PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR,
Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Pasal 68 ayat (1) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; b. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkemabangan penataan Pemerintah Daerah dan telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b di atas, maka Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dipandang perlu untuk ditinjau dan diatur kembali pembentukannya dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465 ); 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3592 ) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ); 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Peyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5 ); Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar; b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar; c. Walikota adalah Kepala Daearh Kota Denpasar; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar; e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Denpasar; f. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRD Kota Denpasar; g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar; h. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Denpasar; i. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah dilingkungan Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah; j. Kepala Bagian adalah Nama Jabatan Pimpinan Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah / Sekretariat Dewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten / Sekretaris Dewan; k. Kepala Sub Bagian adalah Nama Jabatan Pimpinan Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kota Denpasar; (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Denpasar. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar; b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan; c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Kota Denpasar; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Sturktur Organisasi Pasal 6 Sturktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari: a. Sekretaris Daerah b. Asisten Pemerintahan ( Asisten I ) terdiri dari: 1) Bagian Tata Pemerintahan: a. Sub Bagian Tata Pemerintahan; b. Sub Bagian Otonomi Daerah; c. Sub Bagian Pertanahan. 2) Bagian Hukum: a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 3) Bagian Organisasi: a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; c. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah. 4) Bagian Hubungan Masyarakat: a. Sub Bagian Pengumpulan, Penyaringan Berita dan Pemberitaan; b. Sub Bagian Protokol; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. c. Asisten Pemabangunan ( Asisiten II ) terdiri dari: 1) Bagian Perekonomian: a. Sub Bagian Sarana Perekonomian; b. Sub Bagian Produksi Daerah; c. Sub Bagian Penanaman Modal. 2) Bagian Pengendalian Pembangunan: a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Pengendalian. 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat: a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; b. Sub Bagian Agama dan Kebudayaan; c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan. d. Asisten Administrasi ( Asisten III ) terdiri dari:
1) Bagian Keuangan: a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan; c. Sub Bagian Pembukuan dan Versifikasi. 2) Bagian Umum: a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah; b. Sub Bagian Rumah Tangga; c. Sub Bagian Sand i dan Telekomunikasi; 3) Bagian Perlengkapan: a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan; b. Sub Bagian Pengadaan; c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi. e. Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 7 (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kota Denpasar; (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kota Denpasar dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 8 Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok memberikan administratif kepada anggota DPRD Kota Denpasar.
pelayanan
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 8, Peraturan Daerah ini Sekretariat Dewan mempunyai fungsi: a. fasilitasi rapat anggota DPRD Kota Denpasar; b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Denpasar; c. pengelolaan tata usaha DPRD Kota Denpasar Bagian Keempat Struktur Organisasi Pasal 10 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari; a. Sekretaris Dewan. b. Bagian Perundang-undangan: 1. Sub Bagian Produk Perundang-undangan dan Dokumentasi; 2. Sub Bagian Risalah / Persidangan dan Rapat. c. Bagian Tata Usaha: 1. Sub Bagian Keuangan; 2. Sub Bagian Umum. d. Kelompok Jabatan Fungsional BAB V BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dasn Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan Pasal 6 dan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Derah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Sekretariat Derah Pasal 12 (1) (2) (3) (4)
Sekretariat Daerah adalah Jabatan Eselin Iia; Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon Iib; Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa; Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon Iva. Pasal 13
(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ; (2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD Kota Denpasar dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; (3) Asisten dan kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota; (4) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota. Bagian Kedua Sekretaris Dewan Pasal 14 (1) Sekretaris Dewan adalah Jabatan Eselon Iib; (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa; (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon Iva. Pasal 15 (1) (2) (3)
Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas Persetujuan Pimpinan DPRD Kota Denpasar; Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota; Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota
BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 16 Dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaan kegiatan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Uraian Tugas Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambatlambatnya dalam waktu 6 (enam) Bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini. Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar. Disahkan di Denpasar pada tanggal 25 Juni 2004 WALIKOTA DENPASAR, Ttd PUSPAYOGA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 9 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, Ttd MADE WESTRA LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI D NOMOR 1
PEJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR I.
UMUM
Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan dalam sistem perubahan penyelenggaraan Pemerintahan membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan pemerintahan di Daerah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan berkembangan Penataan Pemerintah Daerah, serta telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pasal Pasal Pasal Pasal
17 18 19 20
: : : : : : : : : : : : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Pengertian berdasarkan kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 4 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
