WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN K. A. BADARUDDIN

WARTA UTAMA

PERAN e-PROCUREMENT MENDUKUNG PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 WARTA TOKOH

WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN K. A. BADARUDDIN WA R TAe - eP -RPORCOCUR EMTEN T •I SEDISI WA R TA U R EM EN • ED I I I I • 2III 0 1•220 1 2

1

SALAM WARTA

Salam Warta, Terbenamnya matahari di ufuk barat tidak pernah menyurutkan kami untuk berhenti berkarya. Warta e-Procurement edisi III Tahun 2012 kembali hadir menyapa para pembaca setia dan para pengguna sistem untuk memberikan informasi terkait dengan kebijakan dan layanan e-Procurement yang telah dilakukan sampai dengan edisi III tahun 2012 ini. TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT Pemimpin Umum Kepala Pusat LPSE Pemimpin Redaksi Mulat Handayani Dewan Redaksi Samsul Hidayat Asnidar Luqman Joyo Kartono Indro Bawono Erwin M. Lucky Akbar Redaktur Pelaksana Slamet Jumadi Editor Santi Rahayu Efi Firmani Penulis dan Reporter Edi Purwanto Raditya Yudha Perdana Achmad Zaki Rifai Wahyu Stiawan Bary R. Pratama Dina Karlina A. Lubis Billy Sangeroki Layouter dan Designer Wardah Adina Wildan Farani Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855

2

Untuk edisi III ini, kami mengambil tema besar yang cukup menarik yaitu “Peran e-Procurement: mendukung percepatan penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel” dimana dalam mengupas tema tersebut tim reportase Warta e-Procurement telah menyajikan secara ekslusif hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan K. A. Badaruddin, sebagai narasumber untuk memberikan tanggapan mengenai tema besar yang kami sajikan dari perspektif Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sebagai pejabat negara yang turut mendukung penuh percepatan penyerapan anggaran di Indonesia. Selain itu, dalam wawancara tersebut Sekretaris Jenderal juga menyampaikan pandangannya tentang peran e-procurement dalam mendukung implementasi tindak lanjut Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Untuk mendukung topik tersebut, kami sajikan pula data dari KPK yang dapat menggambarkan usaha pemerintah menekan tingkat korupsi di sektor pengadaan barang/jasa melalui e-procurement. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan pula capaian penghematan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement per 17 April 2012 yang telah menembus angka 14,68% atau sebesar 1,05 trilyun rupiah sebagaimana diuraikan di Warta Info. Selain itu, LPSE Kementerian Keuangan juga telah secara resmi melayani 42 Instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum di tingkat Pusat, serta Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pelaksanaan kerjasama di daerah. Atas segala capaian yang pernah ada, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung kinerja kami. Kami percaya adanya semangat untuk terus berkembang, konsistensi, profesionalisme, dan pengadaan yang kredibel yang terus dibangun melalui sistem ini dapat menjadi modal awal dalam mewujudkan penyerapan anggaran yang optimal dan bebas KKN. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Warta e-Procurement edisi III ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengguna jasa baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L/ Komisi lainnya, termasuk dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berkontribusi dalam membantu penulisan dalam edisi Warta e-Procurement kali ini.

WA R TA e - P R O C U R E ME N T • E D ISI III • 2 0 12

Redaksi

WARTA UTAMA

PERAN e-PROCUREMENT MENDUKUNG PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 Para pegawai di lingkungan instansi pemerintah dan kementerian, khususnya bagi mereka yang juga memegang jabatan sebagai bendahara sudah tidak asing dengan kata-kata “penyerapan anggaran”. Hal penyerapan anggaran telah menjadi target pembicaraan yang ramai diperbincangkan dan diangkat ke media massa, terutama bila penyerapan anggaran tersebut tidak mencapai target. Atas hal ini pula, penyerapan anggaran juga menjadi salah satu indikator yang menjadi dasar penilaian vital dari kinerja bendahara tersebut dan instansinya dalam konteks keseluruhan.

T

ren yang terjadi belakangan ini adalah penyerapan anggaran akan lebih terlihat menjelang akhir tahun atau mulai pertengahan semester kedua setiap tahunnya. Hal ini menjadi fenomena yang jamak dan seragam hampir di semua instansi pemerintah. Dan hal yang mengejutkan adalah walaupun dengan tindakan akselerasi tersebut, penyerapan anggaran pemerintah pun belum dapat memberikan hasil yang menggembirakan. Sebagaimana data yang disajikan dalam Rapat Konsolidasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Negara bahwa tingkat penyerapan anggaran dalam 3 tahun terakhir menunjukkan trend yang semakin menurun dengan prestasi serapan yang terendah ada di tahun 2011 yaitu sebesar 87%, dimana nilai sebesar Rp 270 triliun terserap hanya dalam bulan Desember saja atau sama dengan seperempat jumlah dari keseluruhan APBN. Hal ini sangat kontradiktif dengan kinerja penyerapan anggaran di akhir bulan November 2011, dimana realisasi penyerapan anggaran hanya menghasilkan persentase sebesar 69% saja.

Penyerapan anggaran dengan tindakan akselerasi di akhir tahun seperti ini akan berakibat tidak berimbangnya antara waktu yang tersedia dengan target fisik (dalam hal belanja modal) yang harus dicapai. Hasilnya, mutu dari output akan dinomorduakan atau dengan kata lain tidak sesuai dengan harapan. Dan peristiwa ini terjadi hampir setiap tahun dalam kegiatan penyerapan anggaran. Bisa diibaratkan bahwa penyerapan anggaran tidak menjadi suatu nada yang merdu tetapi lebih kepada sebuah orkestra sumbang dalam usaha harmonisasi penyerapan anggaran tahunan. Melihat hal ini, sebagaimana diinformasikan Menteri Keuangan dalam acara Lokakarya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 22 Februari 2012 yang lalu, Presiden telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah penyerapan anggaran tersebut dengan menginstruksikan tiga langkah strategis yaitu: 1. Pembenahan regulasi yang menghambat percepatan realisasi anggaran; 2. Pengawasan dan pengendalian secara langsung oleh para Menteri/Pimpinan

Lembaga dan Gubernur se-Indonesia, termasuk dalam hal penyusunan disbursement plan; dan 3. Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang diketuai oleh kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), bertujuan untuk mengawal percepatan penyerapan anggaran TA 2012 SEBAB LAMBATNYA PENYERAPAN ANGGARAN Belum optimal atau tidak meratanya penyerapan anggaran di sepanjang tahun menjadi dasar derasnya kritik penyerapan anggaran kepada pemerintah. Ekonom Drajad Hari Wibowo menilai proses penyerapan anggaran masih menggunakan pola konservatif, yakni menumpuk penyerapannya pada akhir tahun. Beliau menyatakan “Pencairan anggaran yang dipaksakan hanya berupa pergerakan di atas kertas dan sia-sia. Upaya menggenjot pencairan anggaran layaknya proyek kejar tayang justru berpotensi bocor.” Sedangkan Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, menilai Pemerintah terlihat bingung untuk mengefektifkan penyerapan anggaran padahal banyak

WA R TAe - eP -RPORCOCUR EMTEN T •I SEDISI WA R TA U R EM EN • ED I I I I • 2III 0 1•220 1 2

3

WARTA UTAMA

SUMBER: WWW.INILAH.COM

program infrastruktur yang harus segera direalisasikan. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dalam catatan akhir tahunnya juga menempatkan persoalan lemahnya penyerapan anggaran sebagai persoalan krusial yang harus dibenahi. Dengan banyaknya sorotan dan dorongan atas optimalisasi penyerapan anggaran ini, Pemerintah dengan giat mencoba membenahi kinerja penyerapan anggarannya. Tetapi terlebih dahulu, haruslah dapat ditemukan hal-hal yang secara mendasar menjadi penyebab kondisi ini. Penyebab pola penyerapan anggaran yang tidak optimal sehingga berakselerasi di akhir tahun dapat kita jabarkan sebagai berikut: 1. Lemahnya perencanaan kegiatan, termasuk ketidaklengkapan dokumen anggaran yang menyebabkan pemblokiran anggaran, serta banyaknya revisi anggaran satuan kerja sebagai dampak dari kurang matangnya perencanaan kegiatan tersebut; 2. Lemahnya pelaksanaan kegiatan, seperti keterlambatan penunjukan pejabat-pejabat perbendaharaan, ketidaklengkapan dokumen, dan proses verifikasi yang memerlukan waktu; 3. Kelemahan dalam bidang pengadaan barang dan jasa, seperti kehatianhatian satker dalam proses pengadaan, serta proses verifikasi yang memerlukan waktu; dan 4. Kelemahan di bidang regulasi, termasuk pelaksanaan pengadaan

4

barang/jasa yang mengacu pada Perpres No. 54/2010 dan ijin multiyears contract. Terkait kelemahan dalam bidang pengadaan barang dan jasa, penyerapan belanja modal masih menjadi faktor utama dalam lambatnya penyerapan anggaran. Ada beberapa penyebab yang dapat kita ketahui atas hal tersebut, antara lain: 1. Masalah pembebasan lahan Tidak sedikit proyek infrastruktur pemerintah harus diawali dengan pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan sering terhambat karena faktor negosiasi dengan pemilik tanah dan landasan hukum. 2. Proses pengadaan barang dan jasa Ketidakmatangan dalam pemahaman proses pengadaan barang dan jasa dengan indikasi antara lain: - Instansi pemerintah tidak berani melangkah di akhir tahun (berangkat dari RKA-K/L/D/I) untuk pengadaan barang/jasa tahun berikutnya. Tidak sedikit yang khawatir jika ada perubahan yang signifikan dari RKA ke DIPA/DPA; - Staf/pejabat instansi pemerintah yang bersertifikat tidak berani mengemban amanah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau anggota kelompok kerja Panitia/Pejabat/Unit Layanan Pengadaan. Image yang tercipta adalah tidak ada keseimbangan antara hasil yang diperoleh dari tugas dengan risikonya.


