PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daearah; b. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah dan telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; c. bahwa berkenaan dengan dimaksud huruf a dan b maka Struktur Organisasi Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja dipandang perlu untuk ditinjau dan diatur kembali pembentukannya dengan peraturan Daerah Kota Denpasar. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Betuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
j.
Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar; Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar; Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar; Dinas ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketentraman ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; Kepala Bagian adalah nama jabatan pimpinan Bagian Tata Usaha dilingkungan Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan Bidang dilingkungan Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dilingkungan Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi pada Bidang dilingkungan Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian;
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) Dinas Ketentraman ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kota Denpasar dibidang Ketentraman dan Ketertiban, serta Penegakan Peraturan Daerah; (2) Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang Ketentraman dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. b. c.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban; Penegakan Peraturan Daerah.
Bagian Keempat Sruktur Organisasi Pasal 6 (1) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : a. Kepala badan. b. Bagian Tata Usaha: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa : 1) Seksi ketertiban Acara Protokoler dan Hiburan; 2) Sub Sengketa. d. Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial 1) Seksi Ketertiban Umum; 2) Seksi Penyidikan dan Penyimpanan Barang Bukti. e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah : 1) Seksi Ketertiban Perijinan; 2) Seksi Penindakan. f. Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja : 1) Seksi Operasional; 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja. g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan RSUD Wangaya dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Dilingkungan Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 8 1) 2) 3)
Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb ; Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa ; Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa;
Pasal 9 1) 2)
Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ; Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10
Pembiayaan kegiatan Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Uraian Tugas Organisasi Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 1) Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sejak diundangkan Peraturan daerah ini. 2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambatlambatnya dalam waktu 6 (enam) Bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini. Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daearh Kota Denpasar.
Disahkan di Denpasar Pada tanggal 25 Juni 2004 WALIKOTA DENPASAR, ttd PUSPAYOGA Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 9 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, Ttd MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI D NOMOR 6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR I. UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyekenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan pemerintah di daerah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Pemerintah Daerah, serta telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetakan kembali Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
1 2 3 4 5 6 7
: : : : : : :
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
8 9 10 11 12 13 14
: : : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Pengertian berdasarkan kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7
LAMPIRAN TANGGAL NOMOR TENTANG
: : : :
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR 25 JUNI 2004 9 TAHUN 2004 PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR
