VIII. ANALISIS KEMAMPUAN FASILITAS PELAYANAN DAN HIRARKI PUSAT PENGEMBANGAN WILAYAH DI WILAYAH KEPULAUAN PROVINSI MALUKU
8.1. Kemampuan Fasilitas Pelayanan Pusat Pengembangan Analisis kemampuan fasilitas pelayanan pusat pengembangan wilayah merupakan salah satu bagian analisis dengan pendekatan regional. Pendekatan ini mengkaji pusat-pusat pengembangan wilayah secara fungsional terhadap berbagai fasilitas yang ada di pusat pengembangan dan memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor-sektor unggulan wilayah yang berbasis karakteristik wilayah kepulauan. Kemampuan fasilitas pelayanan pusat pengembangan wilayah meliputi kemampuan fasilitas di sektor ekonomi, transportasi dan komunikasi serta jasa (pendidikan dan pelayanan sosial lainnya). Kemampuan dan hirarki pusat pengembangan wilayah dilakukan dengan metode skalogram berdasarkan kedekatan hubungan spatial wilayah kepulauan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Analisis dengan metode analisis skalogram digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan fasilitas pelayanan yang ada di pusat-pusat pengembangan mampu menunjang sektorsektor unggulan ekonomi wilayah yang berbasis bahari/maritim. Akita (2002), melalui kajian yang dilakukan di Jepang melihat peran pemerintah cukup besar untuk menyediakan fasilitas pelayanan di daerah kajiannya. Dengan demikian kemampuan fasilitas pelayanan tidak bisa diserahkan pada pemerintah setempat tetapi perlu intervensi dari pemerintah pusat bila ingin memajukan wilayahwilayah yang sulit dan jauh dari pusat pengembangan.
222
8.2. Analisis Kemampuan Fasilitas Pelayanan dan Hirarki Pusat Pengembangan Wilayah
Berdasarkan karakteristik wilayah kepulauan yang terdiri dari pulaupulau sehingga pendekatan penilaian kemampuan fasilitas dan hirarki pusat pengembangan perlu dilakukan. Pendekatan analisis ini digunakan untuk: 1. Penilaian terhadap hirarki pusat-pusat pengembangan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan yang terdapat di pusat-pusat pengembangan wilayah. Kelengkapan fasilitas pelayanan merupakan salah satu indikator bahwa pusat pengembangan wilayah tersebut lebih baik/maju atau lambat dalam penyediaan kelengkapan fasilitas pelayanan di wilayahnya. Ketidak mampuan penyediaan fasilitas pelayanan biasanya memperlambat laju perkembangan wilayah
baik di tingkat hirarki kabupaten/kota maupun
provinsi. Sebaliknya bila suatu pusat pengembangan wilayah mampu menyediakan berbagai fasiltas pelayanan maka menunjukkan bahwa hirarki pusat pengembangan wilayah tersebut sangat baik atau semakin tinggi sehingga mampu mempercepat laju perkembangan wilayah dengan basis sektor unggulannya. Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan berbasis bahari atau maritim tentunya memiliki kemampuan dalam infrastruktur yang berkaitan dengan sektor-sektor berbasis karakteristik wilayah kepulauan. Dengan penilaian kemampuan fasilitas pelayanan di pusatpusat pengembangan dapat kita ketahui keterkaitan antara kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan dengan perkembangan sektor unggulan wilayah (Glasson, 1978).
223
2. Penentuan pusat-pusat pengembangan yang kemudian akan menentukan pusat pengembangan utama/pusat pertumbuhan (growth pole) berdasarkan hasil penilaian kemampuan fasilitas pelayanan yang tersedia di Provinsi Maluku. Untuk pusat-pusat
pengembangan yang dapat dijadikan sebagai pusat
pengembangan utama/pusat pertumbuhan (growth pole)
adalah pusat
pengembangan wilayah yang memiliki orde/hirarki I dan II.
8.2.1. Penilaian Kemampuan Fasilitas Pelayanan Dengan Metode Skalogram Guttman Penilaian kemampuan fasilitas pelayanan di pusat-pusat pengembangan wilayah berdasarkan metode skalogram Guttman pada dasarnya memperlihatkan kemampuan dari pusat-pusat pengembangan untuk menyediakan fasilitas pelayanan di wilayahnya. Berbagai fasilitas yang tersedia dengan kemampuannya akan menunjukkan keterbatasan atau maju tidaknya suatu wilayah dengan berbagai pertimbangan karakteristik wilayah tersebut (Rondinelli, 1985). Analisis skalogram pada dasarnya memberikan gambaran bahwa pada pusat-pusat pengembangan wilayah biasanya terjadi pengelompokkan pusat-pusat pengembangan. Pengelompokkan wilayah dilakukan berdasakan kelengkapan kemampuan fasilitas fungsi
pelayanan di pusat-pusat pengembangan wilayah
tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Tahun 2000-2002 dan 2008-2009 dapat di lihat terbentuknya sistem perwilayahan pengembngan berdasarkan fungsional. Perwilayahan fungsional disini dimaksudkan dengan berfungsinya setiap wilayah sebagai pusat pengembangan berdasarkan hirarki kelengkapan
fasilitas
yang
mempunyai
pengaruh
dibandingkan dengan pusat pengembangan lainnya.
pelayanan
tertinggi
224
Hasil perhitungan analisis dengan metode skalogram Guttman di wilayah kepulauan Provinsi Maluku memperlihatkan terjadinya pengelompokkan wilayah atas 7 kelompok pusat pengembangan seperti terlihat pada Tabel 41. Secara spasial pengelompokkan wilayah pusat pengembangan di Provinsi Maluku terbentuk berdasarkan potensi kemampuan fasilitas pelayanan yang ada di wilayahnya. Berdasarkan hasil analisis skalogram Tahun 2000 – 2009 maka pusatpusat pengembangan wilayah yang terbentuk di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut: 1.
