g.
Memberikan masukan
kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional, Wilayah Sungai Kabupaten Kota dalam penyusunan pola maupun rencana pengelolaan sumber daya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. h, Memantau dan mengevaluasi serta perkembangan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. t. Menerima saran, pendapat, ataupun pengaduan dari masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Melaporkan pelaksanaan tugas dan J,
/
air di
merumuskan
fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur dan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
5.
Kepala Bidang SDA dan lrigasi Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sekretaris
a, Memfasilitasi rapaVsidang
b.
c.
pleno dalam rangka perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air di Nusa Tenggara Timur, Memfasilitasi rapaUsidang komisikomisi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengurus ketatausahaan.
6.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Komisi Konservasi Sumber Daya Air
Merumuskan pola pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
sebagai kerangka dasar
dalam
merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi
kegiatan konservasi sumber daya atr.
program konservasi sumber daya air dari masrng-masrng dinas/lembaga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air. Menerima, mempertimbangkan usulan dan pengaduan masyarakat pola serta merumuskan penyelesaian konflik sehubungan penyelenggaraan konservasi sumber daya air. Menyusun bahan rapat pleno pembahasan sehubungan kegiatan konservasi sumber daya air. e. Melaksanakan koordinasi antar komisi dalam hal konservasi sumber daya air. f. Melaksanakan evaluasi kegiatan komisi dan melaporkan kepada Ketua Tim. Memaduserasikan
terkait dalam
Kepala Balai Wilayah Sungai NTT ll
Pendayagunaan Sumber Daya Air
Merumuskan pola pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
sebagai kerangka dasar merencanakan,
memantau dan
dalam melaksanakan, menqevaluasi
b.
kegiatan pendayagunaan sumber daya air. Memaduserasikan program pendayagunaan sumber daya air dari masing-masing dinas/lembaga peren€naan, pelaksanaan, penatagunaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air. Menerima, ffi€mpertimbangkan usulan dan pengaduan masyarakat
terkait dalam penyediaan
serta
f.
8. 9. 10.
Kepala UPT SDA Wilayah Timur Kepala UPT SDA Wilayah Flores Kepala UPT SDA Wilayah Sumba
Komisi Pengendalian Daya Rusak Air
merumuskan
pola penyelesaian konflik sehubungan penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air. Menyusun bahan rapat pleno pembahasan sehubungan kegiatan pendayagunaan sumber daya air. Melaksanakan koordinasi antar komisi dalam ha! pendayagunaan sumber daya air. Melaksanakan evaluasi kegiatan komisi dan melaporkan kepada Ketua Tim.
a. Merumuskan pola pengembangan
dan pengelolaan sumber daya air sebagai kerangka dasar dalam
merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi
kegiatan pengendalian daya rusak air.
b.
prograr
Memaduserasikan
air dar dinas/lembage perencanaan upay€
pengendalian daya rusak masing-masing
terkait dalam pelaksanaan, dalam c.
pencegahan, penanggulangan dar pemulihan sumber daya air. Menerima, mempertimbangkar usulan dan pengaduan masyaraka
merumuskan
pola penyelesaian konflik sehubungan penyelenggaraan pengendalian daya rusak air. d. Menyusun bahan rapat plenc pembahasan sehubungan kegiatan pengendalian daya rusak air. e. Melaksanakan koordinasi antar komisi dalam hal pengendalian daya rusak air. f. Melaksanakan evaluasi kegiatan komisi dan meiaporkan kepada Ketua Tim.
serta
11. 12.
13. 14. 15.
Biro Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi
Nusa Tenqqara Timur Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenqqara Timur Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenqqara Timur Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenqqara Timur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Anggota
a. b. c.
Aktif dalam menghadiri Rapat Dewan Sumber Daya Air. Terlibat langsung secara aktif dalam kegiatan DSDA.
Selalu berkoordinasi dan menyampaikan gagasan
yang
empirik demi kemajuan DSDA. d.
Memberi masukan-masukan yang positif kepada DSDA terkait dengan perubahan elovasi air.
16.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Nusa
e.
Tenqqara Timur 17. 18. 19.
20. 21. 22.
23. 24.
25. 26. 27.
