DASAR – DASAR PERPAJAKAN ARUMEGA ZAREFAR, SE.,M.Ak.,Akt.,CA 085274738886
[email protected]
PENGERTIAN PAJAK • Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari definisi, pajak memiliki unsur-unsur : • Iuran yang berasal dari rakyat kepada negara
• Berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) • Tanpa balas jasa (kontraprestasi) dari negara secara
langsung • Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum • Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan,kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang
FUNGSI PAJAK Fungsi budgetair (sumber penerimaan negara) pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi regulerend (mengatur) pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 1.
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK 1. 2. 3.
4. 5.
Teori asuransi Teori kepentingan Teori daya pikul Teori bakti Tori azaz daya beli
Teori asuransi Negara berhak memungut pajak karena bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Teori Kepentingan Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan warganya, yaitu jiwa dan harta benda.
Teori Bakti Disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara.
Teori Gaya Pikul Pokok pangkal teori ini adalah azas keadilan Tekanan pajak harus dipikul sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang
Teori Gaya Beli fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala alam , seperti sebuah pompa air , yang menyedot kemampuan membeli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke msyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawa kearah tertentu.
HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK 1. Perlawanan pasif
berupa keengganan
membayar pajak 2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan menghindari pembayaran pajak. a. Tax avoidance, tidak melanggar hukum b. Tax evasion, melanggar UU
SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan
pajak harus berdasarkan UU
(syarat yuridis) 3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 4. Pemungutan pajak harus efisen (syarat finansil) 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
TARIF PAJAK 1. Tarif pajak proporsional (sebanding)
2. Tarif pajak tetap 3. Tarif pajak progresif a. Tarif progresif progresif b. Tarif progresif tetap c. Tarif progresif degresif 4. Tarif pajak degresif
Tarif pajak proporsional (sebanding) Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Ex: dikenakan pajak PPN 10% atas penyerahan barang kena pajak.
Tarif pajak tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasr pengenaan pajak. Ex : Bea meterai
Tarif pajak progresif Tarif pajak progresif Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase pajaknya semakin besar. b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase pajaknya tetap. c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase pajaknya semakin kecil. a.
Tarif pajak degresif Persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
PENGELOMPOKKAN PAJAK 1. Menurut golongan: a. Pajak langsung b. Pajak tidak langsung 2. Menurut sifat:
a. Pajak subjektif b. Pajak objektif 3. Menurut lembaga pemungut: a. Pajak pusat b. Pajak daerah
Menurut golongan: Pajak langsung Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung WP yang bersangkutan. Ex: PPh Pajak tidak langsung Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Ex: PPN
Menurut sifat: Pajak subjektif Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Ex: PPh Pajak objektif Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Ex: PPN dan PPNBM
Menurut lembaga pemungut: Pajak pusat Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Ex: PPh, PPN, PPNBM, dan Bea Meterai Pajak daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Ex: pajak reklame, pajak hiburan, PBB
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 1.
Stelsel pajak a. b. c.
2.
Asas pemungutan pajak a. b. c.
3.
Stelsel nyata Stelsel anggapan Stelsel campuran Asas domisili Asas sumber Asas kebangsaan
Sistem pemungutan pajak Official Assesment system b. Self assesment system • Semi self assesment system • Full self assesment system c. With holding System a.
Stelsel pajak Stelsel nyata Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Stelsel anggapan Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Stelsel campuran Kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
Sistem pemungutan pajak Official Assesment system Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Self assesment system Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Semi self assesment system Full self assesment system With holding System Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh WP.
Asas pemungutan pajak Asas domisili Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas sumber Asa ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP. Asas kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Ex : pajak bangsa asing di indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan indonesia, tetapi bertempat tinggal di indonesia.
PENERAPAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA Stelsel pajak stelsel pajak yang digunakan pada prinsipnya adalah stelsel nyata, namun dalam pelaksanaannya diterapkan stelsel campuran. 2. Asas pemungutan pajak untuk wajib pajak dalam negeri diterapkan asas domisili dan untuk wajib pajak luar negeri asas sumber. Untuk badan dan orang asing asas kebangsaan. 3. Sistem pemungutan pajak a. Sampai tahun 1967, untuk pajak pendapatan dan pajak perseorangan diterapkan official assesment system b. Mulai tahun 1968 – 1983 diterapkan semi self assesment dan with holding system c. Mulai tahun 1984 sampai sekarang diterapkan full self assesment system. 1.
HUKUM PAJAK FORMIL DAN HUKUM PAJAK MATERIL • Hukum pajak adalah hukum yang mengatur hubungan
antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. 1. Hukum pajak materil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma, antara lain keadaan, perbuatan, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak. 2. Hukum pajak formil adalah hukum pajak yang memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil) a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu hutang pajak b. Kewajiban wajib pajak.
Prinsip sistem pemungutan pajak 1. Prinsip keadilan (equity); • artinya pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. • 2. Prinsip kepastian (certainly); • artinya pemungutan pajak dilakukan harus berdasarkan undangundang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan adanya jaminan hukum. • 3. Prinsip kelayakan (convience); • artinya pemungutan pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa membayar pajak bukan sebagai paksaan namun sebagai kewajiban yang dilakukan dengan tulus. • 4. Prinsip ekonomi (economy) • artinya biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan harus lebih rendah dari beban pajak yang harus dibayar.
Arumega Zarefar, SE., M.Ak., Akt
26
