WARTA
Peng wasan Edisi IV / 2016
Berita Utama
WUJUDKAN KEDAULATAN NEGARA KKP PERKUAT ARMADA KAPAL PENGAWAS @humaspsdkp
humas psdkp
[email protected]
Sumber : www.kkpnews.kkp.go.id
7 LENSA KEGIATAN 1
2
3
64 5
Keterangan: 1. Penenggelaman Kapal Pelaku IUU Fishing 5 April 2016 2. Ditjen.PSDKP serahkan Speedboat Pengawasan Napoleon 048 kepada Dinas KP Prov. Nusa Tenggara Barat (29/4). 3. Temu Koordinasi PSDKP Tingkat Nasional Tahun 2016, Bandung, 26 April 2016 4. Rapat Manajemen Kinerja Berbasis Balanced Scorecard, Bandung, 14 April 2016
Pengawasan SDKP 2 Warta Edisi IV- Tahun 2016
Berita Utama
WUJUDKAN KEDAULATAN NEGARA KKP PERKUAT ARMADA KAPAL PENGAWAS
K
ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah empat armada Kapal Pengawas (KP) yakni ORCA 01, ORCA 02, ORCA 03 dan ORCA 04. Hal itu untuk memperkuat infrastruktur pengawasan sebagai wujud komitmen KKP dalam memberantas illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) guna mewujudkan kedaulatan negara di laut. “Penambahan kapal pengawas ini untuk menekan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal, terutama yang dilakukan oleh kapalkapal perikanan asing, serta sekaligus menegakkan kedaulatan bangsa kita dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat meresmikan empat Kapal Pengawas Perikanan di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (KOLINLAMIL), Jakarta (8/4).
Menteri Susi menambahkan, kapal yang diproduksi oleh galangan dalam negeri tersebut dibuat dari material besi baja dan memiliki ukuran panjang 60 meter, dengan kecepatan 25 knot. Kapal-kapal tersebut akan dioperasikan di wilayah barat dan di wilayah timur, masing-masing dua kapal. Empat jenis kapal ini menambah jumlah kekuatan armada Kapal Pengawas Perikanan yang dimiliki oleh KKP menjadi 35 unit dari sebelumnya berjumlah 31 unit yang tersebar diseluruh WPP-NRI. Perlu diketahui bahwa sebagaimana Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Kapal Pengawas Perikanan merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan
pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di WPP-NRI ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Dalam rangkaian acara peresmian Kapal Pengawas tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengukuhkan Awak Kapal ORCA 01,02,03 dan 04, kemudian memberikan penghargaan kepada awak kapal HIU 11 dan menyaksikan penyerahan bantuan kapal ikan dari PT. Daya Radar Utama kepada Nelayan (HNSI) yang merupakan wujud dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Warta Pengawasan SDKP Edisi IV- Tahun 2016 Lanjutan >>>
Dalam kesempatan tersebut. Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU), Amir Gunawan mengatakan setelah semua tahapan proses pembangunan dilewati, kapal telah siap dioperasikan untuk mendukung program pengawasan dan pengamanan kekayaan laut Indonesia, khususnya di daerah perbatasan dan rawan illegal fishing. “Dengan peresmian keempat tersebut, PT. DRU yakin dan percaya kapal ini akan bermanfaat guna memerangi illegal fishing yang saat ini sedang diintensifkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya. Selanjutnya, dia menjelaskan dengan melihat potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang demikian besar, Pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, diyakini akan kembali memesan kapal sejenis pada galangan kapal nasional. Pembangunan empat unit kapal tersebut dilakukan setelah melalui berbagai tahapan dan resmi pembangunan dilaksanakan pada akhir tahun 2013 yang pada kontrak No. SJ.01.31.01/SKIPI/
3
2015 peluncuran KP ORCA I yang kemudian diikuti KP ORCA 2 pada 27 November, KP ORCA 3 dan KP. ORCA 4 pada tanggal 22 Januari dan 4 Februari tahun 2016.
PPK/KPA.5-PSDKP/I/2013 yang ditanda-tangani pada tanggal 31 Januari 2013. Sedangkan pembiayaan pembangunan menggunakan fasilitas kredit ekspor PT Bank BNI (Persero), Tbk.
