Yang ada di benak banyak orang ketika mendengar istilah Memasarkan Daerah adalah

Edisi Juli-September 2013 KPPOD Membangun Indonesia dari Daerah www.kppod.org

Memasarkan Daerah (“Regional Marketing”)

Y

ang ada di benak banyak orang ketika mendengar istilah “Memasarkan Daerah” adalah kesan seolah-olah daerah (provinsi, kabupaten, kota) sebagaimana barang, komoditi atau hasil-hasil produksi dapat dipasarkan. Oleh karenanya, masih ada beberapa kalangan yang mempersoalkan sisi etis memasarkan daerah. Padahal fenomena memasarkan daerah sudah ada sejak 1850-an, yakni pada era “Wild West” di Amerika Serikat dengan maraknya penawaran kawasan-kawasan pemukiman baru kepada para pendatang oleh Pemerintah Federal Amerika saat itu. Saat ini, aktivitas pemasaran dirasakan penting oleh banyak kalangan pemerintahan. Oleh karenanya, pemasaran daerah menjadi suatu pendekatan yang populer sebabagi instrumen penting untuk memperkuat perekonomian daerah dan daya saing global. Pemasaran daerah dħadikan instrumen dalam bidang pembangunan ekonomi lokal dan regional (Local & Regional Economic Development/LRED) dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang menghasilkan persaingan yang semakin ketat antara wilayah dan masing-masing daerah. Walaupun sudah populer, konsep pemasaran daerah masih banyak disalahartikan. Dalam banyak praktik pemasaran daerah diartikan semata sebagai upaya mempromosikan daerah tersebut, dan dianggap cukup jika daerah tersebut sudah punya brand logo dengan tagline-nya. Padalah, pemasaran daerah bermakna merancang sebuah daerah sedemikian rupa sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan target market-nya. Karena itu, jika promosinya besarbesaran namun kenyataannya daerah tersebut justru mengecewakan target market-nya, upaya pemasaran daerah tersebut gagal. Suatu daerah yang dipasarkan secara fokus, sistematik dan menarik akan banyak mendatangkan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama akan memacu dan mendorong masuknya wisatawan, investor serta kalangan bisnis. Pada gilirannya, kesempatan kerja baru bertambah, pendapatan daerah meningkat, pertumbuhan ekonomi naik, sehingga taraf hidup penduduk secara umum di daerah tersebut juga akan meningkat. Oleh karena itu keberhasilan pemasaran daerah dapat diukur dari peningkatan perekonomian daerah yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah dan nilai investasi. Aplikasi lebih jauh adalah tercapainya eęsiensi dalam pemanfaatan sinergi. Sedari awal ukuran keberhasilan ini perlu disadari dan disepakati bersama para shareholders, agar tidak terjadi kegagalan dari sebuah tujuan yang mulia ini. Kemampuan daerah menjual potensi yang dimiliki suatu daerah adalah faktor penting keberhasilan pemasaran daerah. Kemampuan untuk menjual tersebut juga harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Pemda hendaknya mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian dengan merebut investor PMA dan PMDN sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemda mengelola faktor-faktor tersebut akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor. Yang perlu mendapat catatan bahwa, bagaimanapun juga suatu daerah tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu diharapkan setiap daerah dapat bekerjasama dan saling mendukung dalam merebut investor dengan menonjolkan potensi atau produk unggulan masing-masing daerah. Tanpa adanya kerjasama antar daerah, bukan tidak mungkin terjadi persaingan yang tidak sehat, yang tentu saja mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap daerah. Selain dibutuhkan strategi pemasaran yang terencana, juga dibutuhkan perubahan pola pikir aparat Pemda. Para penyelenggara pemerintah memiliki cara berpikir birokratif harus berubah menjadi sebuah “Customer-Driven Government”. Maksudnya, aparat pemerintah harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya (penduduk, investor, wisatawan, pelajar, dan sebagainya). Prosedur yang bertele-tele harus ditinggalkan. Sistem dan infrastruktur yang ada dalam pemerintahan harus dibenahi agar bisa lebih eęsien dan efektif.

EDITORIAL Promosi Daerah, Keniscayaan di Era Persaingan

DAFTAR ISI Artikel ......................................... 3 Review Regulasi ........................ 10 Dari Daerah .............................. 16 Opini .......................................... 18 Laporan Diskusi Publik ........... 22 Agenda KPPOD........................ 24 Seputar Otonomi ...................... 25 Sekilas KPPOD ......................... 26

Susunan Redaksi Pemimpin Redaksi: Robert Endi Jaweng Redaktur Pelaksana: Ig. Sigit Murwito Staě Redaksi: Sri Mulyati Boedi Rheza Elizabeth Karlinda Illinia Ayudhia Riyadi Distribusi: Regina Retno Budiastuti Kurniawaty Septiani Agus Salim Tata Letak: Rizqiah D Winantyo

Alamat Redaksi: Permata Kuningan Building 10th Fl. Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur Setiabudi Jakarta Selatan 12980 Phone : +62 21 8378 0642/53 Fax : +62 21 8378 0643 www.kppod.org http://perda.kppod.org http://pustaka.kppod.org

KPPODBrief edisi ini menghadirkan sejumlah tulisan utama soal prmosi daerah. Pilihan topic ini kiranya tepat dan relevan. Kita tahu, era persaingan ekonomi hari ini, khususnya kurun otonomi, tidak lagi semata berada pada tataran persaingan antar Negara tetapi bergerak ke unit-unit persaiangan yang lebih kecil, yakni antar daerah. Setiap daerah bersaing dengan tetangga dan daerah-daerah lain di negeri ini, bahkan bersaing dengan daerah-daerah di manca Negara lain. Strategi memenangkan persaingan tentu banyak dan kompleks. Namun, elemen mendasar yang wajib dilakukan adalah pengenalan daerah tersebut di khalayak luas, khususnya target pasar tertentu. Media promosi atau pemasaran daerah menjadi ajang penting. Dalam konteks promosi, hal-hwal penting merentang dari soal isi (content), pilihan konteks, strategi dan medium termasuk dalam mengemas citra dan identitas daerah. Dari sisi content, misalnya, kita mengenal sejumlah pendekatan. Pada pendekatan pertama, sesuatu yang konvensional, adalah menjadikan apa yang kita (daerah) miliki sebagai titik tolak. Potensi apa yang dimiliki Daerah akan menentukan materi promosi yang akan disampaikan. Pendekatan lain, melihat peta kebutuhan/permintaan target pasar/konsumen/investor. Apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana kita (daerah) menyesuiakan dengan demand side yang ada. Pilihan terbaik adalah meramu berbagai pendekatan. Kita realistis pada apa yang kita miliki jika itu menyangkut endowment factors (jangan membual sebagai daerah kaya sumber daya alam jika memang faktanya tidak tersedia), namun mesti inovatif dalam sisi kebħakan dan tata kelola yang selalu bisa kita upayakan untuk menyesuiakan diri dengan preferensi pasar/konsumen/ investor. Selain pilihan content, hal lain adalah konteks prmosi. Membaca arah dan peluang pasar adalah wajib bagi Daerah untuk mengetahui dinamika lingkungan yang melahirkan pergeseran permintaan yang sennatiasa bergerak cepat dan berbeda antar kurun waktu. Maka, peran market inteligence menjadi perlu diperkuat bagi daerah yang memang serius memasuki kancah persaingan ekonomi. Indonesia di era otonomi ini memilik beberapa daerah yang giat dan secara atraktif memasarkan daerahnya. Umumnya mereka tidak bergerak sendiri, tetapi bergabung dalam wadah kerja sama, dan promosi dħadikan sebagai program utama. Bahkan mereka mendirikan badan usaha khusus dan secara profesional ibekerja untuk prmosi dalam kerangka kerja sama antar daerah. Penggunaan badan usaha ini bisa kita lihat dalam kasus PT Solo Raya yang sering disebut sebagai pionir dalam pemasaran daerah. Institusi regional management diserahkan mandat khusus untuk mempromosi produk dan potensi Kota Solo dan sejumlah wilayah sekitarnya (Subosukwonstraten), bahkan juga memfasilitas kerja sama. Inilah model penerapan regionalmarketing yang kian penting dalam arah baru regionalisasi di era otonomi ini. Satu hal penting: prasyarat untuk bisa bekerja inovatif dan mememangkan persaingan di atas adalah kepemimpinan inovatif dan munculnya kelompok birokrat kreatif. Mereka tidak menjalankan roda pmerintahan secara biasa (business as usual), tetapi selalu cekat bergerak dan dinamis dalam merespon perubahan lingkungan. Adakah itu di daerah Anda, para pembaca? Selamat membaca

2

Artikel

Memberdayakan Investasi Daerah Melalui Regional Marketing Oleh: Sigit Murwito Peneliti KPPOD

S

ejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebħakan desentralisasi, maka Pemerintah Daerah (Pemda) juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah. Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi daerah.

www.bisnis.com

Investasi Daerah Investasi yang dimaksud adalah investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta (dunia usaha). Investasi oleh pemerintah dapat dilihat dari segi (1) investasi ęsik dan (2) investasi non ęsik. Investasi ęsik yang dilakukan oleh Pemda antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan investasi non ęsik adalah pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah berupa penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya. Investasi ini dikenal juga dengan human investment . Disamping kedua bentuk investasi tersebut, bagi daerah yang mampu juga mengadakan investasi melalui pembentukan BUMD atau penyertaan modal pada dunia usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan PAD yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Investasi swasta di daerah sebenarnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyak investasi swasta di daerah diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka urbanisasi. Investasi swasta di daerah selama ini lebih banyak didominasi oleh pengusaha kuat, sedangkan pengusaha lemah yang umumnya pengusaha lokal lebih banyak terpinggirkan. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu; regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, keterbatasan kapasitas pengusaha lokal, jaringan yang kuat dari pengusaha nasional, dan sebagainya. Iklim Investasi dan Persaingan antar Daerah Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat “dħual” kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi SDM. Selanjutnya hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim

3

Artikel yang kondusif dan mendukung investasi di daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Pemda hendaknya juga mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor PMA dan PMDN sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemda mengelola faktor-faktor tersebut akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor. Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, persaingan antar daerah dalam menjual potensinya dan merebut investor akan semakin terbuka tidak hanya terhadap investor nasional tetapi juga internasional. Kesiapan Daerah terutama SDM pengelola dan infrastuktur yang tersedia akan sangat mendukung dalam merebut para investor untuk bersedia menanamkan investasinya di daerah. Persaingan antar daerah dalam merebut investor harus dikembangkan dalam suasana persaingan dan kompetisi yang positif dan sehat. Walau bagaimanapun suatu daerah tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu diharapkan setiap daerah dapat bekerjasama dan saling mendukung dalam merebut investor dengan menonjolkan potensi atau produk unggulan masing-masing daerah. Sebagai contoh suatu daerah yang mempunyai potensi SDA dan SDM tentu saja membutuhkan infrastruktur seperti pelabuhan, bandar udara atau jalan raya untuk mengirim produknya keluar. Hal ini akan sangat berhubungan dengan daerah lain yang memiliki fasilitas tersebut. Tanpa adanya kerjasama antar daerah maka bukan tidak mungkin terjadi pengenaan retribusi atau pungutan yang berlebihan atau pemboikotan dari daerah yang dilalui. Tentu saja kondisi akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap daerah. Budaya Corporated di Daerah Dengan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang dimiki masing-masing daerah - yang pada akhirnya dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahaan di daerah - pasti akan menuntut daerah-daerah lebih proaktif dan melakukan inovasi untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut. Daerah-daerah akan terpicu untuk mengembangkan serta mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerahnya. Jawaban dari semua itu hanyalah bekerjasama dengan daerah lainnya sehingga akan lebih optimal dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Kita, terutama para penggiat otonomi daerah, tentunya telah sering mendengar contoh baik mengenai beberapa daerah yang telah memulai bekerjasama dalam membangun perekonomian di wilayah yang saling berdekatan. Paling tidak ada tiga kawasan di Jawa Tengah yang telah memulai untuk memulai secara bersama-sama memasarkan daerahnya. Tujuh daerah ex-karesidenan Surakarta (Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Sragen dan Klaten), exKaresidenan Banyumas (Banjarnegara, Purbalingga,

