BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Masalah Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi, dan di setiap daerah/wilayah provinsi terdapat daerah/wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah kabupaten/kota. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan dari kabupaten/kota, kelurahan hanyalah wilayah pelayanan pejabat yaitu lurah, yang diberi tugas oleh bupati/walikota dibawah koordinasi camat. Menurut R.H. Unang Soenardjo (1984) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik,
ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih beramasama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (dalam Hanif Nurcholis, 2011 :4). Dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 1 dirumuskan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rumusan ini terdapat kata “berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional”. Kalimat ini mengandung arti bahwa Desa mempunyai otonomi sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan sepanjang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah mengalami perubahan paradigma, utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung dan menyeluruh, melainkan hanya sebatas memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan ataupun pembelajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap orang-orang yang dipilih oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa.
Sebagai sebuah satuan pemerintahan terkecil, desa memiliki organisasi yang berfungsi menjalankan pemerintahan. Dalam konteks Undang-Undang No 32 Tahun 2004, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sementara BPD adalah badan yang berperan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Namun dalam konteks
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa hanya terdiri dari pemerintah desa, yaitu kepala desa beserta perangkat desa, BPD bukan lagi menjadi bagian dari pemerintahan desa tersebut. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi fungsi BPD dalam pelaksanaan pemerintahan, BPD tetap sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa, fungsinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Atau dengan kata lain BPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di desa. Kehadiran BPD telah memberikan harapan pada keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tetapi lebih merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat sekaligus sebagai perantara antara warga dengan pemerintah desa. Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak kepada masyarakat, perlu adanya chek and balance dalam pelaksanaan pemerintahan. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih
independen. Pemerintah desa berfungsi menjalankan pemerintahan, sementara BPD
menjalankan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan
tersebut, mulai dari proses perencanaan hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Karena itu, selain harusmampu memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar-benar mampu menjadi penyalur aspirasi warga kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa dan diamanatkan dalam UndangUndang. Sebagai elemen penting yang dianggap menjadi penggerak kehidupan demokrasi desa, kehadiran dan kinerja BPD ternyata masih dilingkupi sejumlah problem yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Dalam beberapa kasus, kehadiran BPD justru dianggap menimbulkan keruwetan pada kehidupan politik desa, dimana banyak konflik yang muncul antara BPD dengan pemerintah desa, adapula BPD yang justru hanya sebagai “pemberi stempel” untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah desa. Umumnya anggota Badan Permusyawaratan Desa belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan
agenda-agenda yang diharapkan secara efektif menciptakan pembaruan di desa. Diantara anggota BPD masih ada yang belum memahami fungsi dan tanggungjawabnya sebagai kekuatan legislasi dan pengontrol dalam kehidupan pemerintahan di desa. Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang telah lama ada di desa ini, namun berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa, didapatkan informasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang ada belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini disebabkan oleh karena anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada belum begitu memahami tugas dan fungsinya dengan baik, selain itu juga karena Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan rapat atau pertemuan yang disebabkan oleh susahnya mengumpulkan anggota, karena para anggota Badan Permusywaratan
Desa
lebih
mementingkan
pekerjaannya
dari
pada
tanggungjawabnya sebagai anggota BPD. Selain itu, dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga desa, juga dapat diketahui bahwa mereka tidak mengetahui apa itu fungsi dari BPD, serta siapakah anggota BPD yang ada di desa mereka. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada dari Badan Permusyawaratan Desa, dan yang menjadi judul penelitian ini adalah “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Otonomi Desa”.
1.2.Fokus Masalah Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus masalah. Fokus masalah dibuat agar ada batasan yang jelas terhadap suatu penelitian. Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi ataupun peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat, membahas dan menetapkan peraturan desa, serta mengawasi kinerja dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 1.3.Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Otonomi Desa?” 1.4.Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta melihat kendala-kendala yang menjadi penghambat bagi kinerja BPD tersebut. 1.5.Manfaat Penelitian Suatu penelitian tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara. 2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara dan bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang ini. 3. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi
instansi
terkait
dalam
meningkatkan
kinerjanya
dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. 1.6. Kerangka Teori Menurut Masri Singarimbun (1989 : 37), bahwa Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, defenisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan – batasan tentang teori – teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Maka sebelum melakukan penelitian perlu dijelaskan terlebih dahulu kerangka teori yang menjadi landasan penelitian, yaitu sebagai berikut : 1.6.1.Kinerja 1.6.1.1.Pengertian Kinerja
Kinerja adalah terjemahan dari performance yang berarti penampilan atau unjuk kerja atau prestasi. Benardin dan Russel (dalam Beti Nasution; 2010: 141) menekankan kinerja pada outcome yang dihasilkan yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu. Outcome atau pencapaian hasil dapat dinilai menurut pelaku, yaitu yang dihasilkan oleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), dan oleh instotusi (kinerja institusi). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok ataupun institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana yang ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan seberapa jauh institusi telah melaksanakan kegiatan pokok sehingga mencapai visi atau misi institusi.
Malayu S.P Hasibuan (2006 :94) mendefinisikan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya
yang
didasarkan
atas
kecakapan,
pengalaman,
kesungguhan serta waktu. Sementara itu Prawiro Suntoro (dalam Tika, 2006: 121) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh kemampuan dari individu atau kelompok yang dilakukan baerdasarkan kecakapan dan pengalaman sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
1.6.1.2.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Menurut Mahmudi (2005: 21), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu:
a) Faktor personal (individu), meliputi: pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; b) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan pimpinan; c) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kesetaraan dan kekompakan anggota tim; d) Faktor sistem, meliputi: sitem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan organisasi, proses oganisasi, dan kultur kerja dalam organisasi. 1.6.2.Desa
Desa menurut HAW. Widjaja (2004: 3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaaan masyarakat. Kemudian pakar lain mendefinisikan desa sebagai berikut (dalam Hanif Nurcholis, 2011 :4) : 1.Menurut R Bintarto ( 1968 ; 95 ) Desa adalah suatu pewujudan geografis yang ditimbulkan unsur – unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah – daerah lain.
