Yuliansyah,M.S.A., Ph.D., Akt., CA. & Rusmianto, S.E., M.Si

1 cm

Akuntansi Desa Yuliansyah,M.S.A., Ph.D., Akt., CA. & Rusmianto, S.E., M.Si. Kepala Penerbitan dan Produksi: Catur Sasongko Senior Editor: Desi Mandasari Copy Editor: Jatiningrum Tata Letak: John Roy Sibarani Desain Sampul: Ferdy Firnaldy Hak Cipta © 2016 Penerbit Salemba Empat Jln. Raya Lenteng Agung No. 101 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp. : (021) 781 8616 Faks. : (021) 781 8486 Website : http://www.penerbitsalemba.com E-mail : [email protected] Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Yuliansyah Rusmianto Akuntansi Desa/Yuliansyah, Rusmianto —Jakarta: Salemba Empat, 2015 1 jil., 240 hlm., 17 × 24 cm ISBN 978-979-061-621-9 1 . Akuntansi I. Judul

2. Akuntansi Desa II. Yuliansyah, Rusmianto

John R Sibarani

TP TENTANG PENULIS

Yuliansyah, M.S.A., Ph.D., Akt., CA. adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung. Penulis menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi pada Universitas Jenderal Soedirman, Master of Science in Accounting (M.S.A.) pada Meinders School of Business— Oklahoma City University—USA, serta Philosophy of Doctor bidang Akuntansi pada University of South Australia. Selama menjadi staf pengajar, penulis aktif dalam penelitian di bidang akuntansi manajemen. Hasil penelitiannya pernah dipresentasikan atau diterima pada seminar internasional maupun nasional seperti Monash Forum on Management Accounting (MONFORMA) di Melbourne tahun 2009, International World Cultural Tourism Conference, di Bangkok tahun 2009, Asian Pacific Conference (APC) di Beijing tahun 2011, Asian Accounting Academic Association Conference (4A) di Denpasar tahun 2011, Australia New Zealand International Business Association (ANZIBA) di Adelaide tahun 2012, The Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS) di Bandung tahun 2012, British Accounting and Finance Association (BAFA di Brighton UK) tahun 2012, Global Accounting and Organizational Change (GAOC) Conference di Kuala Lumpur tahun 2012, iii

iv

Akuntansi Desa

Asian Accounting Academic Association Conference (4A) di Kyoto tahun 2012, American Accounting Association (AAA) Conference tahun 2013, Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) Conference di Kobe tahun 2013, Asia Pacific of Management Accounting Association Conference (APMAA) di Nagoya tahun 2013, New Zealand Management Accounting Conference di Otago, New Zealand tahun 2013, Asian Accounting Academic Association Conference (4A) di Penang tahun 2013, European Accounting Association (EAA) annual congress di Tallinn, Estonia tahun 2014, The 11th Asian Academy of Management International Conference (AAMIC) di Penang, Malaysia tahun 2015, serta Simposium Nasional Akuntansi (SNA): SNA XV di Banjarmasin tahun 2012, SNA XVI di Manado tahun 2013, SNA XVII di Lombok tahun 2014, dan SNA XVIII di Medan tahun 2015, Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA 1) di Jakarta, Forum Managemen Indonesia (FMI) di Medan tahun 2014, Konferensi Ilmiah Akuntansi di Jakarta tahun 2015. Dalam seminar dan konferensi tersebut penulis telah meraih predikat sebagai salah satu the best paper yaitu pada Simposium Nasional Akuntansi XVII di Lombok dan Konferensi Ilmiah Akuntansi II di Jakarta Tahun 2015. Selain melakukan penelitian, penulis juga aktif memberikan pelatihan (workshop) di beberapa universitas, pemerintahan daerah, serta lembaga penelitian individu. Pada bidang profesi akuntansi, penulis juga menjadi Board Committee of Asia Pacific Management Accounting Association (APMAA) tahun 2013, serta menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Lampung, dan Pengurus IAI Kompartemen Akuntan Pendidik 2014–2016. Selain buku ini, penulis juga menulis buku: 1) Penetrasi Strategik Organisasi: Teori, Konsep dan Penerapan di Industri Perbankan, 2) Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (co-author), 3) Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi pada Hibah dan Bansos (co-author), 4) Manajemen dan Analisis Data Kualitatif dengan Perangkat Lunak Nvivo (co-author), 5) Simulasi Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013) (co-author), 6) New Innovation Mart (coauthor), serta 7) Buku Pratikum Akuntansi untuk Perusahaan Dagang (co-author). Yuliansyah dapat dikontak via surel: [email protected].

Tentang Penulis

v

Rusmianto, S.E., M.Si. adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Selain itu, penulis juga mengajar di Akademi Akuntansi Lampung dan LP3I Lampung. Penulis mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi Akuntansi FE Universitas Lampung dan Magister Sains dari Program Studi Akuntansi FE Universitas Sriwijaya. Mata kuliah yang diampu meliputi: Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Sektor Publik, dan Statistik Bisnis. Selain buku ini, penulis juga pernah menulis buku Akuntansi Sektor Publik. Beberapa artikel yang pernah ditulis antara lain: Asosiasi antara Pengungkapan Proyeksi Laba dengan Manajemen Laba; Reaksi Pasar atas Publikasi Laporan Keuangan Interim dan Keterlibatan Auditor dalam Laporan Keuangan Interim; dan Determinan Kualitas Laba di Indonesia. Rusmianto dapat dikontak via surel: antopoliteknik@ gmail.com.

v

vi

Akuntansi Desa

John R Sibarani

kp KATA PENGANTAR

“Dengan disahkannya UU Desa, kepala desa harus belajar accounting, karena kepala desa nantinya akan menjadi pejabat pembuat komitmen. Jangan sampai kepala desa masuk penjara karena ketidakmengertiannya dalam mengelola keuangan,” kata Bachruddin Nasori, Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Desa (Panja RUU Desa). Diambil dari Antara, 18 Desember 2013

vii

viii

Akuntansi Desa

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Desa oleh DPR, maka memberikan konsekuensi bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dari APBN yang besarnya paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD. Selain itu, UU tersebut juga memberikan dampak bagi aparat desa untuk dapat melaporkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penatausahaan keuangan desa merupakan sebuah tanggung jawab agar dana yang dikelola dapat membantu desa dalam melaksanakan kegiatan strategis sebagai upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan desa itu sendiri. Di sisi lainnya, dampak positif pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel dapat membantu pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya. Selain itu, juga sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Akan tetapi, agar dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik dan benar, maka aparat desa wajib dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan terarah. Dengan demikian, pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan suatu keharusan bagi aparat tersebut. Buku Akuntansi Desa ini merupakan jembatan bagi aparat desa untuk mempelajari pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Buku ini terbagi ke dalam 7 bab, yang mana Bab I membahas Tentang Desa, Bab II membahas tentang Perencanaan dan Penganggaran Desa, Bab III membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab IV membahas tentang Penatausahaan Keuangan Desa, Bab V membahas tentang Penyusunan Neraca Awal Desa, Bab VI membahas tentang Contoh Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Bab VII merupakan Studi Kasus. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih memliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif terhadap buku ini sangat diharapkan guna penyempurnaan buku ini nantinya.

Bandar Lampung, November 2015 Yuliansyah, M.S.A., Ph.D., Akt., CA. Rusmianto, S.E., M.Si.

John R Sibarani

dI DAFTAR ISI

Tentang Penulis Kata Pengantar Daftar Isi xi Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 Bab 7

iii vii

Tentang Desa 1 Perencanaan dan Penganggaran Desa 17 Pengelolaan Keuangan Desa 47 Penatausahaan Keuangan Desa 63 Penyusunan Neraca Awal Desa 89 Contoh Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 99 Studi Kasus 153

Glosarium G-1 Daftar Pustaka D-1 Indeks I-1

ix

x

Akuntansi Desa

John R Sibarani

1 TENTANG DESA

PENDAHULUAN Dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa tidak asing lagi bagi kita semua. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan. Setidaknya, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang didiami lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Keberadaan desa dicirikan dengan homogennya sistem mata pencaharian penduduknya sebagai petani, nelayan, pekebun, peternak, dan lain sebagainya, sehingga muncullah istilah desa nelayan, desa perkebunan, dan desa peternakan. Istilah desa juga disebut secara beragam di berbagai wilayah di tanah air, seperti: gampong (Aceh), kampung (Sunda), nagari (Padang), wanus (Sulawesi Utara), huta (Batak), dusun dan marga (Sumatera Selatan), tiuh atau pekon (Lampung), lembang (Toraja), banua dan wanua (Kalimantan). Berbagai nama lain selain desa menunjukkan bahwa desa atau sebutan lain telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, timbul pertanyaan apakah desa itu sebenarnya? Apakah karakteristik desa? Bagaimanakah implikasi karakteristik tersebut pada akuntansi desa?

1

2

Akuntansi Desa

DEFINISI DESA UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 6 bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Lebih lanjut Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul. Jan Hoesada (2014) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut: pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan, dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Selain itu, Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab 1 Tentang Desa

3

KARAKTERISTIK DESA Sesuai dengan Sapari Imam Asy’ari (1993) bahwa sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi: a. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar. b. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. c. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan. d. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Tiga sumber yang dianut dalam desa, yakni: 1. 2. 3.

Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat. Agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri. Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

e. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antarpenduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

KEWENANGAN DESA Kewenangan desa seperti yang dijelaskan pada Permendesa No. 1 Tahun 2015 adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Akuntansi Desa

4

UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. b. Kewenangan lokal berskala desa. c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati, dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul desa. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul sesuai Permendesa No. 1 Tahun 2015 meliputi:

a. Sistem organisasi perangkat desa. b. Sistem organisasi masyarakat adat. c. Pembinaan kelembagaan masyarakat. d. Pembinaan lembaga dan hukum adat. e. Pengelolaan tanah kas desa. f. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat. g. Pengelolaan tanah bengkok. h. Pengelolaan tanah pecatu. i. Pengelolaan tanah titisara. j. Pengembangan peran masyarakat desa. Sementara kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul desa adat meliputi:

a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat. b. Pranata hukum adat. c. Pemilikan hak tradisional. d. Pengelolaan tanah kas desa adat. e. Pengelolaan tanah ulayat. f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarat desa adat. g. Pengisian jabatan kepada desa adat dan perangkat desa adat. h. Masa jabatan kepada desa adat.

Bab 1 Tentang Desa

5

Kewenangan Lokal Berskala Desa Kewenangan lokal berskala desa dalam Permendesa No. 1 Tahun 2015 meliputi: a. Bidang pemerintahan desa yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21.

Penetapan dan penegasan batas desa. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor nonpertanian. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri. Penetapan organisasi pemerintah desa. Pembentukan badan permusyawaratan desa. Penetapan perangkat desa. Penetapan BUMDesa. Penetapan APBDesa. Penetapan peraturan desa. Penetapan kerja sama antardesa. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa. Pendataan potensi desa. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa. Pengelolaan arsip desa. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

b. Bidang pembangunan desa yang terdiri dari: 1.

Pelayanan dasar desa, seperti: pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; pengembangan tenaga kesehatan desa; pengelolaan dan pembinaan posyandu; pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di

Akuntansi Desa

6

2.

3.

4.

desa; pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; pengadaan dan pengelolan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; serta memfasilitasi dan memotivasi terhadap kelompok-kelompok belajar desa. Sarana dan prasarana desa, seperti: pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa; pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan dan pemeliharaan embung desa; pembangunan energi baru dan terbarukan; pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; pengelolaan pemakaman desa dan petilasan; pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa; pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa; pembangunan dan pemeliharaan taman desa; pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; serta pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa. Pengembangan ekonomi lokal desa, seperti: pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa; pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa; pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa; penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa; pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama, penyakit pertanian, dan perikanan secara terpadu; penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; pengembangan benih lokal; pengembangan ternak secara kolektif; pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; pendirian dan pengelolaan BUM desa; pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan padang gembala, pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/ kota; pengelolaan balai benih ikan; pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; serta pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang tertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.

c. Bidang kemasyarakatan desa yang terdiri dari: 1.

Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa.

Bab 1 Tentang Desa

2. 3. 4.

7

Membina kerukunan warga masyarakat desa. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi desa. Melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat desa.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang terdiri dari: 1. 2.

Pengembangan seni budaya lokal. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. 3. Memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya, dan kelompok masyarakat lain di desa. 4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin. 5. Memfasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel. 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan memfasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa. 7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa. 8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. 9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan memfasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 10. Peningkatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan usaha ekonomi desa. 11. Pendayagunaan teknologi tepat guna. 12. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui: kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

DESA DAN KELURAHAN UU No. 6 Tahun 2014 menyebut kalau desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat desa, begitupun sebaliknya. Menurut PP No. 73 Tahun 2005, kelurahan didefinisikan sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

8

Akuntansi Desa

Kelurahan dan desa menurut Jan Hoesada (2014) mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut: a. Pada umumnya, sebuah kota terbagi menjadi beberapa kecamatan dan kelurahan, sebuah kabupaten terbagi menjadi beberapa kecamatan dan desa. Sebuah kecamatan dapat terdiri atas beberapa kelurahan dan desa. b. Desa dan kelurahan berada di bawah pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilimpahkan kepada camat, keduanya, desa dan kelurahan mendapat alokasi atau bagian APBN dan APBD. c. Sebuah desa lebih mempunyai karateristik kegiatan pertanian dan ekstraktif, sedangkan sebuah kelurahan lebih mempunyai karakteristik industri, yaitu bahwa 70% penduduk mempunyai mata percaharian nonpertanian. Sebuah desa baru layak dibentuk apabila telah berusia lima tahun atau lebih, apabila desa tersebut memiliki jumlah penduduk dan keluarga dalam jumlah minimum tertentu sesuai nama pulau. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk dan keluarga dan/atau perubahan mendasar struktur perekonomian berbasis pertanian dan ekstraktif menjadi perekonomian berbasis industri. d. Selain kabupaten/kota mandiri sebagai pemerintah daerah otonom, pemerintah desa juga mempunyai ciri otonomi tertentu. Desa mempunyai status lebih mandiri dibanding kelurahan, pengelolaan desa berbasis masyarakat, karena itu desa berwewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa ditambah wewenang limpahan kabupaten/kota dan desa berhak menentukan struktur organisasi dan tata kerja, memilih kepala desa, BPD, perangkat desa seperti sekretaris desa, pelaksana teknis, perangkat kewilayahan. e. Kepala desa dipilih warga desa, ditetapkan oleh bupati/walikota dan disumpah. Para eksekutif desa ditetapkan atau diangkat dan diberhentikan oleh bupati/ walikota, sekretaris daerah, dan camat. f. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa secara implisit bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi, dan pelaporan LK desa. Desa dapat berubah menjadi kelurahan atau sebaliknya, kelurahan dapat berubah status menjadi desa atau desa dan kelurahan. Apabila desa berubah status menjadi kelurahan, maka seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan pemerintah desa dialihkan menjadi kekayaan pemerintah kabupaten/kota untuk kepentingan masyarakat dan pendanaan menjadi bagian anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota mandiri.

Bab 1 Tentang Desa

9

Secara lebih rinci perbedaan desa dan kelurahan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 73 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Tampilan 1. Perbedaan Desa dan Kelurahan No.

Perbedaan

Desa

Kelurahan

1.

Pemimpin

Kepala desa (Kades)

Lurah

2.

Status Jabatan

Pemimpin daerah/desa tersebut.

Perangkat pemerintahan kabupaten/ kota yang sedang bertugas di kelurahan tersebut.

3.

Status Kepegawaian

Bukan PNS

PNS

4.

Proses Dipilih oleh rakyat Pengangkatan melalui PILKADES.

Ditunjuk oleh bupati/walikota.

5.

Masa Jabatan

Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS.

6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 periode.

KELEMBAGAAN DESA Kelembagaan desa merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. Oleh karena itu, kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebut kalau kelembagaan desa/desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat, dan badan permusyawaratan desa/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat.

Pemerintah Desa/Desa Adat Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai dengan penjelasan dalam UU No. 6 Tahun 2014, kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

10

Akuntansi Desa

Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala desa/desa adat adalah: a. Sebutan kepala desa/desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal. b. Kepala desa/desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa/desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat. c. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal. d. Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik, sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan kalau kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala desa berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. d. Menetapkan peraturan desa. e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. f. Membina kehidupan masyarakat desa. g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa, serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. i. Mengembangkan sumber pendapatan desa. j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. l. Memanfaatkan teknologi tepat guna. m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dikatakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis bertugas membantu

Bab 1 Tentang Desa

11

kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat desa tersebut diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/ walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. PP No. 43 Tahun 2014 mempertegas pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut kalau sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa, mempunyai tugas: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa. c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. UU ini menjelaskan dengan gamblang bahwa badan permusyawaratan desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau badan permusyawaratan desa, yang memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

12

Akuntansi Desa

Badan permusyawaratan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 mempunyai fungsi: a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. UU ini menjelaskan kalau anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Secara demokratis yang dimaksud, diterangkan dalam PP No. 43 Tahun 2014 sebagai proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memerhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karangtaruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Lembaga Adat Desa Dalam penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang

Bab 1 Tentang Desa

13

berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Berikut garis besar struktur kelembagaan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Tampilan 2.

Kelembagaan Desa KEPALA DESA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

LKMD/LPM

Sekretaris Desa

Kasi Kasi Kasi Pemerintahan Pembangunan Kesejahteraan

Kaur Kaur Administrasi Keuangan

Kaur Umum

Kepala Dusun

Kepala Dusun

Kepala Dusun

Para Ketua RW

Para Ketua RW

Para Ketua RW

Para Ketua RT

Para Ketua RT

Para Ketua RT

Perintah

Kemitraan

Konsultatif

REGULASI TENTANG DESA Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa peraturan tentang desa, yaitu UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,

14

Akuntansi Desa

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih Lanjut Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan, sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibuatkalah pengaturan khusus tentang desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan diterbitkannya peraturan-peraturan pelaksanaannya. Berikut peraturan perundang-undangan mengenai desa tersebut. a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. b. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015. d. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. e. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. f. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. g. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa) No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa) No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa) No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Bab 1 Tentang Desa

15

l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa) No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

PERTANYAAN

1. Apakah yang dimaksud dengan desa? 2. Sebutkan karakteristik desa? 3. Jelaskan perbedaan antara desa dan kelurahan. 4. Sebutkan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintah desa? 5. Gambarkan struktur kelembagaan desa. 6. Sebutkan peraturan yang terkait dengan desa?

16

Akuntansi Desa

John R Sibarani

2 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA

PENDAHULUAN Tujuan pembangunan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong, serta memanfaatkan 17

18

Akuntansi Desa

kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perlu dilakukan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang mana rancangan ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014). RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Ardi Hamzah (2015) menyatakan kalau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bertujuan untuk : a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat. b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa. c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa. d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Bab 2 Perencanaan dan Penganggaran Desa

19

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014, berikut beberapa rencana kegiatan yang dapat dimasukkan dalam rancangan RPJMDesa. 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Penetapan dan penegasan batas desa. Pendataan desa. Penyusunan tata ruang desa. Penyelenggaraan musyawarah desa. Pengelolaan informasi desa. Penyelenggaraan perencanaan desa. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa. Penyelenggaraan kerja sama antardesa. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain: a.

b.

c.

d.

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikro hidro; lingkungan pemukiman masyarakat desa; dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain: air bersih berskala desa; sanitasi lingkungan; pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa. Pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain: pasar desa; pembentukan dan pengembangan BUMDesa; penguatan permodalan BUMDesa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; cold storage (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

Akuntansi Desa

20

e.

Pelestarian lingkungan hidup, antara lain: penghijauan; pembuatan terasering; pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain: a. b. c. d. e. f. g.

Pembinaan lembaga kemasyarakatan. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Pembinaan kerukunan umat beragama. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga. Pembinaan lembaga adat. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

4. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain: a. b. c. d.

Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Pelatihan teknologi tepat guna. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa. Peningkatan kapasitas masyarakat antara lain: kader pemberdayaan masyarakat desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan; kelompok tani; kelompok masyarakat miskin; kelompok nelayan; kelompok pengrajin; kelompok pemerhati dan perlindungan anak; kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Dalam pelaksanaannya sesuai Permendagri No. 114 Tahun 2014, kepala desa yang menyelenggarakan penyusunan RPJM wajib mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program, dan kegiatan kabupaten/kota. Tim penyusun RPJMDesa dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa yang berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJMDesa terdiri dari: (a) kepala desa selaku pembina; (b) sekretaris desa selaku ketua; (c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan (d) anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Tim penyusun RPJMDesa melaksanakan kegiatan berupa: (a) penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota; (b) pengkajian keadaan desa; (c) penyusunan rancangan RPJMDesa; dan (d) penyempurnaan rancangan RPJMDesa.


21

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota Tim penyusun RPJMDesa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi: a. b. c. d. e.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana pembangunan kawasan pedesaan.

Kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa untuk kemudian dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa. Data rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota ini akan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa. 2. Pengkajian keadaan desa Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa dengan sejumlah kegiatan berikut. a. b. c.

Penyelarasan data desa. Penggalian gagasan masyarakat. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa yang meliputi data sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa untuk kemudian membandingkan data desa dengan kondisi desa terkini. Hasil penyelarasan data desa akan menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan masyarakat ini akan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan

22

Akuntansi Desa

pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan masyarakat ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat yang antara lain terdiri dari tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok pengrajin; kelompok perempuan; kelompok pemerhati dan pelindungan anak; kelompok masyarakat miskin; dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Tim penyusun RPJMDesa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dituangkan dalam berita acara dan dilampiri dokumen: data desa yang sudah diselaraskan; data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa; data rencana program pembangunan kawasan pedesaan; dan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. Tim penyusun RPJMDesa melaporkan hasil pengkajian keadaan desa kepada kepala desa. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan kepada badan permusyawaratan desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati laporan hasil pengkajian keadaan desa; rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa tersebut dituangkan dalam berita acara. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJMDesa. 3. Penyusunan rancangan RPJMDesa Tim penyusun RPJMDesa menyusun rancangan RPJMDesa berdasarkan berita acara penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Tim penyusun RPJMDesa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa yang dilampiri dokumen rancangan RPJMDesa untuk kemudian disampaikan oleh tim penyusun RPJMDesa kepada kepala desa. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJMDesa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJMDesa. Tim penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala desa dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJMDesa.


23

Dalam hal rancangan RPJMDesa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat yang terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok pengrajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. 4. Penetapan dan perubahan RPJMDesa Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDesa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJMDesa akan menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDesa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMDesa. Permendagri No. 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RKPDesa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa ini mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPDesa ditetapkan dengan

Akuntansi Desa

24

peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Penyusunan RKPDesa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil musyawarah desa tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa. Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. 2. 3.

Mencermati ulang dokumen RPJMDesa. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

b. Pembentukan tim penyusun RKPDesa Tim penyusun RKPDesa dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa, dengan jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang tentu saja dengan mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RKPDesa terdiri dari: (a) kepala desa selaku pembina; (b) sekretaris desa selaku ketua; (c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan (d) anggota yang terdiri dari: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Tim penyusun RKPDesa melaksanakan tugas berupa: (a) pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; (b) pencermatan ulang dokumen RPJMDesa; (c) penyusunan rancangan RKPDesa; dan (d) penyusunan rancangan daftar usulan RKPDesa. c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang pagu indikatif desa serta rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa. Data dan informasi tersebut diterima kepala desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.


25

Tim penyusun RKPDesa melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi: (a) rencana dana desa yang bersumber dari APBN; (b) rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (c) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan (d) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/ kota. Hasil pencermatan ini dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa. Tim penyusun RKPDesa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa yang meliputi: (a) rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; (b) rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; (c) hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Hasil penyelarasan ini dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa, tim penyusun RKPDesa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKPDesa. d. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa Tim penyusunan RKPDesa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMDesa. Hasil pencermatan ini menjadi dasar bagi tim penyusun RKPDesa dalam menyusun rancangan RKPDesa. e. Penyusunan rancangan RKPDesa Penyusunan rancangan RKPDesa berpedoman pada: (a) hasil kesepakatan musyawarah desa; (b) pagu indikatif desa; (c) pendapatan asli desa; (d) rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; (e) jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; (f) hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa; (g) hasil kesepakatan kerjasama antardesa; dan (h) hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Rancangan RKPDesa paling sedikit berisi uraian: (a) evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya; (b) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; (c) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antardesa dan pihak ketiga; (d) rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (e) pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Akuntansi Desa

26

f. Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok pengrajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin; serta unsur masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. g. Penetapan RKPDesa Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJMDesa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDesa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RKPDesa akan menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKPDesa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa. Rancangan peraturan desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDesa. h. Perubahan RKPDesa RKPDesa dapat diubah karena (a) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan (b) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. 2. 3. 4.

Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB. Menyusun rancangan perubahan RKPDesa.


27

Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan tersebut, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1.

2.

3. 4.

Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/ kota. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/ kota. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB. Menyusun rancangan perubahan RKPDesa.

i. Pengajuan daftar usulan RKPDesa Kepala desa menyampaikan daftar usulan RKPDesa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKPDesa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota. Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memerhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDesa yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

28

Akuntansi Desa

Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorng dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Berikut fungsi-fungsi APBDesa menurut Ardi Hamzah (2015). a. Fungsi otorisasi. APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan. b. Fungsi perencanaan. APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. c. Fungsi pengawasan. APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. d. Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa. e. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat. f. Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa; hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

PROSES PENYUSUNAN RENCANA APBDESA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), yang mana proses penyusunannya didasarkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, kepala desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik.


29

2. Selanjutnya kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Tampilan 3.

Proses Penyusunan APBDesa

Dijabarkan dalam Musrenbangdes Visi & Misi Kades Terpilih

Dijabarkan dalam Musrenbangdes

Dibahas bersama Kades dan BPD

RKPDesa (Keputusan Kades)

RPJMDesa (Perdes)

Raperdes APBDesa

Kades dan Sekdes Menyusun

Kepala Desa Menyusun

Raperdes Persetujuan APBDesa

Sekdes Menyusun

Sesuai

Disampaikan ke Bupati

Evaluasi RAPBDesa oleh Bupati

Disampaikan ke Bupati

Perdes APBDesa

Lebih dari 20 Hari Kerja

Tidak Sesuai

Ditindaklanjuti/ Diperbaiki

Dikembalikan

Tidak Ditindaklanjuti

Menggunakan Pagu APBDesa Tahun Sebelumnya

Sumber: Modul Keuangan Desa, Tim Penyusun Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat, 2015

30

Akuntansi Desa

3. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa tahun berkenaan, untuk kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. 4. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 5. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 7. Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD, dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa yang dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya tersebut harus ditetapkam dengan peraturan bupati/walikota.

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Berikut garis besar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut.


Tampilan 4. No.

31

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Uraian

Anggaran

Realisasi

%

1 2 3

Pendapatan Belanja Surplus/Defisit (1 ‒ 2)

xx xx xx

xx xx xx

x x x

4 5 6 7

Pembiayaan • Penerimaan Pembiayaan • Pengeluaran Pembiayaan • Pembiayaan Neto (5 ‒ 6)

xx xx xx

xx xx xx

x x x

8

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (3 + 7)

xx

xx

x

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

Pendapatan Pendapatan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok: Pendapatan Asli Desa (PADesa); Pendapatan Transfer; dan Pendapatan Lain-Lain. a. Pendapatan asli desa (PADesa) Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli daerah terdiri atas: 1. 2. 3. 4.

Hasil usaha. Hasil aset. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Lain-lain pendapatan asli desa.

Hasil usaha desa antara lain hasil bumdes, tanah kas desa. Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain adalah hasil pungutan desa.

Akuntansi Desa

32

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Kelompok transfer terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5.

Dana desa. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa (ADD). Bantuan keuangan dari APBD provinsi. Bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

Dana Desa Dana desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam Pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: tahap I pada bulan April sebesar 40%; tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.


33

PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah PP No. 43 Tahun 2014 menyebut pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan: (a) 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa. (b) 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan PP No. 34 Tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). PP No. 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Akuntansi Desa

34

Pengalokasian Alokasi dana desa (ADD) mempertimbangkan: (a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. (b) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) penerima bantuan. c. Pendapatan Lain-Lain Kelompok pendapatan lain-lain menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri atas jenis: 1. 2.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga, sedangkan lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud lain pendapatan adalah hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Belanja Desa Belanja desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.


35

Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa. b. Pelaksanaan pembangunan desa. c. Pembinaan kemasyarakatan desa. d. Pemberdayaan masyarakat desa. e. Belanja tak terduga.

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja: pegawai; barang dan jasa; dan modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/ jasa antara lain: alat tulis kantor; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/ penggandaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan dan minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honorarium narasumber/ahli; operasional pemerintah desa; operasional BPD; insentif rukun tetangga/rukun warga; dan pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat. Insentif rukun tetangga/rukun warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/ pengadaan barang atau bangunan merupakan pembelian/pengadaan barang dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Keadaan darurat tersebut antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Kegiatan dalam keadaan darurat tersebut dianggarkan dalam belanja tidak terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa menurut PP No. 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan: a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai peyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

Akuntansi Desa

36

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: 1. 2. 3. 4.

Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Operasional pemerintah desa. Tunjangan dan operasional BPD. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pembiayaan Desa Pembiayaan desa berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2014 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok: a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat: penetapan


37

tujuan pembentukan dana cadangan; program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Contoh format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara rinci terlampir di akhir bab ini.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) Perubahan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat dilakukan apabila terjadi: a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarjenis belanja. b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. e. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

38

Akuntansi Desa

PERTANYAAN 1. Definisikan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). 2. Sebutkan prinsip-prinsip dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). 3. Sebutkan tahapan-tahapan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). 4. Apa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)? 5. Sebutkan tahapan-tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). 6. Gambarkan dan jelaskan alur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 7. Bagaimanakah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)? 8. Jelaskan secara rinci struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

3

2

1

3

2

1

1

2

Pendapatan Asli Desa

1

1

Bantuan Kabupaten/Kota

Bantuan Provinsi

Bantuan Keuangan

Alokasi Dana Desa

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Dana Desa

Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Hasil Usaha

PENDAPATAN

1

1

2

1

1

URAIAN

FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA ………….. TAHUN ANGGARAN ………….

KODE REKENING

LAMPIRAN

3

ANGGARAN (Rp)

4

KETERANGAN

Bab 2 Perencanaan dan Penganggaran Desa 39

1

2

2

2

1

2

1

2

1

1

2

• Perjalanan Dinas

• Alat dan Bahan Kebersihan

• Pakaian Dinas

• Pakaian Dinas dan Atribut

• Benda Pos

• Alat Tulis Kantor

Belanja Barang dan Jasa

Operasional Perkantoran

• Tunjangan BPD

• Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

• Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

Belanja Pegawai:

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

1

2

1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1

JUMLAH PENDAPATAN

Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

2

2

Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

BELANJA

3

1

1

2

3

1

2

Pendapatan Lain-Lain

1

3

1

URAIAN

KODE REKENING 3

ANGGARAN (Rp) 4

KETERANGAN

40 Akuntansi Desa

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

4

3

3

2

2

2

3

• dst.

• Konsumsi Rapat

• Penggandaan

• ATK


Operasional RT/RW

• dst.

• Konsumsi Rapat

• Penggandaan

• ATK


Operasional BPD

• dst.

• Mesin TIK

• Meja dan Kursi

• Komputer

Belanja Modal

• dst.

• Honor

• Air, Listrik, dan Telepon

2

1

• Pemeliharaan

URAIAN

KODE REKENING 3

ANGGARAN (Rp) 4

KETERANGAN


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

1

1

3

2

3

2

Kegiatan ………

• dst.

• Pasir

• Aspal

Belanja Modal

• dst.

• Honor

• Upah Kerja


Pengaspalan Jalan Desa

• dst.

• Material

• Semen

Belanja Modal

• dst.

• Honor

• Upah Kerja


Perbaikan Saluran Irigasi

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2

1

2

URAIAN

KODE REKENING 3

ANGGARAN (Rp) 4

KETERANGAN

42 Akuntansi Desa

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

2

Kegiatan ………

• dst.

• Bahan Pelatihan

• Konsumsi

• Honor Pelatih


Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan ………

• dst.

• Bahan Pelatihan

• Konsumsi

• Honor Pelatih


Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2

1

2

URAIAN

KODE REKENING 3

ANGGARAN (Rp) 4

KETERANGAN


1

1

3

3

2

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Pencairan Dana Cadangan

SiLPA

3

1

1

SURPLUS / DEFISIT

JUMLAH BELANJA

3

Kegiatan ………

• dst.

• Obat-obatan

• Konsumsi

• Honor tim


Penerimaan Pembiayaan

2

2

1

5

2

1

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Bidang Tak Terduga

3

5

2

1

PEMBIAYAAN

5

3

5

2

2

1

2

URAIAN

KODE REKENING 3

ANGGARAN (Rp) 4

KETERANGAN

44 Akuntansi Desa

2

3

2

1 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal Desa

Pembentukan Dana Cadangan

Sumber: Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014

2

3

2

Pengeluaran Pembiayaan

1

2

3

URAIAN

KODE REKENING 3

ANGGARAN (Rp) 4

KETERANGAN


46

Akuntansi Desa

John R Sibarani

3 PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Musyawarah Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. 47

Akuntansi Desa

48

Tampilan 5. Siklus Pengelolaan Keuangan Perencanaan

Pelaksanaan

Pertanggungjawaban

Penatausahaan

Pelaporan


KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa. e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Unsur perangkat desa yang dimaksud terdiri dari: a. Sekretaris desa Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas: 1. 2. 3. 4.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bab 3 Pelaksanaan Keuangan Desa

5.

49

Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

b. Kepala seksi Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, dengan tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c. Bendahara Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Tampilan 6.

Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (KADES) PTPKD SEKDES

Koordinator

Kepala Seksi

Bendahara/Staf Urusan Keuangan

Kegiatan

Keuangan

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Materi Diklat Manajemen Keuangan Desa (Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur, 2015)

50

Akuntansi Desa

KEBIJAKAN PELAKSANAAN APBDESA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan alat mengoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta menjadi landasan belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya setelah APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa, maka aktivitas pelaksanaan anggaran segera dapat dilaksanakan. Berikut beberapa kebijakan terkait pelaksanaan APBDesa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. f. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa ini tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. h. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.


51

PROSEDUR PENGELUARAN KAS Berikut prosedur dan kebijakan pengeluaran kas yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. a. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). b. RAB tersebut harus diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. c. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. d. Berdasarkan RAB ini, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. e. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. f. Pengajuan SPP terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran (SPP); pernyataan tanggung jawab belanja; dan lampiran bukti transaksi. g. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk: 1. 2. 3. 4.

Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

h. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. i. Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran setelah pembayaran tersebut dilakukan.

Disahkan

Pencatatan Pengeluaran

Sekretaris Desa

a. Surat Perintah Pembayaran b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja c. Lampiran Bukti Transaksi

Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Verifikasi

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Pembayaran Pajak

Bendahara Desa

Pembayaran

Kepala Desa

Kewajiban: a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. c. Menguji ketersedian dana untuk kegiatan yang dimaksud. d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Materi Diklat Manajemen Keuangan Desa (Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur, 2015)

Setelah Barang Diterima

Mengajukan

PELAKSANA KEGIATAN

Dilengkapi Dokumen

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Prosedur Pengeluaran Kas

Buku Pembantu Kas Kegiatan

Tampilan 7.

52 Akuntansi Desa


Tampilan 8.

53

Format Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014 RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA ………… KECAMATAN ………… TAHUN ANGGARAN …………

Bidang: ………… Kegiatan: ………… Waktu Pelaksanaan: ………… Rincian Pendanaan: No.

Uraian

Volume

Harga Satuan (dalam rupiah)

Jumlah (dalam rupiah)

1

2

3

4

5

Jumlah

Disetujui/Mengesahkan Kepala Desa,

……………………………………

…………, tanggal ………… Pelaksana Kegiatan,

…………………………………

Petunjuk pengisian: Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. Kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. Kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang. Kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

Akuntansi Desa

54

Tampilan 9.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Berdasarkan Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DESA ………… KECAMATAN ………… TAHUN ANGGARAN …………

Bidang: ………… Kegiatan: ………… Waktu Pelaksanaan: ………… Rincian Pendanaan: (dalam rupiah) No.

Uraian

Pagu Anggaran

1

2

3

Pencairan s.d. Periode yang Lalu

Permintaan Saat Ini

Jumlah s.d. Saat Ini

Sisa Anggaran

4

5

6

7

Jumlah

Telah Dilakukan Verifikasi Sekretaris Desa,

……………………………………

…………, tanggal ………… Pelaksana Kegiatan,

…………………………………….

Setujui untuk Dibayarkan Kepala Desa,

Telah Dibayar Lunas Bendahara Desa,

……………………………………

…………………………………….


55

Petunjuk pengisian: Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. Kolom 1 dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu anggaran sesuai dengan rencana kegiatan. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

PROSEDUR PENERIMAAN KAS Prosedur penerimaan kas secara spesifik tidak diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun demikian bendahara desa wajib menerapkan prosedur penerimaan kas yang menjamin keamanan, kelengkapan dan keakuratan penerimaan kas. Secara spesifik prosedur penerimaan kas yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk dana desa adalah sebagai berikut1: a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada badan/dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut. b. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. c. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati dalam hal ini badan/dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain di kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. d. Kepala badan/dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten atau kepala Dinas/Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (D/BPKKAD) atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut yang selanjutnya akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. e. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

1

Disarikan dari Modul Keuangan Desa, Bandiklat Provinsi Kalimantan Barat, 2014.

Akuntansi Desa

56

Tampilan 10. Prosedur Penerimaan Dana Desa2 Kepala Desa

Surat Permohonan + Lampiran

Dilampiri: 1.Kuitansi Rangkap tiga 2.Gambar Objek 3.RAB yang sudah Ditandatangani 4.Fotokopi Rekening Bank

Biro Pemerintahan

BUD/PPKD

Surat Permohonan + Lampiran

SPP/SPM

Verifikasi Dokumen

SPP/SPM

Verifikasi Kelengkapan

SP2D

Uang Cair

BANK

ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DESA Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bendahara desa yang ditunjuk wajib mengerti aspek-aspek perpajakan berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Bendahara desa yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas bendahara desa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang meliputi memotong/memungut dan menyetorkan serta melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawab bendahara desa meliputi: a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran honorarium/upah/imbalan lainnya dengan tarif sebagai berikut. 2

Disarikan dari Modul Keuangan Desa, Bandiklat Provinsi Kalimantan Barat, 2014.


Tampilan 11.

57

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Memiliki NPWP

Tidak Memiliki NPWP

PNS Golongan IV

15%

PNS Golongan III PNS Golongan II

5% 0%

18% (20% lebih tinggi) 6% (20% lebih tinggi) 0%

Non PNS

5%

6%

Upah Tukang dan Kuli Bangunan >300.000 per hari

5%

6%

Penerima Imbalan

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya termasuk PMK No. 152 Tahun 2015.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 21, selanjutnya PPh Pasal 21 disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah disetor tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sesuai tempat bendahara desa terdaftar. Contoh perhitungan PPh Pasal 21:

1. Penerima honorium PNS Bendahara Desa Menahaji membayar honor kepada Bapak Budi, PTPKD kegiatan rehab/perbaikan jalan desa (PNS/IVa) sebesar Rp2.000.000. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah Rp2.000.000 x 15% = Rp300.000. 2. Penerimaan honorium (Non PNS) Bendahara Desa Menahaji membayar honor kepada Bapak Zaki, PTPKD kegiatan rehab/perbaikan jalan desa (Non PNS) sebesar Rp2.000.000. Perhitungan PPh Pasal 21 jika memiliki NPWP adalah Rp2.000.000 x 5% = Rp100.000. Jika Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan tidak memiliki NPWP maka perhitungan PPh Pasal 21 adalah Rp2.000.000 x 6% = Rp120.000. Mengingat yang menerima bukan PNS, maka tarif yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran atas belanja barang (misalnya: material/bahan bangunan; konsumsi: aqua/snack/nasi kotak; ATK dan fotokopi) dengan tarif pada Tampilan 12.

Akuntansi Desa

58

Tampilan 12. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Nilai Pembayaran

Memiliki NPWP

Tidak Memiliki NPWP

Sampai dengan Rp2.000.000

Tidak Dipungut

Tidak Dipungut

Lebih dari Rp2.000.000

1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (sebelum PPN)

3% (100% lebih tinggi) dari Dasar Pengenaan Pajak (sebelum PPN)

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008.

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 jika pembayaran yang jumlahnya kurang dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, serta pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos. PPh Pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KPP Pratama/KP2KP tempat bendahara desa terdaftar paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran atas belanja jasa (misalnya: sewa kendaraan/peralatan, servis/ perbaikan peralatan, jasa catering) kepada wajib pajak badan. Jika penyedia jasa adalah WP perseorangan, maka dikenakan PPh Pasal 21. Dikecualikan dari pemungutan bagi wajib pajak yang mempunyai SKB (Surat Keterangan Bebas untuk omset kurang dari Rp4,8 miliar per tahun). Tarif yang digunakan sebesar 2% dari pembayaran tidak termasuk PPN. PPh Pasal 23 dipotong pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 23, selanjutnya PPh Pasal 23 disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 ke KPP Pratama/KP2KP tempat bendahara desa terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU No. 42 Tahun 2009 dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan dilaporkan


59

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP Pratama/KP2KP tempat bendahara desa terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya. Berikut pembayaran yang tidak dipungut PPN oleh bendaharawan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 563 Tahun 2003. 1. 2. 3. 4.