4

Banyumas, Cilacap dan Kebumen), dan tujuh daerah di Pantai Utara dengan Sapta Mitra Pantura), merupakan contoh dari bentuk kesadaran daerah untuk bekerjasama dalam pembangunan ekonomi. Tujuan dari kerjasama dikawasan-kasan tersebut diantaranya adalah membentuk kawasan ekonomi bersama, memasarkan kawasannya kepada investor, dan membentuk pasar bersama. Kerjasama yang terjalin kemudian diinstitusikan dalam bentuk institusi privat (Perseroan terbatas) atau dikelola secara profesional oleh private sector. Dalam melakukan pemasaran daerah, masing-masing institusi tersebut membuat merek dagang (brand image). Kesamaan historis merupakan salah satu kekuatan dari kerjasama yang dilakukan daerah-daerah ini. Kesamaan historis dimanfaatkan bukan untuk melakukan pemekaran dalam bentuk wilayah administratif baru melainkan untuk bekerja sama dan mejadi identitas bersama dan dħadikan merek dagang, tanpa kehilangan identitas lama masingmasing daerah. Lepas dari mana munculnya asalnya, nampaknya telah muncul budaya corparated diantara pemda dalam membangun wilayahnya. Budaya corparated yang ada diantara daerah-daerah di Indonesia sejalan sesuai dengan perkembangan istilah tempat (place) yang pengertiannya meluas dari tiap era. Tempat (place) tidak hanya sekedar kawasan-kawasan terbatas dalam suatu areal permukiman tertentu, namun menunjuk pada suatu area administratif, baik kota, daerah, negara, bahkan kawasan regional yang terdiri dari beberapa negara. Menurut Rainisto (2003), place digunakan untuk mengartikan ‘segala sesuatu’ dari suatu tempat, seperti kota, kabupaten, kawasan, negara bagian, dan negara, serta telah menjadi kesepakatan secara luas dapat dipasarkan sebagaimana perusahaan, barang ataupun jasa (Rainisto, 2003: 10). Dapat disimpulkan bahwa batas administrasi bukanlah satu-satunya batasan yang ada. Unsur-unsur lain seperti lanskap ęsik dan struktur ekonomi juga merupakan unsur untuk mendeęnisikan wilayah. Dengan demikian, pemahaman individu dan hati nurani daerah juga harus dipertimbangkan. Seringkali, perspektif internal dan perspektif eksternal geograęs daerah juga berbeda. Akibatnya, konsep-konsep lain telah dikembangkan yang memberikan deęnisi daerah/wilayah yang lebih kompleks. Konsep-konsep ini menggarisbawahi pentingnya sejarah bersama dan identitas historis tumbuh daerah untuk pemasaran daerah. Pemasaran Daerah/Wilayah dan Pembangunan Ekonomi Daerah Fenomena memasarkan daerah sudah ada sejak 1850-an, dimulai pada era “Wild West” di Amerika Serikat, yakni dengan maraknya penarawanpenawaran kawasan pemukiman baru kepada para pendatang oleh Pemerintah Federal Amerika saat itu, khususnya bagi para migran dari Kepulauan Britania, Irlandia dan sebagian daratan Eropa. Pada awalnya, pemasaran daerah lebih condong pada sisi penjualan atau selling dibandingkan marketing. Oleh karena itu,

Artikel pendekatan yang menonjol adalah dari sisi promosi. Kekuatannya terletak pada bentuk-bentuk advertising yang dieksplorasi untuk menonjolkan pencitraan yang indah, nyaman dan aman dari suatu kawasan/daerah baru. Formatnya pun terbatas pada jenis Above The Line (ATL) dengan pilihan media terbatas pada koran-koran, pamĚet, dan leaĚet yang ada saat itu, karena media elektronik belum muncul. Dewasa ini, pemasaran daerah merupakan instrumen penting digunakan dalam kerjasama berbagai aktor untuk memperkuat perekonomian daerah dan daya saing global. Pendekatan ini telah menjadi instrumen penting dalam bidang pembangunan ekonomi lokal dan regional (Local & Regional Economic Development/LRED) bagi daerah dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang sedang berlangsung yang juga menghasilkan persaingan yang semakin ketat antara wilayah dan masing-masing daerah. Daerah harus mengembangkan strategi pemasaran dan citra daerah dengan mengkomunikasikan keunggulan komparatif dan faktor daya tarik untuk masing-masing target pasar. Sebuah proęl yang unik yang mencerminkan karakteristik dan manfaat yang berbeda diperlukan untuk membedakan suatu tempat dari tempat lain. Pemasaran regional, pada gilirannya, membantu untuk mempromosikan pengembangan umum dan berkelanjutan ekonomi, citra dan identitas daerah yang jelas dengan menggunakan berbagai instrumen dan alat-alat. Di Indonesia juga telah ada kesadaran beberapa daerah untuk bersama-sama memasarkan wilayahnya kepada pihak-pihak luar (investor) demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Produk yang hendak di jual adalah daerah. Lantas siapa yang menjadi pasar? Secara konvensional pasar adalah suatu tempat untuk menstimulasi dan menunjang proses tukar menukar antara kepentingan permintaan dan penawaran. Dalam terminologi pasar sendiri terbagi menjadi dua yaitu pasar komersial yang bertujuan meningkatkan keuntungan dan pasar non-proęt yang bertujuan meningkatkan eęsiensi. Pengertian “Pemasaran Daerah/Regional Marketing” Pengertian pemasaran daerah/wilayah/daerah berubah dari masa ke masa. Pada awal 1980an, istilah tersebut diartikan sebagai promosi semua aspek kesejahteraan masyarakat daerah atau lebih sempit lagi: pengiklanan daerah sebagai suatu keseluruhan (van Gent, 1984 dan Peelen, 1987 dalam Ashworth dan Voogd, 1990:10). Pengertian lainnya menyebutkan bahwa pemasaran daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan daerah atau urban management (Nelissen, 1989 dalam Ashworth dan Voogd, 1990:10). Perkembangan berikutnya mengartikan pemasaran daerah sebagai kesadaran untuk menarik investasi swasta dalam mewujudkan impian rencana daerah (Pumain, 1989 dalam Ashworth dan Voogd, 1990:11). Dari aspek lainnya, Hermawan Kartajaya dkk. (2002:177) secara umum mengartikan pemasaran daerah/kota sebagai perencanaan dan perancangan suatu daerah/

kota agar mampu memenuhi dan memuaskan keinginan dan harapan “pasar targetnya”. Pasar target ini meliputi tiga pihak, yaitu: (1) penduduk dan masyarakat daerah tersebut, (2) turis, pengusaha, investor dari dalam dan luar daerah, dan (3) pengembang dan event organizers serta pihak-pihak lainnya yang membantu meningkatkan daya saing daerah tersebut. Penjelasan yang lebih rinci tentang “pemasaran daerah” diberikan oleh van den Berg dkk. (1990:3-4 yang diacu dalam Djunaedi, 2001) yaitu: pemasaran daerah/wilayah dapat dilihat sebagai: (1) salah satu jenis eksploitasi produk daerah (wilayah) yang berorientasi pasar oleh pihak Pemda (atau penguasa wilayah) — (menurut Borchert & Buursink, 1987 dalam van den Berg dkk., 1990:3); (2) adopsi (oleh perencana keruangan daerah) masukan/kebutuhan pemakai: penduduk, pengusaha, wisatawan, dan pengunjung lainnya; dan (3) seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyediaan fungsi kehidupan, pekerjaan dan rekreasi oleh pihak Pemda, dan kebutuhan terhadap hal tersebut oleh penduduk, perusahaan, wisatawan, dan sebagainya (Boerema & Sondervan, 1988 dalam van der Berg, 1990:4). Untuk lebih memahami pengertian pemasaran daerah, van den Berg dkk (1990:4-5) menjelaskan bahwa paling tidak ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran daerah, yaitu: 1) Pemasaran daerah merupakan bentuk khusus dari kegiatan pemasaran. Bilamana pemasaran merupakan salah satu aspek dalam kegiatan perusahaan, maka pemasaran daerah juga merupakan salah satu aspek dalam keseluruhan kebħakan Pemda (bersama dengan, antara lain: perencanaan daerah). 2) Pemasaran daerah, secara implisit, mencakup semua fungsi yang padanya dapat diterapkan pendekatan kewirausahaan. 3) Pemerintahan daerah mempunyai tiga dimensi ęlosoęs, yaitu: sebagai pemerintah (administration), sebagai pengendali (control) dan juga sebagai “perusahaan” (berwirausaha). 4) Bedanya, bila perusahaan mengejar keuntungan (proęt), maka Pemda memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Cara Melakukan Pemasaran Daerah Karena produknya adalah daerah atau wilayah, maka cara untuk melakukan pemasaran juga akan berbeda dengan pasar proęt. Pasar regional pada hakekatnya merupakan sarana untuk menciptakan konsep inovatif dalam rangka meningkatkan, mempertahankan dan mengembangkan kekuatan perekonomian regional dalam satu wadah kerjasama pembangunan antar daerah. Pasar regional juga dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengatur dan mengapliksikan proses penguatan potensi daerah dalam batas-batas otoritas

5

Artikel tertentu yang dilakukan bersama unsur-unsur lokal terkait. Upaya penguatan yang dimaksud menyangkut aspek ekonomi, citra dan identitas daerah. Di sisi lain, meskipun istilah dan konsep pemasaran daerah telah populer, namun dalam praktiknya, aktivitas pemasaran daerah seringkali salah arah, antara lain: (1)

Beberapa daerah menerapkan konsep pemasaran daerah hanya sebatas pada penyusunan brand name, logo dan tagline. Akibatnya, daerah hanya menonjolkan ‘janji-janji’, abai bahwa janji-janji yang dirumuskan dalam buzzword tagline nya harus ditepati. Dalam kondisi yang paling parah, target market yang menjadi sasaran promosi logo dan tagline tersebut merasa dikecewakan. Beberapa brand image daerah atau negara, seperti”Enjoy Jakarta”, “Malaysia: Truly Asia”, “Uniquely Singapore”, “Amazing Thailand”, dan ”Jogja: Never Ending Asia”, adalah beberapa contoh bentuk campaign dari berbagai kota atau negara dalam rangka pemasaran daerah atau marketing places.

(2)

Aktivitas memasarkan daerah yang fokusnya hanya menyusun buku-buku ragam dan jenis komoditi unggulan an-sich. Atau buku-buku spot-spot investasi yang menurut kalangan pemerintah di daerah bersangkutan adalah paling prospektif. Banyak daerah mengadopsi pola pemikiran bahwa bukubuku ditambah leaĚet dan proęl investasi menjadi bahan yang cukup kuat untuk mendatangkan investor atau kalangan bisnis. Mereka lupa, bahwa ada kurang lebih 500 kabupaten/kota berebut ‘kue’ yang sama dengan ragam dan jenis komoditas ungggulan yang hampir tidak berbeda. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki sub sektor holtikultura, perkebunan, kelautan dan pertambangan dengan jenis-jenis komoditas yang hampir mirip. Banyak daerah yang memiliki garis pantai dan banyak pula yang indah untuk samasama menarik wisatawan. Maka, daerah seperti ini perlu melakukan perubahan orientasi dari “apa yang dapat saya hasilkan?” ke arah “apa yang diperlukan pasar yang dapat saya hasilkan?” Daerah seyogyanya harus mulai memikirkan “posisi”nya dibandingkan daerah lain dengan menanyakan terlebih dulu pada potensi daerahnya sendiri, “apa yang membuat potensi daerah kami menjadi unique yang tidak dimiliki oleh daerah lain?”

(3)

6

Aktivitas memasarkan daerah yang dibatasi hanya sekedar keikutsertaan daerah pada event-event pameran dan pekan-pekan promosi, baik di bidang pariwisata, produk unggulan daerah atau pameran-pameran spesięk sektoral lainnya. Pameran dan pekan-pekan promosi selama ini cenderung sudah menjadi kegiatan rutin dari daerah sehingga seringkali kurang memberikan dampak pada revenue yang dihasilkan oleh pameran-pameran atau event-event tersebut. Jarang terjadi, setelah mengikuti pameran terjadi kontrak-kontrak bisnis antara Pemda dan pelaku

usaha di daerah dengan kalangan bisnis dan investor dari luar daerah. Event-event dalam bentuk pameran, pekan raya atau expo-expo memang baik diikuti oleh daerah, tetapi lebih baik jika memiliki hasil nyata dengan upaya memasarkan daerah secara tepat dan benar sesuai dengan target market yang akan dibidik. Dalam praktiknya, memasarkan daerah memang bukan perkara mudah. Persoalan utama yang seringkali dihadapi adalah perubahan cara berpikir dan cara pandang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya menyangkut persoalan mindset ramah pasar (market friendly), tetapi juga menyangkut bagaimana mengimplementasikan kebħakan-kebħakan ramah pasar ke dalam desain program dan kegiatan yang membidik pasar secara tepat, cepat dan terukur melalui serangkaian aktivitas pemasaran daerah yang fokus, terpadu dan komprehensif. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan industri-industri baru dan kesempatan kerja. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat, sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin meningkat. Saat ini, dengan berbagai perubahan besar yang terjadi pada skala makro seperti globalisasi, regionalisasi, dan otonomi daerah, sebuah daerah tentu perlu mengadopsi cara pandang dan pendekatan baru tersebut. Hal ini ditujukan agar sebuah daerah mampu meningkatkan daya saing dan menarik minat target market-nya, terutama tiga target market utamanya yaitu wisatawan, pebisnis, dan investor. Menurut Michael Porter, membangun keunggulan daya saing daerah merupakan sebuah upaya meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dasar pemikirannya adalah untuk menarik sumber daya terbaik dari dalam maupun luar daerah sebagai landasan untuk memacu produktivitasnya. Seperti dħelaskan di atas, pemasaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga daerahnya. Berkaitan dengan itu, hubungan antar unsur pemasaran daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya — terlihat pada Gambar 1 (secara garis besar) dan Gambar 2 (secara rinci). Gambar 1 menunjukkan bahwa agar daerah/wilayah lebih menarik bagi investasi maka lingkungan kehidupan dan lingkungan bisnisnya (antara lain: dukungan saranaprasarana daerah) perlu mempunyai daya tarik tinggi. Untuk melakukan pemasaran wilayah/daerah, Hermawan Kartajaya dkk. (2002:178-181) menyarankan tiga langkah strategis, yaitu: (1) menjadi “tuan rumah” yang baik bagi kelompok pasar targetnya, (2) memperlakukan kelompok pasar target secara semestinya, dan (3) membangun “rumah” (wilayah/ daerah) yang nyaman bagi mereka. Untuk melakukan langkah strategis ketiga tersebut (membangun wilayah/ daerah), perlu tersedia wahana/ruang, sarana, dan

