WORKSHOP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

IV WORKSHOP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

WORKSHOP ANALISIS DATA

2 - Modul Pelatihan Praktik yang Baik di SMP dan MTs II

Modul

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU WORKSHOP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Modul Pelatihan Praktik yang Baik di SMP dan MTs II - 3



Modul Penataan dan Pemerataan Guru ini dikembangkan dengan dukungan penuh rakyat Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID). Isi dari materi workshop ini merupakan tanggung jawab konsorsium Program USAID Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia’s Teachers, Administrators, and Students (PRIORITAS) dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau pemerintah Amerika Serikat.

Modul Pelatihan Praktik yang Baik di SMP dan MTs II - 5



WORKSHOP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Daftar Isi

Pengantar

iii

Unit 1

Kerangka Kebijakan Berdasarkan Pengalaman Praktis

3

Unit 2

Penyusunan Substansi Regulasi/Petunjuk Teknis

15

Unit 3

Penguatan Aspek Regulasi

27

Unit 4

Analisis Resiko Kebijakan

37

Unit 5

Rencana Tindak Lanjut

49

Pengantar Program Penataan dan Pemerataan Guru

i


ii



Pengantar Workshop Implementasi Kebijakan

Workshop Implementasi Kebijakan dimaksudkan untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang disampaikan pada Konsultasi Publik dapat dilaksanakan secara nyata di tingkat kabupaten/kota. Workshop ini merupakan kelanjutan dari WS 2: Analisis Kebijakan PPG, kegiatan workshop dibagi dalam dua sesi, Sesi Pertama diikuti oleh pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota (Lihat Panduan Praktis) bertujuan untuk menetapkan kebijakan dan menyusun regulasi/petunjuk teknis pelaksanaa penataan guru di tingkat sekolah dan kecamatan. Sesi Kedua diikuti oleh praktisi pendidikan di tingkat sekolah dan kecamatn. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memberikan penguatan dan verifikasi sasaran kebijakan yang sesuai dengan kondisi local. Workshop Analisis Kebijakan dimulai dari 1) Prioritas dan Sasaran Kebijakan, 2) Penyusunan Substansi Regulasi/Petunjuk Teknis, 3) Penguatan Aspek Regulasi/Petunjuk Teknis, 4) Analisis Resiko Kebijakan, dan 5) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut. Sebelum workshop dilaksanakan, tim harus mempersiapkan tentang verifikasi data dan identifikasi peraturan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diterapkan.


iii


Jadwal Workshop 1 Analisis Data Penataan dan Pemerataan Guru Waktu

Materi

Strategi

Penanggung Jawab

Pleno

Kepala Dinas

Pleno dan diskusi kelompok

GMS

Pleno dan Diskusi Kelompok

GMS

Hari Pertama 09.00-10.00

Pembukaan sekaligus Paparan Rekomendasi kebijakan PPG

10.00-10.30

Rehat Kopi

10.30- 12.00

Unit 1: Prioritas dan Sasaran Kebijakan (LK. 1.1 dan LK 1.2)

12.00-13.00 13.00-15.00

Isoma Uni 2: Penyusunan Substansi Regulasi/Petunjuk Teknis (LK 2.1, LK 2.2, dan LK 2.3) Hari Kedua

08.30-09.00

Registrasi Peserta

09.00-10.00

Pembukaan sekaligus Paparan Singkat Hasil Konsultasi Publik PPG

10.00-10.30

Rehat Kopi

10.30-12.00

12.00-13.00

iv

Unit 3: Penguatan Aspek Regulasi/Petunjuk Teknis

DC Pleno

Ka Dinas

Diskusi Kelompok

GMS

Ishoma

13.00-14.30

Unit 4: Analisis Resiko Kebijakan

14.30-15.00 15.00-15.15

Admin Diskusi Kelompok

GMS

Unit 5: Rekomendasi dan RTL

Pleno

GMS

Penutupan

Pleno

Ka Dinas


PENYAMAAN PERSEPSI

UNIT 1 PRIORITAS DAN SASARAN KEBIJAKAN

UNIT 1: Mengenal USAID PRIORITAS dan Tujuan Penataan dan Pemerataan Guru

1

WORKSHOP WORKSHOP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

2

UNIT 1: Prioritas dan Sasaran Kebijakan


UNIT 1 PRIORITAS DAN SASARAN KEBIJAKAN

- Waktu: 90 menit

Pengantar Konsultasi publik telah dilaksanakan dan menghasilkan rumusan kebijakan dan rancangan implementasi kebijakan yang akan diterapkan oleh masing-masing kebupaten/kota. Agar hasil konsultasi publik benar-benar dapat dilaksanakan maka rumusan kebijakan dan rancangan implementasi kebijakan perlu dioperasionalkan. Rumusan kebijakan pada tingkat kabupaten/kota yang dapat berupa Surat Keputusan SKPD (Dinas Pendidikan dan BKD), Peraturan Bupati/Walikota, atau Peraturan Daerah perlu ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, kabupaten/kota perlu mempersiapkan implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru. Persiapan implementasi kebijakan pada kabupaten/kota diperlukan agar kebijakan tersebut benar-benar dapat diterapkan dengan baik dan tepat sasaran. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah memverifikasi analisis data DAPODIK dengan data riil di lapangan. Kegiatan verifikasi ini telah dilakukan pada saat persiapan workshop implementasi kebijakan ini. Verifikasi data dilakukan agar sasaran spesifik dapat tercapai dengan akurat. Akurasi data akan menjamin implementasi kebijakan tepat sasaran karena implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru berkenaan langsung dengan: siapa guru yang akan terdampak penataan, di sekolah di mana dia bertugas (jika dimutasi: ke sekolah mana), dan berdomisili di kecamatan apa. Verifikasi data dapat dilakukan dengan pengecekan langsung ke lapangan atau berkoordinasi dengan para pelaku lapangan. Setelah verifikasi data dilaksanakan, prioritas kebijakan implementasi penataan dan pemertaan guru perlu ditentukan dan dijabarkan dalam sasaran kebijakan. Pada sesi ini akan dilakukan penentuan prioritas kebijakan implementasi dan sasarannya. Hasil dari sesi ini akan dijadikan landasan untuk perancangan regulasi kebijakan dan pengembangan program implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru.


