BAB I PENDAHULUAN. yang terlintas dalam benak kebanyakan orang adalah mengenai berakhirnya masa

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Ketika wacana tentang reformasi di Indonesia diangkat ke permukaan, maka yang terlintas dalam benak kebanyakan orang adalah mengenai berakhirnya masa kejayaan Soeharto. Kemunduran Soeharto dari jabatan presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 acapkali dianggap sebagai awal dari reformasi. Peristiwa reformasi ini diawali dengan gejolak-gejolak dari masyarakat yang tidak percaya lagi kepada pejabat birokrasi, kemudian dituangkan secara nyata dalam bentuk protes dan demonstrasi. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pejabat birokrasi disebabkan karena pejabat birokrasi dianggap hanya sebagai pemenuh kebutuhan penguasa tertinggi negara, sehingga para pejabat publik mengabaikan kepentingan masyarakat dan mengutamakan atasannya. Meluasnya praktik-praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik pada masa itu, semakin mencoreng image masyarakat terhadap birokrasi publik KKN. Berbagai fenomena diatas menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan dan legitimasi pemerintah dan birokrasinya di mata publik. Ini semua terjadi karena pemerintah dan birokrasinya telah gagal menempatkan dirinya menjadi institusi yang bisa melindungi dan memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan publik. Dalam keadaan seperti ini, pelayanan publik menjadi tertutup terhadap perubahan yang menuju ke arah perbaikan

pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat dikatakan rapuh dalam

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Universitas Sumatera Utara

Reformasi yang digemakan ke seluruh pelosok negeri pada masa itu ternyata hanyalah ungkapan dari kegembiraan masyarakan karena telah berhasil menjatuhkan pemerintahan yang dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Reformasi sebenarnya merupakan proses yang teramat panjang sudah dimulai dari masa presiden Soekarno, dimana presiden Soekarno memiliki pandangan yang jelas terhadap administrasi negara dan memiliki perhatian yang besar dalam bidang ilmu administrasi negara hingga akhirnya mendirikan lembaga administrasi negara yang diharapakn dapat mengembangkan ilmu administrasi negara dan dapat diterapakan dalam pemerintahan 1. Kemudian reformasi kedua terjadi pada masa pemerintahan presiden Soeharto tepatnya pada tahun 1969 dimana para teknokrat berhasil menelurkan Repelita I yang didalamnya terkandung reformasi administrasi. Reformasi administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan negara-negara sedang berkembang, terlepas dari tingkat perkembangan atau kecepatan pertumbuhan dan arah serta tujuannya serta dianggap juga sebagai perubahan terencana. Tujuan yang ingin dicapai oleh seorang pembaru administrasi yang notabane juga merupakan tujuan reformasi administrasi adalah untuk menyempurnakan kinerja individu, kelompok dan institusi. “Di samping itu reformasi birokrasi bertujuan juga untuk memberi saran kepada mereka tentang bagaimana cara agar individu, kelompok dan institusi dapat mencapai tujuan lebih efektif, ekonomis dan lebih tepat.”2

1 2

Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, (Kencana,2008) h. 102 Soesilo Zauhar, Reformasi Administrasi, (Bumi Aksara, 1994) h. 5


Reformasi administrasi negara merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan negara. Reformasi administrasi negara terjadi karena perubahan dan modernisasi administrasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, meningkatkan efektifitas organisasi sehingga dapat diciptakan administrasi negara yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Dalam masa transisi (seperti Indonesia) sebaiknya reformasi administrasi negara diawali dengan reformasi prosedur untuk memperbaiki sistem baru diikuti dengan peleturan struktur organisasi, teknik, dan metoda serta modifikasi-modifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan, sedangkan reformasi kinerja biasanya harus direkayasa melalui program-program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan. “Terdapat tipe reformasi administrasi negara, terutama di negara-negara berkembang, antara lain : perubahan kelembagaan, perubahan sistem manajemen, peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penerapan prinsip desentralisasi.” 3 Berkaitan dengan pemerintahan, organisasi pemerintahan atau yang disebut dengan birokrasi, merupakan wadah yang perlu nelaksanakan reformasi adminiatrasi. “Birokrasi adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum." 4 Untuk memahami kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tentu tidak cukup hanya dengan menganalisisnya dari satu aspek yang sempit, tetapi harus bersifat menyeluruh dengan memperhatikan semua dimensi persoalan 3