Artikel kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan publik. (4) Aspek rekreasi dan hiburan: suatu tempat/wilayah memerlukan sekumpulan atraksi/daya-tarik untuk warganya dan untuk pengunjung/turis.

prasarana yang memadai bagi aktiętas kelompok pasar target tersebut. Pemasaran wilayah ini melibatkan tiga pelaku utama secara kohesif, yaitu: masyarakat, kalangan bisnis/usaha, dan Pemerintah. Hermawan Gambar 1. Langkah-langkah Garis Besar menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (melalui Pemasaran Daerah) Menciptakan dan memelihara LINGKUNGAN KEHIDUPAN yang berdaya tarik tinggi

Menciptakan dan memelihara LINGKUNGAN BISNIS yang berdaya tarik tinggi

Menjalin KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA

Untuk lingkup daerah, komponen-komponen pemasaran daerah tersebut di atas mendorong dilakukannya langkah-langkah, antara lain: (a) perancangan daerah, (b) peningkatan prasarana daerah, (c) penyediaan layanan dasar (antara lain: perlindungan warga daerah dan propertinya, keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pendidikan), serta (d) penciptaan dan pengadaan atraksi. Hasil langkah-langkah ini perlu dipasarkan dan menurut Kotler dkk. (2002: 78), terdapat empat strategi umum untuk mendorong warga daerah serta menarik pendatang/turis, pengusaha dan investor ke tempat/wilayah ini dengan: 1) Pemasaran citra (image marketing): keunikan dan kebaikan citra; dan seringkali didukung dengan slogan, misal: “Singapore — Lion City”, “Jogja — Never Ending Asia”. Pemasaran wilayah (terutama dalam hal pemasaran citra) juga dapat dilakukan dengan dukungan internet.

Peningkatan KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2) Pemasaran atraksi/daya tarik (aĴraction marketing), antara lain: atraksi/keindahan alam, bangunan Kartajaya dkk. menambahkan bahwa ketiga pelaku ini haruslah dapat terus menerus memperbaiki liveability, investability, dan visitability daerahnya. Untuk meningkatkan tiga hal tersebut di atas (liveability, investability, dan visitability), Kotler dkk. (2002: 183) menyarankan untuk menangani empat komponen yang saling terkait, yaitu: (1) Karakter tempat/ wilayah: suatu tempat/ wilayah memerlukan rencana, rancangan dan upaya pengembangan yang baik yang dapat meningkatkan daya tarik dan kualitas serta nilai estetika yang tinggi. (2) Lingkungan ęsik: suatu tempat/wilayah perlu mengembangkan dan memelihara prasarana dasar yang cocok dengan lingkungan alamnya. (3) Ketersediaan layanan: suatu tempat/wilayah harus menyediakan layanan dasar dengan

Gambar 2. Interaksi Unsur-unsur Pemasaran Daerah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Layanan publik yang berkualitas dan dapat diakses dengan baik

Lingkungan alami yang berkualitas dan dapat diakses dengan baik

Lingkungan kehidupan yang berkualitas

Lingkungan kehidupan yang mempunyai daya tarik tinggi

Pasokan tenaga Kerja yang (Potensional) berkualitas

Prasarana teknis yang berkualitas

Kemampuan berorganisasi

Masukin teknis harga/ kualitas estat industri

Struktur produksi

Lingkungan bisnis yang mempunyai daya tarik tinggi

Lingkungan Bisnis yang mempunyai daya tarik tinggi

Kerjasama pemerintah dan swasta/ masyarakat

Pertumbuhan kesejahteraan masyarakat

pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja

Keterangan gambar: Tujuan akhir

Sasaran utama

Unsur; dasar pengembangan

(sumber: van den Berg, dkk, 1990: 16, Diagram 1 dalam Djunaedi, 2001, Gambar VI-1)

7

Artikel dan tempat bersejarah, taman dan lansekap, pusat konvensi dan pameran, dan mal pedestrian. 3) Pemasaran prasarana (infrastructure marketing) sebagai pendukung daya tarik lingkungan kehidupan dan lingkungan bisnis, antara lain meliputi: jalan raya, kereta api, bandara, serta jaringan telekomunikasi dan teknologi informasi. 4) Pemasaran penduduk (people marketing), antara lain mencakup: keramahan, pahlawan/orang terkenal, tenaga kompeten, kemampuan berwira usaha, dan komentar (positif) penduduk yang lebih dulu pindah ke tempat yang dipasarkan tersebut. Pemasaran Daerah dan Perencanaan Daerah (Regional Management) Obyek perencanaan (keruangan) daerah mencakup antara lain: ruang daerah, prasarana (infrastruktur) dan fasilitas layanan. Berdasar hal ini, terdapat “titik singgung”antara perencanaan daerah dan pemasaran daerah, yaitu: (1) Pemasaran daerah dapat menjadi salah satu alat atau instrumen implementasi daerah(antara lain: membantu mewujudkan rencana daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan menarik investor). (2) Agar pemasaran daerah dapat berhasil maka perlu perencanaan daerah (antara lain: rencana pelestarian karakter wilayah, urban design/ redesign, peningkatan prasarana daerah/wilayah, dan penyediaan fasilitas umum daerah yang berkualitas dan memadai). Selain adanya titik singgung di atas, menurut Asworth dan Voodg (1990: 23-26) terdapat pula perbedaan proses berękir, yaitu: (1)

Perencanaan spatial/ęsik (secara komprehensif rasional) lebih berorientasi“supply” (menyediakan dan mengendalikan pembangunan keruangan/ ęsik), dipikirkan oleh perencana dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan ęsik lingkungan binaan. Selain itu, rencana yang dibuat telah mempertimbangkan“demand” atau kebutuhan yang bersifat perkiraan. Sebagai gambaran, misal: rencana daerah mengalokasikan lahan untuk kawasan industri (tapi perencanaan daerah tidak mencakup upaya agar lahan yang dialokasikan tersebut benar-benar terisi).

(2)

Di lain pihak, pemasaran daerah lebih cenderung berorientasi “demand”, yaitu pengubahan atau pengembangan struktur fasilitas daerah dipikirkan dari persepektif pengguna aktual dan potensial layanan daerah. Potensi “demand” tersebut diupayakan untuk menjadi kenyataan (aktual). Dengan contoh yang sama, misal: terdapat potensi kebutuhan terhadap kawasan industri, maka disediakan lahan untuk itu yang dilengkapi dengan segala daya tarik yang diperlukan (dengan antara lain: upaya urban design/redesign , peningkatan layanan prasarana daerah dan fasilitas umum daerah). Setelah itu dilakukan upaya pemasaran

8

(citra, daya tarik, prasarana dan penduduk) agar investor betul-betul mau datang dan berinvestasi. Ukuran Keberhasilan Pemasaran daerah dilakukan dengan managemen daerah (regional management). Regional management lebih mengarah pada perolehan keuntungan jangka panjang melalui eęsiensi, maka konsep pasar pada regional management ditujukan pada perbaikan kondisi perekonomian regional secara menyeluruh. Dari sini kemudian konsep pasar regional pada regional management diharapkan dapat memposisikan daerah dalam perekonomian yang semakin dinamis dalam perkembangan dunia usaha. Secara khusus pasar regional menitikberatkan pada perbaikan kemampuan bersaing dalam menarik investasi (competitive advantage). Beberapa manfaat pasar regional antara lain terlihat dalam tabel 1, berikut:

Tabel 1: Manfaat Pemasaran Daerah • Menciptakan keistimewaan atau keunikan • Menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan • Mengarahkan aktivitas berorientasi pasar • Melembagakan konsensus dalam kesatuan platform; • Mengarahkan pertimbangan lokasional bagi investasi.

Sumber: Muhammad Munawar, 2007 Karena pemasaran daerah bukanlah pasar komersial, tentunya ukuran keberhasilannya juga berbeda dengan pasar komersial. Pemda merupakan share holder utama dalam pemasaran daerah ini. Sejumlah dana konon telah dianggarkan setiap tahun untuk mencapai tujuan dari kerjasama daerah ini. Artinya pemda telah melakukan investasi dengan sejumlah uang. Lantas apakah kemudian besarnya uang yang masuk ke kas daerah dalam periode waktu tertentu menjadi ukuran keberhasilan pemasaran daerah? Oleh karena itu keberhasilan pasar regional dapat diukur dari peningkatan perekonomian daerah yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah dan nilai investasi. Aplikasi lebih jauh adalah tercapainya eęsiensi dalam pemanfaatan sinergi. Sedari awal ukuran keberhasilan ini perlu disadari dan disepakati bersama para shareholders, agar tidak terjadi kegagalan dari sebuah tujuan yang mulia ini. Catatan Akhir Memberdayakan investasi daerah dalam rangka memacu pertumbuhan perekonomian daerah sangat diperlukan kerjasama antar daerah. Iklim investasi yang kondusif, jaminan keamanan dan kepastian hukum diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi ke daerah. Aktivitas pemasaran daerah dirasakan penting oleh banyak kalangan pemerintahan. Suatu daerah yang dipasarkan secara fokus, sistematik dan menarik akan banyak mendatangkan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama akan memacu dan mendorong masuknya wisatawan, investor serta

Artikel kalangan bisnis. Pada gilirannya, kesempatan kerja baru bertambah, pendapatan daerah meningkat, pertumbuhan ekonomi naik, sehingga taraf hidup penduduk secara umum di daerah tersebut juga akan meningkat. Memasarkan daerah bukan sekadar kegiatan promosi. Selain dibutuhkan strategi pemasaran yang terencana, juga dibutuhkan perubahan pola pikir aparat Pemda. Para penyelenggara pemerintah

memiliki cara berpikir birokratif harus berbah menjadi sebuah “Customer-Driven Government”. Maksudnya, aparat pemerintah harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya (penduduk, investor, wisatawan, pelajar, dan sebagainya). Prosedur yang bertele-tele harus ditinggalkan. Sistem dan infrastruktur yang ada dalam pemerintahan harus dibenahi agar bisa lebih eęsien dan efektif.

^} ] DaĞar Pustaka Asworth, G.J. & H. Voogd. 1990. Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning. Belhaven Press, London. Hermawan Kartajaya, Michael Hermawan, Yuswohady, Tauęk, Sonni, Hartono Anwar, Handito Hadi Joewono, Jacky Mussry, dan Editor: Bembi Dwi Indrio M. 2002.MarkPlus on Strategy: 12 Tahun Perjalanan MarkPlus&Co Membangun Strategi Perusahaan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Kotler, Philip; Michael Alan Hamlin; Irving Rein & Donald H. Haider. 2002. Marketing Asian Places: AĴracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States and Nations. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, Singapore. Scherrer, Walter. 2002. Information deęciencies in place marketing and the scope for Public and Private Sector Partnership: Evidence from the city of Salzburg. Van den Berg, L.; L.H. Klaassen & J. van der Meer. 1990. Marketing Metropolitan Regions. European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University, RoĴerdam, the Netherlands.

9

Review Regulasi

Regulasi sebagai “Selling Point” Daerah Oleh: Bhoedi Rheza Peneliti KPPOD

S

ejak Tahun 2001 Indonesia menerapkan desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada daerah. Undangundang yang menjadi payung hukum otonomi daerah pada masa awal pelaksanaannya adalah UU No.22 dan 25 Tahun 1999, yang kini diganti oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . Berdasarkan kerangka legal tersebut, jumlah dan bobot kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota amat besar, termasuk yang termanifestasi dalam kewenangan menerbitkan peraturan daerah (selanjutnya disingkat: perda). Namun, sejumlah temuan studi menunjukan, penerapan kewenangan penerbitan perda tersebut membawa dampak buruk terhadap iklim investasi di daerah (Investment Climate and Productivity Study, 2003, Studi TKED-KPPOD, 2007, 2011). Pendelegasian kewenangan khususnya kewenangan yang mengatur sektoral menyebabkan terjadinya perubahan regulasi di daerah dan menyebabkan ketidakpastian dalam berusaha. Sejak tahun 2001, Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan pembatalan sejumlah perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan pusat mengenai pajak dan retribusi daerah. Hingga akhir 2010, tidak kurang dari 13.622 perda dari berbagai daerah yang dikirimkan kepada pemerintah pusat. Dari total jumlah tersebut, ada 4.885 perda yang direkomendasikan untuk dibatalkan, namun baru 1.843 perda yang dibatalkan Kemendagri. Yang melatarbelakangi munculnya perda yang memperburuk iklim investasi adalah demi mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) yang utamanya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Penerapan perda terkait pajak dan retribusi inilah yang akhirnya memicu biaya tinggi bagi pelaku usaha, karena terdapat ketidakpastian di dalam peraturan tersebut. Seharusnya pemerintah daerah menyadari bahwa pungutan yang berlebihan atau tidak sesuai ketentuan hukum sesungguhnya berpotensi mendistorsi iklim usaha dan investasi di daerah yang pada gilirannya justru akan merusak pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Rational Expectation Tampaknya Pemda belum sepenuhnya memiliki pemahaman akan perilaku rasional investor dalam pemilihan lokasi investasi mereka. Pertama adalah perilaku pemegang asset, dimana pemegang asset akan mempertimbangkan investasi berdasarkan besar kecilnya selisih keuntungan yang diterima, termasuk setelah memperhitungkan biaya (termasuk pungutan) dan keuntungan yang didapat. Kedua adalah perilaku investasi, yakni yang menjadi perhatian pelaku usaha adalah pengaruh tambahan pungutan tersebut terhadap peningkatan biaya produksi, baik pengaruh biaya untuk faktor produksi utama, maupun bahan baku produksi. Adanya pajak maupun pungutan tambahan akan berpengaruh terhadap kebħakan di sisi input perusahaan. Dalam kondisi yang ekstrim, bisnis tidak mampu menanggung biaya produksi yang ada, dan

