VISI PERBAIKAN KOTA VS REGULASI

VISI PERBAIKAN KOTA VS REGULASI

OLEH : IWAN KURNIAWAN KABID PELAYANAN 1 BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Forum Regulasi 2I Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta Jumat, 28 Oktober 2016 I Jakarta Convention Center

VISI JAKARTA

AMAN, NYAMAN, BERKELANJUTAN, SEJAJAR KOTA-KOTA BESAR DUNIA,

DIHUNI MASYARAKAT SEJAHTERA

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG GUNA TERWUJUDNYA VISI, MISI, DAN TUJUAN PENATAAN RUANG, DITETAPKAN KEBIJAKAN PERATURAN ZONASI MELIPUTI :  KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN RUANG  KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG 1. koefisien dasar bangunan maksimum (KDB); 2. koefisien lantai bangunan maksimum (KLB); 3. ketinggian bangunan maksimum ; 4. koefisien dasar hijau minimum (KDH); dan 5. koefisien tapak besmen maksimum (KTB)  KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM  KETENTUAN LAIN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGENDALIKAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN RAWAN BENCANA, KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN, DAN KAWASAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Perda Prov. DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Pasal 194 -196

SEKILAS MENGENAI BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Solusi Perizinan Warga Jakarta

365 hari Mendobrak Sistem Pelayanan Perizinan Publik

PTSP Melakukan Berbagai Pembenahan Internal Restrukturisasi Organisasi Internal Communication Website

Perbaikan Internal Business Process

Simplikasi Proses Perizinan

Real Time Tracking

Pendelegasian Wewenang

Standarisasi Pelayanan

Pelayanan.jakarta.go.id pelayanan jakarta-ptspdkijakarta

@layananjakarta

PERIZINAN PEMBANGUNAN

ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN DI BPTSP & 5 KANTOR PTSP WALIKOTA LUAS TANAH >5000

HAK ATAS TANAH KONSULTASI BKPRD KONSULTASI GPA

KELAS A > 8 LT KELAS B < 8 LT

KELAS A > 8 LT (NRT) KELAS B < 8 LT (NRT)

IPPT *

KRK

GPA

SLF

IPPL *

UKUR

IZIN LINGK.

IMB

LUAS TANAH >5000

KRK TRACE PEMATOKAN

IPAL DEWATERING PLB & KMRL

KELAS A > 8 LT (NRT) KELAS B < 8 LT (NRT)

ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN IMB DI TINGKAT BPTSP

PROSES IMB

1 SEKRETARIAT TABG KONSULTASI (TEKNIS + ADM)

6

PERSETUJUAN TEKNIS IMB

2

4

3

5

KONSULTASI TABG

SK IMB

MAKSIMAL 2 KALI

20 HARI

7

ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN SLF DI TINGKAT BPTSP

5

3 REKOMENDASI DINAS DAMKAR (REKOM. KESELAMATAN KEBAKARAN SLF-1)

1

REKOMTEK

4 PERSETUJUAN (TEKNIS + ADM)

SLF

2

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DINAS TENAGA KERJA (BEJANA TEKAN, GONDOLA, ALAT ANGKUT, LIFT, PENANGKAL PETIR DAN LISTRIK) REKOMENDASI DINAS PENATAAN KOTA

PENYELESAIAN KEWAJIBAN*

FORMATPERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN (KDB, KLB, KDH, KTB, KB) http://bit.ly/2ac3gH8

PEDOMAN GAMBAR PERENCANAAN ARSITEKTUR (GPA) http://tinyurl.com/PedomanGPA PELAYANAN KONSULTANSI PERIZINAN BANGUNAN http://bit/ly29UvSnk Telp : 0813-1951-8998 Email : [email protected] GLOSSARY TENTANG ISTILAH TEKNIS PEMBANGUNAN DAN KETATARUANGAN http://pelayanan.jakarta.go.id/download/publikasi APLIKASI HITUNG ESTIMASI RETRIBUSI IMB KELAS A www.4share.com/mobile/AHNkTAz5ba/QRET-alpha.html

FORMAT PERHITUNGAN OTTV http://greenbuilding.jakarta.go.id/

• INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG • JARAK BEBAS BANGUNAN

REGULASI

• GREEN BUILDING

Urban density

sirkulasi

Kualitas ruang

KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

KDB?