Hal-hal inilah yang seharusnya dan akan mendapat perhatian penuh guna menunjang penyerapan anggaran yang merata di tahun anggaran 2012. Oleh sebab itu, Pemerintah telah menyusun strategi pelaksanaan anggaran pada tahun 2012, yaitu: 1. Persiapan pelaksanaan anggaran lebih awal dengan segera menetapkan/ menetapkan kembali Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, dan Bendahara); 2. Percepatan penyerapan anggaran dengan segera menyusun Rencana Penyerapan Anggaran (disbursement plan) disertai dengan Rencana Umum Pengadaan (procurement plan) yang sistematis dengan pola normal sehingga tidak menumpuk di belakang, serta segera memulai melakukan proses pengadaan, khususnya bagi instansi yang belum melaksanakannya; 3. Strategi pencapaian output/kinerja dimana pengeluaran diarahkan untuk pencapaian output yang jelas dan terukur; 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan 5. Pertanggungjawaban keuangan dan kinerja. Dengan berbagai upaya yang telah dirumuskan, Pemerintah mengharapkan agar APBN khususnya belanja negara, dapat secara efektif berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal, sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan

WARTA UTAMA

yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui penyerapan yang optimal. e-PROCUREMENT: SARANA PENDUKUNG PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, e-Procurement telah menjadi solusi strategis sebagai salah satu sarana mendorong efisiensi belanja nasional, serta meningkatkan daya saing usaha nasional melalui penciptaan suatu pasar pengadaan yang terbuka dan bersaing secara fair. Hal ini secara tidak langsung juga membawa “angin segar” pada usaha percepatan penyerapan anggaran yang sedang dicanangkan. Berbicara mengenai pelaksanaan e-Procurement di lembaga pemerintah, khususnya di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sebuah inisiatif yang mulai digulirkan pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi melanda, yang juga berimbas kepada krisis dimensional di dunia dan juga di Indonesia. Bila kita tarik ke belakang, filosofi yang mendasari pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia adalah perlunya menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, adil non diskriminatif, serta transparan dan akuntabel (sebagaimana tertuang dalam Keppres 80/2003 dan telah diperbaharui dengan Perpres 54/2010). Hal ini memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya implementasi e-Procurement di suatu instansi pemerintahan. Karena hanya dengan e-Procurement, proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara transparan sehingga menghasilkan persaingan yang sehat, adil, dan non diskriminatif. Yang pada akhirnya membuat pelaku usaha dan panitia pengadaan lebih cepat terdorong untuk melakukan efisiensi dan efektivitas, karena biaya yang dapat ditekan serta penghematan belanja negara juga dapat terwujud. Selain itu, sampai saat ini e-Procurement

merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan e-Procurement peluang terjadi kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, menghemat waktu dan biaya, serta memudahkan panitia pengadaan dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan. Keunggulan/manfaat e-Procurement bila dilaksanakan secara optimal adalah sebagai berikut: 1. Transparan Layanan e-Procurement dapat dengan mudah diakses oleh panitia dan masyarakat umum; 2. Akurat Tersedia data dan dokumen lelang yang dapat di-update setiap saat; 3. Non-stop Information dan Accesible Dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dimana saja; 4. Informasi lengkap Dokumen-dokumen pelelangan (persyaratan, spesifikasi, dan gambar), berita acara aanwijzing, dan hasil lelang dapat disajikan secara jelas dalam sistem; 5. Efektif dan Efisien Pelaksanaan pengadaan melalui e-Procurement dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih cepat dengan proses yang sederhana; 6. Terbuka dan Bersaing Tingkat partisipasi tinggi dan meningkatkan iklim usaha lokal yang lebih merata karena mendapatkan kesempatan yang sama; dan 7. Adil dan Tidak Diskriminatif Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun. Keunggulan-keunggulan dari layanan e-Procurement tersebut bila dapat

dimanfaatkan sesuai peruntukannya masing-masing tentu akan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pelaksanaan strategi Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran. e-PROCUREMENT: PENGADAAN EFEKTIF DAN EFISIEN, ANGGARAN TERSERAP LEBIH CEPAT Manfaat paling signifikan yang dapat dirasakan dari e-Procurement adalah proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan cara e-Procurement dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan cara yang dilakukan dengan cara konvensional. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa dengan cara konvensional adalah 36 (tiga puluh enam) hari sedangkan apabila dengan cara e-Procurement hanya berkisar 20 (dua puluh) hari. Hal ini dikarenakan dengan sistem elektronik, semua proses pengadaan mulai dari pengumuman, penawaran oleh penyedia, seleksi, dan pengumuman pemenang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dalam Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 pun disebutkan bahwa “...ULP membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan, di mana penentuan hari dan jam pada jadwal pemilihan untuk tahap pengumuman, pengambilan dokumen lelang, dan pemasukan dokumen penawaran menggunakan hari kalender dan menghiraukan jam kerja...”. Dengan mengaplikasikan Perka ini dalam proses pengadaan, akan dapat mempersingkat waktu dalam proses-proses awal pengadaan sehingga berdampak pada penentuan pemenang dan penandatanganan kontrak lebih cepat yang berujung dengan penyerapan anggaran yang lebih cepat. Di tahun anggaran 2012 ini, dengan terbentuknya Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang beranggotakan UKP4, BPKP,


5

kementerian dan lembaga. Hal-hal yang patut dicatat dalam penyampaian surat tersebut adalah bahwa setiap kementerian/lembaga dihimbau untuk segera mengumumkan pelelangan paketpaket pengadaan barang dan jasa paling lambat tanggal 13 Januari 2012 dan menyelesaikan penandatangan kontrak paling lambat tanggal 16 Maret 2012.

Sejalan dengan pengarahan dari TEPPA tersebut, Pusat LPSE selaku unit pengelola layanan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan telah mempunyai aplikasi yang dapat mengakomodasi pengumuman rencana pengadaan yang dapat diakses melalui www.rup.lpse. depkeu.go.id.

Grafik 1

Prosiding Final - Rapat Konsolidasi Langkah Strategis Percepatan Penyerapan Anggaran 2012 TEPPA, 13 Januari 2012 Gambar 1

Tampilan www.rup.lpse.depkeu.go.id

6

Harapan dari ditetapkannya tanggal tersebut adalah percepatan atas pelaksanaan program/kegiatan APBN dan penyerapan anggaran pada DIPA kementerian dan lembaga di tahun anggaran 2012, sehingga akan didapat net present value (NPV) dari APBN yang lebih baik, sebagaimana dapat digambarkan pada grafik 1.


Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh setiap unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan informasi berupa rencana kegiatan pelelangan/pengadaan selama satu tahun anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan penyebaran informasi ke masyarakat umum, sehingga masyarakat khususnya para penyedia dapat melihat sekaligus menyusun penawaran atas rencana pengadaan suatu unit/satuan kerja untuk satu tahun kedepan. Bila rencana kegiatan seperti ini dapat berjalan optimal, maka penyerapan anggaran pun akan dapat terlaksana namun tanpa melupakan faktor kualitas dari output yang dihasilkan. Penyerapan anggaran yang optimal penting dilakukan ditengah gencarnya usaha pemerintah dalam mengefektifkan anggaran yang telah disusun. Dengan penyerapan anggaran yang lebih cepat dan optimal, masyarakat dapat lebih cepat merasakan manfaat dari belanja publik yang dilakukan Pemerintah. Ke depan, melalui perencanaan yang lebih efektif dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang lebih optimal diharapkan penyerapan anggaran Pemerintah yang berdayaguna bukanlah lagi hanya menjadi harapan. (wahyu)

WARTA UTAMA

dan Kementerian Keuangan, upayaupaya melakukan proses percepatan penyerapan anggaran melalui pengadaan lebih digalakkan antara lain dengan mengirimkan surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan dengan nomor TEP/S-1/12/2011 tanggal 23 Desember 2011 dengan hal Percepatan Pelaksanaan Proses Lelang untuk Percepatan APBN 2012 yang telah disampaikan ke seluruh

WARTA TOKOH

K. A BADARUDDIN, SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

KONSISTENSI DAN NILAI POSITIF e-PROCUREMENT

KUNCI SUKSES MEWUJUDKAN PENYERAPAN ANGGARAN YANG OPTIMAL DAN PENGADAAN BEBAS KKN Ditemui di sela kepadatan kegiatannya di Jakarta pada awal Bulan April yang lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, K. A. Badaruddin, memaparkan kepada Tim Warta e-Procurement mengenai konsistensi dan nilai positif e-procurement kunci sukses mewujudkan penyerapan anggaran yang optimal dan bebas KKN. Pria yang lahir 55 tahun silam ini telah mengabdikan diri lebih dari separuh masanya mengabdi untuk Kementerian Keuangan hingga sekarang menduduki Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Dengan pembawaan yang penuh semangat dan antusias, pria kelahiran Palembang ini menyampaikan pandangannya mengenai penerapan e-procurement sesuai Inpres No. 17 tahun 2011 hingga harapannya terhadap adanya prospek penyerapan anggaran yang optimal. Berikut petikan wawancara dengan beliau yang telah disarikan oleh Tim Warta e-Procurement.


7

WARTA TOKOH SUASANA WAWANCARA DENGAN SEKJEN KEMENKEU K. A. BADARUDDIN

Menurut pendapat Bapak, kontribusi apa yang akan diberikan e-procurement melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 sesuai amanat Inpres No. 17 Tahun 2011? Yang jelas dengan e-procurement , ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam rangka pemberantasan korupsi. Pertama, tertutupnya kesempatan dan niat/peluang terjadinya penyelewengan. Kesempatan itu ditutup antara lain dengan menyempurnakan prosedur melalui e-procurement ini dengan cara semakin memperkecil peluang pertemuan antara penyedia barang/jasa dengan panitia yang berisiko terjadi KKN. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya e-procurement, khalayak menjadi tahu perkembangan informasi suatu tender/pengadaan sehingga lebih transparan kemudian tentu dapat diikuti dengan tingkat akuntabilitasnya.

8

“Menurut saya, e-procurement ini tentu sangat erat sekali kaitannya dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 dan punya nilai positif untuk mendukung terlaksananya amanat Inpres No 17/2011.”

Menurut pendapat Bapak, dengan melihat berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing satker, apakah penyerapan anggaran selama ini sudah maksimal? Tentunya penyerapan anggaran yang dilakukan satker-satker kita belum maksimal. Buktinya secara total meskipun daya serap kita di atas 85% pada akhir tahun tetapi secara proporsional


penyerapan anggaran itu masih dinilai tidak baik. Artinya penyerapan anggaran setiap triwulan cenderung tidak konsisten, misalnya pada triwulan I dan II masih kecil, triwulan III agak besar baru triwulan IV penyerapannya besar. Penyerapan yang seperti ini menyebabkan fungsi dari APBN selaku salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi menjadi tidak efektif/ berjalan tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa APBN diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilisasi. Nah, terkait dengan penyerapan anggaran pertumbuhan ekonomi melalui pengadaan barang/jasa yang ada sekarang diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan aktivitas-aktivitas di sektor riil. Namun jika ada keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan maka keterlambatan itu akan berimplikasi pada terhambatnya multiplier efek yang

WARTA TOKOH

positif yang seharusnya bisa segera diciptakan. Saya ambil contoh misalnya keterlambatan mengadakan infrastruktur berupa jalan dan jembatan. Akibat dari keterlambatan waktu pelaksanaan proyek itu, lapangan pekerjaan tidak berhasil diciptakan. Sebaliknya jika pelaksanaan pengadaan tidak terlambat, penciptaan lapangan pekerjaan berhasil dilakukan. Demikian juga multiplier efeknya, misalnya disekitar lokasi pekerjaan akan ada orang yang membuka warung dan pekerjaan yang lain yang tentunya hal ini berdampak bagus.

Menurut pandangan Bapak, hal-hal apa yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran? Banyak faktor yang menjadi kendala, Pertama, dari faktor proses penganggarannya sendiri kadangkadang masih ada kesulitan, misalnya anggaran masih dibintang. Mengapa dibintang? ada kemungkinan masih memerlukan persetujuan dari komisi di DPR atau satkernya sendiri belum lengkap persyaratannya. Yang kedua, dari faktor kesiapan proyek dan kesiapan satuan kerja itu sendiri, misalnya belum ada penunjukan pengelola proyek seperti KPA, PPK, dan/ atau Panitia Pengadaan. Yang ketiga, kadang-kadang dari faktor masalah dokumen juga, seperti kesalahan teknis dokumen misalnya terdapat kesalahan akun atau peruntukannya masih ada yang kurang tepat sehingga memerlukan revisi. Yang keempat, dari faktor proses pengadaan yang terlalu panjang sehingga memakan waktu (lelang batal dan lelang ulang). Yang kelima, dari faktor sumber daya manusia (SDM) di dalam pengadaan itu sendiri. Kadang-kadang pengadaan tidak direncanakan dengan baik, seperti pengadaan yang nilainya kecil-kecil terkadang masih tertunda-tunda. Padahal seyogyanya jika ingin melaksanakan suatu

kegiatan pengadaan, maka harus ada rencana yang baik sejak dia (pengadaan) itu dianggarkan. Ketika estimasi waktu sudah ditetapkan, sudah selayaknya kegiatan itu dilaksanakan secara konsisten mengikuti estimasi waktu yang telah disusun.

“Jadi tadi kalau secara singkat kendala yang pertama adalah tentang masalah penganggarannya itu sendiri, kemampuan SDM, lalu tekad untuk melaksanakan pengadaan itu secara baik dan profesional. Artinya dia direncanakan, kemudian secara konsisten dia laksanakan mengikuti time prime dari perencanaan itu yang tentu dilaksanakan dengan kejujuran yang tinggi, komitmen yang tinggi.”

Selain itu diharapkan setiap satker melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan yang dilaksanakan dari tahuntahun sebelumnya kemudian membuat suatu catatan untuk menandai mana yang merupakan kelemahan dan mana yang merupakan keunggulan. Keunggulan yang ada hendaknya dipertahankan dan yang menjadi kelemahan itu sebaiknya tidak diulangi.

Sesuai pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berbunyi bahwa pada tahun anggaran 2012 sebagian atau seluruhnya paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilakukan secara elektronik. Menurut pandangan Bapak, bagaimana prospek penyerapan anggaran ke depan nanti selama tahun 2012? Saya kira prospeknya cukup baik hanya saja bagaimana cara kita mensosialisasikan apa yang dimaksud

dengan e-procurement. Kita harus bisa mensosialisasikan bahwa sesungguhnya e-procurement itu jelas lebih baik daripada pengadaan secara konvensional. Sosialisasi ditujukan kepada satker-satker di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk kementerian/lembaga lain dan satker-satkernya serta kepada vendor (penyedia barang/jasa). Sosialisasi ini merupakan kegiatan yang cukup penting mengingat banyak orang yang beranggapan aplikasi ini susah karena mereka tidak paham dan memang belum semua orang sudah “computer minded.” Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya agar e-Procurement menjadi lebih sederhana dan user friendly kemudian harus dapat dibuktikan bahwa dengan e-procurement, pengadaan menjadi lebih mudah dan cepat. Selain sosialisasi, hal utama yang harus dilaksanakan adalah membangun sistem e-procurement itu dengan baik supaya bisa diimplementasikan secara lebih mudah dan user friendly, kemudian disosialisasikan dengan baik. Dan kalau itu semua dilakukan saya yakin ketentuan yang ada dalam Perpres 54 Tahun 2010 yang mewajibkan proses pengadaan itu melalui elektronik ya orang pasti mau. Pada dasarnya orang akan senang dengan adanya suatu kemudahan. Ketika dia sudah senang dengan cara itu, maka tidak gampang untuk membuat agar orang itu berubah memakai cara yang baru, kecuali kita bisa membuktikan bahwa cara baru itu lebih mudah dan lebih menciptakan suatu kenyamanan bagi dia dibanding cara yang lama. Nah untuk menciptakan hal itu maka perlu hal-hal yang tadi saya utarakan. Jadi e-procurement itu harus diciptakan prosedur dan sistemnya dengan baik, sehingga segala macam komponen yang membangun sistem itu dapat menghasilkan cara-cara yang lebih baik daripada sebelumnya.

Sebagai penutup, apa harapan Bapak ke depan nanti dengan adanya peran e-Procurement dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran


9

WARTA TOKOH

melalui pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel? Yang saya harapkan adalah 1. Kesediaan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa untuk berpikiran terbuka bersedia untuk merubah pola yang semula cenderung untuk melaksanakan pengadaan secara manual menjadi cenderung untuk menggunakan elektronik. Kemudian apabila dirasakan masih susah ya tentu harus belajar. 2. Kepada pihak-pihak yang ditugasi untuk katakanlah menyelenggarakan e-procurement seperti kalau di Kementerian Keuangan yaitu LPSE harus selalu mengembangkan diri, membangun, dan menyempurnakan sistem e-procurement itu sendiri

10

agar menjadi lebih mudah dan lebih menimbulkan kenyamanan dalam penggunaannya. 3. Bagi LPSE sendiri jangan segansegan untuk senantiasa melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada stakeholder khususnya pengguna sistem pada satuan-satuan kerja (panitia pengadaan) maupun vendor/penyedia barang/jasa. 4. Kemudian ya tentu kita harus punya tekad bahwa kita harus selalu beritikad baik untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mencari cara-cara yang terbaik untuk negara. 5. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kalau dalam kaitannya dengan daya serap itu adanya kesiapan didalam pengadaan barang/jasa itu. Jadi sebelum kita melakukan penyusunan/perencanaan


anggaran yang harus dibuat secara konkrit tentu harus dilihat dulu kebutuhan barang/jasa apa yang akan diadakan apakah sesuai dengan tupoksi dari kantor tersebut/sesuai dengan sasaran utama kinerja kemudian setelah tahu kebutuhan barang/jasa itu maka dapat dipastikan kapan barang/jasa itu diadakan selain tentunya harus ditetapkan terlebih dahulu dulu spesifikasi, biaya, dan lain sebagainya. Nah setelah anggarannya ada, lakukan pengkajian ulang untuk lebih dikonkritkan lagi terutama dalam hal time primenya. Time prime itu merupakan perencanaan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa itu dan semestinya harus dilaksanakan secara konsisten. Jadi itu yang menurut saya penting. (radit)

WARTA KEGIATAN

CAPACITY BUILDING PUSAT LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN

B

ertempat di The Village Bumi Kadamaian, Ciawi, Bogor, 11-13 November 2011 Pusat LPSE menyelenggarakan kegiatan capacity building guna meningkatkan kapasitas pegawai Pusat LPSE. Kegiatan ini diisi oleh trainer Zae Hanan serta diikuti oleh seluruh pegawai Pusat LPSE baik yang berada di Pusat maupun di daerah.

TRAINING OF TRAINER KEJAKSAAN AGUNG

P

ada tanggal 4 s.d. 5 Januari 2012, bertempat di ruang Pelatihan Pusat LPSE Kementerian Keuangan, Lantai M Gedung Djuanda I telah dilaksanakan ToT aplikasi SPSE bagi pegawai Kejaksaan Agung. Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang peserta. Tujuan pelaksanaan ToT ini guna meningkatkan kompetensi para peserta sehingga nantinya diharapkan para peserta dapat menerapkan dan menyebarkan ilmu yang diperolehnya pada instansi kerja masing-masing.

TRAINING OF TRAINER PENGELOLA LPSE DAERAH

P

usat LPSE menggelar Training of Trainer (TOT) pengelolaan layanan LPSE bagi para petugas yang terdiri dari admin agency, verifikator, serta helpdesk. Pelatihan ini diadakan di Ruang Pelatihan Pusat LPSE, Jakarta, dan dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap I tanggal 27 s.d 29 Februari 2012 dan Tahap II tanggal 29 Februari s.d 2 Maret 2012, yang diikuti oleh 100 orang peserta. Program TOT kali ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi SPSE kepada pengelola LPSE, pada 12 wilayah luar Jawa yang baru beroperasi pada tahun 2012 dan petugas yang baru ditunjuk karena adanya penggantian keanggotaan tim, serta pemantapan pemahaman bagi pengelola LPSE lama.


11

PEMASANGAN JARINGAN PADA 12 LOKASI DI LUAR PULAU JAWA

8 S. D. 10 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Riau. Bertempat di Lantai III Gedung Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepri yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 247, Pekanbaru 28116.

8 S. D. 10 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Sumatera Barat. Bertempat di Lantai II gedung KPPN Padang Jl. Perintis Kemerdekaan, KM 79, Padang.

14 S. D. 16 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Bengkulu. Bertempat di Kanwil Ditjen PBN Bengkulu Jl. Adam Malik (d.h. P. Natadireja 271) Km. 8 Bengkulu.

16 S. D. 18 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Jambi. Bertempat di Lantai I gedung Kanwil DJPBN Jambi, Jl. Mayjend Yoesoef Singedikane No. 45 Telanaipura, Jambi.

16 S. D. 18 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Bangka Belitung. Bertempat di Kanwil Ditjen PBN Bangka Belitung, Jalan Sungai Selan No.91 Pangkalpinang.

12


14 S. D. 16 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Lampung. Bertempat di Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPBN) Lampung, Jalan Cut Mutiah No. 23A Bandar Lampung.

8 S. D. 10 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Kalimantan Tengah. Bertempat di KPPN Palangkaraya, Jalan Piere Tendean No.4 Palangkaraya

8 S. D. 10 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Sulawesi Barat. Bertempat di GKN Mamuju, Jalan Ahmad Yani No 14 Mamuju.

16 S. D. 18 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat di KPKNL Palu, Jalan Prof.Moh Yamin No 55 Palu.

16 S. D. 18 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Maluku Utara. Bertempat di KPPN Ternate Jl.Yos Sudarso No 6 Ternate.

14 S. D. 17 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Papua Barat. Bertempat di Lantai II KPPN Sorong Jalan Basuki Rahmat KM 7 Sorong.

TAHUN 2010 11. 13. 14. 15.

LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Banten (Serang) LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat (Bandung) LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Semarang) LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta) 16. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur (Surabaya)

TAHUN 2011 14 S. D. 16 NOVEMBER 2011 LPSE Kemkeu Provinsi Sulawesi Tenggara. Bertempat di KPKNL Kendari Jl. Made Sabara No.6 Kendari 93114.

1. 2. 4. 8.

LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Aceh (Aceh) LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Medan) LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (Batam) LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang)

17. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Bali (Denpasar) 18. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram) 19. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang) 20. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak) 22. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur (Balikpapan) 23. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin) 24. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara (Manado) 25. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo (Gorontalo) 28. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) 31. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Maluku (Ambon) 33. LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Jayapura (Papua) SUMBER PETA: WWW.INDONESIA-TOURISM.COM


13

13

WARTA KEGIATAN

ASISTENSI PENGADAAN STUDI BANDING BAPPEDA SECARA ELEKTRONIK PADA PROVINSI SUMATERA BARAT KPPBC TANJUNG BALAI ada tanggal 8 Maret 2012, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menerima rombongan studi banding dari KARIMUN DAN PANGSAROP Bappeda Provinsi Sumatera Barat tepatnya UPTB Balai Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. DITJEN BEA DAN CUKAI rombongan ini adalah dalam rangka persiapan TANJUNG BALAI KARIMUN Kedatangan kewajiban pelaksanaan e-Procurement melalui LPSE pada tahun

P

P

ada tanggal 22 s.d. 24 Februari 2012, bertempat di ruang rapat Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun telah dilaksanakan asistensi pengadaan barang/jasa secara elektronik. Asistensi dilakukan untuk pengadaan pada KPPBC Tanjung Balai Karimun dan pengadaan pada Pangsarop Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Kegiatan ini diikuti oleh panitia pengadaan barang/jasa pada 2 satker tersebut serta dipandu oleh 2 (dua) orang pegawai Pusat LPSE.

2012. Rombongan dari UPTB sebanyak 2 (dua) orang dan diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna, dan Kepala Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Pusat LPSE. Dalam kegiatan tersebut diinformasikan mengenai gambaran umum Pusat LPSE, kegiatan yang telah dilaksanakan, serta implementasi pelaksanaan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan. (zaki)

PELATIHAN SERVICE EXCELLENT

P

ada tanggal 23 April 2012 bertempat di Hotel Arya Duta Jakarta, Pusat LPSE menyelenggarakan Pelatihan Service Excellent. Pelatihan yang diikuti oleh 20 peserta dari Pusat LPSE ini menghadirkan narasumber Dai Haekal dan Ayu Gunawan dari Konsultan Sarasvati Indonesia. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini pegawai Pusat LPSE dapat memberikan pelayanan yang terbaik (service excellent) kepada pihak eksternal maupun internal Pusat LPSE itu sendiri.

14


DATA & FAKTA

LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/L/D/I) Pengguna SPSE Kementerian Keuangan

No.

A.

AGENCY

NILAI HASIL LELANG (Rp.)

Jumlah

Jumlah

PENGHEMATAN Rp.

%

Kementerian Keuangan 1

Badan Kebijakan Fiskal

30

35.185.695.250,00

27.873.958.291,00

7.311.736.959,00

20,78%

2

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

222

391.000.085.466,00

338.777.174.062,81

52.222.911.403,19

13,36%

3

Bapepam dan Lembaga Keuangan

63

173.419.413.797,00

136.496.129.980,15

36.923.283.816,85

21,29%

4

Direktorat Jenderal Anggaran

48

64.705.174.971,00

54.401.222.092,15

10.303.952.878,85

15,92%

5

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

166

1.614.974.174.235,36

1.421.685.256.529,00

193.288.917.706,36

11,97%

6

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

135

228.776.774.670,36

189.201.046.414,69

39.575.728.255,67

17,30%

7

Direktorat Jenderal Pajak

344

1.432.652.359.165,80

1.126.041.540.662,70

306.610.818.503,10

21,40%

8

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

183

488.853.233.650,00

434.887.370.001,70

53.965.863.648,30

11,04%

9

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

42

41.819.219.216,00

35.521.081.939,00

6.298.137.277,00

15,06%

10

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

10

43.136.470.770,00

39.865.163.873,00

3.271.306.897,00

7,58%

11

Inspektorat Jenderal

17

15.859.750.000,00

13.130.061.221,00

2.729.688.779,00

17,21%

12

Sekretariat Jenderal

JUMLAH A B.

Paket

TOTAL PAGU PENGADAAN SELESAI (Rp.)

221

898.274.116.681,00

716.164.678.781,02

182.109.437.899,98

20,27%

1481

5.428.656.467.872,52

4.534.044.683.848,22

894.611.784.024,30

16,48%

Kementerian/Lembaga/SKPD/ Institusi Lain 1

Arsip Nasional Republik Indonesia

1

98.665.000,00

95.480.000,00

3.185.000,00

3,23%

2

Badan Kepegawaian Negara

94

168.132.290.452,00

155.866.574.971,00

12.265.715.481,00

7,30%

3

Kementerian Kelautan dan Perikanan

202

1.110.750.422.320,00

1.022.796.136.911,00

87.954.285.409,00

7,92%

4

Kementerian Perhubungan

15

20.390.122.770,00

18.280.985.625,00

2.109.137.145,00

10,34%

5

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

39

18.787.865.316,00

16.716.538.324,00

2.071.326.992,00

11,02%

6

Badan Pemeriksa Keuangan

17

8.923.491.772,00

6.270.144.974,00

2.653.346.798,00

29,73%

7

Kementerian Sekretariat Negara

95

103.913.899.165,00

83.436.774.276,00

20.477.124.889,00

19,71%

8

Kementerian BUMN

2

2.560.985.000,00

1.616.483.766,00

235.011.234,00

9,18%


15

Kejaksaan Agung

6

28.522.054.000,00

27.719.668.030,00

802.385.970,00

2,81%

10

Komisi Pemberantasan Korupsi

62

19.647.859.368,00

16.304.565.630,00

3.343.293.738,00

17,02%

11

Komisi Yudisial

12

22.869.304.000,00

15.767.159.148,00

7.102.144.852,00

31,06%

12

Lembaga Administrasi Negara

3

1.593.870.000,00

1.521.814.300,00

72.055.700,00

4,52%

13

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

3

4.914.301.000,00

3.710.520.000,00

1.203.781.000,00

24,50%

14

Lembaga Sandi Negara

58

157.292.365.000,00

151.590.641.155,00

5.701.723.845,00

3,62%

15

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

25

18.614.069.275,00

14.762.660.910,00

3.851.408.365,00

20,69%

16

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

23

39.428.937.173,00

33.678.105.940,00

5.750.831.233,00

14,59%

17

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

1

342.027.000,00

33.678.105.940,00

24.043.000,00

7,03%

18

Balai Taman Nasional Gunung Merapi Yogyakarta

3

1.341.481.000,00

1.240.992.000,00

100.489.000,00

7,49%

19

Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno

1

4.200.000.000,00

3.484.455.112,00

715.544.888,00

17,04%

20

Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur

2

1.200.000.000,00

1.092.000.000,00

108.000.000,00

9,00%

21

Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry

4

2.405.000.000,00

2.000.154.000,00

404.846.000,00

16,83%

22

Pengadilan Agama Jawa Barat

2

323.070.000,00

301.807.000,00

21.263.000,00

6,58%

23

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

1

2.400.000.000,00

2.158.676.000,00

241.324.000,00

10,06%

JUMLAH

671

1.738.652.079.611,00

1.614.090.444.012,00

157.212.267.539,00

9,04%

JUMLAH A + B

2152

7.167.308.547.483,52

6.148.135.127.860,22

1.051.824.051.563,30

14,68%

DATA PER 17 APRIL 2012.

(billy)

16


DATA & FAKTA

9

DATA & FAKTA

DENGAN e-PROCUREMENT KASUS KORUPSI PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA TURUN DRASTIS

SUMBER: WWW.FULLGAZ.CO.IL/

Korupsi merupakan salah satu penyebab dari sekian banyak faktor penghambat proses penyerapan anggaran. Semakin tinggi kasus korupsi yang ditangani oleh instansi yang berwenang maka proses pengadaan juga semakin terhambat. Terhambatnya proses pengadaan menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tidak optimal. Melalui e-procurement, korupsi pada pengadaan barang/jasa berusaha ditekan untuk mewujudkan pengadaan yang kredibel demi terwujudnya penyerapan anggaran yang optimal. Artikel dan sajian data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikut ini memuat informasi tentang dampak nyata usaha pemerintah dalam mengurangi korupsi di Indonesia. Terbukti, dengan e-procurement kasus korupsi pada proses pengadaan barang/jasa turun drastis. Korupsi turun drastis, penyerapan anggaran semakin optimal.