10

akibatnya akan dihadapkan kepada dua pilihan ekstrim, yaitu menutup usahanya, atau berpindah lokasi ke daerah lain bahkan ke negara lain. Untuk itu, kebħakan terkait investasi dapat menjadi salah satu daya tarik bagi para investor. Dengan adanya perda yang ramah investasi, dapat mendorong situasi yang jelas dan terdapat kepastian bagi para investor. Kepastian yang terjamin melalui penerapan perda ramah investasi ini, tidak hanya berdampak pada rencana-rencana investasi dari para investor, namun juga berpengaruh terhadap daya tarik investasi suatu daerah. Dengan keterbatasan anggaran, mau tidak mau daerah harus bersikap proaktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investasi dapat masuk ke daerah. Kerangka Regulasi Ramah Investasi Sebelum membentuk sebuah regulasi yang ramah investasi, Pemda setidaknya harus memperhatikan beberapa hal yang terkait kerangka regulasi ramah investasi. Ada dua kerangka regulasi ramah investasi yaitu: Kreiteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum adalah kriteria-kriteria yang harus ada dalam semua perda yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan aktivitas investasi/usaha di daerah. Kriteria khusus adalah kriteria-kriteria yang dimaksudkan atau dikhususkan untuk jenis-jenis perda yang berhubungan dengan ekonomi seperti perda pungutan, perda perancanaan daerah, perda APBD dan perda SOTK. Terdapat beberapa indikator generik di dalam kriteria ini seperti: Kesesuaian dengan kebutuhan. Sebuah perda hanya mengatur sesuai kebutuhan yang akan diatur (fokus) sehingga perda yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Selain itu, perda juga harus memperhitungkan keefektiętasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik secara ęlosoęs, yuridis maupun sosiologis. Perda yang dibuat juga bermanfaat dan berdayaguna, karena perda tersebut dibuat untuk memecahkan masalah-masalah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Substansi sebuah perda ramah investasi tidak hanya menyebutkan hal-hal yang diatur dalam perda, namun juga beberapa hal lainnya seperti relevansi acuan yuridis,

Review Regulasi kemutakhiran acuan yuridis, kelengkapan yuridis formal, kejelasan obyek, kejelasan subyek, konsistensi pasal perpasal, kejelasan rumusan. Dengan adanya relevansi acuan yuridis, maka sebuah perda dapat dikatakan memiliki acuan-acuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dari perda tersebut. Kemutakhiran acuan yuridis menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar perda tersebut tidak lagi memakai acuan-acuan yang sudah usang. Acuan-acuan disini adalah acuan dari perundang-undangan di atasnya seperti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Jika perda memakai peraturan perundangan yang sudah usang sebagai acuannya, maka dapat dikatakan perda tersebut illegal karena tidak memiliki landasan hukum. Minimal content. Perda juga harus memiliki kelengkapan secara material mengenai apa saja yang harus ada dalam sebuah perda, minimal konten. Kejelasan obyek dan subyek yang diatur di dalam Perda juga harus disebutkan secara jelas, agar nantinya tidak menimbulkan multitafsir dan menimbulkan celah penyimpangan. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan atau jenis perdanya. Dalam hal ini perda harus memenuhi persyaratan teknis tentang sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti. Taat azas dan prinsip (ekonomi, kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, dll). Sebagai sebuah produk hukum yang mengatur seluruh masyarakat, perda yang ramah investasi juga harus dapat menjamin keadilan bagi para investor dan tidak boleh berisikan hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang seperti mengandung unsur SARA. Selain itu, perda juga mencantumkan dengan jelas, hak-hak dan kewajiban subjek perda, sehingga subjek perda memiliki kepastian hukum. Materi muatan perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Dengan keberadaan perda, kesatuan wilayah ekonomi Indonesia juga diperhatikan, terutama yang terkait dangan masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat. Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dengan adanya keadilan bagi para investor, perda ramah investasi juga membuka kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam usaha tertentu dan menutup terjadinya persaingan yang tidak sehat dari masing-masing pihak. Perda ramah investasi juga mengandung mekanisme penyelesaian konĚik yang jelas, cepat, murah, mengikat dan terukur, dalam artian jika terjadi konĚik terhadap perda Prinsip keterbukaan. Pada saat pembuatan perda, partisipasi masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi juga harus diimplementasikan. Selain itu, perda juga mudah diakses oleh masyarakat atau pihak

yang berkepentingan, karena dengan kemudahan tersebut, masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi yang penting untuk pengambilan suatu keputusan. Perda juga harus dibentuk oleh kelembagaan atau organ yang tepat yang memiliki kewenangan dan kompetensi terhadap hal-hal yang diatur dalam perda. Pelaksanaan perda harus dapat menciptakan eęsiensi, baik eęsiensi bagi investor maupun pemda. Bagi investor, perda tidak menimbulkan biaya tambahan dan bagi pemda sendiri tidak menimbulkan beban yang harus ditanggung oleh pemda sendiri. Selain segi biaya, perda dapat memberikan kemudahan prosedur birokrasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh para investor untuk melakukan investasi di daerah. Kriteria umum yang terakhir adalah perda ramah investasi dapat memberikan materi muatan insentif untuk masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya di daerah. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak dan atau retribusi, kemudahan perħinan atau insentif sarana dan prasarana. 1. Selain kriteria umum, beberapa kriteria atau acuan khusus juga harus diikuti dalam penyusunan suatu perda. Kriteria khusus tersebut tergantung dari jenis pengaturan dari masing-masing perda. Beberapa jenis perda berhubungan dengan ekonomi yang perlu memperhatikan kriteria khusus diantaranya seperti: Perda Perencanaan (RTRW, RPJMD): Mengacu pada RPJMN, memperhatikan potensi daerah, tingkat eksosbud masyarakat, dan daya dukung lingkungan (Untuk Perda RTRW harus mengacu pada UU No. 26/2007, tentang Penataan Ruang) 2. Perda APBD: Perda APBD di suatu daerah harus mengacu pada permendagri No.27/2013, tentang pedoman penyusunan APBD 2014 dan PP No.71/2010 (PSAP). Selain itu harus eęsien, berbasis kinerja dan mendorong pertumbuhan 3. Perda Pungutan (Pajak, retribusi daerah) dan Perħinan: Untuk Perda pungutan harus mengacu pada UU No. 28/2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terdapat klasiękasi jenis pungutan yang boleh dipungut oleh daerah dan kelengkapan-kelengkapan yang harus ada di dalam sebuah perda pungutan, seperti nama objek pungutan, subjek pungutan, dasar pengenaan tarif, dan tata cara pembayaran. Untuk perda perħinan, harus mengacu pada UU No. 25/2007, tentang Penanaman Modal, untuk perda perħinan. 4. Perda SOTK: Perda-perda tentang SOTK harus memiliki kesesuaian dengan PP 41/2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah. Fasilitas investasi dalam perda ramah investasi Sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam kerangka perda ramah investasi juga terdapat insentif ataupun kemudahan investasi yang diberikan kepada masyarakat

11

Review Regulasi ataupun investor untuk mengembangkan usahanya di daerah. Insentif investasi ini dapat menjadi salah satu cara Pemda untuk menarik investasi kedaerah. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau kemudahan bagi masyarakat dan penanam modal untuk meningkatkan perekonomian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan kemudahan-kemudahan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kemudahan-kemudahan investasi atau insentif yang diberikan kepada investor. Klausul ini kemudian diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2008, yang menjadi pedoman bagi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Dalam PP tersebut, pemberian insentif harus dilandasi pada prinsip kepastian hukum, kesetaraan, Transparansi, akuntabilitas, dan efektif dan eęsien. Berbagai bentuk insentif yang diberikan adalah: Pemberian insentif dapat berbentuk: pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi; pemberian dana stimulant, dan atau pemberian bantuan modal. PP tersebut juga mengatur tentang beberapa kemudahan yang dapat diberikan kepada investor seperti: penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan. Namun tidak semua perusahaan atau jenis investasi yang diberikan insentif maupun kemudahan. Terdapat beberapa kriteria dari investasi yang diperbolehkan untuk mendapatkan insentif atau kemudahan investasi. Kriteria-kriteria tersebut antara lain investasi tersebut memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, Pemberian insentif ataupun kemudahan-kemudahan investasi ini tidak selamanya diberikan. Investasi yang diberikan kemudahan ini juga perlu di evaluasi oleh pemerintah daerah. Jika kriteria-kriteria investasi tidak terpenuhi lagi, maka kemudahan ataupun insentif ini tidak diberikan lagi kepada investor. Perda Investasi di Indonesia Beberapa daerah telah menerapkan perda-perda yang ramah investasi, yang di dalamnya juga terdapat fasilitas-fasilitas bagi para investor. Kota Balikpapan, Kota Yogyakarta, Kota Padang, Barru, Pemalang, Sumedang dan Pacitan adalah beberapa daerah yang telah membuat perda insentif insenvestasi. Di level provinsi paling tidak tercatat ada dua propinsi yang menerapkan perda investasi yaitu Propinsi Gorontalo dan DKI Jakarta. Jenis-jenis fasilitas ataupun kemudahan investasi yang ditawarkan bervariasi. Sebagai contoh Kota Balikpapan, melalui Perda No. 9 tahun 2004, tentang Insentif Bagi Investor memberikan insentif berdasarkan letak dari investasi yang dilakukan.Jika

12

dilakukan di kawasan industri, maka insentif yang di dapat berupa nonęskal seperti penyediaan infrastruktur jalan, air dan listrik. Sedangkan insentif ęskal terdiri dari keringanan pungutan yang dibebankan seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk investasi yang dilakukan di luar kawasan maka yang di dapat oleh investor adalah insentif non ęskal. Sedangkan di Kota Yogyakarta, insentif yang disediakan oleh Pemda melalui Peraturan Walikota No.3 tahun 2009, tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi Pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta adalah insentif ęskal berupa pembebasan beberapa jenis pajak dan retribusi seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi IMBB, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Ijin Usaha Kepariwisataan. Pembebasan ini diberikan selama 1 tahun. Untuk mendapatkan insentif dan kemudahan ini, beberapa persyaratan seperti bangunan yang digunakan untuk berusaha adalah yang berfungsi sebagai tempat usaha industri, perdagangan dan jasa. Kemudian, pengusaha atau penanggung jawab perusahaan mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan insentif kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Investor yang mendapatkan insentif tidak diperkenankan memungut Pajak Hotel, Pajak Restoran dan pajak hiburan kepada konsumen melebihi nilai insentifnya. Di tingkat propinsi, Pemprop Gorontalo memberikan insentif investasi melalui Perda No.2 tahun 2004, tentang Pokok-Pokok Kemudahan Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo. Jenis-insentif yang diberikan oleh pemprop Gorontalo adalah Daerah memberikan dan memfasiltasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya. Selain itu, Kepala Daerah dapat memfasiltasi penyedian tenaga kerja bagi perusahan yang melakukan investasi di daerah. Persyaratan agar kemudahan investasi tersebut di dapat adalah Pihak investor dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan tidak saling merugikan. Selain itu, Pihak investor tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, memberdayakan tenaga kerja lokal yang sesuai dan memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan serta wajib menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan. Penutup Pengalaman menunjukkan bahwa perda-perda ramah investasi masih dibutuhkan oleh para investor. Sebuah kondisi yang ‘nyaman’ bagi sebuah investasi di daerah dapat tercipta melalui kebħakan atau regulasi yang dapat menjamin kepastian berusaha maupun menawarkan insentif dan kemudahan bagi para investor. Daerah saat ini tidak dapat lagi mengeluarkan peraturan-peraturan yang hanya mengejar target penerimaan saja, akan tetapi juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan investasi. Investasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu daerah agar pembangunan dapat terus berjalan dan perekonomian meningkat.

Review Regulasi

Insentif Investasi di beberapa daerahdi Indonesia DAERAH / JENIS INSENTIF

PERSYARATAN

1. KOTA BALIKPAPAN Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Insentif Bagi Investor, Berlaku Sejak 12 Desember 2004 Insentif Non Fiskal:

Penyediaan fasilitas jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telepon sampai ke jalan utama. Jenis pajak daerah yang dapat diberikan keringanan:

Jenis industri dikembangkan di Kawasan Industri Khusus (KIK). Komoditas : Batubara; Migas; Sawit; Karet; Udang; Kakao; Kopi; Makanan; Minuman dan Kerajinan dan Rekayasa.

