VISI MISI DAN PROGRAM AKSI KH. SOFYAN YAHYA, MA – Drs.H. AGUS YASMIN, SIP,MSI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
I.
PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur oleh landasan yuridis UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam konsiderannya telah mengatur secara simultan tentang prasyarat, proses dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut, sehubungan Pemerintahan Daerah merupakan bagian yang strategis dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-undang tersebut menyebutkan pula, bahwa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang pada penyelenggaraan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah bersamaan dengan prinsip-prinsipnya tersebut, diyakini dapat menjawab tantangan perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta persaingan global yang menuntut adanya pengelolaan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan pusat daerah yang bertanggung-jawab, merata, dan berkeadilan. Seiring dengan perpsektif tersebut diatas, perencanaan daerah perlu mengintegrasikan berbagai dokumen secara konsisten dan koheren dengan memperhatikan juga kondisi, potensi dan permasalahan daerah. Dengan demikian, arah pembangunan daerah dapat memuat dan seiring dengan muatan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Demikian pula halnya bagi Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hukum teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dibawah koordinasi pemerintahan dekonsentrasi Provinsi Jawa Barat, memiliki otoritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom menurut undangundang. Berdasarkan aturan perundang-undangan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, pemerintahan Kabupaten Bandung mempunyai amanat sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tugas pengembangan di bidang pemerintahan daerah (politik), hukum, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
1
1.2. KONDISI OBJEKTIF Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha. Secara wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 267 Desa dan 9 Kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. Sebelah Utara Sumedang b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat e. Bagian Tengah
: Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten : Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut : Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi : Kota Bandung, dan Kota Cimahi
Kabupaten Bandung termasuk wilayah dataran tinggi, secara geografis letaknya berada pada 6°49’ – 7°18’ Lintang Selatan dan diantara 107°14’ – 107°56’ Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan. Diantara puncak-puncaknya adalah : a. Sebelah utara : Gunung Bukit tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban parahu dengan tinggi 2.076 m (Wilayah Kabupaten Bandung Barat) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. b. Sebelah selatan : Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut. Secara klimatologi, Kabupaten Bandung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12°C sampai 24°C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Sementara lahan di Kabupaten Bandung terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, dan bangunan lainnya. Penggunaan lahan seluas 176.238,67 ha tersebut terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Tegal/kebun : seluas 20.901 ha (11,859 %) Ladang/huma : seluas 12.650 ha (7,178 %) Perkebunan PBS/PTP : seluas 27.350 ha (15,519 %) Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : seluas 6.132 ha (3,479 %) Tambak : seluas 0 ha (0 %) Kolam/Empang : seluas 980 ha (0,556 %) Pengembalaan/Padang Rumput : seluas 376 ha (0,213 %) Sementara tidak diusahakan : seluas 8 ha (0,005 %) Pekarangan yang ditanami pertanian : seluas 6.381 ha (3,621 %) Rumah/Bangunan/Halaman : seluas 18.090 ha (10,264 %) Hutan Negara : seluas 37.733 ha (21,410 %) Rawa-rawa : seluas 0 ha (0 %) 2
13. Lainnya/Jalan/Sungai/Tandus 14. Sawah
: seluas 9.426 ha (5,348 %) : seluas 36.212 ha (20,547 %)
Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk di Kabupaten Bandung hingga adalah 3,215,548 jiwa, dengan sex ratio 103,91. Hal ini berarti, untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Bandung terdapat 104 penduduk laki-laki. Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 Ha, maka kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah ± 19 jiwa/hektar. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 54,10 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 54 penduduk tidak produktif. Berdasarkan pada gambaran umum kondisi objektif Kabupaten Bandung, selain potensi yang bersandar pada karakteristik luas dan kewilayahan, letak dan kondisi geografis, klimatologi dan potensi lahan, Kabupaten Bandung tentu saja memiliki kekayaan alam yang dapat dieksplorasi menjadi sumber pendapatan ekonomi, berupa sungai, isi bumi, dataran subur, serta infrastruktur sosial. Kekayaan alam berupa sungai di Kabupaten Bandung terdapat beberapa sungai besar dan kecil, diantaranya sungai Citarum, Cisangkuy, dan Cikapundung, yang telah dimanfaatkan selain untuk pengairan dan sumber air baku PDAM, juga untuk kebutuhan sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sementara kekayaan isi bumipun cukup banyak dimiliki Kabupaten Bandung, seperti kekayaan panas bumi, dan bebatuan; batu gamping, batu andesit, teras, marmer, kaolin, batu kuarsa dan sirtu. Kekayaan panas bumi di Kabupaten Bandung tentu saja patut juga mendapat perhatian khusus bagi pendayagunaan sumber energi panas bumi, seperti yang terdapat di Gunung Kamojang, Gunung Patuha, dan Gunung Wayang. Sementara ini energi panas bumi Gunung Kamojang telah dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Dataran subur Kabupaten Bandung tentu saja menjadi daya topang pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri yang cukup strategis bagi Kabupaten Bandung, baik untuk produksi unggulan pertanian seperti padi sawah, padi gogo, kentang, cabe, teh, dan susu sapi, juga untuk pengembangan kawasan pariwisata agro, serta untuk pengembangan area industri besar, sedang, maupun kecil. Infrastruktur sosial masyarakat Kabupaten Bandung, tentu saja menjadi daya topang sinergis bersama dengan pengembangan potensi sumber daya alam di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya pengembangan sarana prasana dan fasilitas pendidikan dan kesehatan, kondisi lapangan pekerjaan dan ketenaga kerjaan, serta hubungan sosial kemasyarakatan, tentu menjadi sumber daya yang tidak terpisahkan bagi pengembangan daerah di Kabupaten Bandung. Hingga tahun 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung mencapai angka 75,69; yaitu kontribusi dari indeks pendidikan 85,28; indeks kesehatan
3
75,90; dan indeks daya beli 65,89, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 271,7 ribu jiwa. 1.3. ISU STRATEGIS DAN RUMUSAN MASALAH 1.3.1. Posisi geografis Kabupaten Bandung sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, memiliki akses mudah ke wilayah Ibu Kota Negara, serta berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten, dan 2 (dua) Kota potensial. 1.3.2. Sumber daya alam yang potensial dan kondusif bagi pengembangan industri, pertanian, pariwisata, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 1.3.3. Jumlah populasi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) yang cukup besar, dari 3.215.548 jiwa penduduk Kabupaten Bandung, terdapat usia produktif sebesar 2.086.694 jiwa (64,89 %) yang terdiri dari usia produktif laki-laki 1.065.575 jiwa dan perempuan 1.021.119 jiwa. 1.3.4. Relatif tingginya dependency ratio (angka beban ketergantungan) menunjukkan masih tingginya ketergantungan penduduk yang kurang produktif, sehingga kondisi tersebut memunculkan banyak persoalan sosial ekonomi dalam rumah tangga. Yang tersebut disebabkan oleh: a). Komposisi umur produktif dengan umur belum/tidak produktif, dan b). Pengaruh tingkat pengangguran dalam rumah tangga. 1.3.5. Amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi regulasi strategis bagi daerah untuk dapat melakukan lompatan pembangunan juga pengelolaan manajemen keuangan secara otonom. 1.3.6. Konsentrasi porsi anggaran pada pengembangan sektor-sektor strategis. 1.3.7. Masih banyaknya sumber-sumber pendapatan yang belum tergali. 1.3.8. Masih kecilnya kontribusi indeks daya beli bagi IPM Kabupaten Bandung dibandingkan kontribusi dari indeks pendidikan dan kesehatan. 1.3.9. Jumlah penduduk miskin yang mencapai angka 271,7 ribu jiwa atau sekitar 7,94 %. 1.3.10. Jumlah penduduk yang tamat pendidikan tinggi di perguruan tinggi hanya mencapai 4,30 % atau sejumlah 111.997 jiwa. 1.3.11. Kerawanan bencana yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan antisipasi dan deteksi dini, serta belum adanya solusi yang tepat. 1.3.12. Sistem dan penataan kota belum sinergis dengan rencana tata ruang dan wilayah sehingga mengakibatkan kerawananan lalu lintas, dan kerawanan sosial ekonomi yang tinggi. 1.3.13. Masih maraknya penyakit dan masalah sosial, seperti; anak terlantar, pengemis, korban narkoba, korban kekerasan, perdagangan manusia, lansia terlantar, dll. 1.3.14. Kinerja aparatur, etos kemandirian, dan enterpreneurship yang kurang memadai. 1.3.15. Penggunaan sistem informasi, komunikasi, dan tekhnologi yang masih rendah dalam mendorong kinerja pemerintahan. 1.3.16. Kepemilikan modal yang sangat kecil bagi pengusaha lokal. 1.3.17. Iklim investasi dan usaha yang belum mampu menjadi daya dongkrak bagi pergerakan ekonomi daerah secara signifikan.
