PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR : 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas nyata yang dan bertanggung jawab serta sejalan dengan Undangundang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undangundang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu diatur ketentuan pelayanan kebersihan dan tata cara pemungutan retribusi. b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam satu peraturan daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang No. 8 DRT Tahun1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota – Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. 2. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 3. Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 4. Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 6. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan. 8. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah. 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan. 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 tahun 1997 tentang Tata Cara pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah. 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Atministrasi Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.
15. Peraturan Daerah No. 4 tahun2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan a. Daerah adalah Kota Medan b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. e. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kota Medan. f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan. g. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro. i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. k. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayarna retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut. m. Masa retribusi adalah salah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. n. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah keputusan yang menentukan besarnay jumlah retribusi yang tertuang. p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang. q. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi daerah. s. Jalan utama, kolektor dan jalan lingkungan adalah jalan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. t. Jalan umum adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum. u. Sampah adalah sisa-sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda cair yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, bangunan termasuk yang ada di jalan umum. v. Sampah khusus dan proses produksi Non B3 adalah sampah yang bersumber dari tempat-tempat usaha yang bersifat komersil termasuk dari bongkaran bangunan dan potongan pemangkasan pohon. w. Pelayanan sampah adalah proses pelayanan yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pemusnahan dan pemungutan retribusi sampah ; - Pewadahan ; Penyediaan sarana tempat pengumpulan sampah di lokasi wajib retribusi sampah. - Pengumpulan ; kegiatan pengumpulan sampah dari lokasi wajib Retribusi sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) - Penangkutan ; kegiatan pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi sampah dan atau dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) - Pemusnahan ; kegiatan pemusnahan sampah yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). - Pemungutan Retribasi; Kegiatan pemungutan retribusi sampah dan tiaptiap wajib retribusi sampah yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk. x. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat Penampungan yang berada di lokasi yang disediakan oleh wajib retribusi sampah dan atau di tempat yang disediakan pemerintah kota. y. Tempat Penampungan Akhir (TPA) adalah tempat pembuangan akhir sampah di suatu lokasi yang telah ditetukan oleh pemerintah. z. Pekarangan adalah suatu lapangan yang merupakan bagian dari suatu bangunan yang terdapat di sekitar bangunan dan mempunyai batas-batas tertentu. å. Wadah adalah alat-alat yang disediakan untuk tempat menampung dan mengumpulkan sampah-sampah guna kelancaran pengumpulan sampah, berupa kantongan plastik, tong plastik, container dan sebagainya. ä. Alat pengangkutan sampah adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengangkut sampah dan sejenisnya baik berbentuk kendaraan bermotor, gerobak maupun dalam bentuk lain. ö. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, saluran terbuka (kanal) saluran tertutup berikut gunung-gunung, tunggal tembok dan pintu air.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pemerintah Daerah bermaksud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah. Pasal 3 Pemerintah daerah bertujuan agar tercapai lingkungan yang bersih secara optimal di seluruh wilayah Daerah. BAB III PELAYANAN DAN PENGAWASAN Pasal 4 Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dalam hal : (1) Membersihkan sampah di jalan umum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. (2) Mengumpulkan sampah dan sampah khusus dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) (3) Menyediakan tempat pembuangan sementara untuk pelayanan umum. (4) Mengangkat sampah / sampah khusus dari Tempat Penampungan Sementara Ke Tempat Pembuatan Akhir. (5) Menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Untuk pemusnahan Sampah. (6) Memusnahkan sampah / sampah khsuus di Tempat Pembuangan Akhir. (7) Melakukan penyedotan, pengangkutan tinja dari Septictank ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Pasal 5 Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan atau urusan kebersihan dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 6 Setiap orang pribadi atau badan yang berada di daerah wajib : a. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan masing-masing dan saluran air disekelilingnya. b. Memelihara dan merawat pagar mati dan pagar hidup. c. Mengumpul dan memasukkan sampah pada wadah yang disediakan sendiri dan diletakkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh petugas kebersihan. d. Bagi warga yang tinggal di gang-gang yang tidak dapat dilalui oleh armada pengangkutan sampah langsung menempatkan sampahnya yang sudah dikemas ke tempat penampungan sampah sementara yang telah ditentukan. e. Setiap pedangan harian tidak menetap dan pedagang keliling diwajibkan untuk mengumpulkan sampah yang dihasilkan dalam satu wadah tertentu dan
f.
g. h. i. j.
