PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN CATATAN SIPIL KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang
:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dalam upaya pemb erian pelayanan umum kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna dibidang pelayanan Catatan Sipil, sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting dan manfaat Akta Catatan sipil sebagai bukti Ontentik untuk menentukan status hukum Keperdataan seseorang; b. Bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pelayanan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
Mengingat
:
1. Staatsblad tahun 1917 No 130 Jo Staatsblad Tahun 1919 No 81 tentang Reglement Catatan Sipil untuk golongan Cina ; 2. Staatsblad Tahun 1920 No 751 Jo Staatblad tahun 1927 No 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa golongan Penduduk Indonesia asli di Jawa dan Madura; 3. Staatbald tahun 1933 No 75 Jo Staatblad tahun 1936 No 607 tentang reglement Catatan sipil untuk orang indonesia Nasrani Jawa Madura, Minahasa, Ambon, Saparua, dan Banda tanpa pulau – pulau Teun, Nila dan seram; 4. Staatblad tahun 1949 nomor 25 tentang reglement Catatan Sipil Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan ; 5. Staatblad tahun 1858 nomor 158 tentqang perkawinan Campuran 6. Non Staatblad berlaku bagi mereka yang tidak tunduk pada Staatblad tersebut diatas ;
7. Undang – undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara No 3839) 8. Undang – Undang No 8 Than 1981 Tentang hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 No 76, Tambahan lembaran negara No 3839) 9. Undang – Undang No 1 Tahun 1992 tentang pembentukan kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 No 9, Tambahan Lembaran Negara No 3465) 10. Undang – undang no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No 40, Tambahan Lembaran Negara No 3685) 11. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No 60, Tambahan Lembaran Negara No 4048) 12. Undang – Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 No 246, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 No 246, Tambahan Lembaran Negara No 4048) 13. Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 14. Peraturan pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang – undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana ( Lembaran Negara tahun 1983 No 6, Tambahan Lembaran Negara No 3258) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara No 4139) 16. Keputusan Persiden No 12 Tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelengaraan Catatan Sipil 17. Keputusan Presiden No 16 Tahun 1994 tentang Pelaksasnaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara 18. Keputusan Presiden No 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusuna n Rancangan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang. Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 1999 tentang pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk 20. Peraturan Daerah Kota Denpasar No 22 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 14 Seri C No 3) Memperhatikan
:
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tanggal 14 Nopember 2002 No 18 tahun 2002
Tentang persetujuan Penetapan 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar.
Dengan Persetujuan : DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR M EMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG KETENTUAN PELAYANAN CATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar ; b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar; c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar ; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar; e. Dinas kependudukan dan catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; f. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk walikota Denpasar sebagai Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; g. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap diwilayah Kota Denpasardan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; h. Biaya Akta adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon Akta untuk mendapatkan Pelayanan Pencatatan dan atau Pendaftaran serta diterbitkannya Akta Catatan Sipil i. Catatan Sipil adalah Catatan Kependudukan / kewarganegaraan Oleh Pemerintah untuk memberikan kedudukan Hukum terhadap peristiwa yang membawa akibat Hukum keperdataan dari diri seseorang dimulai sejak kelahiran sampai peristiwa kematian; j. Akta adalah surat yang dibuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan
k.
l.
m.
n. o.
p.
q.
lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung perihal pada akta itu (Pasal 165 Staatblad Tahun 1941 No 84) Akta Catatan sipil adalah akta yang memuat catatan peristiwa – peristiwa penting kehidupan seseorang yaitu Kelahiran, Perkawinan, Penceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, dan kematian untuk membuatnya menjadi bukti; Kutipan Akta catatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, penceraian, kematian, pengakuan / pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh walikota \ pejabat yang ditunjuk, karena kutipan akta yang asli hilang, rusak / musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian; Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permintahan pemohon; Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; Tanda bukti pelaporan adalah bukti yang ditertibkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Republik Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bbagi yang bukan beragama islam. Kelahiran dan kematian yang telah didaftarka n di Luar Negeri; STMD ( Surat Tanda Melapor Diri ) yang dikeluarkan oleh kepolisian
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Setiap penduduk berhak mendapat pelayanan dalam mencatatkan dan atau mendaftarkan Akta Catatan Sipil serta Pelayanan penerbitan surat penting catatan Sipil lainnya yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk; (2) Setiap penduduk wajib mencatatkan dan atau mendaftarkan status Hukum Keperdataannya sehingga tidak kehilangan indentitas diri;
BAB III MAKSUD DAN KEGUNAAN AK TA CATATAN SIPIL Pasal 3 Pencatatan dan atau Pendaftaran Akta Catatan Sipil terhadap Kependudukan / Kewarganegaraan seseorang oleh pemerintah dimaksud untuk memberikan kedudukan hukum terhadap peristiwa yang membawa akibat hukum Keperdataan dari diri seseorang sejak kelahiran sampai peristiwa kematian. Pasal 4 Kegunaan Akta Catatan Sipil adalah : a. Akta catatan sipil merupakan alat bukti otentik untuk menentukan kedudukan hukum seseorang; b. Merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna didepan hakim c. Memberikan kepastian hukum sebesar – besarnya tentang kejadian – kejadian mengenai kelahiran, Perkawianan, Perceraian, Pengakuan / pengesahan anak dan kematian d. Dapat dipergunakan untuk tanda bukti otentik dalam hal pengurusan Pasport, Kewarganegaraan, KTP, Keperluan Sekolah, Masuk TNI/POLRI dan utamanya menentukan status ahli waris dan sebagainya
BAB IV JENIS - JENIS PELAYANAN CATATATAN SIPIL Pasal 5 Jenis – Jenis pelayanan Catatatan Sipil adalah : 1) Akta Catatan Sipil yang terdiri dari : 1. Akta Kelahiran yang terdiri dari : a) Akta kelahiran Umum b) Akta Kelahiran Istimewa c) Akta Kelahiran Dispensasi 2. Akta Perkawinan 3. Akta Perceraian 4. Akta Kematian 5. Akta Pengakuan / Pengesahan Anak 6. Pengangkatan Anak 7. Akta Ijin Kawin 2) Kutipan Akta kedua dan seterus nya
3) Salinan Akta 4) Perubahan nama 5) Surat Keterangan Catatan Sipil : 1. Surat Keterangan Kelahiran 2. Surat Keterangan kator Urusan Agama 3. Surat Keterangan Belum pernah Kawin/ Nikah 6) Legalisasi Foto Copy Akta Catatan Sipil 7) Pelaporan & Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Republik Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, Perceraian, Kematian, yang terjadi di luar Negeri
