Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 63- 70
8 Pages
YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT PUPUK ISKANDAR MUDA Mirwan, S.H.,1 Prof. Dahlan, S.H., M.H.,2 Dr. Mahfud, S.H. M.H.3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh e-mail :
[email protected] 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: The Act Number 16, 2001 regarding the Foundation that has been reviewed by the Act Number 28, 2004 regarding the Change of the Act Number 16, 2001 on the Foundation regulating that the Foundation established before the Foundation Act is obliged to adjust the basic budget based on the rule of the Foundation Act before October 6th 2008. This resaerch aims to know the legal status of the Employees’ Wealth Foundation of PT . Pupuk Iskandar Muda. The research method used is normative legal research. Since October 6, 2008 the foundation of Employees’ Wealth of Pupuk Iskandar Mudais not anymore as a legal body hence it cannot be entitled to use the “Foundation” in the name. the YKK should soon adjust the budget based on the Act of Foundation in order to fulfill its staus as the legal body. Keywords: Legal Entity and Foundation
Abstrak: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur bahwa Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan paling lambat sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status badan hukum Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sejak tanggal 6 Oktober 2008 Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda bukan lagi sebagai badan hukum sehingga tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya. Disarankan kepada YKK agar segera melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan guna memenuhi status sebagai badan hukum. Kata kunci: Badan Hukum dan Yayasan
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan
PENDAHULUAN Yayasan adalah badan atau organisasi yang
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
bergerak di bidang sosial, keagamaan dan
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
pendidikan
2001
yang
bertujuan
tidak
mencari
keuntungan. Keberadaan yayasan telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang
tentang
Yayasan
(selanjutnya
disebut
“Undang-Undang Yayasan”). Sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan,
dikenal dengan sebutan “Stichting”, dalam Kitab
kedudukan
Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di
(rechtspersoon) sudah diakui dan diberlakukan
Indonesia tidak terdapat pengaturannya. (Rochmat
sebagai badan hukum, namun status yayasan
Soemitro, 1993: 165)
sebagai badan hukum masih lemah, karena tunduk
Undang-undang
yang
mengatur
tentang
yayasan di Indonesia adalah Undang-Undang 63 -
Volume 3, No. 2, Mei 2015
yayasan
sebagai
badan
hukum
pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pada saat itu masyarakat mendirikan yayasan
Pada
tanggal
7
Oktober
didaftarkan
badan
hanya
Lhokseumawe, Nomor WLDd.HT.04.10-129 dan
mengembangkan
WLDd.HT.04.10-130, yang diumumkan kedalam
kemanusiaan,
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 137
melainkan juga adakalanya bertujuan untuk
Tahun 1997, Tambahan Berita Negara Nomor 87
memperkaya diri para Pendiri, Pengurus dan
tanggal 31 Oktober 1997.
digunakan kegiatan
yayasan,
sebagai sosial,
yang
wadah keagamaan,
tidak
Pengawas. Padahal peranan yayasan di sektor
Sebagai
badan
Pengadilan
YKK
dengan maksud untuk berlindung di balik status hukum
pada
1997,
hukum
yang
Negeri
didirikan
sosial, pendidikan dan agama sangat menonjol,
sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, maka
tetapi tidak ada satu undang-undang pun yang
berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang
mengatur secara khusus tentang yayasan.
Nomor 28 Tahun 2004, YKK tetap diakui sebagai
Dengan ketidakpastian hukum ini yayasan
badan
hukum
karena
telah
didaftarkan
di
sering digunakan untuk menampung kekayaan
Pengadilan Negeri dan telah diumumkan ke dalam
para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan
Berita Negera Republik Indonesia.
dijadikan
tempat
untuk
memperkaya
para
Lebih
lanjut
Undang-Undang
Yayasan
pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat
mengatur bahwa yayasan yang didirikan sebelum
nirlaba, namun yayasan digunakan untuk usaha-
lahirnya Undang-Undang Yayasan maka wajib
usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek
menyesuaikan
manifestasinya.
ketentuan
Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhlah yayasan-yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan
ini
tidak
diimbangi
dengan
anggaran
dasarnya
Undang-Undang
Azasi Manusia Republik Indonesia. Sampai
dengan
saat
yayasan itu sendiri, sehingga masing-masing
mengatasnamakan yayasan.
berkepentingan
ini
YKK
belum
menyesuaikan anggaran dasarnya, namun YKK masih
yang
dan
melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak
pertumbuhan undang-undang yang mengatur bagi
pihak
Yayasan
dengan
melakukan
kegiatannya
dengan
menafsirkan
pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.