3


Tujuan Secara umum tujuan dari workshop ini adalah kabupaten/kota dapat mempersiapkan Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru dan dapat melaksanakannya secara bertahap. Secara khusus, tujuan Unit 1 adalah untuk 1. memilih kebijakan penataan dan pemerataan guru di tingkat kabupaten/kota berdasarkan pertimbangan tertentu. 2. menetapkan prioritas kebijakan untuk diimplementasikan. 3. menentukan sasaran kebijakan untuk implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru.

Pertanyaan Kunci Beberapa pertanyaan kunci yang perlu mendapatkan jawaban dari kegiatan ini antara lain: 

Apakah kebijakan penataan dan pemerataan guru di tingkat kabupaten/kota telah dipilih untuk diimplementasikan?



Apakah prioritas implementasi kebijakan telah ditetapkan?



Apakah sasaran untuk implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru?

Petunjuk Umum Agar pelaksanaan sesi ini dapat berjalan baik, berikut disampaikan beberapa petunjuk umum. 

Disiapkan laporan hasil konsultasi publik, tentang penataan dan pemerataan guru pada tingkat kabupaten/kota.



Disiapkan hasil analisis data yang lebih rinci untuk memilih sasaran kebijakan yang diprioritaskan untuk diimpelementasikan.



Fasilitator hendaknya mendorong peserta untuk aktif mengikuti sesi dan berkontribusi.

4



Sumber dan Bahan 

Lembar Kerja 1.1: Prioritas Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru



Lembar Kerja 1.2: Sasaran Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru



Kertas Flipchart, spidol, pulpen, post it berwarna, kertas catatan, penempel kertas, lem, dan gunting.

Waktu Waktu yang disediakan untuk kegiatan ini adalah 90 menit. Perincian alokasi waktu dapat dilihat pada tiap tahapan penyampaian sesi ini.

TIK Penggunaan TIK untuk mendukung sesi ini bukan merupakan keharusan tetapi jika memungkinkan dapat disediakan: 

Proyektor LCD



Laptop atau personal computer untuk presentasi



Layar proyektor LCD

Namun demikian, fasilitator harus tetap siap apabila peralatan yang diharapkan tidak tersedia. Fasilitator harus menyiapkan presentasi dengan menggunakan kertas flipchart.


5


Ringkasan Sesi Introduction 15 menit

Connection 20 menit

Peserta menyimak ringkasan hasil konsultasi publik, tujuan, dan hasil yang diharapkan dalam sesi ini

Mencermati rumusan kebijakan hasil konsultasi publik tentang penataan dan pemerataan guru.

Application 60 menit  Menetapkan prioritas kebijakan penataan dan pemerataan guru  Menyusun sasaran kebijakan di kecamatankecamatan yang akan mengimplement asikan kebijakan penataan dan pemerataan guru

Reflection 10 menit

Extension 5 menit

Mengajak peserta untuk menilai apakah tujuan sesi telah tercapai.

Memanfaat kan hasil kegiatan ini untuk pembuatan regulasi kebijakan

Rincian Langkah-langkah Kegiatan I

Introduction (10 menit)

(1) Fasilitator menyampaikan ringkasan hasil konsultasi publik tentang penataan dan pemerataan guru. (2) Fasilitator menyampaikan tujuan dan hasil yang diharapkan dari sesi prioritas kebijakan dan sasaran kegiatan.

C

Connection (10 menit)

Mencermati rumusan-rumusan kebijakan (1) Mencermati rumusan-rumusan kebijakan (10 menit).

6



(2) Fasilitator mengajak peserta mencermati rumusan-rumusan kebijakan penataan dan pemerataan guru berdasarkan ringkasan hasil konsultasi publik. Usahakan seluruh peserta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing rumusan kebijakan untuk diimplementasikan berdasarkan kepentingan, kelayakan, dan anggaran yang diperlukan.

A

Application (60 menit)

Menetapkan prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan (30 menit) (1) Fasilitator meminta peserta untuk menentukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kepentingan, kelayakan, dana, dan lain-lain dalam memilih rumusan kebijakan menjadi prioritas kebijakan (LK 1.1). Setiap kelompok mendiskusikan hasil pertimbangannya terhadap rumusan kebijakan dan mengambil kesepakatan dalam kelompok untuk menetapkan prioritas kebijakan yang segera diimplementasikan. Hasil diskusi dipresentasikan dan secara pleno menetapkan kebijakan yang segera diimplementasikan.