Insentif Fiskal:

(1) Keringanan Pajak Daerah: a. Pajak Penerangan Jalan non PLN; b. Pajak Reklame; c. Pajak Penggalian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. (2) Keringanan Retribusi Daerah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Gangguan (HO); c. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; d. Retribusi Izin Usaha Industri. Besarnya Keringanan: - 75 persen dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan sampai dengan tahun 2008 - 50 persen dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 - 50 persen dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Insentif Fiskal:

-

-

-

25 persen dari kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan Daerah ini. 10 persen dari kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 5 persen dari kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

2. KOTA YOGYAKARTA Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi Pada Tahun 2009 Di Kota Yogyakarta Insentif Fiskal:

Insentif pajak/retribusi maksimal 1 tahun kepada investor yang mendirikan usaha baru pada tahun 2009 meliputi : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Retribusi IMBB; e. Retribusi Izin Gangguan; f. Retribusi Ijin Usaha Kepariwisataan.

No. 1.

Jenis Pungutan

Kriteria Usaha

Kegiatan usaha di luar wilayah KIK

a. Khusus untuk bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha industri, perdagangan dan jasa. b. Pengusaha atau penanggung jawab perusahaan mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan insentif kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. c. Investor yang yang bergerak di bidang hotel/restoran dan atau hiburan yang mendapatkan d. Intensif pajak daerah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bidang hotel/restoran dan atau hiburan dengan dilampiri Laporan Hasil Penjualan (LHP) setelah berakhirnya masa pajak. e. Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan memungut Pajak Hotel, Pajak Restoran dan pajak hiburan kepada konsumen melebihi nilai insentifnya.

Insentif 1 tahun Keringanan waktu & besaran

Keterangan

Pajak Daerah a. hotel

b. restoran

Mikro/ Kecil

3 bln pertama (90%), 3 bln berikutnya

Hasil penjualan tahunan sampai dengan 2,5 Milyar

Menengah/ Besar

3 bln pertama (90%), 4 bln berikutnya (50%) dan 5 bln terakhir

Hasil penjualan tahunan diatas 2,5 Milyar

Mikro/ Kecil

3 bln pertama (75%), 3 bln berikutnya (50%) dan 6 bln terakhir (25%)


13

Menengah/ Besar



Mikro/ Kecil



Menengah/ Besar



Mikro

75%

Kekayaan bersih sampai dengan 50 Juta

Kecil

50%

Kekayaan bersih lebih dari 50 Juta sampai dengan 500 Juta

Menengah/ Besar

25%

Kekayaan bersih lebih dari 500 Juta

Mikro

75%


Kecil

50%


Menengah/ Besar

25%


Mikro

75%


Kecil

50%


Menengah/ Besar

25%


c. Hiburan

2.

Retribusi Daerah a. IMB

b. Ijin Gangguan

c. Ijin Usaha

3. KOTA PADANG Peraturan Walikota Padang & Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009, untuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Padang Insentif Fiskal: Pembebasan atau Pengurangan pajak serta retribusi 20% hingga 100% a. Pembebasan 100% pajak dan retribusi b. Pembebasan 80% pajak dan retribuís c. Pembebasan 60 % pajak dan retribusi, d. Pembebasan 40% pajak dan retribusi e. Pembebasan 20% pajak dan retribusi 4. DKI JAKARTA Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2002 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan, Pengurangan Atau Keringanan Pajak Hotel Dan Restoran Berdasarkan atas Timbal Balik Bagi Perwakilan Negara Asing Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Insentif Fiskal: Fasilitas pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak hotel dan restoran bagi perwakilan negara asing yang menggunakan jasa penyewaan atas ruangan/kantor hotel maupun yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan diberikan fasilitas pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Restoran. 5. PROVINSI GORONTALO Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2004 Tentang PokokPokok Kemudahan Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo Insentif Fiskal dan Non Fiskal: (1)Daerah memberikan dan memfasiltasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya. (2)Kepala Daerah dapat memfasiltasi penyedian tenaga kerja bagi perusahan yang melakukan investasi di daerah

14

a. Menanamkan modal lebih dari Rp1 triliun serta mempekerjakan karyawan di atas 500 orang. b.Untuk investasi Rp500 miliar-Rp1 triliun dan tenaga kerja 250-500 orang. c. menanam Rp25 miliar-Rp100 miliar (pekerja 50--100 orang), p d. berinvestasi Rp1 miliar- Rp50 miliar (pekerja 50 - 100 orang). e. investasi Rp1 miliar- Rp50 miliar (pekerja 10-50 orang).

a.Khusus untuk Pajak Hotel pada hotel bintang 4, bintang 5 dan bintang 5 berlian, serta untuk Pajak Restoran pada restoran/rumah makan yang satu manajemen dengan hotel tersebut. b.Fasilitas diberikan sepanjang Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara asing yang bersangkutan mendapat perlakuan yang sama, dalam pemberian fasilitas pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak yang berkaitan dengan jasa penggunaan penyewaan atas ruangan/kamar hotel serta pembelian makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan di negara asing tersebut. c.menyampaikan surat permintaan kepada Departemen Luar Negeri.

(1)Pihak investor dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan tidak saling merugikan. (2)Pihak investor tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. (3)Pihak investor memberdayakan tenaga kerja lokal yang sesuai dan memadai serta memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan. (4)Investor wajib menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan.

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik RegionBruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. berwawasan sekolah; h. termasuk skala prioritas tinggi; i. termasuk pembangunan infrastruktur; j. melakukan alih teknologi; k. melakukan industri pionir; l. berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal; m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; o. mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah; p. memanfaatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara keberlanjutan.

6. KABUPATEN SUMEDANG Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang Insentif Fiskal dan Non Fiskal: (1)Pemberian insentif dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian dana stimulan, belanja pemerintah, subsidi bunga; d. pemberian bantuan modal; dan/atau; e. pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swasta. (2)Pemberian kemudahan dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau e. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.

Mengajukan surat permohonan pemberian insentif kepada Bupati.

7. KAB. BARRU Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2008 Pokok-Pokok Perlindungan Investasi Di Kabupaten Barru Insentif Fiskal: Keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya Insentif Non ęskal: Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan yang melakukan investasi di daerah. 8. KAB. PEMALANG Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Insentif Fiskal dan Non ęskal: Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dapat berupa: a. Insentif dalam bentuk: 1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; 2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; 3) Pemberian dana stimulan dan/atau ; 4) Pemberian bantuan modal. b. Pemberian kemudahan dalam bentuk: 1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 2) Penyediaan lahan atau lokasi; 3) Pemberian bantuan teknis dan/atau; 4) Percepatan pemberian perizinan.

(1) Adanya pengajuan permohonan dari penanam modal yang memenuhi kriteria; (2) Pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal sekurangkurangnya memenuhi salah satu dari kriteria: a. memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap banyak tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; f. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; h. termasuk skala prioritas tinggi; i. termasuk pembangunan infrastruktur; j. melakukan alih teknologi; k. melakukan industri pionir; l. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

9. KAB. PACITAN Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Pacitan Dengan Pt. El John Tirta Emas Wisata Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Nomor : 181.1/ 14/408.21/2008 Nomor : 044/Pct-Eljohn/Tew/Pks/Viii/2008 Insentif Fiskal: a. Mendapatkan pembebasan retribusi daerah kecuali retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria. b. Mendapatkan pembebasan pajak daerah selama 3 tahun sejak beroperasinya sarana dan prasarana penunjang yang dibangun di Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria.

^}]

15

Dari Daerah

Promosi Bersama untuk Meningkatkan Investasi di Pulau Lombok Oleh: Elizabeth Karlinda Peneliti KPPOD

S

ebagai salah satu pulau wisata di Indonesia, Lombok merupakan daerah yang ditujukan menjadi tempat penanaman investasi, khususnya di bidang pariwisata. Tidak hanya itu, sebagai Lumbung Pangan Nasional, Lombok juga memiliki potensi yang melimpah di sekor pertanian. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi daerah-daerah di Lombok untuk menarik investasi, mengingat investasi di bidang jasa pariwisata dan pertanian ini akan menciptakan multiplier eěect bagi perekonomian masyarakat.

Dominasi sektor pertanian, perdagangan dan jasa dalam perekonomian daerah. Keempat daerah di Pulau Lombok (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara) memiliki struktur perekonomian yang serupa, yakni didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian yakni lebih dari 26%. Disusul oleh sektor perdagangan dan jasa dengan kontribusi masingmasing lebih dari 17% dan 11%. Hal ini menujukkan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan sektor utama penunjang perekonomian di Pulau Lombok, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

44,96

Keindahan alam sebagai daya tarik investasi bidang pariwisata. Empat kabupaten tersebut memiliki potensi wisata alam yang sangat indah, dan dapat menjadi potensi investasi untuk menarik investor. Wisata alam mulai dari keindahan pantai yang dimiliki oleh Lombok Barat, seperti Pantai Senggigi dan sekitarnya serta Sekotong. Sementara di Lombok Tengah terdapat Pantai Kuta, dan Pantai Aan, sedangkan Lombok Timur, memiliki Pantai Kaliantan dan Tanjung Bloam, Tanjung Ringgit, Tanjung Perak dan Tanjung Cina. Adapun di Lombok Utara, kebanyakan potensi wisatanya pegunungan seperti Gunung Rinjani, dengan segara danau segara anakan, dan Air Terjun Sendang Gila.

Lombok Barat

Lombok Timur

Lombok Tengah

Lombok Utara

35,24 30,32 26,28 22,36

18,85 18,72 17,88

17,35 16,12 15,18 11,41

Pertanian

Perdagangan,Hotel dan Restoran

Jasa-jasa

Gambar 1. Kontribusi Sektor Pertanian, Perdagangan dan Jasa dalam PDRB Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara tahun 2010 (%) Keempat daerah memiliki potensi sumberdaya alam yang sama. Kesamaan potensi sumberdaya alam dimiliki oleh keempat daerah tersebut adalah pada subsektor tanaman pangan, yakni jagung yang mampu menjadi potensi investasi dengan total produksi empat daerah di tahun 2010 sebanyak 145.461 ton. Pada subsektor perkebunan, kopi dan tembakau merupakan komoditas utama. Sementara rumput laut dan sapi merupakan komoditas unggulan pada subsektor perikanan dan peternakan. Beberapa komoditas utama tersebut mampu menjadi potensi investasi di Pulau Lombok.

16

Potensi pariwisata yang sangat besar tersebut apabila dikembangkan dan dikelola secara baik akan mendatangkan multiplier eěect bagi perekonomian masyarakat sekitarnya. Kehadiran investor yang professional dalam mengelola potensi yang ada, diperlukan agar potensi yang ada semakin berkembang. Untuk itu daerahdaerah tersebut sepakat untuk melakukan promosi pariwisata dan investasi di sektor pariwisata secara bersama-sama.

Perlunya investasi di Lombok untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat. Di Pulau Lombok, terdapat empat kabupaten yakni: Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur, dan satu Kota (Mataram). Namun, berbagai kelimpahan yang dimiliki belum mampu dioptimalkan oleh pemda maupun masyarakat sekitar. Bahkan, empat kabupaten tersebut termasuk dalam daerah tertinggal menurut Kementerian Pengembangan daerah Tertinggal (KPDT). Data BPS KPDT tahun 2011 menujukkan, presentase penduduk miskin di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur masih tinggi yakni sebesar 19.70%, 18.14% dan 21.71%. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, diperlukan investasi masuk di daerah tersebut. Masuknya investasi dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, serta mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, investasi mampu menciptakan multiplier eěect bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, dibutukan promosi investasi khususnya di bidang pariwisata dan pertanian untuk meningkatan

Dari Daerah perekonomian keempat daerah tersebut. Promosi investasi bersama melalui Kerjasama Antar Daerah. Pada awalnya, meskipun memiliki kesamaan potensi, baik dalam sektor pertanian maupun pariwisata, namun daerah-daerah kabupaten di Lombok tidak saling berkoordinasi. Akibatnya muncul persaingan yang tidak sehat, bahkan bisa saling mematikan. Pada tahun 2005, muncul kesadaran akan bahaya persaingan yang tidak sehat dalam pembangunan ekonomi antara tiga kabupaten yang berdekatan, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Alasan lain yang melatarbelakangi kesadaran untuk bekerjasama adalah belum memadainya infrastruktur yang ada di Pulau Lombok. Kendala infrastruktur tersebut sering menjadi alasan rendahnya investasi khususnya di sektor unggulan (pertanian dan pariwisata). Dari kesadaran tersebut, lahir kerjasama antar daerah (KAD) Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur dengan nama Regional Management (RM) Jonjok Batur. Lembaga kerjasama tersebut didirikan pada tahun 2009, menyusul masuknya Lombok Utara sebagai daerah anggota pada tahun 2012. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatan komunikasi, koordinasi dalam pemanfaatan dan pemasaran potensi daerah. Kerjasama ini berfokus di bidang promosi investasi dan infrastruktur. Kegiatan utamanya adalah melakukan promosi bersama produk unggulan daerah (pertanian dan pariwisata). Beberapa keuntungan yang didapat dari promosi bersama adalah sebagai berikut: ¾Penghematan biaya promosi Dengan promosi bersama melalui KAD, biaya promosi dapat ditanggung bersama daerah-daerah anggota maupun donor lain yang membiayai KAD. Dengan demikian, anggaran daerah untuk biaya promosi berkurang. ¾Akses pasar lebih luas Melalui gabungan beberapa daerah, semakin banyak informasi pasar yang diperoleh dalam upaya promosi produk ungulan daerah. Hal ini memberikan keuntungan bagi daerah untuk memperluas akses pasar. ¾Meningkatkan investasi daerah anggota Selain akses pasar yang lebih luas, volume produk yang dipromosikan melalui promosi bersama menjadi semakin banyak, mengingat promosi produk tersebut tidak hanya berasal dari satu daerah, melainkan beberapa daerah yang memiliki produk unggulan sejenis. Hal-hal tersebut menjadi kunci untuk menarik investasi di daerah.