Sedangkan ujicoba pelayaran (sea trial), dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 untuk KP ORCA I, dilanjutkan KP. ORCA 2 dan KP. ORCA 3 dan terakhir KP. ORCA 4 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016.
Sedangkan design kapal telah mengikuti standar internasional, diperiksa dan disetujui oleh Loyd Register, sebuah lembaga penilaian dan sertifikasi internasional di bidang perkapalan. Selain itu proses pembangunan diawasi secara ketat oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Setelah melewati proses pembangunan yang memakan waktu sekitar dua tahun, kemudian dilanjutkan dengan peluncuran secara bertahap. Pada tanggal 13 November
Ditjen PSDKP Amankan Trawl Mini di Kabupaten Paser
P
os PSDKP Balikpapan berhasil mengamankan 10 alat penangkap ikan mini trawl dari nelayan di perairan Kabupaten Paser dalam operasi pengawasan yang digelar pada 13 sampai dengan 14 April 2016. Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, Pung Nugroho Saksono mengatakan, pengamanan kesepeluh alat tangkap mini trawl tersebut merupakan hasil dari respon cepat yang dilakukan oleh Pos PSDKP Balikpapan di bawah komando Pangkalan PSDKP Bitung terhadap laporan dari masyarakat
melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser. Atas dasar laporan tersebut, Pos PSDKP Balikpapan bersama instansi terkait menggelar operasi pengawasan di perairan Kabupaten Paser dan berhasil mengamankan sepuluh alat tangkap mini trawl, yang selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser. Kegiatan respon cepat, lanjut Pung, merupakan bukti nyata pemerintah dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. “Pengawasan
yang
dilakukan
oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 02/ PERMEN.KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)”, tutup Pung. (Hum_Lan2)
Pengawasan SDKP 6 Warta Edisi IV- Tahun 2016
Sekjen KKP Lantik Pejabat Eselon III dan IV Ditjen PSDKP
Jakarta – Sekretaris Jenderal KKP , Sjarief Widjaja melantik Pejabat Eselon III dan IV Lingkup Ditjen PSDKP pada tanggal 4 April 2016, berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor : KEP.11/SJ-KKP/KP.430/III/2016 tanggal 29 Maret 2016. NO
NAMA
JABATAN
6
Saiful Bahri, A.Pi, M.Si
Kepala Seksi Pengawasan Jasa Kelautan dan BMKT pada Subdirektorat Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan
7
Darma Adiasa Saragih, S.Pi
kepala Skesi Pengawasan Produk Kelautan pada Subdirektorat Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan
8
Wenni Wulansari, S.Pd, M.Si
Kepala Seksi Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan pada Subdirektorat Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan dan Keanekaragaman Hayati Perairan
9
Drs. Agustiawan
Kepala Seksi Pengawasan Keanekaragaman Hayati Perairan pada Subdirektorat Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan dan Keanekaragaman Hayati Perairan
D
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
1
Ema Velayati, S.St.Pi
Kepala Subbagian Tata Usaha
2
Sigit Wibowo, S.Pi
Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan di WPP NRI pada Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan
3
Donny Muhamad Faisal, S.St.Pi, S.Pi
Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan di Laut Lepas pada Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan
4
Andri Fahrulsyah, S.Pi
Kepala Seksi Pengawasan Pembudidaya Ikan di Perairan Umum dan Air Tawar pada Subdirektorat Pengawasan Pembudidayaan Ikan
5
Sentot Krisnanto, B.Sc, SH
Kepala Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Air Payau pada Subdirektorat Pengawasan Pembudidayaan Ikan
6
Pandapotan Sianipar, S.Pi
Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Ikan Skala Kecil pada Subdirektorat Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan
7
Herry Mulyono, ST, MM
Kepala Seksi Pengawasan Pengolahan Ikan Skala Besar pada Subdirektorat Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan
8
Siti Matoyah, B.Sc, SE