Menyusun Sasaran Kebijakan (30 menit) (2) Fasilitator membagikan Lembar Kerja 1.2 kepada peserta. Peserta dalam kelompok mengidentifikasi sasaran implementasi kebijakan. Dalam kelompok peserta mendiskusikan sasaran implementasi kebijakan. (3) Masing-masing perserta dalam kelompok merinci sasaran kebijakan berdasarkan hasil analisis data kecamatan-kecamatan. Masing-masing kelompok mengajukan dan menyepakati rincian sasaran implementasi kebijakan. (4) Beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan sasaran dan rincian kebijakan implementasi. Presentasi dilakukan secara pleno dan di akhir langkah ini disepakati sasaran dan rincian implementasi kebijakan yang dipilih.

R

Reflection (10 menit)



Fasilitator meminta peserta untuk melihat kembali prioritas, sasaran, dan rincian implementasi kebijakan.



Fasilitator meminta peserta untuk melakukan evaluasi “Apakah tujuan pelatihan di sesi ini tercapai?” dan memberikan alasan mengapa hal itu bisa terjadi.


7


E

Extension

Fasilitator mendorong peserta untuk segera menindaklanjuti hasil-hasil sesi ini dengan pembuatan regulasi kebijakan atau menyusun petunjuk teknis implementasi kebijakan.

Pesan Utama Prioritas, sasaran, dan rincian kebijakan akan dijadikan pijakan dalam membuat regulasi atau petunjuk teknis implementasi kebijakan. Penetapan sasaran dan rincian kebijakan yang akurat akan memudahkan pembuatan regulasi implementasi kebijakan. Regulasi kebijakan yang jelas akan menjadi payung hukum yang mantap dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru.

8



Lembar Kerja 1.1 Prioritas Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru

No

Rumusan Kebijakan Hasil Konsultasi Publik

Dasar Pertimbangan* (kepentingan, kelayakan, anggaran, dan lain-lain)

Prioritas Kebijakan yang dipilih**

1

. 2

3

4

5

Catatan: * Diisi berdasarkan fakta ** Diisi nomor urut berdasarkan prioritas.


9


Lembar Kerja 1.2 Sasaran Implementasi Kebijakan

Prioritas Kebijakan: _______________________________________ No

Sasaran Kebijakan

Rincian

1

2

3

4

5

10



PRESENTASI UNIT 1


11


12


PENYAMAAN PERSEPSI

UNIT 2 PENYUSUNAN SUBSTANSI REGULASI/PETUNJUK TEKNIS


1


UNIT 1

12

UNIT 2: Penyusunan Substansi Regulasi/Petunjuk Teknis


UNIT 2 PENYUSUNAN SUBSTANSI REGULASI/ PETUNJUK TEKNIS - Waktu: 150 menit

Pengantar Kebijakan yang dirumuskan pada tingkat kabupaten/kota dapat berupa Surat Keputusan SKPD (Dinas Pendidikan dan BKD), Peraturan Bupati/Walikota, atau Peraturan Daerah. Agar rumusan kebijakan tersebut berdampak pada penataan dan pemerataan guru, kebijakan tersebut perlu diimplementasikan. Implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru memerlukan substansi regulasi/petunjuk teknis yang akan ditindaklanjuti. Sasaran penyusunan substansi regulasi/petunjuk teknis penataan dan pemerataan guru akan memberi rambu-rambu bagaimana kebijakan yang harus diimplementasikan. Di samping dapat mengarahkan proses implementasi kebijakan, penyusunan substansi regulasi/petunjuk teknis kegiatan dapat menjadikan sasaran kebijakan tercapai dengan benar. Penyusunan substansi regulasi/petunjuk teknis perlu disusun agar implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru berada pada jalur yang tepat. Jadi, di samping data sudah terverifikasi dengan kondisi riil di lapangan, substansi regulasi/petunjuk teknis kegiatan menjadi salah satu syarat penting dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru.

Tujuan Secara umum tujuan dari workshop Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru adalah menerapkan secara bertahap penataan guru pada tingkat sekolah dalam kecamatan. Secara khusus, tujuan implementasi kebijakan penataan guru pada sesi ini yaitu untuk: 1. penguatan kapasitas dinas pendidikan dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 2. memahami aspek-aspek substansi regulasi/petunjuk teknis kegiatan dan sasaran kegiatan penataan dan pemerataan guru 3. menyusun kerangka petunjuk teknis penataan dan pemerataan guru. UNIT 2: Penyusunan Substansi Regulasi/Petunjuk Teknis

13


Pertanyaan Kunci Beberapa pertanyaan kunci yang perlu mendapatkan jawaban dari kegiatan ini antara lain:   

Apa itu penguatan kapasitas dinas pendidikan dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru? Bagaimana memahami aspek-aspek substansi regulasi/petunjuk teknis kegiatan dan sasaran kegiatan penataan dan pemerataan guru? Bagaimana cara menyusun kerangka petunjuk teknis penataan dan pemerataan guru?


Disiapkan kebijakan penataan dan pemerataan guru yang telah dipilih.



Disiapkan substansi regulasi kabupaten/kota tertentu yang sesuai dengan kebijakan penataan dan pemerataan guru.



Disiapkan petunjuk teknis kabupaten/kota tertentu yang sesuai dengan kebijakan penataan dan pemerataan guru.



