DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS

LAKIP DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS

DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS DIREKTORAT JENDERAL PSDKP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TA. 2013

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Kapal Pengawas disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Kapal Pengawas pada Tahun 2013 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014. LAKIP berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit oganisasi di lingkungan Direktorat Kapal Pengawas. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Kapal Pengawas telah menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Kapal Pengawas diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Kapal Pengawas tahun 2013. Pencapaian IKU Direktorat Kapal Pengawas selama Tahun 2013 telah diupayakan melalui pelaksanaan progam Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas dengan 4 (empat) kegiatan utama, yaitu :

(1)

Operasional Kapal Pengawas di

WPP-NRI Wilayah Barat; (2) Operasional Kapal Pengawas di WPP-NRI Wilayah Timur; (3) Perawatan Kapal Pengawas; dan (4) Pengawakan Kapal Pengawas. Penyusunan LAKIP Tahun 2012 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawasan SDKP. Semoga di masa datang kinerja Direktorat Kapal Pengawas dalam melaksanakan pengawasan SDKP dapat menjadi lebih baik dan terus ditingkatkan. Jakarta, Februari 2014 Direktur Kapal Pengawas No.

Nama Jabatan

1.

Kasubdit Log-Ops KP Wil. Barat (Koordinator Pelaporan & Evaluasi Dit. KP)

2.

Paraf

TTD

Ir. Budi Halomoan, M.Si

Kasubag TU

LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-2

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................

2

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................

3

DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................................................

4

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................ 43 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................................................... 5 B. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 6 C. Tugas dan Fungsi Direktorat Kapal Pengawas ....................................................... 7 D. Sistematika Penyajian LAKIP ....................................................................................... 8 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2010-2014 ........................................................ 10 B. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Hasil Implementasi BSC ................................ 12 C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 ............................................................ 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .................................................................. 16 B. Evaluasi dan Analisis Kinerja ........................................................................ .............

17

D. Akuntabilitas Keuangan................................................................................................... 33 BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... ...

35

A. Kesimpulan ......................................................................................................................... 35 B. Saran ............................................................................................................................... .....

36

LAMPIRAN LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-3

3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dit. Kapal Pengawas 2. Formula Perhitungan SS & IKU


III-4

4

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merumuskan serangkaian kebijakan dan strategi yang secara utuh tertuang di dalam Rencana Strategis KKP tahun 2010-2014. Dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut, visi KKP adalah “Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015”, dengan misi “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: PER. 15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2010-2014 visi tersebut direvisi menjadi “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan misi: (i)

Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

(ii)

Meningkatkan Nilai Tambah dan Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

(iii) Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, KKP telah menetapkan program terobosan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui Program Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan, yang merupakan proses perubahan sosial dan ekonomi, dimana arah kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem investasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia terselenggarakan secara terintegrasi berbasis industri untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi dan skala produksi

kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi.

Implementasi industrialisasi diharapkan akan menjadi penghela percepatan produksi kelautan dan perikanan nasional, sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. Dalam konteks industrialisasi kelautan dan perikanan, Direktorat Kapal Pengawas berperan dalam melaksanakan pengawasan SDKP dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-5

5

terselenggaranya pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut secara ekplisit diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan “Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas” yang diarahkan untuk mewujudkan visi pengawasan SDKP, yaitu “Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP’’. Adapun dalam konteks pengelolaan kinerja, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, mulai tahun 2013, Direktorat Kapal Pengawas sebagai salah satu usur Ditjen PSDKP di bawah KKP telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC). Kinerja Direktorat Kapal Pengawas tahun 2013 diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Kapal Pengawas dengan Direktur Jenderal Kelautan dan Perikanan. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Kapal Pengawas sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

B. Maksud dan Tujuan LAKIP

Direktorat

Kapal

Pengawas

tahun

2013

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Direktorat Kapal Pengawas. Berdasarkan LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-6

6

hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.

C. Tugas dan Fungsi Direktorat Kapal Pengawas Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas dan fungsi Direktorat Kapal Pengawas yaitu sebagai berikut: Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kapal pengawas. Fungsi : a.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal pengawas

b.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal pengawas;

c.

Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kapal pengawas;

d.

Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kapal pengawas;

e.

Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kapal pengawas;

f.

Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kapal Pengawas dibantu oleh beberapa Unit Eselon III sebagai berikut: 1. Sub Direktorat Logistik dan Operasional Wilayah Barat; - Seksi Logistik Wilayah Barat - Seksi Operasional Wilayah Barat 2. Sub Direktorat Logistik dan Operasional Wilayah Timur; - Seksi Logistik Wilayah Timur - Seksi Operasional Wilayah Timur 3. Sub Direktorat Perawatan Kapal Pengawas; - Seksi Perawatan Wilayah Barat - Seksi Perawatan Wilayah Timur LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-7

7

4. Sub Direktorat Pengawakan Kapal Pengawas; - Seksi Pengawakan Wilayah Barat - Seksi Pengawakan Wilayah Timur

Struktur organisasi Ditjen. PSDKP seperti dapat dilihat pada Gambar berikut. DIREKTUR KAPAL PENGAWAS SUBBAG TATA USAHA

SUBDIREKTORAT LOGISTIK DAN OPERASIONAL WILAYAH BARAT

SUBDIREKTORATLOGISTIK DAN OPERASIONAL WILAYAH TIMUR

SUBDIREKTORAT PERAWATAN KAPAL PENGAWAS

SUBDIREKTORAT PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS

SEKSI LOGISTIK WILAYAH BARAT

SEKSI LOGISTIK WILAYAH TIMUR

SEKSI PERAWATAN KAPAL PENGAWAS WILAYAH BARAT

SEKSI PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS WILAYAH BARAT

SEKSI OPERASIONAL WILAYAH BARAT

SEKSI OPERASIONAL WILAYAH TIMUR

SEKSI PERAWATAN KAPAL PENGAWAS WILAYAH TIMUR

SEKSI PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS WILAYAH TIMUR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Kapal Pengawas

D. Sistematika Penyajian LAKIP Secara garis besar sistematika Penyajian LAKIP Direktorat Kapal Pengawas, dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, tugas dan fungsi organisasi serta data umum organisasi Direktorat Kapal Pengawas. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis Direktorat Kapal Pengawas untuk periode 2010-2014 dan Penetapan Kinerja tahun 2013. Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013. LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-8

8

Bab IV Penutup Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LAKIP Direktorat Kapal Pengawas tahun 2013 dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.


III-9

9

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Kapal Pengawas berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1)

Renstra Ditjen. PSDKP 2010-2014; dan

(2)

Penetapan Kinerja Direktorat Kapal

Pengawas Tahun 2013 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balance Scorecards (BSC).

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2010-2014 Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2010-2014. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Sejalan dengan perkembangan dan dinamika organisasi di tingkat KKP, Renstra Ditjen. PSDKP mengalami revisi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.162/DJPSDKP/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.01/DJ-PSDKP/2011 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut: LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-10

10

1.

Pernyataan Visi dan Misi Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi : “Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Misi : a.

Melaksanakan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan.

b.

Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

2.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut: Tujuan Strategis : a.

Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan.


III-11

11

b.

Terlindunginya

sumber

daya

kelautan

dan

perikanan

dari

pengrusakan dan kegiatan illegal. 3.

Sasaran Strategis Berdasarkan perumusan tujuan Kapal Pengawas, telah dirumuskan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawasan SDKP. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Kapal Pengawas adalah ‘’Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan PSDKP’’. Untuk mewujudkannya, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat

Kapal

Pengawas,

yaitu

Meningkatnya

cakupan

Wilayah

Pengelolaan Perikanan yang terawasi dari kegiatan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Sasaran tersebut bermuara pada satu sasaran yaitu: “Perairan Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”.

4.

Program Kerja Direktorat Kapal Pengawas Program kerja Direktorat Kapal Pengawas yang dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu ‘’Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas’’, guna mendukung pelaksanaan program tersebut, Direktorat Kapal Pengawas melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan persentase cakupan operasional kapal pengawas di WPPNRI yang rawan terhadap kegiatan illegal fishing;

2.

Meningkatkan persentase kemampuan dan profesionalisme Awak Kapal Pengawas sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan;

3.

Meningkatkan persentase kesiapan dan kelaikan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi pengawasan SDKP.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Hasil Implementasi Balanced Scorecard (BSC) Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-12

12

yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk:

(1)

Meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

(2)

Sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

(3)

Menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Direktorat Kapal Pengawas telah menyusun penetapan kinerja tahun 2013 secara berjenjang

sesuai

dengan

kedudukan,

tugas,

dan

fungsinya

serta

menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Kapal Pengawas, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk: 1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan sekaras dengan strategi orginisasi; 2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (countinous improvement) 3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. BSC Direktorat Kapal Pengawas mengunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective , dan Learn and Growth Perspective. Digunakannya seluruh perspective dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Kapal Pengawas merupakan unit kerja utama dalam BSC (Core Unit of Balance Scorecard), bukan unit kerja pendukung dalam BSC (supporting unit of Balance Scorecard). Sebagai implikasi penerapan BSC, Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP beserta IKU nya mengalami perubahan sebagai berikut : Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS

URAIAN IKU

TARGET TAHUN 2013

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

1

Menigkatnya Kesejahteraan masyarakat KP

1

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

7.00%

CUSTOMER PERSPECTIVE


III-13

13

2

Meningkatnya pengelolahan SDKP yang berkelanjutan

2

Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)

<100%

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

3

Tersedianya kebijakan bidang Kapal Pengawas sesuai kebutuhan

3

Jumlah kebijakan publik bidang Kapal Pengawas yang diselesaikan

1 dok

4

Terselenggaranya moderenisasi sitem kelautan dan perikanan pengolahan pemasaran produk kelautan dan perikanan

4

Persentase Kapal Perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang terawasi

75%

5

Terselenggaranya pengawasan dan penegekan hukum pengelolahan SDKP

5

Persentase WPPNRI yang terawasi dari illegal fishing

31%

Tersedianya SDM Dit Kapal Pengawas yang kompeten dan frofesional

6

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Dit Kapal Pengawas

60%

7

Tersedianya data Informasi pengawasan SDK di Lingkup Dit. Kapal Pengawas yang valid handal dan mudah diakses

7

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

8

Terwujudnya good governance dan clean government di Dit Kapal Pengawas

8

Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi

9

Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Dit. Kapal Pengawas

10

Nilai integritas Dit. Kapal Pengawas

6,5

11

Nilai Inisiatif anti korupsi Dit Kapal Pengawas

7,5

12

Nilai Penerapan RB Dit Kapal Pengawas

75

13

Persentase penyerapan DIPA

>95%

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

6

9

Pengelolahan anggaran Dit Kapal Pengawas yang optimal


III-14

4,0

100%

A

14

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 Pengukuran

tingkat

capaian

Indikator Kinerja

Utama

dilakukan

dengan

berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi SiMETA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja) dan Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.


III-15

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolan kinerja, pada Tahun 2013 Direktorat Kapal Pengawas telah menyempurnakan dan menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU), Capaian IKU 9 (sembilan) SS Direktorat Kapal Pengawas ditabulasikan seperti Tabel 3.1. Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis dan Kinerja Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET

REALISASI

%

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

1


7,00%

6,57%

93,86%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan

2


<100%

83%

83%

Sasaran Strategis 3 : Tersedianya kebijakan bidang Kapal Pengawas sesuai kebutuhan

3

Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan

1 dok

1 dok

100%

Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

4


75%

143,98%

191,97%

Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP

5


31%

36,21%

116,81%

Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Dit. Kapal Pengawas yang kompeten dan profesional

6

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Dit. Kapal Pengawas

60%

49,21%

72,90%


III-16

Notifikasi Capaian SS

16

Sasaran Strategis 7: Tersedianya informasi pengawasan SDKP di lingkup Dit. Kapal Pengawas yang valid, handal & mudah diakses

7

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

4,00

3,93%

98,20%

Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Kapal Pengawas

8


100%

100%

100%

9


A

A

100%

10

Nilai Integritas Dit. Kapal Pengawas

6,5

7,12

105,48%

11

Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Kapal Pengawas

7,5

12

Nilai Penerapan RB Dit. Kapal Pengawas

75

69,00

94,40%

13


> 95%

96,94%

96,94%

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan anggaran Dit. Kapal Pengawas yang optimal

7,92

105,6%

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Selama periode tahun 2013 Direktorat Kapal Pengawas telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka membantu dan mendukung Ditjen. PSDKP untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis (SS) diuraikan sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kontribusi Direktorat Kapal Pengawas dalam kaitannya dengan pencapaian IKU ini sejalan dengan kontribusi yang diberikan Ditjen. PSDKP yaitu melakukan koordinasi dan dukungan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap yang menjadi penanggung jawab utama pencapaian IKU “Pertumbuhan PDB Perikanan” untuk memastikan tercapainya IKU dimaksud sesuai target. PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). Adapun angka persentase pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-17

17

membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2013 dibandingkan dengan nilai PDB Perikanan tahun 2012. Sampai dengan Desember 2013 pencapaian nilai PDB Perikanan telah tercapai sebesar 6,77% dari target yang ditetapkan sebesar 7,00% (persen pencapaian 96,76%). Dengan menggunakan toleransi pengukuran kinerja sebesar 10% (80%≤X≤100), status capaian tersebut dapat dikategorikan sedang dengan indikator warna hijau.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan” diidentifikasikan ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu “Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)”. Walaupun tidak secara langsung bertanggungjawab pada pencapaian IKU tersebut, Direktorat Kapal Pengawas berkontribusi dengan memberikan dukungan penuh kepada Ditjen. PSDKP yang diberikan amanat oleh KKP untuk berkontribusi memberikan dukungan terhadap Unit kerja Eselon I sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel berikut: Tabel 3.2. Kontribusi Dit. Kapal Pengawas dalam Pencapaian SS-2 KKP INDIKATOR KINERJA UTAMA Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)

DUKUNGAN Melakukan operasi pengawasan di laut dengan Kapal Pengawas

UNIT KERJA YANG DIDUKUNG Ditjen Perikanan Tangkap

Sampai dengan Desember 2013 pencapaian masing-masing IKU dari SS-2 sebagai berikut: a. Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. telah tercapai sebesar 83% dari target sebesar <100% (klasifikasi nilai indikator minimize, yaitu semakin kecil semakin baik). Dengan toleransi pengukuran kinerja sebesar 10% (100%<X≤120%), status capaian dikategorikan “Sedang” dengan indikator warna “Hijau”.