BAB V SYARAT – SYARAT PERMOHONAN AKTA CATATAN SIPIL Bagian Pertama Akta Kelahiran,Perkawinan, perceraian, Kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan akta ijhin kawin. Pasal 6 1. Syarat – Syarat permohonan Akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 1 huruf a ditetapkan sebagai berikut : a) Akta kelahiran umum syarat – syaratnya : (1) Mengisi Formulir dari Kantor Catatan Sipil (2) Surat Keterangan Dokter / bidan persalinan yang Menolong (3) Surat Keterangan kelahiran kepala desa / Lurah (4) Foto copy akta perkawinan orang tuanya (5) Foto copy KTP kedua orang tuanya dan dua orang saksi (6) Melampirkan surat keterangan kawin dari kepala desa / Lurah disahkan Camat bagi penduduk pribumi yang kawin sebelum 1 oktober 1974 (7) Melampirkan keputusan pengadilan setempat bagi WNI keturunan yang pelaporan kelahiran lewat 60 hari (8) Melampirkan keputusan pengadilan negeri setempat bagi WNA yang pelaporan kelahirannya lewat 10 hari (9) Melampirkan foto Copy Pasport disahkan konsulat bagi WNA b) Akta Kelahiran Istimewa, Syarat – Syaratnya : (1) Sama dengan Akta kelahiran umum angka 1 sampai angka 9 (2) Mengisi formulir pernyataan orang tua bermaterai Rp. 6.000,(3) Foto Copy katu keluarga (4) Keputusan Walikota tentang persetujuan pencatatan kelahiran yang terlambat c) Akta Kelahiran Dispensasi syarat – syaratnya : (1) Sama dengan akta kelahiran Istimewa angka 1 sampai dengan 3
(2) Foto Copy Ijazah terakhir 2. Akta perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 angka 1 huruf b syarat – syaratnya ditetapkan sebagai berikut : a. Mengajukan permohonan, mengisi formulir Catatan Sipil b. Surat Kawin dari Gereja, Wihara, dan Kawin adat c. Foto copy kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai / Surat kenal lahir bagi yang tidak memiliki Akta kelahiran d. Surat ijin orang tua / wali bagi yang belum berumur 21 tahun (bagi calon pria yabg belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon wanita yang belum mencapai umur 16 tahun perlu adanya Dispensasi dari Pengadilan/Pejabat ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974); e. Surat Keterangan belum pernah kawin dari KepalaDesa/Lurah setempat; f. Foto Copy kutipan akta kematian / perceraian jika yang bersangkutan sudah pernah kawin; g. Untuk perkawinan yang kedua dan seterusnya dilengkapi dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat tentang ijin Perkawinan; h. Surat Pernyataan Bersama oleh mempelai ( bermaterai Rp. 6.000,- ) yang menyatakan pencatatan perkawinan dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun; i. Dua orang saksi yang sudah berusia 21 tahun keatas; j. Foto copy KK, KTP bagi mempelai dan kedua orang saksi; k. Pas Foto berdampingan 4 x 6 sebanyak 6 lembar ; l. Ijin Komando bagi Anggota TNI / POLRI m. Bagi WNI keturunan agar melengkapi : - Foto Copy ganti nama ( bila sudah ganti nama ) yang telah dilegalisir - Akta kelahiran anaknya yang akan diakui dan disahkan oleh mereka bila mempunyai anak sebelum perkawinan. n. Bagi WNA agar melengkapi : 1. Rekomendasi Ijin dari Kedutaan / Konsulat Negara yang bersangkutan 2. Dokumen Imigrasi yang bersangkutan 3. STMD dari Kepolisian 4. Pajak Bangsa Asing bagi WNA yang menetap di Indonesia pajak untuk orang asing lunas sampai pada saat pelaksanaan pencatatan perkawinan. 3. Akta perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 angka I huruf c syarat – syaratnya ditetapkan sebagai berikut : a. Mengisi formulir dari Catatan Sipil b. Keputusan pengadilan Negeri yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, harus dialporkan sebelum 6 bulan dari tanggal vonis yang ditetapkan. c. Kutipan Akta Perkawinan asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. d. Kutipan Akta Kelahiran e. Fotocopy KTP dan KK f. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar g. Bagi WNI keturunan agar melengkapi : 1. Foto Copy ganti nama yang telah dilegalisir 2. Akta Kelahiran anaknya yang akan diakui dan disahkan oleh mereka bila mempunyai anak sebelum perkawinan
4.
5.
6.
7.