menempatkannya ke tempat pembuangan sementara yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap penguasaha kendaraan angkutan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan dan kemudian membuang sampahnya di tempat penampungan sementara yang telah disediakan di terminal-terminal atau yang disediakan oleh Instansi Pengelola Persampahan di tempat-tempat tertentu. Setiap orang pribadi atau badan yang sedang melakukan kegaitan pembuangan harus memelihara kebersihan dan tidak menempatkan bahan material bangunan pada badan jalan atau trotoar. Setiap orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab, memiliki dan atau menghuni bangunan di Kota Medan wajib membayar retribusi sampah sesuai dengan besarnya tarif yang telah ditentukan. Memberikan informasi kepada Pemerintah tentang pelanggaran-pelanggaran yang mencemarkan kebersihan lingkungan. Bagi pemilik tanah kosong wajib membersihkan dan merawat lahannya. Pasal 7
Setiap orang pribadi atau badan dilarang untuk : a. Membuang sampah di saluran air. b. Membuang sampah di jalan-jalan, sungai dan di Daerah Aliran Sungai (DAS) c. Membuang sampah atau menumpukkan sampah yang permanen di atas paret atau barem jalan. d. Membakar sampah sembarangan yang dapat mengganggu lingkungan. BAB V NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 8 1) Dengan nama Retribusi Pelayanan kebersihan di pungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah. 2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa Penyediaan Tempat, Pegumpulan, Pengangkutan dan Pemusnahan sampah dari setiap bangunan yang berada di Kota Medan serta penyedotan Septictank. 3) Wajib Retribusi Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yanga berkewajiban untuk membayar Retribusi Pelayanan kebersihan. BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi pelayanan Kebersihan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum Pasal 10 Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut dalam daerah.
BAB VII PENGECUALIAN, PEMBEBASAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI SAMPAH Pasal 11 1) Kepala Daerah dapat memberikan pengecualian, pembebasan dan keringanan retribusi terhadap. a. Lokasi-lokasi yang belum terlayani oleh Pemerintah Daerah b. Rumah-rumah ibadah dan panti-panti sosial. 2) Lokasi, tata cara pemberian pengecualian, pembebasan, keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB VIII PENETAPAN BESAR TARIF Pasal 12 Besaran tarif ditetapkan berdasarkan : 1. Peruntukan bangunan. 2. Lokasi bangunan berdasarkan pembagian letak kota. 3. Letak bangunan berdasarkan klasifikasi jalan. 4. Kwalitas bangunan. 5. Luas bangunan 6. Volume sampah terlayani. BAB IX PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF Pasal 13 Penetapan struktur besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sampah dari sumbernya ke TPA sampai dengan pemusnahan dengan prinsip subsidi silang, dan dibayar perbulan atau perhari bagi pedagang harian yang tidak menetap.
Pasal 14 BESARNYA RETRIBUSI KEBERSIHAN MASING-MASING SEBAGAI BERIKUT : I. RUMAH TINGGAL KUA LITAS
LUAS
Lebih besar Dari 250 m2 LUX 101 s.d250m2 Lebih kecil Dari 100 m2 Lebih besar Dari 250 m2 PERMAN 101 s.d250m2 ENT Lebih kecil Dari 100 m2 Lebih besar SEMI Dari 250 m2 PERMAN 101 s.d250m2 ENT Lebih kecil Dari 100 m2
II.
PUSAT KOTA TENGAH KOTA PINGGIR KOTA JALAN JALAN JALAN UTA UTAM KOL LINKUTAMA KOL LINK KOL LINK MA A 35.000 25.000
25.000 17.500
17.500 12.500
25.000 17.500
17.500 12.500
12.500 10.000
17.500 12.500
12.500 10.000
10.000 7.500
17.500
12.500
10.000
12.500
10.000
75.000
10.000
7.500
5.000
25.000 17.500
17.500 12.500
12.500 10.000
17.500 12.500
12.500 10.000
10.000 7.500
12.500 10.000
10.000 7.500
7.500 5.000
12.500
10.000
7.500
10.000
5.000
5.000
7.500
5.000
4.000
17.500 12.500
12.500 10.000
10.000 7.500
12.500 7.500
7.500 5.000
7.500 5.000
10.000 7.500
7.500 5.000
5.000 4.000
10.000
7.500
5.000
5.000
4.000
4.000
5.000
4.000
3.000
RUMAH TEMPAT KEGIATAN USAHA LOKASI BANGUNAN
JENIS USAHA
A.
B.
C.
D.
PUSAT KOTA TARIF DASAR LUAS KLAS VOL BANGUNAN M2 SAMPAH S/D 10 M3 Rp.