III-18

18

3. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Kebijakan Bidang Kapal Pengawas Sesuai Kebutuhan Terkait dengan SS-3, Direktorat Kapal Pengawas mengikuti dan mendukung Ditjen PSDKP telah mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu Jumlah kebijakan publik bidang Kapal Pengawas yang diselesaikan. Penyusunan kebijakan bidang Kapal Pengawas dimaksudkan untuk membangun perangkat hukum dan perundangundangan yang menjadi dasar operasional kegiatan pengawasan SDKP oleh Kapal Pengawas. Uraian mengenai IKU tersebut seperti pada Tabel 3.3. Tabel 3.3. Capaian IKU pada SS-3 “Tersedianya Kebijakan Bidang Kapal Pengawas Sesuai Kebutuhan”. INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah kebijakan publik bidang Kapal Pengawas yang diselesaikan

TARGET

REALISASI

%

1 dok

1 dok

100%

a. Jumlah kebijakan publik bidang Kapal Pengawas yang diselesaikan Kebijakan publik bidang Kapal Pengawas didefinisikan dengan Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSDKP. Selama tahun 2013 Jumlah kebijakan publik bidang Kapal Pengawas yang diterbitkan telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Status capaian dikategorikan “Baik” dengan indikator warna “Hijau”. Rincian kebijakan publik diuraikan sebagai berikut: 1) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 43/DJ-PSDKP/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kapal Pengawas Perikanan Berprestasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pencapaian IKU tersebut diupayakan melalui kegiatan penyiapan substansi teknis rancangan kebijakan publik bidang Kapal Pengawas di tingkat Ditjen. PSDKP, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait (Biro Hukum KKP dan Unit Eselon I KKP sesuai dengan susbtansi kebijakan yang dibahas). 4. Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-19

19

Modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, merupakan perubahan sistem dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terarah dan didasarkan atas prinsip efisiensi produksi hulu dan hilir. Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Direktorat Kapal Pengawas mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Kapal Perikanan yang masuk kemitraan UPI dan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang terawasi. Kontribusi Direktorat Kapal Pengawas dalam pencapaian SS-4 adalah pada Inisiatif Strategis (IS) untuk pencapaian IKU “Persentase Kapal Perikanan yang masuk kemitraan UPI dan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang terawasi”. Sampai dengan akhir Desember 2013, Capaian IKU pada SS-4 dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel 3.4. Capaian IKU pada SS-4 “Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan”. INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Kapal Perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang terawasi

TARGET

REALISASI

75%

143,98%

% 191,97%

IKU Persentase Kapal Perikanan yang masuk kemitraan UPI dan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang terawasi telah tercapai melebihi target yaitu sebesar 143,98% dari target 75% dengan persentase capaian sebesar 191,97% (formula perhitungan terlampir). Pencapaian tersebut diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan strategis, yaitu: a) Pengawasan dan Pemantauan atas kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI agar memenuhi ketentuan pengelolaan PSDKP; b) Penghentian dan Pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI sesuai dengan ketentuan; 5. Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDKP Dalam rangka pencapaian SS-5 “Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDKP”, Direktorat Kapal Pengawas berkontribusi dengan mengidentifikasi dan mengusahakan pencapaian 1 (satu) IKU, yaitu IKU-5 LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-20

20

‘’Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Terawasi dari illegal fishing’’. Capaian hasil pengukuran IKU sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Capaian IKU-5 pada SS-5 “Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDKP”. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

%

31%

36,21%

116,81%

Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat capaian IKU-5 “Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing”

telah tercapai sebesar 36,21% melebihi target yang

ditetapkan sebesar 31% dengan persentase capaian sebesar 116,81% (formula perhitungan IKU-5 terlampir). Pencapaian target indikator kinerja ini diupayakan melalui pencapaian Sub IKU yang diwujudkan dalam kegiatan operasi kapal pengawas di Wilayah Barat dan Timur, Pelatihan/pengembangan Kemampuan dan Keterampilan Awak Kapal Pengawas (AKP) serta Pemeliharaan Kapal Pengawas, adapun capaian Sub IKU yaitu sebagai berikut: Tabel 3.6. Capaian Sub IKU pada IKU-5 “Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing”. No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wilayah Barat yang terawasi dari illegal fishing

20,07%

27,83%

134,4%

2.

Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wilayah Timur yang terawasi dari illegal fishing

17,06%

22,94%

134,5%

100%

96,15%

96,15%

3.

Persentase kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi


III-21

21

pengawasan SDKP

4.

Persentase pemenuhan kebutuhan awak kapal pengawas yang profesional sesuai kualifikasi

72,00%

73,57%

102,18%

Bobot Sub IKU Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wilayah Barat yang terawasi dari illegal fishing terhadap capaian IKU-5 adalah 26% sedangkan bobot Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wilayah Timur yang terawasi dari illegal fishing adalah 59%. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian Sub IKU tersebut yaitu: a) Operasi Kapal Pengawas Direktorat Kapal Pengawas merupakan unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Pengawasan SDKP dengan sasaran meningkatkan persentase cakupan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan illegal fishing. Dengan terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP di WPP-NRI baik Wilayah Barat maupun Wilayah Timur maka Direktorat Kapal Pengawas secara langsung

telah

berkontribusi

terhadap

upaya

pencapaian

SS-5

(Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDKP) khususnya dalam pencapaian IKU-5. Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Barat: Capaian Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

(WPP-NRI) wilayah Barat yang terawasi dari illegal fishing

sebesar 27,83% dari target 20,07% atau mencapai 1134,4% dari target yang ditetapkan (formula perhitungan terlampir). Operasi kapal pengawas di Wilayah Barat dilaksanakan dengan mengerahkan 13 unit Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP dalam berbagai ukuran. Selama tahun 2013, di Wilayah Barat telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.952 kapal perikanan yang terdiri dari 1.920 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 32 Kapal Ikan Asing (KIA). Dari


