dilihat dari kondisi
Tahun Kabupaten Kepulauan Talaud
social ekonomi mereka. Realitas ini
yaitu setiap tanggal 2 Juli. Kabuapten
menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam
kepulauan talaud
satu
sebuah penelitian ilmiah dengan judul:
kabupaten provinsi Sulawesi utara ibu
DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN
kota melongnguane kabupaten berasal
WILAYAH
dari pemekaran kabupaten kepulauan
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
sangihe dan talaud pada tahun 2002 .
(Suatu Studi di Kecamatan Gemeh
kabuapaten
Kabupaten Kepulauan Talaud).
adalah salah
talaud
terletak
disebelah
utara pulau sulawesi . wilayah ini adalah
masyarakat
TERHADAP
Berdasarkan
latar
kabupaten
KONDISI
belakang
kawasan apling utara di Indonesia timur
tersebut di atas, maka masalah dalam
berbatasan
penelitian ini Adalah:
langsung
dengan
daerah
Davao Del sur, Filipina di sebelah utara.
1. Sejauhmana
dampak
kebijakan
1. Kebijakan pemekaran wilayah kabupaten
pemekaran wilayah terhadap kondisi
kepulauan talaud, khususnya di kecamatan
sosial ekonomi masyarakat kecamatan
gemeh sebagai variable independen atau
Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
variable predicator yang diberi symbol X
2. Apakah ada perbedaan tingkat sosial ekonomi
masyarakat
2.
kondisi
social
ekonomi
masyarakat
Kecamatan
kecamatan gemeh sebagai dampak pemekaran
Gemeh antara kondisi awal (sebelum
wilayah kabupaten kepulauan talaud sebagai
pemekaran) dengan kondisi sekarang
variable dependen atau variable respon yang di
(Setelah
beri symbol Y.
pemekaran)
wilayah
Kabupaten Kepulauan Talaud ?
Fokus dalam penelitian ini adalah
Tujuan yang ingin capai dalam penelitian ini
Kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten
adalah :
Kepulauan Talaud, khususnya di Kecamatan
1. Untuk kebijakan
menganalisis
dampak
Gemeh sebagai variabel independen atau
pemekaran
wilayah
variabel prediktor yang diberi simbol X.
sosial
ekonomi
Kondisi sosial-ekonomi masyarakat kecamatan
kecamatan
Gemeh
Gemeh sebagai dampak dari pemekaran
terhadap kondisi masyarakat
Kabupaten Kepulauan Talaud. 2. Untuk
mengidentifikasi
wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai
sekaligus
variabel dependen atau variabel respons yang
menganalisis perbedaan tingkat sosial
diberi simbil Y. Adapun definisi konsep dan
ekonomi
ruusan operasional tersebut maka dapat di
masyarakat
Kecamatan
Gemeh antara kondisi awal (sebelum
kemukakan
pemekaran) dengan kondisi sekarang
pemekaran
(Setelah
upaya
pemekaran)
wilayah
Kabupaten Kepulauan Talaud.
sebagai wilayah
pemerintah
berikut:
Kebijakan
didefinisikan untuk
sebagai
mendekatkan
pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga memudahkan pelaksanaan fungsifungsi pemerintahan, seperti pembangunan,
METODE PENELITIAN Metode
yang di
penelitian
ini
evaluatif,
dengan
Metode
ini
perkembangan
dalam
pemberdayaan dan pelayanan publik dalam
metode
deskriptif-
rangka meningkatkan kesejahteraan hidup
pendekatan
kuantitatif.
masyarakat daerah.
adalah
digunakan
untuk
wilayah
di
definisikan
sebagai
upaya
pemerintah daerah dengan masyarakatnya
masyarakat sebagai dampak dari kebijakan
sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi-
pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan
fungsi
Talaud,
(sebelum
pemberdayaa, dan pelayanan publik dalam
pemekaran) dengan kondisi sekarang (setelah
rangka meningkatkan kesejahteraan hidup
pemekaran), khususnya di Kecamatan Gemeh.
masyarakat daerah.
kondisi
sosial
melihat ekonomi
antara
kondisi
gunakan
awal
pemerintah
seperti
pembangunan,
Populasi
adalah
keseluruhan
Dengan demikian, jumlah responden
objek penelitian yang dapat terdiri dari
yang berasal dari 5 desa sampel
manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala
sebanyak
75
atau peristiwa sebagai sumber data yang
ditambah
5
memiliki karakteristik tertentu di dalam
pemerintah
suatu penelitian (Nawawi, 1995 : 141).