¾Terhindar dari persaingan tidak sehat antar daerah Kesamaan potensi investasi daerah-daerah yang berdekatan dapat menimbulkan persaingan antardaerah dalam menarik investasi. Namun, dengan promosi bersama melalui KAD, hal tersebut dapat dihindari karena terjalinnya komunikasi dan koordinasi dalam pembangunan investasi daerah. Sejak berdirinya RM Jonjok Batur di tahun 2009, lembaga KAD tersebut telah melakukan berbagai promosi produk unggulan ketiga daerah anggota, khususnya di sektor pertanian dan pariwisata. Di sektor pertanian, RM Jonjok Batur melakukan promosi tembakau Virginia Lombok di beberapa daerah di Indonesia, seperti Malang dan Sidoarjo. Promosi tembakau tersebut mampu menghubungkan langsung perusahaan rokok di Jawa Timur dengan petani Lombok. Perusahaan rokok tersebut juga berencana untuk membangun pabrik di Lombok. Selain itu, RM Jonjok Batur menginisiasi masuknya investasi pabrik pengolahan jagung senilai Rp 20 M di Lombok Tengah. Pembangunan pabrik jagung ini dilakukan mengingat jagung adalah salah satu komoditas utama ketiga daerah anggota yang masih mengalami kendala pada proses pengolahannya. Di sektor pariwisata, RM Jonjok Batur pernah menggandeng beberapa pelaku usaha di bidang pariwisata untuk membuat satu paket perjalanan Pulau Lombok dalam satu hari, dari Lombok barat, Lombok Tengah hingga Lombok Timur. Tujuannya untuk mempromosikan wisata di Pulau Lombok, dari ujung Barat hingga Timur. Tidak hanya itu, lembaga kerjasama ini menjadi platform komunikasi ditingkat provinsi yang turut mendorong terbangunnya jalan lingkar selatan yang melewati 3 (tiga) daerah terkait dengan nilai investasi Rp 76,3 M. Catatan Akhir Hingga saat ini, promosi bersama sudah dilakukan oleh beberapa daerah melalui kerjasama antar daerah yang salah satu kegiatannya adalah melakukan pemasaran daerah secara bersama-sama. Beberapa praktik baik promosi bersama beberapa daerah di Indonesia terbukti mampu meningkatkan investasi daerah. Namun, promosi bersama antardaerah tersebut tidak akan berhasil jika masing-masing daerah masih memiliki ego kedaerahan. Oleh karena itu, daerah perlu memahami pentingnya promosi bersama melalui KAD sehingga ego kedaerahan dapat berkurang. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang baik juga menjadi kunci keberhasilan promosi bersama.

^ }]

17

Opini

Promosi Investasi sebagai Pintu Masuk Utama Pergerakan Aktivitas Ekonomi Daerah Oleh: Illinia Ayudhia Riyadi Peneliti KPPOD

I

nvestasi merupakan salah satu penggerak utama proses pembangunan ekonomi nasional. Kegiatan investasi mempunyai multiplier efek yang luas dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena kegiatan investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga menurunkan angka pengangguran. Adanya lapangan kerja dapat meningkatkan pendapatan sehingga mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut, investasi mampu mendorong roda aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan devisa negara.

Sumber: sleman.olx.co.id

Investasi merupakan komponen penting kedua setelah konsumsi domestik dalam menopang pembentukan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data publikasi Bank Indonesia, pada periode triwulan pertama tahun 2013, komponen investasi memberikan kontribusi sebesar 28 persen dalam pembentukan PDB. Hal ini menunjukkan bahwa investasi merupakan komponen terbesar kedua setelah konsumsi domestik yang memberikan sumbangan sebesar 61 persen terhadap pembentukan PDB. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan investasi baru melalui pembentukan modal tetap bruto penting dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Ironisnya, keuangan negara memiliki keterbatasan untuk membiayai investasi yang amat diperlukan dalam upaya pembangunan nasional. Hal ini direĚeksikan dengan porsi belanja modal yang hanya mendapat alokasi sebesar 16 persen dari total anggaran belanja negara tahun 2013. Keterbatasan

18

keuangan negara menyebabkan terbatasnya peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, porsi terbesar investasi diharapkan berasal dari masyarakat (swasta) baik dalam negeri maupun luar negeri. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif. Untuk mendorong pertumbuhan investasi diperlukan iklim usaha yang kondusif dan prospek bisnis yang menguntungkan. Kondisi ini sangat diperlukan bukan saja untuk menarik investor (dalam dan luar negeri), tetapi juga dalam rangka mempertahankan dan membesarkan usaha yang sudah ada. Namun, kondusiętas investasi saat ini terganggu terutama sejak terjadinya krisis ekonomi dan pemberlakuan otonomi daerah. Berbagai hasil survei menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi lingkungan usaha/ investasi antara lain adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebħakan, korupsi, perizinan

Opini usaha, regulasi tenaga kerja, kurangnya ketersedian data dan informasi yang akurat dan lain-lain. Kondisi ini memperlambat masuknya investasi besar yang dibutuhkan dalam upaya mewujudkan master plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Padahal, indikasi kebutuhan investasi MP3EI sampai dengan 2014 menurut perhitungan per 10 Mei 2012 diperkirakan mencapai Rp 4.934,8 triliun atau meningkat Rp 922,8 triliun dibandingkan saat peluncuran pertama pada 27 Mei 2011. Oleh karena itu, reformasi dan restrukturisasi dalam upaya perbaikan faktor-faktor tersebut penting dilakukan dalam upaya meningkatkan aliran masuk investasi langsung ke Indonesia. Berdasarkan kerangka MP3I, aliran investasi langsung diarahkan pada pembangunan enam koridor ekonomi Indonesia yang tersebar di lima pulau utama ditambah Bali dan Nusa Tenggara. Dengan demikian, kelancaran kegiatan investasi dalam kerangka MP3EI akan sangat bergantung pada kebħakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang diberlakukan di masing-masing daerah tujuan investasi. Kebħakan Pemda yang ramah investasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga daerah tersebut dipertimbangkan oleh para investor sebagai daerah tujuan investasi yang strategis. Peran Pemda dalam Menarik Investasi Langsung di Daerah. Berdasarkan studi KPPOD-BKPM tahun 2008, komitmen Pemda merupakan komponen utama yang memberikan bobot terbesar dalam pembentukan iklim investasi di daerah. Komitmen Pemda dalam upaya menciptakan kondusivitas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada investor dalam memperoleh kemudahan berinvestasi dan ekspansi usaha. Namun, tidak semua Pemda memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik banyak investasi masuk ke daerahnya. Hanya sejumlah kepala daerah saja yang berintegritas tinggi dan memiliki komitmen dalam menciptakan peluang investasi yang baik bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, publikasi dan ekspos terhadap sejumlah Pemda yang memiliki komitmen tinggi penting dilakukan dalam rangka memperkenalkan daerah-daerah tujuan ramah investasi tersebut kepada para investor potensial. Hampir semua daerah di Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah yang sama, yakni jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang begitu tinggi. Kedua masalah krusial tersebut hanya dapat dipecahkan dengan menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi seluruh angkatan kerja yang ada di daerah tersebut. Penciptaan lapangan kerja baru hanya dapat dilakukan apabila terdapat kegiatan investasi langsung yang mengalir ke daerah tersebut. Oleh karena itu, mutlak bagi Pemda untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan investasi sektor riil di daerahnya. Serangkaian agenda yang perlu dilakukan sebagai upaya menarik investasi langsung ke daerah tersebut di antaranya adalah melakukan perumusan kebħakan

investasi, perbaikan peraturan dan regulasi, perbaikan dukungan dan pelayanan birokrasi, pengembangan promosi daerah dan manajemen kewilayahan (regional management). Perencanaan Kebħakan Investasi. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebħakan investasi daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan iklim investasi. Kebħakan tersebut sebaiknya ditetapkan dengan standarisasi yang baku, dan selanjutnya dipublikasikan agar investor dapat mempelajarinya. Rumusan kebħakan investasi daerah itu penting agar daya tarik investasi daerah yang bersangkutan bisa dipelajari oleh investor. Dari segi substansi, kebħakan investasi yang dimaksud sedikitnya memuat tentang beberapa hal penting, di antaranya adalah arah pengembangan investasi daerah; legal aspect dan kepastian investasi; pengembangan tata ruang dan kawasan investasi; hak dan kewajiban investor; pelayanan investasi; insentif perpajakan, dan lain-lain. Perbaikan Regulasi Daerah. Selain itu, Pemda juga perlu melakukan perbaikan pada berbagai peraturan dan regulasi terkait dengan investasi. Dalam banyak kasus, perkembangan investasi seringkali tidak digerakkan semata-mata oleh pertimbangan potensi daerah, dukungan infrastruktur, dan prospek ekonomi, akan tetapi juga ditentukan oleh peraturan dan regulasi serta pelayanan birokasi pemerintah. Regulasi yang bersifat distortif dan pelayanan birokrasi pemerintah yang buruk sangat potensial menghambat investasi. Oleh karena itu, penting bagi Pemda untuk melakukan telaah dan tinjauan regulasi investasi yang berlaku di daerahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar berbagai regulasi yang berlaku di daerah tersebut memberikan jaminan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi. Perbaikan Pelayanan Birokrasi. Agenda berikutnya yang penting untuk dilakukan Pemda dalam upaya menarik investasi langsung ke daerah tersebut adalah perbaikan dukungan dan pelayanan birokrasi. Hal ini didasarkan pada kondisi riil saat ini yakni prosedur yang panjang dan berbelit dalam pengurusan izin usaha untuk investasi baru di suatu daerah. Panjangnya rantai birokrasi tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan nasional seperti dalam penciptaan lapangan kerja. Regional Management. Pengembangan regional management juga merupakan salah satu kegiatan penting dalam serangkaian upaya yang perlu dilakukan Pemda dalam rangka menarik investasi langsung ke daerahnya. Untuk menciptakan efektiętas, eęsiensi, dan peningkatan daya saing daerah, konsep regional management penting untuk dikembangkan. Konsep ini berbasis pada kebutuhan untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi pembangunan antar daerah pada suatu kawasan (wilayah). Konsep ini bukan hanya akan menciptakan skala ekonomi (economic scale), memberdayakan potensi ekonomi, memperluas

19

Opini pasar regional, menciptakan eęsiensi pembangunan dan efektiętas pemanfaatan infrastruktur, tetapi juga menciptakan lokalisasi investasi dan platform kebħakan investasi. Pada sisi lain, konsep regional management juga dapat menurunkan tensi persaingan antar daerah, karena konsep ini lebih mengedepankan pada semangat kerjasama yang saling menguntungkan antar daerah. Melalui konsep ini, berbagai bentuk kerjasama wilayah akan dapat diwujudkan, misalnya pengembangan komoditas unggulan, pembangunan infrastruktur (pembangkit listrik, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, dll).

hayati, dan lingkungan hidup; (ii) data sosio-ekonomi, seperti demograę, struktur ekonomi, , konsumsi dan pengeluaran, kemiskinan, dan indikator pembangunan daerah; (iii) batas administratif wilayah hingga tingkat desa; (iv) tata pemerintahan, informasi kebħakan dan perencanaan; (v) peta infrastruktur, termasuk jalan, pelabuhan, bandara, rel kereta; (vi) peluang investasi yang ditawarkan (meliputi jenis proyek yang ditawarkan, pola pengembangan usaha yang diterapkan, lokasi, prospek usaha dan besarnya kebutuhan investasi) ; (vii) regulasi dan aturan investasi sebagai fasilitas pendukung.

Promosi Investasi Sebagai Agenda Utama dalam Rangkaian Kegiatan Pemasaran Daerah Tujuan Investasi. Kegiatan terakhir yang penting dalam serangkaian agenda Pemda untuk menarik investasi langsung masuk ke daerahnya adalah promosi investasi. Untuk mendorong investasi, daerah dituntut untuk aktif menggali potensi daerahnya dan menginformasikannya kepada publik melalui berbagai media. Keberadaan informasi yang cepat akses, akurat, dan mutakhir, akan membantu pihak investor dalam menganalisis potensi daerah dan melakukan keputusan investasi. Dengan demikian, promosi daerah amat diperlukan sebagai strategi pengenalan potensi dan informasi daerah kepada publik, khususnya kepada para investor.

Keberhasilan promosi investasi dalam menarik minat investor salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang disampaikan tentang daerah yang dipasarkan sebagai tujuan investasi. Dengan semakin lengkapnya informasi yang diberikan tentang potensi suatu daerah sebagai tujuan investasi yang strategis, maka semakin besar peluang untuk menarik minat investor dalam menanamkan modal yang dimilikinya di daerah tersebut. Oleh karena itu, Pemda dituntut untuk mampu mengeksplorasi dan mengidentiękasi keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh daerahnya dengan tetap memperhatikan lingkungan sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini penting dilakukan agar Pemda dapat menangkap peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada para pelaku usahanya.