B

erbicara mengenai kasus korupsi yang melanda Indonesia, rasanya tidak akan pernah habis. Dari seluruh kasus korupsi yang pernah ada hingga tahun 2006, sekitar + 70% berasal dari pengadaan barang/jasa pemerintah. Sistem e-procurement yang diterapkan oleh pemerintah merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk menekan tingkat korupsi di Indonesia. e-Procurement berhasil memangkas peluang tatap muka karena hampir seluruh proses dan tahapan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi berbasis internet. Berkurangnya frekuensi pertemuan dapat menghindarkan terjadinya komunikasi antara panitia dan penyedia, karena komunikasi itu berpeluang menciptakan

upaya-upaya pemerasan, penyuapan, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berujung pada praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Selain berkurangnya tatap muka, output e-procurement juga berupa transparansi dan peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi (akuntabilitas) dapat dirasakan mampu mencegah tindakan KKN dan tercapainya pengadaan barang/ jasa pemerintah yang kredibel. Terjaminnya keamanan dokumen penawaran dari calon penyedia barang/ jasa juga merupakan upaya yang dilakukan supaya KKN tidak terjadi antara penyedia dan panitia pengadaan maupun

antara penyedia dengan penyedia yang lain. Outcome e-procurement dalam bentuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak pada berkurangnya peluang korupsi pada APBN dan APBD, penghematan yang berkesinambungan pada APBN dan APBD, serta peningkatan efisiensi waktu demi terwujudnya penyerapan anggaran yang optimal. Hasil penerapan e-procurement dapat kita lihat pada data-data yang dimuat dalam tabel-tabel pada halaman berikut.


17

Data Pengaduan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2008 s.d. 19 Maret 2012 I.

Jumlah Pengaduan yang diterima **)

II.

Tindak Lanjut Penanganan

2008

2009

2010

2011

2012

Total

1128

829

740

776

147

3620

%

a.

Penyampaian Surat kepada instansi yang berwenang *)

138

33

24

24

4

223

6,16%

b.

Diteruskan ke internal KPK *)

132

277

235

265

37

946

26,13%

c.

Diarsipkan karena tidak ada bukti indikasi TPK, bukan TPK, dan identitas pengadu tidak jelas

515

311

289

292

62

1469

40,58%

d.

Disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan data

343

208

192

195

44

982

27,13%

Jumlah

1128

829

740

776

147

3620

100%

III. *)

Rincian pengaduan ke instansi berwenang a.

Kepolisian

37

1

-

-

-

38

Kejaksaan

70

3

-

-

-

73

BPKP

2

4

3

2

1

11

Itjen dan LPND

6

2

6

7

-

21

BPK

18

19

10

9

2

56

MA

1

-

-

-

-

1

Bawasda

4

4

5

6

1

19

138

33

24

24

4

219

Ke Penindakan

109

211

214

212

29

775

Ke Pencegahan

5

10

4

21

2

42

Ke Bidang lainnya

-

3

2

7

1

13

Jumlah b.

Rincian pengaduan ke internal

Ke Pimpinan

18

53

15

25

5

116

Jumlah

132

277

235

265

37

946

Keterangan tabel 1: Berdasarkan data yang bertanda kotak warna merah di atas menunjukkan penurunan jumlah pengaduan yang mengandung indikasi KKN yang ditindaklanjuti KPK pada tahun 2010 dimana implementasi e-procurement telah mulai dilaksanakan. Kemudian trend penurunan itu diikuti ditahun-tahun berikutnya. Dari jumlah total pengaduan yang diterima (kotak warna hijau) menunjukkan trend yang sama. **) (Sumber Data: Lampiran Surat Pimpinan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B-814/43/04/2012 Hal Data Pengaduan Masyarakat Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tanggal 13 April 2012) Tabel 2 Data Pengaduan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2008 s.d. 19 Maret 2012 IV. **)

18

No.

Rincian Pengaduan per Provinsi

1

ACEH

2008 13

2009

2010

20

2011

12

2012

Total

18

3

66

% 1,82%

2

SUMATERA UTARA

69

57

51

61

15

253

6,99%

3

RIAU

45

39

23

23

2

132

3,65%

4

KEPULAUAN RIAU

13

5

8

7

1

34

0,94%

5

SUMATERA BARAT

44

2

6

8

2

62

1,71%


DATA & FAKTA

Tabel 1

DATA & FAKTA

No.

Rincian Pengaduan per Provinsi

6

SUMATERA SELATAN

7

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

8

JAMBI

2009

90

2010

76

2011

80

2012

29

Total 4

%

279

7,71%

5

2

5

10

2

24

0,66%

39

31

24

24

6

124

3,43%

9

BENGKULU

23

6

9

51

5

94

2,60%

10

LAMPUNG

19

23

9

15

2

71

1,96%

11

JAWA BARAT

55

76

42

71

9

253

6,99%

12

BANTEN

11

16

15

11

1

54

1,49%

27

0,75%

1

59

1,63%

13

KALIMANTAN SELATAN

14

3

8

2

14

KALIMANTAN TENGAH

14

8

20

16

15

KALIMANTAN BARAT

26

9

4

7

46

1,27%

16

KALIMANTAN TIMUR

25

22

14

16

6

83

2,29%

216

123

114

137

22

612

16,91%

11

4

7

11

2

35

0,97%

17

DKI JAKARTA

18

D.I. YOGYAKARTA

19

JAWA TENGAH

79

50

59

43

8

239

6,60%

20

JAWA TIMUR

68

74

51

34

15

242

6,69%

6

21

SULAWESI UTARA

12

9

9

12

22

SULAWESI SELATAN

56

18

29

31

23

SULAWESI TENGAH

24

SULAWESI TENGGARA

25

GORONTALO

26

PAPUA

48

1,33%

134

3,70%

8

15

24

5

2

54

1,49%

21

22

16

17

1

77

2,13%

7

14

9

8

1

39

1,08%

15

39

11

25

6

96

2,65%

27

BALI

10

5

9

7

2

33

0,91%

28

NUSA TENGGARA BARAT

32

19

5

16

3

75

2,07%

29

NUSA TENGGARA TIMUR

36

13

11

13

3

76

2,10%

30

MALUKU UTARA

8

8

7

18

3

44

1,22%

31

MALUKU

32

PAPUA BARAT

33

SULAWESI BARAT

-

Tidak spesifik Jumlah

V.

2008

PENANGANAN KASUS PBJ OLEH KPK

20

6

23

18

9

76

2,10%

2

4

18

10

1

35

0,97%

17

4

4

2

3

30

0,83%

5

4

4

-

1

14

0,39%

1128

829

740

776

147

3620

100%

18

16

16

10

1

61

Keterangan tabel 2: Dampak nyata ditekannya tingkat korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa ditunjukkan pada turunnya penanganan kasus PBJ oleh KPK pada tahun 2011 hanya berjumlah 10 kasus saja. Hingga triwulan pertama tahun 2012 kasus yang ditangani KPK masih berjumlah 1 kasus saja. (kotak warna merah). Dari jumlah total pengaduan yang diterima (kotak warna hijau) menunjukkan trend yang sama. **) (Sumber Data: Lampiran Surat Pimpinan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B-814/43/04/2012 Hal Data Pengaduan Masyarakat Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tanggal 13 April 2012)

Implementasi e-procurement merupakan strategi dalam upaya Pemerintah untuk mengurangi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara perlahan mulai dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan di daerah. Tetapi usaha keras sebenarnya yang harus dilakukan agar implementasi ini berjalan maksimal adalah dukungan dari penggunanya sendiri (panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa). Konsistensi pola pikir untuk selalu taat pada peraturan adalah perisai yang paling kokoh dalam usaha penangkalan tindak KKN. (radit)


19

WARTA INFO SUMBER: WWW.LEADMARKETWATCH.COM

RENCANA KEGIATAN

VENDOR MANAGEMENT LPSE merupakan pasar virtual pengadaan barang/jasa. Dimana para penyedia dan panitia dapat berinteraksi dalam lelang secara online. Untuk dapat mengakses website LPSE tentunya harus mempunyai berbagai persyaratan khusus agar para pelaku (user) dalam lelang benar – benar mempunyai wewenang/kualifikasi sebagai panitia pengadaan atau sebagai peserta lelang. Dapat kita bayangkan jika dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tidak terdapat seleksi terlebih dahulu. Maka dapat dipastikan akan terdapat banyak perusahaan fiktif yang mendaftar ke dalam suatu lelang. Hal ini juga berlaku bagi panitia, jika akses panitia diberikan ke yang tidak seharusnya, maka dimungkinkan terdapat banyak lelang fiktif.

P

roses seleksi yang dilakukan LPSE terhadap penyedia barang termasuk dalam pengelolaan data penyedia, dimana proses seleksi adalah tahap awal dari sebuah manajemen penyedia (vendor management) yang pada akhirnya dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi para pengguna sistem. Sampai saat ini LPSE sedang mengembangkan vendor management system. Dari sistem ini akan didapatkan informasi kategorisasi dan profil penyedia barang/jasa sehingga para panitia (ULP) dapat mengetahui berapa penyedia yang terdaftar di LPSE Kementerian Keuangan, berapa yang bergerak di bidang konstruksi maupun barang, berapa perusahaan yang aktif dalam lelang, sampai kepada reputasi serta penilaian kinerja dari para pemberi kerja sebelumnya sehingga dapat menjadi referensi bagi panitia pengadaan/ULP. Proses manajemen penyedia barang/jasa dimulai dari seleksi (verifikasi) penyedia yang mendaftar untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Dikarenakan syarat – syarat pendaftaran adalah menggunakan softcopy maka penyimpanan dan kegiatan profiling menjadi lebih mudah. Data – data ini tentunya akan lebih baik jika dapat diolah

20


menjadi informasi yang berguna kepada para pengguna sistem. Dari data yang terdapat di LPSE tersebut akan dilakukan profiling dan kategorisasi termasuk data pemilik dan pengurus, profil penyedia dan kategorisasi penyedia sejenis. Maka pada hasilnya akan didapatkan data perusahaan berikut profil dan kegiatan usahanya. Pada lelang – lelang yang pekerjaannya sudah selesai dilakukan, LPSE akan mensurvey dan mengumpulkan data data kinerja dari pelaksana pekerjaan. Pengumpulan data akan dilakukan kepada para pemberi pekerjaan, apakah mereka merasa puas dengan pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Lingkup penilaian antara lain meliputi kecepatan waktu dan kualitas pekerjaan. Dengan demikian akan didapatkan pula rekam jejak dari perusahaan yang pernah memenangkan pelelangan termasuk apakah perusahahaan tersebut pernah mendapatkan sanksi. Sebuah pasar pengadaan dimana terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam lelang tentunya memerlukan pengaturan agar tidak ada kepentingan

WARTA INFO

Seleksi  Meningkatkan efektifitas verifikasi;  Monitoring proses verifikasi;  Pengelolaan data penyedia;  Identifikasi penyedia tidak aktif.