5.

Tidak melebihi dari jumlah Rp1.000.000 termasuk PPnBM dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah-pecah. BBM dan Non BBM yang penyerahannya dilakukan oleh Pertamina. Atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Atas penyerahan BKP/JKP yang menurut perundangan-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering (dikenakan pajak daerah, pajak restoran, dan disetor ke kas daerah).

Contoh perhitungan PPh dan PPN: 1.

Pembayaran sebesar Rp10.000.000 (sebelum pajak) ke Toko Jaya Abadi atas pembelian bahan material berupa paving sebanyak 200 m2 (dengan harga per 1 m2 Rp50.000) untuk proyek pembangunan jalan desa. Berikut perhitungannya. Harga Paving 200 m2 x Rp50.000 = Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 10% = PPh Pasal 22, 1,5% x Rp10.000.000 = Jumlah

2.

Rp10.000.000 Rp1.000.000 Rp150.000 Rp11.150.000

Uang yang diserahkan ke Toko Jaya Makmur sebesar Rp9.850.000, yang dihitung dari Rp10.000.000 – Rp150.000. Jumlah SPJ Belanja yang tertera dalam kuitansi dan dicatat sebagai pengeluaran adalah Rp11.000.000. Jumlah yang dimaksudkan sebagai potongan pajak adalah Rp1.150.000. Pembayaran sebesar Rp1.800.000 (sebelum pajak) ke Toko Jaya Abadi atas pembelian bahan material berupa semen sebanyak 30 sak untuk proyek renovasi kantor kepala desa. Berikut perhitungannya. Harga Semen 30 sak x Rp60.000 = Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 10% = PPh Pasal 22 =

Rp1.800.000 Rp180.000 Rp0

Jumlah

Rp1.980.000

Akuntansi Desa

60

e. Bea Meterai Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut UU Bea Meterai menjadi objek bea meterai (UU No. 13 Tahun 1985). Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumen yang bersifat perdata, seperti dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. Tampilan 13. Tarif Bea Meterai No.

Objek

1.

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.

Rp6.000

2.

Akta-akta notaris termasuk salinannya.

Rp6.000

3.

Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.

Rp6.000

4.

Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing statement, dll. a. 0 s.d. Rp250.000.

Tarif

-

b. Di atas Rp250.000 s.d. Rp1.000.000.

Rp3.000

c. Di atas Rp1.000.000.

Rp6.000

5.

Surat berharga, seperti wesel, promes, dan aksep.

Rp6.000

6.

Cek dan bilyet giro.

Rp3.000

7.

Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

8.

a. Harga nominal sampai dengan Rp1.000.000.

Rp3.000

b. Harga nominal di atas Rp1.000.000.

Rp6.000

Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.

Rp6.000

Sumber: PP No. 24 Tahun 2000.


61

Sementara yang tidak dikenakan bea meterai berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985 adalah: 1.

Dokumen yang berupa: a) b) c) d) e) f) g)

2. 3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

Surat penyimpanan barang. Konosemen. Surat angkutan penumpang dan barang. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas.

Segala bentuk ijazah. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas Negara, kas pemerintahan daerah dan bank. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

62

Akuntansi Desa

PERTANYAAN 1. Sebutkan kewenangan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. 2. Sebutkan tugas-tugas dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa dalam jabatannya sebagai pengelola keuangan desa. 3. Sebutkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan APBDesa. 4. Gambarkan dan jelaskan prosedur pengeluaran kas. 5. Gambarkan dan jelaskan prosedur penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). 6. Sebutkan dan jelaskan kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawab bendahara desa.

John R Sibarani

4 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggung jawab bendahara desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bertanggung jawab untuk menciptakan suatu sistem pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat, andal, dan tepat waktu. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

63

Akuntansi Desa

64

PENATAUSAHAAN KEUANGAN: PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS Penerimaan kas oleh pemerintah desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat berupa pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, ataupun yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Sementara pengeluaran kas oleh pemerintah desa dapat berupa belanja pada bidang penyelenggara pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang tak terduga, atau untuk pengeluaran pembiayaan. Berikut siklus penatausahaan keuangan yang dapat dilaksanakan oleh bendahara desa. Tampilan 14. Siklus Penatausahaan Keuangan Desa Peraturan Desa tentang APBDesa

Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar

Laporan Akhir

Tutup Buku Setiap Bulan sebagai Laporan Bulanan

Penyesuaian Aset

Neraca Saldo

Pencatatan Buku Kas (Umum, Pembantu Pajak, Bank)

Posting ke Buku Besar


Keterangan: 1. Siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkannya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 2. Berdasarkan APBDesa maka pemerintahan desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatan desa dan melakukan pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan programprogram desa.

Bab 4 Penatausahaan Keuangan Desa

65

3. Berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan (kas masuk maupun kas keluar) yang sah terutama Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti Penerimaan Kas, bendahara desa mencatatnya dalam buku-buku kas (buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank). 4. Bendahara desa melakukan penutupan pada setiap bulannya terhadap masingmasing buku kas tersebut dan menjadikannya sebagai laporan ke kepala desa. 5. Bendahara desa memposting setiap transaksi yang dicatat di buku kas ke masingmasing akun/rekening yang ada di buku besar. 6. Pada saat akan menyusun laporan keuangan, baik semesteran maupun tahunan, bendahara desa harus menyusun neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun/rekening yang ada di buku besar. 7. Selanjutnya, bendahara desa menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun/rekening-rekening yang terkait dengan aset lancar sebagai tahap penyusunan laporan kekayaan milik desa. 8. Bendahara desa menyusun laporan keuangan. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran tersebut wajib dilaksanakan dengan menggunakan: buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa. Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak dan penyetoran kas tersebut ke rekening negara. Buku bank digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank. Tampilan 15 berikut menunjukkan format buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank berdasarkan Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014.

2

1

4

Uraian

Ref

Rp

5

Penerimaan (dalam rupiah)

Rp

…………………………………..

6

Pengeluaran (dalam rupiah)

Mengetahui, Kepala Desa,

3

Kode Rekening

BUKU KAS UMUM DESA .......... , KECAMATAN .......... TAHUN ANGGARAN ..........

Format Buku Kas Umum Berdasarkan Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014

JUMLAH

Tanggal

No.

Tampilan 15.

7

No. Bukti

9

Saldo

………………………….

.........., .......... .......... Bendahara Desa,

8

Jumlah Pengeluaran Kumulatif

66 Akuntansi Desa


67

Petunjuk Pengisian: Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi. Kolom 8 diisi dengan penjumlahan kumulatif pengeluaran kas. Kolom 9 diisi dengan saldo kas. Catatan: Sebelum ditandatangani kepala desa wajib diperiksa dan diparaf oleh sekretaris desa. Tampilan 16.

Format Buku Pembantu Pajak Berdasarkan Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014 BUKU PEMBANTU PAJAK DESA .........., KECAMATAN .......... TAHUN ANGGARAN ..........

No.

Tanggal

Uraian

Pemotongan (dalam rupiah)

Penyetoran (dalam rupiah)

Saldo (dalam rupiah)

1

2

3

4

5

6

JUMLAH .........., .......... .......... Bendahara Desa,

Mengetahui, Kepala Desa, …………………………………..

………………………….

Petunjuk Pengisian: Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

2

1

3

Uraian Transaksi 5

Setoran

…………………………………..

Mengetahui, Kepala Desa,

Jumlah Transaksi Kumulatif

4

Bukti Transaksi

Jumlah Transaksi Bulan ini

Tanggal

No. 6

Bunga Bank

Pemasukan Pajak

7

8

.........., .......... .......... Bendahara Desa,

10

Saldo

………………………….

9

Biaya Administrasi

Pengeluaran

(dalam rupiah)

Penarikan

BUKU BANK DESA DESA .........., KECAMATAN .......... TAHUN ANGGARAN ..........

Format Buku Bank Desa Berdasarkan Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014

Bulan: ........... Bank Cabang: .......... No. Rekening: .........

Tampilan 17.

68 Akuntansi Desa


69

Petunjuk Pengisian: Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan bank. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi bank. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran. Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. Kolom 5 diisi dengan jumlah setoran. Kolom 6 diisi dengan jumlah bunga bank. Kolom 7 diisi dengan jumlah penarikan. Kolom 8 diisi dengan jumlah pajak. Kolom 9 diisi dengan biaya administrasi. Kolom 10 diisi dengan saldo bank.

Contoh: 1. Tanggal 15 Februari 2015 diterima hasil retribusi pasar desa sebesar Rp250.000 dengan No. Bukti NKM0054. 2. Tanggal 16 Februari 2015 dikeluarkan SPP No. 17 untuk belanja alat tulis kantor desa sebesar Rp150.000. 3. Tanggal 20 Februari 2015 diterima hasil retribusi jaringan irigasi untuk tahun tanam 2015 sebesar Rp500.000 dengan No. Bukti NKM0055. 4. Tanggal 21 Februari 2015 disetorkan ke rekening kas desa pada Bank Lampung sebesar Rp500.000 dengan Bukti Bank (BB) No. 23. 5. Tanggal 27 Februari 2015 ditarik uang dari rekening kas desa pada Bank Lampung sebesar Rp6.000.000 dengan Bukti Bank (BB) No. 24. 6. Tanggal 28 Februari 2015 dikeluarkan SPP No. 18 untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp5.000.000 dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp250.000. Transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

15

16

20

21

27

28

1

3

4

5

6

2 1 1 1 1

1 2 2 2

2 1 2 2 1

1 1 3 1

3

Kode Rekening

JUMLAH

2

1

2

Tanggal

No.

Penghasilan Tetap

Penarikan Dana

Setoran ke Bank

Retribusi Irigasi

ATK Desa

Retribusi Pasar

Saldo Awal

4

Uraian

Ref

500.000

250.000

6.750.000

6.000.000

5


500.000

150.000

5.650.000

5.000.000

6


BUKU KAS UMUM DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR TAHUN ANGGARAN 2015

SPP No. 18

BB No. 24

BB No. 23

NKM0055

SPP No. 17

NKM0054

7

No. Bukti

8


2.100.000

7.100.000

1.100.000

1.600.000

1.100.000

1.250.000

1.000.000

9


Bulan: Februari 2015

70 Akuntansi Desa

2

28

1

1

2

21

27

1

1

2

Saldo Awal

3

Uraian Transaksi

4

Bukti Transaksi

BB No. 24


4

250.000

250.000


500.000

500.000

5

Setoran

6

Bunga Bank

Pemasukan

Pajak

Pengeluaran

6.000.000

5

8

9

10

Saldo Bank

250.000

250.000

94.500.000

100.500.000

100.000.000

6



Biaya Administrasi


(dalam rupiah)

6.000.000

7

Penarikan

BUKU BANK DESA DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR TAHUN ANGGARAN 2015

BB No. 23

JUMLAH


Tanggal

No.

3

Uraian

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bulan: Februari 2015 Bank Cabang: Bank Lampung No. Rekening: 25600021

Tanggal

No.

BUKU PEMBANTU PAJAK DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR TAHUN ANGGARAN 2015

Bab 4 Penatausahaan Keuangan Desa 71

Akuntansi Desa

72

MEMPOSTING DALAM BUKU BESAR Salah satu tahapan dalam penatausahaan keuangan desa yang cukup menyita waktu dan tenaga adalah memposting. Memposting adalah proses memindahkan catatan dari buku kas umum desa dan buku bank desa ke setiap akun/rekening yang ada di buku besar. Jika dalam buku kas umum desa dan buku kas desa dicatat semua akun/rekening dalam satu buku catatan, maka dalam tahap pemostingan dilakukan pemindahan setiap jumlah rupiah yang tercantum di setiap akun/rekening yang tercatat di buku kas umum desa dan buku bank desa ke masing-masing akun/rekening yang ada di buku besar. Posting dilakukan untuk setiap transaksi keuangan yang tercatat di buku kas umum desa dan buku bank desa kecuali untuk transaksi setoran ke bank dan penarikan dana dari rekening bank desa. Selain itu, untuk transaksi yang terkait dengan pembiayaan dan belanja yang menimbulkan perolehan aset tetap, posting dilakukan dua kali. Pertama, posting dilakukan ke buku besar dari akun-akun APBDesa. Kedua, posting dilakukan ke buku besar pada akun-akun laporan kekayaan milik desa. Berikut format buku besar untuk setiap akun/rekening yang ada di APBDesa. Tampilan 18.

Format Buku Besar Kode Rekening: ......... Nama Rekening: .........

Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Petunjuk Pengisian: Kode dan nama rekening diisi dengan kode dan nama rekening yang ada di APBDesa. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi yang tercantum dalam buku kas umum. Kolom 2 diisi dengan uraian transaksi yang tertera dalam buku kas umum. Kolom 3 dan Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penambahan dan pengurangan, sesuai nilai transaksi yang tercatat dalam buku kas umum. Kolom 5 diisi dengan jumlah kumulatif dari Kolom 3 dan Kolom 4. Catatan: Transaksi-transaksi yang terkait dengan bidang pelaksanaan pembangunan, selain diposting ke masing-masing rekening belanja desa juga diposting ke rekening aset desa yang terkait.

Berikut contoh proses pemostingan transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dicatat pada buku kas umum.

2

15

16

20

21

27

28

1

1

2

3

4

5

6

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

2

3

1

2

2

1

Kode Rekening

JUMLAH

Tanggal

No.

1

1

2

1

NKM0054

7

No. Bukti

BB No. 23 BB No. 24

Ref

5.650.000

8


2.100.000

7.100.000

1.100.000

1.600.000

1.100.000

1.250.000

1.000.000

9



250.000

4

Kredit (Rp)

250.000

5

Saldo (Rp)

Kode Rekening: 1121 Nama Rekening: Retribusi Pasar

250.000

3

Debit (Rp)

5.000.000 SPP No. 18

500.000

NKM0055

150.000 SPP No. 17

6


Jumlah

Uraian

6.750.000

6.000.000

500.000

250.000

5


Tanggal

Ref

15 Februari 2015

Penghasilan Tetap

Penarikan Dana

Setoran ke Bank

Retribusi Irigasi

ATK Desa

Retribusi Pasar

Saldo Awal

4

Uraian



Akuntansi Desa

74

MENYUSUN NERACA SALDO Tahapan yang perlu dilakukan sebelum mempersiapkan Laporan APBDesa adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan ringkasan saldo-saldo akhir dari setiap rekening yang ada di buku besar. Berikut format neraca saldo. Tampilan 19.

Format Neraca Saldo NERACA SALDO DESA .........., KECAMATAN .......... TAHUN ANGGARAN ..........

Kode Rekening

Nama Rekening

1

2

Saldo (Rp) Debit

Kredit 3

Petunjuk Pengisian: Kolom 1 diisi dengan kode rekening dari buku besar. Kolom 2 diisi dengan nama rekening dari buku besar. Kolom 3 diisi dengan jumlah saldo akhir dari masing-masing rekening buku besar.

PENYESUAIAN DI AKHIR PERIODE Setelah menyusun neraca saldo, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap rekeningrekening non APBDesa terutama rekening-rekening aset lancar dan aset nonlancar. Hal ini perlu dilakukan agar rekening-rekening tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Bendahara desa perlu membuat laporan hasil perhitungan secara riil terhadap jumlah rekening-rekening non APBDesa terutama aset lancar dan aset nonlancar untuk kemudian melakukan penyesuaian terhadap neraca saldo, sehingga diperolehlah neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk akun uang kas di bendahara desa yang menjadi sumber penyesuaian adalah saldo akhir yang ada di Buku Kas Umum, sedangkan untuk akun rekening kas desa yang menjadi sumber penyesuaian adalah saldo akhir yang ada di Buku Bank Desa. Saldo akhir Buku Pembantu Pajak digunakan sebagai sumber penyesuaian untuk akun Utang Pajak. Format penyesuaian tersebut ada di Tampilan 20.


75

Tampilan 20. Format Penyesuaian NERACA SALDO DESA .........., KECAMATAN .......... TAHUN ANGGARAN .......... Kode Rekening

Nama Rekening

Neraca Saldo

Penyesuaian

Neraca Saldo Setelah Disesuaikan

1

2

3

4

5

Petunjuk Pengisian: Kolom 1 diisi dengan kode rekening dari buku besar. Kolom 2 diisi dengan nama rekening dari buku besar. Kolom 3 diisi dengan jumlah saldo akhir dari masing-masing rekening buku besar. Kolom 4 diisi dengan kondisi riil dari hasil perhitungan akhir. Kolom 5 diisi dengan jumlah saldo akhir dari masing-masing rekening buku besar setelah adanya penyesuaian.

PENYUSUNAN LAPORAN Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain menyampaikan laporan tersebut, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan.

76

Akuntansi Desa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa dengan dilampiri: 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan. 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Berikut format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember untuk tahun anggaran yang berkenaan.


Hasil Usaha


Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Pendapatan Transfer

Dana Desa


Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

1 1

1 1 1

1 1 2

1 1 3

1 2

1 2 1

1 2 2

1 2 3

1 2 4

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten/Kota

1 2 4 1 Bantuan Provinsi

PENDAPATAN

2

1

1

Uraian 3

Anggaran (Rp) 4

Realisasi (Rp) 5

Lebih/ Kurang (Rp)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA PEMERINTAH DESA .......... TAHUN ANGGARAN ..........

Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Kode Rekening

Tampilan 21.

6

Keterangan




1 3 1

1 3 2



2 1

2 1 1


• Pakaian Dinas dan Atribut

• Benda Pos

• Alat Tulis Kantor

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

2 1 2

• Tunjangan BPD

• Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

• Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

2 1 1 1 Belanja Pegawai:

BELANJA

2

JUMLAH PENDAPATAN


2

1

1 3

Uraian

Kode Rekening 3

Anggaran (Rp) 4

Realisasi (Rp) 5

Lebih/ Kurang (Rp) 6

Keterangan

78 Akuntansi Desa

Operasional BPD

2 1 4

Operasional RT/RW

• dst.

• Konsumsi Rapat

• Penggandaan

• ATK


2 1 3

• dst.

• Mesin TIK

• Meja dan Kursi

• Komputer

2 1 2 3 Belanja Modal

• dst.

• Honor

• Air, Listrik, dan Telepon

• Pemeliharaan

• Perjalanan Dinas

• Alat dan Bahan Kebersihan

2

1

• Pakaian Dinas

Uraian

Kode Rekening 3

Anggaran (Rp) 4

Realisasi (Rp) 5


Keterangan


2

1


2 2 1


• Honor

• Upah Kerja


2 2 2

• dst.

• Material

• Semen


• dst.

• Honor

• Upah Kerja



2 2

• dst.

• Konsumsi Rapat

• Penggadaan

• ATK


Uraian

Kode Rekening 3

Anggaran (Rp) 4

Realisasi (Rp) 5


Keterangan

80 Akuntansi Desa



2 3

2 3 1

Kegiatan ………………



2 3 2

2 4

2 4 1

• dst.

• Bahan Pelatihan

• Konsumsi

• Honor Pelatih



2 2 3

• dst.

• Pasir

• Aspal


2

1

• dst.

Uraian

Kode Rekening 3

Anggaran (Rp) 4

Realisasi (Rp) 5


Keterangan


2

1

Bidang Tak Terduga


2 5

2 5 1

2 5 2

SURPLUS/DEFISIT

JUMLAH BELANJA

Kegiatan ……………

• dst.

• Obat-Obatan

• Konsumsi

• Honor Tim



2 4 2

• dst.

• Bahan Pelatihan

• Konsumsi

• Honor Pelatih


Uraian

Kode Rekening 3

Anggaran (Rp) 4

Realisasi (Rp) 5


Keterangan

82 Akuntansi Desa


SiLPA



3 1

3 1 1

3 1 2

3 1 3



3 2 1

3 2 2

Sumber: Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014

SiLPA Tahun Berjalan (Pembiayaan Neto – Nilai Surplus/Defisit)

Pembiayaan Neto (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan)

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN


3 2


PEMBIAYAAN

2

1

3

Uraian

Kode Rekening 3

Anggaran (Rp) 4

Realisasi (Rp) 5


Keterangan


Akuntansi Desa

84

Tampilan 22. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Berkenaan LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA DESA .........., KECAMATAN .......... SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .......... Uraian ASET DESA ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang Kas di Bendahara Desa

b. Rekening Kas Desa

2. Piutang

a. Piutang Sewa Tanah

b. Piutang Sewa Gedung

c. dst.

3. Persediaan

a. Kertas Segel

b. Materai

c. dst. JUMLAH ASET LANCAR

ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap a. Tanah

b. Peralatan dan Mesin

c. Gedung dan Bangunan

d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi

e. dst.

