PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di Kota Denpasar dimana pelayanan air minum yang cukup sehat dan memadai kepada masyarakat termasuk salah satu tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 1995 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar bahwa berhubung dengan hal – hal pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10), Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2910) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tenatang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga
1
5.
6.
7. 8.
9. 10.
11. 12.
13.
14.
Memperhatikan
:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang milik Perusahaan Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat – syarat dan Pengawasan Kwalitas Air Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Keputusan Dewan Perwakilan Rakya t Daerah Kota Denpasar Tanggal 14 Nopember 2002 Nomor 18 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar.
Dengan Persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR
2
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kota Denpasar adalh Daerah kota Denpasar; b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar; e. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kota Denpasar yang bergerak dibidang pelayanan Air Minum; f. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar; g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.
B A B II PENDIRIAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar
B A B III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN Bagian Pertama. Nama dan tempat kedudukan Pasal 3 (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar; (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar.
3
Bagian Kedua. Maksud dan Tujuan Pasal 4 Maksud didirikan Perusahaan Daerah adalah : a. Sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya ; b. Menyelenggarakan peraturan penggunaan air secara merata dan efesien serta mencegah pengembalian air secara liar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 5 Tujuan didirikan Perusahaan Daerah adalah : a. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan akan air bersih yang sehat dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku ; b. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Pasal 6 Perusahaan daerah mempunyai tugas pokok : a. Mengusahakan penyediaan air minum yang cukup, sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat ; b. Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud huruf a dapat juga dilakukan pada daerah Kabupaten lainnya dengan kesepakatan Pemerintah Kota Denpasar yang bersangkutan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 6 Perusahaan Daerah mempunyai fungsi : a. Perusahaan melaksanakan fungsi ekonomi dan fungsi sosial; b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana tersebut huruf a Perusahaan Daerah memberikan jasa, memupuk pendapatan melalui penjualan air yang dapat menutup seluruh biaya yang diperlukan dan menyelenggarakan pemanfaatan umum.
4
B AB IV MODAL Pasal 8
(1) Neraca permulaan perusahaan terdiri dari semua Aktiva dan Pasiva Milik Perusahaan Daerah; (2) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan; (3) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dapat ditambah dari peyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan Pinjaman; (4) Semua alat-alat liquide disimpan di Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.
BABV PENGURUS Pasal 9 Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum Terdiri dari : a. Direksi; b. Badan Pengawas.
B A B VI DIREKSI Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 10 (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usul badan Pengawas (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil; (3) Untuk Dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Mempunyai pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya;
5
b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan denga n Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi Perusahaan Daerah; d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri. e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapakan dengan Keputusan Walikota. Pasal 11 Jumlah Anggota Direksi selama 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama Pasal 12 (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama; (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 13 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatn Perusahaan Daerah; b. Merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun; c. Membina pegawai; d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah; e. Menyelengarakan administrasi umum dan keuangan; f. Melaksanakan kegiatn Teknis Perusahaan Daerah; g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan diluar Pengadilan dan atau direksi dapat mewakili kepada seseorang atau beberapa pegawai Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau Badan lain; h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan Perhitungan laba / rugi
6
Pasal 14 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.
