BENTAN NGAN KOR RUPSI Kasus Teerdakwa Bu urhanuddin Husin Hutan Alam Ditebang Korporasi, H K Negara Ru ugi Rp 519 Miliar M mbulkan akibbat perbuatan Boy mencapaai Rp 519 milliar; Totaal kerugian keeuangan negaara yang ditim di d Pelalawan senilai Rp 3555 miliar dan di Siak senilaai 164 miliar.. SEKA APUR SIRIH H Burhanu uddin Husin n alias Boy terjerat t kasu us korupsi izin i kehutan nan di Prop pinsi Riau saaat ia menjabatt sebagai Kepala K Dinas Kehutanaan Propinsi Riau period de 2005-20006. Ia resmii jadi tahanan KPK sejak 24 2 Januari 2012. Boy did dakwa KPK K telah mellakukan peerbuatan meemperkaya korporasi dan merug gikan keuangan n negara sa aat mensahk kan Rencanaa Kerja Tah hunan (RKT T) Usaha Pemanfaatan Hasil H Hutan Kayu Hutan Tanaman T (U UPHHKHT) untuk u 12 perrusahaan di Siak dan Peelalawan. Bentangaan ini mend dokumentassikan hasil pantauan rct r selama proses p sidaang berlangssung. Bentangaan Korupsi ini, salah satu s dari tig ga Bentangaan model rct. Bentangaan ini mengikut konstruk ksi unsur-un nsur yang ad da dalam UU U Tindak Pid dana Korupssi. Bentangaan ini berisi kesaksian para p pegawaai negeri sip pil (PNS) yang bertugass memprosess izin kehutanaan di Propin nsi Riau dan n keterangan n ahli yang dihadirkan oleh Penun ntut Umum KPK. korupsi sektor Tujuan Bentangan B rct, r hendak k memudahk kan bagi masyarakat m m memahami kehutanaan di Riau. METODE E BENTANGAN Rct langssung mema antau korupsi kehutanaan saat sidan ng berlangssunung. Adaa yang lang gsung mencatatt pakai twittter. Ada yan ng mengisi leembar catataan sidang. Ada A yang meerekam via video. v Ada yan ng memotreet. Usai sidang, rilis siingkat dan lembar sid dang langsu ung dipublissh di www.riaaucorruption ntrial.wordp press.com, laantas dua haari berikutny ya, catatan sidang s dan video v bisa din nikmati. Darri semua proses p itu terdokumen t ntasi dalam Bentangan n. Bentangan n ini menganaalisis fakta seelama persid dangan mau upun di luar persidangan n. S SAJIAN Dakwaan n Jaksa Pen nuntut Umu um KPK dan pemeriksaan saksi seelama persiidangan meenjadi bahan saajian sebelum m sampai pada kesimpulan.
Dakwaan n Jaksa Penuntut Umum m Ada 12 perusahaan n yang dissahkan Boy y berupa Rencana R Kerja Tahunaan (RKT) Usaha U Pemanfaaatan Hasil Hutan Kay yu Hutan Tanaman (UPHHKHT ( T) yang dim mohonkans oleh perusahaaan-perusah haan pemegaang IUPHHK K-HT ; 8 berrlokasi di Peelalawan, 4 lagi di Siak k. Boy sahkan RKT R untuk perusahaan di Pelalawaan: PT Mitrra Tani Nussa Sejati, PT T Selaras Abadi A Utama, CV C Alam Lestari, PT Merbau M Pelaalawan Lesttari, PT Uniseraya, PT Rimba Mu utiara Permai, PT P Trio Mass FDI, PT Madukoro. M U Untuk di Siak k: PT Serayaa Sumber Leestari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Tiimber and Forest F Produ uct. KPK meendakwa Bo oy telah melakukan perrbuatan meemperkaya diri d sendiri orang lain atau korporassi dan merug gikan keuan ngan negara. Karena perbuatanny p ya, Boy telah memperkay ya: 1. PT P Mitra Tanii Nusa Sejati sejumlah 699 miliar, 2. PT P Selaras Abadi Utama seejumlah 23 miliar, m 3. CV C Alam Lesttari sejumlah h 14 miliar, 4. PT P Merbau Peelalawan Lesttari sejumlah h 32 miliar, 5. PT P Uniseraya sejumlah 188 miliar, 6. PT P Rimba Mu utiara Permai sejumlah 