Kepala Seksi Pengawasan Distribusi Peruntukan Domestik pada Subdirektorat Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan
9
Nu'man Najib, S.St.Pi
Kepala Seksi Pengawasan Distribusi Peruntukan Ekspor pada Subdirektorat Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan
E
DIREKTORAT PENGOPERASIAN KAPAL PENGAWAS
1
Ernawati, A.Pi, M.Si
Kepala Subbagian Tata Usaha
2
Bastaman, A.Pi, MM
Kepala Seksi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Barat pada Subdirektorat Patroli Kapal Pengawas
3
Mukhtar, A.Pi, M.Si
Kepala Seksi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Timur pada Subdirektorat Patroli Kapal Pengawas
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
4
Rusmin, S.St.Pi
Kepala Seksi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Barat pada Subdirektorat Pengawakan Kapal Pengawas
Budhy Hidayat Nitikoesoema, SE, MM
Kepala Subbagian Tata Usaha
5
Eris Riswandi, S.St.Pi
Kepala Seksi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Timur pada Subdirektorat Pengawakan Kapal Pengawas
2
Adi Budi Wicaksono, S.Pi
Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pemantauan pada Subdirektorat Sistem Pemantauan
6
Mochammad Hartiwan M.AL, S.St.Pi
Kepala Seksi Penyediaan Logistik Kapal Pengawas Wilayah Barat pada Subdirektorat Penyediaan Logistik Kapal Pengawas
3
Ratih Seftiariski, ST, MM
Kepala Seksi Perawatan Sistem Pemantauan pada Subdirektorat Sistem Pemantauan
7
Rico Casanovia, S.St. Pi, S.Pi
Kepala Seksi Penyediaan Logistik Kepala Pengawas Wilayah Timur pada Subdirektorat Penyediaan Logistik Kapal Pengawas
4
Ir. Mochammad Indro Buwono, M.Si
Kepala Seksi Operasional pada Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
8
Heru Triharyanto, A.Pi, M.Si
Kepala Seksi Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Barat pada Subdirektorat Perawatan Kapal Pengawas
5
Eni Lukito Djati, S.Pi, MM
Kepala Seksi Analisis pada Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
9
Toni Djatmiko, S.St.Pi
Kepala Seksi Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Timur pada Subdirektorat Perawatan Kapal Pengawas
6
Ir. Herman Prasetyo, MM
Kepala Seksi Operasional pada Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
F
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN
7
RR. Atik Setyo Krisnawati, S.Kom
Kepala Seksi Analisis pada Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
1
Ruswadi, S.St.Pi
Kepala Subbagian Tata Usaha
2
8
Nani Suryani, ST
Kepala Seksi Peningkatan Saran Pengawasan pada Subdirektorat Peningkatan Infrastruktur
Garibaldi Marandita, SH
Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Kelautan pada Subdirektorat Penyidikan
3
9
Sri Ratna Puji Rahayu, ST
Kepala Seksi Peningkatan Prasaranan Pengawasan pada Subdirektorat Peningkatan Infrastruktur
Moch. Nursalim, S.St.Pi
Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan pada Subdirektorat Penyidikan
4
Aceng Wahyudi, SH
C
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
Kepala Seksi Penanganan Barang Bukti pada Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
1
Rahmatia, S.Pi
Kepala Subbagian Tata Usaha
5
Pratiwi Budiarti, SH, MM
Kepala Seksi Penanganan Awak Kapal pada Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
2
Agus Setyawan, ST
Kepala Seksi Pengawasan Perencanaan Pemanfaatan Ruang Laut pada Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut
6
Sigit Priyo Utomo, S.Pi
Kepala Skesi Kerja Sama Penegakan Hukum pada Subdirektorat Fasilitasi PPNS Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum
3
Harlym Raya Maharbhakti, S.Pi
Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Laut pada Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut
7
Johan Wahyudi, S.Pi
Kepala Seksi Fasilitasi PPNS Perikanan pada Subdirektorat Fasilitasi PPNS Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum
4
Ir. Sungkowo, MH
Kepala Seksi Pengawasan Pemanfaatan Pesisir pada Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
8
Rosiman, ST
Kepala Seksi Dokumentasi Tindak Lanjut pada Subdirektorat Penyiapan Tindak Lanjut
5
Kurniawan, ST, M.Si
