Oleh Deddy Permana / Yayasan Wahana Bumi Hijau Sumatera selatan www.wbh.or.id
Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Masukan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 di Gedung Serbaguna Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang, 3 Maret 2014
Organisasi independen yang berbasis di Palembang,
Sumatera Selatan dan bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan lingkungan hidup. Berdiri pada tahun Mei 2001. Mempunyai Visi : Terwujudnya tatanan masyarakat yang kuat dan mandiri serta berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Melakukan kerja-kerja : Membina dan memberdayakan sosial, ekonomi, budaya masyarakat; Memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam berbasis partisipasi masyarakat; Melakukan advokasi kebijakan publik yang menjamin keberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup; serta Melakukan riset dalam menunjang kegiatan advokasi
Visi Pembangunan 2005-2025: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur RPJM 2 (2010– 2014) RPJM 1 (2005 – 2009)
RPJM 4 (2020– 2025) RPJM 3 (2015– 2019)
UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025: RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan
RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. PP No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Rancangan Awal RPJM Nasional memuat Strategi pembangunan nasional, Kebijakan umum dan program prioritas Presiden, serta Kerangka ekonomi makro
Skala Prioritas
Prasyarat
Kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat
Profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan prajurit, ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama Polri melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional
Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa
Pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap
Profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.
Kesejahteraan rakyat terus membaik
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial
Kualitas sumber daya manusia terus membaik
Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, yang berbasis keunggulan lokal dengan manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan, status gizi masyarakat; kesetaraan gender; tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan budaya dan karakter bangsa.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap
Daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif
Terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; ketersediaan infrastruktur , kerja sama pemerintah dan dunia usaha, pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi industri serta penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang
Berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien , pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern; konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan infrastruktur perdesaan untuk mendukung pembangunan pertanian, pemenuhan kebutuhan hunian bagi seluruh masyarakat dengan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel
Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014 menyatakan : Sejumlah 48,8 juta jiwa penduduk yang tinggal di pedesaan sekitar
kawasan hutan, 10,2 juta nya terkategorikan sebagai kelompok miskin. Dengan data BPS tahun 2010 tentang jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 31,02 juta jiwa maka kita dapat menyatakan bahwa sepertiga dari penduduk miskin itu ada di pedesaan dalam dan Sekitar hutan (selanjutnya disebut desa/kampong hutan). Kementerian Kehutanan merilis data 31.957 desa yang ada di dalam, di tepi dan sekitar Kawasan hutan. Jumlah ini merupakan 36,17% dari seluruh desa yang ada di Indonesia. Desa-desa dalam kawasan hutan terbanyak ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan desa-desa tepi dan sekitar kawasan hutan terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah
Keberadaan desa/kampong hutan ini memberi indikasi kuat bahwa kawasan hutan merupakan unit sosio-kultural dan ekonomi bagi sebagian penduduk Indonesia.
Jumlah desa-desa di dalam dan di sekitar hutan
(HP dan HL) di Provinsi Sumatera Selatan + 699 desa dengan potensi luas kawasan + 2.025.097,16 Ha : atau 53 persen dari total luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan seluas 3.760.662 ha. 439 desa terdapat di kawasan hutan produksi (HP) luasnya + 1.597.982,26 Ha 260 desa terdapat di kawasan hutan lindung (HL)
luasnya + 427.114,60 Ha. Kondisi ini jika tidak direspon dengan baik berpotensi meningkatkan konflik pengelolaan kawasan hutan, namun disisi lain juga jika dikelola dengan baik merupakan wilayah potensial untuk implementasi PHBM
HUTAN TATA KELOLA: Soal birokrasi & korupsi
INDUSTRI EKSTRAKTIF
KETIMPANGAN ALOKASI MANFAAT
AIR
PANGAN
KEMISKINAN
KONFLIK SOSIAL
1. Usaha Besar & Kepentingan Umum Jenis Pemanfaatan dan Penggunaan
Juta Ha
%
a. IUPHHK-HA
24,88
b. IUPHHK-HT
9,39
c. IUPHHK-RE
0,19
d. Pelepasan kebun & trans
5,93
e. IPPKH-Tambang, dll
0,62
Jumlah 1
2.