466 miliar, 7. PT P Trio Mas FDI F sejumlah h 22 miliar, 8. PT P Madukoro sejumlah 1228 miliar, 9. PT P Seraya Sum mber Lestari sejumlah s 34 miliar, 10. PT P Rimba Man ndau Lestari sejumlah 100 miliar, 11. PT P Bina Daya Bintara seju umlah 66 milliar, dan 12. PT P National Timber T and Foorest Product sejumlah 522 miliar. Totall kerugian keuangan k n negara yang g ditimbulkaan akibat perbuatan Bo oy mencapaai Rp 519 miliar; m di Pellalawan sen nilai Rp 355 miliar dan di d Siak senilai 164 miliaar. Jaksa Pen nuntut Umu um KPK mem mberikan daakwaan: dak kwaan primaiir dan subsidaair: Dakwaan primair: dia ancam pidaana seperti diatur d padaa pasal 2 ay yat (1) jo. paasal 18 Und dangundang Nomor 31 tahun 19999 tentang Tindak T Pidaana Korupsi sebagaimaana diubah h dan h dengan Undang-und U dang Nomorr 20 tahun 2001 tentan ng perubahaan atas Und dangditambah undang Nomor N 31 ta ahun 1999 teentang Pem mberantasan Tindak Pidaana Korupsii jo. pasal 555 ayat (1) ke-1 KUH K Pidana a jo. pasal 65 ayat (1) KU UH Pidana. Dakwaan subsidair: diancam d pid dana seperti diatur pad da pasal 3 jo o. pasal 18 Undang-un ndang Nomor 31 3 tahun 19 999 tentang Tindak Pid dana Korup psi sebagaim mana diubah h dan ditam mbah dengan Undang-und U dang Nomorr 20 tahun 20001 tentang perubahan atas a Undang g-undang No omor
31 tahun n 1999 tentan ng Pemberaantasan Tind dak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ay yat (1) ke-1 KUH Pidana joo. pasal 65 ay yat (1) KUH Pidana. Adapun unsur-unsu ur yang terkaait dengan tindak t pidan na korupsi: Undang--undang No omor 20 tah hun 2001 tentang perub bahan atas Undang-un ndang Nomo or 31 tahun 1999 tentang Pemberantas P san Tindak Pidana P Koru upsi Pasal 2 ayat a (1): Setiiap orang yaang secara melawan m huk kum melaku ukan perbuatan memperrkaya diri send diri atau oran ng lain atau u suatu korp porasi yang dapat d merug gikan keuan ngan negaraa atau perekono omian negarra, dipidanaa penjara dengan penjaara seumur hidup atau u pidana peenjara paling sin ngkat 4 (em mpat) tahun dan d paling lama 20 (duaa puluh) tah hun dan den nda paling seedikit Rp. 200.0000.000,00 (d dua ratus ju uta rupiah) dan d paling banyak b Rp. 1.000.000.00 1 0,00 (satu milyar m rupiah). Jo Pasall 18 ayat (1)): Selain pid dana tambah han sebagaiimana dimaaksud dalam m Kitab Und dangUndang Hukum Pid dana, sebagaii pidana tam mbahan adalah : a. peram mpasan baraang bergerak yang berw wujud atau u yang tidak k berwujud atau baran ng tidak berg gerak yang digunakan untuk atau yang diperroleh dari tiindak pidan na korupsi, termasuk t peerusahaan milik m terpidana di man na tindak piidana korup psi dilakukan, begitu pu ula dari barang yang menggantika m an barang-baarang terseb but; b. pembayaran uan ng penggan nti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama denga anharta bend da yang dipeeroleh dari tindak t pidan na korupsi; c. penuttupan seluru uh atau sebaagian perusaahaan untuk k waktu paliing lama 1 (satu) ( tahun n; d. penca abutan selurruh atau seb bagian hak-h hak tertentu u atau pengh hapusan selluruh atau sebagian keuntungan k tertentu, yang y telah atau dapat diberikan oleh Pemerrintah kepad da terpidanaa. ana tidak meembayar uan ng penggantti sebagaimaana dimaksu ud dalam ay yat (1) Ayat (2): Jika terpida ma dalam waktu 1 (satu u) bulan seesudah putu usan pengad dilan yang telah huruf b paling lam oleh kekuata an hukum teetap, maka harta h bendaanya dapat disita d oleh jaaksa dan dileelang mempero untuk meenutupi uan ng penggantii tersebut. Ayat (3): Dalam hal terpidana t tid dak mempun nyai harta benda b yang mencukupi m u untuk memb bayar uang pen ngganti seba agaimana diimaksud dallam ayat (1) huruf b, maaka dipidana dengan piidana penjara yang laman nya tidak melebihi m an ncaman mak ksimum darri pidana pokoknya p sesuai dengan ketentuan k dalam d Undan ng-undang ini i dan lam manya pidanaa tersebut sudah ditenttukan dalam pu utusan peng gadilan. K Undan ng-Undang Hukum H Pidaana Pasal 55 Kitab
Ayat (1): Dipidana seebagai pelak ku tindak pid dana: 1. Merek ka yang meelakukan, yang y menyu uruh melaku ukan dan yang y turut serta melak kukan perbu uatan; 2. Merek ka yang dengan memberi m a atau menjjanjikan seesuatu deengan menyalahgunakan n kekuasaan n atau marttabat, dengaan kekerasan n, ancaman atau penyeesatan, atau dengan mem mberi kesem mpatan, saraana atau ketterangan, sen ngaja menganjurkan oraang lain sup paya melaku ukan perbuattan. 6 Kitab Und dang-Undan ng Hukum Pidana P Jo. Pasal 65 ayat (1) Dalam D hal perbarengan p n beberapa perbuatan p yaang harus dipandang seebagai perbu uatan yang berrdiri-sendiri sehingga merupakan m b beberapa keejahatan, yaang diancam m dengan piidana pokok yaang sejenis, maka m dijatuh hkan hanya satu pidanaa. K Kesaksian ng ditampilk kan khusus Pegawai Negeri Sipil yang y bertugaas membuatt izin kehutaanan, Saksi yan pejbat daaerah dan saksi-saksi s a ahli. Beriku ut keterangaan-keterangaan saksi-saksi terkait, yang hadir di persidangan p n: 1. Su urakhmat—Ketua Tim Survei S RKT T PT Merbau u Pelalawan n Lestari Su urakhmat seeorang cam mat. Dan ia pernah beekerja di Dinas D Kehuttanan Ka abupaten Pelalawan P (2005-2007) sebagai Keepala Seksi Pengembaangan Hu utan Tanam man dan Hu utan Rakyat.. Dan ia kettua tim surv vei RKT unttuk 6 peerusahaan berbasis kehu utanan di Peelalawan. Keenam K peru usahaan terssebut; PT T Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Mitra M Hutani Jaya, PT T Madukoro, PT Uniserayya, dan PT Selaras Abadi Utama. U Su urvei dilaku ukan seming ggu untuk setiap s perusahaan. Pand duan surveii dari peeta dan usu ulan RKT perusahaan n. Di lapangan, dilaku ukan cek lo okasi, menghitung m p potensi tegak kan, blok teebangan, jen nis kayu, diaameter kayu, dan da ata lainnya yang y dibutuh hkan. Hasil survei dibuaat dalam ben ntuk laporan n dan diiserahkan ke k Kadishu ut. “Laporaan ini dijaadikan dasaar untuk bikin peertimbangan n teknis RKT T,” katanya. Dii tengah persidangan, Surakhmat mengakui bahwa b hutaan yang disu urvei be erupa kayu alam. Semeentara laporran yang dib buatnya adaalah RKT untuk u hu utan tanamaan. “Dalam laporan tid dak ada diseebutkan bah hwa hutan alam, a tap pi dari dataa yang ada,, dapat disiimpulkan baahwa di lap pangan mem mang hu utan alam,” katanya. k Su urakhmat tak k ingat beraapa luas areaal RKT yang g disurveiny ya. Biaya seelama se eminggu surrvei lapang gan ditangg gung oleh perusahaan p pemohon RKT. R Honor dihitun ng per hari. Surakhmatt dapat Rp 400 4 ribu per hari.
