Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
PERCEPATAN PENGEMBANGAN WILAYAH MELALUI STRATEGI IMPLEMENTASI WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) DAN HIRARKI KOTA-KOTA (Studi Kasus : Kabupaten Subang) ASEP HARIYANTO Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota – UNISBA Jalan Tamansari No.1 Bandung
ABSTRAK
Percepatan pengembangan wilayah melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-kota merupakan suatu upaya untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah yang memungkinkan hirarki kota-kota dan wilayah pengembangan (WP) dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peranan yang sudah ditetapkan, sehingga memungkinkan terciptanya pola pengembangan wilayah yang lebih seimbang. Pengembangan wilayah sendiri merupakan manifestasi ruang dari pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi cenderung mengisi kawasan geografis tertentu, sehingga menimbulkan kesenjangan ruang (spatial inegualities) berdasarkan pendapatan, kemakmuran dan kesejahteraan material. Oleh karena itu pemerintah perlu mengitervensi secara cermat proses pengembangan wilayah tersebut melalui perencanaan wilayah yang salah satu bentuknya adalah pembagian struktur ruang wilayah berdasarkan wilayah pengembangan (WP) dan hirarki kota-kota. Kata Kunci : Strategi, Implementasi, Wilayah Pengembangan (WP), dan Hirarki Kota ruang dan pengendalian pemanfaatan
1. PENDAHULUAN Dalam
pembangunan
daerah,
pengembangan tata ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan wilayah. Pengembangan tata ruang dan pengembangan sektoral harus saling berdampingan. Kebijakan tata ruang menjadi salah satu bahan pertimbangan
dalam
menentukan
kegiatan pembangunan. Penataan ruang mencakup perencanaan penataan ruang, pemanfaatan
Jurnal PWK Unisba
ruang (UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang). Dalam kaitan itu, perencanaan penataan ruang berkedudukan strategis karena melandasi tahaptahap
berikutnya.
perencanaan
Oleh
penataan
karenanya, ruang
perlu
dilaksanakan secara cermat. Untuk
mendistribusikan
pemba-
ngunan di suatu wilayah, dibutuhkan pusat-pusat
pengembangan
wilayah
sesuai dengan fungsinya di tiap bagian wilayah. Menurut Perda No.2 tahun 2004
21
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
mengenai RTRW Kabupaten Subang,
pengembangan)
wilayah Kabupaten Subang terbagi atas
Kota Kecamatan Kalijati, Pagaden,
4 (empat) Wilayah Pengembangan yaitu
Ciasem, Pabuaran.
WP
Subang,
WP
Pamanukan,
WP
-
yang
terdiri
dari
Kota Hirarki III :
Jalancagak, dan WP Pabuaran. WP
Kota dengan fungsi sebagai pusat-
Subang dengan pusat Kota Subang
pusat produksi pertanian dengan
meliputi Kecamatan Subang, Pagaden,
skala pelayanan lokal serta menun-
Cibogo,
dan
jang kota dengan hirarki di atasnya,
Cikaum. WP Pamanukan dengan pusat
yang terdiri dari kota Kecamatan
Kota Pamanukan meliputi Kecamatan
Pusakanagara, Purwadadi, Cisalak,
Pamanukan, Legonkulon, Pusakanagara,
Cipunagara,
Ciasem, Blanakan, Binong, dan Com-
Sagalaherang, Binong, Patokbeusi
preng. WP Jalancagak dengan pusat
Compreng, Blanakan, Cipeundeuy,
Kota Jalancagak meliputi Kecamatan
Tanjungsiang, Cibigo, Legonkulon.
Kalijati,
Jalancagak,
Cipunagara,
Sagalaherang,
Cisalak,
Tanjungsiang, dan Cijambe. WP Pabuaran dengan pusat Kota Cipeundeuy meliputi Kecamatan Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, dan Patokbeusi. Disamping
pembagian
wilayah
Pembagian
Cijambe,
Cikaum,
Wilayah
Pengem-
bangan (WP) dan Hirarki Kota di atas menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam
menentukan
skala
prioritas
pembangunan di Kabupaten Subang. Oleh
karena
itu
diperlukan
Strategi
pengembangan menurut RTRW Kabu-
Implementasi untuk mewujudkan supaya
paten Subang berdasarkan fungsi hirarki
pembagian wilayah pengembangan (WP)
kota di Kabupaten Subang di bagi
dan
menjadi 3 kelompok hirarki, yaitu :
sehingga dapat mempercepat pengem-
-
bangan wilayah Kabupaten Subang.
Kota Hirarki I :
hirarki
kota
dapat
terwujudkan
Kota dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dan sebagai pintu gerbang perdagangan ke luar
-
wilayah kabupaten, yang terdiri dari
Percepatan pengembangan wila-
kota Subang, Pamanukan, Jalan-
yah melalui Strategi Implementasi Wila-
cagak.
yah Pengembangan (WP) dan Hirarki
Kota Hirarki II :
Kota-kota merupakan suatu upaya untuk
Kota dengan fungsi sebagai pusat
pelaksanaan kebijakan pengembangan
perdagangan dan jasa, permukiman,
wilayah yang memungkinkan hirarki kota-
koleksi dan distribusi dengan skala
kota dan wilayah pengembangan (WP)
pelayanan
dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan
beberapa
Kecamatan
(Sebagai pusat pertumbuhan wilayah
22
2. PENGERTIAN DASAR
peranan
yang
sudah
ditetapkan,
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
sehingga
memungkinkan
terciptanya
Selain itu beberapa pengertian dan
pola pengembangan wilayah yang lebih
ketentuan yang perlu diuraikan
seimbang. Pengembangan wilayah sen-
lain :
diri merupakan manifestasi ruang dari
1. Dalam lingkup perencanaan, tulisan
pengembangan ekonomi secara keselu-
ini merupakan proses untuk mencari
ruhan. Pengembangan ekonomi cende-
strategi terbaik terhadap beberapa
rung mengisi kawasan geografis tertentu,
pilihan strategi implemtasi wilayah
sehingga
pengembangan
menimbulkan
kesenjangan
ruang (spatial inegualities) berdasarkan pendapatan, kemakmuran dan kesejahteraan
material.
hirarki
kota-kota Kabupaten Subang; 2. Tulisan ini merupakan tahap awal yang akan menawarkan strategi-
pemerintah perlu mengitervensi secara
strategi pelaksanaan pembangunan
cermat proses pengembangan wilayah
pada bagian-bagian wilayah sebagai
tersebut melalui perencanaan wilayah
bahan
yang
Kabupaten Subang;
pembagian
satu
bentuknya
struktur
berdasarkan
karena
dan
itu
salah
Oleh
(WP)
antara
ruang
wilayah
adalah wilayah
pengembangan
(WP) dan hirarki kota-kota. Wilayah pakan
diprioritaskan
wilayah
3. Tulisan ini dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan
pembangunan
pada
meruyang
ditetapkan maupun
berdasarkan wilayah
hirarki
pengembangan
dikembangkan
yang bersifat lebih teknis, sehingga
berdasarkan karakteristik dan potensi
fungsi dan peranan bagian-bagian
yang dimilikinya, sehingga diharapkan
wilayah
akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan
optimal.
yang
untuk
RTRW
bagian-bagian wilayah yang telah
pengembangan
bagian-bagian
penyempurnaan
mampu
memotivasi
tersebut
dapat
berjalan
dan
membangkitkan pertumbuhan wilayah itu sendiri
dan
(hinterland).
wilayah
Sedangkan
sekitarnya hirarki
kota
adalah peringkat atau tingkatan kota
3. TINJAUAN TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN TATA RUANG KABUPATEN SUBANG
yang ditetapkan berdasarkan pengaruh
Konsep pengembangan tata ruang
faktor sosial dan ekonomi. Tingkatan
Kabupaten Subang secara makro pada
kemandirian
kehidupan
dasarnya mengacu pada hal-hal sebagai
ekonomi di wilayah yang sudah mantap
berikut, yakni arahan Kebijakan tata
akan menyebabkan timbulnya hirarki
ruang Propinsi Jawa Barat, kedudukan
kota.
dan peran wilayah Kabupaten Subang
kota
dalam
dalam lingkup wilayah lebih luas, serta
Jurnal PWK Unisba
23
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
potensi wilayah yang dapat mendukung
pertumbuhan utama (Jabodetabek,
pengembangannya.
Bandung,
dan
pemacu
dalam
Secara
lebih
pertimbangan
rinci,
dasar
perumusan
Cirebon)
menjadi
meningkatkan
konsep
pertumbuhan wilayah. Kondisi ini
pengembangan tata ruang makro wilayah
ditunjukkan dengan peran Kabupaten
yakni :
Subang sebagai pemasok komoditi
1. Terdapatnya
penataan
distribusi
padi,
buah-buahan,
pusat pertumbuhan di Jawa Barat
perkebunan (teh dan lainnya) serta
melalui
penetapan
pertumbuhan
utama
Pertumbuhan
tiga
pusat
perikanan bagi wilayah Jabodetabek
yakni
Pusat
tersebut.
Nasional
Metropolitan
(PKN)
Jabodebek,
Metropolitan
Bandung
dan
PKN
Metropolitan Cirebon. Penetapan ini mempengaruhi orientasi pemasaran ke
luar
(eksternal)
bagi
pengembangan wilayah Kabupaten Subang.
Dengan tersebut
peningkatan
tingkat
dasar
maka
pertimbangan
dirumuskan
pengembangan
tata
konsep
ruang
makro
sebagai berikut : 1. Peningkatan
orientasi
eksternal
wilayah Kabupaten Subang (Utara, Tengah, dan Selatan) dengan pusatpusat
2. Upaya
pertumbuhan
utama
Jawa
Barat yakni Jabodebek, Bandung,
pelayanan infrastruktur transportasi
dan
dalam
pusat
pertumbuhan tersebut dimanfaatkan
melalui
sebagai pusat pemasaran orientasi
mendukung
pertumbuhan.
Upayanya
peningkatan kapasitas dan kualitas
ekspor
pelayanan
jaringan
pembangunan
Cirebon.
Ketiga
(langsung/tidak
pusat
langsung)
KA
berupa
baik komoditi pertanian (termasuk
double
track
perikanan) dan industri. Peningkatan
(melewati
orientasi tersebut didukung dengan
Cikampek-Cirebon
Kabupaten Subang) serta rencana
pembangunan
pembangunan
double track (penghubung dengan
jaringan
jalan
tol
Cikampek-Cirebon.