h. Bagi WNA agar melengkapi : 1. Dokumen Imigrasi yang bersangkutan 2. STMD dari Kepolisian. Akta Kematian sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 1 huruf d syarat – syaratnya ditetapkan sebagai berikut : a. Mengisi formulir dari Catatan Sipil b. Surat keterangan pemeriksaan mayat dari rumah sakit, rumah bersalin , Puskesmas, atau Visum Dokter ( keterangan kematian dari rumah sakit / dokter ) c. Surat laporan kematian dari Kepala Desa / Lurah d. Foto Copy Akta Kelahiran, KTP, dan KK e. Foto Copy kutipan Akta perkawinan bagi yang masih dan / sudah terikat Perkawinan. f. Dua Saksi memenuhi persyaratan ( usia 21 tahun ) g. Melampirkan Foto Copy Pasport yang telah disahkan kedutaan / Konsulat bvagi WNA. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pasal 5 angka huruf e syarat – syaratnya ditetapkan sebagai berikut : a. Mengisi formulir pengakuan anak yang telah disediakan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil b. Akta Kelahiran anak yang diakui. c. Kartu tanda Pengenal orang tuanya dan bukti kewarganegaraan orang tuanya seperti: KTP, STMD, dan Pasport. d. Pengesahan anak dilangsungkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sewaktu orang tuanya melaksanakan perkawinan e. Akta Perkawinan Orang Tuanya f. Tanda Pengenal Orang Tua seperti: KTP, KK, dan Pasport. g. Tanda Bukti Ganti Nama yang telah dilegalisir Akta pengangkatan anak sebagaimana dimaksudkan pasal 5 angka 1 huruf f adalah : Pengangkatan anak dilakukan oleh keluarga yang sah terhadap anak orang laindengan persetujuan orang tua / keluarga / pihak yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut dan dapat menjamin kehidupannya yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Setempat. Kemudian Akta Kelahiran Anak tersebut dicatatkan pinggir pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Syarat – syarat menunjukan: a) Akta Kelahiran ; b) Keputusan Pengadilan Negeri Setempat; c) Akta Perkawinan yang mengangkat ; d) KTP dan KK yang mengangkat; Akta Ijin Kawin adalah akta yang diterbitkan oleh walikota denpasar / pejabat yang ditunjuk yang diberikan kepada mereka belum memenuhi syarat untuk kawin ( belum berumur 21 Tahun ) dengan syarat – syarat sebagai berikut : a) Foto Copy Kartu Ta nda Penduduk ( KTP ) orang tua ; b) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang bersangkutan ; c) Surat Kenal Lahir atau Akta Kelahiran ; d) Ijin Orang Tua atau ijin dari pengadilan setempat.
Bagian Kedua Kutipan Akta Kedua dst dan Salinan Akta Pasal 7 1. Penerbitan Kutipan Akta kedua dan seterusnya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila ada Permohonan dari masyarakat yang kutipan akta pertama ( Asli ) hilang, rusak, atau musnah dengan pembuktian Surat Keterangan dari pihak berwajib 2. Salinan Akta Catatan Sipil dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana Akta tersebut dikeluarkan, dimana salinan akta catatan sipil memuat seluruh isi dari akta tersebut yang memuat jadi diri seseorang. Bagian Ketiga Perubahan Nama Pasal 8 Perubahan Nama dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada dinas kependudukan dan Catatan Sipil setelah mendapat keputusan Pengadilan Negeri setempat / Foto copy ganti nama ( bagi WNI keturunan ), dengan menunjukan : a. Akta Catatan Sipil yang akan dirubah. b. Keputusan Pengadilan Negeri Setempat c. Foto Copy, Ganti nama bagi WNI keturunan d. KTP, KK, dan Pasport ( bagi WNA )
Bagian Keempat Surat Keterangan Catatan Sipil Pasal 9 Surta Keterangan catatan sipil adalah surat yang berkaitan dengan pendukung administrasi penyelesaian akta – akta Catatan Sipil maupun surat keterangan yang menerangkan jati diri seseorang yang dipergunakan dalam keperluan administrasi di luar Catatan Sipil yang menjadi Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk Memperoleh Surat Keterangan Catatan Sipil Syarat – syaratnya ditetapkan sebaga i berikut : a. Surat Keterangan Kelahiran dengan persyaratan : 1. Surat Keterangan Kelahiran dari Desa / Lurah ; 2. Foto Copy KTP dan KK Orang Tua ; 3. Foto Copy KTP dua orangsaksi dan tanda tangan dalam formulir
b. Surat Keterangan Kantor Urusan Agama dengan Persyaratan : 1. Akta Kantor Urusan Agama Asli 2. Akta Kantor Urusan Agama foto copy 3. Fotocopy KTP dan KK 4. Fotocopy Pasport c. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin / Nikah dengan persyaratan : 1. Surat Keterangan Belum pernah Kawin / Nikah dari Desa / Lurah ; 2. KTP dan KK yang bersangkutan d. Surat Keterangan Kantor Urusan Agama bagi WNA dengan Persyaratan : 1. Akta Kantor Urusan Agama yang Asli ; 2. Fotocopy Akta Kantor Urusan Agama ; 3. Fotocopy pasport ; 4. Foto berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 ( dua ) Lembar. Bagian Kelima Legalisasi Fotocopy Akta Catatan Sipil dan Pelaporan, Penertiban Tanda Bukti Pelaporan Pasal 10 1. Legalisasi fotocopy kutipan akta – akta Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dengan Persyaratan : a. Menunjukan Akta Catatan Sipil yang Asli ; b. Foto Copy Akta sesuai dengan Kebutuhan 2. Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan diterbitkan oleh walikota atau Pejabat yang ditunjukan atas laporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia atas Peristiwa Hukum yang terjadi terhadap perkawina dan perceraian bagi bukan beragam Islam dan juga terhadap kelahiran dan kematian yang telah dicatatkan dan didaftarkan di luar negeri.