Disiapkan hasil-hasil Unit 1, terutama hasil dari LK 1.2.



Fasilitator hendaknya mendorong peserta untuk aktif mengikuti sesi dan berkontribusi.


Lembar Kerja 2.1: Prioritas Kebijakan



Lembar Kerja 2.2: Sasaran Kegiatan



Lembar Kerja 2.3: Struktur Regulasi




14





Proyektor LCD






Layar proyektor LCD



Connection 20 menit

Peserta menyimak mengenai penyusunan substansi/regula si petunjuk teknis, tujuan, dan hasil yang diharapkan dalam sesi ini.

Mencermati hasil LK 1.2 tentang sasaran regulasi dan rinciannya.

Application 80 menit  Menentukan aspek regulasi dan rinciannya.  Membandingkan aspek regulasi dengan draf/regulasi yang sudah dimiliki (untuk daerah yang sudah memiliki regulasi)  Membuat kerangka regulasi, untuk daerah yang belum memiliki regulasi.


Reflection 10 menit

Extension 5 menit

Peserta merenungkan apakah tujuan sesi telah tercapai.

Membuat rencana implementasi kebijakan

15




(1) Fasilitator menyampaikan kebijakan penataan dan pemerataan guru yang dipilih untuk segera diimplementasikan. (2) Fasilitator menyampaikan tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan sesi ini

C


Mencermati hasil LK 1.2 tentang sasaran regulasi dan rinciannya. (1) Sasaran kebijakan yang akan ditindaklanjuti dari masing-masing kegiatan yang dipilih (5 menit). Fasilitator mengajak peserta menelaah hasil sasaran regulasi yang dipilih berserta pertimbangan-pertimbangannya. Usahakan seluruh peserta dalam kelompok membahasnya sehingga mereka sepakat dengan kebijakan yang telah dipilih. (2) Identifikasi petunjuk teknis yang akan ditindaklanjuti dari masingmasing kegiatan yang dipilih (15 menit). Fasilitator mendorong peserta secara kelompok untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan, substansi, dan petunjuk teknis (jika ada) yang terkait dengan implementasi kebijakan yang dipilih. Peserta mendiskusikan dalam kelompok pokok-pokok pikiran dalam peraturan-peraturan, substansi, atau petunjuk teknis yang teridentifikasi.

A


Menentukan substansi regulasi/petunjuk teknis dan rinciannya yang akan ditindaklanjuti dari masing-masing kegiatan yang dipilih (1) Menentukan aspek regulasi dan rinciannya yang akan ditindaklanjuti dari masing-masing kegiatan yang dipilih (20 menit). Fasilitator membagikan LK 2.1 Aspek & Rincian Substansi Regulasi/Petunjuk Teknis untuk penataan dan pemerataan guru (yang terkait dengan kebijakan yang dipilih, jika ada). Peserta dalam kelompok membaca dan mendiskusikan hal-hal penting dalam 16



menyusun substansi regulasi. Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan substansi regulasi didiskusikan secara pleno dan disepakati. (2) Membandingkan aspek regulasi dengan draf/regulasi yang sudah dimiliki (untuk daerah yang sudah memiliki regulasi) (30 menit) Fasilitator membagikan LK 2.2 Perbandingan Hasil LK 2.1 dengan Regulasi. Peserta mendiskusikan dengan membadingkan aspek regulasi dengan draf/regulasi yang sudah dimiliki daerah. Jika daerah belum memiliki draf/regulasi mengenai penataan dan pemerataan guru, maka fasilitator dapat mengarahkan peserta untuk langsung mengerjakan LK 2.3 (3) Pembuatan kerangka petunjuk teknis (30 menit) Fasilitator membagikan LK 2.3 Struktur Regulasi/Petunjuk Teknis. Peserta membuat petunjuk petunjuk teknis yang terkait dengan implementasi kebijakan yang dipilih. Setelah peserta bersepakat dengan struktur tersebut, mereka mengisikan kerangka petunjuk teknis ke dalam lembar LK. Beberapa kelompok mempresentasikan petunjuk teknis terkait dengan implementasi kebijakan yang dipilih untuk disepakati. Jika daerah sudah memiliki draf/regulasi mengenai penataan dan pemerataan guru, maka peserta tidak perlu mengerjakan LK 2.3 ini.

R




Fasilitator meminta peserta untuk merenungkan kembali hal-hal yang telah disepakati dalam sesi ini.




E

Extension

Fasilitator mendorong peserta untuk melengkapi kerangka petunjuk teknis sehingga menjadi substansi regulasi/petunjuk teknis yang benar-benar dapat dijadikan panduan. Penyempurnaan petunjuk teknis ini dapat dilakukan pada saat pendampingan.


17


Pesan Utama Agar kebijakan penataan dan pemerataan guru dapat diimplementasikan secara terarah maka diperlukan penyusunan substansi regulasi/petunjuk teknis. Prioritas kebijakan dan jumlah sasaran dapat diadopsi dari petunjuk sejenis pada tingkat yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

18



Lembar Kerja 2.1 Aspek dan Rincian Substansi Regulasi/Petunjuk Teknis Petunjuk: 1. Bacalah hasil-hasil dari Unit 1, terutama LK 1.2. 2. Bacalah penyusunan substansi regulasi/petunjuk teknis yang diberikan dan identifikasi aspek-aspek regulasi dalam substansi regulasi tersebut. Tulis hasil identifikasi aspek-aspek regulasi pada kolom 3. 3. Jika dikaitkan dengan petunjuk teknis yang akan diimplementasi, apa saja rincian kebutuhan (untuk terlaksananya aspek reulasi-kolom 3) yang harus ada pada substansi regulasi/petunjuk teknis? Tuliskan pada kolom 4. No

Input Hasil Unit 1 (LK 1.2)

Aspek Regulasi


Rincian

19


Lembar Kerja 2.2 Perbandingan Hasil LK 2.1 dengan Regulasi Petunjuk: 1. Jika kab./kota sudah memiliki regulasi, maka LK 2.2 ini dapat digunakan sebagai catatan dalam diskusi. 2. Bacalah regulasi mengenai penataan dan pemerataan guru kab/kota yang bersangkutan. 3. Bandingkan isi hasil LK 2.1 dengan regulasi mengenai penataan dan pemerataan guru kab/kota yang bersangkutan. Tulis hasil identifikasi aspek-aspek regulasi pada kolom 2. No

Aspek Regulasi

Catatan Hasil Perbandingan

1

2

3

20



Lembar Kerja 2.3 Struktur Regulasi/Petunjuk Teknis No

Komponen Regulasi/Petunjuk Teknis

1

Ketentuan umum

2

Ruang lingkup

3

Kedudukan, fungsi, dan tujuan

4

Prinsip

5

Penyusunan PPG

6

Penerapan

7

Kriteria

8

Prosedur

9

Hak dan kewajiban

10

Pembinaan dan pengawasan

11

Ketentuan peralihan

12

Ketentuan penutup


Aspek Regulasi (Hasil LK 2.2)

21


PRESENTASI UNIT 2

22




23


24


PENYAMAAN PERSEPSI

UNIT 3 PENGUATAN ASPEK REGULASI


1


26

UNIT 3: Penguatan Aspek Regulasi


UNIT 1 PENGUATAN ASPEK REGULASI

- Waktu: 120 menit

Pengantar Pada unit sebelumnya telah dibahas mengenai aspek regulasi beserta rinciannya, hasil ini bisa dijadikan bahan untuk melakukan penguatan secara sistematis dan komprehensif dalam mengkaji aspek regulasi yang ada. Aspek regulasi perlu mendapat penguatan disesuaikan dengan kebijakan lokal atau fakta yang terjadi dilapangan. Penguatan dapat berupa penambahan/pengurangan atau modifikasi disesuaikan dengan kepentingan daerah masing-masing. Pengalaman terbaik dilapangan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan review terhadap penyusunan regulasi yang baru, maupun terhadap regulasi yang sudah ada. Oleh karena itu melakukan review yang komprehensif menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka menghasilkan aspek regulasi yang benar-benar efektif sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tujuan Secara umum tujuan dari workshop Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru adalah menerapkan secara bertahap penataan guru padatingkat sekolah dalam kecamatan. Secara khusus, tujuan penguatan aspek regulasi adalah untuk: 1. melakukan verifikasi sasaran kebijakan penataan dan pemerataan guru menurut persepsi praktisi lapangan baerdasarkan hasul Unit 1 (LK. 1.2) 2. mengembangkan aspek regulasi untuk program implementasi kebijakan pada tingkat sekolah dan kecamatan.


27


Pertanyaan Kunci Beberapa pertanyaan kunci yang perlu mendapatkan jawaban dari kegiatan ini antara lain:  apakah sasaran kebijakan penataan dan pemerataan guru sesuai menurut persepsi praktisi lapangan  penguatan aspek apa saja untuk mengembangkan program implementasi kebijakan pada tingkat sekolah dan kecamatan?

Petunjuk Umum Agar pelaksanaan sesi ini dapat berjalan baik, berikut disampaikan beberapa petunjuk umum.  Disiapkan kebijakan penataan dan pemerataan guru yang telah dipilih.  Disiapkan hasil analisis data DAPODIK yang telah diverifikasi data riil lapangan.  Disiapkan tim kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana implementasi kebijakan.  Disiapkan hasil Unit 2, terutama LK 2.2 atau 2.3.  Fasilitator hendaknya mendorong peserta untuk aktif mengikuti sesi dan berkontribusi.

Sumber dan Bahan  Lembar Kerja 3.1 : Review Aspek dan Rincian Regulasi  Kertas Flipchart, spidol, pulpen, post it berwarna, kertas catatan, penempel kertas, lem, dan gunting.


28




Proyektor LCD






Layar proyektor LCD



Connection 30 menit

Application 70 menit

Peserta menyimak substansi regulasi/ petunjuk teknis tujuan ,dan hasil yang diharapkan dalam sesi ini

 Review substansi regulasi.  Mencermati substansi regulasi beserta rinciannya.

 Peserta dalam kelompok mendiskusikan persiapan program, kriteria dan persyaratan, dan pengembangan program  Kunjung Karya  Penyepakatan program


Reflection 10 menit Peserta merenungkan apakah tujuan sesi telah tercapai.

Extension Membuat rencana tindak lanjut implementasi kebijakan

29




(1) Fasilitator menyampaikan bahwa agar kebijakan penataan dan pemerataan guru dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu pengembangan program. (2) Fasilitator menyampaikan tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan sesi ini. (3) Fasilitator membagi peserta ke dalam tiga kelompok, yiatu kelompok: persiapan program, kriteria dan persyaratan, dan pengembangan program.