3. Dana Cadangan

a. Dana Cadangan

Tahun N (Periode Pelaporan)

TAHUN N ‒ 1 (Periode Sebelumnya)


Uraian

85

Tahun N (Periode Pelaporan)

TAHUN N ‒ 1 (Periode Sebelumnya)

4. Aset Tidak Lancar Lainnya JUMLAH ASET TIDAK LANCAR JUMLAH ASET KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEKAYAAN BERSIH Sumber: Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014

PROSEDUR PENUTUPAN BUKU SETIAP AKHIR BULAN Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bendahara desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib. Selain itu, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban bendahara desa yang disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses penutupan buku dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap kolom penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank desa, sehingga kita mendapatkan saldo-saldo akhir dari setiap penerimaan dan pengeluaran pada masing-masing buku tersebut, yang nantinya akan kita gunakan sebagai dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara desa. Selain itu, saldo-saldo akhir tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai nilai saldo awal bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban bendahara desa akan dilampiri dengan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank desa yang telah ditutup. Berikut format laporan pertanggungjawaban bendahara desa.

Akuntansi Desa

86

Tampilan 23. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa Setiap Bulannya LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA DESA .......... , KECAMATAN .......... BULAN .......... TAHUN ANGGARAN .......... Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa untuk Bulan .......... Tahun .......... A.

B.

C.

Kas Tunai Saldo Awal

Rp…………………………..

Jumlah Penerimaan

Rp…………………………..

Jumlah Pengeluaran

Rp…………………………..

Saldo Akhir

Rp…………………………..

Kas di Rekening Kas Desa Saldo Awal

Rp…………………………..

Jumlah Penerimaan

Rp…………………………..

Jumlah Pengeluaran

Rp…………………………..

Saldo Akhir

Rp…………………………..

Rekapitulasi Kas di Bendahara Desa Kas Tunai

Rp…………………………..

Kas di Rekening Kas Desa

Rp…………………………..

Saldo Total

Rp…………………………..

.........., .......... .......... Bendahara Desa,

…………………. Sumber: Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014


87

PERTANYAAN 1. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap penatausahaan keuangan desa. 2. Gambarkan dan jelaskan siklus penatausahaan keuangan desa. 3. Sebutkan media pembukuan yang digunakan bendahara desa dalam penatausahaan keuangan desa. 4. Sebutkan laporan-laporan yang wajib dibuat oleh bendahara desa, baik secara bulanan, semesteran, maupun tahunan. 5. Catatlah transaksi-transaksi berikut dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank desa. 3 Januari 2015

Diterima pemajeg (iuran wajib warga) tahun 2015 sebesar Rp2.500.000.

5 Januari 2015

Diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2015 sebesar Rp2.000.000.

6 Januari 2015

Diterima hasil pemungutan atas pembuatan surat-surat desa sebesar Rp100.000.

10 Januari 2015

Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Januari sebesar Rp3.000.000.

12 Januari 2015

Disetorkan ke rekening kas desa di Bank Lampung sebesar Rp6.000.000.

18 Januari 2015

Diterima hasil sewa aula milik desa untuk bulan Januari sebesar Rp300.000.

19 Januari 2015

Dilakukan penarikan uang tunai sebesar Rp4.000.000 untuk kas operasional bendahara desa dari rekening yang ada di Bank Lampung.

23 Januari 2015

Dikeluarkan SPP No. 001 untuk pembelian sarana dan prasarana kebersihan sebesar Rp100.000.

25 Januari 2015

Dikeluarkan SPP No. 002 untuk pembelian alat tulis kantor (operasional kantor) sebesar Rp170.000.

27 Januari 2015

Dikeluarkan SPP No. 003 untuk pembelian benda pos sebesar Rp100.000.

30 Januari 2015

Dikeluarkan SPP No. 004 untuk belanja pegawai dengan rincian: (1) gaji kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp4.000.000 dan (2) tunjangan sebesar Rp1.000.000 dengan potongan PPh Pasal 21 sebesar 5%.

88

Akuntansi Desa

John R Sibarani

5 PEYUSUNAN LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA AWAL

1

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, salah satu lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus penatausahaan keuangan desa, oleh karenanya laporan kekayaan milik desa awal wajib dibuat. Laporan Kekayaan Milik Desa Awal adalah laporan kekayaan milik desa yang disusun untuk pertama kalinya oleh pemerintah desa. Laporan Kekayaan Milik Desa Awal menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan kekayaan bersih yang terdapat di suatu desa pada tanggal pelaporannya. Selama ini sistem administrasi yang ada di desa tidak memungkinkan adanya pelaporan dalam format laporan kekayaan milik desa, oleh karenanya perlu dilakukan pendekatan untuk menentukan jumlah-jumlah yang akan disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Awal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan melakukan inventarisasi atas pos-pos yang ada di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Inventarisasi dapat dilakukan secara fisik melalui catatan, laporan, ataupun dokumen sumber lainnya.

1 Materi dalam bab 5 bersumber pada Buletin Teknis No. 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005) dengan penyesuaian seperlunya.

89

90

Akuntansi Desa

Penyusunan dan penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa itu sendiri harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dihasilkan suatu format laporan yang seragam. Saat ini, format Laporan Kekayaan Milik Desa mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berhubung dengan kondisi pencatatan aset dan kewajiban yang pada umumnya kurang andal, baik dari aspek kelengkapan, keberadaan, maupun penilaiannya, maka untuk penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal, pemerintah desa perlu menyusun langkah-langkah yang terstruktur, bertahap, jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan. Langkah-langkah tersebut antara lain: 1. Menentukan ruang lingkup pekerjaan. 2. Menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk pengisiannya. 3. Memberikan penjelasan kepada tim yang akan melakukan penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal. 4. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data serta inventarisasi aset dan kewajiban. 5. Melakukan pengolahan data serta klasifikasi aset dan kewajiban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 6. Melakukan penilaian terhadap aset dan kewajiban. 7. Menyajikan akun-akun aset, kewajiban, dan kekayaan bersih beserta jumlahnya dalam format Laporan Kekayaan Milik Desa seperti yang ada di Tampilan 22, di Bab 4.

ASET LANCAR Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi: 1. Kas Desa Kas Desa adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa. Setiap pemerintah desa wajib menyajikan saldo kasnya pada saat menyusun Laporan Kekayaan Milik

Bab 5 Penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal

91

Desa. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Kas pemerintah desa yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara desa terdiri dari: a. b.

Saldo rekening kas desa, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Uang tunai di bendahara umum desa. Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

2. Piutang Piutang adalah hak pemerintah desa untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau atas penggunaan aset desa. Piutang dapat dikelompokkan berdasarkan objek yang menjadi aktivitas, sebagai contoh piutang sewa tanah dan piutang sewa gedung. 3. Persediaan Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah desa dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Contoh dari persediaan adalah materai, kertas segel, dan lain sebagainya. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang mengacu pada Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada saat pembentukan BUMDesa, pemerintah desa menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut kemudian dinyatakan dalam akte pendirian BUMDesa. Penyertaan modal pemerintah desa menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah desa untuk penyertaan modal dalam BUMDesa.

92

Akuntansi Desa

Nilai penyertaan modal pemerintah desa dapat diketahui dari peraturan desa, akte pendirian BUMDesa beserta perubahannya, dan bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah desa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: 1. Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah desa dan dalam kondisi siap digunakan. Untuk keperluan penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal suatu desa, nilai tanah yang dicantumkan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Awal adalah nilai wajar pada tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa Awal. Nilai wajar yang dimaksud adalah harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa Awal. Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa Awal, maka nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antarpihak independen di sekitar tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa tersebut, untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa, sebuah transaksi antarpihak independen dapat mewakili harga pasar. Apabila tidak terdapat nilai pasar, desa dapat menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten. Dalam penentuan nilai wajar, perlu dipertimbangkan antara manfaat dan biaya dalam rangka penentuan nilai wajar tersebut. 2. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi yang siap digunakan.


93

Untuk keperluan penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa Awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis. 3. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di Laporan Kekayaan Milik Desa meliputi antara lain: bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Untuk keperluan penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal, nilai wajar gedung dan bangunan adalah harga perolehan jika gedung dan bangunan tersebut dibeli atau dibangun setahun atau kurang dari tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa Awal. Jika gedung dan bangunan diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa Awal, nilai wajar gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau membentuk tim penilai yang kompeten. 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah desa, serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di Laporan Kekayaan Milik Desa antara lain meliputi: jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Pos ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan yang dimaksud dimasukkan dalam akun tanah. Untuk keperluan penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal, nilai wajar jalan, irigasi, dan jaringan ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis (yang antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi pemerintah yang berwenang, yang diterbitkan setahun atau kurang dari tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa.

94

Akuntansi Desa

DANA CADANGAN Apabila pemerintah desa merencanakan akan membangun suatu aset yang memerlukan dana relatif besar, yang tidak memungkinkan dibiayai dengan APBDesa satu tahun anggaran, maka pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan desa, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya pasar induk, atau gedung olah raga. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut peruntukannya. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Jika terdapat hasil-hasil pada periode sebelumnya akan menambah nilai dana cadangan tersebut. Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Misalnya, dana cadangan tersebut disimpan dalam bentuk deposito, maka bunga deposito yang diperoleh akan dicatat sebagai penambah dana cadangan, sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya biaya administrasi deposito. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan dana cadangan dalam menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa Awal adalah rekening dana cadangan yang ada di bank.

KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah desa. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Praktik yang terjadi selama ini, pada umumnya kewajiban yang dicatat dalam pembukuan pemerintah desa hanya utang yang berasal dari pinjaman. Oleh karena itu, untuk dapat menyajikan secara lengkap seluruh utang yang dimilikinya, pada saat penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa pertama kali pemerintah desa harus melaksanakan kegiatan inventarisasi atas seluruh utang yang ada pada tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa tersebut. Penyajian utang pemerintah desa di Laporan Kekayaan Milik Desa dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang pemerintah desa harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk


95

daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah. Dalam hal ini. utang dicatat sebesar nilai nominal. 1. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, maupun utang pajak. 2. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa. Contoh kewajiban jangka panjang adalah utang bank.

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA AWAL Desa Kencana Bumi melakukan inventarisasi dalam rangka penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa untuk yang pertama kali pada tahun 2015. Berdasarkan inventarisasi fisik, catatan, laporan, atau dokumen lainnya dapat dikumpulkan informasi sebagai berikut. 1. Uang kas di bendahara desa sebesar Rp2.500.000. 2. Rekening kas desa yang ada pada bank sebesar Rp75.000.000. 3. Piutang atas sewa tanah desa sebesar Rp18.000.000. 4. Piutang atas sewa gedung desa sebesar Rp2.500.000. 5. Persediaan berupa kertas segel sebesar Rp300.000. 6. Persediaan berupa materai sebesar Rp150.000. 7. Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp75.000.000. 8. Tanah desa sebesar Rp600.000.000. 9. Peralatan dan mesin sebesar Rp40.000.000. 10. Gedung dan bangunan sebesar Rp250.000.000. 11. Jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp200.000.000. 12. Dana cadangan yang disisihkan sebesar Rp60.000.000. 13. Utang PPN sebesar Rp2.000.000. 14. Utang PPh Pasal 21 sebesar Rp3.500.000.

Akuntansi Desa

96

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat disusun Laporan Kekayaan Milik Desa Kencana Bumi untuk Tahun 2015 sebagai berikut. LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA DESA KENCANA BUMI, KECAMATAN AGUNG SEPUTIH Per 31 Desember 2015 (dalam rupiah) Kode Rekening

Uraian

Tahun 2015 (Periode Pelaporan)

ASET DESA

4

ASET LANCAR

4

1

4

1

1

4

1

1

1

Uang Kas di Bendahara Desa

4

1

1

2

Rekening Kas Desa

4

1

2

4

1

2

1

Piutang Sewa Tanah Desa

4

1

2

2

Piutang Sewa Gedung Desa

4

1

3

4

1

3

1

Kertas Segel

300.000

4

1

3

2

Materai

150.000

Kas Desa 2.500.000 75.000.000

Piutang 18.000.000 2.500.000

Persediaan

JUMLAH ASET LANCAR

98.450.000

ASET TIDAK LANCAR

4

2

4

2

1

4

2

1

4

2

2

4

2

2

1

Tanah Desa

4

2

2

2

Peralatan dan Mesin

4

2

2

3

Gedung dan Bangunan

250.000.000

4

2

2

4

Jalan, Jaringan, dan Instalasi

200.000.000

4

2

3

4

2

3

4

2

4

Investasi Permanen 1

Penyertaan Modal Pemerintah Desa

75.000.000

Aset Tetap 600.000.000 40.000.000

Dana Cadangan 1

Dana Cadangan Aset Tidak Lancar Lainnya

60.000.000 0

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

1.225.000.000


Kode Rekening

Uraian JUMLAH ASET

97

Tahun 2015 (Periode Pelaporan) 1.323.450.000

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5 5

1

Utang PPh Pasal 21

3.500.000

5

2

Utang PPN

2.000.000

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEKAYAAN BERSIH

5.500.000 1.317.950.000

PERTANYAAN 1. Definisikan tentang Laporan Kekayaan Milik Desa Awal. 2. Gambarkan struktur Laporan Kekayaan Milik Desa. 3. Sebutkan tahapan-tahapan dalam penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal. 4. Susunlah Laporan Kekayaan Milik Desa Awal dari data berikut. a. b. c. d.

Piutang atas sewa gedung desa sebesar Rp4.500.000. Persediaan berupa kertas segel sebesar Rp600.000. Persediaan berupa materai sebesar Rp200.000. Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp55.000.000. e. Uang kas di bendahara desa sebesar Rp1.500.000. f. Jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp150.000.000. g. Dana cadangan yang disisihkan sebesar Rp90.000.000. h. Utang PPN sebesar Rp1.000.000. i. Utang PPh sebesar Rp2.500.000. j. Rekening kas desa yang ada pada bank sebesar Rp95.000.000. k. Piutang atas sewa tanah desa sebesar Rp22.000.000. l. Tanah desa sebesar Rp500.000.000. m. Peralatan dan mesin sebesar Rp60.000.000. n. Gedung dan bangunan sebesar Rp350.000.000.

98

Akuntansi Desa

John R Sibarani

6 CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN RAELISASI PELAKSANAAN APBDESA Desa Menahaji merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tarna, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 telah disahkan berdasarkan Peraturan Desa No. 20/E/X/2014 dengan rincian sebagai berikut. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DESA MENAHAJI, KECAMATAN TARNA TAHUN ANGGARAN 2015 Kode Rekening 1

Anggaran (dalam rupiah)

Uraian PENDAPATAN


Hasil Usaha

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bagi Hasil BUMDesa

1.500.000

1

1

1

2

Tanah Kas Desa

5.000.000

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Hasil Aset

1

Pasar Desa

35.000.000

2

2

Aula Desa

2.000.000

2

3

Jaringan Irigasi

1.500.000

2

4


11.000.000

99

Akuntansi Desa

100

Kode Rekening


Uraian

1

1

3

1

1

3

1

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Iuran Wajib Warga (Pemajeg)

6.500.000

1

1

3

2

Surat-Surat Desa

3.400.000

1

2

1

2

Pendapatan Transfer 1

Dana Desa

100.000.000

1

2

2


1

2

3

Alokasi Dana Desa

75.000.000

1

2

4

Bantuan Keuangan

1

2

4

1

Bantuan Provinsi

50.000.000

1

2

4

2


60.000.000

1

3

1

3

1


0

1

3

2


0

JUMLAH PENDAPATAN

352.100.000


2

1.200.000

BELANJA



Belanja Pegawai

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

72.000.000

2

1

1

1

2

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

12.000.000

2

1

1

1

3

Tunjangan Para Anggota BPD

18.000.000

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

Alat Tulis Kantor

5.000.000

2

1

2

2

2

Benda Pos

1.000.000

2

1

2

2

3

Cetak dan Penggandaan

2.000.000

2

1

2

2

4

Pakaian Dinas

5.000.000

Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa

Bab 6 Contoh Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ...

Kode Rekening

Uraian

101


2

1

2

2

5

Alat dan Bahan Kebersihan

1.000.000

2

1

2

2

6

Perjalanan Dinas

6.000.000

2

1

2

2

7

Pemeliharaan Gedung

4.000.000

2

1

2

2

8

Air, Listrik, dan Telepon

2.400.000

2

1

2

3

2

1

2

3

1

Komputer

2

1

2

3

2

Meja dan Kursi

2

1

3

2

1

3

2

2

1

3

2

1

Alat Tulis Kantor

2

1

3

2

2

Penggandaan

2

1

3

2

3

Konsumsi Rapat

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

Upah Tenaga Kerja

2

2

1

2

2

Honor Pengawas

2

2

1

3

2

2

1

3

1

Semen

2

2

1

3

2

Pasir

6.000.000

2

2

1

3

3

Batu

8.000.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Upah Tenaga Kerja

2

2

2

2

2

Honor Pengawas

2

2

2

3

2

2

2

3

1

Aspal

20.000.000

2

2

2

3

2

Pasir

5.000.000

2

2

2

3

3

Batu

15.000.000

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

2

1

Upah Tenaga Kerja

2

2

3

2

2

Honor Pengawas

Belanja Modal

12.000.000 8.000.000

Operasional BPD


1.000.000 500.000 2.000.000




Belanja Modal

12.000.000 2.000.000 10.000.000



Belanja Modal

12.000.000 2.000.000

Pembangunan Gedung PAUD Belanja Barang dan Jasa

20.000.000 2.000.000

Akuntansi Desa

102

Kode Rekening

Uraian Belanja Modal


2

2

3

3

2

2

3

3

1

Semen

2

2

3

3

2

Pasir

5.000.000

2

2

3

3

3

Kayu

15.000.000

2

2

3

3

4

Bata

10.000.000

2

2

3

3

5

Batu

5.000.000

2

3

2

3

1

2

3

1

2

2

3

1

2

1

Honor Pelatih

2.000.000

2

3

1

2

2

Konsumsi

6.000.000

2

3

1

2

3

Bahan Pelatihan

1.500.000

2

4

2

4

1

2

4

1

2

2

4

1

2

1

Honor Narasumber

2.000.000

2

4

1

2

2

Konsumsi

6.000.000

2

4

1

2

3

Bahan Pelatihan

1.500.000

2

5

2

5

1

2

5

1

2

2

5

1

2

1

Honor Tim

3.000.000

2

5

1

2

2

Konsumsi

5.000.000

2

5

1

2

3

Obat-Obatan

4.000.000

10.000.000





Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa

Bidang Tak Terduga



JUMLAH BELANJA

341.900.000

SURPLUS/DEFISIT

10.200.000


Kode Rekening 3

103


Uraian PEMBIAYAAN


3

1

3

1

1

SiLPA

3

1

2


0

3

1

3


0

20.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3

2

3

2

3

2

20.000.000


1


0

2


25.000.000


25.000.000


(5.000.000)

SiLPA Tahun Berjalan (Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto)

5.200.000

Berikut Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2014. LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 Kode Rekening

Uraian ASET DESA

4

(dalam rupiah) Jumlah

ASET LANCAR

Kas Desa

1


0

2

Rekening Kas Desa

4

1

4

1

1

4

1

1

4

1

1

4

1

2

4

1

2

1


4

1

2

2


0

4

1

3

Persediaan

Piutang

20.000.000 3.000.000

Akuntansi Desa

104

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

4

1

3

1

Kertas Segel

500.000

4

1

3

2

Materai

250.000 JUMLAH ASET LANCAR

23.750.000

ASET TIDAK LANCAR

Investasi Permanen

4

2

4

2

1

4

2

1

4

2

2

4

2

2

1

Tanah

90.000.000

4

2

2

2

Peralatan dan Mesin

40.000.000

4

2

2

3

Gedung dan Bangunan

20.000.000

4

2

2

4


40.000.000

4

2

3

4

2

3

4

2

4

4

3

1

1

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Aset Tetap

150.000.000

Dana Cadangan

1

Dana Cadangan

0

1

Aset Tidak Lancar Lainnya

0


340.000.000

JUMLAH ASET

363.750.000

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

0 0

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH

363.750.000


105

Berikut beberapa transaksi yang terjadi pada bulan Januari, Juli, dan September tahun 2015. Bulan Januari 2015 Tanggal

Transaksi

3 Januari 2015

Ditarik uang tunai sebesar Rp2.000.000 untuk kas operasional bendahara desa dari rekening kas desa yang ada di bank dengan Bukti Bank (BB) No. 001.

5 Januari 2015

Diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2015 sebesar Rp5.000.000 dengan No. Bukti BKM 001.

8 Januari 2015

Dikeluarkan SPP No. 001 untuk pembelian alat tulis kantor guna keperluan operasional kantor sebesar Rp150.000.

8 Januari 2015

Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Januari sebesar Rp2.955.000 dengan No. Bukti BKM 002.

9 Januari 2015

Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank Lampung sebesar Rp7.000.000 dengan Bukti Bank (BB) No. 002.

18 Januari 2015

Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Januari sebesar Rp200.000 dengan No. Bukti BKM 003.

19 Januari 2015

Diterima pemajeg tahun 2015 sebesar Rp5.625.000 dengan No. Bukti BKM 004.

19 Januari 2015


23 Januari 2015

Dikeluarkan SPP No. 002 untuk pembelian alat dan bahan kebersihan senilai Rp200.000.