2. Wahyu W Idris— —Ketua Tim m Survei RK KT PT Rimbaa Mutiara Permai Ia bekerja di Dinas Keh hutanan Kab bupaten Pellalawan (20001-2008). Tahun T 20 006, Wahyu pernah jadi Ketua Tim Survei RKT T PT Rimba Mutiara Permai. Deengan anggo ota lima oran ng, ia surveii areal seluass 4400 hektaar. Sa aat survei, ia i melihat buku b usulan n RKT dan mengukur potensi teg gakan ka ayu. Wahyu u yakin kay yu yang dissurveinya di lahan PT Rimba Mu utiara Pe ermai masih h berupa huttan alam. Walaupun W ia tak ingat ap pakah kata ‘h hutan ala am’ ada diseebutkan dallam laporan n hasil survei atau tidak. “Dalam ussulan RK KT ada perrmohonan land clearin ng. RKT-ny ya untuk hutan h tanam man,” ujarnya. Soal kubikasi ia juga yakin hasil h survein nya lebih daari 5 meter kubik k peer hektar. Apakah A itu sesuai s aturan n atau tidak k, ia tidak taahu. Kepmeenhut 10 0.1 tahun 20001 Wahyu juga mengaaku tak tahu u. “Anda masih m muda kan? Ko ok banyak lu upanya,” celletuk Isnuru ul. Se elama survei mereka dapat hon nor dari peerusahaan pemohon RKT. R To otalnya 2,5-33,5 juta untu uk satu oran ng. Turun kee lapangan seekitar semin nggu. 3. Sa andra Wibaw wa—Ketua Tim T Survei RKT PT Seraya Sumbeer Lestari Sa andra adalah h mantan Keepala Seksi Bina B Pemanfaatan Hutaan Alam di Dinas D Keehutanan Kabupaten K S Siak. Ia Ketua Tim Surrvei RKT untuk u PT Seeraya Su umber Lestarri tahun 20006. Luas areaalnya sekitarr 3000 hektarr. Ya ang disurveii hanya 1 peersen dari lu uas areal. Selama di lapaangan, ia peeriksa teg gakan dan pembibitan p berdasarkan n usulan RK KT perusahaaan. Sandra juga membuat m lap poran hasil survei. Yaang dilaporrkan poten nsi dan teg gakan hu utannya. “Di lapangan berupa b hutaan alam,” kaatanya. Ia juga sebutk kan itu dalaam laporan hasil surveinya, meskii RKT dituju ukan un ntuk hutan tanaman. Iaa tahu laporran itu jadi pertimbang gan teknis untuk u peenerbitan RK KT. Namun ia mengaku tak tahu siaapa Kepala Dinas D Kehuttanan Prropinsi Riau u saat itu. “T Tidak tahu karena k tahun n 2005 saya sudah s pindaah ke Peemda Siak,” ujarnya. So oal Kepmenh hut 10.1 tah hun 2001 Saandra mengaaku tahu. Iaa katakan seemua lah han di PT Seraya Sum mber Lestarri adalah hutan h produ uksi, kayu alam. a Izinnya masih h sah sampaai sekarang. Honor darii perusahaan n pemohon RKT diidapat Sand dra selama survei s ke laapangan. Besarnya Rp 15-20 1 juta untuk u se emua anggotta tim selam ma survei ke lapangan. Honor dari perusahaan p untuk perttimbangan teknis sebesar Rp 85 juta un ntuk semuaa perusahaaan yang pernah dibuaat pertimban ngan teknissnya.