Kota Ambon sebagai pusat pengembangan utama (I).
2.
Kabupaten Maluku Tengah sebagai sub wilayah pengembangan (II).
3.
Kabupaten Buru sebagai sub wilayah pengembangan (III).
4.
Kabupaten Maluku Tenggara sebagai sub wilayah pengembanga (IV).
5.
Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai sub wilayah pengembangan (V).
6.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai sub wilayah pengembangan (VI).
7.
Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai sub wilayah pengembangan (VII).
8.
Kabupaten Kepulauan Aru sebagai sub wilayah pengembangan (VII).
8.2.1.1. Kota Ambon Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Ambon sebagai pusat pengembangan wilayah utama karena berada pada hirarki (I) atau pusat pertumbuhan (growth pole) di Provinsi Maluku. Dengan memiliki kemampuan dalam penyediaan fasilitas pelayanan wilayah menunjukkan bahwa Kota Ambon mampu menjadi. pusat pengembangan utama atau pusat pertumbuhan (growth pole) di Provinsi Maluku. Sebagai pusat pengembangan utama yang memiliki
225
pengaruh pelayanan tertinggi dibandingkan pusat-puat pengembangan lainnya. Maka pengaruh pusat pengembangan utama atau pusat pertumbuhan Kota Ambon dapat dirasakan di hampir seluruh wilayah pusat-pusat pengembangan yang ada di Provinsi Maluku. pengaruh atau peran Kota Ambon yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya dapat dilihat dari tersedianya fasilitas pelayanan di sektor transportasi dan komunikasi. Fasilitas pelayanan di sektor transportasi yang dimiliki oleh Kota Ambon dan tidak dimilki wilayah lain seperti: Bandara Internasional, pelabuhan laut (beton) dan lembaga keuangan. Kota Ambon sebagai satu-satunya pusat pengembangan utama wilayah yang mampu menyediakan berbagai fasilitas pelayanan di Provinsi Maluku tentunya akan mempengaruhi aktivitas ekonomi wilayah lain. Apabila wilayah lain tidak segera menyediakan fasilitas pelayanan yang lengkap sama seperti yang ada di Kota Ambon (terjadi backwahs), maka hal ini akan mempengaruhi investor untuk melakukan investasi di pusat-pusat pengembangan wilayah lainnya. Dengan demikian bila sektor-sektor ekonomi unggulan wilayah Provinsi Maluku hanya terpusat di Kota Ambon akan mengakibatkan lambatnya perkembangan sektorsektor ekonomi unggalan. Sektor-sektor ekonomi unggulan wilayah tidak akan berkembang bila tidak didukung dengan penyediaan fasilitas pelayanan yang baik dan lengkap di setiap wilayah pengembangan. Untuk itu percepatan penciptaan pusat-pusat pengembangan utama atau pusat pertumbuhan yang baru (new growth poles) sangat perlu dipercepat sehingga kebutuhan akan fasilitas pelayanan dari sektorsektor unggulan mampu dipenuhi oleh pusat-pusat pengembangan atau pusat pertumbuhan baru (new growth poles) yang ada di Provinsi Maluku.
226
Ketidakmampuan penciptaan pusat-pusat pengembangan atau pusat pertumbuhan akan menimbulkan pula eksploitasi dari wilayah yang telah maju atau pusat pertumbuhan terhadap daerah hinterlandnya (sub wilayah pengembangan). Tersedianya fasilitas pelayanan yang lebih lengkap di kota Ambon dibandingkan wilayah lain dan disertai dengan pertumbuhan atau perkembangan fasilitas pelayanan yang lambat dari wilayah lain tentunya menimbulkan disparitas atau kesenjangan antarwilayah sehingga semakin lemah pengembangan sektorsektor unggulan berbasis wilayah kepulauan di Provinsi Maluku.