Amin Ibrahim, Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 14 4 Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta : PT. Grafindo Persada,2004),h.80


yang dihadapi oleh birokrasi serta keterkaitan satu dengan lainnya. Dengan cara pandang seperti ini, maka informasi tepat dan lengkap mengenai kinerja birokrasi bisa diperoleh dan kebijakan birokrasi yang holistik dan efektif bisa dirumuskan dengan mudah. ”Dengan melaksanakan kebijakan seperti ini, maka diharapkan perbaikan kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan bisa segera dinikmati oleh masyarakat luas.” 5 Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa reformasi pelayanan publik merupakan cara terbaik dalam mewujudkan good governance. Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama reformasi administrasi karena upaya mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih nyata dan mudah. Nilai-nilai seperti efesiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dapat diterjemahkan secara relative lebih mudah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berkaitan dengan pelaksanaan good governance, maka pemerintah pusat pun mengadakan otonomi daerah dimana masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan yang ada dalam daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan good governance ini juga tidak dapat terlepas dari pelaksanaan reformasi pelayanan publik. Inti dari konsep otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan

5

Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 20060 h. 8


otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. 6 Dalam

rangka

mewujudkan

pelayanan

publik

yang

berkualitas

demi

terpenuhninya kebutuhan masyarakat dan juga sebagai salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan negara, maka seluruh organisasi pemerintahan melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berkaitan dengan pelaksanaan reformasi pelayanan publik, Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara juga melaksanakan suatu reformasi di bidang pelayanan publik yamg secara nyata diwujudkan dengan terciptanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. Unit Pelaksana Teknis ini dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Direksi PT. Bank Sumut Nomor. 973/77352/Penda/2003 dan Nomor. 20/DIRPP/SJ/2003 tentang Penerimaan Setoran Pajak Provinsi Sumatera Utara pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tampak peningkatan yang signifikan sejak diberlakukannya Unit Pelaksanaan Teknis ini. Hal ini terlihat dengan jelas pada jumlah pajak kendaraan bermotor dari tahun 2003-2007. Ternyata ada peningkatan pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu 4 tahun setelah dilahirkannya unit pelaksana teknis dalam rangka pelaksanaan reformasi pelayanan publik di dinas pendapatan asli daerah Sumatera Utara. Reformasi pelayanan publik diyakini dapat meningkatkan penerimaan negara, khususnya melalaui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang kemudian dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai hal inilah yang kemudian 6

HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Palembang: Rajawali Press, 2002), h.2


memicu ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Hubungan Reformasi Pelayanan Publik terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor”. I.2 Perumusan Masalah Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa ia melakukan penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan suatu penelitian. 7 Suatu masalah dapat diartikan sebagai kesenjangan atau diskongruensi antara kenyataan dengan harapan. Perumusan masalah dalam penelitian adalah suatu pernyataan yang mengidentifikasi fenomena yang diteliti yang berpatok pada proses dan tindakan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagiamakah reformasi pelayanan publik yang terjadi di SAMSAT Medan Selatan? 2. Bagaimanakah peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan? 3. Bagaimana hubungan reformasi pelayanan publik terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor?”

7

Suharmisi Arikuntoro, Prosedur Penelitian ; suatu pendekatan praktek , (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h. 17


I.3 Tujuan Penelitian “Tujuan penelitian haruslah sejalan dengan perumusan masalah yang telah ada sebelumnya”. 8 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Mengetahui bentuk reformasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Samsat Medan Selatan. b. Mengetahui hubungan reformasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Samsat Medan Selatan terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor c. Mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh petugas SAMSAT Medan Selatan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor I.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan setelah terlaksananya penelitian ini,adalah sebagai berikut ; a. Secara Subjektif, penelitian ini bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait di tempat penelitian dilaksanakan (Unit Pelayanan Terpadu Samsat Medan Selatan) agar dapat menemukan inovasi-inovasi terbaru dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

8

Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2007) h.101


c. Secara Akademis, penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan juga bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada cakupan penelitian yang sama.

I.5 Kerangka Teori Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis perlu mengemukakan teoriteori yang berkenaan dengan masalah yang akan dilteliti dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Teori inilah yang akan digunakan sebagai pedoman untuk menjelaskan masalah yang ada. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Adapun beberapa teori yang yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut. I.5.1

Reformasi Pelayanan Publik

I.5.1.1 Pengertian Reformasi Berbagai gagasan, keinginan dan pendapat, saran maupun tuntutan tentang reformasi telah muncul dalam masyarakat sejak reformasi itu ditetapkan pemerintah menjadi suatu kebijakan nasional. Gagasan dan tuntutan yang berbeda dari masyarakat dalam mengartikan reformasi dapat menyebabkan terjadi kesimpangsiuran dalam masyarakat. Keadaan tersebut dapat dipahami karena perbedaan pengetahuan tentang pendefenisian makna kata reformasi itu sendiri. Reformasi berasal dari kata ‘re’ dan ‘form’, yang apabila diartikan secara gamblang dapat diatikan sebagai perubahan bentuk.