Jabodebek
3. Peran Kabupaten Subang sebagai wilayah
yang
mengutamakan
rencana
jaringan
dan
jalan
Cirebon)
pembangunan
Cikampek-Cirebon
yang
pengembangan ekonomi pada sektor
melintasi
tengah
agribisnis, pariwisata dan industri
kabupaten.
sesuai
dengan
Visi
dan
Misi
Kabupaten Subang.
relatif
dekat
dengan
bagian
KA
serta
jalan
tol
terutama wilayah
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bagian Selatan kabupaten (sebagai
4. Kedudukan Kabupaten Subang yang
24
tanaman
pusat-pusat
wilayah
yang
perkembangannya)
lebih
lambat melalui
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
peningkatan keterkaitan antar pusat-
perlu
pusat
daannya.
pertumbuhan
Selatan,
serta
di
bagian
antar
pusat
b. Zona
dipertahankan
pengembangan
kebera-
Tengah
pertumbuhan (Selatan, Tengah, dan
dengan kegiatan utama berupa
Utara).
pemerintahan,
Kondisi
memberikan
tersebut
dampak
perkembangan
dan
dapat
terhadap
nilai
kabupaten.
tata
Kabupaten
dan pertambangan serta militer. c.
Zona
pengembangan
konsep
ruang
mikro
Subang
pengemba-
pariwisata,
wilayah
pertambangan,
menurut
di
RTRW
lindung.
perkebunan,
dikembangkan
adalah :
industri.
1. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan yang
mencakup
pusat
pertumbuhan utama dan sub pusat pertumbuhan/pelayanan. 2. Penetapan
Untuk
lebih
dan
Pada
Kabupaten Subang secara lebih rinci
wilayah,
Selatan
dengan kegiatan utama berupa
Sedangkan ngan
perdagangan dan jasa, industri
tambah
kegiatan ekonomi di bagian Selatan
permukiman,
kawasan zona
pula
jelasnya
ini
kegiatan
mengenai
konsep tata ruang makro dan mikro Kabupaten Subang dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.
komponen
pengembangan
kegiatan
utama,
yang mencakup : a. Kegiatan
budidaya
(Kawasan
Budidaya) b. Kegiatan
berfungsi
lindung
(Kawasan Lindung). 3. Penetapan
zona
pengembangan,
yang meliputi : a. Zona
pengembangan
Utara
dengan kegiatan utama berupa pertanian
tanaman
pangan
(sawah), perdagangan dan jasa, pertambangan
dan
kawasan
hutan lindung (hutan bakau). Kegiatan pertanian di zona ini berupa sawah beririgasi teknis
Jurnal PWK Unisba
Gambar 1 Konsep Tata Ruang Makro Kabupaten Subang Sumber : RTRW Kabupaten Subang Tahun 2002
25
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
pusat
hirarki
ini
secara
khusus
dimaksudkan agar dapat mengurangi mobilitas penduduk ke arah pusat kota, sehingga dapat mengurangi terjadinya masalah. Ruang-ruang bagian wilayah dengan
pusat-pusatnya
dikembangkan
dalam
tersebut
suatu
sistem
transportasi ring radial. Secara umum bagian-bagian kegiatan tersebut yang terangkai dengan sistem transportasi membentuk
struktur
tata
ruang
Kabupaten Subang yang akan datang. Untuk
jelasnya
dapat
dilihat
pada
bahasan dibawah ini. Gambar 2 Konsep Tata Ruang Mikro Pengembangan Kabupaten Subang Sumber : RTRW Kabupaten Subang Tahun 2002
Kota Hirarki I : Kota dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dan sebagai pintu gerbang perdagangan ke luar wilayah kabupaten, yang terdiri dari kota
4. TELAAHAN TERHADAP HIRARKI KOTA-KOTA
-
Berdasarkan
RTRW
Kabupaten
perdagangan dan jasa, permukiman,
wilayahnya. Bila dikelompokkan atas fungsi
dan
peran
Kota Hirarki II : Kota dengan fungsi sebagai pusat
Subang diketahui struktur tata ruang
dasar
Pamanukan,
Jalancagak.
KABUPATEN
SUBANG
Subang,
koleksi dan distribusi dengan skala
dengan
pelayanan
memperhatikan batas administrasi, maka
beberapa
Kecamatan
(Sebagai pusat pertumbuhan wilayah
Kabupaten Subang terbagi ke dalam 3
pengembangan)
kelompok hirarki. Berdasarkan dokumen
yang
terdiri
dari
Kota Kecamatan Kalijati, Pagaden,
RTRW tersebut, diketahui pula adanya
Ciasem, Pabuaran.
penetapan pusat pada masing-masing hirarki. Pembagian wilayah ke dalam 3
-
Kota Hirarki III :
(tiga) hirarki dan penetapan pusat hirarki,
Kota dengan fungsi sebagai pusat-
merupakan
pusat produksi pertanian dengan
usaha
untuk
membentuk
struktur pelayanan Kabupaten Subang
skala
yang
menunjang kota dengan hirarki di
26
merata.
Sedangkan
penetapan
pelayanan
lokal
serta
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
atasnya,
yang
terdiri
dari
kota
Jika dibandingkan dengan hasil
Kecamatan Pusakanagara, Purwa-
analisis skalogram yang coba dilakukan
dadi, Cisalak, Cipunagara, Cijambe,
penulis, maka dapat diketahui adanya
Cikaum,
Binong,
perbedaan antara rencana hirarki kota
Blanakan,
berdasarkan RTRW dengan hasil analisis
Cipeundeuy, Tanjungsiang, Cibigo,
seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 di
Legonkulon.
bawah ini.
Sagalaherang,
Patokbeusi
Compreng,
Tabel 1 PERBEDAAN HIRARKI HASIL SKALOGRAM DAN RTRW PER KECAMATAN DI KABUPATEN SUBANG NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KECAMATAN
HIRARKI SKOLOGRAM
HIRARKI RTRW 2002
I I III III II III
I II III III II III
I I III III III III III
I II III III III III III
II III III III III
I III III III III
III III III II
II III III III
Subang Pagaden Cibogo Cipunagara Kalijati Cikaum WP I Pamanukan Ciasem LegonKulon Blanakan Pusakanagara Binong Compreng WP II Jalancagak Sagalaherang Cisalak Tanjungsiang Cijambe WP III Pabuaran Purwadadi Cipeundeuy Patokbeusi WP IV
Sumber: Hasil Analisis, 2006
Dilihat dari tabel perbandingan di
dilakukan
analisis
kembali
atas, terlihat adanya perbedaan hirarki-
menggunakan
hirarki kota sebagai berikut: :
mengalami kenaikan ke hirarki I.
Kecamatan-kecamatan yang menurut
Kecamatan Pagaden sama pada
analisis mempunyai tingkatan hirarki
kecamatan
yang lebih tinggi jika dibandingkan
terletak
dengan RTRW, yaitu Kecamatan
dilakukan
Pagaden, Ciasem dan Patokbeusi.
menggunakan
Kecamatan terletak
Ciasem
pada
Jurnal PWK Unisba
hiraki
analisis
Ciasem,
pada
skalogram
dari
semula
II
setelah
hirarki analisis analisis
kembali mengalami
dari
semula
kenaikan ke hirarki I. Kecamatan
II
setelah
Patokbeusi sama dengan kecamatan
27
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
Ciasem dan Pagaden dari semula
sebenarnya
terletak
setelah
dilapangan, maka dapat dilakukan suatu
kembali
tinjauan terhadap rencana struktur tata
pada
hirarki
dilakukan
analisis
menggunakan
analisis
skalogram
ruang
Kabupaten
berkembang
Subang
dengan
mengalami kenaikan ke hirarki II.
melihat
Kecamatan-kecamatan yang menurut
pelaksanaan konsep yang telah disusun
hasil analisis mempunyai hirarki yang
dengan kenyataan dilapangan.
lebih
rendah
jika
dibandingkan
bagaimana
kesesuaian
Dilihat dari perkembangan yang
RTRW, yaitu Kecamatan Jalancagak
terjadi
dan
Pabuaran.
disimpulkan bahwa tampaknya rencana
Kecamatan Jalancagak dari semula
pengembangan konsep hirarki ini belum
terletak
setelah
tercapai secara optimal. Memang jika
kembali
dilihat secara sepintas terkesan bahwa
skalogram
adanya pembagian fungsi wilayah seperti
mengalami penurunan ke Hirarki II.
tersebut diatas, namun secara kualitas
Kecamatan Paburuan sama dengan
tidak adanya penetapan fungsi yang jelas
kecamatan Jalancagak dari semula
antar hirarki menimbulkan / menye-
terletak
setelah
babkan terjadinya pencampuran antara
kembali
kegiatan
Kecamatan
pada
dilakukan
hirarki
I
analisis
menggunakan
analisis
pada
dilakukan
hirarki
II
analisis
menggunakan
analisis
skalogram
dilapangan
atau
menimbulkan
maka
fungsi, kesan
dapat
sehingga
pencampuran
mengalami penurunan ke Hirarki III.
(mixuse). Selain itu tidak optimalnya
Kecamatan
pembagian hirarki terlihat dari banyaknya
Jalancagak
Kecamatan
dan
Pabuaran
adalah
fungsi-fungsi
yang
ditetapkan
untuk
kecamatan yang menjadi Pusat WP,
masing-masing
oleh karena itu perlu ditingkatkan
diimplementasikan secara nyata. Bahkan
pembangunan
untuk
yang terjadi sebaliknya, banyak kegiatan-
mendukung keberadaan kecamatan-
kegiatan yang berkembang yang tidak
kecamatan tersebut sebagai pusat
sesuai
WP.
ditetapkan.