8.2.1.2. Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah sebagai sub wilayah pengembangan (II) di Provinsi Maluku hanya mampu menyediakan fasilitas pelayanan sekitar 63.33 persen dari seluruh kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan yang ada di Kota Ambon sebagai pusat pengebangan utama (I). Gambaran kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Tengah masih lambat untuk mendorong aktivitas ekonomi wilayahnya karena kurang tersedianya fasilitas pelayanan baik dari aspek pelayanan di sektor ekonomi, transportasi dan komunikasi serta beberapa pelayanan sosial lainnya. Ketidakmampuan Kabupaten Maluku Tengah dalam menyediakan fasilitas pelayanan selama 9 Tahun belum mengalami peningkatan yakni hanya sekitar 63.33 persen. Dengan demikian kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan di pusat pengembangan Kabupaten Maluku Tengah tetap tidak mengalami peningkatan. Ketidakmampuan penyediaan fasilitas pelayanan di sektor transportasi akan mempengaruhi kemampuan berkembangnya sektor-sektor unggulan wilayah
227
Kabupaten Maluku Tengah sebagai kawasan sentra produksi di sektor perikanan dan sektor perkebunan. Ketidakmampuan penyediaan fasilitas transportasi udara yang lebih baik dari kls 3 dan hanya mampu didarati oleh pesawat jenis Cassa 212
sedangkan
fasilitas pelayanan transportasi laut (dermaga beton namun
dengan ukuran yang belum memadai sebagai dermaga ekspor-impor), jalan darat yang sangat jauh dari pusat pengembangan utama dan rusak menjadi kendala untuk meningkatkan sektor-sektor unggulan wilayah ini. Potensi sumberdaya alam yang besar dari Kabupaten Maluku Tengah tidak dapat dikembangkan atau ditingkatkan apabila tidak didukung dengan kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan yang baik dan lengkap. Dengan otonomi daerah, seharusnya Kabupaten Maluku Tengah mampu menyediakan berbagai fasilitas pelayanan yang selama ini belum dapat dikembangkan. Untuk dibutuhkan intervensi dari pemerintah daerah (kabupaten) di dalam menyediakan berbagai fasilitas pelayanan yang lebih memadai guna mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulannya.
8.2.1.3.
Kabupaten Buru Hasil analisis terhadap Kabupaten Buru memperlihatkan bahwa wilayah
ini hanya berada pada posisi sebagai sub wilayah pengembangan (III) Tahun 2000-2002 dan menjadi sub wilayah pengembangan IV Tahun 2008-2009. Walaupun perkembangan penyediaan fasilitas pelayanan dari Tahun 2000-2002 sampai 2008-2009 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup maju namun perkembangan fasilitas pelayanan yang ada belum mampu menjadikannya sebagai salah satu wilayah pengembangan utama atau pusat pertumbuhan baru (new growth pole) selain Kota Ambon.
228
Sebagai salah satu kawasan sentra produksi di sektor pertanian sub sektor perkebunan tingkat perkembangan penyediaan fasilitas pelayanan di Kabupaten Buru dari hanya 46.66 persen menjadi 60 persen selama 9 Tahun mengindikasikan adanya percepatan dalam menyediakan fasilitas pelayanan di wilayah ini. Untuk itu kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan dari Kabupaten Buru perlu ditingkatkan lagi sehingga mampu mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi unggulan di sektor perkebunan seperti kelapa, tanaman pangan lainnya. Kelemahan dari lambatnya perkembangan sub wilayah pengembangan Kabupaten Buru karena rendahnya peran sektor transportasi dan komunikasi. Hadjisarosa (1976), suatu wilayah tidak akan mampu berkembang
dan
mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi wilayahnya bila tidak di dukung dengan saluran distribusi yang baik (networking distribution). Networking distribution akan berkembang dengan baik bila sub wilayah pengembangan Kabupaten Buru mampu menyediakan fasilitas pelayanan di wilayahnya sehingga tidak terjadi backwash. Bila dilihat dari ketersediaan fasilitas pelayanan di sub wilayah Kabupaten Buru sebagai kawasan sentra produksi di sektor pertanian sub sektor perkebunan dan tanaman pangan, maka Kabupaten Buru harus mempercepat penyediaan fasilitas pelayanan pendukung sektor unggulan wilayahnya di sub sektor perkebunan dan tanaman pangan. Kalau diintegrasikan dengan hasil analisis Input-Output menunjukkan sektor unggulan Provinsi Maluku di sektor kelapa dan tanaman pangan lainnya belum menjadi sektor unggulan. Dengan demikian sub wilayah pengembangan Kabupaten Buru perlu meningkatkan
229
penyediaan fasilitas pelayanan pendukung yang berbasis karakteristik local spesific.
8.2.1.4.
Kabupaten Maluku Tenggara Sebagai salah satu sub wilayah pengembangan (IV) di Provinsi Maluku,
wilayah ini hanya mampu meningkatkan kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan dari Tahun 2000 – 2009 sebesar 46.66 persen menjadi 56.66 persen. Dengan demikian selama 9 Tahun sub wilayah pengembangan Kabupaten Maluku Tenggara hanya mampu menyediakan fasilitas pelayanan sebesar 10 persen. Lambatnya perkembangan penyediaan fasilitas pelayanan di Kabupaten Maluku Tenggara karena lambatnya perkembangan pelayanan di sektor transportasi dan komunikasi di wilayah ini. Sebagai wilayah kawasan sentra produksi di sektor perikanan tentunya fasilitas pelayanan di sektor transportasi dan komunikasi menjadi arah dan strategi kebijakan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Lambatnya penyediaan fasilitas pelayanan di sektor transportasi dan komunikasi akan memperlambat perkembangan sektor-sektor unggulan berbasis wilayah kepulauan seperti sektor perikanan. Oleh karena itu sektor perikanan sebagai sektor yang berbasis wilayah kepulauan seharusnya di dukung oleh ketersediaan fasilitas pelayanan dan mampu menunjang atau mendorong perkembangan sektor ini sebagai sektor unggulan wilayah kepulauan Provinsi Maluku khususnya sub wilayah pengembangan Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara dengan potensi perikanan yang besar tentunya memerlukan jasa transportasi baik udara, laut dan pelabuhan yang baik untuk aktivitas ekonomi yang lebih besar seperti aktivitas ekspor.