Profiling & Kategorisasi  Entry data pemilik & pengurus;  Profil penyedia;  Kategorisasi penyedia sejenis.

Penilaian Kinerja  Review histori;  Informasi sanksi ;  Penilaian kinerja.

Pembinaan dan Komunikasi Berkelanjutan  Pelatihan berkelanjutan bagi penyedia;  penyebaran informasi;  Masukan dan keluhan.

salah satu pihak yang dirugikan. Maka diperlukan peningkatan peran LPSE yang pada saat ini adalah sebagai pengelola pasar pengadaan menjadi market regulator. Dalam suatu pasar yang harmonis semua pihak berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perannya masing – masing. LPSE selanjutnya akan melakukan monitoring dan penilaian terhadap penyedia barang/ jasa sehingga validitas data dan kapasitas penyedia akan meningkat secara berkelanjutan.

CUSTOMER SOCIAL RESPONSIBILITY Pelaksanaan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan membawa perubahan (transformasi) pada pola dan perilaku kerja yang lebih baik. Pelaksanaan lelang secara terbuka melalui fasilitas internet yang dapat diakses darimana saja akan mempermudah pelaksanaan lelang. Para penyedia dapat mengikuti lelang tanpa harus datang secara langsung. Dengan demikian akan mengurangi kontak secara langsung antara panitia pengadaan dengan peserta lelang. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan transparasi dalam proses pengadaan barang/jasa. Penyedia akan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti proses lelang di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga iklim usaha dan persaingan yang sehat dapat terjaga.

T

erkait dengan perubahan proses bisnis dan penyempurnaan aplikasi pengadaan secara elektronik yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, maka diperlukan suatu program dari LPSE untuk dapat menjalin komunikasi yang baik antara LPSE sebagai pengelola pasar pengadaan terhapap para pengguna sistem. Penerapan program Customer Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). CSR diperlukan agar pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dan memastikan agar seluruh kepentingan stakeholders yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. LPSE akan memposisikan diri sebagai pengguna sistem untuk mengetahui hal – hal apa yang diperlukan oleh pengguna sistem, dan kemudian LPSE berperan

aktif untuk menyampaikan informasi terhadap pengguna sistem. Jadi Program CSR merupakan komitmen dari LPSE untuk meningkatkan kepercayaan dari pengguna dan mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Uraian kegiatan dalam CSR adalah meliputi Pemantauan dan penyampaian informasi mengenai proses/tahapan lelang melalui e-Procurement pada masing-masing satker. Pada saat panitia mempunyai lelang pada tahap kritis, misalnya saat aanwijzing ataupun penetapan pemenang, LPSE akan memberitahukan kepada panitia tersebut bahwa terdapat tahapan yang harus dilakukan agar proses lelang tidak ada yang terlewat dieksekusi dalam sistem. Keterlambatan eksekusi/pengisian dalam sistem biasanya berdampak kepada mundurnya jadwal lelang dikarenakan panitia harus menambahkan waktu. Misalnya, tahap evaluasi sudah berakhir

kemarin namun panitia belum mengisikan ke dalam SPSE. Untuk dapat diisikan maka jadwal evaluasi harus ditambah sampai hari ini, maka jadwal selanjutnya akan menyesuaikan dan menyebabkan bertambahnya waktu proses pelaksanaan lelang. Dengan adanya CSR maka kesalahan dan keterlambatan eksekusi dalam sistem akan dapat diminimalsisir karena LPSE juga ikut memonitor tahapan lelang. Oleh karena itu LPSE harus mempunyai data dari panitia pengadaan secara akurat dan membina komunikasi yang baik dengan mereka. Sebagai fasilitator pengadaan, LPSE harus mengakomodasikan kepentingan bukan hanya dari sisi panitia, namun juga dari penyedia barang/jasa. Untuk itulah LPSE akan membangun kerjasama dengan asosiasi dan komunitas penyedia barang/ jasa. Kerjasama yang dibangun akan memperkuat koordinasi LPSE dengan para penyedia melalui asosiasi/badan/ komunitas yang menaungi mereka.


21

LPSE Kementeran Keuangan telah membuka unit layanan di daerah. Hal

ini untuk mempermudah para panitia maupun penyedia dalam mendaftar untuk mendapatkan akses ke dalam SPSE, Berkonsultasi mengenai LPSE, ataupun untuk membantu para pengguna yang mempunyai kesulitan koneksi internet agar dapat mendatangi unit layanan LPSE

terdekat. Dengan adanya CSR maka LPSE dapat menilai kinerja unit layanan LPSE di daerah serta memberikan penghargaan kepada pengelola LPSE Kementerian Keuangan di daerah.

DISEMINASI DAN PELATIHAN APLIKASI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA UNIT LAYANAN LPSE DI DAERAH Implementasi e-Procurement yang dilakukan saat ini telah sampai ke daerah. Konsekuensi perluasan implementasi e-Procurement membutuhkan keselarasan dan koordinasi dari Pusat agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan seharusnya. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat membutuhkan bimbingan teknis pengoperasian aplikasi pengadaan secara elektronik yang setiap saat selalu disempurnakan. Ditambah dengan diwajibkannya pelaksanaan lelang secara elektronik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-633/MK.1/2011 Tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012. Hal ini akan membuat bertambahnya para pengguna layanan LPSE. Pengguna layanan ini dapat berasal dari Kementerian Keuangan maupun Instansi pemerintah lain mengingat Pusat LPSE telah bekerjasama dan melakukan MoU dengan berbagai instansi. Sebagai penyedia layanan yang tersebar luas dan semakin bertambahnya pengguna sistem pengadaan secara elektronik, maka diperlukan koordinasi dan keselarasan penggunaan aplikasi pengadaan secara elektronik. Untuk itulah diperlukan kegiatan diseminasi dan pelatihan aplikasi pengadaan secara elektronik secara merata.

T

ujuan dari pelaksanaan diseminasi dan pelatihan tersebut adalah untuk memberikan edukasi kepada para panitia pengadaan serta menginformasikan dan mengoptimalkan dioperasikannya LPSE Kementerian Keuangan di daerah. Pada tahun 2012 ini LPSE akan melakukan pelatihan terhadap pengguna sistem di daerah dengan berkoordinasi dengan para pengelola LPSE di daerah. Dikarenakan terbatasnya anggaran maka pada tahap awal, Pusat LPSE akan menentukan tujuan diseminasi dan pelatihan didasarkan pada jumlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan oleh masing – masing satker. Selain itu, satker yang

22

diundang diprioritaskan untuk satker yang belum pernah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi dan diskusi mengenai e-procurement serta bimbingan teknis (simulasi) pengadaan secara elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi satker yang nantinya akan melaksanakan lelang secara elektronik. Dasar peraturan pengadaan secara global adalah Perpres No 54 Tahun 2010, namun dalam Perpres tersebut tidak dijelaskan bagaimana mekanisme pengadaan secara elektronik. Dalam Perpres 54 juga disebutkan bahwa panduan teknis pengadaan secara elektronik akan diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Kepala


LKPP. Jadi Salah satu materi yang akan dibahas dalam diseminasi dan diskusi yang akan dilaksanakan LPSE adalah Perka LKPP No.1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering karena Perka tersebut secara khusus mengatur teknis pelaksanaan lelang secara elektronik. Unit layanan LPSE yang berada di daerah juga melakukan pelatihan pengadaan secara elektronik sesuai dengan permintaan. Jadi jika terdapat panitia yang tidak termasuk dalam satker yang diundang dalam diseminasi dan pelatihan yang diselenggarakan LPSE ini, panitia dapat mengajukan permintaan pelatihan kepada LPSE terdekat. LPSE akan melayani penyelenggaraan pelatihan tersebut. (edi)

WARTA INFO

Dengan demikian, LPSE akan dapat lebih mudah melakukan komunikasi dan menyebarkan informasi kepada para penyedia barang/jasa.

WARTA INFO

SUMBER: WWW.MARKETINGPLANINFO.COM

REGULASI

PENTINGNYA PERCEPATAN PEMBENTUKAN ULP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, ini dapat terlihat dengan besarnya dana APBN/APBD yang dibelanjakan atau dikeluarkan melalui proses pengadaan barang/jasa yang terus meningkat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat optimal dari penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


23

Sebelum diterbitkan Perpres 54/2010 mengenai keharusan Pembentukan ULP yang bersifat permanen paling lambat tahun 2014, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan Peraturan tentang Pedoman Pembentukan ULP Barang/Jasa Pemerintah dengan Nomor 0002/PRT/ KA/2009 tanggal 23 juli 2009. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi kementerian/lembaga/ pemda dalam pembentukan ULP barang/ jasa pemerintah. Meskipun peraturan LKPP tentang Pedoman Pembentukan ULP Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur tugas ULP, perangkat organisasi ULP dan persyaratan pejabat ULP dan Perpres 54/2010 juga mengatur hal yang sama, namun untuk selanjutnya kami tetap akan mengacu kepada peraturan yang lebih baru yaitu Perpres 54/2010

menerapkan pembentukan ULP mulai tahun ini juga. ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan jumlah ULP di setiap K/L/D/I yaitu : • Beban Kerja, besaran dana, jenis kegiatan; • Lokasi , jumlah sebaran pekerjaan; • Ketersediaan SDM; • Ketersediaan sarana dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Unit layanan ini perperan untuk mengintegrasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/D/I dan juga sebagai wadah/tempat pengembangan profesi SDM Pengadaan. Dengan adanya pembentukan ULP yang mandiri, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi pengadaan dapat berkumpul dalam suatu wadah dengan tupoksi khusus dan fokus melayani pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan, tidak terganggu oleh aktifitas lainnya di luar pengadaan barang/ jasa. Pembentukan ULP diharapkan akan membawa banyak manfaat khususnya efisiensi dalam pengadaan barang/