2.Menurut P. J. Bournen ( 1971 : 19 ) Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak berapa ribu orang, hampir semua saling mengenal ; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha – usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah – kaidah sosial.
3.Menurut I. Neoman Beratha ( 1982 ; 27 ) Desa atau dengan nama aslinya yanga setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “ badan hukum “ dan
adalah pula “ badan pemerintahan “, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.
4.Menurut R. H. Unang Soenardjo ( 1984 ; 11 ) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yangmenetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas – batasnya ; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama –sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan ; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama ; memiliki kekayaan dalam jumlah tententu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Berdasarkan penjelasan para penulis tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 1 merumuskan desa sebagai berikut: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan
masyarakat
setempat
berdasarkan
prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Desa yang pada awalnya didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya
kesatuan
masyarakat
hukum
yang
mempunyai
organisasi
pemerintahan terendah langsung dibawah camat, berubah rumusannya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa). Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni : a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa; dan pengembangan peran masyarakat Desa. b. Kewenangan lokal berskala Desa. Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar Desa; pengelolaan tempat pemandian umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; sanggar seni dan belajar;
pengembangan dan pembinaan
pengelolaan perpustakaan Desa dan taman
bacaan; pengelolaan embung Desa; pengelolaan air minum berskala Desa; dan pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian. c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.6.3.Otonomi Desa Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. (HAW. Widjaja, hal 4) Menurut Taliziduhu Nraha (1991:6) desa-desa asli yang telah ada sejak zaman dahulu kala, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus (disingkat : menyelenggarakan) rumah tangganya. Hak dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri lazim disebut hak otonomi. Dalam hal desa, maka desa yang memiliki hak tersebut disebut desa otonom.
Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi, maka desa merupakan subjek hukum. Desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain : 1) Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya; 2) Menjalankan pemerintah desa; 3) Memilih kepala desa; 4) Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri; 5) Memiliki tanah sendiri; 6) Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri; 7) Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa); 8) Menyelenggarakan gotong royong; 9) Menyelenggarakan peradilan desa; 10) Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa. Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah : 1) Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat (di) desa yang bersangkutan; 2) Tanah, pusaka, dan kekayaan desa; 3) Sumber-sumber pandapatan desa;
4) Urusan rumah tangga desa; 5) Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”. 6) Lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan
urusan
rumah
tangga
desa
mempunyai
fungsi
“mengatur”. Dalam perjalanan sejarah bisa terjadi, dan memang ada terjadi, perubahanperubahan bobot otonomi desa sedemikian rupa, sehingga pada suatu waktu bisa diketemukan satuan-satuan masyarakat yang tidak lagi memenuhi seluruh atau sebagian unsur-unsur otonomi desa, atau dengan perkataan lain, seluruh atau sebagian hak-hak dan kewenangannya sebagai masyarakat hukum adat tidak berfungsi lagi (Ibid, hal 8). 1.6.4.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.6.4.1.Pengertian Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta
mengawasi kinerja Kepala Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Kemudian didalam pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Ayat 2 menyebutkan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Kemudian dalam ayat 3 disebutkan bahwa anggota Badan Permusywaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa disebutkan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu : a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. 1.6.4.2.Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai tugas dan kewenangan : a) Menyelenggarakan musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat desa untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu : penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa; b) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam musyawarah desa yang juga diikuti oleh unsur masyarakat desa;
c) Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa; d) Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. e) Membentuk panitia pemilihan kepala desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan; f) Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada pejabat Bupati/Walikota; g) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan h) Menyusun tata tertib BPD. 1.6.4.3.Hak BPD Adapun hak BPD adalah : a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa; b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
1.6.4.4.Hak dan Kewajiban Anggota BPD Adapun hak anggota BPD adalah : a) Mengajukan usul rancangan peraturan desa; b) Mengajukan pertanyaan; c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat; d) Memilih dan dipilih; dan e) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Kewajiban anggota BPD : a) Memegang
teguh
dan
mengamalkan
pancasila,
melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan
dan
memelihara
keutuhan
Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaran pemerintahan desa; c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa; d) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa. 1.7.Definisi Konsep Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Dengan konsep peneliti melakukan abstraksi dan menyederhanakan pemikirannya melalui penggunaan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan satu dengan yang lainnya (Sofian Effendi; 2012 : 32). Maka untuk mendapatkan batasan masalah yang jelas, definisi konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Dalam hal ini yang dikatakan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD itu sendiri. 2. Otonomi Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adar istiadat setempat. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah mengalami perubahan paradigma, utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung dan menyeluruh, melainkan hanya sebatas memberikan pedoman,
bimbingan,
pelatihan
ataupun
pembelajaran
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap orang-orang yang dipilih oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa. 3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. 1.8.Sistematika Penulisan BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, dan sistematika penulisan.
BAB II
: METODE PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.
BAB III
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan gambaran umum dan karakteristik mengenai lokasi penelitian.
BAB IV
: PENYAJIAN DATA Bab ini memuat hasil data-data penelitian yang diperoleh dari lapangan danatau berupa dokumen yang akan dianalisis.
BAB V
: ANALISA DATA Bab ini memuat
analisa data dari data yang disajikan yang
diperoleh pada saat melakukanpenelitian. BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.