sehingga
Dengan
sebanyak 80 orang.
demikian,
populasi
dalam
orang, orang
kemudian dari
Kecamatan total
unsur Gemeh,
responden
penelitian ini adalah semua karakteristik
Dalam
penelitian
yang terkait dengan dampak kebijakan
menggunakan
pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan
pengumpulan data, yaitu :
Talaud terhadap Kondisi Sosial Ekonomi
1.
adalah
ini
penulis
beberapa
cara
Pengumpulan data primer : data
Masyarakat, khususnya di Kecamatan
primer adalah data langsung dan
Gemeh. Sampel adalah wakil populasi,
segera diperoleh dari sumber data
jika
anggap
oleh penyelidik untuk tujuan khusus
homogen, maka sampelnya cukup di
(Surachmat, 1980 : 163). Data primer
ambil
dalam penelitian ini dijaring dari
populasi
5%
populasinya
penelitian
saja,
akan
di
tetapi
heterogen, maka
jika
jumlah
responden
dengan
menggunakan
sampelnya harus dinaikkan lebih besar
daftar pertanyaan (kuesioner) dan
(Erna Widodo dan Mukhtar 2000 : 94-
dibantu dengan panduan wawancara
95).
(interview guide) Untuk penelitian ini, maka yang
2.
Pengumpulan data sekunder : Data
akan dijadikan sebagai sampel desa
sekunder adalah yang lebih dulu di
sebanyak 5 (lima) dari 15 (lima belas)
kumpulkan oleh orang lain di luar
desa ditarik secara purposive, yakni 1
penyelidikan
desa
(pusat
1980 : 163). Data sekunder dalam
pemerintahan), dan masing-masing 1 desa
penelitian ini adalah data statistik,
berada di sebelah utara, selatan, timur dan
baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan
sebelah barat dari pusat pemerintahan.
dan desa serta laporan pelaksana
Setiap desa ditetapkan sebanyak 15 orang
program
responden, yang terdiri dari :
pemberdayaan
berada
di
pusat
kota
sendiri
(Surachmat,
pembangunan, masyarakat
-
5 orang unsur pemerintah desa
pelayanan
-
3 orang unsur kelembagaan desa
maupun sesudah pemekaran wilayah
-
2 orang unsur tokoh mayarakat
Kabupaten
petani
dengan lokus Kecamatan Gemeh.
-
2 orang unsur pelaku usaha2 orang
publik,
baik
dan
Kepulauan
sebelum
Talaud,
Mengacu pada permasalahan dan hipotesis
unsur tokoh masyarakat agama
penelitian
yang
telah
dikemukakan
dan adat.
sebelumnya, maka teknik-teknik analisis data
yang
relevan
digunakan
adalah
sebagai
moment,
berikut:
melalui
penyelesaian rumus yang
Untuk
mendeskripsikan
variabel-
dimodifikasi oleh Sudjana
uariabel penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tabel
frekuensi
atau
(1983), sebagai berikut : r
analisis
persentase.Khusus untuk mengevaluasi
nXY – ( X) ( Y) {n X2 – ( X)2} { n Y2 – ( Y)2}
dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap
kondisi
=
sosial-ekonomi
masyarakat, digunakan disain evaluatif
Untuk menguji hipotesis nomor 2,
yang dilakukan dengan cara mengukur
tentang
tingkat perkembangan/peningkatan atau
(persamaan) tingkat kondisi sosial
perubahan indikator-indikator sosial-
ekonomi masyarakat antara sebelum
ekonomi masyarakat antara sebelum
dan
damn
Kabupaten
setelah
pemekaran
wilayah
dengan lokus Kecamatan Gemeh.