Dari wikipedia bahasa indonesia dijelaskan bahwa Reformasi merupakan suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Selanjutnya dikatakan juga bahwa reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. “Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekusaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru”. 9 Reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik politik, pemerintah, ekonomi, sosial budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat diubah dan ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan selaras. Dengan kata lain, reformasi adalah suatu usaha atau upaya untuk menghidupkan demokrasi, terutama di bidang politik, pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat diubah dan ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan lebih selaras. Melalui reformasi, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang layak. I.5.1.2 Pelayanan Publik a.

Pengertian Pelayanan Publik Pelayanan publik menjadi topik yang hangat dibicarakan setelah adanya

reformasi-reformasi dalam birokrasi, terutama dalam reformasi adminitrasi negara. Jika ditelusuri secara etimologis, kata publik merupakan terjemahan langsung dari kata public dari bahasa Inggris yang berakar dari dua sumber. Pertama, dari bahasa 9

http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/12/pengertian-reformasi.html


Yunani pubes, yang berarti kedewasaan, baik kedewasaan yang bersifat fiskal, emosional maupun intelektual. Dari pemahaman ini, kata public mengandung konotasi sebagai kemampuan berfikir dan bertindak secara dewasa. Kata lain yang memberi arti pada kata publik adalah kata koinon yang berasal dari bahasa Yunani. Kata ini di dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan kata umum seperti dalam istilah kendaraan umum, jalan umum, telepon umum, dan toilet umum. 10 Menurut Kotler dalam Sampara Lukman 11 ”pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. Kemudian Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskna pelayanan sebagai hal,cara atau hasil pekerjaan melayani atau menyediakan keperluan orang 12. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan, karena ia merupakan proses yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Kemudian Moenir mengartikan ”pelayanan publik sebagai pelayanan umum yang berarti kegiatan yang dilakukan seorang atau sekelompok

10

Pius Suratman, Bringing The Public Back In,(Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu, 2008), h. 3 Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta: STIAN LAN Press, 2000), h.8 12 Dadang Juliantara, Peningkatan Kualitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h. 10 11


orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya”. 13 Pelayanan publik 14 adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Kurniawan, pelayanan publik 15 adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Kemudian, Syaiful Arif mendefenisikan pelayanan publik merupakan suatu layanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa pengunaan fasiltas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan

adalah

aparatur

pemerintahan

beserta

segenap

kelengkapan

kelembagaanya. 16

13

14

Moenir, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.27 Ratminto dan Atik S,Winarsih, Manajemen Pelayanan : Pengembangan Mod Konseptual,

Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minima), (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h.5 15

Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik,(Jakarta: Pembaruan, 2005), h. 4

16

Ahmad Ainur, Reformasi Pelayanan Publik, (Malang: Program Sekolah Demokrasi, 2008), h.3


Selanjutkan menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, UndangUndang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, menyebutkan yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hak warga negara baik itu berbentuk barang, jasa maupun urusan administrasi yang berkaitan denhan kepentingan publik dan bertujuan untuk mensejahterakan masyakat secara keseluruhan. b.

Bentuk Pelayanan Pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintahan dapat

dibedakan berdasarkan 3 bentuk pelayanan yaitu : -

Layanan secara lisan, layanan ini biasanya diberikan oleh petugas yang bekerja di bagian hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, dimana mereka bertugas memberi penjelasan dan keterangan kepada masyarakat pengguna layanan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh instansi bersangkutan.


-

Layanan melalui tulisan, merupakan layanan yang proses penyelesaiannya dilakukan melalui pengetikan, penandatanganan dan pengiriman kepada yang berangkutan.

-

Layanan dengan perbuatan. Dilakukan karena adanya interkasi langsung oleh masyarakat dan pemberi pelayanan.

c. Sendi Pelayanan Publik Dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, pejabat negara dituntut memberikan pelayanan yang berkualitas disertai dengan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang tertulis dalam SK Menpan No. 81 Tahun 1993 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum, dikatakan bahwa pelayanan umum mengandung sendi : -

Kesederhanaan,

dalam arti prosedur

atau tata cara pelayanan umum

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. -

Kejelasan dan Kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur baik teknis maupun administrasi, umur kerja pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan umum, jadwal waktu memberikan pelayanan umum, hak dan kewajiban baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan dan kelengkapan sebagai alasan umum memastikan pemprosesan pelayanan umum.