Lebih
fasilitas
khusus
lagi
Kecamatan
Pabuaran
kecamatan
Patokbeusi
merupakan Pabuaran
bagian menurut
adalah
dari hasil
hirarki
dengan
fungsi
WP
terdistribusi secara merata ke seluruh
analisis
wilayah,
namun
kenyataannya
terkonsentrasi
dipusat
dengan
telah
dimaksudkan agar pembangunan dapat
dari Kecamatan Pabuaran.
dan
yang
Pembagian hirarki ini sebenarnya
yang
diatas
dapat
yang
pembangunan
pembagian
belum
karena
mempunyai hirarki yang lebih tinggi
Dari
28
III
yang
hirarki
tersebut
melihat
kondisi
disepanjang demikian
jalan
tujuan
terjadi
masih
kota
utama. pembagian
dan
Dengan wilayah
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
menurut hirarki yang diharapkan dapat
mengeimplementasikan
mengurangi
yang sudah dibuat;
timbulnya
permasalahan
khususnya di pusat kota dan mengurangi
6. Kurangnya
rencana
kesadaran
dari
ketimpangan antar wilayah tidak tercapai.
masyarakat
Ketidak
terhadap fungsi ruang yang sudah
tercapaiannya
konsep
ini
disebabkan tidak adanya batasan yang jelas antara fungsi masing-masing hirarki tersebut, disamping penyebaran fasilitas yang dapat mendukung berjalanan fungsi hirarki tidak merata dan tidak terdistribusi pada semua bagian wilayah sebagai contoh : terlihat adanya ketimpangan
dan
pelaku
usaha
ditetapkan; 7. Pembangunan yang dilakukan masih bersifat sektoral, serta belum adanya kesepahaman dari masing-masing pelaku
pembangunan
didaerah
mengenai RTRW Kabupaten Subang yang sudah dibuat.
pembangunan antara wilayah Kabupaten Subang Bagian Utara dengan Wilayah Bagian Selatan. Tidak berkembangnya fungsi masing-masing hirarki tersebut dapat
pula
terjadi
karena
masing
PENGEMBANGAN (WP)
beberapa
faktor, antara lain: 1. Penetapan
5. TELAAHAN TERHADAP WILAYAH
Pola
tata
ruang
Kabupaten
Subang yang telah terbentuk nampaknya
fungsi
hirarki
untuk
tidak
masing-
masih
sangat
terkonsentrasi
pada
didasarkan
kegiatan yang terletak di Pusat Kota,
kepada potensi atau karakteristik
masih menganut pola sistem ”linier” dan
masing-masing hirarki kota;
”konsentrik”.
2. Penetapan fungsi tidak didukung
efisiensi
Untuk
pelayanan
meningkatkan dan
transportasi,
oleh penyediaan infrastruktur yang
secara garis besar usaha yang dapat
dapat mempermudah perkembangan
diambil
mengatasi
fungsi tersebut;
adalah
dengan
3. Penetapan fungsi tidak didasarkan kepada
keinginan
atau
aspirasi
4. Kurangnya
sosialisasi
masyarakat mengenai
dan Rencana
kepada
pelaku
usaha
Tata
Ruang
keberanian
dan
ketegasan pemerintah daerah untuk
Jurnal PWK Unisba
mendesentralisasikan
bagian-bagian wilayah yang dianggap tinggi
mempunyai
aksesibilitasnya
potensi
dan
mengembangkan
fungsi tertentu, dalam hal ini konsep yang dianut adalah konsep “intergrated fuction”. Dalam kasus pengembangan
Wilayah yang sudah dibuat; 5. Kurangnya
konsentrik
kegiatan pusat pelayanan lingkungan ke
cukup
masyarakat dan pelaku usaha;
sistem
wilayah, maka pusat-pusat kegiatan / pelayanan harus dibentuk dengan dua dasar pemikiran.
29
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
Pertama
: Pembentukan
pusat
pelayanan
Kedua
Berdasarkan
RTRW
Kabupaten
merupakan
Subang diketahui struktur tata ruang
daya tarik berkembangnya
wilayahnya. Bila dikelompokkan atas
kawasan lebih cepat.
dasar fungsi dan dengan memperhatikan
: Pembentukan
pusat
pelayanan dalam konteks pengembangan
wilayah
secara keseluruhan akan mengurangi beban pusat kota dan dengan demikian otomatis beban
akan
membagi
pelayanan
jalan
utama yang menuju ke pusat kegiatan utama.
batas
administrasi,
maka
Kabupaten
Subang terbagi ke dalam 4 WP (Wilayah Pengembangan). Berdasarkan dokumen RTRW tersebut, diketahui pula adanya penetapan pusat-pusat sekunder selain pusat kota. Pembagian wilayah ke dalam 4 (empat) WP dan penetapan pusat sekunder,
merupakan
membentuk
usaha
struktur
Kabupaten
Subang
untuk
pelayanan yang
merata.
Sedangkan penetapan pusat sekunder Pembentukan pusat kegiatan yang mempunyai skala local / lingkungan dapat dilakukan dengan merencanakan pengelompokan seperti
fasilitas
fasilitas
pelayanan
perdagangan/perbe-
lanjaan, industri, kesehatan, pendidikan, jasa/pemerintahan, taman atau tempat rekreasi.
ini secara khusus dimaksudkan agar dapat mengurangi mobilitas penduduk ke arah
pusat
kota,
sehingga
dapat
mengurangi terjadinya masalah di pusat kota.
Ruang-ruang
wilayah
pengembangan dengan pusat-pusatnya tersebut
dikembangkan
dalam
suatu
sistem transportasi ring radial. Secara
Pusat
kegiatan
tersebut
mem-
umum
WP
tersebut
yang
terangkai
punyai jangkauan pelayanan sendiri-
dengan sistem transportasi membentuk
sendiri dengan orientasi kegiatan secara
struktur tata ruang Kabupaten Subang
teoritis sebagai berikut : Bila kegiatan
yang akan datang.
yang
akan
dialokasikan
diatas
dihubungkan dengan sistem jaringan jalan, maka membentuk struktur ruang wilayah. Sistem jaringan jalan yang harus direncanakan adalah sistem radial.
Berdasarkan
rencana
struktur
ruang pada RTRW Kabupaten Subang, bahwa Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Subang dibagi atas 4 (empat) wilayah pengembangan (WP), yaitu :
Wilayah Pengembangan I Subang Kota Subang
30
:
Pusat pertumbuhan utama, pusat pemerintahan, pusat pelayanan skala kabupaten dan perdagangan interregional.
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
Kota Pagaden
:
Kota Cibogo
:
Kota Cipunagara
:
Kota Kalijati
:
Kota Cikaum
:
Pusat perhubungan darat (kereta api), pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, industri dan kebutuhan pokok. Pusat produksi pertanian dan perkebunan, pusat kegiatan industri. Pusat produksi pertanian dan perkebunan, pusat kegiatan industri. Pusat perhubungan antar kota, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, pusat kegiatan industri, dan pelayanan kebutuhan pokok. Pusat produksi pertanian.
WP ini berlokasi dibagian tengah Kabupaten
Subang,
yang
Dalam
RTRW
Kabupaten
Subang
meliputi
tersebut dijelaskan fungsi WP ini sebagai
wilayah Kecamatan Subang, Pagaden,
pusat pertumbuhan utama Kabupaten
Cipunagara, Cibogo, Kalijati dan Cikaum
Subang
yang sekaligus merupakan wilayah pusat
kawasan-kawasan
Kabupaten Subang. Luas WP I (pusat
primer (pusat perdagangan dan jasa,
kota) adalah sekitar 51.747 Ha.
pemerintahan dan perkantoran, RSU,
WP ini mempunyai akses paling tinggi dibanding WP lainnya, karena dilalui rute transportasi Kereta Api dan Jalan Raya yang menghubungkan antara Kabupaten Subang dengan Cirebon dan Jakarta.
yang
didalamnya
terdapat
pusat
pelayanan
stasiun KA, terminal angkutan, industri, pusat
koleksi
pertanian, pelayanan
dan
distribusi pusat
sekunder
produksi pendidikan),
dan
tersier.
Disamping itu direncanakan pula pusat pelayanan sosial.
Wilayah Pengembangan II Pamanukan Kota Pamanukan
:
Kota Ciasem
:
Kota Legonkulon Kota Blanakan Kota Pusakanagara Kota Binong Kota Compreng
: : : : :
Pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan WP II, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan kebutuhan pokok. Pusat perhubungan antar kota, pusat produksi pertanian dan perikanan laut, dan pusat kegiatan industri perikanan. Pusat produksi pertanian (padi) dan perikanan laut Pusat produksi pertanian (padi) dan perikanan laut Pusat produksi pertanian (padi) Pusat produksi pertanian (padi) Pusat produksi pertanian (padi)
WP ini berlokasi dibagian Utara Kabupaten
Subang,
wilayah
Kecamatan
Ciasem,
Legon
yang
kulon,
meliputi
Pamanukan, Blanakan,
Pusakanagera, Binong dan Compreng
Jurnal PWK Unisba
yang
sekaligus
pesisir
(dataran
merupakan rendah)
wilayah
Kabupaten
Subang. Merupakan
WP
terbesar
di
Kabupaten Subang dengan luas sekitar
31
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
65.931 Ha, Fungsi utama dari WP ini
dan rendah, pusat pertumbuhan, pusat
menurut
Subang
pelayanan sosial, pusat koleksi dan
pendukung
distribusi pertanian dan perikanan, pusat
pusat kota (WP I) dengn kegiatan
perhubungan dan industri pengolahan
sekunder
hasil laut.
adalah
RTRW sebagai
Kabupaten kawasan
wilayah
dengan
dominasi
kegiatan permukiman kepadatan sedang
Wilayah Pengembangan III Jalancagak Kota Jalancagak
:
Kota Sagalaherang
:
Kota Cisalak
:
Kota Tanjungsiang
:
Kota Cijambe
:
Pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan WP III, pusat koleksi distribusi hasil pertanian, pusat perhubungan antar kota, pusat pengembangan pariwisata dan pengembangan industri Pusat produksi pertanian dan perkebunan, dan pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan sumber daya alam. Pusat produksi pertanian dan perkebunan, dan pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan sumber daya alam. Pusat produksi pertanian dan perkebunan, dan pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan sumber daya alam. Pusat produksi pertanian dan perkebunan.