BAB VI BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL Bagian Pertama Biaya Akta Kelahiran Pasal 11 1. Biaya Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing adalah sebagai berikut : a. Biaya pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran bagi Warganegara Indonesia anak pertama dan kedua sebesar Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah )
b. Biaya pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran bagi Warganegara Indonesia anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) c. Biaya pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran bagi Warganegara Asing anak pertama dan kedua sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) d. Biaya pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran bagi Warganegara Asing anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) 2. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran untuk kutipan Akta yang kedua dan seterusnya bagi warganegara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) 3. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran untuk kutipan Akta yang kedua dan seterusnya bagi warganegara Asing sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) Bagian Kedua Biaya Akta Perkawinan Pasal 12 1. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta perkawinan Warganegara Indonesia ditetapkan sebagai berikut : a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) b. Di luar kantor sebesar Rp. 40.000,00 ( empat puluh ribu rupiah ) 2. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan Warganegara Asing ditetapkan sebagai berikut : a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) b. Di luar kantor sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) 3. Bagi pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya : a. Warganegara Indonesia didalam Kantor sebesar Rp. 35.000,00 ( tiga puluh lima ribu rupiah ) b. Warganegara Indonesia diluar Kantor sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) c. Warganegara Asing didalam Kantor sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) d. Warganegara Asing diluar Kantor sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) 4. Biaya kutipan Akta Perkawinan untuk kutipan Akta yang kedua dan seterusnya bagi Warganegara Indonesia ( 1 set untuk suami dan istri ) sebesar Rp. 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) 5. Biaya kutipan Akta Perkawinan untuk kutipan Akta yang kedua dan seterusnya bagi Warganegara Asung ( 1 set untuk suami dan istri ) sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah )
Bagian Ketiga Biaya Akta Perceraian Pasal 13 1. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian Warganegara Indonesia ( 1 set ) sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) 2. Biaya Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian Warganegara Indonesia ( 1 set ) sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) 3. Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 ( satu ) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya : a. Warganegara Indonesia sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) b. Warganegara Indonesia sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 4. Biaya pencatatan sebagaimana dimaksudkan ayat 1 sudah termasuk biaya kutipan Akta Perceraian (1 set) 5. Biaya kutipan Akta Perceraian untuk Kutipan Akta yang kedua dan seterusnya bagi Warganegara Indonesia sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) 6. Biaya kutipan Akta Perceraian untuk Kutipan Akta yang kedua dan seterusnya bagi Warganegara Asing sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) Bagian Keempat Biaya Akta Kematian Pasal 14 1. Biaya pencatatan dan pe nerbitan Kutipan Akta Kematian Warganegara Indonesia sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) 2. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Warganegara Asing sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) 3. Biaya Kutipan Akta Kematian untuk Kutipan Akta yang kedua dan seterusnya bagi Warganegara Indonesia sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) 4. Biaya Kutipan Akta Kematian untuk Kutipan Akta yang kedua dan seterusnya bagi Warganegara Asing sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) Bagian Kedua Biaya Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Pasal 15 1. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warganegara Indonesia sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah )
2. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warganegara Asing sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) 3. Biaya pencatatan pengesahan anak oleh warganegara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) 4. Biaya pencatatan pengesahan anak oleh warganegara Indonesia sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) 5. Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak untuk Kutipan Akta yang kedua dan seterusnya bagi Warganegara Indonesia sebesar Rp. 40.000,00 ( empat puluh ribu rupiah ) 6. Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak untuk Kutipan Akta yang kedua dan seterusnya bagi Warganegara Asing sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) Bagian Keenam Biaya Akta Pengangkatan Anak Pasal 16 1. Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh Warganegara Indonesia sebesar Rp. 40.000,00 ( empat puluh ribu rupiah ) 2. Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh Warganegara Asing sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) Pasal 17 Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan pengadilan biaya bagi pengangkatan anak melalui Notaris, dikenakan biaya sebagai berikut : a. Warganegara Indonesia sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) b. Warganegara Asing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Bagian Ketujuh Biaya Pencatatan Perubahan Nama Pasal 18 Biaya pencatatan perubahan nama ditetapkan sebagai berikut : a. Biaya pencatatan perubahan nama bagi WNI sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) b. Biaya pencatatan perubahan nama bagi WNA sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah )
Bagian Kedelapan Biaya Salinan Akta Catatan Sipil Pasal 19 Biaya salinan akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : a. Biaya Salinan Akta Kelahiran Warganegara Indonesia sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) b. Biaya Salinan Akta Kelahiran Warganegara Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) c. Biaya Salinan Akta Perkawinan Warganegara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) d. Biaya Salinan Akta Perkawinan Warganegara Asing sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) e. Biaya Salinan Akta Perceraian Warganegara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) f. Biaya Salinan Akta Perceraian Warganegara Asing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) g. Biaya Salinan Akta Kematian Warganegara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) h. Biaya Salinan Akta Perceraian Warganegara Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) i. Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warganegara Indonesia sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) j. Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warganegara Asing sebesar Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) Bagian Kesembilan Biaya Penertiban Surat Keterangan Dan Tanda Bukti Pelaporan Pasal 20 1. Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warganegara Indonesia sebesar Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah ) 2. Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warganegara Asing sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) 3. Biaya Legalisasi Akta – akta Catatan Sipil setiap lembar sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) Pasal 21 1. Biaya pelaporan dan penertiban Tanda Bukti Pelaporan Warganegara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang terjadi diluar negeri sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat 1 yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 22 1. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 sampai dengan 21 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 2. Tindak pidana dimaksud aya t 1 pasal ini adalah pelangga ran
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 23 1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat 1 Peraturan Daerah ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana; b. Melakukan tindakan pengamanan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Mengadakan pemeriksaan terhadap diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan potret tersangka; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP PASAL 24 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota . Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengunda ngan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.
Disahkan di Denpasar Pada tanggal 14 Nopember 2002 WALIKOTA DENPASAR, ttd PUSPAYOGA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 18 Nopember 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR ttd MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2002 NOMOR 15
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN CATATAN SIPIL KOTA DENPASAR I.