-

Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum


-

Keterbukaan, dalam arti prosedur atau tata cara, persyaratan satuann kerja pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta atau tidak diminta

-

Efisiensi, dalam arti pesyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan, dicegah adanya penanggulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan dengan proses pelayanan

-

Keadilan yang merata dalam arti cakupan jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlukan secara adil

-

Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang atau jasa pelaynan dan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar jangkauan, kohasi, dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku

-

Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Pola pelayanan publik dapat dibagi menjadi empat pola, yaitu : -

Pola Pelayanan Fungsional, yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.


-

Pola Pelayanan Satu pintu, yaitu pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah terkait lainnya

-

Pola Pelayanan Satu Atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing

-

Pola Pelayanan Secara Terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang oleh suatu instansi lainnya yang terkait bidang pelayanna publik atau disebut juga sebagai pelayanan prima.

d. Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbicara tentang pelayanan publik, maka pelayanan publik berkaitan dengan tepenuhinya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini akan terwujud dengan mewujudkan suatu pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang baik menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, sebaliknya kualitas pelayanan yang rendah kurang menjamin keberhasilan dari suatu pelayanan. Selanjutnya, Syahril (1991:156) mengemukakan bahwa pelayanan yang dapat memberikan kepuasaan pada masyarakat mengandung 3 unsur, yaitu : a. Terdapat pelayanan yang sama dan merata, tidak adanya diskriminasi yang diberikan aparat kepada semua masyarakat. Pelayanan tidak menganaktirikan dan menganakemaskan keluarga, pangkat, suku, bangsa, agama dan tanpa memandang status ekonomi. Hal ini membutuhkan kejujuran dan tenggang rasa. b. Pelayanan yang diberikan harus tepat waktu, pelayanan yang diberikan aparat yang mengulur waktu dengan berbagai alasan merupakan tindakan yang dapat


mengecewakan masyarakat. Mereka yang membutuhkan secepat mungkin diselesaikan akan mengeluh kalau tidak segera dilayani, lagipula jika mereka mengulur waktu tentunya merupakan beban untuk tahap selanjutnya karena seiring dengan makin banyaknya tugas yang harus diselesaikan. c. Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan, hal ini berarti pegawai harus selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pegawai tidak harus terikat peraturan yang berlaku bila masyarakat membutuhkan bantuan di luar jam dinas. Dengan demikian aparat dituntut untuk mampu dan wajib memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat. I.5.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Keberhasilan terlaksananya reformasi pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu aspek penataan kelembagaan, sistem penataan manajemen pemerintah daerah, dan aspek perilaku pejabat publik 17. a. Penataan kelembagaan Lembaga adalah badan (organisasi) yang melakuakn sesuatu usaha. Pelembagaan adalah undang-undang dasar negara. Sedangkan kelembagaaan diartikan sebagai badan (organisasi) yang melakukan sesuatu yang dilandasi undang-undang dasar negara seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain- lain. Kelembagaan dapat pula diartikan sebagai penataan kembali struktur organisasi sesuai dengan pelembagaan (ketentuan perundangan) 17

Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi, (Jakarta:Kencana,2008) h. 87


yang berlaku 18. Miftha Thoha kemudian menyebutkan bahwa kelembagaan terdiri dari kultur dan struktur. 1. Struktur organisasi “Struktur organisasi mendefenisikan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal” 19. “Struktur organisasi akan menjadi jelas dan tegas apabila digambarkan dalam bagan organisasi. Tetapi meskipun demikian, bagan organisasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari organisasi, melainkan hanyalah salah satu alat organisasi” 20. Struktur organisasi juga didefenisikan sebagai suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidangbidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerjasama 21. Fungsi dari struktur organisasi adalah untuk menentukan kelancaran jalannya pelaksanaan dan berupa perwadahan atau pengaturan lebih lanjut dari pada kekuasaan, pekerjaan, tanggung jawab dan orang-orang yang harus ditatahubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga setiap orang tahu apa kedudukannya, apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, apa kewajibannya, apa fungsinya, apa pekerjaannya, apa haknya, apa wewenangnya, siapa atasannya, siapa bawahannya, dan bagaimana cara berhubungan satu sama lain. Berkaitan dengan pernyataan diatas, maka terdapat enam unsur dari struktur organisasi, yaitu

18

Widjaja, Kelembagaan & Organisasi, (Jakarta:Bina Aksara, 1988) h. 19 Stephen P Robin, Perilaku Organisasi, (PT. Indeks,2007) h. 585 20 Sutarto, Dasar-dasar Organisasi,(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,1984) h. 185-188 21 Supardi, Op.Cit.,30 19


-

Spesialisasi kerja, berkaitan dengan sampai tingkat mana organisasi dapat dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang terpisah-pisah.