Mengangkat dan memberhentikan pegawai; Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi; Menandatangani pinjaman jangka panjang setelah mendapat persetujuan Walikota dan DPRD; Menandatangani Neraca dan Perhitungan laba / rugi; Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; Mengadakan investasi baru. Pasal 15
(1) Dalam penetapan kebijaksanaan tarif dan penghapusan harta kekayaan perusahaan yang tidak bermanfaat bagi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (2) Dalam menentukan kebijaksanaan tarif sebagaiamana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhitungakan unsur- unsur yang terdiri dari : a. Biaya air baku; b. Biaya pengolahan air atau biaya produksi; c. Biaya operasional terdiri dari: - biaya distribusi - biaya umum, dan administrasi d. Laba diharapkan minimal 5% (lima prosen) dari harga penjualan Bagian Ketiga Tahun Buku, Anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Pasal 16 Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin. Pasal 17 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku. Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Walikota melalui Badan Pengawas; (2) Walikota menetapkan Anggaran Perusahaan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas; (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan usulan Anggaran Perusahaan Oleh Walikota belum ada Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan, maka usulan anggaran tersebut dianggap telah disahkan; (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
7
Pasal 18 Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas selambat- lambatnya setiap 3 (tiga) bulan sekali Pasal 19 (1) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku terakhir; (2) Cara penilaian pos dan perhitungan tahunan harus disebutkan; (3) Setiap tahun buku Direksi wajib mengirim perhitungan laba rugi kepada Pihak Auditur untuk diadit; (4) Laporan atau hasil pemeriksaan auditor sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan. Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi Pasal 20 (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Walikota dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangn yang berlaku (2) Disamping menerima penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Direksi juga diberikan tunjangan sebagai berikut : a. tunjangan kesehatan dan jasa produksi b. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan. Bagian Kelima Cuti Pasal 21 (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut : a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; c. cuti bersalin selama 3 bulan; d. cuti sakit. (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
8
(3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah. (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengmbil cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1(satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir. Bagian Keenam Pemberhentian Pasal 22 Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan; a. Atas permintaan sendiri b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya; c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; e. Terlibat dalam tindakan pidana; f. Merugikan Perusahaan daerah. Pasal 23 (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c, d, e dan f Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota. Pasal 24 Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi. Pasal 25 (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan b diberhentikan dengan hormat; (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c,d,e,danf, diberhentikan tidak dengan hormat; (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 22 huruf b diberikan pasangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir
9
BAB VII BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 26 (1) Angggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota; (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (10 Pasal ini terdiri dari Pejabat Daerah atau perorangan dan atau wakil masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan. (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah; b. Menyediakan waktu yang cukup; c. Tidak terikat hubungan dengan Walikota atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjtkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Walikota. (5) Pengangkatan Anggota badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan walikota. Pasal 27 Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota. Pasal 28 (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga perusahaan daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat; Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 28 Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut; a.
Masa jabatan Anggota Badan Pengawasan paling lama 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan ;
10
b.
Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawasan terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat; Bagian Kedua Tugas dan wewenang Pasal 29
Badan Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengawasi kegiatan Direksi; b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan Anggota Direksi; c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program Kerja yang diajukan oleh Direksi; d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah; e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; f. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi. Pasal 30 Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; b. Memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah. Bagian Ketiga Penghasilan Pasal 31 Perusahaan Badan Pengawasaan terdiri : a. uang jasa; b. jasa produksi Pasal 32 (1) (2) (3)
Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh prosen) dari gaji Direktur Utama Sekretaris Badan Pengawasan menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima prosen) dari gaji Direktur Utama. Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari gaji Direktur Utama
11
Pasal 33 (1) (2)
Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi. Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pegawai. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 34
Anggota Badan Pengawasan dapat diberhentikan dengan alasan: a. atas permintaan sendiri; b. karena kesehatan tidak dapat melaksankan tugasnya; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Preusahan Daerah; d. terlibat dalam tindkan pidana; e. merugikan Perusahan Daerah. Pasal 35 (1)
(2)
Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, d dan c Walikota segera melakukan pemerikasaan terhadap yang bersangkutan ; Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Walikota paling lama 7 (tujuh ) hari kerja mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.
BAB VIII TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 36 (1)
(2) (3)
Semua pegawai Perusahaan termasuk angota Direksi dan berkedudukan selaku pegawai yang tidak tugas penyimpangan uang, surat-surat berharga dan barangbarang persediaan yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Ketentuan – ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Perusahaan. Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang surat-surat berha rga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan dalam gidang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata mata di gunakan untuk keperluan itu
12
(4)
(5)
(6)
diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Walikota; Pegawai termasuk pada ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah; Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan,. Tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan; Untuk Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan Pajak maka pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksub ayat (50 pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan kepada Akuntan Negara.
B A B IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN UANG JASA Pasal 37 (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan; (2) Penggunaan laba bersih dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut; a. Untuk bagian laba ke Pemerintah Kota 55 % b. Untuk Cadangan Umum 15 % c. Sosial dan Pendidikan 10 % d. Jasa Produksi 10 % e. Sumbangan Dana Pensiun dan sebagainya 10 % (3) Penggunaan laba bersih untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penmggunaan lain dengan persetujuan Walikota; (4) Tata cara penggunaan dana cadangan umum pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota melalui Badan Pengawas.