KAJIAN KEPUSTAKAAN Pengertian yayasan menurut Undang-Undang
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk
Yayasan, bahwa yang dimaksud dengan yayasan
Iskandar Muda (selanjutnya disebut “YKK”)
adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan
didirikan dengan dengan Akta Notaris Adi Putera
yang
Parlindungan, SH Nomor 39 tanggal 17 Mei 1983,
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
dan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Adi
keagamaan
Putera Parlindungan, SH Nomor 34 tanggal 5
mempunyai anggota.
Oktober 1990.
dipisahkan
dan
dan
diperuntukkan
kemanusiaan
serta
untuk
tidak
Status badan hukum yayasan baru diperoleh Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 64
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh
sepanjang mengenai hal tersebut untuk tujuan idiil.
Menteri Kehakiman. (Gunawan Widjaja, 2002:
(Chidir Ali, 1991: 86)
10).
Menurut teori fiksi dari Von Savigny Pengertian yayasan menurut C.S.T. Kansil
berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata
dan Christine S.T. Kansil adalah suatu badan
buat negara saja. Karena sebenarnya menurut
hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang
hukum alam hanya manusia sajalah sebagai
sosial. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,
subjek hukum, badan hukum itu hanya merupakan
2000: 198)
fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri
tidak
ada,
tapi
orang
menciptakan
dalam
atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan
bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum)
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
sebagai subjek hukum diperhitungkan sama
keagamaan
dengan
dan
kemanusiaan,
yang
tidak
mempunyai anggota. (Mulhadi, 2010: 194)
manusia.
Menurut
teori
ini
untuk
menciptakan badan hukum itu perlu adanya
Harta kekayaan yayasan digunakan untuk kepentingan tercapainya tujuan yayasan. Hal ini
campur tangan penguasa. Badan hukum dibedakan menjadi
2 (dua)
sejalan dengan teori Brinz, bahwa harta kekayaan
bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan
badan hukum terikat oleh suatu tujuan. (Arie
hukum privat. Badan hukum publik adalah badan
Kusumastuti Maria Suhardadi, 2002: 18)
hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik
Menurut Scholten, yayasan adalah suatu badan
hukum,
yang
dilahirkan
suatu
banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan
pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan
badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan
pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu,
wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk
dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu
oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-
diurus dan digunakan. Dengan demikian menurut
undangan yang dijalankan secara fungsional oleh
Scholten yayasan adalah badan hukum yang
eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus
memenuhi
yang diberikan tugas untuk ini.
unsur-unsur
oleh
atau yang menyangkut kepentingan publik, orang
sebagai
berikut:
mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai
Badan hukum privat adalah badan hukum
tujuan sendiri, mempunyai alat perlengkapan. (R.
yang dibentuk berdasarkan hukum perdata yang
Ali Rido, 2001: 107)
menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam
Menurut N.H. Bregstein, yayasan adalah
badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan
badan hukum yang didirikan dengan suatu
badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang,
perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk
untuk tujuan tertentu seperti mencari keuntungan,
membagikan kekayaan dan atau penghasilan
kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan,
kepada pendiri atau penguasanya di dalam
politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai
yayasan itu atau kepada orang lain, kecuali
menurut hukum. Yayasan termasuk badan hukum
65 -
Volume 3, No. 2, Mei 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala privat.
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan
METODE PENELITIAN Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau
teknis
dilakukan
digunakan
dalam
penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan kepustakaan tersebut merupakan dasar
penelitian. Penelitian itu diartikan sebuah usaha
yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai
kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan yang
data sekunder, untuk mendapatkan konsep teori
dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan
atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual
prinsip-prinsip dengan sistematis untuk mencari
dari
kebenaran. (Mardalis, 1989: 24).
kerangka pemikiran yang dipergunakan dalam
penelitian
ini
dalam
yang
proses
Dalam
yang
data
dipakai
metode
peneliti
terdahulu
tanpa
mengganggu
penelitian ini.
penelitian hukum. Metodelogi penelitian hukum
Hasil wawancara dengan narasumber yang
mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan
dianggap dapat memberikan informasi terkait
identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan
penelitian ini, digolongkan sebagai data primer.
dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. (Soerjono
Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini
Soekanto dan Sri Mamudji, 2009: 1)
yaitu 1 (satu) orang Notaris, 1 (satu) orang
Penelitian hukum terdiri dari penelitian
Panitera, 2 (dua) orang Pengurus Yayasan.
hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.
