PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PONDOK WISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR,
Menimbang: a.
b.
c.
Mengingat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
bahwa Usaha Pondok Wisata mempunyai peranan penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan di Kota Denpasar bahwa sejalan dengan adanya peralihan kewenangan urusan Usaha Pondok Wisata menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar, terhadap Usaha Pondok Wisata di Kota Denpasar maka perlu dilakukan pembinaan yang menyangkut perencanaan, pengaturan dan pengawasannya bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu mengatur Usaha Pondok Wisata dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Memperhatikan:
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3659) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata ; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/PW-105/MPPT-89 tentang Perubahan Pasal 6 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 1995 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 14 seri C Nomor 3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tanggal 18 Nopember 2002 Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Persetujuan Penetapan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar. Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPAS AR MEMUTUSKAN: Menentapkan:
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG USAHA PONDOK WISATA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar; b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar; c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar; d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Denpasar; e. Usaha Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi orang dengan perhitungan pembayaran harian; f. Pimpinan Pondok Wisata adalah pengurus sehari – hari yang memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan Pondok Wisata; g. Tamu Pondok Wisata adalah setiap orang yang menginap dan menggunakan jasa – jasa lainnya di Pondok Wisata dengan membayar; h. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Pondok Wisata yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar;
BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 2 1) 2)
Usaha Pondok Wisata berbentuk Usaha Perorangan. Modal Usaha Pondok Wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
BAB III PERIJINAN Pasal 3 1) 2)
Setiap orang yang mendirikan Usaha Pondok Wisata terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Walikota. Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Identitas Pemohon; b. Foto Copy IMB; c. Bukti kepemilikan dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan; d. Ijin Undang – undang Gangguan / Hinder Ordonantic (HO) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); e. Persetujuan Penyanding
3) 4) 5)
f. Data Fasilitas Usaha Pondok Wisata Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat diperpanjang kembali. Untuk perpajangan ijin dimaksud ayat (4) pasal ini pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar dengan melampirkan: a. Ijin Usaha Pondok Wisata yang dimiliki; b. Bukti lunas pembayaran pajak yang terkait. Pasal 4
1) 2)
Ijin Usaha Pondok Wisata dimaksud pasal 3 ayat (1) tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Walikota Denpasar Ijin Usaha Pondok Wisata dapat dicabut apabila : a. Memperoleh ijin usaha Pondok Wisata secara tidak sah b. Melanggar ketentuan pasal 3,5 dan 8 c. Tidak memenuhi ketentuan operasional sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGUSAHAAN Pasal 5 1) 2)
Pengusahaan Pondok Wisata adalah suatu penyediaan pelayanan penginapan dengan maksimum 5 (lima) kamar. Pengusaha Pondok Wisata dapat mengadakan jasa pelayanan makanan, minuman sebagai jasa tambahan. Pasal 6
1)
Pengelolaan Usaha Pondok Wisata berkewajiban untuk: a. Memberikan laporan tingkat penghunian kamar secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata; b. Mencegah penggunaan Usaha Pondok Wisata dari kegiatan – kegiatan yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan; c. Memelihara hygiene dan sanitasi kamar, kamar mandi dan WC serta pekarangan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
2)
Pengelola Usaha Pondok Wisata wajib membuat persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar dan diletakkan ditempat yang mudah terlihat dan dibaca oleh tamu Pondok Wisata Usaha Pondok Wisata tersebut pasal 3 ayat (1), diberikan tanda pengenal sebagai berikut:
3)
a.
4)
Tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk Usaha Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, telepon dan pelayanan makanan; b. Tanda pengenal warna Kuning pada lingkaran Usaha Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal tempat tidur, kamar mandi dan telepon; c. Tanda pengenal warna merah pada lingkaran usaha Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal tempat tidur dan kamar mandi. Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilambangkan dalam bentuk gambar, ukuran dan warna yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 7
Tata cara dan persyaratan mendapatkan Ijin Usaha Pondok Wisata ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB V RETRIBUSI Pasal 8 1) 2)
Atas pengeluaran ijin usaha Pondok Wisata dimaksud pasal 3 ayat (1) dikenakan Retribusi. Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 1)
Pondok Wisata yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapat Ijin Usaha, penyesuaiannya dilaksanakan pada saat berakhirnya masa berlaku ijin dan atau pada saat daftar ulang ijin usaha dimaksud
2)
Bagi usaha Pondok Wisata selain dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 11 1)
2)
Barang siapa melanggar ketentuan sebaga imana dimaksud dalam pasal 3,5 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12 1)
Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah: a.
b.
c. d. e.
f. g.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas; Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
h. i. j. k.
3)
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan la in yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penut ut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Sepanjang mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Denpasar.
Disahkan di Denpasar, Pada tanggal 14 Nopember 2002 WALIKOTA DENPASAR
Ttd
PUSPAYOGA
Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 18 Nopember 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR
Ttd
MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2002 NOMOR 9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PONDOK WISATA
I.
UMUM
Bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan usaha dibidang pariwisata khususnya Usaha Pondok Wisata, maka dipandang perlu mengadakan pengawasan dan pembinaan Usaha Pondok Wisata. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Usaha Pondok Wisata. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 huruf a, b, c
:
Cukup Jelas
Pasal 1 huruf a
:
Termasuk dalam Pengertian Pondok Wisata ini adalah vila, home stay dan sejenis yang dikomersilkan
Pasal 1 huruf e, f, g
:
Cukup Jelas
Pasal 2
:
Cukup Jelas
Pasal 3
:
Cukup Jelas
Pasal 4
:
Cukup Jelas
Pasal 5
:
Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam hal penerbitan Ijin Usaha Pondok Wisata tetap berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang telah ada yaitu dengan perlengkapan Ijin Bangunan dan Ijin HD. Ijin Usaha Pondok Wisata yang telah diberikan tidak dapat ijin Usaha Pondok Wisata dipindah tangankan kepada pihak lain, bilamana hal tersebut terpaksa dilakukan mereka harus mengajukan Permohonan Ijin Usaha.
Ayat (2) dan ayat (3)
:
Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (1)
:
Pembinaan dan Pengawasan adalah suatu upaya mutu Pengetahuan dan Pelayanan Teknis administrasi dan kenyamanan, ketertiban / keamanan, kebersihan secara terus menerus dalam rangka pengembangan usaha. Walikota akan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikut sertakan instansi yang terkait.
Ayat (2) dan Ayat (3) dan Ayat (4)
:
Cukup Jelas
Pasal 9
:
Cukup Jelas
Pasal 10
:
Cukup Jelas
Pasal 11
:
Cukup Jelas
Pasal 12 ayat (1)
:
Bagi usaha Pondok Wisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka usaha Pondok Wisata tersebut yang pemberian ijinnya belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan tenggang waktu 6 (enam) bulan.
Ayat 2
:
Bila jangka waktu berakhirnya Ijin Usaha dimaksud kurang dari jangka waktu 6 (enam) bulan, pemberian ijinnya disesuaikan dengan ketentuan ayat (1) diatas.
Pasal 13
:
Cukup Jelas
Pasal 14
:
Cukup Jelas