C


Review substansi regulasi/Petunjuk Teknis implementasi kebijakan (30 menit) (1) Masing-masing perserta mencermati substansi regulasi/petunjuk teknis kebijakan yang dipilih. (2) Masing-masing peserta mereview substnasi regulasi/petunjuk teknis kebijakan yang mendesak dan sesuai dengan kondisi riil sumber daya yang dimiliki kecamatan-kecamatan.

A

Application ( 70 menit)

Pengembangan Program Implementasi Kebijakan Pengembangan program (30 menit) (1) Fasilitator membagikan Review Aspek dan Rincian Regulasi (LK 3.1). Peserta dalam kelompok mendiskusikan program-program implementasi kebijakan yang dipilih berdasarkan butir-butir rencana konkrit implementasi kebijakan. Kunjung karya (15 menit) (2) Hasil diskusi review aspek dan rincian regulasi disampaikan ke kelompok lain untuk ditelaah dan diberi masukan. Hasil telaah dan komentar kelompok lain digunakan untuk memperbaiki program-program yang telah dikembangkan.

30



Penyepakatan program (25 menit) (3) Setiap kelompok menyajikan hasil review aspek dan rincian regulasi penataan dan pemerataan guru secara pleno. Di akhir penyajian ini semua kelompok menyepakati review aspek dan rincian regulasi tersebut. R




Fasilitator meminta peserta untuk merenungkan kembali hal-hal yang telah disepakati dalam sesi ini.




E

Extension

Fasilitator mendorong peserta untuk lebih merinci program-program yang telah dikembangkan dan penyempurnaan program akan dilaksanakan pada saat pendampingan.

Pesan Utama Agar perubahan segera terjadi di lapangan maka program-program yang mudah dilaksanakan, memiliki peluang tingkat penerimaan yang tinggi, dan tidak memerlukan biaya besar perlu diutamakan untuk diimplementasikan. Program semacam ini akan mengarah pada sasaran dan berpeluang tidak menimbulkan gejolak.


31


Lembar Kerja 3.1 Review Aspek dan Rincian Regulasi Program Implementasi Kebijakan: ......................................... Input Hasil Unit 2 (LK 2.1 / LK 2.3)*

Aspek Regulasi

Catatan/Review

Rincian

*LK 2.1 untuk daerah yang sudah memiliki regulasi atau LK 2.3 untuk daerah yang belum memiliki regulasi

32



PRESENTASI UNIT 3


33


34


PENYAMAAN PERSEPSI

UNIT 4 ANALISIS RESIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN


1


36

UNIT 4: Analisis Resiko Implementasi Kebijakan


UNIT 4 ANALISIS RESIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- Waktu: 150 menit

Pengantar Pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil pasti akan mengandung resiko atau dampak baik itu positif maupun negatif. Resiko yang akan berdampak negatif perlu ditangani secara khusus sedemikian sehingga bisa diminimalisir dampaknya terhadap implementasi kebijakan. Ada banyak dampak yang bisa timbul akibat sebuah implementasi kebijakan, oleh karena itu setiap dampak yang berpotensi muncul perlu diantisipasi sedemikian sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan implementasi kebijakan dilapangan. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dibuat langkah atau tahapan yang sistematis untuk meminimalisir resiko yang akan timbul melalui pendekatan analisis SWOT (Strength Weakness Oportunitiy and Treaths). Hasil analisis akan dipetakan menjadi sebuah matriks yang menggambarkan tingkat kekuatan dan peluang implementasi kebijakan terhadap tingkat kelemahan dan ancaman yang mungkin akan terjadi.

Tujuan Secara umum tujuan dari unit ini adalah meminimalisir resiko yang muncul akibat dari implementasi sebuah kebijakan. Secara khusus, tujuan unit ini adalah untuk: 1. peningkatan kapasistas dinas pendidikan dalam mengadvokasi kebijakan yang diambil secara sistematis dan komprehensif 2. melakukan analisis resiko implementasi penataan dan pemerataan guru secara komprehensif 3. mengambil langkah strategis yang mampu meminimalisir resiko dalam 4. mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemerataan guru.


37


Pertanyaan Kunci Beberapa pertanyaan kunci yang perlu mendapatkan jawaban dari kegiatan ini antara lain: 

Apa dampak sosisal dan budaya dari kebijakan yang diplih?



Apakah kebijakan yang diambil memiliki resistensi ?



Bagaimana hasil analisis kendala internal terhadap ancaman dari pihak ekternal implementasi kebijakan?



Strategi apa yang harus dilakukan dalam rangka meminimalisir resiko implementasi kebijakan?


Fasilitator harus mampu mengawal terimplementasikannya kebijakan dengan menghasilkan langkah strategis untuk meminimalisir resiko



Disiapkan kebijakan penataan dan pemerataan guru yang telah dipilih.



Disiapkan tim kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana implementasi kebijakan.