WP ini berlokasi di bagian selatan Kabupaten
Subang,
merupakan
yang
wilayah
sekaligus
pegunungan
(dataran tinggi) Kabupaten Subang.
dominasi kegiatan sekunder / tersier berupa permukiman kepadatan rendah, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan umum, pusat koleksi dan distribusi, pusat perhubungan,
Secara administrasi WP III terdapat di Kecamatan Jalan Cagak, Sagalaherang, Cisalak,
Tanjungsiang,
dan
Cijambe
dengan luas sekitar 49.904 Ha. Fungsi
pariwisata,
pengembangan pengembangan
industri,
sentra agrobisnis / sentra sayur dan buah-buahan,
pelayanan
umum
lingkungan serta kawasan hutan lindung.
utama WP ini adalah sebagai kawasan pendukung pusat kota (WP I) dengan
Wilayah Pengembangan IV Pabuaran Kota Pabuaran
:
Kota Purwadadi Kota Cipeundeuy Kota Patokbeusi
: : :
32
Pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan WP IV, pusat produksi hasil pertanian, dan pusat kegiatan industri. Pusat produksi hasil pertanian dan pusat kegiatan industri. Pusat kegiatan industri. Pusat produksi pertanian padi dan pengembangan kegiatan industri.
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
WP ini berlokasi dibagian Barat Kabupaten
Subang,
yang
sekaligus
merupakan wilayah dataran Kabupaten
kesan pencampuran. Selain itu tidak optimalnya pembagian WP terlihat dari banyaknya fungsi-fungsi yang sama yang ditetapkan untuk masing-masing WP
Subang.
belum dapat diimplementasikan secara Secara administrasi WP IV terdapat di Kecamatan Pabuaran, Purwadadi, Cipeundeuy, dan Patokbeusi dengan luas 37.624 Ha. Fungsi utama WP ini adalah
sebagai
pendukung
nyata. Bahkan yang terjadi sebaliknya, banyak
fungsi yang telah ditetapkan.
kegiatan
terdapat kawasan pelayanan sekunder tersier,
kawasan
perumahan,
fasilitas pelayanan sosial, pusat produksi hasil pertanian, dan pusat industri. Dari
Berikut ini uraian perbandingan
WP
tersebut
dan
dengan
melihat
kondisi
sebenarnya
yang
berkembang
dilapangan, maka dapat dilakukan suatu review terhadap rencana struktur tata ruang
Kabupaten
melihat
Subang
bagaimana
antara konsep dan kondisi eksisting berdasarkan WP. •
WP I, arahan yang terdapat dalam RTRW menyebutkan bahwa WP ini
pembagian
diatas
dengan
kesesuaian
pelaksanaan konsep yang telah disusun
difungsikan
sebagai
pertumbuhan
dilapangan
maka
dapat
disimpulkan bahwa tampaknya rencana pengembangan konsep WP ini belum tercapai secara optimal. Memang jika dilihat secara sepintas terkesan bahwa adanya pembagian fungsi wilayah seperti tersebut diatas, namun secara kualitas tidak adanya penetapan fungsi yang jelas antar WP menimbulkan / menyebabkan terjadinya pencampuran antara kegiatan atau
fungsi,
sehingga
Jurnal PWK Unisba
Kabupaten
kawasan-kawasan pusat pelayanan primer (pusat perdagangan dan jasa, pemerintahan dan perkantoran, RSU, stasiun
KA,
industri,
pusat
dan
terminal
angkutan,
koleksi
pertanian,
pendidikan), Dilihat dari perkembangan yang
utama
pusat
Subang yang didalamnya terdapat
produksi
dengan kenyataan dilapangan
terjadi
yang
berkembang yang tidak sesuai dengan
pusat kota (WP I) yang didalamnya
dan
kegiatan-kegiatan
dan
pelayanan
tersier.
distribusi pusat
sekunder
Disamping
itu
direncanakan pula pusat pelayanan sosial. Namun pada kenyataannya fungsi-fungsi tersebut masih belum berjalan
secara
pengembangan
optimal fungsi
dan
tersebut
masih tersebar diseluruh wilayah Kabupaten
Subang.
menunjukkan
bahwa
Hal
ini
kondisi
eksisting relatif belum sesuai dengan arahan yang ada.
menimbulkan
33
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
•
WP II, difungsikan sebagai kawasan
pengembangan
pendukung pusat kota (WP I) dengn
agrobisnis / sentra sayur dan buah-
kegiatan sekunder wilayah dengan
buahan,
dominasi
lingkungan
kegiatan
permukiman
pelayanan serta
umum
kawasan
hutan
lindung. Fungsi-fungsi WP ini relatif
pertumbuhan,
sudah berjalan karena jika melihat
pusat
pelayanan
sosial, pusat koleksi dan distribusi
kondisi
pertanian
tersebut sudah mulai berkembang.
dan
perikanan,
pusat
dan
Ada
industri
dilapangan
hal
penting
fungsi-fungsi
yang
kurang
pengolahan hasil laut. Penetapan
ditegaskan dalam fungsi WP ini yaitu
WP INI sebagaimana fungsi tersebut
fungsi
belum tercapai. Hal ini terlihat dari
merupakan
masih
prosentase
yang memiliki fungsi lindung sebagai
penggunaan lahan yang berkembang
daerah resapan air. Oleh karena itu
saat
perlu
kecilnya
ini
untuk
tersebut.
kegiatan-kegiatan
Selain
itu
belum
berkembang,
sehingga
implementasi fungsi tersebut tidak optimal.
Yang
harus
menjadi
perhatian adalah penetapan fungsi pertanian secara tegas di WP ini, sebab
selain
di
WP
II,
fungsi
petanian juga hampir diemban oleh semua WP. Oleh karena itu perlu adanya
penegasan
yang
jelas
mengenai fungsi pertanian ini (jenis pertanian yang akan dikembangkan).
lindung,
padahal
daerah
adanya
WP
ini
pegunungan
penegasan
secara
lebih detail mengenai fungsi ini.
sarana
pendukung fungsi tersebut masih
•
WP IV, ditetapkan fungsinya sebagai pendukung kegiatan pusat kota (WP I) yang didalamnya terdapat kawasan pelayanan
sekunder
dan
kawasan
perumahan,
tersier, fasilitas
pelayanan sosial, pusat produksi hasil pertanian, dan pusat industri. Fungsi-fungsi WP ini relatif sudah berjalan karena jika melihat kondisi dilapangan
fungsi-fungsi
tersebut
sudah sesuai, namun karena fungsifungsi yang ditetapkan merupakan
WP III, ditetapkan fungsinya sebagai
kegiatan dengan kepadatan rendah,
kawasan pendukung pusat kota (WP
maka kawasan ini relatif kurang
I)
berkembang
dengan
sehingga
kegiatan
dominasi
kegiatan
tersier
berupa
masih terkonsentrasi di pusat Kota
kepadatan
rendah,
(WP I),. Yang perlu mendapatkan
pusat
perhatian adalah adanya beberapa
pelayanan umum, pusat koleksi dan
kegiatan yang tidak ditetapkan di WP
distribusi,
ini.
sekunder
/
permukiman pusat
pertumbuhan
pusat
pengembangan
34
sentra
kepadatan sedang dan rendah, pusat
perhubungan
•
industri,
dan
perhubungan, pariwisata,
Selain
itu
adanya
rencana
pembangunan Jalan Tol Cikampek
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
perlu mendapatkan perhatian dan
ruang
kecermatan
mengarahkan
strategi
dalam
penyusunan
implementasi
tersebut
belum
efektif
untuk
pembangunan
ruang
khususnya
wilayah Kabupaten. Ketidakefektifan ini
dalam menetapkan fungsi wilayah ini.
disebabkan karena rencana tata ruang
Pembagian WP ini sebenarnya dimaksudkan
agar
pembangunan
Wilayah dapat terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah, namun kenyataannya pembangunan
yang
terkonsentrasi
dipusat
disepanjang demikian
terjadi
jalan
tujuan
masih
kota
utama. pembagian
dan
Dengan wilayah
menurut WP yang diharapkan dapat mengurangi
timbulnya
permasalahan
kota khususnya di pusat kota tidak tercapai. Ketidak tercapaiannya konsep WP ini disebabkan karena pembagian wilayah menurut WP tidak dibarengi dengan
pengembangan
infrastruktur
secara merata khususnya infrastruktur pendukung fungsi-fungsi tersebut, selain itu penetapan fungsi tersebut dirasakan masih kurang jelas sehingga investasi yang
dilakukan
seringkali
tidak
memperhatikan fungsi tersebut, tidak adanya batasan yang jelas antara fungsi masing-masing WP tersebut, disamping penyebaran
fasilitas
yang
dapat
Kabupaten Subang tersebut lebih banyak bersifat
pengendalian,
promotif
yang
tanpa
menonjol,
dalam
arti
kurang dapat mendorong pengisian yang ditata
tersebut.
Selain
itu,
rencana-
rencana yang lebih bersifat promotif seperti Renstra, lebih condong mengarah kepada pembangunan sosial ekonomi, sehingga
pada
prakteknya
seringkali
tidak terkoordinasikan dengan RTRW Kabupaten Subang. Semestinya RTRW yang
dibuat harus
bersifat
dinamis,
artinya harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan seperti
perubahan
yang
terjadi,
semakin
kuatnya
peranan sektor swasta dan masyarakat dalam
pembangunan
karena
itu,
agar
wilayah.
RTRW
Oleh
Kabupaten
Subang tersebut dapat berfungsi secara optimal, maka perlu dibuat suatu rencana yang lebih bersifat strategis sebagai alat untuk
mempermudah
implementasi
RTRW tersebut. Kebijaksanaan ruang yang telah
mendukung berjalanan fungsi BWK tidak
disusun
dalam
RTRW
merata dan tidak terdistribusi.
Subang
masih
berorientasi
pembangunan sedangkan 6. STRATEGI IMPLEMENTASI
sifat
Kabupaten
infrastruktur untuk
pada saja,
mengantisipasi
perkembangan pada masa datang, perlu
Kabupaten Subang telah memiliki
disusun kebijaksanaan yang lebih ter-
RTRW yang telah di-Perdakan pada
padu, baik antar bagian wilayah, sektor,
tahun 2004, yaitu Perda No.2 Tahun
maupun antara pelaku pernbangunan.
2004. Tapi nampaknya rencana tata
Untuk itu, perlu disusun kebijaksanaan
Jurnal PWK Unisba
35
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
yang lingkupnya lebih luas, sehingga
meliputi wilayah yang berada di
perlu disusun Urban Policy Action Plan
dalam batas administrasi kota.
