'J
W
i
SALINAN
l)llr 5l[)I;II R E F ) l . l t i l tl h . l N t . ) , ' i t E ( ' l ^
KEPUTUSAN PRESIDEN REI'UBLIK INDONESIA
r{oMoR tg7TArn}N 1998 TENTANG BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PITESIDENRJTPUBLIKINDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa sehubungandengan semakinberkembangnya tugas dalarnrangkapenranfaatan ilnru pengetahuan dan teknologi nuklir dalam pelaksanaanpembangunannasional, maks dipandangperlu mengubahorganisasiBadanTenagaAtom Nasiqnal sebagaimanadiatur dalam KeputusanPresiden Nomor82 Tahun1985; b . bahwasehubungan denganbutir a dan sebagaipelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentangKeten4ganukliran,dipandangperlu u,rernbentuk BadanTenagaNuklir NasionalsebagaiBadanPelaksanayang bertugasmelaksanakanpengembangan pemanfaatan tenaganuHir;
Mengingat :
l. Pasal4 ayat(l) Undang-Undang Dasar1945: 2. Undang-undang Nornor 10 Tahun 1997 tentangKetenaganukliran(Lernbaran NegaraTahun1997Nomor 23, TambaharrLernbaranNegaraNomor 3676);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSA,NPRBSIDEN TENTANG BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. i
i , , , . , i ' . i i i ' " , i : l i T , e ' S l& A R 5 [ g ) r-:r
.
;-,
:1:} i:- i\
B ."$, .:
,i ;:- i'' r il l'\! ,-q'3
PasalI ... o jl t
,,-ffi, Y(.-."',r4n7'" -<.Za;t/!i""
PRESIDEN REPUBLIK lNDr)NES|,A
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN F'UNGSI Pasal1
0) Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnyadalam KeputusanPresidenini disingkatBATAN, adalahLembaga PemerintahNon-Departemenyang berada di bawah dan jawab kepadaPresiden. bertanggung (2) BATAN dipimpinolehseorangKepala. Pasal2 BATAN
me,mpunyai tugas nrembantu presiden dalam
merumuskankebijaksanaan di bidang nuklir dan melaksanakan pemanfaatan tenaganuklir.
Pasal3 : Dalam melaksanakan tugassebagairnana dimaksuddalampasal 2, BATAN menyelenggarakan fungsi; a.
perumusankebijaksanaandan program ketenaganukliran secaranasionalsertapelaksanaan kerjasamadan koordinasi denganDepartemendan Badan/Lembaga lain untuk menjamin keserasianperkembangan pemanfaatan tenaganuklir di Indonesia;
b. pembinaan ...
.-ffi_-ru =D;T{F'
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b.
pembinaan,perencanaan pelayananteknis dan pelaksanaan danadministrasi;
c.
pemlinaan,perencanaan programpenelitidan pelaksanaan an dasardan terapan;
v
d.
pembinaan,perencanaan programpengemdan pelaksanaan banganteknologidanenerginuklir;
e.
pembinaan,perencanaan programpengemdan pelaksanaan banganteknologidaurbahannuklir danrekayasa; r,1:li,l.;'" r';
!; j.ii ..j;.i-
pembinaan,perenganaaR programpendayadan pelaksanaan gunaanhasil penelitiandan pengembangan dan pemasyarakatanilmu pengetahuan danteknologinuklir.
BAB II
o
SUSUNANORGANISASI Bagian Pertama Organisasi Pasat4 Susunan organisasi BATAN terdiridari a.
Kepala;
b.
SekretariatUtama;
c. Deputi...
I
"4.
.^nli.s',3E\l,
NfrtV =Ilt.1r7t'g;"
PRESIDEN FTEPUBLIK IND()NE5IA
c.
DeputiBidangPenelitianDasardanTerapan;
d.
Deputi Bidang PengembanganTeknologi dan Energi Nuklir;
e.
Deputi Bidang PengernbanganTeknologi Daur Bahan Nuklir danRekayasa; DeputiBidangPendayagunaan Hasil PenelitiandanPengembangandan Pemasyarakatan Ihnu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir.
BagianKedua Kepala Pasal5 Kepalamempunyaitugas: a.
memimpin tsATAN sesuaidengantugas yang telah digariskandalamperaturanperundang.:undangan yangberlaku dan kebijaksanaan pemerintahsertamembinasumberdaya BATAN agarberdayagunadanberhasilguna;
b.
merumuskankebijaksanaanteknis pelaksanaanprogram ketenaganukliran secaranasional;
c.
membinadan melaksanakan kerjasamadi bidangketenaganuklirandenganinstansipemerintahdan organisasilainnya sesuaidengankebijaksanaan pemerintahdan peraturanperundang-undanganyang berlaku.