Lembar Kerja 4.1: Dampak implementasi kebijakan



Lembar Kerja 4.2: Analisis Resiko Implementasi Kebijakan terpilih





38




Proyektor LCD






Layar proyektor LCD


Ringkasan Sesi Introduction 15 menit Peserta menyimak penjelasan mengenai : - hasil yang diharapkan dalam sesi ini, - analisis resiko kebijakan yang dipilih - overview Analisis SWOT

Connection 25 menit - Diskusi untuk mencermati dampak sosial dan budaya dari kebijakan yang dipilih - Paparan tentang analisis SWOT


Reflection 10 menit

Melakukan identifikasi dampak sosial dan budaya dan menuliskannya kedalam LK 4.1

Peserta merenungkan apakah tujuan sesi telah tercapai.

Melakukan analisis SWOT terhadap kebijakan yang diambil: - Identifikasi Kekuatan - Identifikasi Peluang - Identifikasi kelemahan - Identifikasi ancaman

Extension Membuat rencana tindak lanjut implementasi kebijakan

Memetakan dan menuliskan kelemahan dan ancaman ke dalam LK 4.2 Merumuskan Langkah Strategis dalam meminimalisir resiko


39




(1) Fasilitator menyampaikan tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan sesi ini. (2) Fasilitator menyampaikan dampak dari sebuah kebijakan secara umum (3) Fasilitator menjelaskan bahwa hampir semua kebijakan yang diambil pasti akan mengandung resiko (4) Fasilitator menjelaskan tentang konsep dasar dan manfaat dari analisis SWOT secara umum

C


Mempelajari dampak dari kebijakan yang diambil serta overview analisis SWOT (25 menit) (1) Fasilitator memaparkan tentang potensi dampak terhadap kebijakan yang diambil secara rinci (2) Fasilitator memberikan paparan mengenai analisis SWOT

A

Application ( 100 menit)

Analisis SWOT dari kebijakan yang terpilih (1) Mengisi Lembar kerja 4.1 (15 menit) Fasilitator membagikan lembar kerja 4.1 Dampak implementasi kebijakan, kepada setiap kelompok, kemudian setiap kelompok berdiskusi (2) Setiap kelompok memamaparkan hasil kerja LK 4.1 (10 menit) (3) Fasilitator memberi penguatan ( 5 menit ) (4) Mengisi Lembar kerja 4.2 Analisis Resiko Implementasi Kebijakan terpilih ( 30 menit ) - Fasilitator memberi instruksi kerja yang jelas ( 5 menit) - Peserta mengisi LK 4.2 dan berdiskusi (25 menit) (5) Kunjung karya (30 menit) Hasil diskusi disampaikan ke kelompok lain untuk ditelaah dan diberi masukan. Hasil telaah dan komentar kelompok lain digunakan untuk memperbaiki Analisis Resiko Implementasi Kebijakan terpilih yang telah dihasilkan 40



(6) Fasilitator memberi penguatan (10 menit) Setiap kelompok menyajikan langkah strategis yang diambil untuk meminimalisir resiok dari kebijakan yang telah dipilih.

R


(1) Fasilitator meminta peserta untuk merenungkan kembali hal-hal yang telah disepakati dalam sesi ini. (2) Fasilitator meminta peserta untuk melakukan evaluasi “Apakah tujuan pelatihan di sesi ini tercapai?” dan memberikan alasan mengapa hal itu bisa terjadi.

E

Extension

Fasilitator memastikan kembali kepada peserta mengenai langkah strategis yang harus diambil dalam rangka meminimalisisr resiko dari sebuah kebijkan yang sudah dipilih

Pesan Utama Untuk memudahkan langkah startegis yang telah dibuat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang baik, sistematis serta komprehensif sehingga bisa diterima oleh semua pihak khususnya bagi pihak-pihak yang terkena dampak


41


Lembar Kerja 4.1 Dampak implementasi kebijakan Kebijakan yang dipilih: Mutasi Guru (Contoh) No

Aspek yang akan diatur

Dampak Bagi guru yang dimutasi:  Muncul subjektifitas ketidakadilan dalam penentuan kriteria, jika guru berprestasi yang dimutasi  Merasa “dihukum” jika guru yang kinerjanya rendah yang dimutasi

1.

Penentuan kriteria guru yang akan dimutasi

Bagi sekolah asal:  Merasa. keberatan jika guru yang dimutasi guru berprestasi Bagi sekolah tujuan:  Muncul penolakan jika yang didatangkan adalah guru yang berkinerja rendah  Isu mutasi secara budaya mimiliki konotasi negatif

42



Lembar Kerja 4.2 Analisis Resiko Implementasi Kebijakan

No

Kebijakan

Kendala (Internal)


Ancaman (Eksternal)

Langkah Strategis yang dipilih

43


PRESENTASI UNIT 4

44




45


46


PENYAMAAN PERSEPSI

UNIT 5 RENCANA TINDAK LANJUT


1


48

UNIT 5: Rencana Tindak Lanjut


UNIT 5 RENCANA TINDAK LANJUT

- Waktu: 60 menit

Pengantar Workshop Implementasi Kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan petunjuk teknis dan program implementasi kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru. Agar hasil workshop ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan di daerah, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai kelanjutan workshop. RTL merupakan cerminan komitmen dari Dinas Pendidikan dan stake holder lainnya untuk melaksanakan kegiatan kongkrit setelah workshop selesai. Hasil dari pelaksanaan RTL akan ditindaklanjuti dengan pendampingan implementasi kebijakan. Kegiatan RTL dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang belum tuntas dikerjakan di workshop. Selanjutnya, tim membuat rencana untuk menuntaskan kegiatan implementasi kebijakan. RTL terutama memuat, rencana finalisasi regulasi kebijakan implementasi dan pelaksanaan kebijakan. Selama pelaksanaan RTL, daerah akan didampingi oleh Tim PRIORITAS.