24 Januari 2015

Diterima hasil pemungutan atas pembuatan surat-surat desa sebesar Rp160.000 dengan No. Bukti BKM 005.

24 Januari 2015

Dikeluarkan SPP No. 003 untuk pembelian benda pos senilai Rp120.000.

25 Januari 2015

Ditarik uang tunai sebesar Rp8.000.000 dari rekening kas desa yang ada di Bank Lampung dengan Bukti Bank (BB) No. 004.

25 Januari 2015

Dikeluarkan SPP No. 004 untuk belanja pegawai dengan rincian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp6.000.000 dan tunjangan sebesar Rp2.000.000 dengan potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp121.000.

Akuntansi Desa

106

Bulan Juli 2015 Tanggal

Transaksi

3 Juli 2015

Disetorkan potongan PPh Pasal 21 ke rekening kas negara sebesar Rp121.000.

5 Juli 2015

Diterima bagi hasil BUMDesa untuk tahun buku 2014 sebesar Rp2.000.000 dengan No. Bukti BKM 0067.

8 Juli 2015

Dikeluarkan SPP No. 087 untuk perjalanan dinas kepala desa sebesar Rp1.250.000.

8 Juli 2015


8 Juli 2015

Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Juli sebesar Rp2.600.000, No. Bukti BKM 068.

9 Juli 2015


11 Juli 2015

Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Juli sebesar Rp250.000 dengan No. Bukti BKM 069.

14 Juli 2015

Dikeluarkan SPP No. 089 untuk pembelian alat tulis kantor guna keperluan operasional kantor sebesar Rp150.000.

16 Juli 2015

Dikeluarkan SPP No. 090 untuk pembelian alat dan bahan kebersihan senilai Rp200.000.

19 Juli 2015

Diterima transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemda Lampung Selatan ke rekening kas desa yang ada di Bank Lampung sebesar Rp60.000.000.

19 Juli 2015


23 Juli 2015

Diterima transfer bantuan keuangan dari Pemda Lampung Selatan ke rekening kas desa yang ada di Bank Lampung sebesar Rp30.000.000.

24 Juli 2015

Dikeluarkan SPP No. 091 untuk pembayaran air, listrik, dan telepon sebesar Rp320.000.

24 Juli 2015

Dikeluarkan SPP No. 092 untuk pembelian 2 unit komputer sebesar Rp12.000.000.

25 Juli 2015


25 Juli 2015



Tanggal

107

Transaksi

26 Juli 2015

Dikeluarkan SPP No. 094 untuk tunjangan para anggota BPD sebesar Rp1.500.000.

28 Juli 2015


30 Juli 2015


30 Juli 2015

Dikeluarkan SPP No. 095 untuk perbaikan saluran irigasi sebesar Rp29.000.000 dengan rincian untuk upah tenaga kerja sebesar Rp11.000.000; honor pengawas sebesar Rp2.000.000; pembelian semen, pasir, dan batu masing-masing sebesar Rp6.000.000; Rp4.000.000; dan Rp6.000.000. Bulan September 2015

Tanggal

Transaksi

3 September 2015

Disetorkan hasil pemotongan PPh Pasal 21 ke rekening kas negara sebesar Rp121.000.

7 September 2015


8 September 2015

Dikeluarkan SPP No. 121 untuk biaya cetak dan penggandaan sebesar Rp250.000.

8 September 2015

Dikeluarkan SPP No. 122 untuk pengadaan pakaian dinas senilai Rp4.000.000.

8 September 2015

Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan September sebesar Rp2.100.000 dengan No. Bukti BKM 211.

9 September 2015


11 September 2015 Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan September sebesar Rp150.000 dengan No. Bukti BKM 212. 14 September 2015 Dikeluarkan SPP No. 123 untuk pembelian alat tulis kantor guna keperluan operasional kantor sebesar Rp150.000. 16 September 2015 Dikeluarkan SPP No. 124 untuk biaya pemeliharaan gedung kecamatan sebesar Rp600.000. 23 September 2015 Diterima transfer bantuan keuangan dari Pemda Lampung Selatan ke rekening kas desa yang ada di Bank Lampung sebesar Rp30.000.000. 24 September 2015 Dikeluarkan SPP No. 125 untuk pembayaran air, listrik, dan telepon sebesar Rp220.000.

Akuntansi Desa

108

Tanggal

Transaksi

24 September 2015 Ditarik uang tunai sebesar Rp8.000.000 dari rekening kas desa yang ada di Bank Lampung dengan Bukti Bank (BB) No. 056. 24 September 2015 Dikeluarkan SPP No. 126 untuk pembelian furnitur meja dan kursi sebesar Rp8.000.000. 25 September 2015 Ditarik uang tunai sebesar Rp10.000.000 dari rekening kas desa yang ada di Bank Lampung dengan Bukti Bank (BB) No. 057. 25 September 2015 Dikeluarkan SPP No. 127 untuk belanja pegawai dengan rincian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp6.000.000 dan tunjangan sebesar Rp2.000.000 dengan potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp121.000. 26 September 2015 Dikeluarkan SPP No. 128 untuk tunjangan para anggota BPD sebesar Rp1.500.000. 28 September 2015 Diterima hasil pemungutan atas pembuatan surat-surat desa sebesar Rp360.000 dengan No. Bukti BKM 213. 30 September 2015 Ditarik uang tunai sebesar Rp45.000.000 dari rekening kas desa yang ada di Bank Lampung dengan Bukti Bank (BB) No. 058. 30 September 2015 Dikeluarkan SPP No. 129 untuk pengaspalan jalan desa sebesar Rp45.000.000 dengan rincian untuk upah tenaga kerja sebesar Rp9.000.000; honor pengawas sebesar Rp2.000.000; pembelian aspal, pasir, dan batu masing-masing sebesar Rp16.000.000; Rp5.000.000; dan Rp13.000.000.

Dari hasil perhitungan persediaan diperoleh informasi bahwa persediaan akhir kertas segel dan materai masing-masing sebesar Rp200.000.

INSTRUKSI Berdasarkan data-data tersebut buatlah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa untuk Desa Hajimena pada tahun anggaran 2015 dengan beberapa langkah berikut. 1. Catatlah transaksi bulan Januari, Juli, dan September ke dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank kemudian lakukan penutupan pada setiap akhir bulan. 2. Postinglah transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dicatat pada buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank ke dalam buku besar. 3. Buatlah neraca saldo dan penyesuaian yang diperlukan 4. Susunlah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

19

19

23

24

24

25

8

9

10

11

12

8

4

7

8

3

9

5

2

18

3

1

6

2

1

5

Tanggal

No.

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

2

2

2

1

3

2

2

2

1

2

1

2

2

Kode Rekening

2

5

1

Penarikan Dana

V

V

Hasil Pemungutan atas Pembuatan Surat-Surat Desa Benda Pos

V

V

V

V

V

V

Ref


Setoran ke Bank

Pemajeg

Hasil Sewa Aula Desa

Setoran ke Bank

Hasil Retribusi Pasar Desa

ATK Desa

Hasil Sewa Tanah Desa

Penarikan Dana

4

Uraian

8.000.000

160.000

5.625.000

200.000

2.955.000

5.000.000

2.000.000

5


BKM001

BB No. 001

7

No. Bukti

BB No. 003

BKM004

BKM003

BB No. 002

BB No. 004

120.000 SPP No. 003

BKM005

200.000 SPP No. 002

5.000.000

7.000.000

BKM002

150.000 SPP No. 001

6



0

0

12.470.000

12.470.000

12.350.000

12.350.000

12.150.000

7.150.000

7.150.000

7.150.000

150.000

150.000

8


11.470.000

3.470.000

3.590.000

3.430.000

3.630.000

8.630.000

3.005.000

2.805.000

9.805.000

6.850.000

7.000.000

2.000.000

9

Saldo

Bulan: Januari

Bab 6 Contoh Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ... 109

25

13

1

1

2

2

Tanggal

2

25

No.

1

1

1

1

2

1

V V V

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa PPh Pasal 21

JUMLAH

24.061.000

121.000


3

Uraian

20.470.000

121.000

121.000

5

3.591.000

3.470.000

5.470.000

Saldo

6

121.000


Bulan: Januari

20.470.000

20.470.000

18.470.000



SPP No. 004

2.000.000 SPP No. 004

Pemotongan (dalam rupiah) 4

No. Bukti

6.000.000 SPP No. 004



Ref

Uraian

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

1

1

Kode Rekening

JUMLAH

Tanggal

No.

110 Akuntansi Desa

19

25

3

4

10.000.000

10.000.000

8.000.000

BB No. 004

Penarikan Dana

5.000.000

BB No. 003

22.000.000

30.000.000

25.000.000

Setoran ke Bank

7.000.000

10

BB No. 002

9

Setoran ke Bank

12.000.000

9

2

8

18.000.000

2.000.000

7

Saldo Bank

BB No. 001


3

1

6

Biaya Administrasi

20.000.000

5

Pajak

(dalam rupiah)

Penarikan

Saldo Awal

4

Setoran

Pengeluaran

Bulan: Januari 2015 Bank Cabang: Bank Lampung No. Rekening: 25600021

Penarikan Dana

3

Bukti Transaksi

12.000.000

2

1

Uraian Transaksi


Tanggal

No.

Bunga Bank

Pemasukan



19

24

24

25

11

12

13

9

6

10

8

5

16

8

4

9

8

3

11

5

2

14

3

1

7

2

1

8

Tanggal

No.

2 1 2

2 1 2

2 1 2

2 1 2

1 1 2

1 1 2

2 1 2

2 1 2

1 1 1

3

3

2

2

2

2

1

2

2

1

Kode Rekening

1

8

5

1

2

6

Penarikan Dana

Dua unit komputer

Biaya Air, Listrik, dan Telepon V

V

V

Alat dan Bahan Kebersihan Penarikan Dana

V

Hasil Sewa Aula Desa ATK Desa

V

V

Hasil Retribusi Pasar Desa Setoran ke Bank

V

V

Perjalanan Dinas Kepala Desa Benda Pos

V

Ref

Hasil BUMDesa

Setoran PPh Pasal 21

Saldo Awal

4

Uraian

10.000.000

12.000.000

250.000

2.600.000

2.000.000

5


12.000.000

320.000

200.000

150.000

4.000.000

120.000

1.250.000

121.000

6



BB No. 25

SPP No. 092

SPP No. 091

BB No. 024

SPP No. 090

SPP No. 089

BKM069

BB No. 023

BKM068

SPP No. 088

SPP No. 087

BKM0067

SPP No. 004

7

No. Bukti

2.600.000

2.800.000

2.950.000

2.700.000

6.700.000

4.100.000

4.220.000

5.470.000

3.470.000

3.591.000

9

Saldo

Bulan: Juli

2.280.000 18.161.000 12.280.000

18.161.000

6.161.000 14.280.000

5.841.000 14.600.000

5.841.000

5.641.000

5.491.000

5.491.000

1.491.000

1.491.000

1.371.000

121.000

121.000

8


112 Akuntansi Desa

2

25

26

28

30

30

1

14

15

16

17

18

2

2

3

3

3

2 2 1

2 2 1

2 2 1

2 2 1

2

2 2 1

1 1 3

1

1

2 1 1

2 1 1

1

3

Kode Rekening

2 1 1

JUMLAH

Tanggal

No.

3

2

1

2

1

3

2

1 V

V V

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Anggota BPD Hasil Pemungutan atas Pembuatan Surat-Surat Desa

V

V V V V

Perbaikan Saluran Irigasi‒Upah Tenaga Kerja Perbaikan Saluran Irigasi‒Honor Pengawas Perbaikan Saluran Irigasi‒Semen Perbaikan Saluran Irigasi‒Pasir Perbaikan Saluran Irigasi‒Batu

Penarikan Dana

PPh Pasal 21

V

Ref


4

Uraian

57.231.000

30.000.000

260.000

121.000

5


56.661.000

6.000.000

4.000.000

6.000.000

2.000.000

11.000.000

1.500.000

2.000.000

6.000.000

6


SPP No. 095

SPP No. 095

SPP No. 095

SPP No. 095

SPP No. 095

BB No. 026

BKM070

SPP No. 094

SPP No. 093

SPP No. 093

SPP No. 093

7

No. Bukti

3.161.000

2.901.000

4.401.000

4.280.000

6.280.000

9

Saldo

56.661.000

4.161.000

50.661.000 10.161.000

46.661.000 14.161.000

40.661.000 20.161.000

38.661.000 22.161.000

27.661.000 33.161.000

27.661.000

27.661.000

26.161.000

26.161.000

24.161.000

8



2

3

25

1

1

2 JUMLAH

4

Tanggal

2

9

No.

1

1

Setoran ke Bank

Saldo Awal

3

Uraian Transaksi

BB No. 023

4

Bukti Transaksi

4.000.000

5

Setoran

6

Bunga Bank

Pemasukan

7

8

Pajak (dalam rupiah)

Penarikan

121.000

121.000

Bulan: Juli

6

121.000

0

121.000


9

Biaya Administrasi

26.000.000

22.000.000

10

Saldo Bank

Bulan: Juli 2015 Bank Cabang: Bank Lampung No. Rekening: 25600021

5


Pengeluaran

121.000

121.000



Penyetoran PPh Pasal 21

Saldo Awal

3

Uraian

Tanggal

No.



114 Akuntansi Desa

23

25

30

4

5

6

Penarikan Dana

Penarikan Dana

Transfer Bantuan Keuangan

Penarikan Dana

BB No. 026

BB No. 025

BB No. 024 30.000.000

60.000.000

5

Tanggal

2

3

7

No.

1

1

2

3

Kode Rekening Uraian

Penarikan Dana

Setoran PPh Pasal 21

Saldo Awal

4

6

62.000.000

52.000.000

30.000.000

10.000.000

12.000.000

7

Ref

5.000.000

5


6

121.000


BB No. 054

SPP No. 093

7

No. Bukti

8

Pajak

Pengeluaran

(dalam rupiah)

Penarikan


106.000.000

19

3

Transfer ADD

4


19

2

3

Setoran

94.000.000

2

1

Uraian Transaksi

Bunga Bank

Pemasukan


Tanggal

No.

Bukti Transaksi

121.000

121.000

8

64.000.000

94.000.000

104.000.000

74.000.000

86.000.000

10

Saldo Bank

9.040.000

4.040.000

4.161.000

9

Saldo

Bulan: September Jumlah Pengeluaran Kumulatif

9

Biaya Administrasi


Tanggal

2

8

8

8

9

11

14

16

24

24

24

25

No.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 1 2 3 2

2 1 2 2 8

2 1 2 2 7

2 1 2 2 1

1 1 2 2

1 1 2 1

2 1 2 2 4

2 1 2 2 3

3

Kode Rekening

V

Hasil Retribusi Pasar Desa

V

Biaya Air, Listrik, dan Telepon

Penarikan Dana

Furnitur Meja dan Kursi V

V

Biaya Pemeliharaan Gedung

Penarikan Dana

V

ATK Desa

Hasil Sewa Aula Desa

V

V

Pengadaan Pakaian Dinas

Setoran ke Bank

V

Ref

Biaya Cetak dan Penggandaan

4

Uraian

10.000.000

8.000.000

150.000

2.100.000

5


250.000

8.000.000

220.000

600.000

150.000

5.000.000

4.000.000

6


BB No. 057

SPP No. 126

BB No. 056

SPP No. 125

SPP No. 124

SPP No. 123

BKM212

BB No. 055

BKM211

SPP No. 122

SPP No. 121

7

No. Bukti

18.341.000

18.341.000

10.341.000

10.341.000

10.121.000

9.521.000

9.371.000

9.371.000

4.371.000

4.371.000

371.000

8


11.070.000

1.070.000

9.070.000

1.070.000

1.290.000

1.890.000

2.040.000

1.890.000

6.890.000

4.790.000

8.790.000

9

Saldo

116 Akuntansi Desa

Tanggal

2

25

26

28

30

30

No.

1

14

15

16

17

18

V

Hasil Pemungutan atas Pembuatan SuratSurat Desa

V

V

Pengaspalan Jalan Desa‒Upah Tenaga Kerja Pengaspalan Jalan Desa‒Honor Pengawas

2 2 2 2 2

Penarikan Dana

V


2 2 2 2 1

1 1 3 2

2 1 1 1 3

V


2 1 1 1 2 PPh Pasal 21

V

Ref

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

4

Uraian

2 1 1 1 1

3

Kode Rekening

360.000

121.000

45.000.000

5


2.000.000

9.000.000

1.500.000

2.000.000

6.000.000

6


SPP No. 129

SPP No. 129

BB No. 058

BKM213

SPP No. 128

SPP No. 127

SPP No. 127

SPP No. 127

7

No. Bukti

38.841.000

36.841.000

27.841.000

27.841.000

27.841.000

26.341.000

26.341.000

24.341.000

8


36.051.000

38.051.000

47.051.000

2.051.000

1.691.000

3.191.000

3.070.000

5.070.000

9

Saldo


2

1

V V

Pengaspalan Jalan Desa‒Pasir Pengaspalan Jalan Desa‒Batu

2 2 2 3 2

2 2 2 3 3

Tanggal

2

3

25

No.

1

1

2

3

Uraian

JUMLAH


Penyetoran PPh Pasal 21

Saldo Awal

70.731.000

5


72.841.000

13.000.000

5.000.000

16.000.000

6


121.000 121.000

4

121.000

121.000

5

2.051.000

15.051.000

20.051.000

9

Saldo

6

121.000

0

121.000


Bulan: September

72.841.000

59.841.000

54.841.000

8



SPP No. 129

SPP No. 129

SPP No. 129

7

No. Bukti



V

Ref

Pengaspalan Jalan Desa‒Aspal

4

Uraian

2 2 2 3 1

3

Kode Rekening

JUMLAH

Tanggal

No.

118 Akuntansi Desa

23

24

25

30

3

4

5

6

Penarikan Dana

BB No. 058

BB No. 056 BB No. 057

Penarikan Dana

BB No. 055

Penarikan Dana

Transfer Bantuan Keuangan

Setoran ke Bank 30.000.000

5.000.000

141.000.000

9

2

130.000.000

68.000.000

45.000.000

10.000.000

8.000.000

5.000.000

7

8

9

Biaya Administrasi

10

Saldo Bank

31.000.000

76.000.000

86.000.000

94.000.000

64.000.000

59.000.000

BB No. 054

6

Pajak

(dalam rupiah)

Penarikan

Penarikan Dana


7

1

5

Bunga Bank

64.000.000

4

Setoran

Pengeluaran

Bulan: September 2015 Bank Cabang: Bank Lampung No. Rekening: 25600021

Saldo Awal

3

Bukti Transaksi

35.000.000

2

1

Uraian Transaksi


Tanggal

No.