KDB

KDB

Luas Lantai Dasar Luas Lahan

Luas Lantai Dasar

Luas Lahan

persentase PERBANDINGAN antara LUAS SELURUH LANTAI DASAR BANGUNAN GEDUNG dan LUAS LAHAN PERPETAKAN ATAU LAHAN PERENCANAAN yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, RDTR dan Peraturan Zonasi. (Perda 1 Tahun 2014)


KDB

Ketentuan KDB

No

Tinggi Dinding

Pengatapan

Perhitungan

1.

t ≤ 1.20 m (proyeksi)

100%

50% x Luas Bidang Ybs *

2. t > 1.20 m 100% 100% x Luas Bidang Ybs 3. t ≤ 1.20 m (proyeksi) 100% 50% x Luas Bidang Ybs * 4. t ≤ 1.20 m (proyeksi) 0% Tidak Dihitung 5. t ≤ 1.20 m (proyeksi) 100% 50% x Luas Bidang Ybs * 6. t > 1.20 0% Tidak Dihitung * asalkan luasnya < 10% dari batasan KDB, selebihnya dihitng 100% luas RAMP sirkulasi kendaraan dan TANGGA TERBUKA menuju keatas dihitung 50% apabila tidak melebihi 10% dari batasan KDB yang ditetapkan dan selebihnya dihitung 100%.


KDB

Tidak dihitung KDB SELASAR  Penghubung 1 lantai  Lebar 3m  Beratap  Tidak berdinding

BANGUNAN PENUNJANG pos keamanan, bangunan ATM, gardu listrik, tangki air, kilang minyak, tangki penyimpanan, ruang me, ruang pembuangan sampah, PKL pada bangunan (tidak permanen tidak berdinding) dan Terpisah dari bangunan utama


Rumus perhitungan

KDB

KDB

1. Bangunan untuk kegiatan rumah (Sangat Kecil/Kecil/Sedang/Besar) : 𝐾𝐷𝐵 =

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖 × 100% 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛

2. Bangunan bukan kegiatan rumah :  Rumus Persentasi Proyeksi :

𝐾𝐷𝐵 =

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖) × 100% 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝐷𝐵

 Rumus Perhitungan KDB jika Persentasi Proyeksi tidak lebih dari 10% : 𝐾𝐷𝐵 =

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 + 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖) − (50% 𝑥 𝐿𝑡. 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖 × 100% 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛

 Rumus Perhitungan KDB jika Persentasi Proyeksi lebih dari 10% : 𝐾𝐷𝐵 =

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 + 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖) − (10% 𝑥50% 𝑥 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝐷𝐵 × 100% 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛


Contoh perhitungan KDB

KDB

CONTOH I. Luas Total Proyeksi = 30 m2 Presentase Proyeksi : = Total Proyeksi : Batasan KDB = 30 m2 / 400 m2 = 7,5 % (Proyeksi < 10% Batasan KDB)

Perhitungan Luas KDB: = Total Luas Lantai Dasar - (Proyeksi X 50%) = 200 – (30 x 50%) = 200 – 15 = 185 m2 KDB = 185 m2 x 100% = 18.50 % 1000 m2

CONTOH II. Luas Total Proyeksi = 60 m2 Lantai Dasar Proyeksi

Presentase Proyeksi : Proyeksi

= Total Proyeksi : Batasan KDB = 60 m2 / 400 m2 = 15 % (Proyeksi > 10% Batasan KDB)

Perhitungan Luas KDB:

Data Lahan :  Lahan Perencanaan = 1000 m2  KDB = 40%  Luas Batasan KDB = 400 m2  Luas Lantai Dasar = 200 m2

= Total Luas Lantai Dasar - (10% X 50% X Batasan KDB) = 200 – (10% x 50% x 400 ) = 200 – 20 = 180 m2

KDB = 180 m2 x 100 % = 18.00 % 1000 m2

KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)


KLB?