Kepala Seksi Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil pada Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
9
Nur Asiyah, SH
Kepala Seksi Informasi Tindak Lanjut pada Subdirektorat Penyiapan Tindak Lanjut
I
ESELON III
1
Ndaru Ismiarto, S.Ip, MM
II
ESELON IV
A
SEKRETARIAT DITJEN PSDKP
1
Sunaryo, S.St.Pi
Kepala Subbagian Penyusun Program dan Anggaran pada Bagian Program
2
Ahmad Firdaus,S.Pi
Kepala Subbagian Kerja Sama Program pada Bagian Program
3
Rochman Nurhakim, S.Pt, M.Si
Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Program
4
Ranta, SH
Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Bagian Kepegawaian
5
Agung Danu Wibowo, A.Pi
Kepala Subbagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian
6
Raden Roro Gunarti, S.Pi, MM
Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional pada Bagian Kepegawaian
7
Purihitajati Widodo, SH
Kepala Subbagian Hukum pada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
8
Sundariyati, S.Sos, MM
Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana pada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
9
Sahono Budianto, S.St.Pi, M.Si
Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat pada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
10
M.Jaja Jaelani, S.St. Pi, MM
Kepala Subbagian Keuangan pada Bagian Keuangan dan Umum
11
Bayu Khrisna Adrianto, S.St.Pi
Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Keuangan dan Umum
12
Renata Ruth Irene Sondang Sihombing, S.Sos
Kepala Subbagian Umum dan Persuratan pada Bagian Keuangan dan Umum
B 1
Kepala Subditerktorat Pemanfaatan SDP pada Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur
Warta Pengawasan SDKP Edisi IV- Tahun 2016
5
Pemerintah Musnahkan Barang Bukti 23 Kapal Asing Ilegal Barang bukti yang dimusnahkan
merupakan kapal asing yang ditangkap oleh Unsur-unsur Satgas antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Polair dan TNI AL. Pemusnahan dilaksanakan secara serentak pada pukul 10.00 WIB dengan cara ditenggelamkan. (5/4) Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 memberikan perintah pemusnahan barang bukti dari Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP KKP, di Gedung Mina Bahari IV Lantai 12. Kegiatan ini merupakan penenggelaman kapal illegal fishing yang ketiga kali dilakukan pada 2016. Pemusnahan terhadap 23 KIA pelaku ilegal fishing, terdiri dari 13 kapal berbendera Vietnam dan
10 kapal berbendera Malaysia, dilakukan di tujuh lokasi berbeda. Titik lokasinya antara lain Batam, 5 kapal (4 Malaysia dan 1 Vietnam), Tarempa-Riau, 2 kapal (Vietnam), Idi/Langsa-Aceh, 3 kapal (Malaysia), Tarakan-Kalimantan Utara, 2 kapal (Malaysia), Belawan-Sumatera Utara, 1 kapal (Malaysia), PontianakKalimantan Barat, 2 kapal (Vietnam) serta Ranai-Kepulauan Riau, 8 kapal (Vietnam). Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kegiatan penenggelaman dilaksanakan atas dukungan dan kerjasama yang intensif dari seluruh unsur Satgas 115 meliputi TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya yang diwujudkan melalui berbagai dukungan, khususnya unsur-unsur Kapal Pengawas KKP, KRI TNI Angkatan Laut, Kapal Polisi, dan Kapal Bakamla. Pemerintah tidak akan berhenti melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di laut serta mewujudkan “LAUT SEBAGAI MASA DEPAN BANGSA“.
PSDKP Bitung Lepaskan 70 Ekor Penyu Sitaan tersebut akan dikirimkan ke Satuan Kerja Pengawasan Sumber penyu beberapa negara seperti Korea dan Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kendari yang berada di bawah kendali Pangkalan PSDKP Bitung, melepas 70 ekor penyu sitaan, di Perairan Pulau Hari, Kabupaten Konawe, pada hari Minggu tanggal 24 April 2016. Pelepasan penyu ukuran produktif/ dewasa ini, menggunakan Kapal Pengawas PSDKP Dolphin 19. Jenis Penyu yang dilepaskan adalah Penyu Sisik dan Pipih, yang merupakan dua jenis penyu yang kini terancam punah. Ketujuh puluh ekor penyu tersebut adalah hasil operasi pengawasan atas perdagangan spesies langka dan dilindungi. Sebelumnya komoditas
China.