1 TOKO
2 1 2 3
3 Di atas 200 m2 101 s/d 200m2 S/d 100m2
Restauran / Rumah makan
1 2 3 4
Di atas 300 m2 201 s/d 300 m2 101 s/d 200 m2 S/d 100m2
60.000 45.000 35.000 25.000
45.000 35.000 25.000 20.000
35.000 25.000 20.000 15.000
Idem Idem Idem Idem
1 2 3 4 5 6 7 8
Di atas 3000 m2 2001 s/d 3000 m2 1001 s/d 2000 m2 751 s/d 1000 m2 501 s/d 750 m2 251 s/d 500 m2 151 s/d 250 m2 S/d 150 m2
450.000 300.000 200.000 150.000 100.000 60.000 40.000 25.000
400.000 250.000 175.000 135.000 85.000 45.000 30.000 20.000
350.000 200.000 150.000 125.000 75.000 35.000 25.000 15.000
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
1 2 3 4 5
Di atas 3000 m2 2001 s/d 3000 m2 1001 s/d 2000 m2 751 s/d 1000 m2 501 s/d 750 m2
450.000 300.000 200.000 150.000 100.000
400.000 250.000 175.000 135.000 85.000
350.000 200.000 150.000 125.000 75.000
Idem Idem Idem Idem Idem
Perkantoran
Bengekel / Show Room/ Doorsmeer
4
TENGAH TARIF KOTA PINGGIR KHUSUS / M3 TARIF KOTA DASAR TARIF DASAR (Tarif Di atas volume VOL. VOL. SAMPAH sampah tarif dasar) RP. SAMPAH S/d 10M3 S/d 10M3 Rp. Rp. 5 6 7 35.000 35.000 35.00,-/MP 25.000 20.000 Idem 20.000 15.000 Idem
45.000 35.000 25.000
E.
F.
Jasa Hiburan/ Panti pijat/ Pangkas/Salon Mandi Uap
Pool Angkutan Darat /Pel. Udara / Laut dan Pergudangan
6 7 8
251 s/d 500 m2 151 s/d 250 m2 S/d 150 m2
60.000 40.000 25.000
45.000 30.000 20.000
35.000 25.000 15.000
Idem Idem Idem
1
Di atas 3000 m2
450.000
400.000
350.000
Idem
2 3 4 5 6 7 8
2001 s/d 3000 m2 1001 s/d 2000 m2 751 s/d 1000 m2 501 s/d 750 m2 251 s/d 500 m2 151 s/d 250 m2 S/d 150 m2
300.000 200.000 150.000 100.000 60.000 40.000 25.000
250.000 175.000 135.000 85.000 45.000 30.000 20.000
200.000 150.000 125.000 75.000 35.000 25.000 15.000
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
1
Di atas 3000 m2
400.000
250.000
200.000
Idem
2 3 4 5
2001 s/d 3000 m2 1001 s/d 2000 m2 501 s/d 1000 m2 S/d 500 m2
300.000 200.000 150.000 100.000
175.000 135.000 85.000 45.000
150.000 125.000 75.000 35.000
Idem Idem Idem Idem
G.
Hotel / Penginapan
1 2 3 4 5 6 7
Di atas 2000 m2 2001 s/d 3000 m2 1001 s/d 2000 m2 501 s/d 750 m2 251 s/d 500 m2 101 s/d 250 m2 S/d 100 m2
450.000 300.000 200.000 150.000 100.000 60.000 25.000
400.000 250.000 175.000 135.000 85.000 45.000 20.000
350.000 200.000 150.000 125.000 75.000 35.000 15.000
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
H.
Pusat Perbelanjaan
1 2 3 4
Di atas 300 m2 2001 s/d 3000 m2 1001 s/d 2000 m2 S/d 1000 m2
450.000 300.000 200.000 150.000
400.000 250.000 175.000 135.000
350.000 200.000 150.000 125.000
Idem Idem Idem Idem
Di atas 3000 m2 2001 s/d 3000 m2 1001 s/d 2000 m2 501 s/d 1000 m2 S/d 500 m2
1 2 3 4 5
450.000 300.000 200.000 150.000 100.000
400.000 250.000 175.000 135.000 85.000
350.000 200.000 150.000 125.000 75.000
Idem Idem Idem Idem Idem
III. RUMAH TEMPAT KEGIATAN SOSIAL LOKASI BANGUNAN
JENIS USAHA
A.
1 Rumah Sakit/ Balai Pengobatan Swasta
Pemerintah / BUMN / BUMD
B.
Sekolah / Perguruan Tinggi
PUSAT KOTA TARIF DASAR LUAS KLAS VOL BANGUNAN M2 SAMPAH S/D 10 M3 Rp. 4
TENGAH TARIF KOTA PINGGIR KHUSUS / M3 TARIF KOTA DASAR TARIF DASAR (Tarif Di atas volume VOL. VOL. SAMPAH sampah tarif dasar) RP. SAMPAH S/d 10M3 3 S/d 10M Rp. Rp. 5 6 7 250.000 200.000 25.000
2 1
3 Di atas 3000 m2
2 3 4 5
2001 s/d 3000 m2 1001 s/d 2000 m2 501 s/d 1000 m2 S/d 500 m2
250.000 200.000 100.000 50.000
200.000 100.000 50.000 25.000
100.000 50.000 25.000 15.000
Idem Idem Idem Idem
1 2
Diatas 2000 m2 1001 s/d 2000m2
100.000 75.000
100.000 75.000
100.000 75.000
Idem Idem
3
S/d 1000 m2
50.000
50.000
50.000
Idem
1 2
Di atas 3000 m2 2001 s/d 3000 m2
250.000 200.000
200.000 150.000
150.000 100.000
25.000 Idem
350.000
