X. 10.1
ANALISIS KEBIJAKAN
Alternatif Kebijakan Tahapan analisis kebijakan pada sub bab ini merupakan metode pengkajian
untuk menghasilkan dan mentransformasikan flow of thinking dari serangkaian analisis yang telah dilakukan guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Pada tahapan ini akan dikaji pemilihan sektor prioritas yang potensial untuk pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Bentuk diagram hierarki ditampilkan pada Gambar 31 dan hasil analisis pada Gambar 32.
Gambar 31. Diagram hierarki prioritas pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan Gambar 31 menunjukkan penyusunan hierarki pengambilan keputusan AHP dengan aktor adalah pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat pesisir, faktor keberlanjutan yang akan dipertimbangkan adalah ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan dan perundang-undangan. Alternatif kebijakan terdiri dari rehabilitasi dan pemeliharaan, konservasi, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan riset, iptek dan sistem informasi.
102
Gambar 32. Hasil penilaian AHP prioritas kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove Hasil
olahan
data
berdasarkan
AHP
dengan
sofware
Expert
Choice
menggambarkan beberapa alternatif kebijakan disusun dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Pabean Udik, yaitu kondisi potensi dan permasalahan ekosistem mangrove. Berdasarkan Gambar 32 menunjukkan prioritas utama kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yaitu pemberdayaan masyarakat dengan skor 0,340. Alternatif kebijakan ini dipilih karena pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa memiliki keterampilan, seperti pengembangan usaha sirop mangrove yang sudah ada saat ini dan pengembangan wisata mangrove di Desa Pabean Udik. Alternatif prioritas kebijakan berikutnya yaitu konservasi dengan skor 0,215 yakni ekosistem mangrove masih bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan mekanisme pemanfaatan mangrove yang tidak merusak mangrove, contoh program adalah ekowisata berbasis masyarakat dan silvofishery. Prioritas kebijakan ke tiga adalah pendidikan dan pelatihan SDM dengan skor 0,179. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hasil perikanan dan nilai tambah dari ekosistem mangrove, menuntut adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Prioritas alternatif kebijakan selanjutnya adalah pengembangan riset, iptek dan sistem informasi dengan skor 0,156. Tujuan dari alternatif kebijakan ini adalah untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Selanjutnya prioritas alternatif kebijakan adalah rehabilitasi dan pemeliharaan ekosistem mangrove dengan
103
skor 0,110. Hasil analisis prioritas kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang diperoleh melalui teknik AHP ini dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. 10.2
Implikasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang Berkelanjutan Tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan
ekosistem mangrove yang berkelanjutan di Desa Pabean Udik. Berdasarkan tujuan tersebut serangkaian analisis dengan berbagai metode sudah selesai dilakukan. Landasan strategi untuk memperoleh rumusan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan adalah hasil dari serangkaian analisis yang telah dilakukan. Rumusan kebijakan yang dibangun harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti ekologi, ekonomi dan sosial. Rumusan arahan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan di Desa Pabean Udik adalah: a.
Kebijakan rehabilitasi, konservasi, dan pemeliharaan ekosistem mangrove Berdasarkan hasil analisis ekonomi keterkaitan ekosistem mangrove dengan
produksi udang diketahui bahwa hubungan perubahan luas mangrove terhadap produksi udang adalah linear positive artinya jika terjadi perubahan luas mangrove yang positif (semakin bertambah), maka perubahan hasil produksi udang juga bernilai positif (meningkat) dan sebaliknya. Nilai ekonomi ekosistem mangrove sebesar sebesar Rp. 2.288.338.191,00. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ekosistem mangrove harus tetap dipertahankan keberadaannya agar fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan nilai jasa lingkungannya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu, penting dilakukan kebijakan rehabilitasi, konservasi, dan pemeliharaan ekosistem mangrove. b. Kebijakan pengaturan jumlah effort Kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah effort yang diperkenankan tetap menjadi alternatif yang penting sebab berdasarkan analisis ekonomi keterkaitan bahwa diasumsikan rezim pengelolaan sumberdaya udang adalah open access. Rezim pengelolaan open access tanpa adanya regulasi yang kuat membahayakan keberlanjutan sumberdaya udang. Pengaturan jumlah effort menjadi solusi dalam rangka mencapai keberlanjutan sumberdaya udang dan adanya pengaturan jumlah effort sampai kondisi lestari dengan menerapkan rezim pengelolaan MEY atau sole Owner.
104
c.
Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia di wilayah pesisir Sumberdaya manusia wilayah pesisir merupakan faktor kunci dalam usaha
pengembangan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Hasil analisis AHP mengungkapkan bahwa salah satu prioritas alternatif kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan adalah pendidikan dan pelatihan SDM di Desa Pabean Udik. Keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam meningkatkan kualitas hasil perikanan baik produksi penangkapan maupun nilai tambah yang dihasilkan menuntut adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan adalah dalam bentuk pendidikan informal dan penyuluhan dari berbagai instansi seperti pemerintah, perguruan tinggi dan LSM. Dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia di wilayah pesisir, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek karakteristik masyarakat (kearifan lokal) dan kondisi wilayah. d. Kebijakan pengembangan pemberdayaan masyarakat Berdasarkan analisis AHP menunjukkan bahwa prioritas utama dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan adalah pemberdayaan masyarakat. Kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu solusi agar penyerapan tenaga kerja pada analisis dinamik mengalami peningkatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan di Desa Pabean Udik adalah pengembangan usaha wisata mangrove dan sirop mangrove. Pengembangan usaha wisata mangrove dan sirop mangrove serta aktivitas ekonomi lainnya diharapkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Pabean Udik sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove. e.
Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu Pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove juga harus mengutamakan
aspek keterpaduan, yaitu keterpaduan ekologi, sektoral, bidang ilmu, stakeholder dan keterpaduan geografis. Kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai pengelolaan ekosistem mangrove yang terpadu perlu mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 73 tahun 2012 tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Arah kebijakan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove ditetapkan sebagai berikut:
105
a.
Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip kelestarian
b.
Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat.
c.
Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) terpadu.
d.
Komitmen politik dan dukungan kuat pemerintah, pemerintah daerah, dan para pihak.
e.
Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya kebijakan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove.
f.
Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat untuk meningkatkan dan melestarikan nilai penting ekologis, ekonomi dan sosial budaya, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
g.
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal.
h.
Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
i.
Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan masyarakat internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global. Arah kebijakan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove tersebut sebagian
sudah diterapkan di Desa Pabean Udik. Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip kelestarian sudah dilakukan oleh Kelompok Tani Jaka Kencana dengan melarang masyarakat menebang mangrove dan mengkonversi lahan ekosistem mangrove menjadi tambak udang dan bandeng serta menerapkan hukuman bagi yang melanggar peraturan yang sudah disepakati. Pengelolaan ekosistem
106
mangrove berbasis masyarakat untuk meningkatkan dan melestarikan nilai penting ekologis, ekonomi dan sosial budaya, akan berdampak pada kelestarian ekosistem mangrove. Pengelolaan tersebut harus berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah membuat sirop dan makanan dari ekosistem mangrove serta membuka usaha wisata mangrove yang akan memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat Desa Pabean Udik. Arah kebijakan tersebut belum terlaksana semuanya dengan baik karena belum ada koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya kebijakan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
