Wajah Buruk Pengelolaan Keuangan Saatnya PEMDA Harus Berbenah Potensi Korupsi Rp. 536.7 Milyar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu intrumen penting sebagai penunjang pembangunan daerah. Semangat otonomi pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah tentu diharapkan mampu memberikan wajah baru bagaimana uang Negara dikelola untuk sebesar sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar 1945 dan UU nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan pengelolaan keuangan Negara. Namun, alih alih-alih menjadi instrument kesejahteraan rakyat, APBD selain tersandra oleh beban kerja birokrasi, berbagai upaya yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara juga terus memperburuk wajah pengelolaan keuangan Negara. Otonomi nomi pengelolaan keuangan daerah, seyogyanya memberikan ruang besar pemerintah daerah untuk berkompetisi mengelola sebaik sebaik-baiknya uang rakyat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi justru kompetisi boros anggaran serta kompetisi dalam upaya upaya penggelapan uang Negara dengan berbagai modus. Provinsi Riau dengan sumber daya alamnya, mempu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan keuangan pemerintah daerah, baik yang dikelola pusat dan dibagi hasilkan ke daerah maupun yang langsung dikelola oleh daerah sehingga menjadi PAD. Secara umum APBD se Provinsi Riau kurun tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah APBD juga berakibat semakin banyaknya termuan kesalahan pengelolaan keuangan yang berpotensi terjadinya dinya kerugian uang Negara. Data yang dimiliki Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2011 se Provinsi Riau ditemukan sebanyak 139 kasus pengelolaan lolaan keuangan yang melanggar peraturan perundang perundang-undangan, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 536.775.011.641,30,-.. Potensi kerugian Negara tersebut tentunya dilakukan dengan bebagai modus. Tahun anggaran 2011, Provinsi Riau secara rangking dengan gan peringkat paling tinggi nilai potensi kerugian Negara adalah Kabupaten Bengkalis dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp. 253,5 Miliyar dengan 9 kasus. Selanjutnya Provinsi Riau potensi kerugian sebesar Rp. 91,4 Miliyar dengan 38 kasus. Selanjutnya kabupaten Kampar dengan 8 kasus potensi kerugian Negara sebesar Rp. 43,5 Miliyar. Selengkapnya lihat table berikut ini:
Grafik: Potensi Kerugian Negara dari Riau No Daerah 1 Provinsi Riau 2 Bengkalis 3 Kota Pekanbaru 4 Kabupaten Siak 5 Indragiri Hulu 6 Kuansing 7 Dumai 8 Kampar 9 Pelalawan 10 Rokan Hilir 11 Rokan Hulu Total
Potensi Kerugian 91.462.256.069,28 253.572.117.492,09 5.384.824.828,00 43.125.274.695,32 23.299.254.881,61 16.704.638.653,00 7.855.253.901,00 43.551.344.088,00 12.581.416.720,00 16.511.610.841,00 22.768.419.472,00 536.775.011.641,30
Kasus 38 9 7 14 20 20 4 8 8 14 5 139
Sumber : FITRA Riau Diolah Dari D LHP BPK RI atas LKPD T/A 2011
Potret buruk pengelolaan keuangan daerah Provinsi tahun 2011 yang berpotensi merugikan keuangan Negara tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2010 LHP BPK RI untuk pemerintah provinsi Riau terdapat 27 kasus dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp. 57.456.000.000, 57.456.000.000,-. Hal itu membuktikan bahwa semakin meningkatnya me ingkatnya pendapatan dan belanja daer daerah justru berdampak semakin meningkatnya potensi korupsi uang rakyat hal itu dibuktikan dengan temuan tahun 2011 meningkat lebih dari 60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu juga terjadi di kabupaten / kota se provinsi Riau. Dengan demikian, bahwa semangat reformasi birokrasi dengan tujuan good governance dan clean governance, governance, masih sebatas symbol dan jargon –jargon politik semata, sedangkan implementasinya NOL. Jika ditelusuri usuri lebih lanjut, berdasarkan LHP BPK RI yang terdapat item – item temuan yang kerap terjadi setiap tahunnya. Seperti bantuan penyelewengan bantuan keuangan (Bansos dan Hibah), anggaran untuk birokrasi (Pakaian Dinas, Perjalanan Fiktif, dll), serta proses pengadaan barang dan jasa, serta asset Negara yang tidak dapat diidentifikasi diidentifikasi keberadaanya. Temuan tersebut tentu bukanlah audit yang dilakukan secara konferehensif. Pengembosan uang Negara yang berkdeok kegiatan-kegiatan kegiatan mungkin bisa saja terjadi. Namun lagi – lagi BPK RI hanya mengaudit yang terkait dengan administrasi dan hanya memeberikan rekomendasi terhadap temuan-temuan. temuan Hibah dan Bansos Menjadi “Ladang” Kerugian uang Negara berdasarkan LHP BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 536.775.011.641,30.. Dari angka tersebut, 62% (enam puluh dua persen) atau sebesar Rp. 335.461.056.541,- pengembosan anggaran berasal dari realisasi anggaran bantuan keuangan, baik bantuan hibah maupun bantuan sosial. Wajah buruk pengelolaan keuangan daerah yang disalurkan
melalui bantuan social dan bantuan hibah kepada organisasi organisasi masyarakat dan lain lainlain sesuai dengan peraturan peundang-undangan peundang undangan hamper terjadi disetiap kabupaten dan kota tidak ketinggalan tahun 2011 itu juga terjadi di Provinsi Riau. Potensi kerugian Negara dari bantuan keuangan terjadi di Kabupaten Bengkalis dengan gan kerugian Negara sebesar Rp. 231.307.505.141,-. 231.307.505.141, . Selanjutnya kabupaten Kampar sebesar Rp. 38. 311.872.750,311.872.750, dan potensi penyelewengan anggaran bantuan social dan hibah terbesar ke tiga yaitu yaitu Kabupaten Siak sebesar Rp. 38.020.504.000,-. Selengkapnya lihat l tabel berikut ini: Potensi Kerugian Negara dari Hibah dan Bantuan Sosial Daerah Potensi Kerugian Negara Provinsi Riau Rp 220,000,000.00 Kota Pekanbaru Rp 961,000,000.00 Bengkalis Rp 231,307,505,141.00 Siak Rp 38,020,504,000.00 Indragiri Hulu Rp 5,506,375,000.00 Kuansing Rp 7,130,956,660.00 Dumai Rp 1,025,000,000.00 Kampar Rp 38,311,872,750.00 Pelalawan Rp 1,651,500,000.00 Rokan Hilir Rp 11,326,342,990.00 Total Rp 335,461,056,541.00 Sumber : FITRA RIAU di olah dari LHP BPK RI Atas LKPD TA 2011
Provinsi Riau : 38 Kasus : Rp. 91.462.256.069,28 No
Kasus
Pelaku
Potensi Kerugian
1
Kelebihan pembayaran Honorarium
8 SKPD
755.701.800,00
2
Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak sesuai senyatanya
19 SKPD
1.030.399.600,00
3
Perjalanan Dinas yang Waktu Pelaksanaannya Bersamaan Dengan Kegiatan Lain dan Tidak Dilakukan Sesuai SPT
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Memboroskan Keuangan Daerah Pemberian Biaya Peliputan Kepada Wartawan dan Memboroskan Keuangan Daerah Belanja Dokumentasi Untuk Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Se Se-Provinsi Riau tidak ada bukti yang memadai Realisasi Anggaran Belanja Untuk Fasilitasi Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tidak tepat sasaran
Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD & Sekda Sekretariat DPRD & Sekda
37.226.800,00 14.500.000,00 619.446.000,00
Sekretariat DPRD Biro Hubungan Masyarakat
184.600.000,00
Pemprov riau
134.891.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Tidak Mempunyai Dasar Hukum Pemberian Uang Transport kepada Tamu-Tamu Tamu Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau tidak sesuai ketentuan Terdapat Pemborosan Pengadaan Pakaian Dinas Sejumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau TA 2011
DPRD
534.000.000,00
DPRD
92.402.600,00
SKPD
3.781.935.875,00