Dalam rangka menarik investasi baru untuk masuk ke daerah, Pemda dituntut untuk berperan proaktif melalui serangkaian agenda sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Di antara beberapa kegiatan dalam agenda tersebut, promosi daerah merupakan satu hal yang perlu diberikan perhatian yang besar. Tanpa adanya strategi promosi daerah yang tepat, maka berbagai upaya Pemda yang dilakukan melalui reformasi dan restrukturisasi regulasi dan aturan investasi tidak akan memberikan dampak peningkatan investasi secara signiękan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, promosi daerah penting untuk direncanakan dan dirumuskan dengan baik sebagai upaya publikasi dan pengenalan potensi dan keunggulan daerah sebagai tujuan investasi yang kompetitif, baik dari sisi sumber daya yang dimiliki maupun kualitas regulasi yang berlaku. Kualitas Informasi dalam Promosi Investasi. Kegiatan promosi investasi dilakukan dengan menyebarluaskan informasi potensi dan peluang investasi serta berbagai regulasi/kebħakan investasi kepada masyarakat luas baik di dalam maupun luar negeri. Agar kegiatan promosi investasi daerah dapat secara efektif menarik minat investor, maka tahap kompilasi informasi daerah menjadi hal penting untuk diperhatikan. Berbagai informasi potensi daerah dibutuhkan dalam membantu pihak investor melakukan keputusan investasi. Informasi yang disampaikan dalam kegiatan promosi investasi setidaknya perlu memuat beberapa substansi khusus, di antaranya: (i) data bio ęsik daerah, termasuk daerah aliran sungai, hutan, sumberdaya air, keanekaragaman

20

Penyampaian informasi promosi daerah tersebut biasanya dilakukan dalam suatu bentuk acara pertemuan bisnis antara Pemda dengan calon investor potensial. Melalui forum tersebut, terjalin interaksi langsung sehingga para calon investor dapat bertanya lebih detail tentang peluang investasi yang tersedia di daerah. Para calon investor pun dapat secara langsung menilai sejauh mana komitmen Pemda untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerahnya melalui pemaparan yang disampaikan dalam acara promosi investasi tersebut. Kegiatan promosi daerah merupakan pintu utama masuknya kegiatan investasi oleh pelaku usaha tertentu. Pengenalan potensi dan peluang investasi yang dimiliki daerah melalui kegiatan promosi sangat penting sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku usaha yang berkeinginan melakukan ekspansi bisnis. Selain itu, kegiatan promosi daerah juga penting sebagai sarana bagi Pemda untuk menjalin hubungan yang baik dengan para investor sebagai mitra penggerak aktivitas ekonomi daerah. Forum Dialog Investasi Sebagai Bentuk Promosi Daerah. Kegiatan promosi daerah tujuan investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui sarana forum dialog investasi sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh KPPOD atas kerjasama dengan USAID-SEADI dengan dukungan APINDO. Forum tersebut mengundang empat daerah, yakni Kabupaten Kendal, Kota Bitung, Kabupaten Bangka Tengah dan

Opini Kabupaten Gowa, untuk mempresentasikan peluang investasi dan memperkenalkan sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan kepada para pelaku usaha yang turut hadir di acara tersebut. Masingmasing kepala daerah juga berkesempatan melakukan sosialisasi terkait regulasi investasi yang berlaku di masing-masing daerah. Forum dialog investasi yang digelar juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kementerian pusat. Tanggapan dan masukan dari perwakilan pemerintah pusat menjadi penting untuk menilai kemungkinan pelaksanaan peluang investasi yang ditawarkan oleh masing-masing daerah dan menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka pengembangan investasi sektor riil. Dari persepsi Pemda, selama ini upaya menarik investasi diawali dengan penyiapan lahan yang luas untuk kawasan industri berbagai sektor. Sementara itu, dari persepsi Pempus, sebenarnya kegiatan investasi ditujukan untuk diarahkan pada pengembangan rantai produksi sektor unggulan di masing-masing daerah. Pempus juga mengarahkan agar sektor industri padat karya menjadi prioritas utama untuk berinvestasi di tiap daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan forum dialog investasi ini penting tidak hanya bagi promosi daerah saja yang mempertemukan Pemda dengan para pelaku usaha. Lebih lanjut, forum ini diperlukan sebagai wahana untuk menyamakan persepsi antara Pempus dan Pemda dalam menentukan arah pengembangan kegiatan investasi di masa mendatang.

Forum dialog investasi KPPOD ini digelar dengan mengundang beberapa daerah terpilih yang berkesempatan melakukan promosi peluang investasi di daerahnya masing-masing. Melalui kegiatan promosi yang diselenggarakan dalam satu forum yang sama, maka antara satu daerah dengan daerah lain dapat saling bertukar informasi tentang peluang investasi dan regulasi yang diberlakukan selama ini. Sebagai contoh, kepala daerah Kabupaten Kendal berbagi pengalaman mengenai upaya pendekatan kepada masyarakat agar menerima suatu kegiatan investasi yang masuk ke daerah tersebut. Pendekatan kepada masyarakat oleh Pemda Kendal melalui tokoh masyarakat dan aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) terbukti efektif melancarkan kegiatan investasi yang dapat diterima baik oleh masyarakat luas. Keberhasilan penyelenggaraan ini memang tidak dapat diukur secara instan. Efektivitas penyelenggaraan forum ini akan dapat dibuktikan melalui besarnya peningkatan investasi yang masuk di empat kabupaten/kota tersebut. Oleh karena itu, upaya penciptaan investasi di masingmasing daerah seyogyanya tidak hanya berhenti sampai di sini. Forum dialog investasi ini merupakan bentuk promosi investasi utama sebagai pintu utama masuknya investasi. Lebih lanjut, keterlibatan berbagai pihak, baik KPPOD, USAID-SEADI, maupun APINDO sangat dibutuhkan agar dapat saling bekerjasama dan berperan sebagai katalisator dalam rangka optimalisasi realisasi investasi sektor riil di masing-masing daerah.

^}]

Saat ini KPPOD memiliki koleksi sekitar 20.000 Perda dalam versi elektronik menyangkut topik ekonomi/investasi di daerah (Pajak, Retribusi, Perijinan, dll). Untuk melihat daftar koleksi tersebut, silahkan akses http://perda.kppod.org. Bagi individu/korporasi/organisasi yang akan memesan koleksi kami, dapat menelusuri prosedur dan syarat pemesanan yang tertera pada menu layanan submenu pemesanan perda.

Terima kasih Bagian Keperpustakaan

21

Laporan Diskusi Publik

“Forum Dialog Investasi KPPOD” Oleh: Rizqiah Darmawiasih Peneliti KPPOD

K

PPOD bekerjasama dengan USAID-SEADI (Support for Economic Analysis Development in Indonesia) mengadakan kegiatan bertajuk Forum Dialog Investasi pada tanggal 17 Juni 2013 yang bertempat di Apindo Training Center. Forum dialog ini menjadi ajang pertemuan pemerintah daerah dengan para investor untuk berdialog dan menjajaki kemungkinan berinvestasi.

KPPOD

Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 100 Peserta, dari kalangan bisnis nasional dan asing, Asosiasi Usaha, Business Chambers dari beberapa Negara, serta perwakilan Pejabat Pemerintah Pusat. Empat daerah yang diundang dan hadir untuk melakukan ekspose dihadapan investor, yakni: Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan) diwakili oleh wakil Bupati Abbas Allaudin, Kota Bitung (Sulawesi Utara) oleh Walikota Hanny Sondakh, Kabupaten Kendal (Jawa Tengah) oleh Bupati Widya Kandi Susanti dan Bangka tengah (Bangka Belitung) diwakili oleh Ir. H. Patrianusa Sjahrun. Daerah-daerah tersebut memang bukan yang berada diperingkat teratas, tetapi memiliki kinerja tata kelola ekonomi yang relatif baik dan berhasil memperbaiki iklim investasi. Acara dibuka dengan pidato Firman B.Aji, Senior Private Sector Development Advisor Economic Growth OĜce USAID, yang menyampaikan bahwa USAID melalui program SEADI memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga seperti KPPOD untuk memperbaiki kebħakan ekonomi yang baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Melalui Forum Dialog Investasi yang diselenggarakan KPPOD ini, diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pemerintah daerah dan investor dan terealisasi investasi di daerah-

22

daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Ekspose yang dilakukan oleh Bupati/Walikota secara langsung dħadikan kesempatan untuk mengetahui dan mengidentiękasi kebutuhan spesięk nyata dari pelaku usaha. Pada acara ini Investor secara langsung mendapatkan pemahaman lebih detil perihal potensi dan peluang berinvestasi di daerah serta mengetahui kebħakan maupun segala langkah yang relevan (perizinan, fasilitas investasi dan sistem insentif yang diberikan kepada investor). Lebih jauh diharapkan, kesempatan ini digunakan para investor untuk menjajaki kemungkinan berinvestasi di daerah terkait, karena bisa berhadapan langsung kepada pengambil kebħakan tertinggi di daerah yakni Bupati atau Walikota. Presentasi yang disampaikan Bupati/Walikota berfokus kepada jawaban atas dua pertanyaan: (1) APA potensi signiękan yang ditawarkan kepada investor; (2) BAGAIMANA menyiapkan langkah kongkrit untuk menarik investor merealisasikan potensi tersebut (skema insentif, inovasi kebħakan, dll). Dewan Pengawas KPPOD, Djisman Simanjuntak menyatakan betapa pentingnya koordinasi antara pengusaha sebagai penyelenggaraan bisnis dan pemerintah sebagai perumus kebħakan. sebagai

Laporan Diskusi Publik perumus.kata kunci yang digaris bawahi adalah we need to reorganized our self, democracy it’s not all about taking diěerent posisition, democracy it’s about coming to consensus. Menurut Djisman simanjutak, dari musyarah seperti yang ada di pancasila dan Indonesia masih pada tahap taking diěerent posisition. Acara ini diharapkan kita semakin terdorong untuk organize to be beĴer” ujarnya. Sementara, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Ir. Farah Ratnadewi Indriani. MBA, menyampaikan roadmap dan fokus pengembangan investasi di Indonesia kedepan serta rencana-rencana strategis untuk mendukung roadmap tersebut. Dalam kesempatan ini juga disampaikan dua hal utama, yakni mengenai) gambaran situasi investasi di Indoensia saat ini; dan kebħakan maupun strategi Pusat dalam memfasilitasi daerah agar mampu menjaga iklim usaha yang baik. Dalam Forum ini setiap daerah diberi kesempatan untuk mempresentasikan potensi yang ada di daerahnya. Kota Bitung memporomosikan sektor kelautan dan perikanan, khususnya kebutuhannya sebagai daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Walikota Bitung, Hanny Sondakh mengatakan Bitung membuka peluang investasi perikanan tangkap dan hilirisasi pengolahan hasil tangkap. Pengembangan pelabuhan menjadi hal mendesak dilakukan guna mendukung Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara Kabupaten Kendal, mencoba menarik investasi khususnya terkait dengan Kasawasan Industri, dan Industri padat karya yang menjadi sasaran investasi di daerahnya. Lebih lanjut, Bupati Kendal menyatakan bahwa daerahnya berpotensi menjadi tujuan pengembangan investasi agro, khususnya di sektor pertanian dan industri. Komoditas pertanian Kabupaten Kendal diantaranya jambu bħi merah dan pisang batu. Kemudian untuk perikanan, Kendal menjadi sentra penghasil bandeng selain Semarang dan Pati. Kedua daerah ini mendapatkan tanggapan dari Sanny Iskandar yang merupakan Ketua umum Kawasan Industri, yang bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan PP nomor 24/2009 mengenai kawasan industri. Di daerah lain masih banyak permohonan ħin lokasi mendirikan industri manufaktur yang baru di luar kawasan industry. Bupati Kendal memberikan tanggapan bahwa Kendal tidak akan mengħinkan industri berdiri diluar lokasi industri dan demi medukung PP tersebut. Kendal memiliki zona kawasan hħau, zona kuning dan sebagainya dan jika kawasan industri masih cukup maka tidak akan memberikan izin. Ketika memang kawasan industri tersebut sudah tidak memadai maka akan dilakukan revisi terhadap kebħakan tersebut. Sedangkan Kabupaten Gowa mempromosikan peluang investasi disektor agribisnis khususnya perkebunan dan industri hilirnya. Wakil Bupati Gowa Abbas