-

Departementalisasi, merupakan dasar yang digunakan untuk melakukan pengelompokan

-

Rantai komando, merupakan garis wewenang yang tidak terputus-putus yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa yang melapor kepada siapa

-

Rentang kendali, mendefenisikan jumlah bawahan yang dapat diatur manajemen secara efektif dan efesien

-

Sentralisasi dan desentralisasi, sentralisasi mengambarkan tingkat dimana pengambilan keputusan dipusatkan pada manajemen tingkat atas dalam organisasi, sedangkan desentralisasi merupakan kondisi dimana pegawai bawahan memiliki keleluasaan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan

-

Formalisasi, merupakan tingkat kebakuan suatu pekerjaan.

2. Kultur/Budaya Organisasi Selanjutnya unsur kedua dari kelembagaan yang dijelaskan oleh Mitha Thoha adalah berkaitan dengan kultur atau budaya organisasi. Budaya diartikan sebagai hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman kodrat dan masyarakat yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai 22.

22

Supartono,Ilmu Budaya Dasar, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h.31


Kemudian West mendefenisikan budaya sebagai asumsi-asumsi dan pola-pola makna yang mendasar, yang dianggap sudah selayaknya dianut dan dimanifestasikan oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam organisasi. 23 Berkaitan dengan defenisi budaya yang telah diuraikan diatas, Osborn mengartikan budaya organisasi sebagai sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi dimana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Kemudian Robbins mendefenisikan budaya organisasi sebagai persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Di samping itu, Schein mendefenisikan budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi 24. Budaya organisasi memiliki sejumlah karakteristik. Luthans mengidentifikasi bahwa ada enam karakteristik dari budaya organisasi, yaitu 25 : -

Observed behavioraregularities; yaitu apabila para partisipan organisasi saling berinteraksi satu sama lain, maka mereka akan menggunakan bahasa, terminology dan ritual-ritual yang sama yang berhubungan dengan rasa hormat dan cara bertindak.

23

24

25

West, Mengembangkan Kreativitas dalam Organisasi, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), h.128 http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-budaya-organisasi.html Andreas Lako, Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi, (Semarang: Amara Books,2004) h. 33


-

Norms; yaitu standar-standar perilaku yang ada, mencakup pedoman tentang berapa banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan dan perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

-

Dominant values; yaitu ada sejumlah value utama yang organisasi anjurkan dan harapkan kepada para aanggota organisasi untuk melaksankannya, misalnya absensi yang rendah dan efesiensi yang tinggi.

-

Philosophy; adanya sejumlah kebijakan yang menyatakan keyakinan organisasi tentang bagaimana para karyawan dan atau para pelanggan diperlakukan.

-

Rules; yaitu addanya sejumlah pedoman yang mengatur cara berhubungan dalam organisasi.

-

Organizational climate; yaitu berkaitan dengan keadaan tentang bagaimana para anggota organisasi memperlakukan dirinya dalam menghadapi pihak pelanggan dan pihak luar lainnya. Budaya organisasi ini juga dipengaruhi oleh budaya individu yang ada dalam

organisasi. Budaya organisasi terbagi atas dua yaitu budaya organisasi kuat dan budaya lemah. Dikatakan suatu organisasi memiliki budaya kuat adalah apabila nilainilai yang ada dalam organisasi dipegang dan dilaksanakan secara meluas oleh seluruh anggota organisasi. Sebaliknya dikatakan organisasi memiliki budaya lemah berarti organisasi tersebut tidak dapat menerapkan budaya yang telah disepakati sebelumnya.


b. Penataan manajemen pemerintah Manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dlaam memberntuk organisasi. Manajemen adalah proses merencankan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan 26. Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efesien 27. Martinus T Handoko menyebutkan bahwa dalam kondisi yang berubah begitu cepat maka dibutuhkan perubahan sistem manajemen dalam bidang apapun. Perubahan manajemen tersebut menyangkut beberapa hal, antara lain 28 : -

Manajemen organisasi harus lebih fleksibel dalam arti mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Maksudnya, peraturan yang ada haruslah bersifat lebih lentur dan dapat berubah kapan saja di saat perubahan itu diperlukan.