Barang Hasil Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga Tidak Dapat Diidentifikasi Pembayaran Atas Pekerjaan Yang Tidak Dilaksanakan Pada Pengadaan Peralatan Venues dan Peralatan Tanding 39 Cabang Olahraga PON XVIII Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Pengadaan Kelengkapan Olahraga Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XI Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Pengeluaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XI Tahun 2011 Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban Yang Memadai Terdapat Kelebihan Pembayaran Tiga Item Pekerjaan Pengembangan Dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi Kabupaten Kuantan Singingi Yang Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Penambahan Nilai Kontrak Pembangunan Tugu Depan Kantor Gubernur Riau Tidak Layak Dibayarkan Senilai
Dispora
21.816.317.600,00
Dispora
16.741.715.108,80
Dispora
1.056.101.123,00
Dispora
505.736.000,00
Dispora
2.005.552.416,00
PU
339.801.000,00
161.891.000,00
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35
Terdapat Item Pekerjaan Pemasangan Wheep Hole Dan Tes Mutu Beton Pada Pembangunan Drainase Stadion Utama Dan Kawasan Sekitarnya Tidak Seharusnya Dibayarkan Keterlambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Dang Merdu Putra Putri Bogor Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Terdapat Perubahan Metode Pemancangan Yang Tidak Sesuai Ketentuan dan Kelebihan Pembayaran Dua Item Pekerjaan Pada Pembangunan Gedung WIP Bandara Sultan SyarifKasim II Hasil Pengadaan Belanja Modal yang Diserahkan Kepada Masyarakat tidak ada ketetapan gubernur
PU
112.816.000,00
PU
32.208.735,00
PU
37.040.000,00 10.557.683.500,00
Dinas Kesehatan Belum Mencairkan Jaminan Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas Lubuk Kandis Kabupaten Indragiri Hulu dan sisa uang muka Kelebihan Pembayaran Pada Tujuh Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pengaraian Jaminan Pemeliharaan Yang Belum Dicairkan Kelebihan Pembayaran Pada Lima Paket Pekerjaan Peningkatan, Rehabilitasi Dan Perbaikan Daerah Irigasi
Dinas kesehatan
43.304.200,00
Dinas kesehatan PU
179.156.411,60 51.450.606,26
PU
127.747.877,00
PU
593.565.315,83
Kelebihan Pembayaran Pada Dua Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kabupaten Rokan Hulu Pemantauan Pengembalian Investasi Non Permanen Koperasi Wanita (Gender) Kurang Optimal dan Bunga Pinjaman belum di setor ke kas daerah Dua PNS RSUD Arifin Achmad Yang Mendapat Tugas Belajar Masih Memperoleh Tunjangan Beban Kerja (TBK) Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Dua Orang Pegawai RSUD Arifin Achmad yang Melakukan Tugas Belajar Aturan Pemberian Uang Jasa Jaga di RSUD Arifin Achmad Belum Mengacu Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 Pengadaan Jasa Sewa Gedung Pada Kegiatan Pawai Budaya Provinsi Riau Berindikasi Merugikan Daerah
PU
33.124.037,12
Terdapat Kelebihan Pembayaran Sewa Mobilitas Darat pada Kegiatan POPNAS XI Provinsi Riau Proses Pengadaan Barang/Jasa Empat Kegiatan Pada BAPPEDA Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku Terdapat Kelebihan Pembayaran Makan Minum dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Makan Minum serta Kesalahan Klasifikasi Anggaran Bukti Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tidak Diyakini Kebenarannya
77.220.000,00 99.827.800,00 52.800.000,00 2.058.775.000,00 31.200.000,00 73.450.000,00 571.606.324,00 180.420.000,00 220.000.000,00
36 37 38
Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) PK) Bandara Tempuling Belum Didukung Bukti Kepemilikan Persediaan Ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum dapat di telusur Pertanggungjawaban Belanja pada Sekretariat DPRD Belum Diverifikasi
4.462.260.000,00 Dinas Peternakan
1.014.896.666,67