KLB

KLB

Seluruh Lantai Bangunan Lahan

Luas Seluruh Lantai Bangunan

Luas Lahan

angka persentase perbandingan antara LUAS SELURUH LANTAI BANGUNAN gedung dengan LUAS LAHAN PERPETAKAN ATAU LAHAN PERENCANAAN yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. (Perda 1 Tahun 2014)

Dihitung 100% Dihitung 100%

Ruang M/E Ruang instalasi air Tangga, Mushola Ruang tunggu sopir Ruang PKL

≤ 20% dari luas lantai bangunan tidak dihitung KLB selebihnya dihitung dalam KLB 100%

PARKIR

Toko Warung Lobby TK SD

KLB

SP/ME

Apartemen Kantor Hotel

FASILITAS

FUNGSI UTAMA


Parkir beserta sirkulasinya

≤ 50% dari luas KLB tidak dihitung KLB, dan kelebihan batasan 50% dihitung sebagai KLB100%;

Perhitungan KLB

≤ 10% dari setiap luas lantai bangunan dihitung 50% KLB dan kelebihan dihitung sebagai KLB 100%

* Dengan ketentuan khusus

Gardu listrik Tangki penyimpanan Kilang minyak / gas Tangki Air Pos Jaga

Tidak dihitung KLB

koridor atau jembatan penghubung antar bangunan yang digunakan pejalan kaki dan tidak dipergunakan untuk kegiatan lain

Tidak dihitung KLB

LANTAI EVAKUASI BENCANA

Balkon didalam struktur massa bangunan

TPS

KLB

BANGUNAN LAYANG

Balkon menjorok keluar

TERPISAH DARI BANGUNAN

BALKON *


bangunan di atas 24 lantai yang menyediakan lantai evakuasi bencana satu lantai / lebih dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan lain

Tidak dihitung KLB

Perhitungan KLB

Bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama

Luas lantai bangunan boleh mencapai 150% dari luas total lantai yang telah ditetapkan pada RDTR dan Peraturan Zonasi

BANGUNAN KHUSUS PARKIR

BANGUNAN KHUSUS PARKIR


KLB

Prasarana parkir perpindahan moda (PARK AND RIDE), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama

Luas lantai bangunan mencapai 200% dari luas total lantai yang telah ditetapkan pada RDTR dan Peraturan Zonasi

Perhitungan KLB


Balkon

KLB


KLB

c

b

b Tinggi atap

a

c f

No

e

f

g

h

Lebar lantai (Eg / fh)

Tinggi dinding

d

Lebar lantai

Akses dari dalam bangunan

1.

Tinggi Dinding (m)

Pengatapan

Perhitungan

t ≤ 1.20 pada min. 3 sisinya

100%

Tidak Dihitung

0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Tidak Dihitung 100% x Luas Bidang Ybs Tidak Dihitung 50% x Luas Bidang Ybs * Tidak Dihitung 100% x Luas Bidang Ybs Tidak Dihitung

Memiliki akses/ 2. L ≤ 1.20 Tidak Memiliki akses 3. t > 1.20 4. 5. t ≤ 1.20 pada min. 3 sisinya 6. Memiliki akses/ L > 1.20 Tidak Memiliki akses 7. t > 1.20 8. * asalkan luasnya < 10% dari luas abcd, kelebihannya dihitung 100% ** jarak lantai balkon ke atap maksimal 5m

Ketentuan balkon

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG a

KLB

b Tinggi atap

e

f Tinggi dinding

d

g

c Lebar lantai

No

Lebar lantai (Ef / gc)