Pemasukan



Akuntansi Desa

120

BUKU BESAR DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening: 1111 Nama Rekening: PADesa–HU–Bagi Hasil BUMDes Tanggal

Uraian

1

2

5 Juli 2015

Hasil BUMDesa

Ref BKU Juli

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

2.000.000

Jumlah

2.000.000

2.000.000

Kode Rekening: 1112 Nama Rekening: PADesa–HU–Tanah Kas Desa Tanggal

Uraian

1

2

5 Januari 2015

Hasil Sewa

Ref BKU Jan

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

5.000.000

Jumlah

5.000.000

5.000.000

Kode Rekening: 1121 Nama Rekening: PADesa–HA–Pasar Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

8 Januari 2015

Hasil Retribusi

BKU Jan

2.955.000

2.955.000

8 Juli 2015

Hasil Retribusi

BKU Juli

2.600.000

5.555.000

8 September 2015 Hasil Retribusi

BKU Sep

2.100.000

7.655.000

Jumlah

7.655.000


121

Kode Rekening: 1122 Nama Rekening: PADesa–HA–Aula Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

18 Januari 2015

Hasil Sewa

BKU Jan

11 Juli 2015

Hasil Sewa

11 September 2015

Hasil Sewa

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

200.000

200.000

BKU Juli

250.000

450.000

BKU Sep

150.000

600.000

Jumlah

600.000

Kode Rekening: 1123 Nama Rekening: PADesa–HA–Jaringan Irigasi Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 1124 Nama Rekening: PADesa–Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

122

Kode Rekening: 1131 Nama Rekening: PADesa–Lain-Lain PADesa yang Sah–Iuran Wajib Warga (Pemajeg) Tanggal

Uraian

1

2

19 Januari 2015

Iuran Wajib Warga

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

BKU Jan

5.625.000

Jumlah

5.625.000

5.625.000

Kode Rekening: 1132 Nama Rekening: PADesa–Lain-Lain PADesa yang Sah–Surat-Surat Desa Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Tanggal

Uraian

1

2

24 Januari 2015

Hasil Pemungutan

BKU Jan

160.000

160.000

28 Juli 2015

Hasil Pemungutan

BKU Juli

260.000

420.000

28 September 2015

Hasil Pemungutan

BKU Sep

360.000

780.000

Jumlah

780.000 Kode Rekening: 121 Nama Rekening: Pendapatan Transfer–Dana Desa

Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 122 Nama Rekening: Pendapatan Transfer–Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5


123

Kode Rekening: 123 Nama Rekening: Pendapatan Transfer–Alokasi Dana Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Transfer dari Pemda Lampung Selatan

19 Juli 2015

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

BBD Juli

60.000.000 60.000.000

Jumlah

60.000.000

Kode Rekening: 1241 Nama Rekening: Pendapatan Transfer–Bantuan Keuangan–Provinsi Tanggal

Uraian

1

2

23 Juli 2015 23 September 2015

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Transfer dari Pemda BBD Juli Lampung Selatan

30.000.000 30.000.000

Transfer dari Pemda BBD Juli Lampung Selatan

30.000.000

Jumlah

60.000.000

60.000.000

Kode Rekening: 1242 Nama Rekening: Pendapatan Transfer–Bantuan Keuangan–Kabupaten/Kota Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

124

Kode Rekening: 131 Nama Rekening: Pendapatan Lain-Lain–Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat Tanggal

Uraian

1

Debit (Rp)

Ref

2

3

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

4

5

Jumlah Kode Rekening: 132 Nama Rekening: Pendapatan Lain-Lain–Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 21111 Nama Rekening: PTT–BP–Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

25 Januari 2015

Pembayaran

BKU Jan

6.000.000

25 Juli 2015

Pembayaran

BKU Juli

6.000.000

12.000.000

25 September 2015 Pembayaran

BKU Sep

6.000.000

18.000.000

Jumlah

18.000.000

6.000.000


125

Kode Rekening: 21112 Nama Rekening: PTT–BP–Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

25 Januari 2015

Pembayaran

BKU Jan

2.000.000

25 Juli 2015

Pembayaran

BKU Juli

2.000.000

4.000.000

25 September 2015

Pembayaran

BKU Sep

2.000.000

6.000.000

Jumlah

2.000.000

6.000.000 Kode Rekening: 21113 Nama Rekening: PTT–BP–Tunjangan para Anggota BPD

Tanggal

Uraian

1

2

26 Juli 2015

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Pembayaran

BKU Juli

1.500.000


BKU Sep

1.500.000

Jumlah

1.500.000 3.000.000

3.000.000 Kode Rekening: 21221 Nama Rekening: OP–BBJ–Alat Tulis Kantor

Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

8 Januari 2015

Pembelian

BKU Jan

150.000

14 Juli 2015

Pembelian

BKU Juli

150.000

300.000

14 September 2015 Pembelian

BKU Sep

150.000

450.000

Jumlah

450.000

150.000

Akuntansi Desa

126

Kode Rekening: 21222 Nama Rekening: OP–BBJ–Benda Pos Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

24 Januari 2015

Pembelian

BKU Jan

120.000

8 Juli 2015

Pembelian

BKU Juli

120.000

Jumlah

120.000 240.000

240.000 Kode Rekening: 21223 Nama Rekening: OP–BBJ–Cetak dan Penggandaan

Tanggal

Uraian

1

2

Ref


BKU Sep

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

250.000

250.000

250.000 Kode Rekening: 21224 Nama Rekening: OP–BBJ–Pakaian Dinas

Tanggal

Uraian

1

2

8 September 2015

Ref

Pengadaan Pakaian Dinas

BKU Sep

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

4.000.000

4.000.000

4.000.000 Kode Rekening: 21225 Nama Rekening: OP–BBJ–Alat dan Bahan Kebersihan

Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

23 Januari 2015

Pembelian

BKU Jan

200.000

16 Juli 2015

Pembelian

BKU Juli

200.000

Jumlah

400.000

200.000 400.000


127

Kode Rekening: 21226 Nama Rekening: OP–BBJ–Perjalanan Dinas Tanggal

Uraian

1

2

8 Juli 2015

Perjalanan Dinas Kepala Desa

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

BKU Juli 1.250.000

Jumlah

1.250.000

1.250.000 Kode Rekening: 21227 Nama Rekening: OP–BBJ–Pemeliharaan Gedung

Tanggal

Uraian

1

2


Ref BKU Sep

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

600.000

600.000

600.000 Kode Rekening: 21228 Nama Rekening: OP–BBJ–Air, Listrik, dan Telepon

Tanggal

Uraian

1

2

24 Juli 2015

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Pembayaran

BKU Juli

320.000


BKU Sep

220.000

Jumlah

320.000 540.000

540.000 Kode Rekening: 21231 Nama Rekening: OP–BM–Komputer

Tanggal

Uraian

1

2

24 Juli 2015

Pembelian 2 Unit Komputer Jumlah

Ref

BKU Juli

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

12.000.000 12.000.000

12.000.000

Akuntansi Desa

128

Kode Rekening: 21232 Nama Rekening: OP–BM–Meja dan Kursi Tanggal

Uraian

1

2

24 September 2015

Pembelian

Ref BKU Sep

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

8.000.000

8.000.000

8.000.000 Kode Rekening: 21321 Nama Rekening: Operasional BPD–BBJ–ATK

Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 21322 Nama Rekening: Operasional BPD–BBJ–Penggandaan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 21323 Nama Rekening: Operasional BPD–BBJ–Konsumsi Rapat Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5


129

Kode Rekening: 22121 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi–BBJ–Upah Tenaga Kerja Tanggal

Uraian

1

2

30 Juli 2015

Pembayaran

Ref BKU Juli

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

11.000.000

11.000.000

11.000.000

Kode Rekening: 22122 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi–BBJ–Honor Pengawas Tanggal

Uraian

1

2

30 Juli 2015

Pembayaran

Ref BKU Juli

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

2.000.000

2.000.000

2.000.000 Kode Rekening: 22131 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi–BM–Semen

Tanggal

Uraian

1

2

30 Juli 2015

Pembelian

Ref BKU Juli

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

6.000.000

6.000.000

6.000.000 Kode Rekening: 22132 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi–BM–Pasir

Tanggal 1

30 Juli 2015

Uraian

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

3

4

BKU Juli

4.000.000

2

Pembelian Jumlah

4.000.000

Saldo (Rp) 5

4.000.000

Akuntansi Desa

130

Kode Rekening: 22133 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi–BM–Batu Tanggal

Uraian

1

2

30 Juli 2015

Pembelian

Ref BKU Juli

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Kode Rekening: 22221 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa–BBJ–Upah Tenaga Kerja Tanggal

Uraian

1

2


Ref BKU Sep

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

9.000.000

9.000.000

9.000.000

Kode Rekening: 22222 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa–BBJ–Honor Pengawas

Tanggal

Uraian

1

2


Ref BKU Sep

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

2.000.000

2.000.000

2.000.000 Kode Rekening: 22231 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa–BM–Aspal

Tanggal

Uraian

1

2

30 September 2015 Pembelian Jumlah

Ref BKU Sep

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

16.000.000 16.000.000

16.000.000


131

Kode Rekening: 22232 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa–BM–Pasir Tanggal

Uraian

1

2


Ref BKU Sep

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Kode Rekening: 22233 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa–BM–Batu Tanggal

Uraian

1

2


Ref BKU Sep

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

13.000.000

13.000.000

13.000.000

Kode Rekening: 22321 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD–BBJ–Upah Tenaga Kerja Tanggal

Uraian

1

Debit (Rp)

Ref

2

3

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 22322 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD–BBJ–Honor Pengawas Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

132

Kode Rekening: 22331 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD–BM–Semen Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 22332 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD–BM–Pasir Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 22333 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD–BM–Kayu

Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 22334 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD–BM–Bata Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5


133

Kode Rekening: 22335 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD–BM–Batu Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 23121 Nama Rekening: KPKK–BBJ–Honor Pelatih Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Uraian

1

2

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Tanggal

Debit (Rp)

Kode Rekening: 23122 Nama Rekening: KPKK–BBJ–Konsumsi Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 23123 Nama Rekening: KPKK–BBJ–Bahan Pelatihan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

134

Kode Rekening: 24121 Nama Rekening: KPKDPD–BBJ–Honor Narasumber Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 24122 Nama Rekening: KPKDPD–BBJ–Konsumsi Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Tanggal

Uraian

1

2

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Kode Rekening: 24123 Nama Rekening: KPKDPD─BBJ─Bahan Pelatihan Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 25121 Nama Rekening: KKLB─BBJ─Honor Tim Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5


135

Kode Rekening: 25122 Nama Rekening: KKLB─BBJ─Konsumsi Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 25123 Nama Rekening: KKLB─BBJ─Obat-Obatan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Tanggal

Uraian

1

2

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Kode Rekening: 311 Nama Rekening: Penerimaan Pembiayaan─SiLPA Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 312 Nama Rekening: Penerimaan Pembiayaan─Pencairan Dana Cadangan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

136

Kode Rekening: 313 Nama Rekening: Penerimaan Pembiayaan─Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 321 Nama Rekening: Pengeluaran Pembiayaan─Pembentukan Dana Cadangan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 322 Nama Rekening: Pengeluaran Pembiayaan─Penyertaan Modal Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 4111 Nama Rekening: Kas Desa─Uang Kas di Bendahara Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5


137

Kode Rekening: 4112 Nama Rekening: Kas Desa─Rekening Kas Desa Tanggal

Uraian

1

2

1 Januari 2015

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Saldo Awal

20.000.000

Jumlah

20.000.000 Kode Rekening: 4121 Nama Rekening: Piutang─Piutang Sewa Tanah Desa

Tanggal

Uraian

1

2

1 Januari 2015

Saldo Awal

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

3.000.000

3.000.000 Kode Rekening: 4122 Nama Rekening: Piutang─Piutang Sewa Gedung Desa

Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 4131 Nama Rekening: Persediaan─Kertas Segel Tanggal

Uraian

1

2

1 Januari 2015

Saldo Awal Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

500.000

500.000

Akuntansi Desa

138

Kode Rekening: 4132 Nama Rekening: Persediaan─Materai Tanggal

Uraian

1

2

1 Januari 2015

Ref

Saldo Awal

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

250.000

250.000

Kode Rekening: 4211 Nama Rekening: Investasi Permanen─Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tanggal

Uraian

1

2

1 Januari 2015

Ref

Saldo Awal

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

150.000.000

150.000.000 Kode Rekening: 4221 Nama Rekening: Aset Tetap─Tanah

Tanggal

Uraian

1

2

1 Januari 2015

Saldo Awal

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

90.000.000

90.000.000 Kode Rekening: 4222 Nama Rekening: Aset Tetap─Peralatan dan Mesin

Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

1 Januari 2015

Saldo Awal

24 Juli 2015

Komputer

BKU Juli

12.000.000

52.000.000

Meja dan Kursi

BKU Sep

8.000.000

60.000.000

24 September 2015

Jumlah

60.000.000

40.000.000


139

Kode Rekening: 4223 Nama Rekening: Aset Tetap‒Gedung dan Bangunan Tanggal

Uraian

1

2

1 Januari 2015

Ref

Saldo Awal

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

20.000.000

20.000.000

Kode Rekening: 4224 Nama Rekening: Aset Tetap‒Jalan, Jaringan, dan Instalasi Tanggal

Uraian

1

2

1 Januari 2015 Saldo Awal 30 Juli 2015

30 September 2015

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Perbaikan Saluran Irigasi‒Upah Tenaga BKU Juli Kerja

40.000.000

11.000.000

51.000.000

Perbaikan Saluran Irigasi‒Honor Pengawas

BKU Juli

2.000.000

53.000.000

Perbaikan Saluran Irigasi‒Semen

BKU Juli

6.000.000

59.000.000

Perbaikan Saluran Irigasi‒Pasir

BKU Juli

4.000.000

63.000.000

Perbaikan Saluran Irigasi‒Batu

BKU Juli

6.000.000

69.000.000

Pengaspalan Jalan Desa‒Upah Tenaga Kerja

BKU Sep

9.000.000

78.000.000

Pengaspalan Jalan Desa‒Honor Pengawas

BKU Sep

2.000.000

80.000.000

Pengaspalan Jalan Desa‒Aspal

BKU Sep

16.000.000

96.000.000

Pengaspalan Jalan Desa‒Pasir

BKU Sep

5.000.000

101.000.000

Akuntansi Desa

140

Tanggal

Uraian

1

2

Pengaspalan Jalan Desa‒Batu

Ref

BKU Sep

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

13.000.000

114.000.000

114.000.000

Kode Rekening: 4231 Nama Rekening: Dana Cadangan‒Dana Cadangan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 424 Nama Rekening: Aset Tidak Lancar Lainnya Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Jumlah

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

1

1

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

4

4

3

2

1

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2

1

4

3

2

1

2

1

Kode Rekening

2

1

Bagi Hasil BUMDes



6.000.000

18.000.000

0

0



0

60.000.000

60.000.000

0

0

780.000

5.625.000

0

0

600.000

7.655.000

5.000.000

2.000.000

Neraca Saldo

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan Provinsi

Alokasi Dana Desa


Dana Desa

Surat-Surat Desa

Iuran Wajib Warga (Pemajeg)


Jaringan Irigasi

Aula Desa

Pasar Desa

Tanah Kas Desa

Nama Rekening

NERACA SALDO DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR TAHUN ANGGARAN 2015

Penyesuaian

6.000.000

18.000.000

0

0

0

60.000.000

60.000.000

0

0

780.000

5.625.000

0

0

600.000

7.655.000

5.000.000

2.000.000


(dalam rupiah)


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Kode Rekening

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

3

Aspal Jalan‒Honor Pengawas

Aspal Jalan‒Upah Tenaga Kerja

Sal Irigasi‒Batu

Sal Irigasi‒Pasir

Sal Irigasi‒Semen

Sal Irigasi‒Honor Pengawas

Sal Irigasi‒Upah Tenaga Kerja

Konsumsi Rapat

Penggandaan

BPD‒Alat Tulis Kantor

Meja dan Kursi

Komputer


Pemeliharaan Gedung

Perjalanan Dinas


Pakaian Dinas


Benda Pos

OP‒Alat Tulis Kantor

Tunjangan para Anggota BPD

Nama Rekening

2.000.000

9.000.000

6.000.000

4.000.000

6.000.000

2.000.000

11.000.000

0

0

0

8.000.000

12.000.000

540.000

600.000

1.250.000

400.000

4.000.000

250.000

240.000

450.000

3.000.000

Neraca Saldo Penyesuaian

2.000.000

9.000.000

6.000.000

4.000.000

6.000.000

2.000.000

11.000.000

0

0

0

8.000.000

12.000.000

540.000

600.000

1.250.000

400.000

4.000.000

250.000

240.000

450.000

3.000.000


142 Akuntansi Desa

4

5

5

5

1

1

2

2

3

3

4

2

2

4

2

2

3

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

Kode Rekening

3

2

1

3

2

1

3

2

1

5

4

3

2

1

2

1

3

2

1


SiLPA

KKLB‒Obat-Obatan

KKLB‒Konsumsi

KKLB‒Honor Tim

KPKDPD‒Bahan Pelatihan

KPKDPD‒Konsumsi

KPKDPD‒Honor Narasumber

KPKK‒Bahan Pelatihan

KPKK‒Konsumsi

KPKK‒Honor Pelatih

Gedung PAUD‒Batu

Gedung PAUD‒Bata

Gedung PAUD‒Kayu

Gedung PAUD‒Pasir

Gedung PAUD‒Semen

Gedung PAUD‒Honor Pengawas

Gedung PAUD‒Upah Tenaga Kerja

Aspal Jalan‒Batu

Aspal Jalan‒Pasir

Aspal Jalan‒Aspal

Nama Rekening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.000.000

5.000.000

16.000.000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.000.000

5.000.000

16.000.000



2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

2

4

4

1

4

4

1

4

1

4

1

1

4

1

2

3

4

2

3

4

1

3

1

1

4

3

2

2

2

2

1

3

3

2

2

1

1

2

1

3

1

1

4

3

2

1

1

2

1

2

1

2

1

Kode Rekening

Utang PPh Pasal 21

Kewajiban Jangka Pendek


Dana Cadangan

Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

Tanah


Materai

Kertas Segel



Rekening Kas Desa





Nama Rekening

0

0

0

0

0

0

0

40.000.000

20.000.000

60.000.000

90.000.000

150.000.000

250.000

500.000

0

3.000.000

20.000.000

Neraca Saldo

121.000

114.000.000

200.000

200.000

0

0

31.000.000

2.051.000

Penyesuaian

0

0

0

0

0

0

114.000.000

20.000.000

60.000.000

90.000.000

150.000.000

200.000

200.000

0

3.000.000

31.000.000

2.051.000


144 Akuntansi Desa

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

2

1

4

3

2

1

2

1

1

1

Alokasi Dana Desa


Dana Desa

Pendapatan Transfer

Surat-Surat Desa




Jaringan Irigasi

Aula Desa

Pasar Desa

Hasil Aset

Tanah Kas Desa

Bagi Hasil BUMDes

75.000.000

1.200.000

100.000.000

3.400.000

6.500.000

11.000.000

1.500.000

2.000.000

35.000.000

5.000.000

1.500.000

1

1

Hasil Usaha


1

1

1

Anggaran

PENDAPATAN

Uraian

1

Kode Rekening

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DESA HAJIMENA, KECAMATAN NATAR TAHUN ANGGARAN 2015

60.000.000

0

0

780.000

5.625.000

0

0

600.000

7.655.000

5.000.000

2.000.000

Realisasi

(15.000.000)

(1.200.000)

(100.000.000)

(2.620.000)

(875.000)

(11.000.000)

(1.500.000)

(1.400.000)

(27.345.000)

0

500.000

Lebih/Kurang

(dalam rupiah)


1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

3

2

1

1

2

1

Benda Pos

Alat Tulis Kantor






Belanja Pegawai

1.000.000

5.000.000

18.000.000

12.000.000

72.000.000

1


2

1

1

352.100.000

0

2

JUMLAH PENDAPATAN


2

0


3

1

1

60.000.000



50.000.000

BELANJA

3

1

2

Bantuan Provinsi


3

1

4

1

1

2

1

4

Bantuan Keuangan

Anggaran

2

2

1

4

Uraian

2

2

1

Kode Rekening

240.000

450.000

3.000.000

6.000.000

18.000.000

141.660.000

0

0

0

60.000.000

Realisasi

(760.000)

(4.550.000)

(15.000.000)

(6.000.000)

(54.000.000)

(210.440.000)

0

0

(60.000.000)

10.000.000

Lebih/Kurang

146 Akuntansi Desa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Kode Rekening

1

2

1

3

2

1

2

1

8

7

6

5

4

3

Semen

Belanja Modal

Honor Pengawas

Upah Tenaga Kerja




Konsumsi Rapat

Penggandaan

Alat Tulis Kantor


Operasional BPD

Meja dan Kursi

Komputer

Belanja Modal


Pemeliharaan Gedung

Perjalanan Dinas


Pakaian Dinas


Uraian

10.000.000

2.000.000

12.000.000

2.000.000

500.000

1.000.000

8.000.000

12.000.000

2.400.000

4.000.000

6.000.000

1.000.000

5.000.000

2.000.000

Anggaran

6.000.000

2.000.000

11.000.000

0

0

0

8.000.000

12.000.000

540.000

600.000

1.250.000

400.000

4.000.000

250.000

Realisasi

(4.000.000)

0

(1.000.000)

(2.000.000)

(500.000)

(1.000.000)

0

0

(1.860.000)

(3.400.000)

(4.750.000)

(600.000)

(1.000.000)

(1.750.000)

Lebih/Kurang


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

3

3

Kode Rekening

5

4

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

Batu

Bata

Kayu

Pasir

Semen

Belanja Modal

Honor Pengawas

Upah Tenaga Kerja


Pembangunan Gedung PAUD

Batu

Pasir

Aspal

Belanja Modal

Honor Pengawas

Upah Tenaga Kerja



Batu

Pasir

Uraian

5.000.000

10.000.000

15.000.000

5.000.000

10.000.000

2.000.000

20.000.000

15.000.000

5.000.000

20.000.000

2.000.000

12.000.000

8.000.000

6.000.000

Anggaran

0

0

0

0

0

0

13.000.000

5.000.000

16.000.000

2.000.000

9.000.000

6.000.000

4.000.000

Realisasi

(5.000.000)

(10.000.000)

(15.000.000)

(5.000.000)

(10.000.000)

(2.000.000)

(20.000.000)

(2.000.000)

0

(4.000.000)

0

(3.000.000)

(2.000.000)

(2.000.000)

Lebih/Kurang

148 Akuntansi Desa

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kode Rekening

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Obat-Obatan

Konsumsi

Honor Tim

JUMLAH BELANJA



Bidang Tak Terduga

Bahan Pelatihan

Konsumsi

Honor Narasumber




Bahan Pelatihan

Konsumsi

Honor Pelatih




Uraian

341.900.000

4.000.000

5.000.000

3.000.000

1.500.000

6.000.000

2.000.000

1.500.000

6.000.000

2.000.000

Anggaran

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128.730.000

Realisasi

(213.170.000)

(4.000.000)

(5.000.000)