Alaudin, menyatakan bahwa sejauh ini perbaikan tata kelola ekonomi dilakukan melalui kebħakan pemda Gowa yang memberi kepastian berinvestasi. Kepastian dimaksud terkait dengan perizinan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Perizinan dan biaya-biaya tersebut didukung regulasi, seperti Perda tentang Keterbukaan Informasi, Perda tentang Partisipasi dan Perda tentang Kantor Pelayanan Terpadu. Berbeda dengan tiga daerah lainnya, Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Patria Nusa, mengaku melaksanakan pelayanan satu pintu secara efektif. Dari 35 jenis perizinan, Pemda Bangka Tengah hanya mengenakan distribusi kepada dua perizinan saja. Selain itu, lanjutnya, Pemda setempat juga memberikan kemudahan dan insentif hal ini dibuktikan dengan dipermudahnya proses perħinan dan waktu yang cepat tidak sampai seminggu. Ekspose tersebut ditanggapi secara langsung oleh investor/pelaku usaha di masing-masing sektor yang menjadi andalan daerah, seperti dari Asosiasi Pakan Ternak, Pengusaha Perkapalan, Makanan dan Minuman, dan sebagainya. Franciscus Welirang, Direktur Utama PT. Indofood, yang mewakili dunia usaha, menyampaikan sejumlah kendala dalam berinvestasi di daerah, dan diharapkan ada upaya serius dan terus menerus untuk perbaikan dalam menarik investasi ke daerah. Kendala utama dalam berinvestasi di daerah saat ini menurut Franciscus Welirang terutama tentang jumlah lembaga swadaya masyarakat di daerahnya dan jumlah serikat pekerja yang ada. “Berapa jumlah LSM yang benar, lalu berapa jumlah LSM pelat merah,” ujarnya. Ia mengisahkan mengenai beberapa usahanya di berbagai daerah yang terkendala oleh “gangguan LSM dan Serikat Pekerja. Mulai dari pembebasan lahan untuk lokasi usaha, uang retribusi daerah mulai dari kecamatan hingga desa. Ia memberikan tips untuk pengusaha saat investasi di daerah. Seperti kebutuhan pengenalan usaha yang akan dibangun kepada masyarakat. Forum diskusi ini ditutup oleh pidato dari SoĦan Wanandi, Ketua Dewan Pembina KPPOD dan juga Ketua Umum DPN APINDO, beliau menyampaikan pentingnya pembentukan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari 12 tahun dirasakannya masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Secara umum, Pemerintah/ Pemda belum menyadari pergeseran peran mereka dalam memfasilitasi bekerjanya modal. Meski demikian, harapan tetap muncul terutama jika melihat beberapa daerah yang telah berhasil melakukan perbaikan dalam tata kelola ekonomi yang business friendly. Daerah yang ditandai pemerintahan yang bekerja dan memiliki komitmen perubahan ini perlu dibantu dalam menarik investasi melalui Forum Dialog Investasi antara Pemda dengan para investor seperti yang dilakukan oleh KPPOD

^}] 23

Agenda KPPOD

Kegiatan KPPOD Terkini

D

engan menggunakan pendekatan multi-perspektif (ekonomi, politik, hukum dan administrasi publik), KPPOD melakukan studi, advokasi, dan asistensi teknis bagi peningkatan mutu tata kelola ekonomi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di daerah. Saat ini, KPPOD bekerjasama dengan lembaga beberapa donor sedang melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut

1. Penguatan Kapasitas dan Ekspose Publik KPPOD dalam Meningkatkan Advokasi Perbaikan Tata Kelola Ekonomi di Indonesia

Program ini merupkan kerjasama KPPOD dengan SEADI (Support for Economic Analysis Development in Indonesia)-USAID. Kegiatan berlangsung dari bulan Juni 2012 hingga Juni 2013 ini terdiri dari beberapa kegiatan utama, yakni Penelitian Tematik dari untuk memperdalam temuan hasil penelitian TKED, penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan penyusunan perda, forum bisnis, serta publikasi. Studi Tematik: Empat topik studi tematik merupakan pendalaman dari studi Tata Kelola Ekonomi Daerah yang telah dilakukan KPPOD sebelumnya. Topik pertama terkait dengan hubungan antara korupsi, belanja pemerintah daerah di sektor infrastruktur dan kualitas infrastruktur daerah. Topik kedua terkait peraturan daerah khusunya di sektor perikanan tangkap. Topik ketiga terkait dengan isu buruh dan yang ke empat terkait dengan kerjasama antar daerah dibidang perdagangan sebagai alternatif kebħakan peningkatan perekonomian. Lokalatih untuk Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pembuatan Peraturan Daerah: Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 29-31 Desember 2013 di Hotel Grand Cemara, Jakarta Pusat. Lokalatih tersebut mengangkat tema ‘Penguatan Kapasitas Pemda dan DPRD dalam Pembuatan Perda’ Forum Dialog Investasi: Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 Forum Dialog Investasi merupakan kegiatan yang mempertemukan antara beberapa Pemda dengan investor potensial. Pemerintah diberi kesempatan untuk mempresentasikan potensi investasi daerahnya dihadapan forum bisnis.

24

2. Pertemuan KPPOD dengan WaGub DKI Jakarta Dalam rangka program Improving Business Licensing in Jakarta: A Study on Acceleration the Devolution of Authority from Technical Agency to The One Shop (OSS) Agency. Pada tanggal 19 Juni 2013 Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Audiensi Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) untuk membicarakan Program Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perħinan di Prov.insi DKI Jakarta di Ruang Tamu Wagub. Tahun ini, Wagub merencanakan agar PTSP selesai. Ke depannya, warga yang hendak mengurus perizinan tidak perlu repot untuk mengurus berbagai Wagub dan jajarannya menyambut baik niat KPPOD untuk berkontribusi dalam proses menuju pelaksanaan PTSP DKI Jakarta. Momen ini tepat karena pihak DPRD memang meminta agar Pemprov DKI memiliki partner dari perwakilan masyarakat untuk menilai substansi

hĴp://www.youtube.com/watch?v=pDriMYPdsWU

raperda tentang PTSP ini. Selama ini, banyak persepsi dari anggota DPRD yang mempertanyakan bagaimana tugas SKPD jika nantinya wewenang pemberian perizinan diberikan pada PTSP. Padahal, jika kelak nantinya wewenang pemberikan izin dipegang oleh PTSP, maka peran SKPD masih tetap diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi setelah izin diberikan. Peran SKPD terkait juga dibutuhkan dalam menerapkan sangsi bagi para pemegang izin yang melakukan pelanggaran. Untuk memberikan pemahaman ini kepada para anggota DPRD, maka Pemprov perlu menjalin kemitraan dengan perwakilan masyarakat dalam hal ini KPPOD dipilih sebagai perwakilan dari unsur masyarakat.

Seputar Otonomi

Ikhtisar Otonomi Juni 2013 Pemekaran Daerah Akhirnya Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) di Provinsi Sumatera Selatan resmi menjadi daerah otonom baru (DOB). Kabupaten Muratara menjadi daerah otonom ke-539 setelah Undang-Undang pembentukan kabupaten ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, Selasa 11 Juni 2013 di Jakarta. Walaupun telah disahkan, namun pemilihan kepala daerah akan dilakukan tahun 2015. Dengan bertambahnya Kabupaten Musi Rawas Utara, maka saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, 93 kota, dan 412 kabupaten. Selain Muratara yang berinduk di Kabupaten Musi Rawas, ada 4 (empat) usulan daerah otonom baru lagi yang dibahas DPR dan pemerintah. Keempat daerah itu yakni Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah yang berinduk di Kabupaten Buton serta Kabupaten Muna Barat dan Kota Raha yang akan dimekarkan dari Kabupaten Muna. Keempat calon kabupaten ini menurut Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri belum memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah belum ada kesepakatan dalam menentukan ibu kota kabupaten dan juga adanya masalah-masalah lain. Transfer ke daerah dalam Postur APBN-P 2013 Rapat Paripurna DPR-RI yang di gelar pada hari Senin, 17 Juni 2013 telah menyutujui RUU APBN-P (Perubahan) 2013 yang telah diajukan oleh pemerintah sejak tanggal 21 Mei lalu dan telah dibahas oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR, untuk disahkan sebagai UndangUndang. Khusus untuk anggaran Transfer ke Daerah dalam APBNP 2013 mengalami peningkatan dari Rp. 528,6 Triliun menjadi sebesar Rp. 529,4 Triliun; atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,7 Triliun. Kebħakan anggaran Transfer ke Daerah tetap diarahkan untuk mendukung program atau kegiatan prioritas nasional dan pelaksanaan desentralisasi ęskal daerah guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas,nyata,dan bertanggung jawab, serta dengan mengoptimalkan kualitas belanja daerah yang lebih fokus pada pelayanan publik di daerah,serta meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Peran Pemda dalam Penyaluran BLSM dan Konverter GAS Sebagai tindak lanjut dari pengurangan subsidi harga BBM, pemerintah membuat program kompensasi yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, pemerintah membagi dua kelompok program kompensasi itu. Pertama, Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dari program yang sudah berjalan, seperti beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan program keluarga harapan (PKH). Kedua, program kompensasi khusus 2013, yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan pembangunan infrastruktur dasar. Dalam rangka penyaluran BLSM diharapkan peran aktif dari pemerintah daerah (pemda). Peran pemda dalam penyaluran BLSM, pertama adalah melakukan pendataan penduduk yang berhak menerima BLSM. Dalam hal ini data yang akan digunakan adalah data hasil survei BPS Pusat dan BPS Daerah yang juga akan diveriękasi oleh pemda, karena pemda dipandang yang mengetahui kondisi wilayahnya. Peran kedua adalah penyaluran kartu elektronik yang akan digunakan untuk penyerahan BLSM. Penyaluran BLSM rencananya akan dilakukan dengan menggunakan kartu elektronik (seperti kartu ATM). Kartu ini dapat diambil dari pemerintah daerah seperti kecamatan atau kelurahan. Mesin pembaca kartu juga akan didistribusikan oleh pemerintah. Sementara dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, peran Pemda sebagai ujung tombak harus melakukan: pertama, pendataan sasaran program, Pemda (SKPD terkait) bersama Pertamina, Camat, Lurah, RT/RW serta tokoh masyarakat melakukan veriękasi kembali data sasaran penerima program. Kedua, sosialisasi dan edukasi penggunaan LPG, dengan cara membentuk Satgas Pengamanan di Kabupaten dan Kota, dengan melibatkan Pokja pengaduan masyarakat (S.E Mendagri Nomor.541/3442/SJ 23 Agustus 2010, dan melatih tenaga penyuluh lapangan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti UPM.

^}]

25

SEKILAS KPPOD Sebagai tindak lanjut hasil Seminar Nasional “Menyelamatkan Otonomi Daerah” yang diselenggarakan KPEN (Komite Pemulihan Ekonomi Nasional), CSIS (Center for Strategic and International Studies) dan LPEM-FEUI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) pada tanggal 7 Desember 2000, para penyelenggara secara intensif membahas dan menyepakati pembentukan suatu lembaga independen pemantauan pelaksanaan otonomi daerah yang di kemudian hari bernama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Dalam perkembangannya, sejumlah institusi lain ikut bergabung melalui kesertaan para ęgur pimpinannya sebagai unsur pendiri: Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, The Jakarta Post, Bisnis Indonesia, dan Suara Pembaruan. Melihat latar belakang institusi pendiri tersebut, dapat dikatakan kelahiran KPPOD merupakan hasil eksperimentasi kerjasama dunia bisnis, akademik, dan media massa sebagai tiga pilar penting dalam formasi sosial di Indonesia dewasa ini. Sebagai dasar pemikiran yang menyemangati kerja-kerja profesionalnya, KPPOD memaknai desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kebħakan yang bertujuan mengubah struktur tata kelola pemerintahan dari sentralisme menjadi terdesentralisasi, sekaligus menggeser pola pembangunan yang didominasi negara menuju kesempatan yang lebih terbuka bagi masyarakat dan dunia usaha. Maka pada setiap kebħakan pemerintah haruslah tercermin suatu komitmen nyata untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah. Mengalir pada pilihan wilayah isu, KPPOD menaruh fokus sentral pemantauannya pada segala hal terkait kebħakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi dan kebħakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum. Dengan menggunakan pendekatan multi-perspektif (ekonomi, politik, hukum dan administrasi publik), KPPOD melakukan studi, advokasi, dan asistensi teknis bagi peningkatan mutu tata kelola ekonomi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di daerah. --o0o--

WILAYAH ISU KPPOD PEMBANGUNAN EKONOMI

TATA KELOLA EKONOMI DAERAH

1.

TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

Reformasi Regulasi Usaha:

Mendorong deregulasi melalui upaya rasionalisasi jumlah dan atau jenis Perijinan usaha maupun pungutan (pajak/retribusi) di daerah.

2.

Reformasi Birokrasi Perijinan:

Mendorong debirokratisasi melalui upaya efisiensi business process (pengurusan) perijinan lewat kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.

3.

Desentralisasi dan Manajemen Fiskal:

Studi dan advokasi kebijakan desentralisasi fiskal yang mendukung kemandirian daerah dan perbaikan kualitas tata kelola keuangan di daerah (APBD) yang pro-prtumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik.

4.

Isu-isu Strategis Otda lainnya:

Pemekaran daerah, kerja sama antar-daerah, rencana pembangunan daerah, pemilihan kepala daerah, dsb.

26

Tarif Pemasangan Iklan di KPPODBrief Terbit 1 kali tiap 2 bulan, dengan jumlah 2000 eksemplar dan didistribusikan ke Gebernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat, Asosiasi Bisnis, Kedutaan Besar, NGO, Perguruan Tinggi dll

Biaya iklan l l l l l

Full color cover depan dalam satu halaman Rp. 7.500.000,Full color cover belakang luar satu halaman Rp. 5.500.000,Full color cover belakang dalam satu halaman Rp. 4.000.000,One color cover satu halaman isi Rp. 3.500.000,One color cover setengah halaman isi Rp. 2.000.000,-

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Regional Autonomy Watch Permata Kuningan Building 10th Fl. Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 Phone : +62 21 8378 0642/53, Fax : +62 21 8378 0643 http://www.kppod.org, http://perda.kppod.org, http://pustaka.kppod.org

Yang ada di benak banyak orang ketika mendengar istilah Memasarkan Daerah adalah

Recommend Documents