Bahan utama dari penelitian ini adalah data
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara
sekunder yang dilakukan dengan menghimpun
meneliti bahan pustaka yang merupakan data
bahan-bahan
sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan,
sekunder dan tertier.
berupa
bahan
hukum
primer,
Mahkamah
Agung
dalam
Putusan
sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. (Rony Hanitijo Soemitro, 1990: 27)
HASIL PENELITIAN Dalam
Jenis penelitian yang digunakan dalam
yurisprudensi
sebagaimana
termaktub
penelitian ini adalah jenis penelitian hukum
Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor
normatif
124K/Sip/1973,
dengan
menggunakan
pendekatan
Mahkamah
Agung
telah
perundang-undangan. Suatu penelitian normatif
membenarkan putusan judex factie. Berdasarkan
harus menggunakan pendekatan undang-undang
putusan
karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan
kedudukan yayasan sebagai badan hukum telah
hukum yang menjadi fokus dan tema sentral suatu
mempunyai kepastian hukum dalam hukum di
penelitian. Dengan demikian penelitian hukum
Indonesia. (H.P. Pangabean, 2002: 10)
Mahkamah
Agung
tersebut
maka
normatif disini dilakukan dengan cara deduktif
Sebelum yurisprudensi Mahkamah Agung
yang memulai meneliti dan menganalis pasal-
tersebut, status badan hukum yayasan tidak
pasal
memberikan kepastian hukum apakah yayasan
peraturan
perundang-undangan
yang
Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 66
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tersebut merupakan badan hukum atau bukan
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tetap
badan hukum sehingga dalam masyarakat terdapat
diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan
penafsiran bahwa yayasan merupakan badan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun
hukum atau penafsiran yayasan bukan badan
terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai
hukum.
berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut sudah jelas bahwa yayasan merupakan badan hukum,
anggaran dasarnya dengan ketentuan undangundang ini.
tetapi yang belum jelas adalah bagaimana tata cara
Berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-
menurut hukum yang harus dipenuhi oleh yayasan
Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan
untuk mendirikan yayasan dan bagaimana cara
bahwa
memperoleh status badan hukum tersebut.
anggaran
Kebiasaan selama ini yayasan didirikan oleh swasta
atau
perorangan
biasanya
dilakukan
yayasan
yang
dasarnya
tidak
dalam
menyesuaikan jangka
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya
dengan akta notaris. Kekayaan awal yayasan
dan
berasal dari kekayaan yang dipisahkan dari milik
Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau
pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan.
pihak yang berkepentingan.
Kebiasaan yang terjadi akta notaris tersebut tidak
dapat
dibubarkan
berdasarkan
putusan
Yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum
didaftarkan atau didaftarkan di kantor Pengadilan
lahirnya
Negeri setempat.
menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan
Kedudukan yayasan pada Undang-Undang
Undang-Undang
Yayasan
wajib
ketentuan Undang-Undang Yayasan.
Yayasan telah menegaskan bahwa yayasan adalah
Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-
sebagai badan hukum. Pasal 1 angka [1] Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004, batas akhir
Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas
penyesuaian akta pendirian yayasan hingga saat
menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan
ini telah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2008.
hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
Hukum dan Hak Azasi Manusia, barulah yayasan
keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak tidak
tersebut berhak dikatakan berbadan hukum.
mempunyai anggota. Dengan adanya ketentuan
Namun saat ini YKK yang belum belum
tertulis ini telah secara jelas menyatakan bahwa
menyesuaikan anggaran dasarnya sedangkan batas
yayasan adalah badan hukum.
akhir yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 6
Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
2004
Oktober 2008 telah berakhir. Keterlambatan
penyesuaian
tersebut
menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini
berdampak secara hukum yaitu terhadap legalitas
mulai berlaku, yayasan yang telah didaftarkan di
YKK, karena YKK berdasarkan sudut pandang
Pengadilan
Undang-Undang
67 -
Negeri
dan
diumumkan
Volume 3, No. 2, Mei 2015
dalam
Yayasan,
YKK
tidak
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menyandang status sebagai badan hukum lagi,
berdasarkan
sekalipun sebelumnya telah menyandang status
belum ada putusan Pengadilan maka YKK tidak
sebagai badan hukum.
dapat dibubarkan.
Akibat hukum yang ditimbulkan setelah berlakunya
Undang-Undang
menimbulkan
sistemik
putusan
Pengadilan.
Sepanjang
Ketentuan mengenai pembubaran yayasan
Yayasan,
dapat
sebagaimana diatur pada Pasal 62 Undang-
seluruh
aspek
Undang
ke
Nomor
16
Tahun
2001
tidaklah
kehidupan yayasan yang saling berkaitan satu
bertentangan dengan ketentuan dibubarkannya
sama lainnya yang dapat menimbulkan dilema
yayasan sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat
hukum.