-

Manajemen harus berorientasi pada konsumen. Maksudnya, segala macam bentuk kegiatan yang dilakuakn pegawai haruslah

dilakukan guna memenuhi

kepentingan konsumen. -

Kepemimpinan yang partisipatif dan menyebar. Maksudnya adalah diperlukan adanya beberapa pimpinan untuk membidangi bagian-bagian yang berbeda sehingga masalah yang terjadi dapat diatasi dengan cepat. Selain itu, pemimpin

26

James Stoner, Manajemen, (Jakarta:Prenhallindo, 1996) h. 7 Dharma Setyawan, Manajemen Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004) h. 10 28 Andreas,Op.Cit.,9 27


yang dibutuhkan adalah pemimpin yang aktif dan berani mengambil resiko terhadap permasalahan yang ada. -

Inter-dependensi usaha. Maksudnya, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam organisasi, terkadang dibutuhkan organisasi lain dalam mengerjakan pekerjaan itu. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang erat antar perusahaan agar semua pihak dapat memperoleh keuntungan.

-

Sistem informasi terbuka atau sharing information. Maksudnya, seluruh lapisan karyawan harus dapat bertukar informasi sehingga dalam melaksanakan tugasnya terdapat kemudahan. Penaataan manajemen pemerintah berkaitan dengan visi dan misi organisasi

pemerintahan serta cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ada. Permasalahan tentang sistem sering sekali diungkapkan oleh berbagai pihak yang menanyakan mana yang terlebih dahulu diperbaiki, sistemnya atau pelaku sistemnya yang terlebih dahulu dilaksanakan. Jawabannya adalah terlebih dahulu diadakan perbaikan sistem karena sistem yang baik dapat membentuk orang yang baik pula, tetapi kalau sistemnya jelek, maka manusia yang baik pun dapat menjadi jelek karena terbawa sistem yang telah ada. Sustansi yang terpentung dari sebuah sistem adalah prosedur. Perbaikan sistem berkaitan dengan perbaikan prosedur kerja yang akan dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Berbicara tentang prosedur, maka kita berbicara tentang estimasi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan juga bebicara tentang banyaknya peraturan yang mengatur pelaksanaan pekerjaan tersebut. Selain itu dalam rangka melaksanakan


prosedur kerja yang berlaku, dibutuhkan saran dan prasarana yang memadai, untuk itu diperlukan juga perbaikan sarana dan prasana pelayanan publik. c. Aspek perilaku pejabat publik Mindset atau pola berfikir merupakan salah satu hal yang mengilhami perilaku birokrasi publik selama ini. Perilaku yang buruk dari birokrasi pemerintah sering muncul karena mindset yang salah, yang mendoorng para pejabatnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan warganya. Mindset yang salah ini menyangkut misi dari keberadaan birokrasi publik itu sendiri, jati diri, fungsi dan aktivitas yang dilakukan birokrasi dalam kegiatannya sehari-hari. Perubahan mindset merupakan salah satu cara mewujudkan perilaku baru dari birokrasi dan melahirkan sosok pejabat birokrasi yang berbeda dengan yang sekarang ini. Untuk mewujudkan perubahan mindset ini maka diperlukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diikuti oleh pegawai pemerintahan. Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor

101

Tahun

2000

mendefenisikan pendidikan dan pelatihan sebagai adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Kemudian ditambahkan pula oleh bahwa adapun tujuan dari pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut : -

Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi,

-

Menciptakan aparatur yanmg mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan,


-

Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pemgayoman, dan pemberdayaan masyarakat,

-

Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

I.5.1.4 Reformasi Pelayanan Publik Reformasi pelayanan publik tidak dapat dengan gampang didefenisikan hanya dengan mengabungkan defenisi reformasi dan defenisi pelayanan publik. Reformasi memiliki merupakan suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada suatu masa. Sedangkan pelayanan publik didefenisikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hak warga negara baik itu berbentuk barang, jasa maupun urusan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Pengabungan kedua defenisi ini tidaklah bisa menghasilkan defenisi reformasi pelayanan publik. Pendefenisian dari reformasi pelayanan publik sebenarnya tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sendiri ridak dapat terlepas dari reformasi administrasi. Adapun reformasi administrasi ini merupakan sebuat proses yang ditempuh dalam rangka membenahi ketidaksempurnaan administrasi. Berbagai defenisi tentang reformasi administrasi diutarakan oleh beberapa ahli administrasi. Diantaranya adalah Caiden yang mendefernisikan reformasi administrasi sebagai “the artificial inducement of administrative transformation against resistance” atau perubahan administrasi yang diakibatkan