230
8.2.1.5.
Kabupaten Seram Bagian Barat Hasil analisis terhadap Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan
bahwa sub wilayah pengembangan IV pada Tahun 2000-2002 dan menjadi sub wilayah pengembangan V Tahun 2008-2009. Perubahan posisi atau hirarki dari sub wilayah pengembangan Seram Bagian Barat memperlihatkan penurunan posisi dari kelengkapan fasilitas pelayanan di Provinsi Maluku. Namun penurunan peringkat sub wilayah pengembangan ini tidak berarti mengindikasikan bahwa penyediaan fasilitas pelayanan tidak atau belum tersedia. Penurunan posisi dari wilayah ini akibat dari cepatnya perkembangan fasilitas pelayanan di sub wilayah pengembangan lainnya seperti Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sub wilayah pengembangan Seram Bagian Barat sejak Tahun 20002009 memperlihatkan peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan sebesar 10 persen.. Hal ini berarti laju perkembangan sub wilayah pengembangan IV masih rendah dalam penyediaan fasilitas pelayanan di wilayahnya. Seram Bagian Barat yang terkenal sebagai kawasan sentra produksi pertanian seharusnya di dukung dengan ketersediaan fasilitas pelayanan yang dapat meningkatkan sektor-sektor unggulan wilayahnya seperti sektor tanaman pangan dan hasil hutan lainnya. Sektor-sektor unggulan dari sub wilayah pengembangan ini dari analisis InputOutput provinsi menunjukkan masih sumbangannya terhadap PDRB. Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai sub wilayah pengembangan V tentunya mampu menyediakan fasiltas pelayanan pendukung sektor unggulan wilayah bila arah dan strategi kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Karakteristik wilayah yang lebih di dominasi sektor pertanian tanaman pangan
dan hasil hutan lainnya seharusnya di dukung dengan
231
penyediaan jasa transportasi laut atau darat. Ketidakmampuan dalam penyediaan fasilitas pelayan di sektor transportasi laut dan darat akan berdampak pada lambatnya perkembangan sektor-sektor unggulan di wilayah ini.
Dengan
demikian sub wilayah pengembangan V seperti Kabupaten Seram Bagian Barat perlu mempercepat penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan yang belum ada dan meningkatkan kemampuan fasilitas pelayanan yang sudah ada menjadi lebih baik lagi seperti fasilitas di sektor pelayanan di sektor transportasi darat dan laut.
8.2.1.6.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Hasil analisis
Kabupaten Maluku Tenggara Barat memperlihatkan
bahwa wilayah ini berfungsi sebagai sub wilayah pengembangan V pada Tahun 2000 dan sebagai sub wilayah pengembangan VI Tahun 2009. Posisi sub wilayah pengembangan V menjadi VI karena adanya perkembangan fasilitas pelayanan yang berkembang di wilayah lain.
Tahun 2000 kelengkapan fasilitas di sub
wilayah pengembangan sekitar 20,0 persen dan Tahun 2009 sekitar 26.66 persen. Hal ini mengidikasikan terjadi perubahan yang lebih baik didalam penyediaan fasilitas pelayanan di wilayan ini sekitar 6.0 persen. Kenaikan sebesar 6.0 persen menunjukkan bahwa proses perubahan di dalam penyediaan fasilitas masih bergerak lambat. Sebagai sub wilayah pengembangan daerah pemekaran baru maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu mempercepat penyediaan fasilitas pelayanan yang lebih baik bila tidak akan tertinggal dengan wilayah lain yang sama-sama merupakan daerah pemakaran baru seperti Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebagai wilayah pemekaran baru yang berada pada posisi ke VI sub wilayah pengembangan di Provinsi Maluku, Kabupaten
232
Maluku Tenggara memiliki keunggulan di dalam penyediaan fasilitas pelayanan di sektor transportasi Ferry. Tarnsportasi ini menghubungkan antara sub wilayah pengembangan VI dengan IV yaitu Kabupaten Maluku Tenggara. Sub wilayah pengembangan Maluku Tenggara Barat merupakan kawasan sentra produksi perikanan di Provinsi Maluku yang dekat dengan negara Timor Leste. Kedekatan sub wilayah pengembangan Maluku Tenggara dengan Timor Leste seharusnya menjadikan wilayah ini untuk berkembang lebih cepat dari wilayah lainnya. Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan dengan cepat berkembang bila kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan di sektor transportasi dan komunikasi dapat berkembang dengan baik. Perkembangan sampai saat ini memperlihatkan jasa telekomunikasi masih merupakan kendala di dalam penyediaan fasilitas di sub wilayah pengembangan VI ini. Dengan demikian ketidakmampuan dalam menyediakan fasilitas pelayanan di sektor transportasi dan komunikasi akan memperlambat perkembangan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sebagai wilayah yang berkarakteristik kepulauan dan memiliki sumberdaya laut yang besar sub wilayah pengembangan VI merupakan kawasan sentra produksi di sektor perikanan. Sebagai kawasan sentra produksi sektor perikanan memerlukan penyediaan fasilitas pelayanan yang mendukung perkembangan sektor unggulan wilayahnya. Untuk itu penyediaan fasilitas pelayanan yang berhubungan dengan sektor unggulan di sektor perikanan di butuhkan fasilitas pelayanan di sektor transportasi laut dan udara.
