WALIKOTA DENPASAR PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang
:
a. bahwa penyelenggaran pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat; b. bahwa Badan Pemusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa sangat diperlukan keberadaannya sebagai perwujudan demokrasi; c. bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; d. bahwa Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa mengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Kota adalah Kota Denpasar.
2.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
2
3.
Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5.
Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.
Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
7.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8.
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9.
Panitia Pemilihan adalah panitia yang diberi tugas untuk mengadakan pemilihan anggota BPD. BAB II TATA CARA MENJADI ANGGOTA BPD Bagian Pertama Persyaratan Pasal 2
Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat : a.
bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.
setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.
berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sederajat;
d.
berumur serendah-rendahnya 25 tahun;
e.
sehat jasmani dan rohani;
f.
berkelakuan baik;
g.
tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
3
h.
tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.
mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;dan
j.
bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD. Bagian Kedua Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD Pasal 3
(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh adat atau agama, dan tokoh masyarakat. (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan Desa.
Pasal 4 (1) Untuk menetapkan anggota BPD di bentuk Panitia Pemilihan oleh Pemerintah Desa. (2) Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dilantiknya Anggota BPD. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari : a. tokoh Adat / agama;dan b. tokoh Masyarakat. (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. menetapkan jumlah anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. membuat kreteria penetapan jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yang berdasarkan musyawarah mufakat; c. melakukan penelitian administrasi calon anggota BPD; d. menetapkan calon anggota BPD terpilih;dan e. mengusulkan peresmian anggota BPD kepada Walikota melalui Camat.
4
Bagian Ketiga Peresmian Anggota BPD Pasal 5 (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah /janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota. (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD dimaksud adalah sebagai berikut : ”Om Atah Paramewesesa, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya: bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar negara: dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah,dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “ (4)
Pengucapan Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didepan kata saya diawali dengan ucapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN BPD Bagian Pertama Kedudukan BPD Pasal 6 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Bagian Kedua Susunan BPD Pasal 7 (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
5
BAB IV RAPAT BPD Pasal 8
(1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri, oleh sekurang-kurangnya ½ dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ ditambah 1 dari jumlah Anggota BPD yang hadir. (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
BAB V FUNGSI DAN WEWENANG Bagian Pertama Fungsi BPD Pasal 9 BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Bagian Kedua Wewenang BPD Pasal 10 BPD mempunyai tugas dan wewenang : a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
6
e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f. menyusun tata tertib BPD. BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD Bagian Pertama Hak BPD Pasal 11
BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;dan b. menyatakan pendapat.
Pasal 12 Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. memperoleh tunjangan.
Bagian Kedua Kewajiban BPD Pasal 13 Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7
d. menyerap, menampung, masyarakat;
menghimpun,
dan
menindaklanjuti
aspirasi
e. memproses pemilihan Kepala Desa; f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. Pasal 14 (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat. (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan, papan pengumuman, media cetak, atau elektronik.
Bagian Ketiga Larangan BPD Pasal 15
(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : a. sebagai pelaksana proyek Desa; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga golongan masyarakat lain; c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. menyalahgunakan wewenang; dan e. melanggar sumpah / janji jabatan.
8
BAB VII MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN BPD Bagian Pertama Masa Keanggotaan BPD
Pasal 16 Anggota BPD memegang jabatan selama 6 ( enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Bagian Kedua Pemberhentian Keanggotaan BPD Pasal 17 (1) Anggota BPD berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.
(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Anggota BPD yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
atau
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD; d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban Anggota BPD;dan f. melanggar larangan bagi Anggota BPD. Pasal 18 (1) Usul pemberhentian sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, dan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD. (2) Usul pemberhentian BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Anggota BPD.
9
(3) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
BAB VIII PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD Bagian Pertama Penggantian Anggota BPD Pasal 19 (1) Setelah dilakukan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diadakan pemilihan Anggota BPD secara musyawarah untuk menggantikan Anggota BPD yang berhenti. (2) Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan sampai sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Anggota BPD yang berhenti.
Pasal 20 Peresmian anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul Anggota BPD pengganti diterima.
Bagian Kedua Pergantian Pimpinan BPD Pasal 21
(1) Apabila Pimpinan BPD berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD. (2) Mekanisme penggantian musyawarah dan mufakat.
Pimpinan
BPD
dilakukan
dengan
cara
(3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. (4) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
10
BAB IX TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA BPD Pasal 22 Tata Tertib dan mekanisme kerja BPD BPD.
diatur dalam Peraturan Tata Tertib
BAB X HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 23 (1) Hubungan kerja antara BPD, Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Hubungan kerja dimaksud pada ayat (1) dalam hal pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
BAB XI KEUANGAN BPD Pasal 24 (1) Pimpinan dan Anggota BPD kemampuan keuangan desa.
menerima
tunjangan
sesuai
dengan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (3) Tunjangan pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
Pasal 25
(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
11
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2007 WALIKOTA DENPASAR,
PUSPAYOGA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2007 PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR ASISTEN PEMERINTAHAN,
AA.GDE RAI SORYAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 4
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I.
UMUM. Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang beraneka ragam kondisi sosila budaya melaui Badan Permusyawaratan Desa. Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di desa, dalam rangka upaya memperkokoh Pemerintahan Desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan Pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas
13
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat Desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Huruf a,b,c,d dan f Cukup Jelas Huruf e Yang dimaksud dengan menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat merupakan rangkaian proses pembangunan dalkam Masyarakat melalui musyawarah pembangunan. Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas
14
Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3
15