Tujuan Tujuan pada unit ini adalah menyusun rencana tindak lanjut dari workshop, meliputi: 1.

menyusun kegiatan-kegiatan beserta jadwalnya yang akan dilakukan di daerah

2.

untuk menuntaskan implementasi kebijakan. menyusun kegiatan dan jadwal implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru.


49


Pertanyaan Kunci Kegiatan tindak lanjut setelah workshop ini terutama memuat finalisasi implementasi kebijakan, terutama finalisasi petunjuk teknis dan program implementasi. Kapan dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan?

Petunjuk Umum Unit 5 RTL merupakan unit perencanaan aktivitas di daerah pasca kegiatan Workshop Implementasi Kebijakan. Pada Unit ini peserta diharapkan dapat menyusun rencana kegiatan untuk menuntaskan petunjuk teknis dan program implementasi kebijakan.


Presentasi dalam PowerPoint



Lembar Kerja 5.1



LCD dan laptop/komputer



Kertas plano, spidol, dan flipchart


50




Proyektor LCD






Layar proyektor LCD



Connection 10 menit


Reflection

Fasilitator menyampaikan judul, latar belakang, pertanyaan kunci

Mengidentifika si kegiatankegiatan yang belum diselesaikan

Menyusun rencana kerja

Merefleksi pencapaian tujuan

Extension

10 menit

Menindaklanjuti dengan melaksanakan rencana kerja dalam RTL



(1) Fasilitator menayangkan judul unit dan menyatakan bahwa pada unit ini, peserta akan menyusun Rencana Tindak Lanjut. (2) Fasilitator menayangkan latar belakang/pentingnya RTL, pertanyaan kunci, dan kompetensi yang harus dikuasi peserta setelah mempelajari Unit 5 RTL.


51


Penayangan disertai dengan penjelasan singkat tentang pokok-pokok masalah. Fasilitator menjelaskan bahwa peserta diharapkan menyusun RTL yang realistis yang sesuai keadaan di kabupaten/kota masing-masing sehingga RTL dapat terlaksana. RTL yang disusun meliputi: 1. menyusun

kegiatan-kegiatan

untuk

menuntaskan

petunjuk

teknis

implementasi kebijakan. 2. menuntaskan program dan jadwal implementasi kebijakan. RTL dilaksanakan kurang lebih empat minggu terhitung setelah kegiatan Workshop ini.

C


(1) Fasilitator menanyakan kepada peserta, berkaitan dengan implementasi kebijakan, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan kegiatan apa yang belum dilakukan. Catatan untuk Fasilitator Kegiatan yang sudah dilakukan adalah, (1) prioritas implementasi kebijakan dan sasaran kegiatan (mungkin ada yang sudah tuntas dan ada yang belum tuntas), (2) menyusun petunjuk teknis secara rinci, dan (3) mengembangkan program implementasi kebijakan dan meminimalkan kendala implementasi. Kegiatan yang akan dilakukan adalah, (1) menuntaskan rincian kegiatan, (2) menyusun petunjuk teknis, dan (3) menuntaskan program implementasi kebijakan.

A


Menyusun Rencana Tindak Lanjut (1) Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa penuntasan implementasi kebijakan memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Agar penuntasan implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik maka perlu dilakukan

52



tindak lanjut Workshop ini. Dalam sesi ini peserta tetap berada dalam kelompok-kelompok kabupaten. Pertanyaan untuk kelompok dalam mengidentifikasi kegiatan adalah:

membimbing

setiap

1. Apa saja rincian kegiatan implementasi kebijakan yang belum diselesaikan? Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan? 2. Apa saja yang belum diselesaikan dalam penyusunan petunjuk teknis dan kapan akan dituntaskan? (2) Setiap kelompok peserta diminta berdiskusi untuk kegiatan RTL tersebut. (3) Berdasarkan identifikasi kegiatan-kegiatan yang perlu dituntaskan, peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut. RTL meliputi, kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, penanggung jawab, dan hasil yang diharapkan (Lembar Kerja 5.1). (4) Jika masih cukup waktu, ditugaskan salah satu kelompok kabupaten/kota untuk mempresentasikan hasilnya.

R


(1) Tanyakan kepada peserta apakah kegiatan yang dilakukan sudah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (2) Berikan kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang masih belum jelas.

E

Extention

RTL merupakan cerminan komitmen dari Dinas Pendidikan dan stake holder lainnya untuk melaksanakan kegiatan kongkrit setelah Workshop selesai.

Pesan Utama Pelaksanaan RTL kadang terkendala oleh kegiatan rutin masing-masing petugas pelaksananya. Oleh sebab itu, komunikasi dan saling mengingatkan di antara anggota tim perlu sering dilakukan. Semua pihak harus saling memberikan dukungan dalam penuntasan regulasi kebijakan dan pengembangan program implementasi kebijakan.


53


Lembar Kerja 5.1 RENCANA TINDAK LANJUT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA............................................. No

Kegiatan

54

Waktu

Tempat

Penanggung jawab

Hasil yang diharapkan



PRESENTASI UNIT 5


55


56




57


58


WORKSHOP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Recommend Documents