Kh husus tahu un 2006 hon nor sebesarr Rp 25 jutta. Rinciann nya untuk biaya b ko onsumsi, asu uransi, transportasi, dan n keperluan lainnya. l 4. Am min Budiad di—Kepala Dinas D Kehutanan Kabu upaten Siak Seejak tahun 2004 2 hingga awal 2007 ia menjabat Kadishut Kabupaten Siak. Am min pernah h mengelu uarkan perttimbangan teknis (Peertek) untu uk 6 peerusahaan di Siak. Pertimbangan teersebut jadi dasar d penerrbitan RKT tahun t 20 006 saat Kadishut Prop pinsi Riau dijabat d oleh h Boy. Keen nam perusah haan: Seeraya Sumberr Lestari, Rim mba Mandau Lestari, Bin na Daya Binttara, Balai Kaayang Mandiri, M Natioonal Timber and a Forest Prooduct, dan Riimba Rokan Perkasa. P Am min mengattakan dalam m pertimbang gan teknis yang y dibuatn nya ada memuat ka alimat ‘mem mberi pertim mbangan un ntuk disetujjui’ dari ussulan RKT yang diiajukan peru usahaan. Perrtimbangan teknis ini diijadikan dassar oleh Kad dishut Prropinsi Riau untuk sahk kan RKT. Atu uran terkaitt pertimbang gan teknis teertera pa ada Kepmen nhut 151 tah hun 2003 dan n dikuatkan oleh Surat Edaran E Kad dishut Prropinsi Riau tanggal 9 Seeptember 20005 untuk Kaadishut Kabupaten. Se ebelum surrvei dilaku ukan, Amiin sudah tahu bahw wa areal yang diimohonkan perusahaaan berupa hutan alam m. “Tahu dari peta yang terrdapat padaa lampiran buku b usulaan RKT,” kaatanya. Ia ju uga tahu iziinnya un ntuk hutan tanaman. t tim, Meski M begitu u, Amin tetaap mempro oses usulan tersebut, membentuk m melakukan m s survei, mem mbuat lapo oran dan pertimbanga p an teknis, serta mengirimkann m nya ke Kad dishut Propin nsi Riau. “Y Yang jadi peertimbangan n kita tid dak hanya soal s tebangaan, namun ada juga so oal pembibittan, penanaaman, sa arana prasarana. Ada 122 poin yang harus diperriksa selain tebangan, t kaarena itu u kita lanjutk kan,” ujarny ya. “A Apakah Saudara pernah h merasa ag gak ragu meemproses RKT R untuk hutan h tan naman pad dahal di lap pangan adallah hutan alam?” a tany ya hakim. Amin A terrdiam sejen nak. “Sempat terbersitt di hati ag gak ragu,” ujarnya. Dalam D pe ertimbangan n teknis tidaak ada diseb butkan bahaasa hutan allam. Namun n dari da ata jenis dan volume kayu k terlihaat jelas bahw wa itu adalah hutan allam,” jaw wab Amin. Seejak 2004 hin ngga 2007 mengeluarka m an pertimbaangan tekniss, Amin Budiadi mengakui m baahwa semu ua RKT peerusahaan tersebut dikeluarkan oleh Ka adishut Prop pinsi Riau. Semua S pertim mbangan teknis disahkaan RKT-nyaa oleh Ka adishut Prop pinsi,” ujarn nya. Honor dari perusahaan p untuk perttimbangan teknis sebesar Rp 85 juta un ntuk semuaa perusahaaan yang pernah dibuaat pertimban ngan teknissnya.