(UPAP) yang didasarkan kepada :
2. Perlunya
keterpaduan
dalam
1. Sistem kota-kota;
pembangunan
2. Pembangunan yang terpadu;
keterpaduan pembangunan ini tidak
3. Pembangunan berwawasan
hanya
lingkungan;
keterpaduan
antar
;
sektor,
melainkan juga keterpaduan antara
4. Peningkatan peran swasta dan
pemerintah, swasta dan masyarakat.
rnasyarakat.
3. Fungsi atau peran kota-kota dalam pembangunan wilayah ; dalam hal
Sebagai bahan pertimbangan awal mengenai
kota-kota
penyusunan
ini,
Strategi
fungsi
atau
peran
kota-kota
Implementasi Wilayah Pengembangan
dalam wilayah akan menentukan
(WP) dan Hirarki Kota-kota Kabupaten
pusat-pusat
Subang, diupayakan untuk menyusun
serta prioritas dari pembangunan
strategi
wilayah.
implementasi
yang
dikenal
Ada
beberapa
yang
menjadi
pertimbangan
landasan
utama
1. Sistem kota-kota; melihat hirarki dari yang
pelayanannya,
ada,
tingkat
serta
melihat
keterkaitan antar kota. Pengertian
Wilayah perkotaan fungsional: pengertian
wilayah
perkotaan
tidak hanya merupakan wilayah yang berada di dalam satu batas administratif,
melainkan
juga
meliputi daerah di sekitar kota tersebut yang sudah memiliki ciri perkotaan
serta
memiliki
hubungan yang kuat dengan kota
Wilayah perkotaan administratif : pengertian
maka
dapat
disimpulkan bahwa tampaknya rencana
tercapai secara optimal. Memang jika dilihat secara sepintas terkesan bahwa adanya pembagian fungsi wilayah seperti tersebut diatas, namun secara kualitas
antar hirarki menimbulkan / menyebabkan
terjadinya
kegiatan
pencampuran
atau
menimbulkan
fungsi, kesan
antara
sehingga
pencampuran
(mixuse). Selain itu tidak optimalnya pembagian hirarki terlihat dari banyaknya fungsi-fungsi
yang
masing-masing
ditetapkan
hirarki
belum
untuk dapat
diimplementasikan secara nyata. Bahkan yang terjadi sebaliknya, banyak kegiatan-
tersebut. •
dilapangan
tidak adanya penetapan fungsi yang jelas
kota, dapat dilihat dari : •
terjadi
pengembangan konsep hirarki ini belum
penyusunan strategi tersebut, yaitu :
kota-kota
wilayah
Dilihat dari perkembangan yang
dengan Urban Development Stretegy (UDS).
pertumbuhan
wilayah
perkotaan
kegiatan yang berkembang yang tidak sesuai
dengan
fungsi
yang
telah
ditetapkan.
36
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
Pembagian hirarki ini sebenarnya
3. Penetapan fungsi tidak didasarkan
dimaksudkan agar pembangunan dapat
kepada
terdistribusi secara merata ke seluruh
masyarakat dan pelaku usaha;
wilayah,
namun
kenyataannya
pembangunan
yang
terkonsentrasi
dipusat
disepanjang demikian
terjadi
jalan
tujuan
masih
kota
utama.
dan
Dengan
pembagian
wilayah
keinginan
4. Kurangnya masyarakat mengenai
atau
sosialisasi dan
aspirasi
kepada
pelaku
usaha
Tata
Ruang
Rencana
Wilayah yang sudah dibuat; 5. Kurangnya
keberanian
dan
menurut hirarki yang diharapkan dapat
ketegasan pemerintah daerah untuk
mengurangi
mengeimplementasikan
timbulnya
permasalahan
khususnya di pusat kota dan mengurangi ketimpangan antar wilayah tidak tercapai. Ketidak
tercapaiannya
konsep
ini
rencana
yang sudah dibuat; 6. Kurangnya masyarakat
kesadaran dan
pelaku
dari usaha
disebabkan tidak adanya batasan yang
terhadap fungsi ruang yang sudah
jelas antara fungsi masing-masing hirarki
ditetapkan;
tersebut, disamping penyebaran fasilitas
7. Pembangunan yang dilakukan masih
yang dapat mendukung berjalanan fungsi
bersifat sektoral, serta belum adanya
hirarki tidak merata dan tidak terdistribusi
kesepahaman dari masing-masing
pada semua bagian wilayah sebagai
pelaku
contoh : terlihat adanya ketimpangan
mengenai RTRW Kabupaten Subang
pembangunan antara wilayah Kabupaten
yang sudah dibuat.
Subang Bagian Utara dengan Wilayah Bagian Selatan. Tidak
fungsi
masing-masing hirarki tersebut dapat pula terjadi karena beberapa faktor, antara lain :
masing
didaerah
Berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan konsep
berkembangnya
dari UDS (urban development strategi), maka untuk mencapai struktur ruang yang diharapkan, perlu disusun tindak lanjut
1. Penetapan
pembangunan
fungsi
hirarki
untuk
tidak
masing-
didasarkan
kepada potensi atau karakteristik masing-masing hirarki kota; 2. Penetapan fungsi tidak didukung oleh penyediaan infrastruktur yang dapat mempermudah perkembangan fungsi tersebut;
bagi
implementasi
wilayah
pengembangan (WP) dan hirarki kotakota di Kabupaten Subang, yang terdiri dari : 1. Tindak operasionalisasi UDS melalui Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT). 2. Tindak pengembangan kelembagaan melalui Institute of Urban Policy Analysis yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan
Jurnal PWK Unisba
37
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
(TKPP).
TKPP
ini
mengeluarkan pembangunan
harus
bagian utara, yang pelaksanaannya
kebijaksanaan
disesuaikan dengan potensi yangb
dengan
titik
berat
antara lain : •
dimiliki. 3. Peran
Pembangunan
prasarana
dalam
dengan tetap mengacu kepada arah
Desentralisasi
dan tujuan pembangunan wilayah
pembangunan
Kabupaten Subang.
infrastruktur; •
masyarakat
pembangunan perlu dikembangkan
ter-
padu; •
aktif
koordinasi antar instansi untuk pembangunan
prasarana
terpadu.
Strategi yang dikemukakan di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam dalam bentuk program-program pembangunan.
perlu
Akan tetapi sebelum sampai kepada
dilakukan dalam implementasi wilayah
uraian tersebut, akan dikemukan terlebih
pengembangan (WP) dan hirarki kota-
dahulu beberapa strategi yang bersifat
kota, berkaitan dengan hal-hal tersebut
umum
diatas, antara lain :
perkembangan Kabupaten Subang yang
Adapun
stretegi
1. Pembangunan
yang
perumahan
dan
permukiman harus diarahkan untuk meningkatkan
kualitas
keseimbangan
tersebut.
6.1 Permasalahan
Dan
Mengatasi
Permasalahan
antara perdesaan
memperluas
Upaya Di
Kabupaten Subang
dan Berdasarkan hasil telaahan yang
lapangan
kerja, serta menggerakkan kegiatan
telah
ekonomi dalam rangka mewujudkan
maka dapat disimpulkan ada beberapa
kesejahteraan seluruh masyarakat
hal
Kabupaten Subang.
umum
2. Pembangiunan Kabupaten Subang harus
38
dengan
mendasari penetapan program-program
wilayah dengan mempertimbangkan
perkotaan,
kaitan
hunian,
lingkungan kehidupan, pertumbuhan
pengembangan
dalam
diarahkan
untuk
lebih
dilakukan
yang
penulis
berkaitan dalam
sebelumnya,
dengan kaitan
Strategi dengan
perkembangan Kabupaten Subang : 1. Kabupaten
Subang
telah
mengembangkan dan menyerasikan
berkembang relatif pesat, terutama
laju
dalam
pertumbuhan
antar
bagian
dekade
terakhir.
Jumlah
wilayah, antar daerah perkotaan dan
penduduk meningkat dengan laju
daerah perdesaan serta membuka
1,11 % per tahun pada kurun waktu
daerah terisolasi dan mempercepat
2001-2004, untuk itu perlu adanya
pernbangunan Kabupaten Subang
peningkatan
infrastruktur
dan
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
pelayanan
umum
mengantisipasi
guna
pertambahan
penduduk tersebut.
tersebut
dicirikan
oleh
ketidakseimbangan
adanya
tidak
mampu
rnerangsang perkembangan wilayah perdesaan,
2. Kondisi perkembangan Kabupaten Subang
kegiatan
menjadi
bagian
dari
sistem kota-kota Kabupaten Subang berarti
pula
bahwa
kota-kota
di
penyebaran
Kabupaten Subang harus mampu
penduduk maupun aktivitas. Untuk
bersaing secara kompetitif dengan
itu
kota-kota di wilayah lainnya lain baik
perlu
adanya
pendistribusian
upaya
penduduk
dan
aktivitas ekonomi.
untuk
investasi
maupun
sebagai
tempat tinggai yang nyaman dan
3. Adanya ketimpangan pembangunan
aman.
bagian wilayah, dimana kota-kota
6. Ketersedian dan tingkat pelayanan
yang relatif dekat dengan pusat
sarana dan prasarana di Kabupaten
pertumbuhan relatif lebih maju. Untuk
Subang masih sangat terbatas dan
itu,
belum
usaha-usaha
memacu
yang
perkembangan
dapat
kota-kota
secara
menjangkau
merata
dapat
seluruh
lapisan
yang kurang berkembang perlu !ebih
masvarakat, sehingga perlu upaya-
digalakkan baik melalui peningkatan
upaya
investasi sarana, prasarana maupun
pendistribusiannya
pelayanan;
merata.
serta
peningkatan
peningkatan
dan
secara
lebih
dapat
7. Kemampuan pemerintah Kabupaten
meningkatkan ketersediaan lapangan
Subang dalam manajemen maupun
kerja.
pembiayaan
kegiatan
ekonomi
4. Pembangunan
wilayah
Kabupaten
Subang
dilepaskan
dari
wilayah
yang
perdesaan
perkotaan
tidak
dapat
untuk
memenuhi
kebutuhan masyarakat Kabupaten Subang yang terus meningkat masih
pembangunan
sangat
Kabupaten
adanya
terbatas.