III-22

22

jumlah tersebut, telah ditangkap 41 kapal yang diduga melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan yang terdiri dari 6 KII dan 35 KIA. Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Timur: Capaian Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

(WPP-NRI) wilayah Barat yang terawasi dari illegal fishing

sebesar 22,94% dari target 17,06% atau mencapai 134,5% dari target yang ditetapkan (formula perhitungan terlampir). Operasi kapal pengawas di Wilayah Timur dilaksanakan dengan mengerahkan 13 unit Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP dalam berbagai ukuran. Selama tahun 2013, di Wilayah Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.691 kapal perikanan yang terdiri dari 1.682 KII dan 9 KIA. Dari jumlah tersebut, telah ditangkap 27 kapal yang diduga melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan yang terdiri dari 18 KII dan 9 KIA. Rekapitulasi hasil operasi kapal pengawas di Wilayah Barat dan Timur selama kurun waktu 2010-2013 seperti dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7. Hasil Operasi Kapal pengawas Ditjen. PSDKP Tahun 2010-2013 TAHUN 2010 2011 2012 2013 JUMLAH

DIPERIKSA

DI TANGKAP (Kapal)

(unit kapal)

KII

KIA

KII+KIA

2.253 3.348 4.326 3.871 13.798

24 31 42 24 121

159 75 70 44 348

183 106 112 68 469

Selama kurun waktu tahun 2010 s/d 2012 terjadi peningkatan unit kapal ikan yang diperiksa, adapun pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah kapal yang diperiksa dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan tersebut dianalisis sebagai akibat dari menurunnya jumlah hari operasi kapal pengawas dari 180 hari operasi pada tahun 2012 menjadi 115 hari operasi pada tahun 2013. Namun demikian dari analisis rasio jumlah kapal yang ditangkap terhadap jumlah kapal diperiksa, dapat diasumsikan adanya peningkatan ketaatan KII


III-23

23

terhadap peraturan perundangan yang berlaku yang didukung oleh fakta berikut: 1) Menurunnya jumlah KII yang ditangkap karena terbukti melakukan pelanggaran, yaitu 24 KII dari 3.602 KII yang diperiksa (0,67%). Menurun sebesar 0,32% (42 ditangkap dari 4.252 diperiksa) dari tahun 2012; 2) Meningkatnya ketaatan kapal perikanan laik operasi di Wilayah Barat (99,80%) dan Wilayah Timur (98,10%).

b) Pelatihan/Pengembangan Kemampuan dan Keterampilan Awak Kapal Pengawas (AKP) Kapal pengawas sebagai unit kerja mandiri memerlukan pengaturan yang khusus, teliti dan terkoordinasi. Agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya sebagai sarana pengawasan SDKP, maka kapal pengawas membutuhkan awak kapal yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dan professional sesuai dengan kualifikasi. Kecakapan

dan

keterampilan

AKP

sangat

berpengaruh

terhadap

keberhasilan pengawasan SDKP di WPP-NRI (IKU-5), khususnya dalam operasional kapal pengawas karena pada dasarnya kapal pengawas hanyalah sarana/alat (tools) yang sangat bergantung kepada kemampuan dan keterampilan penggunanya (operator skill’s) yaitu AKP. Untuk memenuhi kebutuhan Awak Kapal Pengawas yang professional sesuai kualifikasi Direktorat Kapal Pengawas telah melaksanakan berbagai pelatihan, diantaranya yaitu:  Pelatihan Keterampilan Pengawas Perikanan  Pelatihan Peningkatan Kualifikasi Permesinan  Pelatihan Peningkatan Kualifilasi Kepelautan (BST, SCRB, AFF, MFA, dan GMDSS)  Pelatihan Administrasi Pengelolaan Kapal Bagi AKP  Pelatihan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ANKAPIN II)  Pelatihan Peningkatan Keterampilan Menembak di Atas Kapal Pada tahun 2013 kegiatan pelatihan/pengembangan kemampuan dan keterampilan AKP difokuskan pada Pelatihan Ahli Nautika Kapal Penangkap LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-24

24

Ikan Tingkat II (ANKAPIN II), Pelatihan Basic Safety Training (BST), SCRB, GMDSS, Peningkatan Keterampilan Pengawas Perikanan dan Peningkatan Keterampilan Menembak di Atas Kapal Pengawas. Selama tahun 2013, kegiatan pelatihan telah dilaksanakan dengan mengikutsertakan 275 orang AKP dari 329 orang AKP yang ada dengan persentase capaian sebesar 73,57% dari target sebesar 72,00%, bobot Sub IKU pemenuhan kebutuhan Awak Kapal Pengawas yang profesional sesuai kualifikasi terhadap capaian IKU-5 yaitu sebesar 3% (formula perhitungan terlampir). rincian jumlah AKP yang mengikuti pelatihan selama tahun 2013 sebagai berikut: 1) Peningkatan Keterampilan Pengawas Perikanan sebanyak 30 orang. 2) Pelatihan Basic Safety Training (BST) sebanyak 96 orang. 3) Pelatihan Survival Craft and Rescue Boat (SCRB) sebanyak 30 orang. 4) Pelatihan ANKAPIN II sebanyak 28 orang. 5) Pelatihan Global Maritime Distress & Safety System sebanyak 11 orang. 6) Peningkatan Keterampilan Menembak di atas Kapal sebanyak 80 orang. Rekapitulasi hasil pelatihan Awak Kapal Pengawas selama kurun waktu 2011-2013 seperti dapat dilihat pada Tabel 3.8. Tabel 3.8. Rekapitulasi Hasil Pelatihan AKP Tahun 2011-2013 No 1 2 3

Nama Pelatihan Peningkatan Keterampilan Pengawas Perikanan Pelatihan BST Pelatihan Peningkatan Kualifikasi Permesinan Bagi AKP

Jumlah AKP/Orang 2011

2012

2013

Jumlah Total

60

60

30

150

30

30

96

156

30

0

0

30

4

Pelatihan SCRB

0

30

30

60

5

Pelatihan AFF

0

30

0

30

6

Pelatihan MFA

0

30

0

30

7

Pelatihan ANKAPIN-II

0

0

28

28

8

Pelatihan GMDSS

0

0

11

11

0

30

0

30

9

Bimtek Administrasi Pengelolaan Kapal Bagi AKP


III-25

25

10

Peningkatan Keterampilan Menembak di Atas Kapal Jumlah

0

0

80

80

120

240

275

605

c) Pemeliharaan Kapal Pengawas Direktorat Kapal Pengawas dituntut selalu siap setiap saat (highly readynes) dalam beberapa hal yang berkaitan dengan operasional kapal pengawas antara lain kondisi teknis (technical condition) kapal pengawas yang laik laut, oleh sebab itu pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas baik pemeliharaan rutin bulanan, rutin tahunan maupun perbaikan mendesak berpengaruh langsung terhadap kelancaran dan kesuksesan operasional kapal pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan SDKP di WPPNRI

(pencapaian

IKU-5).