Bagian.,.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Ketiga SekretariatUtama Pasal 6
Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BATAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala.
PasalT SekretariatUtamamempunyaitugasmengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaandan pelayananadministrasi kepadaseluruhunit organisasidi lingkunganBATAN.
Pasal8
,
Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal7, SekretariatUtamamenyelenggarakan fungsi : a.
pengkoordinasian, sinkronisasidan integrasikegiatan perencanaan, evaluasidan pelaporanprogramtenaga nuklir;
b.
pembinaandan pelayananadministrasiketatausahaan, organisasidan tata laksana,kepegawaian,keuangan, perlengkapan dan rumahtangga;
... c. pengkoordinasian
W
PRESIDEI{ REPUt3LIK IND()t\iEStA
pengkoordinasian penyusunauperaturanperundang* undangandan kebijaksanaan teknissertapengamanan keselamatan instalasi nuklir.
BagianKeempat Deputi BidangPenelitianl)a.sar. clanTlerapan Pasal9 DeputiBidangPenelitianDasardan Terapanadalahunsur pelaksanayang beradadi bawah clan bertanggung jawab kepadaKepala.
Pasal10 Deputi BidangPenelitianDasarclanTerapanmempunyai tuga$membina,merencallakali dan melaksanakan program penelitiarr dasardanterapan.
.
Pasal1l
Dalarn rnelaksanakan tugassebagaimana dirnaksuddalam Pasal 10, Deputi Bidang pe'elitian Dasar dan Terapan menyelenggarakan fungsi: a. perurnusan kebijaksanaan teknis
pelaksanaan,
pemberian birnbingan dan pembinaan di bidang penelitian dasardanterapan; b. pelaksanaan ...
W
PRti SlDIlN REPTJ13LIK IND()I'.IESIA
b.
pelaksanaan penelitiandasardan terapandalamrangka pengembangan peman{hatan teknologi isotop dan radiasi, keselamatanradiasi dan biomedika nuklir, teknologi maju, teknik nuklir,dan ihnu pengetahuan dan teknologi bahan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkanoleh Kepala;
c.
pengeridalianterhaclapkebijaksanaanteknis di bidang penelitiandasardan terapan.
BagianKelipra : Deputi BidangPengembangan Tcknologidan Energi Ntikl,ir , Pasal12 DeputiBidangPengernbangan Teknologidan EnergiNuklir adalah unsur pelaksanayang berada di bawah dan jawabkepadaKepala. bertanggung
Pasal 1,3 Deputi Bidang Pengernbangan Teknologi dan Energi Nuklir mempunyai tugas mernbina, merencl4alan dan melaksanakan program pengernbanganteknologi dan energi
nuklir. Pasal14 ...
W
6
PITESIDEN REFfUI]LIK IND()NESIA
Pasall4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam pasal 13, Deputi Bidang Pengernbangan Teknologidan Energi Nukrir menyelenggarakan fungsi : a.
perumusan kebijaksanaanteknis pelaksanaan,pemberian bimbingan dan pernhinaarr di
bidang pengembangan
teknologidan energinuklir; b.
pelaksanaanpengembanganteknologi dan energi nukrir dalam rangka pengembanganpemanfaatanenergi nuklir, teknologikeselaniatan nuklir. sisternreaktormaju, teknologi reaktorriset dan teknr-rlogi inf,ormatika dan komputasisesuai dengankebijaksanaan yang diretapkanoleh Kepala;
c.
pengendalian terhadap kebijaksanaanteknis di bidang pengembangan teknologidan energinuklir.
BagianKeenanr Deputi BidangPengembangan TeknologiDaur BahanNuklir dan Rekavasa Pasal15 DeputiBiclangPengernbangan TeknologiDaur BahanNuklir dan Rekayasaadalahunsur pelaksana yang beradadi bawah dan jawabkepadaKepala. bertanggung
Pasal16 ...
flrru \S'M PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal16 DeputiBidangPengembangan TeknologiDaur BahanNukrir dan Rekayasa mempunyai tugas melnbina, merencanakandan melaksanakan prograln pengernbangan teknorogi daur bahan nuklir danrekayasa.
Pasal17 Dalammelaksanakan tugas,sgbagaimana,climaksud dalampasal 16, DeputiBidangPengembalggp,Teknologi Daur BahanNukrir danRekayasa menyelenggarakan t'upgsi: a-
perumusankebijaksanaanteknis pelaksanean, pemberian bimbingan dan pembinaan di
bidang pengembangan
teknologidaurbahannuklirdanrekayasa; b'
pelaksanaan pengembangan teknologidaur bahannukrirdan rekayasa dalam rangka pengembanganpemanfaatan perangkatnuklir, radioisotopdan radiofarmaka,bahan galiannuklir, teknologibahanlrakarnuklir dan daurulang, dan pengelolaan linttrah radioaktif,. sesuai dengan kebijaksanaan yangditetapkan olehKepala;
c.
pengendalianterhadapkebijaksanaani, teknis di bidang pengembangan teknologiclaurbahan:'nulclir danrekayasa.