8.2.1.7.
Kabupaten Seram Bagian Timur Hasil analisis terhadap Kabupaten Seram bagian Timur menunjukkan
bahwa kabupaten ini berfungsi sebagai sub wilayah pengembangan VII bersama-
233
sama dengan Kabupaten Kepulauan Aru. Karakteristik ke dua
wilayah ini
memperlihatkan kesamaan dalam penyediaan fasilitas pelayanan walaupun karakteristik wilayahnya berbeda. Kabupaten Seram Bagian Timur lebih didominasi
di sektor perikanan dan merupakan wilayah pemakaran dari
Kabupaten Maluku Tengah. Sebelum pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk wilayah yang perkembangannya sangat lambat. Untuk itu seharusnya dengan di mekarkan wilayah ini menjadi wilayah otonom seharusnya dengan cepat dapat berkembang lebih maju lagi dari wilayah lainnya. Kendala yang dihadapi selama ini adalah masih rendahnya penyediaan fasilitas pelayanan di sektor transportasi dan komunikasi di sub wilayah pengembangan VII ini. Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebagai salah satu kawasan sentra produksi sektor perikanan sub wilayah pengembangan VII Kabupaten Seram Bagian Timur berpotensi untuk lebih maju dari wilayah lain di Provinsi Maluku. Hal ini
berhubungan karena
letak wilayahnya yang dekat dengan wilayah pengembangan utama Kota Ambon dan sub wilayah pengembangan II Kabupaten Maluku Tengah. Kedekatan wilayah antara ke dua wilayah ini dengan Kabuapten Seram Bagian Timur seharusnya dapat memacu perkembangan fasilitas pelayanan yang lebih baik. Perkembangan dari sub wilayah pengembangan VII berpotensi maju dari wilayah lainnya bila di dukung dengan dengan potensi pelayanan di sektor transportasi dan komunikasi. Berdasarkan potensi inilah seharusnya Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan arah dan strategi kebijakan sebagai wilayah kepulauan wilayah ini memerlukan strategi penyediaan fasilitas pelayanan yang
234
dapat mendukung perkembangan sektor-sektor unggulan wilayah yang berbasis wilayah kepulauan di sektor perikanan. Sektor perikanan memerlukan ketersediaan fasilitas pelayanan yang cepat dan tentunya baik sehingga menghasilkan kualitas komoditi yang berkualitas ekspor.
8.2.1.8.
Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kabupaten pemekaran baru dari
kabupaten sebelumnya yaitu Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten ini berfungsi sebagai sub wilayah pengembangan VII bersama dengan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Sebagai sub wilayah
pengembangan VII karakteristik kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan Kabupaten Kepulauan Aru mirip dengan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sub wilayah pengembangan VII Kepulauan Aru masih memerlukan percepatan penyediaan fasilitas pelayanan yang lebih cepat dan memadai bila ingin memeprcepat laju perkembangan wilayahnya. Sebelum dimekarkan menjadi kabupaten baru wilayah ini termasuk wilayah tertinggal di Provinsi Maluku. ketertinggalan di wilayah ini karena jauh dari wilayah pengembangan utama yakni Kota Ambon. Selain jauh dari Kota Ambon, wilayah Kabupaten Kepulauan Aru masih sangat sulit dijangkau karena sulitnya jasa transportasi dan komunikasi. Kelemahan atau kendala dari masih rendahnya peran pelayanan dari ketersediaan fasilitas pelayanan di sektor transportasi dan komunikasi berdampak terhadap perkembangan sektor-sektor unggulan wilayah. sebagai wilayah kepulauan dengan luas laut yang cukup luas Kabupaten Kepulauan Aru terkenal sebagai kawasan sentra produksi di sektor perikanan dan penghasil mutiara terbesar dan terbaik di Provinsi Maluku. Dengan otonomi daerah seharusnya
235
pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mempercepat penyediaan fasilitas pelayanan di sektor transportasi laut dan udara sehingga mampu bersaing dengan wilayah lain di Provinsi Maluku. Kekuatan potensi di sektor perikanan mampu mempercepat perkembangan sub wilayah pengembangan VII ini bila menjadi arah dan strategi kebijakan pembangunan di sektor transportasi dan komunikasi sebagai terobosan untuk meningkatkan sektor-sektor unggulan wilayahnya di sektor perikanan. Hasil analisis peringkat kabupaten/kota sebagai wilayah pengembangan utama dan sub wilayah pengembangan berdasarkan kelengkapan fasilitas pelayanan di Provinsi Maluku. Analisis kelengkapan fasilitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap peningkatan sektor-sektor unggulan wilayah kepulauan Provinsi Maluku. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 41 dan 42. Pengelompokkan wilayah atas dasar kelengkapan fasilitas pelayanan menunjukkan suatu wilayah berdasarkan potensi pusat pelayanan di sektor transportasi dan komunikasi, ekonomi dan pelayanan sosial lainnya. Bila suatu wilayah dengan jumlah wilayah yang sedikit, seperti kasus ini dan memperlihatkan terjadi pengelompokkan yang menyebar sebanyak jumlah wilayah yang dikaji maka dapat dikatakan bahwa potensi perkembangan wilayah di Provinsi berdasarkan kelengkapan fasilitas pelayanan yang teredia masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan jumlah wilayah 8 kabupaten/kota terjadi pengelompokkan wilayah sebanyak 7 wilayah pengembangan terdiri dari 1 wilayah
pengembangan
pengembangan lainnya.