Sekretariat DPRD
21.039.485.173,00
Jumlah
91.462.256.069,28
Kota Pekanbaru : 7 Kasus : 5,384,824,828,00 No. 1 2 3 4 5 6 7
Kasus sisa SP2D UP/GU/TU TA 2011 terlambat di seetor Piutang iutang penjualan kendaraan dinas tahun 2005 yang belum dilunasi Pembayaran honorarium tim/panitia, PPTK, staf PPTK serta pengadaan barang dan jasa tidak sesuai standar harga mantan anggota dan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru priode 2004 2004-2009 belum mengembalikan tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional Biaya perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai senyatanya kegiatan penyebarluaskan informasi penyelenggara pemerintah daerah pada beberapa media massa memboroskan keuangan daerah pemberian bansos kepada ormas TA 2011 belum sepenuhnya didukung dengan bukti kejelasan identitas penerima/ pemberian fiktif Jumlah
Pelaku
Dinas PU DPRD Kota PKU 3 SKPD
Potensi Kerugian 1.914.616.328,00 39.240.000,00 37.745.000,00 913.676.000,00 283.447.500,00 1.235.100.000,00 961.000.000,00 5.384.824.828, 00
Kabupaten Bengkalis : 9 Kasus : Rp. 253.572.117.492,09 No Kasus 1 Sisa Uang Persediaan TA 2010 dan TA 2011 Belum Disetor Ke Kas Daerah
Pelaku
2
Penggunaan Langsung Dana Klaim Askes PNS pada RSUD Bengkalis Tidak Sesuai Ketentuan
Dinas kesehatan
3 4 5 6
Terdapat Perjalanan Dinas yang Tidak Patut Dibayarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Belum Disampaikan Oleh Penerima Bantuan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Belum Disampaikan Oleh Penerima Hibah Pengadaan Enam Unit Ambulans Tidak Sesuai Ketentuan
4 SKPD
7 8 9
Terdapat Pembayaran Ganda Pengadaan Jasa Konsultan di Bappeda Klaim Jaminan terkait Pemutusan Kontrak Belum Dicairkan ke Kas Daerah Minimal Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Laptop Minimal Jumlah
Dinas kesehatan
Potensi kerugian 6.938.667.099,00 1.509.948.685,00 75.458.050,00 226.219.000.000,00 5.088.505.141,00 68.400.000,00 68.805.000,00 13.498.408.485,84 104.925.031,25 253.572.117.492,09
Kabupaten Siak : 14 Kasus : Rp. 43.125.274.695,32 No. Kasus 1 2
Terdapat Sisa Uang Persediaan Per 31 Desember 2011 Belum Disetorkan ke Kas Daerah Terdapat Pajak per 31 Desember 2011 Belum Disetor keKas Negara
3
Pemungutan Retribusi Peredaran Hasil Hutan Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi Pembayaran PPH dan PPN Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas TA 2011 Memboroskan Keuangan Daerah Minimal Terdapat Kelebihan Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan pada Empat SKPD Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium pada Tim Majelis Pertimbangan Dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Siak
4 5 6 7
Pelaku
Potensi Kerugian 383.188.063,00 314.873.334,91 2.041.098.512,00
4 SKPD
33.367.859,28 281.225.000,00 38.000.000,00 10.775.000,00
8 9 10 11 12 13 14
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Tujuh SKPD Kabupaten Siak Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Siak Tidak Sesuai Ketentuan dan Membebani Keuangan Daerah Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Siak Tidak Tepat Sasaran Rekanan Pekerjaan yang Putuss Kontrak Belum Dikenakan Denda Keterlambatan dan Jaminan Pelaksanaan Belum Dicairkan Per 31 Desember 2011 Terdapat Tunggakan Pajak dan Retribusii Daerah termasuk Denda PT Siak Timber Belum Dilunasi per 31 Desember 2011 Utang Jangka Pendek TA 2010 Tidak Dapat Direalisasikan pada TA 2011 Terdapat Indikasi Kelebihan Pembayaran Laston Lapis Aus (AC (AC-WC) dan Lapis Peresap pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan SMA Bunga Raya Jumlah
7 SKPD
593.925.600,00 36.988.141.000,00 1.032.363.000,00 902.551.868,00 147.303.234,13 337.143.000,00 21.319.224,00 43.125.274.695,32