Bobot

kesiapan

kapal

pengawas

untuk

melaksanakan operasi pengawasan SDKP terhadap pencapaian IKU-5 yaitu sebesar 13%. Selama tahun 2013 pemeliharaan kapal pengawas yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan rutin bulanan (dilakukan terhadap 26 kapal pengawas), pemeliharaan rutin tahunan/docking (dilakukan terhadap 23 kapal pengawas), pengadaan suku cadang dan perlengkapan kapal pengawas, serta perbaikan mendesak (dilakukan terhadap 9 kapal) dengan persentase capaian kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi pengawasan SDKP sebesar 96,15% dari target yang ditetapkan sebesar 100% (formula perhitungan terlampir). Rincian kegiatan pemeliharaan/perawatan kapal pengawas yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 yaitu: 1) Perawatan rutin bulanan terhadap 26 unit kapal pengawas, baik yang beroperasi di Wilayah Barat maupun Timur. 2) Perawatan rutin tahunan/docking terhadap 23 unit kapal pengawas dengan rincian sebagai berikut:  Kapal Pengawas Wilayah Barat Tabel 3.9. Daftar Kapal Pengawas Yang Docking di Wilayah Barat


III-26

26

No.

Nama Kapal

1.

Pelaksanaan Waktu

Tempat

KP. Hiu Macan 001

24 Oktobers.d.3November 2013

Tj. Pinang

2.

KP. Hiu Macan 005

23 Oktobers.d.4 November 2013

Batam

3.

KP. Hiu 001

23s.d.30 Agustus 2013

Tj Pinang

4.

KP. Hiu 003

4s.d.11 September 2013

Tj Pinang

5.

KP. Hiu 004

7s.d. 19 November 2013

Bangka

6.

KP. Hiu 006


Bangka

7.

KP. Hiu 008


Bangka

8.

KP. Hiu 009

12s.d.18November 2013

Bangka

9.

KP. Hiu 010


Tj. Pinang

10.

KP. Takalamungan


Jakarta

11.

KP. Barracuda 001

26 Agustuss.d.2 September 2013

Jakarta

12.

KP. Barracuda 002


Jakarta

 Kapal Pengawas Wilayah Timur Tabel 3.10. Daftar Kapal Pengawas Yang Docking di Wilayah Timur No.

Nama Kapal

Pelaksanaan Waktu

1.

KP. Hiu Macan Tutul 001

21Novembers.d. 10Desember 2013

Bitung

2.

KP. Hiu Macan 002

30 Novembers.d.9 Desember 2013

Bitung

3.

KP. Hiu Macan 003

4 Novembers.d.3Desember 2013

Bitung

4.

KP. Hiu Macan 004


Bitung

5.

KP. Hiu Macan 006

9s.d.28 November 2013

Bitung

6.

KP. Hiu 002

10s.d.18 Oktober 2013

Bitung

7.

KP. Hiu 005


Bitung

8.

KP. Hiu 007

21s.d.29November 2013

Bitung

9.

KP. Padaido

30 Septembers.d.9 Oktober 2013

Bitung

10.

KP.Todak 001

1 s.d. 8Oktober 2013

Bitung

11.

KP.Todak 002

25 Septembers.d.5 Oktober 2013

Makasar


III-27

Tempat

27

3) Perbaikan mendesak terhadap 9 (sembilan) kapal pengawas yaitu sebagai berikut:  Perbaikan mendesak terhadap KP. Hiu Macan 003 di Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.  Perbaikan mendesak terhadap KP. Hiu 006 di Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat.  Perbaikan mendesak terhadap KP. Hiu Macan 001 di Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat.  Perbaikan mendesak terhadap KP. Hiu 001 di Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat.  Perbaikan mendesak terhadap KP. Akar Bahar 001 di Pangkalan PSDKP Jakarta.  Perbaikan mendesak terhadap Takalamungan di Pangkalan PSDKP Jakarta.  Perbaikan mendesak terhadap Baracuda 001 di Pangkalan PSDKP Jakarta.  Perbaikan mendesak terhadap Baracuda 002 di Pangkalan PSDKP Jakarta.  Perbaikan mendesak terhadap Hiu Macan Tutul 001 di Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.

6. Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Direktorat Kapal Pengawas yang Kompeten dan Profesional Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen.

Hal ini harus terus

dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. IKU yang digunakan untuk memenuhi SS-6 adalah Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV di lingkup Direktorat Kapal Pengawas. Nilai indeks tersebut bersifat minimize yang artinya semakin kecil semakin baik, karena menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan kompetensi pejabat di lingkup LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-28

28

Direktorat Kapal Pengawas. Target IKU telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 60% dan telah tercapai sebesar 60%.

7. Sasaran Strategis 7 : Tersedianya Informasi Pengawasan SDKP yang Valid, Handal, dan Mudah Diakses Dalam pencapaian sasaran ini Direktorat Kapal Pengawas mengikuti Ditjen. PSDKP berkontribusi dengan mengidentifikasi dan mengusahakan capaian terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu ‘’Persepsi user terhadap kemudahan akses’’, capaian IKU tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.11. Tabel 3.11. Capaian IKU pada SS-7 “Tersedianya Informasi Pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses. INDIKATOR KINERJA Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

TARGET

REALISASI

%

4,0%

3,93%

98,20%

Tingkat kepuasan pengguna/pemanfaat terhadap kemudahan akses data dan informasi telah tercapai sebesar 3,93 dari target yang ditetapkan sebesar 4,0. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan survei terhadap kepuasan pengguna/pemanfaat (kuesioner) terhadap layanan data dan informasi yang diberikan untuk kemudian mengukurnya dalam sekala likert 1-5. 8. Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di Direktorat Kapal Pengawas Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government Direktorat Kapal Pengawas sebagai bagian dari Ditjen. PSDKP telah ikut serta mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasikan 5 (LIMA) IKU seperti pada Tabel 3.12. Tabel 3.12. Capaian IKU SS 8 “Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di Direktorat Kapal Pengawas” INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI


III-29

%

29

100%

100%

100%

A

A

100


6,5

7,12

105,48

Nilai Inisiatif Anti Korupsi Dit. Kapal Pengawas

7,5

7,92

105,6


75

69*

100

Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti Dibanding Total Rekomendasi Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Dit. Kapal Pengawas

Ket: *) masih menggunakan nilai RB tahun 2012, karena nilai RB 2013 baru akan keluar pada Maret 2013.

a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti Dibanding Total Rekomendasi