Kh husus tahu un 2006 hon nor sebesarr Rp 25 jutta. Rinciann nya untuk biaya b ko onsumsi, asu uransi, transportasi, dan n keperluan lainnya. l 5. Am mrizal—Pejjabat Pengeesah Laporaan Hasil Produksi P Diinas Kehuttanan Ka abupaten Peelalawan Ta ahun 2005-22006, Amrizaal sebagai pejabat p peng gesah laporaan hasil prod duksi (P P2LHP) untu uk PT Triom mas FDI. Taahun 2007 ia P2LHP PT T Satria Perrkasa Ag gung. Seebelum men ngesahkan LHP L yang dibuat peru usahaan, Am mrizal akan n cek keelengkapan dokumen dan d melaku ukan pemeriiksaan di laapangan. Teeknis peemeriksaann nya sama seeperti pejab bat pengesah h LHP lainn nya yang sudah diiperiksa pad da persidang gan sebelum mnya. Bila sellisih antara LHP perusaahaan deengan perhittungan di laapangan kurang dari 5 persen, akaan dianggap p sah, bila lebih darii 5 persen dih hitung ulang g. Am mrizal kataakan kayu di lapangaan berupa kayu alam m. Kenapa tetap diisahkan, ia katakan k berrpedoman pada p RKT yaang diterbittkan Boy. Dalam D pe emeriksaan di lapangan n, perusahaaan menyed diakan uang g transport. Rp 1 ju uta per bulaan selama 3 tahun. Tu urun ke lap pangan paliing tidak 2 kali da alam sebulan. 6. Djjamalis—Peejabat Peng gesah Laporran Hasil Produksi P Dinas Kehuttanan Ka abupaten Peelalawan Ta ahun 2004 ia i menjadi pejabat p pen ngesah laporran hasil prroduksi (P2L LHP) un ntuk PT Satrria Perkasa Agung, A 20055 untuk PT Mitra Hutan ni Jaya, dan 2006 PT T Uniseraya. Bagan kerjja usaha (BK KU) PT Satriia Perkasa Agung A dan Mitra M Hu utani Jaya, kata k Djamaliis disahkan oleh Rusli Zainal Z selaku u Gubernur Riau tah hun 2004, seedangkan PT T Uniserayaa disahkan Tengku T Azm mun Jaafar seelaku Bu upati Pelalaw wan. Sa ama seperti perusahaan n lain, di tig ga perusahaaan ini pun kayunya beerupa ka ayu alam, meskipun m R RKT-nya unttuk hutan tanaman. t D Ditanya men ngapa be egitu, Djam malis menjaw wab tidak tahu. “Mun ngkin ada kesalahan k j judul da alam penerb bitan RKT in ni,” ujar Djaamalis. Pern nyataan ini membuat m terrtawa ha akim, jaksa, pengacara, p m maupun pen ngunjung sid dang PT Uniseraya, ada 8 LHP P yang disah hkan Djamaalis. Bila sellisih antara LHP perrusaaan den ngan pengeccekan di lap pangan kuraang dari 5 persen, p dian nggap sah h. Bila lebih diulang lagii. Selama inii, aku Djamaalis, belum pernah p lebih h dari 5 persen. p Djam malis dapat honor h dari peerusahaan dan d gaji dari dinas kehuttanan Pellalawan. Ia mendapat honor dari perusahaan n dapat Rp 500 ribu sekali jala an, sebulan n bisa dua kali, sedan ngkan dinass berikan Rp R 750 ribu u per bullan. Ia pernaah sahkan LHP kayu tan naman milik k PT IKPP. Menurutnya, M , jauh
leb bih besar keeuntungan menebang m h hutan alam dibanding hutan tanaaman. “Ja auh sekali bedanya. Perrbandingan kubikasi saaja sudah beerapa kali liipat,” kattanya. 