” Saya mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk ikut menjaga ekosistem perairan, karena penyu-penyu langka ini menjadi daya-tarik ekowisata dalam negeri maupun manca negara,” kata Kepala Pangkalan PSDKP Sulawesi, Pung Nugroho Saksono dalam kegiatan pelepasan penyu tersebut. Ukuran Penyu yang dilepas ke alam bebas bervariasi hingga mencapai 50 kg, dan berumur lebih dari 30 tahun. “Pelestarian penyu menjadi tanggung jawab kita semua, tidak usahlah mengambil telur penyu untuk diperjualbelikan, lautan kita
sekarang relatif sudah tidak ada illegal fishing, jadi ikan-ikan sudah banyak di pesisir pantai,” ajaknya. Menurut Pung Nugroho, saat ini terdapat 7 spesies penyu yang tersisa di dunia, dan 6 spesies diantaranya terdapat di perairan Indonesia, yaitu Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu sisik (Eretmochelys imbricata), Penyu lekang (Lepidochelys olivacea), Penyu belimbing (Dermochelys coriacea), Penyu tempayan (Caretta caretta), dan Penyu pipih (Natator depressus). (PSDKP_Lan2)
Pengawasan SDKP 4 Warta Edisi IV- Tahun 2016
Empat Nelayan Asal Kab. Muna Dipulangkan Dari Australia Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia berhasil memulangkan 4 (empat) orang Nelayan/ ABK warga Negara Republik Indonesia asal Pulau Maginti, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang sebelumnya ditangkap oleh otoritas pemerintah Australia pada tanggal 27 Maret 2016 di wilayah perairan Australia.
Keempat nelayan tersebut merupakan ABK dari KM Masrawati berukuran 3 (tiga) GT dengan jumlah anak buah kapal sebanyak 8 Orang warga Negara Indonesia. Kapal Ikan Indonesia (KII) tersebut ditangkap oleh polisi Australia dengan tuduhan melanggar batas wilayah Negara Australia. Keempat nelayan tersebut dipulangkan secara bertahap. Dua orang atas nama Haidir Bin Surani dan Ramli dipulangkan pada tanggal 22 April 2016. Sedangkan dua orang atas nama Zamrin dan Yadi dipulangkan pada tanggal 23 April 2016. Proses pemulangan juga didukung oleh Satker PSDKP Kendari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Keempat nelayan tersebut di pulangkan oleh pemerintah Australia atas pertimbangan bahwa keempatnya baru pertama kali melakukan pelanggaran batas wilayah sedangkan keempat nelayan lainnya termasuk Nakhoda ditahan karena telah lebih dari sekali melanggar batas wilayah dan akan dipulangkan setelah menjalani proses hukum di pengadilan Darwin. Kepala Bidang PSDKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, GM. Dominggus, turut menyesalkan atas sikap nelayannya yang tertangkap oleh kepolisian Australia karena melanggar batas wilayah perairan Australia. padahal sumber daya perikanan di
wilayahnya sekarang telah cukup banyak dan berlimpah untuk di manfaatkan. "Pemulangan nelayan ini merupakan wujud nyata keberpihakan KKP terhadap nasib para nelayan Indonesia. Terhadap nelayan Indonesia yang tertangkap di negara lain KKP mengupayakan tindakan preventif dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang daerah penangkapan di Indonesia, namun bila ternyata terdapat nelayan yang tertangkap di Negara lain, maka KKP secara proaktif bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri, untuk mengupayakan pemulangan dan perlindungan hukum. (Dit. PP)
KKP Kembali Tangkap 3 KIA di Perairan Natuna Kapal Pengawas Perikanan KII dengan nama lambung KM. KII diduga melakukan pelanggaran (KP) HIU 12 tangkap kapal ikan berbendera Indonesia pelaku Illegal Fishing saat sedang melakukan patroli pada hari Minggu, 16 April 2016 pukul 10.30 WIB, pada possisi : 01015’682’N – 098047’269’ di sekitar Pulau ilir, Prov. Sumatera Selatan.
BERSAMA tersebut kedapatan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang berjenis trawl, dengan ABK sebanyak 3 orang berkewarganegaraan Indonesia termasuk Nakhoda yang bernama SABAR PASARIBU.
sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1), Pasal 93 ayat (2)Jo. Pasal 27 ayat (2), Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