utama/pusat
pertumbuhan
dan
6
sub
wilayah
236
Berdasarkan pengelompokkan wilayah dari hasil analisis yang dilakukan maka
sektor
unggulan
wilayah
kepulauan
Provinsi
Maluku
berbasis
bahari/maritim belum atau kurang di dukung dengan kelengkapan fasilitas pelayanan dari seluruh kabupaten/kota khususnya di sektor transportsi dan komunikasi. Menurut Johnson (1975), dikatakan bahwa suatu wilayah akan semakin terbelakang atau tertinggal dari wilayah lainnya bila sistem kelengkapan fasilitas pelayanan wilayah tidak atau kurang berperan. Hal lain oleh Rondinelli (1978), dikatakan
lebih dominannya pusat pengembangan utama dari sub wilayah
pengembangan dan tidak memiliki integrasi yang kuat dari wilayah utama ke wilayah pinggiran lainnya akan mengakibatkan perkembangan perekonomian wilayah lainnya semakin tertinggal dan berkembang secara tidak seimbang. Dari hasil analisis pengelompokkan wilayah di wilayah kepulauan Provinsi Maluku mengindikasikan bahwa Provinsi Maluku memerlukan dukungan yang kuat dari wilayah-wilayahnya dengan kemampuan atau kelengkapan fasilitas pelayanan yang dapat mendukung perkembangan sektor-sektor unggulan wilayah ini. Seharusnya dengan megetahui pengelompokkan wilayah yang terjadi di Provinsi Maluku maka diperlukan cara yang relatif lebih efisien dengan membangun jaringan atau saluran distribusi (networking) antarwilayah tidak menonjolkan egoisme wilayah sehingga kemampuan wilayah tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai gejolak ekonomi global. Kekuatan atau potensi suatu wilayah tidak akan mampu berkembang bila tidak di dukung dengan kemampuan dengan wilayah lainnya (antarwilayah). Bila keterkaitan yang terjadi atas dasar saling membutuhkan untuk meningkatkan
237
sektor-sektor ekonomi wilayahnya maka diperlukan dukungan kemampuan fasilitas pelayanan yang baik antarwilayah tersebut (Glasson, 1977).
8.3. Penilaian Kemampuan Fasilitas Pelayanan Provinsi Maluku Sebagai Wilayah Kepulauan Berbasis Bahari/Maritim Penilaian kemampuan fasilitas pelayanan pada pusat-pusat pengembangan wilayah di Provinsi Maluku mencerminkan bahwa Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan (archipelago) masih menganut sistem pengembangan wilayah dengan konsep wilayah daratan (continental).
Beberapa teori lokasi dapat
menunjukkan bahwa konsep pembangunan wilayah daratan masih diterapkan di Provinsi Maluku seperti
teori Hirschman, Losch
dan beberapa teori lokasi
lainnya. Hirschman (1958), menunjukkan bahwa suatu wilayah akan berkembang di mulai dari titik originalnya (growing point) sebelum terpolarisasi ke wilayah lainnya. Losch (1940), lebih mengutamakan perkembangan wilayah dengan konsep daratan yakni suatu wilayah akan melakukan aktivitas ekonomi yang sama dan dapat dilakukan di wilayah lain maka tidak perlu mengembangkan wilayah satunya karena sudah di wakili oleh wilayah lain. Hasil analisis skalogram pada pusat-pusat pengembangan wilayah Provinsi Maluku memperlihatkan bahwa hanya ada satu pusat pengembangan utama yaitu Kota Ambon dan lambatnya ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai menunujukkan bahwa Provinsi Maluku masih menerapkan arah dan strategi kebijakan pembangunan yang tidak berbasis pada wilayah kepulauan. Analisis skalogram yang dilakukan pada dasarnya memperlihatkan adanya beberapa wilayah yang mengelompok berdasarkan kelengkapan fasilitas
238
pelayanan yang tersedia. Menurut Rondinelli (1985), hirarki pusat-pusat pengembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan di wilayah-wilayah tersebut. Bila suatu wilayah tidak mampu menyediakan fasilitas pelayanan yang baik maka wilayah tersebut akan berada pada orde terbawah sebagai wilayah tertinggal. Provinsi Maluku dengan 8 kabupaten/kota mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas pelayanan di wilayah ini belum tersebar secara merata karena dari 8 kabupaten/kota terbentuk hirarki atau peringkat kabupaten/kota sebanyak 7 hirarki/peringkat. Dengan demikian Provinsi Maluku lambat dalam menyediakan fasilitas pelayanan di pusat-pusat pengembangan wilayah
dan
hanya terkonsentrasi pada satu pusat pertumbuhan utama saja. Untuk itu Kabupaten Maluku Tengah sebagai pusat pengembangan berpeluang menjadi pusat pengembangan utama selain Kota Ambon bila intervensi pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan fasilitas pelayanan yang ada di wilayah ini. Oleh sebab itu diperlukan intervensi pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota
untuk
menyediakan
pengembangan di Provinsi Maluku.