Laporan hasil pemeriksanaan aparat pengawas memuat antara lain rekomendasi yang diberikan dalam rangka perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemui selama proses audit. Rekomendasi menjadi sangat penting dan prioritas untuk ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan, pertanggungjawaban dan cerminan komitmen suatu unit kerja untuk memperbaikai diri, termasuk dalam pemberantasan KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pada tahun 2013 jumlah rekomendasi APIEP yang telah ditindaklanjuti yaitu kurang lebih sebanyak 15 dari 15 rekomendasi atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Direktorat Kapal Pengawas telah berkoordinasi secara intensif dengan Inspektorat Jenderal KKP selaku Pengawas Internal dan BPK-RI selaku Pengawas Eksternal.

b. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kapal Pengawas Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggung-jawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian akuntabilitas kinerja Direktorat Kapal Pengawas dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku APIP di KKP. Pada tahun 2013, Direktorat Kapal Pengawas ikut memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai AKIP Ditjen. PSDKP sebesar 78,66 dengan kategori penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interprestasi “Sangat Baik”, yaitu: LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-30

30

akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan knowledge manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Selama 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2011 s/d 2013 nilai AKIP Direktorat Kapal Pengawas mengalami peningkatan. Tabel 3.13. Capaian Tingkat Kualitas Akuntabilitas di Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2011 s.d. 2013 NO

KOMPONEN

BOBOT

2011

2012

2013

1

PERENCANAAN KINERJA

35%

31.33

32,38

32,79

2

PENGUKURAN KINERJA

20%

19.50

15,27

16,64

3

PELAPORAN KINERJA

15%

12.00

13,64

13,43

4

PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI

20%

8.82

16,21

15,87

90,00

71,65

77,50

78,66

NILAI HASIL EVALUASI :

c.

NILAI TAHUN

Nilai Integritas Direktorat Kapal Pengawas Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh Direktorat Kapal Pengawas kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di Direktorat Kapal Pengawas. Upaya perbaikan dilakukan dengan mekanisme pengaduan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi, perilaku

birokrat

maupun

pengguna

layanan

dan

tingkat

upaya

sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Survei Integritas Sektor Publik pada tahun ini menyertakan layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat pusat dan daerah. Penetapan PBJ sebagai salah satu obyek survei merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang dilakukan KPK. Capaian Nilai integritas Direktorat Kapal Pengawas tahun 2013 telah tercapai sebesar 7,12 melebihi target yang ditetapkan di tingkat KKP sebesar 6,5. Nilai capaian tersebut pada hakikatnya merupakan nilai integritas KKP LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-31

31

yang merupakan hasil penilaian KPK. Adapun ditingkat eselon 1 dan 2 penilaian

integritas

belum

dilakukan,

sehingga

sesuai

kebijakan

implementasi BSC, untuk sementara waktu capaian ditingkat KKP dapat digunakan sebagai nilai integritas ditingkat eselon 1.

d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Direktorat Kapal Pengawas Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur apakah suatu instansi publik telah menerapkan sisitem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. Direktorat Kapal Pengawas terus berupaya

mendorong munculnya inisiatif dalam

melakukan langkah nyata pemberantasan korupsi di lingkungan internalnya. Indikator penilaian PIAK 2013 menggunakan 7 indikator kuantitatif, yaitu: Kode etik; Peningkatan transparansi dalam manajemen SDM; Peningkatan transparansi dalam pengadaan; Peningkatan transparansi penyelenggara Negara; Peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi unit utama; Pelaksanaan rekomendasi KPK; dan Kegiatan promosi anti korupsi. Penilaian untuk laporan kualitatif dilakukan dengan metode self assessment check list. Peserta PIAK mengisi sendiri kuesioner dengan melampirkan bukti pendukung dan dinilai oleh Inspektorat Jenderal KKP. Pada tahun 2013, Nilai rata-rata PIAK Direktorat Kapal Pengawas mengikuti Ditjen. PSDKP yaitu sebesar 7,9 melebihi target yang ditetapkan di tingkat KKP sebesar 7,5.

e. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Direktorat Kapal Pengawas Pengukuran penerapan RB menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan quality assurance oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP sebagai tempat dimana Direktorat Kapal Pengawas bernaung. Quality assurance yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.


III-32

32

Pada tahun 2012 Hasil evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Jenderal, Ditjen. PSDKP berada pada level 3 dengan nilai 69,00 dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Adapun untuk tahun 2013 target nilai PRB sebesar 75% sesuai dengan target yang ditetapkan di tingkat KKP. Capaian nilai PRB pada tahun 2013 baru akan keluar pada bulan Maret 2013, sehingga untuk sementara digunakan nilai PRB tahun 2012.

9. Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Anggaran Direktorat Kapal Pengawas yang Optimal Pelaksanaan anggaran harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam pencapaian sasaran strategis ini Direktorat Kapal Pengawas sejalan dengan Ditjen. PSDKP mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu ‘’Persentase Penyerapan DIPA’’. Persentase penyerapan DIPA Direktorat Kapal Pengawas Sampai dengan akhir tahun 2013 (IKU SS 9) telah tercapai sebesar 96,94%, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu >95%. Pembahasan terkait kinerja pengelolaan anggaran Direktorat Kapal Pengawas akan disajikan pada Bagian Akuntabilitas Keuangan.

C.

Akuntabilitas Keuangan Alokasi anggaran Direktorat Kapal Pengawas TA. 2013 pada awalnya sebesar Rp.213.911.548.000,- (dua ratus tiga belas milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian terjadi revisi sehingga berubah menjadi sebesar Rp.213.243.322.000 (dua ratus tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah). Realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp.206.708.286.715,- (dua ratus enam milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sebesar 96,94% menurun sebesar 2,94% dari realisasi anggaran tahun 2013 sebesar 99,88%. Rincian realisasi anggaran Direktorat Kapal Pengawas sampai dengan bulan Desember 2013 dapat dilihat pada tabel 3.14. Tabel 3.14. Rincian Realisasi Anggaran satker Pusat, Ditjen. PSDKP


III-33

33

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Realisasi

Alokasi Anggaran (Rp.)

Keuangan (Rp.)

%

Operasional Kapal Pengawas Wilayah Barat Operasional Kapal Pengawas Wilayah Timur

76.543.363.000

75.386.374.271

98,49

89.879.759.000

85.069.286.137

94,65

Perawatan Kapal Pengawas

23.568.507.000

23.490.542.093

99,67

Pengawakan Kapal Pengawas Layanan Penatausahaan dan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

6.400.102.000

6.327.710.310

98,87

2.014.745.000

1.996.734.204

99,11

14.836.846.000

14.437.639.700

97,31

213.243.322.000

206.708.286.715

96,94

No.

Kegiatan

TOTAL

Sumber : Aplikasi SAI Direktorat Kapal Pengawas 2013.