Akses dari dalam bangunan

Tinggi Dinding (m)

Pengatapan

Perhitungan

t ≤ 1.20 pada 1-2 sisinya

100%

50% x Luas Bidang Ybs *

0% 2. L ≤ 1.20 3. 100% t > 1.20 4. 0% 5. 100% t ≤ 1.20 pada 1-2 Memiliki akses/ sisinya 6. 0% L > 1.20 Tidak Memiliki 7. 100% akses t > 1.20 8. 0% * asalkan luasnya < 10% dari dari luas abcd, kelebihannya dihitung 100%

Tidak Dihitung 100% x Luas Bidang Ybs Tidak Dihitung 50% x Luas Bidang Ybs * Tidak Dihitung 100% x Luas Bidang Ybs Tidak Dihitung

1.

Memiliki akses/ Tidak Memiliki akses

** jarak lantai balkon ke atap maksimal 5m

Ketentuan balkon

KOEFISIEN TAPAK BASEMEN (KTB)


KTB? Luas Lantai Basement = 50 m2

KTB

KTB

Luas Lantai Basement Luas Lahan

Luas Lahan Perencanaan = 100 m2

angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. (Perda 1 Tahun 2014)


KTB

Jarak dinding terluar basemen paling kurang 3 m (tiga meter) dari GSJ, pengaman saluran dan/atau kaveling; Basemen 2 atau lapis kedua yang berada di bawah permukaan tanah diperkenankan paling besar 75 % B1 Batasan Mengikuti Peraturan Zonasi

B2 – dst batasan 75% dari luas lahan

Penggunaan basemen yang berada di bawah prasarana umum dan RTH harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BKPRD

Ketentuan KTB


KTB

Ketentuan

KTB

 pada sub zona R.1, R.2, R.3, R.4, R.5 , R.6 dan R.9 dengan KTB paling tinggi sama dengan KDB yang telah ditetapkan dalam RDTR dan PZ, dan hanya digunakan sebagai fungsi penunjang hunian.  Besaran KTB untuk kegiatan Rusun dan Rusun Umum menggunakan ketentuan khusus PSL sangat padat ≤60% ,PSL padat ≤ 55%, Kurang padat ≤ 50%, Tidak padat ≤ 45% dan subzona KDB rendah ≤40%

 Sub blok yang besar KTB nya tidak ditentukan dalam RDTR dan Peraturan Zonasi, besaran KTB ≤ KDB yang telah ditetapkan RDTR dan Peraturann Zonasi -Rapergub Tata Bangunan

KOEFISIEN DASAR HIJAU (KDH)


KDH

KDH ? adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Perda no. 1 Tahun 2014

NILAI KDH = LUAS BIDANG TANAH YANG DIHITUNG KDH LUAS LAHAN PERENCANAAN (LUAS ABCD)

X 100%


KDH

 SISTEM SIRKULASI UDARA (paru-paru kota);

 PENYERAP AIR HUJAN;

 PENGATUR IKLIM MIKRO

 PENYEDIA HABITAT SATWA;

 SEBAGAI PENEDUH;

 PENYERAP POLUTAN;

 PRODUSEN OKSIGEN;

 PENAHAN ANGIN.


KDH

Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf e, KDH sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali perkerasan di permukaan tanah yang dipergunakan sebagai jalan, prasarana parkir dan plaza. Perda no. 1 Tahun 2014 Pasal 615 ayat (5)


KDH

Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDH sebagaimana dimaskud pada ayat (5), permukaan basement 1 lapis pertama yang diturunkan paling kurang 3m dibawah permukaan tanah yang dimanfaatkan sebagai resapan air dan RTH diperhitungkan sebagai KDH. Perda no. 1 Tahun 2014 Pasal 615 ayat (6)


KDH

PROYEKSI


AKSES MOBIL DAMKAR

KDH?