Sehingga
upaya
peningkatan
Subang. Oleh karena itu, setiap
manajemen
kegiatan
Pemerintah Kabupaten Subang.
pembangunan
yang
perlu
dan
pembiayaan
berlokasi di wilayah perkotaan harus
8. Peraturan yang mengatur kegiatan
mampu memberikan dampak yang
pembangunan di Kabupaten Subang,
besar bagi pengembangan wilayah
masih
perdesaan.
dinamika
5. Peluang untuk terus meningkatkan
belum
dapat
perkembangan
wilayah.
Perlu adanya peraturan yang lebih
kegiatan di bidang ekonomi maupun
bersifat
sosial, perlu memperhatikan dampak
sehingga
negatif, terutama jika peningkatan
dinamika perubahan.
Jurnal PWK Unisba
mengikuti
dinamis
dan
mampu
operasional
mengantisipasi
39
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
9. Di
sisi
lain,
perkembangan
Kabupaten Subang juga dicirikan
harus diarahkan kepada:
oleh
1. Menyelenggarakan
semakin
berperannya
pembangunan yang lebih tertib dan
mengarahkan
efisien dalam pemanfaatan sumber
kegiatan
pembangunan, sehingga dinamika
daya
perubahan
rencana
pembangunan
begitu
alamnya, tata
mengacu ruang,
pada
termasuk
cepat. Untuk itu perlu adanya upaya
pengelolaan administrasi pertanahan
mensinergikan antara pembangunan
yang lebih tertib dan adil, dan
yang dilakukan Pemerintah Daerah
ditunjang
oleh
kelembagaan
dengan
pemerintah
yang
makin
pembangunan
10. Pemanfaatan
yang
sumber
daya
alam
siap
melaksanakan otonomi daerah 2. Memantapkan kemitraan pemerintah
cenderung diiakukan tanpa rencana
daerah
dan kurang hati-hati sehingga dapat
dunia
mengancam kelestarian lingkungan
pembangunan,
dan
organisasi kemasyarakatan, lembaga
keberlanjutan
untuk
itu
perlu
pengendalian
pembangunan, adanya
dalam
upaya
pemanfaatan
SDA.
dengan usaha
swadaya,
dalam
pelaksanaan
baik
maupun
dan
melalui
pengusaha
perseorangan. kesejahteraan
masyarakat yang ditunjukkan oleh
Strategi Pembangunan di
meningkatnya pendapatan per kapita dan kualitas hidup penduduk yang
Sasaran pengembangan Wilayah Pengembangan (WP) dan hirarki kotakota di Kabupaten Subang adalah: 1. Terwujudnya keserasian dan keseim-
makin merata 4. Mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Subang 5. Meningkatkan
bangan pembangunan antara desa-
lingkungan
kota, antar desa, dan antar kota;
lingkungan
2. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara merata;
Selanjutnya
kualitas sesuai
untuk
baku
fisik mutu
pencapaian
sasaran tersebut, maka perlu dilakukan
3. Teratasinya masalah kemiskinan di Kabupaten Subang;
hal-hal sebagai berikut : 1. Mengembangkan dan memantapkan
4. Terwujudnya lingkungan yang sehat serta lestari Untuk
masyarakat
3. Meningkatkan
Kabupaten Subang
sistem WP dan hirarki kota-kota, yang meliputi upaya-upaya :
mencapai
sasaran
pengembangan WP dan hirarki tersebut,
40
pengelolaan
masyarakat dan dunia usaha dalam
dilakukan swasta dan masyarakat.
6.2
maka pembangunan Kabupaten Subang
Menyelenggarakan pembangunan
Kabupaten
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
Subang
dengan
mempertim-
sarana di masing-masing bagian
bangkan peranan dan fungsi
wilayah yang terjangkau oleh
masing-masing hirarki kota dan
masyarakat, khususnya masya-
wilayah
rakat berpendapatan rendah.
pengembangan
dalam
kaitannya
(WP) dengan
berupa
merupakan
sektor-sektor
dan
wilayah-wilayah yang strategis
melalui
Mendukung
produksi
penyebaran
serta
sentra
penyediaan
guna peningkatan aksesibilitas
sekaligus
pada
sebagai
penyangga pertumbuhan
masing-masing
bagian
wilayah.
Memanfaatkan
ruang
dan
Mendorong pengembangan kota
potensi bagian wilayah tersebut
baru yaitu kota yang kurang maju
secara efisien.
kota
maju
melalui kegiatan
3. Meningkatkan
SDM
Mengarahkan
pemerataan
perkembangan
dengan
pemberian
kemampuan
SDM,
melalui pemantapan pengembangan
ekonomi dan infrastruktur.
dengan
peningkatan
pelayanan
dan
kesehatan
dan pendidikan, terutama pendidikan
insentif yang menarik bagi kota-
kejuruan
kota yang tertinggal.
mengembangkan penyuluhan yang
Penyederhanaan
prosedur
efektif
dan
meningkatkan
Peningkatan pelayanan prasa-
kedisiplinan
rana pendukung ekonomi
masyarakat
kemampuan
dan
produktivitas bagian-bagian wilayah,
Mengembangkan pemerintah
kemampuan
daerah,
melaksanakan
untuk investasi
pembangunan secara mandiri. Meningkatkan peran masyarakat dan
dunia
pembangunan
Jurnal PWK Unisba
usaha prasarana
dalam dan
untuk kesadaran,
serta dalam
partisipasi pembangunan
wilayah; serta meningkatkan kualitas aparat Pemerintah Daerah melalui pelatihan
dengan cara :
ketrampilan;
khususnya
investasi
2. Meningkatkan
pembentukan
masing WP dan hirarki kota
kota-kota
andalan
sarana dan prasarana angkutan
pengembangan
sektor
kegiatan ekonomi pada masing-
menjadi
perkembangan
investasi sektor ekonomi yang
ekonomi di Pusat Kota.
Merangsang
pengembangan potensi ekonomi
aglomerasi
pengembangan kebutuhan
sejalan
dengan
jabatan
dan
Pemerintah
yang
bersangkutan. 4. Memantapkan
kelembagaan
dan
kemampuan keuangan daerah, yaitu:
Menyempurnakan kelembagaan pemerintah
daerah
melalui
41
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
peningkatan
efisiensi
permasalahannya
disesuaikan dengan kondisi dan
dipacu pemenuhan kebutuhan
tipologi Kabupaten Subang.
dasar
Memantapkan
golongan
kapasitas
keuangan
pemerintah
terutama
dengan
daerah
penekanan
dan
penduduknya
perlu
terutama
berpenghasilan
rendah.
memantapkan
dan
melemba-
pada peningkatan pendapatan
gakan
daerah
pembangunan jangka menengah
dan
efisiensi penggunaan
penyusunan
dalam
kerangka
program
mekanisme
dana masyarakat, dunia usaha,
perencanaan pembangunan WP
clan pinjaman daerah.
dan hirarki kota-kota.
Menyempurnakan
mekanisme
mengembangkan
dan
hubungan keuangan pemerintah
melembagakan fungsi koordinasi
pusat
di semua tingkatan pemerintahan
dan
daerah,
terutama
mekanisme pinjaman daerah dan
dalam
bantuan dengan memperhatikan
sanaan,
perkembangan dan kemampuan
pembangunan
pemerintah daerah dan BUMD
pembiayaannya.
5. Melembagakan
perencanaan, dan
pelak-
pengendalian serta
pengelolaan
6. Memantapkan perangkat peraturan
pembangunan yang terencana dan
pendukung pembangunan; di mana
terpadu, meliputi upaya :
peraturan yang berkaitan dengan
Menyelenggarakan pembangunan
pengelolaan pembangunan pada WP
secara
terpadu
hirarki
kota-kota
tersebut
dilengkapi dan dimantapkan sesuai
yang
dengan fungsi, kondisi dan tipologi
mempunyai
peranan
penting
dalam
ekonomi
Kabupaten
Subang,
wilayah
dengan
permasalahan wilayah
pertumbuhan
khusus;
dengan
bagian tingkat
urbanisasi tinggi, kota-kota baru, serta bagian wilayah yang besar dan berkembang pesat.
dan
antar sektor bagi bagian wilayah
bagian
untuk
kota-kota
atau
guna
memperlancar
pelaksanaan
pembangunan, rnemeratakan hasilhasilnya,
dan
mengendalikan
dampak negatif pembangunan 7. Meningkatkan fisik
dan
kualitas
sosial
lingkungan
ekonomi
pada
masing-masing WP dan hirarki kota, yang mencakup :
menyelenggarakan pembangunan secara sektoral
42
wilayah yang tidak terlalu rumit
efektivitas kelembagaan daerah
penggunaannya,
dan
bagian
Menetapkan dan menerapkan baku mutu lingkungan;
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
Menetapkan
dan
mema-
wilayah
mempunyai
dalian pembangunan di masing-
kegiatan
masing WP dan hirarki kota dan
Kabupaten
menumbuhkan
pertanian, dsb);
kesadaran
lingkungannya;
dan
mengacu ruang
wilayah
Subang
(industri,
WP
dan
kota-kota
berfungsi sebagai penyangga;
yang
rencana
tata
masyarakat disesuaikan dengan
berkualitas
dan
potensi dan permasalahan pada
pada
Pemenuhan
kebutuhan
dasar
masing-masing WP dan hirarki
Mengendalikan peruntukan lahan
kota
sesuai
dengan
daya
2. Program pembangunan prasarana
dukung lingkungan melalui tertib
dan sarana, yang meliputi :
administrasi pertanahan;
Memantapkan
keamanan
dan
lingkungan
Peningkatan
penyediaan
jaringan
listrik
dan
di
telekomunikasi, terutama untuk
masing-masing WP dan hirarki
bagian wilayah dan kota-kota
kota
yang memiliki kegiatan khusus
melalui
pengurangan
kesenjangan dan konflik sosial. Adapun
untuk
kebijaksanaan
seperti kawasan industri dan kawasan cepat berkembang;
melaksanakan
tersebut,
program-program
ditetapkan
pembangunan
pada
masing-masing WP dan hirarki kota
ditujukan
untuk
Pengidentifikasian pemantapan
dan
sistem
WP
dan
kota-kota di Kabupaten Subang yang telah dijabarkan dalam tata Wilayah
(RTRW)
Kabupaten Subang; Penataan WP dan hirarki kotaterutama
bagi
bagian
yang
meningkatkan
pelayanan
pemakai
melalui :
Jurnal PWK Unisba
transportasi
keamanan,
hirarki kota, yang dilaksanakan
kota
sarana
aksesibilitas,
1. Program pemantapan fungsi WP dan
ruang
Pengembangan prasarana dan
tingkat
sebagai berikut :
ekonomi
kota
kesejahteraan
menunjang
operasional;
yang
pembangunan
hirarki
yang
Penataan
fungsi
yang
yang ada disekitar pusat untuk
Melembagakan WP
kota-kota
syarakatkan peraturan pengen-
masyarakat untuk memelihara
dan
dalam
hal
kelancaran, dan
jalan
kenyamanan dengan
tarif
pelayanan
air
terjangkau;
Peningkatan bersih
kepada
khususnya dibagian Subang
bagi utara
dan
rnasyarakat kota-kota Kabupaten
kota-kota
yang
memiliki kegiatan khusus seperti industri;
43
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
Pembangunan prasarana penye-
keterampilan
seperti
pemerintah daerah Kabupaten
jaringan
pematusan,
limbah,
clan
Subang
Pengembangan dan perbaikan
daerah;
perumahan
termasuk
mahan
pemerintahan
besar
dan
ketersediaan
fasilitas
dan
perizinan
usaha
Pemantapan
peningkatan
masyarakat, yang mencakup :
dapat memasuki pasar tenaga
kemudahan
kerja dan atau berwiraswasta;
pengusaha
koperasi
keterbukaan
dengan pemantapan pola hubun-
6. Program kesempatan
bagi
tenaga
kerja kerja
setempat 4. Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, yang meliputi :
dalam
pem-
bangunan.