Bagian...
REPUBL.IK
IND()NESIA
10
Bagian Ketujuh Deputi Bidang PendayagunaanHasil penelitian dan Pengembangandan PemasyarakatanIlmu pengetahuan dan Teknologi Nuklir Pasal 18 Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil penelitian dan pengembangan dan PemasyarakatanIlmu Pengetahuandan Teknologi Nuklir adalah unsur pelaksanayang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala.
Pasal19 DeputiBidangPendayagunaan l{asil penelitiandaupengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan TeknologiNuklir mempunyaifugas membina,merencanakan dan melaksanakan programpendilyagunaan hasil penelitiandan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan danteknologinuklir. Pasal20 Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksuddalampasal 19, Deputi Bidang Penclayagunaan Hasil penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu pengetahuandan TeknologiNuk.lirmenyelenggarakan fungsi: a.
perumusankebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingandan pembinaandi bidangpendayagunaan hasil penelitiandan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan danteknologinuklir; b. pelaksanaan ...
REPUBLIK
INDOI.IESIA
1l
b.
pelaksanaan pendayagunaan hasit
penelitian
dan
pengembangan dan petnasyarakatan ilmu pengetahuandan teknologi nuklir rnelalui penrbinaanmanajemendan bina industri, pengkajianpengernbangan ilmu pengetahuandan teknologi nuklir, pernasyarakatan ilmu pengetahuandan teknologi nuklir
clan kerjasama, kajian
teknologi
pengamanannuklir serta standardisasidan jaminan mutu '
sesuaidengankebijaksanaan yang ditetapkanoleh Kepala; pengendalian terhadap kebijaksanaanteknis di bidang pendaylgunaanhasil penelitian dan pengembangandan petllasyarakatarr ilrrru perrgetahuan dan teknologi nuklir.
BAB III TATA KEIUA Ilasal 21"
( l ) Semuaunsur di lingkunganBATAN dalam melaksanakan tugasnyawajib rnenerapkan prinsip koordinasi,integrasidan sinkronisasibaik di lingknngan BATAN maupun dalam hubunganantarinstansi.
(2) SetiapKepalaSatuanOrganisasiwajib rnengawasibawahanny-a,, nrasing-rnasingclan bila terjadi penyimpanganagar rnengambillangkah yang cliperlukansesuai dengan peratLtranperundang-u ndanganyang berlaku.
BABIV...
REPUBLIK
INDONESIA
t2
BAB IV KOMISI AHLI Pasal22 (1) Dalamrangkapemanfaatan ihnu pengetahuan dan teknologi nuklir di BATAN dapatdibentukKOMISI AHLI sebagai lembaganon-struktural,yang selanjutnya disebutKOMISI, yang merupakanforum komunikasipara pakar berbagai bidangihnu dankeahliandi bidangketenaganukliran. (2) KOMISI mempunyaitugasmemberikanperrimbangan dan saran kepada Kepala BATAN dalam pemanfaatanilmu pengetahuan danteknologinuklir. (3) Ketentuanlebih lanjut nrengenaisusunauorganisasi,tatil kerjadankeanggotaan KOMISI sebagaimana dimaksudpada ayat(1) danayat(2) diaturolehKepalaBATAN.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal23 yangdiperlukanuntukmenyelenggarakan Pernbiayaan tugasdan fungsi BATAN dibebankanpadaanggaranbelanjanegarayang dikoordinasikan olehSekretariat Negara.
BABVI ...
7^
-
IJ
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal24 Rincian tugas, fungsi, susunanorganisasidan tata kerja satuan organisasidi lingkunganBATAN sebagaipelaksanaanKepufusan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparaturnegara.
I}AB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal25 Semuaperaturanpelaksanaan KeputusanPresidenNomor Bz Tahun 1985 tentangBadanTenagaAtom Nasionaldinyatakan masih tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan atau belurn presidenini. diganticlengan yangbaruberdasarkan Keputusan
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal
26
DenganberlakunyaKeputusanPresidenini, maka Keputusan PresidenNomor 82 Tahun 1985 tentangBadanTenagaAtom Nasionalclinyatakan tidakberlaku.
Pasal27 .,,
k.
W
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t4
Pasal27 KeputusanPresidenini mulaiberlakupadatanggalditetapkan.
Ditetapkandi Jakarta padatanggal7 Desember1998 PRESIDENREPUBLIKINDONESIA ffd
BACHARUDDINJUSUFHABIBIE