7. Iriianto—Pejabat Pengessah Laporan Hasil Prroduksi Diinas Kehuttanan Ka abupaten Peelalawan Ia pernah menjadi pejabaat pengesah laporan haasil produksii (P2LHP) untuk u CV V Alam Lesttari tahun 20006. Jenis kayu yang y diperik ksa Irianto di lapangaan berupa kayu alam m, tak se esuai izin yaang berlaku u yang beru upa izin unttuk hutan taanaman. Naamun LH HP perusahaan tetap disahkan d karrena sudah ada RKT seebagai pedo oman. Jenis tanamaan yang diisahkan anttara lain meranti m 2 ribu hektar dan ca ampuran 4 ribu r hektarr. Itu adalah kayu alam. Biaya pengesahan p LHP diiberikan perrusahaan beerupa transp port Rp 500 ribu r sekali turun. t 8. Ab bdul Haris— —PNS Dinas Kehutanan n Kabupateen Siak Sa aat Boy Kaadishut Prop pinsi Riau, ia Kepala Cabang Dinas D Kehuttanan Ka abupaten Siiak. Tugasny ya melakuk kan pembinaan hasil hutan, tata usaha u ka ayu, pengam manan hasil hutan. Selam ma berkecim mpung di bidang kehutaanan, Ab bdul pernah h terlibat proses p peneerbitan Izin Usaha Pem manfaatan Hasil H Hu utan Kayu Hutan H Tanaaman (IUPH HHK-HT). Iaa jadi penelaaah peta dan n tim su urvei mikro untuk PT Rimba R Man ndau Lestarii. Selain itu, ia juga peernah menelaah m petta untuk PT T Seraya Su umber Lesttari, Balai Kayang K Man ndiri, National Timb ber and Foreest Product, dan Bina Daaya Bintara. Teelaahannya berupa pen nggambaran kondisi areeal hutan yaang dimoho onkan peerusahaan berdasarkan b peta yang ada. Ia meenelaah luass areal dan jenis ka awasan hutaan. Survei mikro m terseb but jadi salah satu acu uan dasar dalam d menerbitkan m IUPHHK-H HT. Hasil teelaahannya secara umu um, kata Abdul, ko ondisi areal yang dimo ohonkan perrusahaan teersebut masiih berhutan n dan po otensinya raata-rata 19 meter kubik k per hektaar. Abdul tahu t soal atturan Keepmenhut 10.1 1 tahun 2000 2 yang menyebutkan m n kondisi arreal untuk hutan h tan naman haru us berupa tanah koso ong, padang g alang-alang, atau seemak beelukar. Poten nsinya tak leebih dari 5 meter m kubik per p hektar. Selain IUPH HHKHT T, Abdul ju uga pernah terlibat dallam proses pengesahan n Rencana Kerja Ta ahunan (RK KT) untuk PT P Seraya Sumber S Lesttari, Rimba Rokan Perrkasa, RA APP, dan Ekawana. E Daari 4 perusaahaan terseb but, yang teerkait kasuss Boy ha anya untuk PT P Seraya Su umber Lestaari. Melalui M hasil survei lap pangan, dikeetahui areall hutan PT Seraya Sumber Leestari masih h berupa hu utan alam. “Di “ dalam pertimbang gan teknis tidak t diisebutkan hutan h alam tapi dari hasil laporrannya jelas menunjukkan hu utan alam,”” katanya. Pertimbanga P an teknis adalah a salah h satu pedo oman
Bo oy untuk meengesahkan n RKT. Mesk ki hutan alaam, RKT PT T Seraya Sum mber Le estari tahun 2006 disahk kan oleh Boy. Seetahu Abdul kini PT Seraya S Sumb ber Lestari sudah tidak k ada meneebang hu utan alam. “Semua “ tanaamannya su udah akasia,,” katanya. Namun N PT Balai Ka ayang Mand diri masih ad da tebang hu utan alam. Untuk menjjual kayuny ya, PT Seeraya Sumbeer Lestari keerjasama den ngan PT IKP PP, sedangk kan Balai Kaayang Mandiri M kerjaasama dengaan Arara Abadi. Meskii hutan alam m yang diteebang un ntuk izin hutan h tanam man, menurrut Abdul hal tersebu ut sudah sesuai keetentuan. Kaarena sistem mnya adalah h silvikultu ur tebang habis h permu udaan bu uatan. Ditebaang habis du ulu baru ditaanam. So oal bayaran n atas kerjaanya, Abdull mengaku ia diberi uang u oleh Agus A Sy yamsir sebesar Rp 250-3300 ribu settiap bulan. Agus A juga bekerja b di Dinas D Ke