Rekapitulasi perbandingan realisasi anggaran Direktorat Kapal Pengawas selama kurun waktu tahun 2011 s.d 2013 sebagaimana dalam tabel 3.15. Tabel 3.15. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dit. KP Selama 2011 s.d 2013 Capaian Realisasi Anggaran Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)

No.

Tahun

1.

2011

139.390.908.000

139.078.652.983

99,776

2.

2012

206.093.263.000

205.848.492.717

99,88

3.

2013

213.243.322.000

206.708.286.715

96,94

%

Gambar 3.1. Diagram Realisasi Anggaran Dit. Kapal Pengawas Berdasarkan Kegiatan Tahun 2013.

2.014.745.000

14.836.846.000

Realisasi Anggaran Dit. KP TA.2013

6.400.102.000

Ops Wil. Barat

23.568.507.000 76.543.363.000

Ops Wil. Timur Perawatan Kapwas Pengawakan Kapwas

89.879.759.000

Layanan TU & Kantor Perangkat Olah Data


III-34

34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 1.

Direktorat Kapal Pengawas merupakan salah satu unit eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kapal pengawas sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Kapal Pengawas berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jendral PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Direktur Kapal Pengawas (sebagai penerima amanah).

3.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Kapal Pengawas pada tahun anggaran 2013, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

4.

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain : a. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pengawasan oleh kapal pengawas dalam mencapai target yang ditetapkan; b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia (SDM) di kapal pengawas untuk mendukung pelaksanaan pengawasan SDKP secara optimal. c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti

masih terbatasnya jumlah kapal


III-35

35

pengawas, Pos/Satker yang belum semuanya memiliki bangunan dan dermaga sendiri yang menjadi tempat tambat labuh kapal pengawas. d. Masih terbatasnya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan seperti data VMS yag diperlukan sebagai base line operasi pengawasan oleh kapal pengawas; e. Konsep BSC belum sepenuhnya dapat diterapkan secara ideal, mengingat di beberapa IKU pada Stakeholders Perspective dan Customers Perspective, kontribusi Direktorat Kapal Pengawas belum dapat diukur secara nyata. Hal ini dikarenakan belum adanya metode pengukuran kontribusi yang dapat diandalkan untuk digunakan.

B. Saran Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Kapal Pengawas, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut: 1. Perlu penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dengan penetapan target-target kinerja yang akurat serta mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya; 2. Perlu adanya peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja; 3. Perlu adanya pengembangan dan peningkatan kelembagaan pengawasan, yang disertai dengan pemenuhan SDM di kapal pengawas yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap. 4. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah perlu ditingkatkan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi terkait. Koordinasi juga diperlukan untuk memperoleh data dan informasi bidang pengawasan SDKP, khususnya pengawasan sumber daya kelautan yang masih sangat terbatas. 5. Perlu penyempurnaan konsep BSC Direktorat Kapal Pengawas dan memastikan agar Direktorat Kapal Pengawas berkontribusi nyata pada


III-36

36

pencapaian setiap IKU di seluruh perspective BSC, terutama melalui fungsi koordinasi dan inisiatif strategis.


III-37

37

LAMPIRAN – FORMULA PERHITUNGAN SS & IKU Formula Perhitungan Capaian Sasaran Strategis 5 (SS-5) ‘’Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) Yang Terawasi dari Illegal Fishing’’ pada IKU-5 “Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing” sebagaimana termuat dalam Informasi Indikator Kinerja (IIK) Ditjen PSDKP Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

Xif = (Xb x Wxb) + (Xt x Wxt) + (Xa X Wxa) + (Xk x Wxk) Xif

=

Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan yang terawasi dari Illegal Fishing (%)

Xb

=

Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-RI) bagian barat yang terawasi dari illegal fishing (%)

Xt

=

Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) bagian Timur yang terawasi dari illegal fishing (%)

Xa

=

Persentase pemenuhan awak kapal pengawas yang Professional sesuai kualifikasi (%)

Xk

=

Persentase kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi pengawasan SDKP (%)

Wxb =

Bobot cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-RI) Bagian barat yang terawasi dari illegal fishing = 26%

Wxt

=

Bobot cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) bagian Timur yang terawasi dari illegal fishing = 59%

Wxa =

Bobot pemenuhan awak kapal pengawas yang professional sesuai kualifikasi = 3%

Wxk =

Bobot kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi pengawasan SDKP = 13%


III-38

38


III-39

39

Perhitungan IKU-1 Pada SS-5 Ditjen PSDKP (IKU-5 Direktorat Kapal Pengawas) Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS [IKU] Persentase cakupan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan illegal fishing sebesar 31%

36,21%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Persentase cakupan WPP-NRI bagian barat yang terawasi dari illegal fishing Persentase cakupan WPP-NRI bagian timur yang terawasi dari illegal fishing Persentase pemenuhan kebutuhan awak kapal pengawas yang profesional sesuai kualifikasi Persentase kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi pengawsan SDKP Rata-rata % Capaian/100 x target IKU

TARGET

CAPAIAN

% CAPAIAN

20,7

27,83

134,4

17,06

22,94

134,5

72

73,57

102,18

100

96,15

96,15

100


III-40

% BOBOT

45

116,81

40

Formula Perhitungan Indikator : ‘’Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) Bagian Barat Yang Terawasi Dari Illegal Fishing’’.

xb = x1 + x2 xb = Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) bagian Barat yang terawasi dari illegal fishing x1 = WPP 711 (Laut Cina Selatan/Laut Natuna) x2 = WPP 712 (Laut Jawa)

x = a/b x 100% x (x1, x2) = Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) bagian Barat yang terawasi dari illegal fishing (%) a = Coverage area yang terawasi oleh Kapal Pengawas (Nm2) b = Luas area yang diawasi (Nm2) = 174.000 Nm2 (WPP 711) 135.000 Nm2 (WPP 712)

a = y1 x y2 x y3 x y4 x y5 a = Coverage area yang terawasi oleh Kapal pengawas (Nm2) y1 = Jumlah kapal (Unit) y2 = Hari operasi (Hari) y3 = Jam operasi (Jam) y4 = Jarak pandang rata-rata (Nm2) y5 = Kecepatan (Knot) Penjelasan: 1. WPP 711 (Laut Natuna dan Laut China Selatan) dan WPP 712 (Laut Jawa) 2. Wilayah pengawasan kapal pengawas : Selat Malaka, Samudera Hindia Bagian Barat, Laut Jawa, Laut Natuna, dan Selat Karimata. 3. Jarak pandang rata-rata = 20 Nm (Visual/elektronik) 4. Kecepatan rata-rata = 14 Knot 5. Hari operasi = hari operasi dalam 1 tahun 6. Jam operasi = jam operasi dalam 1 hari operasi


III-41

41

Formula Perhitungan Indikator : ‘’Persentase Pemenuhan Kebutuhan Awak Kapal Pengawas Yang Profesional Sesuai Kualifikasi’’.