fasilitas
pelayanan
di
pusat-pusat
Tabel 41. Penilaian Fungsi / Pusat Pelayanan Dengan Skalogram Guttman di Pusat-Pusat Pengembangan, Tahun 2000 - 2002 NO
NAMA WILAYAH JUMLAH (KABUPATEN / KOTA) PENDUDUK
1
Ambon
271.972
2
Maluku Tengah
398.136
3
Buru
143.315
4
Maluku Tenggara
153.198
5
Seram Bagian Barat
158.619
6
Maluku Tenggara Barat
162.634
7
Seram Bagian Timur
82.699
8
Kepulauan Aru
79.865
FASILITAS PELAYANAN 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
-
-
-
+
+
-
-
+
-
-
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
-
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
+
+
-
+
+
+
-
-
-
+
+
-
-
-
+
+
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
+
+
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
-
+
-
-
-
+
+
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Keterangan Fasilitas Pelayanan :
1
Bank Pembangunan Daerah
6 Pasar Tradisionil
11 Dermaga Ferri
16 Stasiun Radio Swasta
21
Bioskop
26 Perguruan Tinggi Swasta
2
Bank Swasta
7 Bandara Kls 1
12 TPI (Tempat Pelabuhan Ikan)
17 Stasiun Televisi Pemerintah
22
Tempat Hibura Malam
27 Rumah Sakit Umum
3
Money Changer
8 Bandara Kls 3
13 Terminal Bus/AKAB
18 Pemancar Televisi Swasta
23
Tempat Rekreasi Indoor
28 PDAM
9 Pelabuhan Bongkar Muat
14 Terminal Angkot
19 Hotel Berbintang
24
Tempat Rekreasi Outdoor
29 Penerbit Surat Kabar Daerah
10 Pelabuhan Rakyat (Pelra)
15 Stasiun Radio/RRI
20 Hotel Non Bintang
25
Perguruan Tinggi Negeri
30 Jasa Telekomunikasi
4
5
Pusat Perbelanjaan/ Plaza (Supermarket) Pasar Induk
239
240
Tabel 42. Penilaian Kemampuan Pelayanan Dengan Skalogram Guttman di Pusat Pengembangan, Tahun 2000 – 2002 NO
NAMA WILAYAH JUMLAH (KABUPATEN / KOTA) PENDUDUK
TOTAL Error
FASILITAS PELAYANAN 6
10
24
11
14
1
20
22
5
25
26
27
28
12
2
8
9
13
15
21
3
4
7
16
17
18
19
23
29
30
1 Ambon
271.972 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
0
2 Maluku Tengah
398.136 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
1
3 Buru
143.315 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
1
4 Maluku Tenggara
153.198 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
5 Seram Bagian Barat
158.619 1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
6 Maluku Tenggara Barat
162.634 1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
7 Seram Bagian Timur
82.699 1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
8 Kepulauan Aru
79.865 1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
Tn = Jumlah wilayah
8
8
8
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
96
3
e = Error/Kesalahan
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
of
Reproducibility/Koefisien
COR/Kr = Koefisien Reprodusibilitas = 0,98 dan Ks = Koefisien Skalabilitas = 0,95 Berdasarkan Skalogram diatas maka dihitung: 1. Koefisien Reprodusibiltas (Kr) 2. Koefisien Skalabilitas (Ks).
Hasil
Perhitungan
Coefficien
Reprodusibilitas (COR/Kr) = 0,98 Hasil Perhitungan Koefisien Skalabilitas (Ks) = 0,95 Persyaratan suatu Skalogram dapat diterima sebagai hasil analisis bila hasil perhitungan COR/Kr dan Ks yaitu: COR/Kr > 0,90
dan
Ks > 0,65
Tabel. 43. Pengelompokkan Pusat-Pusat Pengembangan Wilayah Berdasarkan Metode Skalogram di Provinsi Maluku, Tahun 2000-2002 No
Kabupaten/Kota
Kelompok
Kelengkapan Fasilitas
Jumlah (%)
Jenis
1.
Ambon
I
30
100,00
Bank swasta, money changer, supermarket, pelabuhan udara kls 1, stasiun radio, stasiun televisi, pemancar televisi swasta, hotel berbintang, tempat rekreasi indoor, penerbitan surat kabar, jasa telekomunikasi
2.
Maluku Tengah
II
19
63,33
Pelabuhan udara kls 3, pelabuhan bongkar muat, terminal bus, stasiun radio (RRI), bioskop
3. 4.
Buru Maluku Tenggara
III III
14 14
46,66 46,66
Bank swasta Tempat pelabuhan ikan (TPI)
5.
Seram Bagian Barat
IV
7
23,33
Hotel non bintang, tempat hiburan malam
6.
Maluku Tenggara Barat
V
6
20,00
Bank pembangunan daerah
7.
Seram Bagian Timur
VI
3
10,00
Pasar tradisional, peabuhan rakyat, tempat rekreasi outdoor
8.