Peraturan ini menyebutkan bahwa Pemerintah telah mengamanatkan dibentuknya ULP yang permanen paling lambat pada tahun Anggaran 2014, yaitu suatu ULP yang dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada, khusus untuk melayani dan melaksanakan keseluruhan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Namun dilihat dari sudut pandang kebutuhan pelayanan terhadap sistem dan aparatur pemerintahan dengan hasil akhir pelayanan terhadap masyarakat, pembentukan ULP dalam organisasi pemerintah baik Kementerian, Lembaga, atau Instansi (K/L/D/I) sudah tidak dapat ditunda lagi. Ini dapat terlihat dengan sudah banyaknya pemerintah daerah membuat kebijakan untuk

24


jasa, dari yang sebelumnya dilaksanakan oleh panitia adhoc yang masing-masing mempunyai tupoksi sendiri di instansinya menjadi lebih terintegrasi dalam suatu unit organisasi. Dan bagi K/L/D/I yang belum siap membentuk ULP atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 Pasal 130 ayat (2), diperbolehkan membentuk panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Pembentukan ULP dapat menjadi solusi bagi satker-satker di kementerian/ lembaga ataupun pemda yang tidak memiliki cukup tenaga pengadaan yang bersertifikat. Hal ini terkait dengan adanya ketentuan dari Perpres 54/2010 pasal 17 ayat (1) huruf f tentang kewajiban memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. Mengacu kepada ketentuan tersebut, yang diharuskan memiliki sertifikat pengadaan adalah anggota Pokja (tidak termasuk sekretaris), karena yang melakukan proses pemilihan adalah Pokja ULP, sedangkan Kepala ULP harus memiliki pengalaman di bidang pengadaan. Stuktur Organisasi ULP terdiri atas: • Kepala, yang bertugas memimpin dan

Stuktur Organisasi ULP

WARTA INFO

U

LP adalah unit organisasi pemerintah yang bersifat stuktural maupun non stuktural yang bertugas menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu. Adapun tujuan pembentukan ULP antara lain adalah agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu,efisien dan efektif serta menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh aparatur yang profesional.

WARTA INFO

mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan; • kedua, Sekretariat, yang melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga; • ketiga, Pokja-pokja Pengadaan atau Kelompok kerja yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai. Kelompok kerja atau pokja menurut ketentuan dalam Perpres 54/2010 pasal 15 ayat 3 beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan; • keempat, staf pendukung dalam hal Pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan memerluhkan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta, namun tenaga ahli tersebut tidak dapat ikut terlibat dalam penentuan pemenang penyedia barang/jasa. Adapun tugas ULP menurut Perpres 54/2010 antara lain adalah : • melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/ seleksi sampai kontrak oleh PA/KPA/ PPK; • melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan barang/jasa pemerintah; • melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standart, system, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; • melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan; • melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa. LARANGAN ANGGOTA ULP Anggota ULP berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun dari

Mengingat pentingnya peranan akan pembentukan ULP, amanat wajib dibentuknya ULP paling lambat pada tahun anggaran 2014 dalam Perpres 54/2010 pasal 130 ayat (1) dapat dibaca sebagai sudah saatnya dibentuk ULP yang mandiri pada tahun ini juga, sehingga saat penerapan Perpres sudah sepenuhnya berlaku, kita telah siap menjalankannya.

intansi lainnya, kecuali pengguna APBN/ APBD selain K/L/D/I atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri. Di dalam ketentuan Perpres 54 /2010 pasal 17 ayat (7) terdapat larangan rangkap jabatan bagi anggota ULP untuk menjabat sebagai “PPK, Pengelola Keuangan, Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk pengadaan barang/ jasa yang dibutuhkan instansinya. Seseorang yang telah menjadi PPKPejabat Penatausahaan Keuangan dilarang menjadi PPK-Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Perpres 54/2010 pasal 18 ayat (7), karena PPKPejabat Penatausahaan Keuangan dapat dikategorikan sebagai pengelola keuangan dan tidak menerima pendelegasian wewenang untuk menadatangani kontrak. Dan untuk Staf LPSE yang merangkap sebagai Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan, tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut sepanjang yang bersangkutan sudah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan. Mengingat ULP merupakan struktur organisasi yang permanen, yang melakukan proses pemilihan dan menetapkan pemenang maka untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, sebaiknya paket-paket yang

dilelangkan ULP untuk satker dilakukan melalui Panitia yang diangkat oleh PA/ KPA. Ini dikarenakan apabila kedua jabatan tersebut diemban oleh orang yang sama, maka tidak terjadi check and balance sebagaimana diharapkan. Dalam rangka implementasi Perpres 54/2010, khususnya mengenai pembentukan ULP di seluruh K/L/D/I, Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) memandang perlu mendorong dan mendampingi proses pembentukan ULP di seluruh K/L/D/I. Untuk mempercepat proses pembentukan ULP, LKPP terus mengupayakan berbagai cara dan salah satu langkah yang dipandang perlu adanya ULP yang sudah operasional maupun yang masih dalam proses pembentukan untuk dijadikan ULP Percontohan. ULP percontohan ini nantinya diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi K/L/D/I lain yang membutuhkan informasi dan gambaran dalam pembentukan ULP di instansi masing-masing. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peranan akan pembentukan ULP, amanat wajib dibentuknya ULP paling lambat pada tahun anggaran 2014 dalam Perpres 54/2010 pasal 130 ayat (1) dapat dibaca sebagai sudah saatnya dibentuk ULP yang mandiri pada tahun ini juga, sehingga saat penerapan Perpres sudah sepenuhnya berlaku, kita telah siap menjalankannya. (dina)


25

PELAKSANAAN AANWIJZING BAGI PANITIA DAN PENYEDIA

S

alah satu tahapan pada proses pengadaan barang/jasa, baik yang dilaksanakan secara manual maupun secara elektronik, adalah tahap penjelasan dokumen pemilihan (aanwijzing). Tahap aanwijzing pada proses pengadaan barang/jasa secara manual dilakukan dengan tatap muka antara panitia dan calon penyedia. Tahap aanwijzing pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan secara online melalui portal LPSE dan TANPA tatap muka. Tips pada edisi kali ini khusus membahas tentang tata cara aanwijzing bagi panitia dan penyedia pada proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik.

PELAKSANAAN AANWIJZING BAGI ULP/PANITIA Mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, yaitu ULP:

a. Terlebih dahulu memberikan uraian singkat mengenai pekerjaan yang dilelang;

b. Menjawab pertanyaan yang masuk; c. Hanya boleh menambah waktu untuk menjawab

pertanyaan yang disampaikan pada 10 menit terakhir; DILARANG mengumpulkan pertanyaan yang masuk dan menjawabnya sekaligus diakhir waktu;

d. e. Memiliki waktu 3 (tiga) jam setelah aanwijzing berakhir

untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang belum terjawab;

f. Dapat melakukan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan jika diperlukan dan dilakukan oleh pihak luar, misalnya tenaga ahli aanwijzer yang ditetapkan oleh PPK;

g. Peninjauan lapangan/lokasi dibuktikan dengan berita acara penjelasan lanjutan (BAPL);

l. Apabila pada proses pelaksaan terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan, seperti jaringan Internet mati, server down, atau hal-hal yang dapat mengganggu, ULP dapat menghubungi helpdesk LPSE Kementerian Keuangan melalui telp. 021-3441159 atau 021-3449230 Ext. 6090 serta email [email protected]. Jika terjadi hal-hal seperti di atas, ULP dapat melakukan penambahan waktu aanwijzing.

PELAKSANAAN AANWIJZING BAGI PENYEDIA Tips yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut:

a. Pelajari dokumen dengan seksama, sebelum tahap aanwijzing dimulai;

b. Pertanyaan dalam jumlah banyak dapat disusun terlebih dahulu ke dalam format microsoft word/pdf sebelum jadwal aanwijzing berlangsung;

c. Pada tahap aanwijing, anda dapat memasukkan

pertanyaan dalam kolom tersedia setelah mengklik tombol kirim pertanyaan;

d. Susunan pertanyaan dalam format word/pdf dapat

dilampirkan melalui fitur attachment pada kolom yang tersedia;

h. i. Addendum dapat dilakukan berulang sampai dengan 2 hari e. Jika ingin mempertanyakan hal-hal yang ada di dalam Tidak perlu membuat BA aanwijzing;

sebelum upload dokumen berakhir;

j. BAPL merupakan bagian dari addendum, atau bagian dari BA hasil pelelangan jika tidak ada addendum.

Dapat memanfaatkan fitur attachment untuk melampirkan file-file yang dirasa perlu untuk disampaikan kepada peserta, misalnya foto lokasi pekerjaan, denah lokasi pekerjaan, dan lain sebagainya.

k.

26


dokumen pemilihan, anda tidak perlu menyalin ulang kalimat yang tertera pada dokumen tersebut. Cukup cantumkan judul dokumen, bab dan halamannya saja, lalu sertakan pertanyaan anda;

f. Hubungi helpdesk LPSE jika anda mengalami kesulitan; g. Anda dapat memanfaatkan juga ruang bidding pada LPSE Kementerian Keuangan, jika jaringan di tempat anda bermasalah.

WARTA INFO

TIPS

WARTA INFO

INOVASI

PENGEMBANGAN WEBSITE SPSE VERSI MOBILE SERTA SPSE LAUNCHER DI PERANGKAT BLACKBERRY DAN ANDROID

T

eknologi perangkat mobile dewasa ini berkembang dengan sangat cepat. Perangkat mobile tidak hanya digunakan untuk melakukan panggilan dan/atau SMS saja, tetapi juga untuk fungsi lain seperti browsing, chatting, dan layanan email. Bahkan beberapa aplikasi yang selama ini dijalankan di PC/Laptop, sudah dapat dijalankan pada perangkat mobile. Berdasarkan data dari Effective Measure, firma yang memiliki spesialisasi dalam pengukuran statistik web, sebanyak 61,88 % dari pengguna Internet Indonesia mengakses melalui perangkat mobile. Berdasarkan data tersebut, sudah sepatutnya LPSE Kementerian Keuangan menyediakan website dalam versi mobile. Website SPSE versi mobile tentu akan mempermudah pengguna dalam mengakses informasi yang ada di dalamnya, karena user interface yang mudah digunakan untuk perangkat mobile. Dimanapun berada, hanya dengan memanfaatkan perangkat mobile saja pengguna dapat memantau informasi lelang yang ada di LPSE Kementerian Keuangan. Pengembangan website SPSE versi mobile untuk LPSE Kementerian Keuangan hanya akan dibatasi pada beberapa fitur saja. Fitur-fitur seperti upload dokumen penawaran (sisi calon penyedia barang/jasa) dan pembukaan dokumen penawaran (sisi Panitia/ULP) akan sulit untuk diimplementasikan, karena untuk meng-upload dan download dokumen penawaran diperlukan software yaitu Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).