oleh suatu perbuatan manusia. Disini Caiden mencoba mengartikan reformasi administrasi sebagai cara untuk menyempurnakan administrasi atau menyempurnakan administrasi. Kemudian Mosher menyebutkan menyamakan reformasi administrasi dengan reorganisasi administrasi yang merupakan symbol dari penyempurnaaan administrasi. Reorganisasi administrasi merupakan aspek kelembagaan reformasi administrasi. Di samping itu, terdapat aspek lain dalam reformasi administrasi. Aspek tersebut adalah perubahan sikap, perilaku dan nilai orang-orang yang terlibat dalam proses reformasi adminitrasi. Dengan kata lain, Mosher ingin mengatakan bahwa isi reformasi administrasi meliputi aspek instusional atau kelembagaan dan aspek perilaku. Sehubungan dengan kelembagaan yang disebut sebagai bagian dari reformasi administrasi, Riggs mendefenisikan pembangunana lembaga sebagai seluruh perencanaa, pembuatan struktur dan petunjuk-petunjuk baru atau penataan kembali haluan organisasi. Kemudian, John S.T Quah mengemukakan bahwa reformasi administrasi sebagai setiap usaha yang bertujuan untuk mengubah sistem administrasi baik (struktur kelembagaan) maupun perilaku administratornya agar lebih baik. Dengan melihat beberapa pendapat dari beberapa ahli administrasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa reformasi admininistrasi adalah berbagai cara yang dilakukan untuk menyempurnakan administrasi dan menghilangkan penyakir administrasi melalui perubahan kelembagaan dan perubahan sikap dan perilaku admnistratornya. Sehubungan dengan reformasi administrasi, adalah birokrasi yang merupakan wadah dilaksanakannya reformasi administrasi. Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang


memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer 29. Istilah birokrasi dewasa ini diartikan sebagai organisasi pemerintahan. Penerapan reformasi administrasi dalam tubuh birokrasi kemudian disebut dengan reformasi birokrasi. Padahal inti dari refromasi birokrasi tidak lain merupakan isi dari reformasi administrasi. Kemudian guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance), dipilihkan pelayanan publik sebagai media utama dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Sehingga akhirnya akan muncul istilah reformasi pelayanan yang sebenarnya mengadopsi unsur dari reformasi administrasi yaitu perubahan kelembagaan dan perubahan perilaku orang yang memberi layanan. Reformasi pelayanan publik dapat memiliki dampak yang meluas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan pemerintah lainnya sehingga perubahan pada praktik penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju good governance 30. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa reformasi pelayanan publik dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan dalam tubuh birokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Reformasi pelayanan publik itu sendiri dapat didefenisikan sebagai pola penyelenggaraan pelayanan dari yang semula berorientas pada pemerintah kini berubah ke arah kebutuhan masayarakat 31. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, reformasi pelayanan publik adalah perubahan sistem dan prosedur dan perilaku orang-orang pemberi layanan 29

http://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006)h. 20 31 Ahmad Ainur, Reformasi Pelayanan Publik, (Malang: Program Sekolah Demokrasi, 2008), h.vi 30


sehingga layanan yang diberikan senantiasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai defenisi diatas, juga dengan kondisi yang ada di lapangan, maka penelitian ini akan melihat perubahan sistem dan prosedur serta perubahan sikap pemberi layanan publik sebagai gambaran dari terwujudnya suatu reformasi pelayanan publik. I.5.2

Pajak Kendaraan Bermotor

I.5.2.1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedapatan Asli Daerah terdiri atas : -

pajak daerah

-

retribusi daerah

-

hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

lain-lain pendapatan asli daerah yang asli

Lain-lain pendapatan asli daerah yang dimaksud meliputi ; hasil penjualan kekayan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa oleh daerah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan derah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan


yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor dan import. I.5.2.2 Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi orang pribadi dan badan ke Pendapatan Asli Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan ke Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas Negara yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, misalnya pajak minuman keras, pajak eksport dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.


Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ini, dituliskan bahwa terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan pihak yang dikenai pajak. Sebutan tersebut antara lain adalah badan, subjek pajak, dan wajib pajak. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunm persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuki usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemugut atau pemotong pajak tertentu. Seperti yang kita ketahui, Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada badan dan/atau perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk para wajib pajak mengajukan keberatan terhadap besarnya jumlah paja yang dibebankan kepada wajib pajak. Hal ini tertuang pada pasal 23, dimana dikatakan bahwa adanya Surat Keputusan Keberatan yaitu surat keputusan atas kebertan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak. Tampak sudah bahwa pada pemungutan pajak, wajib pajak memperoleh hak untuk mengajukan protes atas


jumlah pajak yang akan/wajib dibayar. Dengan kata lain,transparansi dan akuntabilitas seharusnya sudah berjalan sesuai dengan ketetapan peraturan pemerintah yang telah ada. Pajak daerah yang merupakan salah satu unsur Pandapatan Asli Daerah diharapkan memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat melalui otonomi yang memusatkan kekuasaan pada pemerintah daerah. Berkaitan dengan itu, ada pun kriteria pajak daerah berdasarkan Undang-Undang adalah sebagai berikut : − Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi − Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum − Potensinya memadai − Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif − Memperhatikan aspek keadilan social dan kemampuan masyarakat − Menjaga kelestarian lingkungan Dijelaskan juga bahwa pajak daerah ditetapkan oleh Peraturan Daerah yang tidak dapat berlaku surut. Adapun beberapa hal yang diatur oleh peraturan daerah mengenai pajak daerah,adalah sebagai berikut: a. nama, objek dan subjek pajak b. dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak c. wilayah pemungutan d. masa pajak


e. penetapan f. tata cara pembayaran dan penagihan g. kadaluarsa h. sanksi administrasi i.