pengaruh
(independent
variabel
variable)
bebas
terhadap
variabel terikat (dependent variable) digunakan
teknik
linear sederhana
analisis
sesudah
regresi
dengan langkah-
Menyelesaikan
uji
t =
nƩdi2
d =
Selisih nilai (skor) variabel kondisi sosial ekonomi antara sesudah dan sebelum
persamaan
pemekaran wilayah
melalui ANOVA
Analisis
dapat
terpisah
antara
kooefisien
besar sampel dilakukan
secara
kondisi
sosial
regresi melalui statistik-t (test)
masyarakat
Untuk
ekonomi mayarakat (Y2)
besarnya
dengan
dimana :
n =
uji
beda
Talaud
Ʃdi - (Ʃdi )2/n-1
Melakukan uji model regresi
Melakukan
wilayah
digunakan adalah Paired t-test :
regresi/prediksi : Ŷ = a + b X
pemekaran
atau
menerapkan statistik-t. Rumus yang
langkah sebagai berikut :
dan
Kepulauan
digunakan
Untuk menguji hipotesis nomor 1, tentang
perbedaan
menghitung pengaruh
Kriteria
(Y1)
dan
penerimaan dapat
kondisi
hipotesis
diterima
:
variabel bebas terhadap
Hipotesis
atau
variabel terikat, digunakan
dinyatakan signifikan pada taraf uji 1
koefisien determinasi (r2)
% atau α : 0,01.
yang diperoleh dari hasil
Semua analisa data di bantu dengan
analisis korelasi product
program SPSS for windows versi 20 melalui perangkat komputer.
42,9 %, sedangkan sisamya sebesar 57,1 % ditentukan oleh faktor lain
PEMBAHASAN 1.
Dampak
Kebijakan
Pemekaran
yang tidak diteliti dalam penelitian
Wilayah Terhadap Kondisi Sosial
ini.
Ekonomi Masyarakat
Persamaan
regresi
yang
diperoleh menjelaskan lebih lanjut Berdasarkan hasil analisis
tentang adanya fakta empirik bahwa
data diketahui bahwa hipotesis 1,
antara kebijakan pemekaran wilayah
yang menyatakan bahwa “Kebijakan pemekaran positif
wilayah
dan
yang melahirkan daerah otonmi baru
berpengaruh
signifikan
(DOB)
terhadap
perkembangan
kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten
Talaud,
secara
analisis
regresi
sederhana
dan
korelasi prodict moment.
yang
perkembangan
linear
atau
kondisi
sosial
ekonomi masyarakat yang mendiami
empiris
dengan sangat meyakinkan melalui
karakteristik
sejajar dengan pertumbuhan atau
khususnya
Kecamatan Gemeh”, telah teruji keberlakuannya
memiliki
DOB tersebut. 2.
Perbedaan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Antara Kondisi Awal (Sebelum Pemekaran) Dan Kondisi
Berdasarkan hasil analisis
Sekarang (Setelah Pemekaran)
korelasi product moment diperoleh Hasil
koefisien korelasi ( r ) sebesar 0,655 dan koefisien determinasi, diperoleh ( r2 ) sebesar 0,429. Hal ini bermakna bahwa kuatnya keterkaitan antar variabel
kebijakan
pemekaran
wilayah
Kabupaten
Kepulauan
Talaud ekonomi
dengan
kondisi
masyarakat,
sosial
diperoleh
sebesar 65,5 % dan kuatnya daya dukung atau daya penentu kebijakan pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial
ekonomi
masyarakat,
diperoleh sebesar 42,9 %. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pengaruh atau dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sebesar
pengujian
hipotesis
menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan tingkat
“Terdapat
komdisi
sosial
perbedaan ekonomi
masyarakat kecamatan Gemeh antara kondisi awal (sebelum pemekaran) dengan kondisi sekarang (setelah pemekaran)
wilayah
Kabupaten
Kepulauan Talaud”, dapat diterima secara meyakinkan pada tingkat kepercayaan 99 %. Hal ini bermakna bahwa
kondisi
masyarakat
desa
sosial di
ekonomi Kecamatan
Gemeh jauh lebih baik setelah pemekaran
wilayah
Kabupaten
Kepulauan
Talaud
dibanding
sebelum pemekaran.Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa
rata-rata
Kesimpulan
kondisi sosial ekonomi masyarakat
Berdasarkan hasil-hasil penelitian
pasca pemekaran diperoleh sebesar
sebagaimana telah dikemukakan pada
46 atau dalam skala ideal pengkuran
bagian sebelumnya, maka dapat ditarik
sebesar 0.766 atau 76,6 %, sementara
bebrapa kesimpulan, sebagai berikut :
kondisi sosial ekonomi masyarakat
1.