gan perdagangan yang saling
44
Pengembangan sistem kelembagaan yang memberikan iklim
disertai
menunjang;
partisipasi
masyarakat;
skala
menengah, kecil, dan tradisional
terutama
Penyuluhan yang efektif dalam mengerahkan
masyarakat;
termasuk
masyarakat
berpenghasilan rendah sehingga
pencapaian fasilitas keuangan
Pembinaan
Peningkatan keterampilan clan pengetahuan
sekaligus
guna menunjang kegiatan usaha
mengembangkan
5. Program peningkatan peran serta
lembaga
perekonomian
terencana
sadar hukum.
kurang berkembang;
yang
kehidupan yang lebih tertib clan
bagi
masyarakat
Penyuluhan
serta
kemudahan
khususnya bagi wilayah yang
Perluasan
sesuai
dalam meningkatkan kedisiplinan
perdagangan
termasuk
kegiatan
daerah
dan kebutuhan pemerintah yang
fasilitas pasar, sentra produksi
prosedur
aparat
bersangkutan;
Pemantapan
lainnya
keuangan
dengan pengembangan jabatan
yang meliputi :
dan
pengelolaan
peningkatan
kemampuan
berskala
aparat
dan
Pelatihan
pengembangan kawasan peru-
3. Program pengembangan ekonomi,
dalam
pembangunan
pembangunan kota baru;
bagi
persampahan
fasilitas
Pendidikan formal kejuruan dan
hatan lingkungan permukiman
pengolahan
pemantapan
keuangan
daerah, yang meliputi :
Penyempurnaan dan perbaikan sistem
bantuan
kepada
pemerintah
kota
berdasarkan
kebutuhan
pembangunan
di
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
daerah dan potensi sumber dana
efisiensi
Peningkatan pendapatan daerah
pembangunan
untuk
masing WP dan hirarki kota-kota.
kepentingan
8. Program
Penyempurnaan
dan
penyederhanaan
mekanisme
untuk
pembiayaan
masing-
penataan
ruang,
pertanahan, dan lingkungan, yang mencakup:
Pelaksanaan dan pengendalian
Mobilisasi tabungan masyarakat
masing-masing WP dan hirarki
setempat dan dunia usaha.
kota sesuai rencana tata ruang
ruang
pada
wilayah (RTRW) yang ada;
fungsi
struktur
kelembagaan
pertanahan, pemantapan tertib
pemantapan
administrasi, tertib hukum, tertib
serta
dan
Peningkatan/pengembangan
Penyempurnaan
pengelolaan
administrasi
tugas dan tanggungjawab aparat
penggunaan,
pemerintah
pemeliharaan tanah di masing-
daerah
dalam
serta
tertib
pengelolaan pembangunan;
masing WP dan hirarki kota,
Peningkatan kemampuan aparat
terutama
pemerintah
pembangunan WP dan kota-kota
daerah
pembangunan
yang
dalam dikaitkan
dengan
peningkatan
kemampuan
manajemeni
Penyiapan
bagi
kepentingan
tersebut
Peremajaan termasuk
wilayah dalam
yang kantong-
kantong kemiskinan dan pena-
pengelolaan. kelembagaan
terselenggaranya
pada
pemanfaatan
pemerintah
perencanaan
pembangunan;
daerah, yang meliputi :
informasi
meminjam;
7. Program kelembagaan pemerintah
sistem
guna mendukung efektivitas dan
pinjaman
Pemantapan
lokal serta kemampuannya untuk
pembangunan daerah;
bagi
kerjasama
nganan kawasan kritis;
Pembinaan sektor informal dan
dengan masyarakat dan dunia
pengusaha kecil untuk membuka
usaha;
kesempatan lapangan pekerjaan
Pemantapan koordinasi
kerjasama antar
dan
tingkatan
pemerintahan untuk menangani pembangunan
pada
dalam
upaya
kemiskinan
di
pengentasan masing-masing
WP dan kota.
masing-
masing WP dan hirarki kota-kota .
Jurnal PWK Unisba
45
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
6.3
Kedua, Pengembangan WP dan
Operasionalisasi Kebijaksanaan Implementasi
Wilayah
Pengembangan
dan
Hirarki
Bagian ini akan mengemukakan mengenai aspek-aspek penting yang ditarik
kebijaksanaan
dari
strategi
implementasi
dan
Wilayah
Pengembangan (WP) dan hirarki kotakota yang telah ditetapkan, termasuk mengemukakan !angkah-langkah yang perlu segera dilaksanakan sehubungan dengan
kota
akan
perkembangan
maupun
mengalami
Artinya,
pengelolaan
pembangunan pada masing-masing Wp dan irarki kota yang diperlukan adalah yang dinamis dan proaktif, yaitu harus memiliki
kemampuan
dalam
meng-
antisipasi kecenderungan perkembangan dan
tuntutan
kebutuhan,
dapat
menangkap peluang yang ada serta mampu mencegah kemungkinan terjadinya dampak negatif. Ketiga, secara ruang, Pengem-
permasalahan yang dialami Kabupaten
bangan
Subang.
terus
transformasi fisik sosial, ekonomi dan budaya.
Kota-Kota
dapat
hirarki
WP
dan
hirarki
kota-kota
mempunyai lingkup yang luas. tidak saja Aspek Penting Strategi dan Kebijak-
dilihat dalarn konteks keterkaitan antara kota dan desa, tetapi juga keterkaitan
sanaan Pembangunan
antar kota dalam sistem kota-kota yang Berdasarkan
strategi
dan
lebih luas.
kebijaksanaan implentasi WP dan hirarki kota-kota yang telah ditetapkan di atas, dapat dikemukakan aspek penting yang menjiwai
strategi
dan
kebijaksanaan
tersebut sekaligus merupakan jawaban dari
permasalahan
dan
tuntutan
pembangunan.
hirarki kota merupakan pernbangunan ekonomi,
dan
budaya
yang
mengkaitkan kegiatan-kegiatan sektoral termasuk penyediaan dan pengelolaan pembangunan
sarana,
prasarana,
pelayanan, perumahan dan lingkungan terrnasuk
pertanahan.
Artinya,
penetapan WP dan hirarki kota menyangkut
penanganan
imple-
mentasi WP dan hirarki kota-kota pada masa yang akan datang tidak saja mencakup
aspek
perencanaan
fisik,
tetapi yang menjadi semakin penting adalah manajemen yang terpadu, efisien, efektif. Selain itu, dalam implementasi
Pertama, Pengembangan WP dan
sosial.
Keempat,
keterpaduan
kegiatan
multi-
WP
dan
didominasi
hirarki
kota
bukan
o!eh
peran
lagi
pemerintah,
sebaliknya peran masyarakat dan dunia usaha akan semakin besar. Dengan demikian,
aktor-aktor
pembangunan
dari
adalah
kegiatan
pemerintah,
masyarakat dan swasta yang secara bersama-sama akan membentuk pola pembangunan daerah di masa yang akan
datang.
Implikasinya,
pola
sektor.
46
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
pengelolaan pembangunan di masa yang akan
datang
negosiasi, antara
merupakan
mediasi
ketiga
pernerintah
dan
hasil advokasi
Keenam, implementasi WP dan
dari
hirarki kota pada hakekatnya memiliki
di
misi untuk meningkatkan perekonomian wilayah, antara lain melalui peningkatan
aktor
tersebut.
Peran
sebagai
provider
akan
produktivitas;
meningkatkan
bergeser menjadi enabler dan regulator
kesejahteraan
untuk
peranserta
memeratakan hasil-hasil pembangunan
masyarakat dan dunia usaha namun
termasuk pengentasan masyarakat dari
tetap mengusahakan pemerataan dan
kemiskinan. Dengan demikian, program-
kelestarian lingkungan. Dengan tuntutan
program
seperti ini, dibutuhkan kualitas sumber-
dengan implementasi WP dan hirarki
daya manusia di sektor pemerintah,
kota harus direncanakan dan diwujudkan
masyarakat dan swasta yang tidak saja
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
meningkatkan
masyarakat:
pembangunan
serta
yang
terkait
lebih baik dari kondisi sekarang, namun juga
yang
mempunyai
keluwesan
Langkah-langkah Pelaksanaan
persepsi tentang perubahan peranan Perkembangan daerah Kabupaten
setiap aktor dalam pembangunan. Aparat pernerintah bukan lagi satu-satunya aktor yang dapat mengambil keputusan akhir, namun harus bersama-sama masyarakat dan swasta. Kesiapan untuk mengubah sikap dan persepsi inilah yang makin diperlukan kelak, jika kita menginginkan pola pengelolaan implementasi WP dan hirarki kota yang lebih produktif efisien
Kelima, sebagai konsekuensi dari aspek keempat di atas, desentralisasi urusan-urusan
pernerintah
permasalahan
yang
pusat
yang dan
ditangani pemerintah
dihadapinya
rnenuntut ditetapkannya langkah-langkah yang
mampu
mengantisipasi
perkembangan sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan
tersebut.