tanggal mulai berlakunya

Peraturan daerah tentang pajak juga mengatur ketentuan mengenai : a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasana dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak atau sanksinya b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa c. asas timbal balik Berkaitan dengan itu, adapun tarif pajak paling tinggi yang ditetapkan adalah sebesar: a. Pajak Kendaraan Bermotor 5% (lima persen) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen) c. Pajak BAhan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen) d. Pajak Hotel dan Restoran 10% (sepuluh persen) e. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen) f. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen) g. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen) h. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen) i.

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen)

I.5.2.3 Pajak Kendaraan Bermotor


Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pernguasa berdasarkan norma-norma hokum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa koleftif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah satu komponen pendapatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Di sini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Kendaraaan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya atau energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan, tidak termasukalat-alat berat dan alat-alat besar. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat besar tidak digunakan sebagai alat angkut orang atau barang di jalan umum. Selain itu, yang tidak termasuk sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh: a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbale balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.


c. Subjek pajak lainnya ynag diatur dengan peraturan daerah. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sementara itu, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perklaina dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor (diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor) dengan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan pencemaran dan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Berkaitan dengan peningkatan pajak kendaraan bermotor adalah kenaikan penerimaan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Peningkatan ini bisa saja disebabkan karena meningktaknya kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak maupun kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

I.5.3 Hubungan Reformasi Pelayanan Publik Terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor Reformasi dapat diartikan perubahan bentuk. Demikian juga dengan reformasi pelayanan publik merupakan perubahan bentuk dari pelayanan yang dulunya buruk menuju pada pelayanan publik yang lebih baik. Reformasi pelayanan publik ditujukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. Dimana pelayanan publik yang baik menurut pandangan masyarakat merupakan pelayanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat dan


murah. Di samping itu, pelayanan publik yang baik juga tidak terlepas dari perilaku para pejabat publik terhadap masyarakat pengguna jasa. Jika dikaitkan dengan penerimaan negara, peningkatan pelayanan kepada masyarakat ataupun reformasi pelayanan publik merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui beberapa langkah yaittu intensifikasi, penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi) dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 32.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Moenaf, bahwa

peningkatan penerimaan negara dilakuakan dengan instensifikasi, ekstensidikasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 33. Berdasarkan pernytaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya reformasi pelayanan publik maka akan terjadi peningkatan penerimaan negara yang termasuk di dalamnya adalah pajak kendaraan bermotor. I.6 Defenisi Konsep Defenisi konsep merupakan unsur yang paling penting untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti 34.

Konsep biasanya dipakai untuk

mendeskripsikan dunia empiris yang diamati oleh peneliti, baik berupa benda maupun gejala social tertentu yang bersifat abstrak. 35 Tujuan dari sebuah konsep dalam penelitian adalah untuk mendapatakan pembatasan yang jelas dari setiap

32

Soekarwo, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, (Surabaya : Airlangga University Press, 2003) h. 92 33 Moenaf, Pajak atau Hasil Rampokan, (Medan : USU Press, 2010) 34 Masri Simangarimbun, Metode Penelitian Survay, (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 33 35 http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/12/pengertian-konsep.html


konsep yang diteliti, maka berdasarkan judul penelitian yang akan dilakukan, maka yang menjadi konsep dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah : 1. Reformasi Pelayanan Publik adalah perubahan sistem dan prosedur serta sikap pemberi layanan sehingga pelayanan yang diberikan senantiasa bertujuan untul memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.


I.7 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi konsep, dan sistematika penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi,misi, motto dan stuktur organisasi. BAB IV PENYAJIAN DATA Bab ini memuat penyajian data yang dilakukan dengan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan menganalisanya berdasarkan metode yang digunakan.


BAB V

ANALISA DATA Bab ini memuat pembahasan atau interpretesi dari data-data yang disajikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB VI PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dianggap penting bagi pihak yang membutuhkannya.


BAB I PENDAHULUAN. yang terlintas dalam benak kebanyakan orang adalah mengenai berakhirnya masa

Recommend Documents