(3.000.000)

(1.500.000)

(6.000.000)

(2.000.000)

(1.500.000)

(6.000.000)

(2.000.000)

Lebih/Kurang


1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

2

1

3

2

5.200.000

(5.000.000)



25.000.000

25.000.000

0

20.000.000

0

0








20.000.000

1

3

SiLPA


1

3

1

10.200.000

Anggaran

PEMBIAYAAN

SURPLUS/DEFISIT

Uraian

3

Kode Rekening

12.930.000

0

0

0

0

0

0

0

0

12.930.000

Realisasi

7.730.000

5.000.000

(25.000.000)

(25.000.000)

0

(20.000.000)

0

0

(20.000.000)

(2.730.000)

Lebih/Kurang

150 Akuntansi Desa


151

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA DESA HAJIMENA KECAMATAN NATAR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 Kode Rekening 4

Uraian

(dalam rupiah)

Tahun 2015

ASET DESA

ASET LANCAR

Kas Desa

Tahun 2014

4

1

4

1

1

4

1

1

1


4

1

1

2

Rekening Kas Desa

4

1

2

4

1

2

1


4

1

2

2


4

1

3

4

1

3

1

Kertas Segel

200.000

500.000

4

1

3

2

Materai

200.000

250.000

36.451.000

23.750.000

2.051.000

0

31.000.000

20.000.000

Piutang

3.000.000

3.000.000

0

0

Persediaan

JUMLAH ASET LANCAR

ASET TIDAK LANCAR

Investasi Permanen

4

2

4

2

1

4

2

1

4

2

2

4

2

2

1

Tanah

90.000.000

90.000.000

4

2

2

2

Peralatan dan Mesin

60.000.000

40.000.000

4

2

2

3

Gedung dan Bangunan

20.000.000

20.000.000

4

2

2

4


114.000.000

40.000.000

4

2

3

4

2

3

4

2

4

1


150.000.000

Aset Tetap

Dana Cadangan 1

150.000.000

Dana Cadangan

0

0


0

0


434.000.000

340.000.000

JUMLAH ASET

470.451.000

363.750.000

Akuntansi Desa

152

Kode Rekening 5

Uraian

Tahun 2015

Tahun 2014

121.000

0

121.000

0

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PPh Pasal 21 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK


470.330.000

363.750.000

John R Sibarani

7 STUDI KASUS

Desa Kencana Bumi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Agung Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 telah disahkan berdasarkan Peraturan Desa No. 16/E/X/2014 dengan rincian sebagai berikut. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA KENCANA BUMI, KECAMATAN AGUNG SEPUTIH TAHUN ANGGARAN 2015 Kode Rekening 1

Uraian


PENDAPATAN


1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bagi Hasil BUMDes

1

1

1

2

Tanah Kas Desa

1

1

2

1

1

2

1

1

1 1

Hasil Usaha

7.500.000 25.000.000

Hasil Aset

1

Pasar Desa

175.000.000

2

2

Aula Desa

10.000.000

1

2

3

Jaringan Irigasi

1

2

4


7.500.000 55.000.000

153

Akuntansi Desa

154

Kode Rekening

Uraian Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah


1

1

3

1

1

3

1


32.500.000

1

1

3

2

Surat-Surat Desa

17.000.000

1

2

1

2

Pendapatan Transfer 1

Dana Desa

500.000.000

1

2

2


1

2

3

Alokasi Dana Desa

375.000.000

1

2

4

Bantuan Keuangan

1

2

4

1

Bantuan Provinsi

250.000.000

1

2

4

2


300.000.000

1

3

1

3

1

3

6.000.000


1


0

2


0

JUMLAH PENDAPATAN 2

1.760.500.000

BELANJA



Belanja Pegawai

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

60.000.000

2

1

1

1

3 Tunjangan Para Anggota BPD

90.000.000

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1 Alat Tulis Kantor

2

1

2

2

2 Benda Pos

2

1

2

2

3 Cetak dan Penggandaan

10.000.000

2

1

2

2

4 Pakaian Dinas

25.000.000


360.000.000

Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa

25.000.000 5.000.000

Bab 7 Studi Kasus

155

Kode Rekening

Uraian


2

1

2

2

5 Alat dan Bahan Kebersihan

2

1

2

2

6 Perjalanan Dinas

30.000.000

2

1

2

2

7 Pemeliharaan Gedung

20.000.000

2

1

2

2

8 Air, Listrik, dan Telepon

12.000.000

2

1

2

3

2

1

2

3

1 Komputer

45.000.000

2

1

2

3

2 Meja dan Kursi

40.000.000

2

1

3

2

1

3

2

2

1

3

2

1 Alat Tulis Kantor

5.000.000

2

1

3

2

2 Penggandaan

2.500.000

2

1

3

2

3 Konsumsi Rapat

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1 Upah Tenaga Kerja

60.000.000

2

2

1

2

2 Honor Pengawas

10.000.000

2

2

1

3

Belanja Modal

2

2

1

3

1 Semen

50.000.000

2

2

1

3

2 Pasir

30.000.000

2

2

1

3

3 Batu

40.000.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 Upah Tenaga Kerja

60.000.000

2

2

2

2

2 Honor Pengawas

10.000.000

2

2

2

3

Belanja Modal

2

2

2

3

1 Aspal

100.000.000

2

2

2

3

2 Pasir

25.000.000

2

2

2

3

3 Batu

75.000.000

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

2

1 Upah Tenaga Kerja

2

2

3

2

2 Honor Pengawas

Belanja Modal

5.000.000

Operasional BPD


10.000.000






Pembangunan Gedung PAUD Belanja Barang dan Jasa

100.000.000 10.000.000

Akuntansi Desa

156

Kode Rekening

Uraian Belanja Modal


2

2

3

3

2

2

3

3

1

Semen

50.000.000

2

2

3

3

2

Pasir

25.000.000

2

2

3

3

3

Kayu

75.000.000

2

2

3

3

4

Bata

50.000.000

2

2

3

3

5

Batu

25.000.000

2

3

2

3

1

2

3

1

2

2

3

1

2

1

Honor Pelatih

10.000.000

2

3

1

2

2

Konsumsi

30.000.000

2

3

1

2

3

Bahan Pelatihan

2

4

2

4

1

2

4

1

2

2

4

1

2

1

Honor Narasumber

10.000.000

2

4

1

2

2

Konsumsi

30.000.000

2

4

1

2

3

Bahan Pelatihan

2

5

2

5

1

2

5

1

2

2

5

1

2

1

Honor Tim

15.000.000

2

5

1

2

2

Konsumsi

25.000.000

2

5

1

2

3

Obat-Obatan

20.000.000





7.500.000

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa

7.500.000

Bidang Tak Terduga



JUMLAH BELANJA

1.694.500.000

SURPLUS/DEFISIT

66.000.000

Bab 7 Studi Kasus

157

Kode Rekening

Uraian

3


PEMBIAYAAN


3

1

3

1

1

SiLPA

3

1

2


0

3

1

3


0

75.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3

2

3

2

3

2

75.000.000


1


0

2

Penyertaan Modal Desa JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembiayaan Neto (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan) SiLPA Tahun Berjalan (Pembiayaan Neto – Nilai Surplus/Defisit)

125.000.000 125.000.000

(50.000.000) 16.000.000

Berikut Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2014. LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA DESA KENCANA BUMI, KECAMATAN AGUNG SEPUTIH SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah) Kode Rekening 4 4

1

4

1

1

Uraian

Jumlah

ASET DESA

ASET LANCAR

Kas Desa

4

1

1

1


4

1

1

2

Rekening Kas Desa

4

1

2

4

1

2

1


4

1

2

2


Piutang

0 75.000.000 15.000.000 0

Akuntansi Desa

158

Kode Rekening

Uraian Persediaan

Jumlah

4

1

3

4

1

3

1

Kertas Segel

2.500.000

4

1

3

2

Materai

1.250.000 JUMLAH ASET LANCAR

4

2

4

2

1

4

2

1

1

93.750.000

ASET TIDAK LANCAR

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Aset Tetap

300.000.000

4

2

2

4

2

2

1

Tanah

360.000.000

4

2

2

2

Peralatan dan Mesin

160.000.000

4

2

2

3

Gedung dan Bangunan

4

2

2

4


4

2

3

4

2

3

4

4

2

3

4

1

80.000.000

Dana Cadangan 1

160.000.000

Dana Cadangan

0


0


1.060.000.000

JUMLAH ASET

1.153.750.000


0

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

0


1.153.750.000

Bab 7 Studi Kasus

159

Berikut beberapa transaksi yang terjadi pada bulan Maret, Agustus, dan Oktober tahun 2015. Bulan Maret 2015 Tanggal

Transaksi

2 Maret 2015

Ditarik uang tunai sebesar Rp10.000.000 untuk kas operasional bendahara desa dari rekening kas desa yang ada di bank dengan Bukti Bank (BB) No. 041.

6 Maret 2015

Dikeluarkan SPP No. 031 untuk pembelian alat dan bahan kebersihan sebesar Rp2.000.000.

7 Maret 2015

Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Maret sebesar Rp1.800.000 dengan No. Bukti BKM 056.

7 Maret 2015

Diterima pemajeg tahun 2015 sebesar Rp10.625.000 dengan No. Bukti BKM 057.

10 Maret 2015


19 Maret 2015

Dikeluarkan SPP No. 032 untuk pembelian alat tulis kantor guna keperluan operasional kantor sebesar Rp1.500.000.

20 Maret 2015


20 Maret 2015

Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Maret sebesar Rp5.555.000 dengan No. Bukti BKM 059.

24 Maret 2015

Diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2015 sebesar Rp15.000.000 dengan No. Bukti BKM 001.

25 Maret 2015


25 Maret 2015


26 Maret 2015


26 Maret 2015

Dikeluarkan SPP No. 034 untuk belanja pegawai dengan rincian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp30.000.000 dan tunjangan sebesar Rp10.000.000 dengan potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp921.000. Bulan Agustus 2015

Tanggal

Transaksi

3 Agustus 2015

Dikeluarkan SPP No. 080 untuk pembelian alat dan bahan kebersihan sebesar Rp1.500.000.

5 Agustus 2015

Diterima transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemda Lampung Tengah sebesar Rp200.000.000 ke rekening kas desa yang ada di Bank Lampung dengan No. Bukti BKM 071.

Akuntansi Desa

160

Tanggal

Transaksi

7 Agustus 2015


8 Agustus 2015


8 Agustus 2015


8 Agustus 2015

Diterima transfer bantuan keuangan dari Pemda Lampung Tengah sebesar Rp150.000.000 ke rekening kas desa yang ada di Bank Lampung dengan No. Bukti BKM 072.

9 Agustus 2015


9 Agustus 2015

Dikeluarkan SPP No. 082 untuk pembayaran biaya air, listrik, dan telepon sebesar Rp700.000.

10 Agustus 2015

Dikeluarkan SPP No. 083 untuk pembelian 4 unit komputer dengan nilai total sebesar Rp35.000.000.

14 Agustus 2015


16 Agustus 2015


16 Agustus 2015

Dikeluarkan SPP No. 084 untuk perbaikan saluran irigasi sebesar Rp76.000.000 dengan rincian untuk upah tenaga kerja sebesar Rp24.000.000; honor pengawas sebesar Rp4.000.000; semen sebesar Rp20.000.000; pasir sebesar Rp12.000.000; dan batu sebesar Rp16.000.000.

19 Agustus 2015

Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Agustus sebesar Rp1.250.000 dengan No. Bukti BKM 074.

19 Agustus 2015

Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Agustus sebesar Rp5.600.000 dengan No. Bukti BKM 075.

23 Agustus 2015


24 Agustus 2015

Dikeluarkan SPP No. 086 untuk perjalanan dinas kepala desa sebesar Rp2.500.000.

24 Agustus 2015


26 Agustus 2015

Diterima bagi hasil BUMDesa untuk tahun buku 2014 sebesar Rp4.000.000 dengan No. Bukti BKM 067.

28 Agustus 2015


Bab 7 Studi Kasus

161

Tanggal

Transaksi

30 Agustus 2015


30 Agustus 2015

Dikeluarkan SPP No. 088 untuk belanja pegawai dengan rincian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp30.000.000 dan tunjangan sebesar Rp10.000.000 dengan potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp921.000. Bulan Oktober 2015

Tanggal

Transaksi

3 Oktober 2015


7 Oktober 2015

Dikeluarkan SPP No. 126 untuk pembelian furnitur meja dan kursi sebesar Rp25.000.000.

8 Oktober 2015


8 Oktober 2015

Dikeluarkan SPP No. 127 untuk pengaspalan jalan desa sebesar Rp218.000.000 dengan rincian untuk upah tenaga kerja sebesar Rp50.000.000; honor pengawas sebesar Rp8.000.000; aspal sebesar Rp80.000.000; pasir sebesar Rp20.000.000; dan batu sebesar Rp60.000.000.

8 Oktober 2015

Dikeluarkan SPP No. 128 untuk pembayaran biaya air, listrik, dan telepon sebesar Rp700.000.

9 Oktober 2015


14 Oktober 2015


16 Oktober 2015


23 Oktober 2015


23 Oktober 2015

Dikeluarkan SPP No. 131 untuk biaya pemeliharaan gedung kecamatan sebesar Rp6.000.000.

24 Oktober 2015


24 Oktober 2015

Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Oktober sebesar Rp5.100.000 dengan No. Bukti BKM 214.

24 Oktober 2015


Akuntansi Desa

162

Tanggal

Transaksi

25 Oktober 2015

Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Januari sebesar Rp1.500.000 dengan No. Bukti BKM 215.

25 Oktober 2015

Diterima transfer bantuan keuangan dari Provinsi Lampung ke rekening kas desa yang ada di Bank Lampung sebesar Rp30.000.000 dengan No. Bukti BKM 216.

26 Oktober 2015

Dikeluarkan SPP No.131 untuk biaya cetak dan penggandaan sebesar Rp300.000.

28 Oktober 2015


28 Oktober 2015

Dikeluarkan SPP No. 132 untuk pengadaan pakaian dinas senilai Rp15.000.000.

30 Oktober 2015


30 Oktober 2015


Dari hasil perhitungan persediaan diperoleh informasi bahwa persediaan akhir kertas segel dan materai masing-masing sebesar Rp400.000.

INSTRUKSI Berdasarkan data-data tersebut buatlah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa untuk Desa Kencana Bumi pada tahun anggaran 2015 dengan beberapa langkah berikut. 1. Catatlah transaksi bulan Maret, Agustus, dan Oktober ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank kemudian lakukan penutupan pada setiap akhir bulan. 2. Postinglah transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dicatat pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank ke dalam buku besar. 3. Buatlah neraca saldo dan penyesuaian yang diperlukan 4. Susunlah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

1

2

No. Tanggal

3

Kode Rekening 4

Uraian

Ref 5

Penerimaan (dalam rupiah) 6


BUKU KAS UMUM DESA KENCANA BUMI, KECAMATAN AGUNG SEPUTIH TAHUN ANGGARAN 2015

7

No. Bukti 8


9

Saldo

Bulan: Maret

Bab 7 Studi Kasus 163

1

2

3

Kode Rekening

JUMLAH

No. Tanggal 4

Uraian

Ref 5


Pengeluaran (dalam rupiah) 7

No. Bukti 8

Jumlah Pengeluaran Kumulatif 9

Saldo

164 Akuntansi Desa

2

1

JUMLAH

Tanggal

No. 3

Uraian 4



BUKU PEMBANTU PAJAK DESA KENCANA BUMI, KECAMATAN AGUNG SEPUTIH TAHUN ANGGARAN 2015

6


Bulan: Maret


1

3

Uraian Transaksi


4

Bukti Transaksi


2

No. Tanggal 5

Setoran 6

Bunga Bank

Pemasukan

7

8

Pajak

(dalam rupiah)

Penarikan

9

Biaya Administrasi

10

Saldo Bank

Bulan: Maret 2015 Bank Cabang: Bank Lampung No. Rekening: 25600021 Pengeluaran

BUKU BANK DESA DESA KENCANA BUMI, KECAMATAN AGUNG SEPUTIH TAHUN ANGGARAN 2015

166 Akuntansi Desa

1

2

No. Tanggal

3

Kode Rekening 4

Uraian

Ref 5




7

No. Bukti 8


9

Saldo

Bulan: Agustus


1

2

3

Kode Rekening

JUMLAH

No. Tanggal 4

Uraian

Ref 5



No. Bukti 8


Saldo

168 Akuntansi Desa

2

1

JUMLAH

Tanggal

No. 3

Uraian 4




6


Bulan: Agustus


1

3

Uraian Transaksi



2

No. Tanggal 4

Bukti Transaksi 5

Setoran 6

Bunga Bank

Pemasukan

7

8

Pajak

(dalam rupiah)

Penarikan

9

Biaya Administrasi

10

Saldo Bank

Bulan: Agustus 2015 Bank Cabang: Bank Lampung No. Rekening: 25600021 Pengeluaran


170 Akuntansi Desa

1

2

No. Tanggal

3

Kode Rekening 4

Uraian

Ref 5




7

No. Bukti 8


9

Saldo

Bulan: Oktober


1

2

3

Kode Rekening

JUMLAH

No. Tanggal 4

Uraian

Ref 5



No. Bukti 8


Saldo

172 Akuntansi Desa

2

1

JUMLAH

Tanggal

No. 3

Uraian 4




6


Bulan: Oktober


1

3

Uraian Transaksi



2

No. Tanggal 4

Bukti Transaksi 5

Setoran 6

Bunga Bank

Pemasukan

7

8

Pajak

(dalam rupiah)

Penarikan

9

Biaya Administrasi

10

Saldo Bank

Bulan: Oktober 2015 Bank Cabang: Bank Lampung No. Rekening: 25600021 Pengeluaran


174 Akuntansi Desa

Bab 7 Studi Kasus

175

BUKU BESAR DESA KENCANA BUMI, KECAMATAN AGUNG SEPUTIH TAHUN ANGGARAN 2015 Kode Rekening: 1111 Nama Rekening: PADesa‒HU‒Bagi Hasil BUMDes Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 1112 Nama Rekening: PADesa–HU–Tanah Kas Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 1121 Nama Rekening: PADesa‒HA‒Pasar Desa Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

176

Kode Rekening: 1122 Nama Rekening: PADesa‒HA‒Aula Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 1123 Nama Rekening: PADesa‒HA‒Jaringan Irigasi Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 1124 Nama Rekening: PADesa‒Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

177

Kode Rekening: 1131 Nama Rekening: PADesa—Lain-Lain PADesa yang Sah—Iuran Wajib Warga (Pemajeg) Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 1132 Nama Rekening: PADesa—Lain-Lain PADesa yang Sah—Surat-Surat Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 121 Nama Rekening: Pendapatan Transfer—Dana Desa Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

178

Kode Rekening: 122 Nama Rekening: Pendapatan Transfer—Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 123 Nama Rekening: Pendapatan Transfer—Alokasi Dana Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 1241 Nama Rekening: Pendapatan Transfer—Bantuan Keuangan—Provinsi Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

179

Kode Rekening: 1242 Nama Rekening: Pendapatan Transfer—Bantuan Keuangan—Kabupaten/Kota Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 131 Nama Rekening: Pendapatan Lain-Lain—Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 132 Nama Rekening: Pendapatan Lain-Lain—Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

180

Kode Rekening: 21111 Nama Rekening: PTT—BP—Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 21112 Nama Rekening: PTT—BP—Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 21113 Nama Rekening: PTT—BP—Tunjangan para Anggota BPD Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

181

Kode Rekening: 21221 Nama Rekening: OP—BBJ—Alat Tulis Kantor Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 21222 Nama Rekening: OP—BBJ—Benda Pos Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 21223 Nama Rekening: OP—BBJ—Cetak dan Penggandaan Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

182

Kode Rekening: 21224 Nama Rekening: OP—BBJ—Pakaian Dinas Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 21225 Nama Rekening: OP—BBJ—Alat dan Bahan Kebersihan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 21226 Nama Rekening: OP—BBJ—Perjalanan Dinas Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

183

Kode Rekening: 21227 Nama Rekening: OP—BBJ—Pemeliharaan Gedung Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 21228 Nama Rekening: OP—BBJ—Air, Listrik, dan Telepon Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 21231 Nama Rekening: OP—BM—Komputer Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

184

Kode Rekening: 21232 Nama Rekening: OP—BM—Meja dan Kursi Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 21321 Nama Rekening: Operasional BPD—BBJ—ATK Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 21322 Nama Rekening: Operasional BPD—BBJ—Penggandaan Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

185

Kode Rekening: 21323 Nama Rekening: Operasional BPD—BBJ—Konsumsi Rapat Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 22121 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi—BBJ—Upah Tenaga Kerja Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 22122 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi‒BBJ‒Honor Pengawas Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

186

Kode Rekening: 22131 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi—BM—Semen Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 22132 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi—BM—Pasir Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 22133 Nama Rekening: Perbaikan Saluran Irigasi—BM—Batu Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