Kepulauan Aru
VI
3
10,00
Pasar tradisional, peabuhan rakyat, tempat rekreasi outdoor
Sumber : Hasil Analisis
241
242
Tabel 44. Penilaian Fungsi/Pusat Pelayanan dengan Skalogram Guttman di Pusat-Pusat Pengembangan, Tahun 2008 – 2009 FASILITAS PELAYANAN NAMA WILAYAH JUMLAH NO (KABUPATEN / PENDUDUK KOTA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1 Ambon
271.972
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2 Maluku Tengah
398.136
+
-
-
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
-
3 Buru
143.315
+
-
-
-
+
+
-
-
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
4 Maluku Tenggara
153.198
+
+
-
-
+
+
-
-
-
+
+
+
-
+
-
+
-
-
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
-
+
5 Seram Bagian Barat
158.619
+
-
-
-
-
+
-
-
-
+
+
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
+
-
-
-
-
+
-
-
-
+
+
-
-
+
-
-
-
-
-
-
+
-
-
+
+
-
-
-
-
Maluku
Tenggara
6 Barat
162.634
-
7 Seram Bagian Timur
82.699
+
-
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
8 Kepulauan Aru
79.865
+
-
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
+
-
-
-
-
-
+
-
-
+
-
-
-
Keterangan Fasilitas Pelayanan : 1
Bank Pembangunan Daerah
6
Pasar Tradisionil
11 Dermaga Ferri
16 Stasiun Radio Swasta
21 Bioskop
26 Perguruan Tinggi Swasta
2
Bank Swasta
7
Bandara Kls 1
12 TPI (Tempat Pelabuhan Ikan)
17 Stasiun Televisi Pemerintah
22 Tempat Hibura Malam
27 Rumah Sakit Umum
3
Money Changer
8
Bandara Kls 3
13 Terminal Bus/AKAB
18 Pemancar Televisi Swasta
23 Tempat Rekreasi Indoor
28 PDAM
4
Pusat Perbelanjaan/ Plaza (Supermarket)
9
Pelabuhan Bongkar Muat
14 Terminal Angkot
19 Hotel Berbintang
24 Tempat Rekreasi Outdoor
29 Penerbit Surat Kabar Daerah
5
Pasar Induk
10
Pelabuhan Rakyat (Pelra)
15 Stasiun Radio/RRI
20 Hotel Non Bintang
25 Perguruan Tinggi Negeri
30 Jasa Telekomunikasi
Tabel 45. Penilaian Kemampuan Pelayanan dengan Skalogram Guttman di Pusat-Pusat Pengembangan, Tahun 2008 – 2009 FASILITAS PELAYANAN NO
NAMA WILAYAH
JUMLAH
(KABUPATEN / KOTA)
PENDUDUK
TOTAL Error
1
6
10
14
24
27
11
28
22
5
16
20
25
26
30
12
2
8
9
13
15
18
21
29
3
4
7
17
19
23
1
Ambon
271.972 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
0
2
Maluku Tengah
398.136 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
3
3
Buru
143.315 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
18
3
4
Maluku Tenggara
153.198 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
5
Seram Bagian Barat
158.619 1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
6
Maluku Tenggara Barat
162.634 1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
7
Seram Bagian Timur
82.699 1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
8
Kepulauan Aru
79.865 1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
Tn = Jumlah wilayah
8
8
8
8
8
8
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
114
7
e = Error/Kesalahan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7
COR/K = Koefisien Reprodusibilitas = 0,97 dan Ks = Koefisien Skalabilitas = 0,89
Berdasarkan Skalogram diatas maka dihitung: 1. Koefisien Reprodusibiltas (Kr) 2. Koefisien Skalabilitas (Ks).
Hasil Perhitungan Koefisien Reprodusibilitas COR/Kr = 0,97 Hasil Perhitungan Koefisien Skalabilitas Ks = 0,89 Persyaratan suatu Skalogram dapat diterima sebagai hasil analisis bila hasil perhitungan COR/Kr dan Ks yaitu: COR/Kr > 0,90
dan
Ks > 0,65
243
244
Tabel 46. Pengelompokkan Pusat-Pusat Pengembangan Wilayah Berdasarkan Metode Skalogram di Provinsi Maluku, Tahun 2008-2009 No
Kabupaten/Kota
Kelompok
Kelengkapan Fasilitas
Jumlah (%)
Jenis
1.
Ambon
I
30
100,00
Jasa telekomunikasi, bank swasta, stasiun radio (RRI), pemancar televisi, bioskop, penerbitan surat kabar, money changer, supermarket, pelabuhan udara kls 1, stasiun televisi pemerintah, hotel berbintang, tempat rekreasi indoor.
2.
Maluku Tengah
II
19
63,33
Tempat pelabuhan ikan (TPI), pelabuhan udara kls 2, pelabuhan bongkar muat, terminal bus, pemancar televisi swasta.
3.
Buru
III
18
60,00
Jasa telekomunikasi, stasiun radio (RRI), bioskop, penerbitan surat kabar,
4.
Maluku Tenggara
IV
17
56,66
Tempat pelabuhan ikan, bank swasta.
V
10
33,33
Jasa telekomunikasi
VI
8
26,66
Dermaga ferry, PDAM
5. 6.
Seram Bagian Barat Maluku Tenggara Barat
7.
Seram Bagian Timur
VII
6
20,00
8.
Kepulauan Aru
VII
6
20,00
Sumber : Hasil Analisis
Bank pembangunan daerah, pasar tradisional, pelabuhan rakyat, terminal angkot, tempat rekreasi outdoor Bank pembangunan daerah, pasar tradisional, pelabuhan rakyat, terminal angkot, tempat rekreasi outdoor