KDH


DAPAT DIPERHITUNGKAN KDH JIKA :  Mempunyai fungsi resapan dan harus Dapat ditumbuhi oleh rumput.  Tidak dimanfaatkan, dipergunakan, dan/atau bagian dari jalur sirkulasi internal untuk kegiatan operasional dan servis.  Dikhususkan Hanya Untuk Akses Pemadam Kebakaran, tidak di manfaatkan untuk kegiatan yang lain, termasuk parkir kendaraan  Maksimal 50% Dari Batasan KDH Yang Ditetapkan dengan ketentuan sisa luas KDH yang bukan digunakan sebagai akses kebakaran, tidak kurang dari 10% luas lahan perencanaan.  Memberikan tanda antara jalur khusus pemadam kebakaran dengan area KDH lain.

Hard Standing Mobil Pemadam Kebakaran Tidak Dihitung KDH.

KDH

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DIHITUNG SEBAGAI KDH BIDANG TANAH TANPA PERKERASAN UNTUK HIJAU TAMAN DAN RESAPAN AIR BIDANG TANAH DGN BIDANG ATAS BASEMENT SATU DITURUNKAN ≥ 3 M STEPPING STONES PEJALAN KAKI DALAM TAMAN (LANDSCAPING) JALUR PEMADAM KEBAKARAN SESUAI KETENTUAN

TIDAK DIHITUNG SEBAGAI KDH BANGUNAN BIDANG TANAH DGN BIDANG ATAS BASEMENT SATU DITURUNKAN < 3 M BIDANG TANAH TERKENA RENCANA JALAN JALAN KELUAR-MASUK KENDARAAN PLAZA / PARKIR KENDARAAN HARD STANDING MOBIL PEMADAM KEBAKARAN KOLAM RENANG

KDH

KETINGGIAN BANGUNAN (KB)


KB

KETINGGIAN BANGUNAN (KB) KB dikelompokkan menjadi: a. Bangunan rendah =1–4 lantai; b. Bangunan sedang = 5 - 8 lantai;

c. Bangunan tinggi = > 8 lantai.

adalah jumlah keseluruhan lantai bangunan dengan memperhatikan ketentuan tinggi ruang setiap lantai bangunan dan ketinggian peil lantai dasar.


KB

Batas KETINGGIAN BANGUNAN?

1. MASSA BANGUNAN Ketentuan ini berlaku pada massa bangunan dengan batas tertinggi elemen struktur, yakni bubungan atap tertinggi, ataupun dinding parapet dan mencakup elemen estetis/fasade bangunan yang ada.

2. ELEMEN UTILITAS Ketentuan ini berlaku apabila terdapat jaringan peralatan utilitas (penangkal petir, menara telekomunikasi, peralatan MEP) pada area atap bangunan maupun menempel pada bangunan.


KB

A. Jarak vertikal dari permukaan lantai dasar ke lantai 2 paling besar 10 m dan jarak vertikal lantai-lantai selanjutnya paling besar 5 m B. Dalam hal jarak vertikal dari lantai penuh berikutnya lebih dari 5 m maka ruangan tersebut dianggap sebagai 2 lantai (perhitungan hanya terhadap jarak bebas bangunan); Tidak berlaku untuk bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, bangunan monumental yang memiliki nilai arsitektur spesifik.

C. Tinggi peil lantai dasar suatu lantai bangunan gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m mengikuti rata-rata jalan, dengan tetap memperhatikan keserasian lingkungan.

B

A C

Ketentuan KETINGGIAN BANGUNAN ?


KB

MEZZANINE a. Jika luasnya kurang dari 50 % dari luas lantainya tidak dihitung sebagai lantai penuh; b. Jika luasnya melebihi 50 % dari luas lantainya, dianggap sebagai lantai penuh.