xa = a/b X 100% xa = Persentase pemenuhan kebutuhan awak kapal pengawas yang profesional sesuai kualifikasi (%) a = Jumlah Awak Kapal Pengawas sesuai kualifikasi (Orang) b = Awak Kapal Pengawas (Orang) Penjelasan: Kriteria awak kapal sesuai kualifikasi: 1. Berijazah pelaut (ANKAPIN/ATKAPIN/ANT/ATT) 2. Bersertifikat BST (Basic Safety Training) 3. Sebagai Pengawas Perikanan 4. Bersertifikat GMDSS 5. SKEP Penyidik 6. Bersertifikat Sandiman 7. Telah mengikuti latihan Dasar Calon Awak Kapal Pengawas Formula Perhitungan Indikator : ‘’Persentase Kesiapan Kapal Pengawas Untuk Melaksanakan Operasi Pengawasan SDKP’’.

xk = a/b X 100% xk = Persentase kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi pengawasan SDKP (%) a = Jumlah kapal siap operasi (unit) b = Jumlah Kapal Pengawas (unit) Penjelasan: Kriteria kapal siap operasi: 1. Kesiapan kapal dalam kondisi laik laut 2. Kesiapan BBM/perbekalan 3. Kesiapan SDM/crew 4. Surat perintah gerak


III-42

42

Formula Perhitungan Indikator : ‘’Persentase Kapal Perikanan Yang Masuk Kemitraan UPI Dan Unit Usaha Penangkapan Ikan Yang Terawasi’’.

x = (a/b) x 100% a = Jumlah kapal perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang diperiksa. b = Jumlah target kapal perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan. Bandingkan a dan b kemudian dikalikan dengan 100% = (a/b) x 100% Target ’’Persentase Kapal Perikanan yang masuk kemitraan UPI dan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang terawasi’’ pada tahun 2013 adalah 75%. x = (a/b) x 100% x = (3824 / 2656) x 100% x = 143,98

a = Jumlah Kapal Ikan Indonesia (KII) yang diperiksa selama tahun 2013 (Data dari Dit. Kapal Pengawas) b = target kapal perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan. (Data dari Ditjen PSDKP & Dit. Pengawasan SDP)

Persentase Capaian = (Realisasi IKU/Target) x 100%

% = (143,98/75) x 100% % = 191,97% IKU ‘’Persentase Kapal Perikanan yang masuk kemitraan UPI dan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang terawasi’’ telah tercapai sebesar 143,98% dari target 75% dengan persentase capaian sebesar 191,97%. LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-43

43

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja. Penyusunan LAKIP pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2013. Dalam upaya merealisasikan good governance,

Direktorat Kapal Pengawas telah

melaksanakan berbagai kegiatan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RENSTRA. Visi Ditjen. PSDKP adalah “Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Sejalan dengan visi, telah dirumuskan misi pengawasan SDKP yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (tahun) mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Ditjen. PSDKP. Selanjutnya dengan mengacu kepada tujuan telah ditetapkan sasaran strategis pengawasan SDKP “Perairan Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Sejalan dengan semangat

reformasi birokrasi, Direktorat Kapal Pengawas telah

menyusun penetapan kinerja tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC (Balance Score Card). Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Kapal Pengawas, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk: 4. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan sekaras dengan strategi orginisasi; 5. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (countinous improvement) 6. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.


III-44

44

BSC Direktorat Kapal Pengawas mengunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: Stakeholders Perspective, Customer Perspetive, Internal Process Perspective , dan Learn and Growth Perspective. Digunakannya seluruh perspective dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (Core Unit of Balance Scorecard), bukan unit kerja pendukung dalam BSC (supporting unit of Balance Scorecard). Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2013, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 13 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Direktorat Kapal Pengawas. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2013 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali beberapa IKU yang berada dibawah target. Capaian kinerja sasaran (outcome) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) tahun 2013 tercermin dari pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan toleransi pengukuran 10% diuraikan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET

REALISASI

%

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

1


7,00%

6,57%

93,86%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan

2


<100%

83%

83%

Sasaran Strategis 3 : Tersedianya kebijakan bidang Kapal Pengawas sesuai kebutuhan

3

Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan

1 dok

1 dok

100%

Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

4


75%

143,98%

191,97%

Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP

5


31%

36,21%

116,81%

Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Dit. Kapal Pengawas yang kompeten dan profesional

6

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Dit. Kapal Pengawas

60%

49,21%

72,90%

Sasaran Strategis 7: Tersedianya informasi

7

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert

4,00

3,93%

98,20%


III-45

45

pengawasan SDKP di lingkup Dit. Kapal Pengawas yang valid, handal & mudah diakses Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Kapal Pengawas

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan anggaran Dit. Kapal Pengawas yang optimal

1-5)

8


100%

100%

100%

9


A

A

100%

10


6,5

7,12

105,48%

11

Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Kapal Pengawas

7,5

12


75

69,00

94,40%

13


> 95%

96,94%

96,94%

7,92

105,6%

Khusus terkait dengan pengelolaan anggaran, dari total pagu anggaran Direktorat Kapal Pengawas TA. 2013 sebesar Rp.213.911.548.000,- (dua ratus tiga belas milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian direvisi sehingga berubah menjadi sebesar Rp.213.243.322.000 (dua ratus tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sampai dengan bulan Desember 2013 telah terealisasi sebesar Rp.206.708.286.715,- (dua ratus enam milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sebesar 96,94% menurun sebesar 2,94% dari realisasi anggaran tahun 2012 sebesar 99,88%. Beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan SDKP Tahun 2013 oleh Direktorat Kapal Pengawas antara lain: belum optimalnya perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan; masih terbatasnya jumlah SDM dan kapasitas kelembagaan pengawasan SDKP; masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan SDKP; masih terbatasnya data dan informasi (basis data) pengawasan SDKP, serta masih belum sempurnanya implementasi konsep BSC dalam pengelolaan kinerja pengawasan SDKP. Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai perbaikan ke depan: LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013

III-46

46

1. Perlu penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dengan penetapan target-target kinerja yang akurat serta mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya; 2. Perlu adanya peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja; 3. Perlu adanya pengembangan dan peningkatan kelembagaan pengawasan, yang disertai dengan pemenuhan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap. 4. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah perlu ditingkatkan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi terkait. Koordinasi juga diperlukan untuk memperoleh data dan informasi bidang pengawasan SDKP, khususnya pengawasan sumber daya kelautan yang masih sangat terbatas. 5. Perlu penyempurnaan konsep BSC Direktorat Kapal Pengawas dan memastikan agar Direktorat Kapal Pengawas berkontribusi nyata pada pencapaian setiap IKU di seluruh perspective BSC, terutama melalui fungsi koordinasi dan inisiatif strategis. Melalui LAKIP Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2010-2014.


III-47

47

DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS

Recommend Documents