ehutanan Kabupaten K Siak, hanyaa saja beraada di sekssi yang berrbeda de engan Abdu ul. Selama 2 tahun ia terrima uang tersebut. t Tak k hanya dirrinya, 29 9 orang lainn nya juga meenerima uan ng dari Aguss Syamsir. Dii persidangaan tersebut juga terung gkap bahwaa PT Serayaa Sumber Leestari da an National Timber an nd Forest Prroduct tidak k pernah melakukan m su urvei un ntuk penerb bitan izin Abdul A dengar hal terrsebut dari Agus Syaamsir. Allasannya, kaata Abdul, karena k pem milik kedua perusahaan p tersebut deengan deengan Bupatti Siak, Arwiin AS.. Ke eterangan Ahli A 9
Nasrul Wath hon saksi ahli bidang akutansi dan d auditin ng yang bek kerja se ebagai PNS BPKP B (Badan Pengawaasan Keuang gan dan Pem mbangunan). Seebagai ahli audit keuan ngan berseertifikat CFF F USA (Certtified in Finaancial Foorensics), ia telah t membeeri kesaksian n di 30 kasus Tipikor un ntuk menghiitung keeuangan kerrugian Negaara. “Bahan audit yaitu proses kegiaatan IUPKH H-HT, ussulan RKT, penebangaan kayu yan ng dilakukan n perusahaaan, ada tidaaknya peelanggaran, dan dampak k yaitu peneebangan kay yu sesuai atu uran atau tid dak,” ujar saksi ah hli yang dihadirkan d oleh Jakssa KPK. Dan Nasrul juga menjelaskan m bahwa Neegara telah h dirugikan n berdasark kan audit yang diilakukannyaa terhadap 133 perusahaan pada tipik kor ini. “L Lalu berapa kerugian Neegara dari hasil audit an nda?” Tanyaa Isnurul (H Hakim Keetua). “Darii hasil pengh hitungan 13 perusahaan n kerugian negara n di willayah Peelalawan seb besar Rp3555. 342. 369. 680, 6 33 dan untuk wilay yah Siak Rp p 164. 23 38. 349.722, 54. 5 Yang diu untungkan ad dalah perusaahaan-perussahaan peneebang ka ayu, “ujarnya.
KES SIMPULAN N Keterang gan Nasrul Wathon W sakssi ahli bidan ng akutansi dan d auditing g yang bekeerja sebagaii PNS BPKP Keerugian Neg gara akibat penebangan p n hutan alam m sebesar 5119 milyar. Dengan D rinciaan di wilayah Pelalawan P sebesar Rp3555. 342. 369. 680, 33 dan untuk wilay yah Siak Rp 164. 238. 3499.722, 54. Akibaatnya yang diuntungkaan adalah perusahaan-peerusahaan penebang kay yu. Selain merugikan m Keuangan K N Negara, Ko orporasi jug ga membay yar pegawaai pemerintaahan. Perusahaaan membay yar tim surv vey. Perusah haan juga membayar m Amin Budiad di—Kepala Dinas D Kehutanaan Kabupatten Siak. seb besar Rp 85 juta untuk semua peru usahaan yan ng pernah dibuat d pertimbaangan teknissnya. Tahun 2006 Amin Budiadi dib bayar Rp 25 juta. Tidak haanya itu peru usahaan jugaa membayarr Pejabat Pen ngesah Lapo oran Hasil Prroduksi (P2LHP). Amrizal terrima uang Rp R 1 juta perr bulan selam ma 3 tahun. Djamalis D dib bayar Rp 5000 ribu sekaali jalan, sebu ulan bisa du ua kali. Iriantto terima uaang Rp 500 riibu sekali tu urun. Kesimpu ulan atas keteerangan sak ksi adalah 1. K Korporasi Ru ugikan Keuangan Negarra 2. Korporasi K Bayar Tim Surrvey dan Pejabat Pengessah Laporan Hasil Produ uksi (P2LHP P) Ini berartti perusahaa an dengan seengaja meny yuap pegawaai negeri agaar terlihat legal, seolah olah o RKT yan ng diterbitkan n Boy benarr berada di hutan h tanam man bukan dii hutan alam m. Pembenttang, Yofika Pratiwi P SH Puput Ju umantirawan n