(Kiri) Contoh Tampilan Website Bukan Versi Mobile (Atas) Contoh Tampilan Website Versi Mobile

Website SPSE versi mobile akan dilengkapi dengan beberapa fitur, antara lain : 1. Menampilkan informasi lelang, seperti pengumuman lelang, pengumuman pemenang, dan jadwal lelang. 2. Calon penyedia barang/jasa dapat melakukan pendaftaran pada paket pelelangan tertentu. 3. Men-download dokumen pemilihan (RKS). 4. Mengikuti proses penjelasan dokumen pemilihan (aanwijzing). SPSE LAUNCHER DI PERANGKAT BLACKBERRY DAN ANDROID Beberapa perangkat mobile yang beredar di pasaran, khususnya Indonesia, saat ini telah berbasis smartphone. Smartphone merupakan perangkat mobile yang telah dilengkapi dengan sistem operasi seperti

Blackberry OS, Android OS, Apple iOS, Windows Mobile dan lain sebagainya. LPSE Kementerian Keuangan saat ini sedang mengembangkan SPSE Launcher untuk perangkat mobile dengan sistem operasi Blackberry OS dan Android OS. Sedangkan untuk sistem operasi lain akan dikembangkan kemudian. Pengguna nantinya dapat men-download SPSE Launcher dari Blackberry App World untuk Blackberry OS dan Play Store (dulu Android Market) untuk Android OS. Dengan menggunakan SPSE Launcher, pengguna tidak perlu repot membuka browser untuk mengakses website LPSE, tetapi cukup dengan klik icon SPSE Launcher. (bary)


27

WARTA INFO

SATUAN KERJA K/L/I YANG TELAH BEKERJA SAMA DENGAN LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN 1.

LKPP

2.

PPATK

3.

KPK

4.

Komisi Yudisial

5.

Badan Pemeriksa Keuangan

6.

Lembaga Sandi Negara

7.

Sekretariat Negara

8.

Badan Kepegawaian Negara

9.

Kementerian Sosial

10.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

11.

KPPU

12.

Perpustakaan Nasional

13.

BPKP

14.

BMKG

15.

Kementerian Perhubungan

16.

Arsip Nasional

17.

Pengadilan Militer

18.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

19.

Dinas Kelautan Perikanan Kalimantan Barat

20.

Kementerian Luar negeri

21.

Kementerian ESDM

22.

IAIN Aceh Darussalam

23.

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

28


24.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Agency: Setneg)

25.

Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi

26.

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK)

27.

Kejaksaan Agung

28.

Balai Taman Nasional Gunung Merapi

29.

Pengadilan Tinggi Surabaya

30.

Badan Pengawas Mahkamah Agung

31.

Polda Jatim

32.

BPS Bengkulu

33.

Pengadilan Militer Jawa Barat

34.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

35.

Pengadilan Agama Se-Jawa Barat

36.

PTUN Bandung

37.

Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat

38.

Sekolah Kesejahteraan Sosial

39.

Bank Perkreditan Rakyat JAwa Timur

40.

Pengadilan Militer III Madiun

41.

Pengadilan Agama Jakarta

42.

RRI Ternate

43.

Kementerian Agama Kabupaten Seluma Bengkulu

44.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Bengkulu

WARTA OPINI

OPINI

APA TESTIMONI MEREKA TENTANG e-PROCUREMENT? Ade Manansyah, SH PT JAYA TIRTA KARYA SERVINDO

E

-procurement itu adalah suatu pengadaan barang dan jasa yang dibuat pemerintah untuk mempermudah untuk mengikuti lelang, dan e-procurement sendiri merupaka tender yang sesuai. Ada kemudahan disisi banyaknya pengalaman mengikuti lelang secara elektronik, dan menambah pengetahuan perorangan mengetahui tata cara memasukkan file/dokumen lelang. Sebenarnya tidak ada hambatan berarti, walaupun ada itupun pribadi teknis dari jaringan komputer yang terkadang untuk susah upload file. Harapan kami agar ke depan lebih diperluas lagi penerapannya khususnya lelang-lelang pemerintah yang ada di seluruh Indonesia, karena untuk saat ini LPSE sendiri masih sendiri-sendiri dan belum semua ter-agregasi.

Arini Rusita PT TRIPCONS INTERNATIONAL

E

-procurement itu lelang secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SPSE. Praktis, namun jika jaringan (network) sibuk, uploadnya lama. Harapannya kalau bisa, file yang sudah kita upload saat tahap upload penawaran bisa dilihat sehingga penggunaannya bisa lebih transparan lagi, dan supaya ditingkatkan lagi frekuensi sosialisasi penggunaan aplikasi SPSE secara menyeluruh.

Arsil Ikhsan PT PPA CONSULTANS

E

-procurement itu pelayanan pengadaan yang dilakukan secara online. Kemudahannya itu tidak harus datang ke kantor panitia sehingga kebanyakan prosesnya dapat dilakukan dan dipantau ditempat sendiri. Namun, terkadang kesulitan upload bila data yang diupload agak besar volumenya. Harapan kedepan semoga prosesnya semakin bisa dilakukan secara lebih transparan dan penuh persaingan sehat.


29

Pusat LPSE Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan RI Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Helpdesk Telp: (021) 3449230 psw 6090; (021) 3441159 Email: [email protected], [email protected] Daftar alamat LPSE Kementerian Keuangan di daerah. Silahkan hubungi LPSE terdekat. LPSE Wilayah Banda Aceh GKN Banda Aceh Jl. Tgk Chik Ditiro Telp: (0651) 638262

LPSE Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kanwil Ditjen PBN Bangka Belitung Jl. Sungai Selan No. 91 Pangkal Pinang Telp: (0717) 433425, 422820

LPSE Wilayah Nusa Tenggara Barat KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram Telp: (0370) 622286, 632854, 632655

LPSE Wilayah Sulawesi Selatan GKN Makassar Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar (GKN II Lt. 1) Telp: (0411) 425244,425245

LPSE Wilayah Sumatera Utara GKN Medan Lt. V Jl. Diponegoro 30A Medan I Telp: (061) 4524609

LPSE Wilayah Kepulauan Riau KPKNL Batam Jl.Engku Putri Batam-Center Batam Telp: (0778) 469796 Fax: (0778) 469796

LPSE Wilayah Nusa Tenggara Timur GKN Kupang Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang Telp: (0380) 823539, 833432

LPSE Wilayah Sulawesi Tenggara KPKNL Kendari Jl. Made Sabara No.6 Kendari Telp: (0401) 3128369

LPSE Wilayah Sumatera Barat KPPN Padang Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 79 Padang Telp: (0751) 27676, 21707, 27432

LPSE Wilayah Jawa Barat GKN Bandung Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung Telp: (022) 4230161

LPSE Wilayah Kalimantan Barat Balai Diklat Keuangan Pontianak Jl. Sultan Abdurrahman No. 31 Pontianak Telp: (0561) 732622

LPSE Wilayah Gorontalo KPKNL Gorontalo Jl. Raden Saleh No. 7 Gorontalo Telp: (0435) 824802

LPSE Wilayah Riau, Pekanbaru Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau Jl. Sudirman No. 247 Lt. 4 Pekanbaru Telp: (0761) 861053 Fax: (0761) 861054

LPSE Wilayah Jawa Tengah GKN Semarang I Jl. Pemuda No. 2 Telp: (024) 3387873 Fax: (024) 3587874

LPSE Wilayah Kalimantan Tengah KPPN Palangkaraya Jl. Kapten P. Tandean No. 4 Palangkaraya Kalteng 73112

LPSE Wilayah Sulawesi Barat GKN Mamuju Jl. Ahmad Yani No 14 Mamuju Telp: (0426) 21279

LPSE Wilayah Jambi Kanwil Ditjen PBN Jambi Jl. Mayjend. Yoesoef Singedikane No. 45 Telanaipura Jambi Telp: (0741) 669528, 668802

LPSE Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta GKN Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta Telp: (0274) 512304, 562375 ext.1055

LPSE Wilayah Kalimantan Selatan KPKNL Banjarmasin Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin Tlp (0511) 4281286 Fax (0511) 4281281

LPSE Wilayah Maluku PSE pada GKN Ambon Jl. Raya Pattimura No. 18 Ambon Telp: (0911) 344355

LPSE Wilayah Sumatera Selatan GKN Palembang Jl. Kapten A. Rivai No 4 Palembang Telp: (0711) 315333

LPSE Wilayah Jawa Timur GKN Surabaya II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya Telp: (031) 5615384, 5615388 Fax: (031) 5672082

LPSE Wilayah Kalimantan Timur GKN Balikpapan Jl. A. Yani 68 Balikpapan Telp: (0542) 4272691, 42770 Fax: (0524) 42768

LPSE Wilayah Maluku Utara KPPN Ternate Jl. Yos Sudarso No 6 Ternate Telp: (0921) 3121655

LPSE Wilayah Bengkulu Kanwil Ditjen PBN Bengkulu Jl. Adam Malik KM. 8 Bengkulu Telp: (0736) 345237

LPSE Wilayah Banten Kanwil DJKN Serang Jl. Diponegoro No. 9-11 Serang Telp: (0254) 210103

LPSE Wilayah Sulawesi Utara GKN Manado Jl. Bethesda No.6 Manado Telp: (0431) 851522

LPSE Wilayah Papua Barat GKN Sorong Jl. Basuki Rachmat Km 7 Sorong

LPSE Wilayah Lampung Kanwil Ditjen PBN Lampung Jl. Cut Mutia Nomor 23 A Lampung Telp: (0721) 471308

LPSE Wilayah Bali GKN Denpasar I Jl. Dr. Kusumaatmadja 19 Renon Denpasar Telp: (0361) 235064

LPSE Wilayah Sulawesi Tengah KPKNL Palu Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 Palu

LPSE Wilayah Papua Gedung Indoprima Lantai 1 Komplek Ruko Dok II Jayapura 99111

30


WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN K. A. BADARUDDIN

Recommend Documents