28. 29. 30. 31.
32. 33.
34. 35. 36.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tengqara Timur Dinas Perhubunqan Provinsi Nusa Tenoqara Timur Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Provinsi Nusa Tenqqara Timur Universitas Neqeri Nusa Cendana Kupanq Akademi Teknik Kupanq PDAM Kupano / Penqusaha Air Minum P3A Rukun Tani P3A Dahulu Rasa P3A Usaha Bersama-Air Saqu LSM ACNIVEZHY Nusa Tenooara Timur Pengembangan Yayasan Pelayanan Masvarakat ALFA OMEGA Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat lE HARI Yavasan Meoa Timor Yavasan Penoembanqan Pesisir dan Laut ryPPL) Perkumpulan masyarakat Penanganan Bencana (PMPB) Nusa Tenqqara Timur Yayasan Cermin Masyarakat Rasional (Yayasan Cernara) Lembaqa Perkumoulan Relawan CIS Timor Yavasan Kasih Bunda Konsultan Lino Setia Kawan LSM Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan (Yasppeling)
dan
f.
dan
_l
Bersama-sama mengadvokasi pemakai masyarakat air secara rutin dan berkesinambungan sehingga sedini mungkin dapat mengeliminir seluruh persoalan-persoalan yang timbul akibat pemakaian air. Menyampaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat untuk didiskusikan pada saat rapat.
Bidang SDA dan lrigasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
a. Membantu Sekretaris
Sekretariat
dalam
melaksanakan
b.
c.
kesekretariatan meliputi bidang administrasi umum dan keuangan. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melaksanakan ketatausahaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur. pelaksanaan forum komunikasi atau rapat
agenda rapat komisi dan pleno.
,/d t LEBU R
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /KEP/HI(2009 NOMOR .. ,:3 TANGGAL SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2
"
JABATAN
NO 1
:.. r )'
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Wakil'Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KEDUDUKAN DALAM DEWAN
URAIAN TUGAS
Ketua
Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Pelaksana bertugas
Wakil Ketua
a. Membuat Program Kerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur. b.
3
Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur'
Wakil Ketua
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa
Melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur.
c.
4
:
Ketua Harian
Tenggara Timur.
Memberikan informasi kepada tim
pengarah sehubungan dengan perkembangan dan permasalahan
pelaksanaan pengelolaan sumber
li
daya d.
aii".
Memimpin rapat-rapat
sesuai
dengan program kerja Dewan. e. Mengkoordinasikan komisi-komisi dalam rangka keterpaduan dan keserasian langkah dalam pencapaian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. f. Merumuskan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dalam Operasional Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air.
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR:
].
/KEP/HKI2OOg
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 185/KEP/HK/2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Menimbang
'. a.
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
: 185/KEP/HI(2009 telah dibentuk Dewan Sumber Daya Air
Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua; b.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, kedudukan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi dijabat oleh Gubernur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 18S/KEP/Hl(2009 perlu ditinjau kembali;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan. Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 185/KEPlHW2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor '115, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3419);
4.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 200/' tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4377); fiD
I I
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200/, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a8M); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3225);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19BB Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3373);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 34a5); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republfk lndonesia Nomor 3224); 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a90;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor S3a3);
16.
Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
ry I
17.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
18.
Peraturan Menteri Pekerjaan tJmum Nomor 1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
19.
Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum Norhor
:
:
39/PRT/1989 Tahun
04/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003);
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1BS|KEP|HK/2}}9 tentang Pembentukan Dewan Sumber
KESATU
Daya
Air
Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata
KEDUA
terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di Kupang pada
A
LEBU RA Tembusan
:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Menteri Pekerjaan Umum diJakarta; 3. Ketua Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 4. WakilGubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; 5. Direktorat Jenderal Dewan Sumber Daya Air di Jakarta; 6. Direktorat Bina Pengelolaan SDA di Jakarta; 7rz Sub Direktorat Kelembagaan Dir. Bina PSDA di Jakarta; 8. Para Kepala Dinas/lnstansi terkait lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing diTempat; 9. Para Kepala Biro Lingkup Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 10. TL BWRM WISMP diJakarta, L 11. Arsip.