41,01
99,49
Usaha Kecil dan Masy Lokal/Adat
Jenis Pemanfaatan a. IUPHHK HTR b. Hutan Desa
Juta Ha
% 0,16
0,003
c. Hutan Kemasyarakatan
0,04
Jumlah 2
0,21
0,51
41,69
100,00
Jumlah 1 dan 2 Sumber: PermenHut No. 49/2011
Hingga Desember 2011, terdapat 2,759,254 hektar lahan yang menjadi obyek konflik di empat sektor, ada 110 kasus. Pertanahan
Perkebunan
Tambang
Kehutanan
Luas Lahan
17.600 ha
1.765.592 ha
43.360 ha
932.701
Jumlah Kasus
10
28
4
68
Data Konflik WALHI Sumsel 2013 : 32 Kasus SDA
Perusahaan Swasta Pemegang Ijin (Sektor Hutan, Kebun, Tambang, Perumahan, dl)
Pemerintah
BUMN Perhutani, PTPN, PLN, dll
Masyarakat Adat/Lokal Lain-lain TNI, Kelompok Masyarakat, cukong/ makelar tanah, elit/politisi, dll
Pemegang kawasan/ Penerbit hak/ijin (Kemenhut, BPN, Pemda,dll)
PERMASALAHAN
LANGKAH STRATEGIS
1.Tata Kelola pemerintahan yang kurang baik di sektor hutan dan lahan
1. Mendorong Akses yang lebih terbuka atas data/informasi/peta yang dikelola oleh K/L terkait hutan 2. Akuntabilitas dan transparansi penetapan dan penggunaan anggaran; 3. Reformasi birokrasi - Pengembangan sistem karier SDM sesuai standar profesionalitas, serta penetapan pejabat yang terbuka bagi publik; 4. Reformasi rezim perizinan yang lebih pro rakyat dan penegaan hukum yang berkeadilan 1. Pembentukan dest penyelesaian konflik di tingkat nasional hingga propinsi dengan melibatkan berbagai pihak . 2. Menyusun langka-langka penyelesaian konflik tenurial dengan pendekatan Non Litigasi atau ADR (Alternative Dispute Resolution): Prosedur penyelesaian melalui konsensus, bersifat informal yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa sebagai alternatif dari pendekatan melalui lembaga pengadilan (negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, arbitrase).
2.Konflik tenurial/lahan/SDA yang semakin membesar
K/L TERKAIT
KEMENHUT, KLH, ESDM, MENPAN, BPN dan dukungan PEMDA , Masyarakat sipl
KEMENHUT, KLH, ESDM, MENPAN, BPN dan dukungan PEMDA dan masyarakat sipil
PERMASALAHAN 3. Akses
dan ruang kelola masyarakat di kawasan hutan sangat terbatas
4. Kemiskinan Masyarakat di
LANGKAH STRATEGIS
K/L TERKAIT
1. Meningkatkan dukungan sumber daya mencakup peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya finansial. 2. Peningkatan Pelayanan . Membangun desk layanan perizinan dan pro rakyat yang berkeadilan. 3. Menyediakan alokasi anggaran di daerah untuk pendampingan PHBM di masyarakat.
KEMENHUT, KLH, ESDM, BPN dan dukungan PEMDA , Masyarakat sipil
1.
sekitar Hutan 2.
3.
Mengitegrasikan program pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pengelolaan SDH di desa sekitar hutan. Memperluas peluang akses dan ruang kelola masyarakat sekitar hutan Fasilitasi badan usaha unit desa dan masyarakat pengelolah hutan dengan meningkatkan dukungan sumber daya
MENKO KESRA, KEMENHUT, KLH, ESDM, BPN dan dukungan PEMDA , masyarakat sipil
Keselamatan Warga dari Bencana Ekologi Peningkatan Akses masyarakat dalam pengelolaan
Sumberdaya Alam, melalui PHBM dan kemitraan (P.39/2013) Tata kelola pemerintahan sektor Hutan dan lahan Daya Dukung Lingkungan dan Tata Ruang yang ter integrasi.
Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.