(4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Padahal dalam Undang-Undang Yayasan,
Ketentuan pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor
terhadap yayasan yang sudah ada sebelum
16 Tahun 2001 mengatur pembubaran yayasan
lahirnya Undang-Undang Yayasan namun belum
bagi yayasan yang sudah menyesuaikan anggaran
menyesuaikan
dasarnya
anggaran
dasarnya
menurut
dengan
Undang-Undang
Yayasan,
ketentuan Undang-Undang Yayasan masih tetap
sedangkan ketentuan pada Pasal 71 ayat (4)
diakui sebagai badan hukum, sampai tanggal
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berlaku
dengan
bagi yayasan yang belum menyesuaikan anggaran
tanggal
menyesuaikan
6
Oktober
anggaran
2008
dasarnya,
wajib namun
ketentuan ini tidak diindahkan oleh YKK.
dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran
Berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-
dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan dapat
Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan
dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas
bahwa
permohonan
yayasan
anggaran
yang
dasarnya
tidak
dalam
menyesuaikan jangka
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
Kejaksaan
atau
pihak
yang
ini
masih
eksis
berkepentingan. YKK
sampai
saat
menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya
menjalankan kegiatannya, belum bubar dan belum
dan
putusan
dibubarkan. Ketentuan pada Pasal 71 ayat (4)
Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak
pihak yang berkepentingan."
menjadikan YKK menjadi bubar, karena untuk
dapat
dibubarkan
berdasarkan
Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa
membubarkan YKK harus berdasarkan keputusan
YKK tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di
Pengadilan. Belum ada keputusan dari Pengadilan
depan namanya, namun sebagaimana diketahui
yang
saat ini YKK masih menggunakan kata “Yayasan”
permohonan pembubaran dari Kejaksaan atau
yaitu Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk
pihak yang berkepentingan.
Iskandar Muda.”
membubarkan
YKK
dan
belum
ada
Berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (4)
Selain daripada itu ayat tersebut juga
Undang-Undang Nomor 28, yang dimaksud
menegaskan bahwa YKK dapat dibubarkan
dengan “pihak yang berkepentingan” adalah pihak Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 68
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan.
Tahun 2004. 2. YKK tidak dapat lagi menggunakan kata
Penyesuaian anggaran dasar ini merupakan
“Yayasan” di depan namanya dan dapat
sebuah kewajiban yang ditentukan oleh Undang-
dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan
Undang Yayasan agar yayasan yang telah ada
Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak
tersebut dapat diakui sebagai badan hukum, dan
yang berkepentingan, sesuai Pasal 71 ayat (4)
kalau tidak disesuaikan maka akan kehilangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
status badan hukumnya. Yayasan tersebut tidak dapat menggunakan
Saran
kata “Yayasan” di depan namanya, sehingga
Pengurus YKK harus segera melakukan
yayasan tersebut hanya sebuah perkumpulan saja.
likuidasi terhadap YKK dan menyerahkan seluruh
Hal ini berarti mempengaruhi kegiatan yayasan
hasil likuidasi tersebut kepada yayasan baru yang
tersebut karena masyarakan tidak dapat mengenali
tujuan dan kegiatannya sama dengan YKK,
badan hukum tersebut sebagai yayasan karena
sehingga kegiatan YKK dapat dilanjutkan oleh
tidak ada kata yayasan dalam papan nama yang
yayasan yang baru.
biasa terpampang di depan kantor, masyarakat akan melihat namanya saja. Undang-Undang Yayasan bersifat memaksa agar yayasan yang telah ada untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuang undang-
DAFTAR KEPUSTAKAAN Ali Rido, R. Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2001.
undang. Hal ini berarti bahwa status badan hukum dari yayasan ada karena keinginan undang-undang yang dibuat oleh negara. Hal ini dapat dilihat dalam teori fiksi yang menyatakan bahwa badan
Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Abadi, Jakarta, 2002.
hukum itu semata-mata adalah buatan negara. Jadi badan hukum ada karena dibuat oleh negara
Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991.
dalam hal ini telah diatur oleh undang-undang. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Sejak tanggal 6 Oktober 2008 status YKK bukan lagi sebagai badan hukum karena Undang-Undang Yayasan mengakui status badan hukum yayasan yang lama hanya sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008, sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 69 -
Volume 3, No. 2, Mei 2015
Gunawan Widjaja, Suatu Panduan Komprehensif Yayasan Di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002. Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 2000. Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pangabean, H.P., Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002. Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, 1993. Rony Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 70