Kebijakan
pemekaran
wilayah
sebelum pemekaran rata-rata hanya
Kabupaten kepulauan Talaud dalam
sebesar 28,6 atau dalam sakala ideal
bentuk
pengukuran diperoleh sebesar 0,477
program pembangunan infrastruktur,
atau 47,7 % saja, sehingga terjadi
pemberdayaan
perbedaan yang sangat nyata, yakni
pelayanan
sekitar 28.9 %. Hal ini bermaksa
khususnya di Kecamatan Gemeh,
bahwa terjadi kenaikan kondisi sosial
berada
ekonomi
cenderung “tinggi”.
masyarakat
Kecamatan
desa
Gemeh
implementasi
pasca
pemekaran
Kabupaten
di 2.
wilayah
Kepulauan
Talaud
implementasi
program-
masyarakat
kepada
pada
dan
masyarakat,
kategori
“sedang’
Kebijakan
pemekaran
wilayah
Kabupaten
kepulauan
Talaud
berdampak positif dan signifikan
sebesar 28,9 %.
terhadap kondisi sosial ekonomi
Realitas hasil penelitian ini
masyarakat
desa,
khususnya
di
mengindikasikan bahwa kesadaran
kecamatan Gemeh. Naik-turunnya
masyarakat
Kecamatan
kondisi sosial ekonomi masyarakat di
Gemeh untuk hidup lebih baik
Kecamatan Gemeh dapat dijelaskan
sebagai
melalui
penerapan
desa
di
dampak
positif
variasi
keberhasilan
pemekaran
kembangunan
wilayah sebagai daerah otonomi baru
pemberdayaan
(DOB) mendorong masyarakat untuk
pelayanan
kepada
lebih produktif sehingga mampu
sebagai
konsekuensi
meningkatkan
implementasi kebijakan pemekaran
ekonomi
kebijakan
dari
kondisi keluarga
sosial mereka.
wilayah
Kesadaran untuk membangun daerah
Talaud.
disektor sosial ekonomi merupakan
3.
infrastruktur, masyarakat
Kabupaten
dan
masyarakat dari
Kepulauan
Kondisi sosial ekonomi masyarakat
bagian yang tak terpisahkan dari visi
kecamatan Gemeh pasca pemekaran
dan misi serta tujuan dan sasaran
wilayah
pemekaran wilayah itu sendiri.
Talaud, jauh lebih baik (tinggi) dibanding wilayah.
Kabupaten
sebelum
Kepulauan
pemekaran
Dengan
demikian,
semua
dilaksanakannya pemekaran wilayah
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah teruji keberlakuannya secara
itu sendiri. 3.
Merekomendasikan kepada peneliti
empiris sekaligus dapat menjustifikasi
atau mahasiswa yang akan menyusun
teori-teori maupun konsep-konsep yang
skripsi untuk melakukan penelitian
mendasarinya.
lanjutan dengan mengambil tema pemekaran wilayah pada kabupaten
Saran
lain untuk mengkaji lebih lanjut
Mengacu pada beberapa temuan dalam
tentang
penelitian ini, maka dipandang perlu untuk
wilayah
mengajukan beberapa saran sebagai solusi
mensejahterakan
terbaik dalam memecakan masalah yang
daerah yang bersangkutan.
dihadapi
pemerintah,
berkaitan
dengan
keberhasilan
khususnya upaya
desa.
Saran
tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut : 1.
sebagai
pemekaran
DOB
dalam
masyaralat
di
yang
peningkatan
pembangunan
keberhasilan
Untuk meningkatkan kodisi sosial
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S, 1996, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan
Praktek,
PT.
Rineka
Cipta, Jakarta.
ekonomi masyarakat desa, khususnya di
Kecamatan
Gemeh,
diperlukan
upaya
pemerintah
bersama
lainnya
untuk
konkrit
maka dari
stakeholders bersama-sama
masyarakat
meningkatkan
pembangunan memberdayakan
infrastruktur masyarakat
desa, dan
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 2.
Mengingat
2013,
Metode
Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D., Alfabeta, Bandung. Widodo, Erna dan Mukhtar. 2002. Konstruksi ke
Arah
Penelitian
Deskripstif.
Avyrouz. Yogyakarta. Winarno, Budi, 2007, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
kebijakan
pemekaran
wilayah meberikan dampak positif dan signifikan terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakan, maka pemerintah perlu menangani program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan
Sugiyono,
dari
tujuan
Sumber lain : Undang-undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah, Dharma Bakti, Jakarta.