Berdasarkan kajian sebagaimana telah diuraikan
di
atas,
dapat
beberapa
dan efektif.
dari
Subang yang relatif pesat dengan segala
ditetapkan
langkah-langkah
operasionalisasi
strategi
implementasi
Wp dan hirarki kota-kota antara lain sebagai berikut : 1. Penterpaduan
penanganan
Provinsi kepada pemerintah Kabupaten
pembangunan kota dan desa, antara
merupakan
lain
prasyarat
bagi
dengan
mendorong
terselenggaranya pengelolaan kegiatan
industrialisasi
pembangunan daerah yang efisien dan
sehingga sektor industri dan jasa
efektif,
Subang
dapat dikembangkan di perdesaan,
saingnya
sebagai alternatif terhadap sektor
dapat
sehingga
Kabupaten
meningkatkan
dalam menarik investasi.
Jurnal PWK Unisba
daya
di
perdesaan,
pertanian. Langkah awalnya adalah
47
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
mengembangkan agroindustri yang
kota-kota serta pola koordinasi antar
akan mendukung pula agrobisnis di
lembaga
perdesaan.
dilakukan dalam rangka pelaksanaan
2. Penyusunan
rencana-rencana
pembangunan sosial-ekonomi dan tata ruang yang lebih operasional
dan
Hal
ini
desentralisasi
perlu
yang
makin meningkat kebutuhannya. 6. Pengembangan
pola
pengelo!aan
pada masing-masing WP dan hirarki
pertanahan melalui perijinan lokasi,
kota.
Penyusunan
pemberian
ruang
ini dilakukan
rencana baik
tata
secara
ijin
membangun,
perpajakan dan lainnya.
makro yang menempatkan WP dan
7. Pengembangan pola pengendalian
kota-kota dalam konteks pembangu-
mutu iingkungan yang merupakan
nan Kabupaten Subang, maupun
pokok-pokok utama dalam penataan
secara mikro yaitu penataan ruang
ruang.
dalam WP dan kota-kota itu sendiri, sebagai acuan program pembangranan secara terpadu dengan program pembangunan wilayah. 3. Upaya
peningkatan
pendapatan
pendapatan
efisiensi
dan
penggunaannya,
pengerahan dana masyarakat dan dunia usaha. serta bantuan dan pinjaman daerah. 4. Penyusunan antara
program
Pemerintah,
kemitraan
swasta
hirarki
kota-kota,
termasuk
perumahan dan infrastruktur. Hal ini didasarkan
pada
kesadaran
terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi peningkatan kebutuhan. 5. Pemantapan
9. Pengembangan
sistem
informasi
masyarakat
serta
kebutuhan perencanaan
pembangunan. 10. Program
pelatihan/peningkatan
keterampilan
dan
kemampuan
masyarakat maupun aparat lembagalembaga pengelola. Indikator Keberhasilan Berdasarkan strategi dan program di atas, tingkat keberhasilan pencapaian implementasi WP dan hirarki kota-kota ini dicerminkan melalui berbagai indikator seperti di bawah: 1. Sistim Kegiatan
Terciptanya produktivitas tinggi pada
masing-masing
fungsi
WP dan hirarki kota, dengan
terlibat
indikator seperti tingginya ratio
dalam implementasi WP dan hirarki
expor/impor pada masing-masing
lembaga-lembaga
dan
partisipasi
mendukung
ekonomi tugas
pola
masyarakat.
dan
masyarakat dalam implementasi WP dan
8. Pengembangan
untuk
peningkatan
daerah, yang dititikberatkan pada
48
otonomi
tersebut.
yang
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
WP dan hirarki kota, tingginya
sosial-ekonomi di masing-masing
pendapatan
WP
penduduk,
per
kapita
tinggi
serta
kemantapan
lemah,
untuk
seperti
proporsi
penduduk khususnya ekonomi
runnya tingkat pengangguran.
lemah yang terlayani air bersih,
Terciptanya
angkutan umum, fasilitas dan
pemerataan
serta
pelayanan kesehatan.
kemiskinan
Tersedianya
infrastruktur
dan
indikator-indikator
pelayanan jasa sosial-ekonomi
rendahnya jumlah atau proporsi
cukup kompetitif pada masing-
penduduk
garis
masing WP dan hirarki kota
kemiskinan, kecilnya perbedaan
untuk menghadapi persaingan
pendapatan penduduk ekonomi
global,
lemah dengan ekonorni kuat;
sambungan
dengan
di
bawah
misalnya
angka
telpon
per
pen-
duduk.
Terciptanya kualitas lingkungan pada masing-masing Wp dan
Tingkat keberhasilan pencapaian
hirarki sesuai dengan fungsi,
tujuan
daya
kelestarian
Pengembangan dan hirarki kota-kota
lingkungan termasuk budayanya
pada masa mendatang juga dipengaruhi
tercermin
oleh kondisi sistim kelembagaan sebagai
dukungnya,
dengan
indikator
implementsi
seperti rendahnya tingkat polusi
sistim penunjang :
udara,
tingginya
proporsi
kawasan hijau, tingginya tingkat pelestarian
gedung/kawasan
kinerja
termasuk
kualitas SDM-nya.
Kondisi sumber dana pembangunan, misal
Terciptanya pemantapan peran
investasi sektor swasta
dengan
Wilayah
kelembagaan
yang mempunyai nilai sejarah
WP dan kota-kota dalam kaitan
besar
tersedianya
PAD
serta
peraturan
peran
yang
pembangunan
mendukung implementasi WP dan
Kabupaten Subang, diwujudkan
hirarki kota, misal ketentuan terkait
oleh indikator seperti rendahnya
dengan
angka kemiskinan di kota-kota
masuknya investasi baru, tingkat
pinggiran
kemudahan peran serta pengusaha
Tersedia
serta
terjangkaunya
infrastruktur dan pelayanan jasa
Jurnal PWK Unisba
tingkat
kemudahan
kecil
2. Sistim Jaringan
kota
ekonomi, rendah serta menu-
masyarakat, tercermin misalnya
hirarki
masyarakat khususnya golongan
pertumbuhan
pengentasan
dan
Akhirnya pencapaian tujuan untuk mewujudkan
implementasi
WP
dan
49
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
hirarki kota-kota pada masa depan juga
penyimpangan-penyimpangan
ditentukan proses manajemen :
kelemahan-kelemahan dalam penetapan
Tercapainya
peningkatan
dan
pemantapan otonomi daerah dalam rangka kemandirian pembangunan
Tercapainya
keterpaduan
pembangunan, seperti kesesuaian rencana
dengan
pelaksanaan,
kesesuaian program antar sektor, keterpaduan pembangunan dengan
Tercapainya peningkatan kemitraan pemerintah,
dunia
masyarakat,
hal
misalnya
dari
swasta,
usaha, ini
proporsi
menengah/
investasi berbagai
pelaksanaan
pengelolaan
dan
tercermin
tingginya
kerjasama
besarnya
kota-kota, pencarian strategi-strategi lain diluar
strategi
yang
telah
dibahas
pendukung bagi implementasi Wilayah Pengembangan dan hirarki kota-kota Kabupaten Subang. Dengan penelusuran ini akan di dapat strategi-strategi lain yang lebih rinci yang masih termasuk dalam
wilayah sekitar;
Wilayah Pengembangan (WP) dan hirarki
sebelumnya yang dapat dijadikan strategi
wilayah;
dan
serta
pembangunan, peran
dunia
kecil,
usaha
tidak
usaha
implementasi
Wilayah
Pengembangan dan hirarki kota-kota Kabupaten Subang, sehingga dengan penelaahan yang lebih rinci akan didapat kesimpulan yang lebih tepat. Adapun pencarian terhadap strategi-strategi lain akan lebih memperluas aspek yang perlu diperhitungkan
dalam
pengembangan
wilayah.
ada
rendahnya angka gejolak/ protes dari masyarakat akibat pembangunan.
8. DAFTAR PUSTAKA 1. Achmad Djunaedi, Perencanaan Stratejik Untuk Perkotaan : Belajar
7. PENUTUP
Dari Pengalaman Negara Lain,
Sebagai akhir dari tulisan ini, akan disampaikan sebagai
beberapa
masukan
rekomendasi
bagi
Pemerintah
Daerah guna melengkapi hasil kajian ini. Rekomendasi
bagi
(dua) bentuk, yaitu rekomendasi bagi pendalaman dan faktor-faktor pendukung yang perlu diikutsertakan.
penelusuran
50
studi lebih
2. Bintoro
Tjokroamidjojo,
“Perencanaan
MA,
Pembangunan”,
PT. Gunung Agung,
penyempurnaan
tulisan ini dapat digolongkan menjadi 2
Pendalaman
Jurnal PWK – ITB, No.19, 1995.
3. BS
Kusbiantoro,
Manajemen
Strategi Perkotaan, Jurnal PWK – ITB, No.19, 1995. 4. Dr. Budhy Thahjati S. Soegijoko,
ini
meliputi
lanjut
terhadap
Operasionalisasi Pembangunan
Strategi Perkotaan
Jurnal PWK Unisba
Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota
Indonesia, Jurnal PWK – ITB, No.19, 1995. 5. Friedmnn,
John,
Douglass,
and
Mike
Agropolitan
–
Development : Towards A New Strategy For Regional Planning In Asia, Nagoya – Japan, 1975 6. Hirchman, Alberto. O., Strategi Pembangunan
Ekonomi.
Terjemahan. Paul Sihotang. PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1970. 7. M. Harriadi Asoen, Pengembangan Wilayah. PWK-UNISBA, 1994. 8. Nurjana Siti Sutriah, Pengantar Pengembangan Departemen
Wilayah, Planologi
ITB,
Bandung, 1983. 9. Pacione, Michael, The Geography Of The Third Worl Progress And Prospect, London, 1983. . 10. Sukirno, Sadono, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah, FEUI, Jakarta, 1976. 11. Sukirno,
Sadono,
Ekonomi
Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan, Borta Gorat, Medan, 1981. 12. .........................., Nasional Urban Development
Strategy
(NUDS),
1985. 13. ........................., Ruang
Rencana
Wilayah
Tata
(RTRW)
Kabupaten Subang, 2004.
Jurnal PWK Unisba
51