JARAK BEBAS BANGUNAN


 SIRKULASI UDARA DAN PENCAHAYAAN

 BENCANA KEBAKARAN

 RERUNTUHAN BANGUNAN


JARAK ANTAR BANGUNAN GEDUNG

JARAK ANTARA BANGUNAN DENGAN BATAS-BATAS PERSIL

DIPENGARUHI OLEH :


A. KETINGGIAN BANGUNAN B. JENIS BIDANG DINDING BANGUNAN Rumus :

(Y)n = (3,5 + n/2)m Ket : n : Jumlah lapis y : jarak bebas (m)

DINDING TERBUKA

DINDING TERTUTUP

DINDING MASIF

KETENTUAN JARAK BEBAS 1

DINDING TERBUKA

JARAK BEBAS BANGUNAN 4

Jalan

2

DINDING MASIF/TERTUTUP

DINDING TERBUKA

5

3

DINDING MASIF/TERTUTUP

KETENTUAN JARAK BEBAS 6

JARAK BEBAS BANGUNAN 9

7

10

8

ARKADE? Perda no. 1 Tahun 2014

adalah angka ruang publik yang terbentuk oleh struktur bangunan (atap,, dinding, kolom) digunakan sebagai jalur sirkulasi pejalan kaki untk membentk karakteristik arsitektur lingkungan.

KETENTUAN JARAK BEBAS

11

SECONDARY SKIN FASADE


KETENTUAN JARAK BEBAS

JARAK BEBAS BANGUNAN Jika Tapak Lahan yang dapat dibangun ≤ 36 m2 Dapat dikecualikan untuk jarak bebas samping dan belakang dan maksimal 3 lantai, kecuali pada kawasan tertata.

JARAK BEBAS SAMPING

JARAK BEBAS BELAKANG (*

paling kurang 2 m (kecuali pada lahan perencanaan dengan lebar sampai 7 m

paling kurang 2 m x 1/3 lebar lahan perencanaan kecuali pada kegiatan rumah flat paling kurang 2 m

RUMAH SANGAT KECIL, KECIL, SEDANG, BESAR & RUMAH FLAT

(* Rapergub Tata Bangunan

BANGUNAN GEDUNG HIJAU PERGUB NO. 38 TAHUN 2012

CONTOH KASUS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN DENGAN IZIN YANG TERBIT TERKAIT DENGAN PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) MASALAH : KEKURANGAN LUASAN KDH

GEDUNG DI DAERAH CAWANG (JAKTIM)

CONTOH KASUS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN DENGAN IZIN YANG TERBIT TERKAIT DENGAN PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) FOTO SURVEY KONDISI 13 OKTOBER 2016

CONTOH KASUS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN DENGAN IZIN YANG TERBIT TERKAIT DENGAN PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) GAMBAR KONDISI LAPANGAN TGL 13 OKTOBER 2016

CONTOH KASUS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN DENGAN IZIN YANG TERBIT TERKAIT DENGAN PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) FOTO SURVEY KONDISI 18 OKTOBER 2016 (SETELAH DISESUAIKAN)

CONTOH KASUS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN DENGAN IZIN YANG TERBIT TERKAIT DENGAN PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

FOTO SURVEY KONDISI 18 OKTOBER 2016 (SETELAH DISESUAIKAN)


GEDUNG DI JL. JENDERAL SUDIRMAN (JAKSEL)

MASALAH : KELEBIHAN NILAI KLB (±400M2)

GEDUNG DI SETIABUDI (JAKSEL)

MASALAH : KEKURANGAN LUASAN KDH (±7%)

KAWASAN SCBD SUDIRMAN

MASALAH : PELAMPAUAN KLB (±9.000M2)


GEDUNG DI JL. THAMRIN (JAKPUS)

MASALAH : KELEBIHAN NILAI KDB (±300M2)

GEDUNG DI KELAPAGADING (JAKUT)

MASALAH : KELEBIHAN KLB (±2.400M2)

KAWASAN ISKANDARSYAH (JAKSEL)

MASALAH : KELEBIHAN KLB (±1.200M2)

VISI PERBAIKAN KOTA VS REGULASI

Recommend Documents