13
BAB X ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Organisasi dan Tata Kerja Pasal 38 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Bagian Kedua Kepegawaian Pasal 29 (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun, penghasilan Direksi dan penghasilan Badan Pengawas serta tunjangan lain diatur sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas; (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai / pekerja perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok – Pokok Kepegawaian Perusahaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini; (3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan perusahaan Direksi dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai ketentuan yang berlaku atas persetujuan Walikota.
B A B XI PEMERIKSAAN Pasal 40 (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan atau badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah oleh Walikota Denpasar untuk melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawaban hasil pemeriksaan disampaikan kepada Walikota; (2) Akuntan Negara berwenang mengadakan pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggung jawabannya.
14
B A B XII PEMBUBARAN Pasal 41 (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; (2) Pelaksanaan Likwiditas terhadap seluruh kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidasi oleh Badan / Lembaga sesuai dengan Perpu; (3) Pertanggungjawaban likwidatur kepada Pemerintah Pemerintah Kota dan atau pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya; (4) Dalam likwidatur Daerah dan atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak III apabila kerugian ini disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan ternyata tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
BAB XIII KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 42 Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mempu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat Walikota dapat mengganti Direksi Pasal 43 Dana representasi setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun Pasal 44 Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus mendapat persetujuan dari Walikota.
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 Anggota Direksi yang pada saat Peraturan ini ditetapkan telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.
15
BAB XV KETENTUAN UMUM Pasal 46 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar dinyatakan tidak berlaku. Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.
Disahkan di Denpasar. Pada tanggal 14 Nopember 2002 WALIKOTA DENPASA, ttd PUSPAYOGA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 18 Nopember 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, ttd MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2002 NOMOR 16
16
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR
I.
UMUM Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dipandang perlu untuk lebih menekannkan pada prinsipprisip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan Daerah. Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan antara lain penyediaan air minum mutlak perlu mendapatkan pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya. Demikian pula memperoleh air minum / air bersih yang memenuhi syarat kesehatannya sudah akan menajdi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak serta peraturan yang dapat menjamin kelancaran dan efektifitas penyediaannya sehingga dapat dinikmati secara berkesinambungan. Sehubungan dengan hal- hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Pasal 2 : Pasal 3 : Pasal 4 : Pasal 5 : Pasal 6 : Pasal 7 : Pasal 8 ayat (1) : ayat (2) :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan ialah sejumlah modal yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan
17
ayat (3) :
ayat (4) : Pasal 9 : Pasal 10 : Pasal 11 : Pasal 12 : Pasal 13 : Pasal 14 Huruf f : Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19
: : : : :
Pasal 20 : Pasal 21 : Pasal 22 : Pasal 23 : Pasal 24 : Pasal 25 : Pasal 26 : Pasal 27 : Pasal 28 : Pasal 29 : Pasal 30 : Pasal 31 : Pasal 32 : Pasal 33 : Pasal 34 : Pasal 35 : Pasal 36 : Pasal 37 ayat(1) :
ayat(2) :
umum Pemerintah Daerah yang dipertanggung jawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang dimaksud dari penyisihan sebagai Anggaran. Keuangan Daerah adalah penyisihan yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Maksud dari pada mengadakan investasi baru adalah dalam hal apabila mengadakan diversifikasi usaha. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Maksud dari pasal ini untuk dapat menilai aktifitas – ktifitas Perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat dipakai pedoman / dasar oleh Walikota / Ketua Badan Pengawas Denpasar dalam memberikan policy pembinaan kepada Perusahaan maupun sebagai dasar pertanggung jawaban kepada DPRD. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan karena akan mengakibatkan perhitungan neraca dan neraca rugi laba tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya. Penggunaan laba bersih yang diatur dalam huruf a,b,c,d,e dan f adanya Perusahaan Daerah ini sepenuhnya didirikan oleh Pemerintah Daerah dan modal dasarnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Apabila dikemudian hari ada
18
Ayat(3) :
Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47
: : : : : : : : : :
pengikutsertaan modal- modal swasta dan Pemerintah lainnya maka apa-apa yang tercantum dalam huruf a,b,c,d, dan f dapat diadakan perubahan. Penggunaan laba untuk cadangan umum dimaksud untuk menampung hal- hal dan kejadian-kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
19