UMUM Berlatar belakang kepada diberlakukannya Otonomi Daerah dengan pemberian kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan oleh undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalam mengimplementasikannya harus mampu le bih meningkatkan kemandirian dalam upaya mengembangkan Potensi Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban dihadapkan kepada tuntutan perkembangan keadaan serta tantangan persaingan global, sangatlah perlu melakukan penataan disegala bidang termasuk penataan dibidang pelayanan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang – undanganyang berlaku dengan Pola Pelayanan Prima yang diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan oleh kurangnya Pelayanan Catatan Sipil sangatlah rentan dengan masalah Hukum artinya bahwa dampak yang yang ditimbulkan apabila penanganan dibidang Catatan Sipil sala / keliru akan membawa dampak Hukum dikemudian hari yang dapat meresahkan masyarakat. Untuk itulah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didalam operasionalnya harus mempunyai kekuatan untuk berpijak secara bijaksana yaitu dengan terlebih dahulu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilengkapi dengan perangkat Hukumnya atau dengan kata lain punya dasar hukum yang kuat. Dasar Hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Ketentuan Pelayanan Catatan Sipil Kota Denpasar. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2
: :
Pasal 3
:
Cukup Jelas bahwa setiap penduduk berhak mendapat pelayanan catatan sipil dimaksudkan bahwa setiap WNI dan WNA yang bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Denpasar, mendapat hak yang sama dalam Pelayanan Pencatatan dan atau Pendaftaran Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sedangkan pengertian kewajiban disini sudah mengandung arti melekat pada setiap orang dalam menentukan status Hukum Keperdataannya. Untuk itulah selaku Warga Negara yang baik menaati Peraturan Perundang – undangan merupakan salah satu kewajiban. Cukup Jelas
Pasal 4
:
Kegunaan Akta disamping secara universal telah disebutkan pada Pasal 4, dan untuk masing – masing Akta juga disebutkan kegunaannya sebagai berikut :
A. AKTA KELAHIRAN, kegunaannya : 1. Bukti Kapan dan dimana lahir 2. Bukti kelahiran dari perkawinan yang syah atau luar kawin. 3. Bukti garis keturunan untuk pewarisan 4. Perlengkapan untuk persyaratan sekolah, melamar pekerjaan, mencari pasport dan lain – lain. B. AKTA PERKAWINAN, kegunaannya : 1. Bukti kapan dan dimana dilangsungkan Perkawinan. 2. Bukti telah dicatatkannya Perkawinan sesuai dengan undang – undang. 3. pelengkap untuk persyaratan administrasi tunjangan keluarga dan lainnya. C. AKTA PERCERAIAN, kegunaannya : 1. Bukti telah terputusnya suatu Perkawinan. 2. Pelengkap untuk melaksanakan Perkawinan berik utnya. D. AKTA KEMATIAN, kegunaannya : 1. Bukti garis keturunan Almarhum ( untuk pewarisan ) 2. Pelengkap administrasi ( pasangan almarhum ) untuk melaksanakan Perkawinan berikutnya. E. AKTA PENGAKUAN ANAK, kegunaannya : 1. Bukti perubahan status Anak dari Ibu ( luar kawin ) menjadi Anak Syah berdasarkan Perkawinan 2. Bukti garis keturunan untuk pewarisan. F. AKTA PENGANGKATAN ANAK, kegunaannya : 1. Bukti perubahan status Anak 2. Bukti garis keturunan untuk pewarisan bedasarkan pengangkatan anak. 3. Pelengkap untuk persyaratan kelengkapan administrasi. Pasal 5
:
Pasal 6
:
Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10
: : : :
Khusus untuk Kelahiran Umum, Istimewa dan Dispensasi dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Akta Kelahiran Umum adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan dalam kurun waktu pendaftaran sampai dengan 60 hari sejak kelahiran; b. Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan dalam kurun waktu pendaftaran lewat dari 60 hari dari kelahiran sampai dengan 1 Januari 1986; c. Kelahiran Dispensasi adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan dalam kurun waktu pendaftaran sebelum 1 Januari 1986; Pengakuan dan Pengesahan anak hanya bisa dilakukan maksimum untuk 2 ( dua ) orang Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25
: : : : : : : : : : : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