187

Kode Rekening: 22221 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa—BBJ—Upah Tenaga Kerja Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 22222 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa—BBJ—Honor Pengawas Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 22231 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa—BM—Aspal Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

188

Kode Rekening: 22232 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa—BM—Pasir Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 22233 Nama Rekening: Pengaspalan Jalan Desa—BM—Batu Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 22321 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD—BBJ—Upah Tenaga Kerja Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

189

Kode Rekening: 22322 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD—BBJ—Honor Pengawas Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 22331 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD‒BM‒Semen Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 22332 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD‒BM‒Pasir Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

190

Kode Rekening: 22333 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD‒BM‒Kayu Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 22334 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD‒BM‒Bata Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 22335 Nama Rekening: Pembangunan Gedung PAUD‒BM‒Batu Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

191

Kode Rekening: 23121 Nama Rekening: KPKK‒BBJ‒Honor Pelatih Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 23122 Nama Rekening: KPKK‒BBJ‒Konsumsi Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 23123 Nama Rekening: KPKK‒BBJ‒Bahan Pelatihan Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

192

Kode Rekening: 24121 Nama Rekening: KPKDPD‒BBJ‒Honor Narasumber Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 24122 Nama Rekening: KPKDPD‒BBJ‒Konsumsi Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 24123 Nama Rekening: KPKDPD‒BBJ‒Bahan Pelatihan Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

193

Kode Rekening: 25121 Nama Rekening: KKLB‒BBJ‒Honor Tim Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 25122 Nama Rekening: KKLB‒BBJ‒Konsumsi Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 25123 Nama Rekening: KKLB‒BBJ‒Obat-Obatan Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

194

Kode Rekening: 311 Nama Rekening: Penerimaan Pembiayaan‒SiLPA Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 312 Nama Rekening: Penerimaan Pembiayaan‒Pencairan Dana Cadangan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 313 Nama Rekening: Penerimaan Pembiayaan‒Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

195

Kode Rekening: 321 Nama Rekening: Pengeluaran Pembiayaan‒Pembentukan Dana Cadangan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 322 Nama Rekening: Pengeluaran Pembiayaan‒Penyertaan Modal Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 4111 Nama Rekening: Kas Desa‒Uang Kas di Bendahara Desa Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

196

Kode Rekening: 4112 Nama Rekening: Kas Desa‒Rekening Kas Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 4121 Nama Rekening: Piutang‒Piutang Sewa Tanah Desa Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 4122 Nama Rekening: Piutang‒Piutang Sewa Gedung Desa Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

197

Kode Rekening: 4131 Nama Rekening: Persediaan‒Kertas Segel Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 4132 Nama Rekening: Persediaan‒Materai Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 4211 Nama Rekening: Investasi Permanen‒Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Akuntansi Desa

198

Kode Rekening: 4221 Nama Rekening: Aset Tetap‒Tanah Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 4222 Nama Rekening: Aset Tetap‒Peralatan dan Mesin Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah

Kode Rekening: 4223 Nama Rekening: Aset Tetap‒Gedung dan Bangunan Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Bab 7 Studi Kasus

199

Kode Rekening: 4224 Nama Rekening: Aset Tetap‒Jalan, Jaringan, dan Instalasi Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 4231 Nama Rekening: Dana Cadangan‒Dana Cadangan Tanggal

Uraian

1

2

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

Jumlah Kode Rekening: 424 Nama Rekening: Aset Tidak Lancar Lainnya Tanggal

Uraian

1

2

Jumlah

Ref

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

3

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

4

4

3

2

1

3

3

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

4

3

2

1

2

1

Kode Rekening

1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa



Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan Provinsi

Alokasi Dana Desa


Dana Desa

Surat-Surat Desa



Jaringan Irigasi

Aula Desa

Pasar Desa

Tanah Kas Desa

Bagi Hasil BUMDes

Nama Rekening

Neraca Saldo

NERACA SALDO DESA KENCANA BUMI, KECAMATAN AGUNG SEPUTIH TAHUN ANGGARAN 2015

Penyesuaian


(dalam rupiah)

200 Akuntansi Desa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Kode Rekening

3 Sal Irigasi‒Batu

2 Sal Irigasi‒Pasir

1 Sal Irigasi‒Semen

2 Sal Irigasi‒Honor Pengawas

1 Sal Irigasi‒Upah Tenaga Kerja

3 Konsumsi Rapat

2 Penggandaan

1 BPD‒Alat Tulis Kantor

2 Meja dan Kursi

1 Komputer



6 Perjalanan Dinas


4 Pakaian Dinas


2 Benda Pos

1 OP‒Alat Tulis Kantor

3 Tunjangan para Anggota BPD


Nama Rekening




2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

2

2

Kode Rekening

3 KKLB‒Obat-Obatan

2 KKLB‒Konsumsi

1 KKLB‒Honor Tim

3 KPKDPD‒Bahan Pelatihan

2 KPKDPD‒Konsumsi

1 KPKDPD‒Honor Narasumber

3 KPKK‒Bahan Pelatihan

2 KPKK‒Konsumsi

1 KPKK‒Honor Pelatih

5 Gedung PAUD‒Batu

4 Gedung PAUD‒Bata

3 Gedung PAUD‒Kayu

2 Gedung PAUD‒Pasir

1 Gedung PAUD‒Semen

2 Gedung PAUD‒Honor Pengawas

1 Gedung PAUD‒Upah Tenaga Kerja

3 Aspal Jalan‒Batu

2 Aspal Jalan‒Pasir

1 Aspal Jalan‒Aspal

2 Aspal Jalan‒Honor Pengawas

1 Aspal Jalan‒Upah Tenaga Kerja

Nama Rekening



202 Akuntansi Desa

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

4

3

2

2

2

2

1

3

3

2

2

1

1

2

1

3

2

1

1

1

4

3

2

1

1

2

1

2

1

2

1

Kode Rekening

Utang PPh Pasal 21


Dana Cadangan

Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

Tanah


Materai

Kertas Segel



Rekening Kas Desa






SiLPA

Nama Rekening




1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

2

1

4

3

2

1

2

1

1

1

Alokasi Dana Desa


Dana Desa

Pendapatan Transfer

Surat-Surat Desa




Jaringan Irigasi

Aula Desa

Pasar Desa

Hasil Aset

Tanah Kas Desa

Bagi Hasil BUMDes

1

1

Hasil Usaha


1

1

1

PENDAPATAN

Uraian

1

Kode Rekening Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DESA KENCANA BUMI, KECAMATAN AGUNG SEPUTIH TAHUN ANGGARAN 2015 Realisasi

Lebih/Kurang

(dalam rupiah)

204 Akuntansi Desa

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2 Benda Pos

1 Alat Tulis Kantor



3 Tunjangan Para Anggota BPD


1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belanja Pegawai


1

1

2

JUMLAH PENDAPATAN


1

2


2

3

1

1




3

1

2

Bantuan Provinsi

BELANJA

3

1

4

1

1

2

1

4

Bantuan Keuangan

2

2

1

4

Uraian

2

2

1

Kode Rekening

Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Kode Rekening

1 Semen

Belanja Modal

2 Honor Pengawas

1 Upah Tenaga Kerja




3 Konsumsi Rapat

2 Penggandaan

1 Alat Tulis Kantor


Operasional BPD

2 Meja dan Kursi

1 Komputer

Belanja Modal



6 Perjalanan Dinas


4 Pakaian Dinas


Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang

206 Akuntansi Desa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

3

3

Kode Rekening

5 Batu

4 Bata

3 Kayu

2 Pasir

1 Semen

Belanja Modal

2 Honor Pengawas

1 Upah Tenaga Kerja


Pembangunan Gedung PAUD

3 Batu

2 Pasir

1 Aspal

Belanja Modal

2 Honor Pengawas

1 Upah Tenaga Kerja



3 Batu

2 Pasir

Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang


3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kode Rekening

3 Obat-Obatan

2 Konsumsi

1 Honor Tim

JUMLAH BELANJA



Bidang Tak Terduga

3 Bahan Pelatihan

2 Konsumsi

1 Honor Narasumber




3 Bahan Pelatihan

2 Konsumsi

1 Honor Pelatih




Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang

208 Akuntansi Desa


1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

1

3

2










SiLPA

PEMBIAYAAN

1

Uraian SURPLUS/DEFISIT

3

Kode Rekening Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang


2

2

2

4

4

1

4

4

1

4

1

1

4

1

1

4

4

1

4

4

1

1

4

1

1

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

JUMLAH ASET LANCAR


Investasi Permanen

ASET TIDAK LANCAR

Materai

Kertas Segel

Persediaan



Piutang

Rekening Kas Desa


Kas Desa

ASET LANCAR

1

4

4

ASET DESA

Uraian

4

Kode Rekening Tahun 2015

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA DESA KENCANA BUMI, KECAMATAN AGUNG SEPUTIH SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 Tahun 2014

(dalam rupiah)

210 Akuntansi Desa

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

2

4

4

2

4

4

2

4

1

1

4

3

3

2

2

2

2

2

1

1

4

3

2

1

Kode Rekening

JUMLAH ASET



JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

PPh Pasal 21



Dana Cadangan

Dana Cadangan


Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

Tanah

Aset Tetap

Uraian

Tahun 2015

Tahun 2014


212

Akuntansi Desa

John R Sibarani

G GLOSARIUM

Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kegiatan pencatatan data dan informasi terkait BPD. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk desa yang dananya bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Anggaran Kas adalah dokumen tentang perkiraan arus kas masuk (yang bersumber dari penerimaan) dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang mencukupi guna keperluan pendanaan pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. G-1

G-2

Akuntansi Desa

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan kekayaan desa (berupa tanah) oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional SKPD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional SKPD yang ditunjuk untuk memberikan, mengeluarkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan belanja daerah yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBD. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum daerah. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dengan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Glosarium

G-3

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU RKPDesa) adalah daftar usulan kegiatan pembangunan desa dengan menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (provinsi, kabupaten/kota), APBDesa, swadaya, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA SKPD) adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui bertentangan atau tidaknya peraturan tersebut dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

G-4

Akuntansi Desa

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama di bidang pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kebijakan Umum APBD (KU APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau seluruh jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program, serta kebijakan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam PKPBM, antara lain meliputi instansi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, swasta dan lembaga kemasyarakatan. Keputusan Kepala Desa adalah ketetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, serta mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju.

Glosarium

G-5

Kesepakatan Musyawarah Desa adalah hasil keputusan musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara musyawarah desa yang ditandatangani oleh badan permusyawaratan desa dan kepala desa. Keuangan Desa adalah seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kinerja adalah keluaran (output) dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai terkait dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Komunitas Kawasan Pedesaan adalah masyarakat yang berdomisili di kawasan yang sama, memiliki karakteristik tertentu sesuai ciri geografis kawasan pedesaan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir pantai, pertambangan dan industri kecil, terpencil, suku terasing, dan sejenisnya. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan oleh kepala desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan yang meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD yang setiap tahun disampaikan kepada kepala desa selaku pemengang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan oleh kepala desa kepada bupati/ walikota melalui camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.

G-6

Akuntansi Desa

Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat, atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa dalam jangka waktu 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) adalah pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antardesa, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pemberdayaan komunitas pedesaan, sehingga mampu menemukan potensi-potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.

Glosarium

G-7

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembinaan Aset Milik Desa adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan aset milik desa secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala desa yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah desa. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset milik desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi, dan gotong–royong; dan lain-lain pendapatan asli desa; alokasi dari APBN; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan aset milik desa dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja, guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

G-8

Akuntansi Desa

Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan terkait penggunaan barang milik daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset milik desa dari daftar aset dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang guna membebaskan pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan Kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Informasi LPPD kepada Masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan mengenai informasi pokok-pokok kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa oleh kepala desa kepada masyarakat melalui media/pengumuman resmi. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDes, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh desa atau daerah. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif yang terkait dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Glosarium

G-9

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antarpemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang bersangkutan. Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa, dan pusat layanan sosial. Perkiraan Maju (Forward Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas, dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antardesa (PPTAD) adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan, dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antardesa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

G-10

Akuntansi Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan)/Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K) adalah hasil perencanaan tata ruang dengan memerhatikan RTRWP dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah hasil perencanaan tata ruang dengan memerhatikan arahan pola dan struktur kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau, dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang. Revitalisasi adalah penguatan hal-hal positif yang sudah ada, misalnya fungsi tata ruang desa dan PPTAD. Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah. Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah. Sasaran (Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran (output) yang diharapkan dari suatu kegiatan. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Glosarium

G-11

Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah, dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang memiliki tugas mempersiapkan, serta melaksanakan kebijakan kepala daerah, dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan/ TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya dengan fungsinya sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

G-12

Akuntansi Desa

John R Sibarani

dp DAFTAR PUSTAKA

Asy’ari, Safari Imam. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. “Neraca Awal Pemerintah Daerah. Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Buletin Teknis No. 2.” http://www.ksap.org/sap/buletin-teknis-dan-interpretasi-psap/, 10 Maret 2015. Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Surabaya: Pustaka. Hoesada, Jan. 2014. “Desa”. http://www.ksap.org/sap/desa/, 8 Maret 2015. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2014. Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2014. Surabaya: Sekretariat Daerah. Republik Indonesia. 1985. Undang-Undang tentang Bea Meterai. UU No. 13 Tahun 1985. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2000. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. PP No. 24 Tahun 2000. Jakarta: Sekretariat Negara. .2003. Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Keputusan Menteri Keuangan No. 563 Tahun 2003. Jakarta: Sekretariat Negara. D-1

D-2

Akuntansi Desa

. 2005. Peraturan Pemerintah tentang Kelurahan. PP No. 73 Tahun 2005. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2008. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2009. Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri No. 114 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2014. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP No. 43 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2014. Undang-Undang tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Permendesa No. 1 Tahun 2015. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2015. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan, serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 152 Tahun 2015. Jakarta: Sekretariat Negara. Tim Penyusun. 2015. Materi Diklat Manajemen Keuangan Desa. IAI Wilayah Jawa Timur. Tim Penyusun Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat. 2015. “Modul Keuangan Desa”. http://bandiklat.kalbarprov.go.id/download_modul.php?id=61, diakses 3 April 2015.

John R Sibarani

I INDEKS

A

B

Akuntabel 47, 63 Akuntabilitas 47 Alokasi Dana Desa (ADD) 25, 32, 33, 34, 55, 62 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 32, 33 APBDesa 5, 11, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 62, 64, 72, 74, 75, 76, 77, 94 Aset 90, 91, 92, 93, 94, 96 Aset lancar 65, 74, 90, 96 Aset nonlancar 74 Aset tetap 92 Aspek ekonomi 3 Aspek hukum 3 Aspek jumlah penduduk 3 Aspek morfologi 3 Aspek sosial budaya 3

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 11, 13, 22, 24, 29, 47 Badan Usaha Milik Desa 91, 92, 95, 97 Bantuan Keuangan 34, 39 Banua 1 Bea meterai 60 Belanja 17, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37 Belanja desa 18, 24, 27, 28, 30, 31, 34, 37, 38 Bendahara 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57 Bendahara desa 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 74, 85, 87 Bendahara umum desa 91 Buku bank 65, 72, 85, 87 Buku besar 65, 72, 74, 75 Buku kas umum 65 Buku pembantu pajak 65, 85, 87 Bupati/Walikota 30

I-1

Akuntansi Desa

I-2

D

K

Daftar usulan RKPDesa 27 Dana Alokasi Khusus (DAK) 33 Dana cadangan 94 Dana desa 25, 32, 33, 34, 39 Desa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Desa adat 2, 4, 9, 10 Dusun 1

Kampung 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) 57 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 57 Karakteristik desa 3 Kas 90, 91, 95, 97 Kas desa 90, 96 Kekayaan bersih 90 Kelembagaan desa 9 Kelurahan 7, 8, 9, 14, 15 Kepala desa 8, 9, 10, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 48, 55, 63, 65, 67, 69, 75, 85, 87 Kepala seksi 49 Keputusan Menteri Keuangan No. 563 Tahun 2003 59 Keuangan desa 47, 63, 64, 72, 87 Kewajiban 90, 94, 95 Kewajiban jangka panjang 95 Kewajiban jangka pendek 95 Konosemen 61

F Fungsi akuntabilitas 28 Fungsi alokasi 28 Fungsi distribusi 28 Fungsi otorisasi 28 Fungsi pengawasan 28 Fungsi perencanaan 28

G Gampong 1 Gedung dan bangunan 93, 96 Gotong royong 17, 31

H Hak asal-usul desa 4 Hukum adat 2, 4, 12, 14 Huta 1

I Inventarisasi 90, 94, 95

J Jalan, irigasi, dan jaringan 93

L Laporan Kekayaan Milik Desa 65, 72, 76, 84, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Laporan Kekayaan Milik Desa Awal 90, 92, 93, 94, 97 Laporan keuangan 63, 65 Laporan pertanggungjawaban 63, 75, 76, 85 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 75 Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa 76

Indeks

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 75 Lembaga adat desa 12 Lembang 1

M Marga 1 Masyarakat desa 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 35, 36 Memposting 65, 72 Musyawarah desa 7, 11

N Nagari 1 Neraca saldo 65, 74 Neraca saldo setelah disesuaikan 74 Nilai appraisal 92, 93 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 92 Nilai nominal 91, 94, 95 Nilai wajar 91, 92, 93 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 56

P Pagu indikatif 23, 24, 25 Pajak Penghasilan (PPh) 50, 56, 57, 58 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 56, 57 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 57, 58 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 58 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 56, 58, 59 Partisipatif 47 Pekon 1 Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) 48

I-3

Pembangunan desa 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 36 Pembiayaan 27, 28, 30, 36 Pembiayaan desa 36 Pembiayaan neto 31 Pemerintah desa 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 35, 36, 64, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 Pemerintah kabupaten/kota 4, 8 Penatausahaan keuangan desa 63, 64, 72, 87 Pendapatan 17, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 Pendapatan asli desa 25, 31, 64 Pendapatan lain-lain 31, 34, 40, 64 Pendapatan transfer 32, 55, 64 Penerimaan hasil pajak 33 Penerimaan kas 64 Penerimaan pembiayaan 31, 36, 44, 64 Pengelolaan keuangan desa 47, 48, 62, 63, 90 Pengeluaran kas 64, 67 Pengeluaran pembiayaan 31, 36, 45 Penyertaan modal 91, 92 Penyertaan modal pemerintah desa 91 Penyesuaian 65, 74, 75 Peralatan dan mesin 92, 95, 96, 97 Perangkat desa 48 Peraturan desa 23, 24, 26, 30, 36, 37 Peraturan desa adat 2 Permendagri No. 113 Tahun 2014 11, 14, 28, 30, 31, 34, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 83, 85, 86, 90 Permendagri No. 114 Tahun 2014 18, 19, 20, 23 Permendesa No. 1 Tahun 2015 3, 4, 5

Akuntansi Desa

I-4

Permendesa No. 4 Tahun 2015 91 Persediaan 91, 95, 96, 97 Piutang 91, 95, 96, 97 Piutang sewa gedung 91 Piutang sewa tanah 91 PMK No. 152 Tahun 2015 57 PP No. 43 Tahun 2014 11, 12, 14, 18, 33, 35 PP No. 60 Tahun 2014 32, 33 PP No. 73 Tahun 2005 7, 9 Prosedur penerimaan dana desa 56 Prosedur penerimaan kas 55 Prosedur pengeluaran kas 52

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 51, 54 Surat Setoran Pajak (SSP) 57 Surplus/Defisit 31

T Tanah 92, 93, 95, 96, 97 Target fiskal 28 Tata administrasi pemerintahan 1 Tiuh 1 Transaksi keuangan 64, 65, 72 Transparan 47, 63 Tutup buku 63, 85

R

U

RAPBDesa 28, 29 Rekening kas desa 65, 69, 74, 87 Rekening kas negara 50, 56 Rekening Kas Umum Daerah 32 Rekening Kas Umum Negara 32 Rencana pembangunan desa 17, 18, 22, 24, 29 Retribusi daerah 25, 32, 33 RKPDesa 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 38 RPJMDesa 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 38

Utang bunga 95 Utang kepada pihak ketiga 95 Utang pajak 74, 95 UU No. 1 Tahun 1957 13 UU No. 13 Tahun 1985 60, 61 UU No. 18 Tahun 1965 13 UU No. 19 Tahun 1965 13 UU No. 22 Tahun 1948 13 UU No. 22 Tahun 1999 14 UU No. 32 Tahun 2004 14 UU No. 36 Tahun 2008 58 UU No. 42 Tahun 2009 58 UU No. 5 Tahun 1974 14 UU No. 5 Tahun 1979 14 UU No. 6 Tahun 2014 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18

S Sekretaris desa 30, 48 Setara kas 90 Siklus penatausahaan keuangan 64, 87 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 36, 37 Sistem mata pencaharian 1 Sumber daya alam 17, 18, 21 Sumber daya ekonomi 90, 94 Sumber daya nonkeuangan 90

W Wanua 1 Wanus 1

Yuliansyah,M.S.A., Ph.D., Akt., CA. & Rusmianto, S.E., M.Si

Recommend Documents