4
1.3.18. Persoalan pangan yang belum teratasi terutama pada persoalan harga pangan yang tinggi, dan tidak adanya perencanaan yang matang bagi masa cocok tanam. 1.3.19. Fungsi lahan yang makin menyempit, sehubungan alih fungsi lahan yang tidak tertata.
II.
VISI Dalam segala aspek kehidupan, terlebih bagi tata kelola pemerintahan, mengatur sistem sosial dalam prikehidupan masyarakat, dan mengurus pembangunan bagi kemaslahatan hajat hidup orang banyak disuatu daerah, tentu saja membutuhkan seperangkat instrumen paradigmatik yang ditopang oleh cita-cita dalam bentuk visi. Secara umum, visi merupakan rumusan ide akan hadirnya suatu keadaan yang diinginkan berlandaskan pada data, fakta, atau kondisi objektif, dan hukum-hukum yang berkembang. Begitupula bagi kepentingan perubahan di Kabupaten Bandung bersamaan dengan perhelatan pemilihan kepala daerah, sudah selayaknya, berpijak pada dasar pendahuluan diatas, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KH. Sofyan Yahya, MA dan Drs.H. Agus Yasmin, SIP,Msi bertekad untuk mewakafkan diri bagi perubahan di Kabupaten Bandung dengan visi :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG YANG ADIL DAN MAKMUR, SERTA TERMAJU DI JAWA BARAT”. Makna filosofis yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut : 2.1. ADIL DAN MAKMUR Sebagai bagian dari sebuah bangsa yang merdeka ditunjang dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, terciptanya masyarakat yang ADIL dan MAKMUR di Kabupaten Bandung semestinya tidak menjadi pepesan kosong semata, dan tentunya ADIL dan MAKMUR harus terus menerus diperjuangkan oleh segenap anak bangsa, begitupula oleh segenap stakeholder masyarakat Kabupaten Bandung. ADIL memiliki makna menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai denga haknya, sehingga segala sesuatu menjadi proporsional dan patut, dan setiap orang mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. MAKMUR secara sederhana bermakna tersedianya barang kebutuhan hidup masyarakat secara merata dan tersebar, sehingga masyarakat mampu menentukan dan memenuhi kehidupan mereka. Oleh karenanya, suatu daerah dapat dikatakan MAKMUR ketika mampu menyediakan kebutuhan hidup masyarakat beserta mendorong kemampuan daya beli masyarakat atas kebutuhannya tersebut. Artinya, peningkatan produktifitas kebutuhan hidup masyarakat haruslah berkorelasi dengan kemampuan masyarakatnya dalam mengakses kebutuhannya tersebut, dengan tidak lupa melestarikan alam dan lingkungan hidup sebagai potensi dasar dari kemakmuran.
5
2.2. TERMAJU TERMAJU adalah cita-cita besar dari kemajuan Kabupaten Bandung, sehingga mampu menempatkan posisi kualitatif Kabupaten Bandung menjadi daerah yang “kahiji” diantara Kabupaten atau daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat. Termaju tentu saja harus diiringi dengan kerja maju, yang bagi masyarakat sunda dikenal dengan “gawe rancage”. Mencita-citakan Kabupaten Bandung yang termaju sudah barang tentu harus memiliki indikator kemajuan atau peningkatan di berbagai aspek dan sektor pembangunan di Kabupaten Bandung; Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas sumber daya manusia, indeks kesejahteraan masyarakat, tata ruang dan wilayah, infrastruktur memadai dan tepat guna, hingga kinerja pemerintahan yang ditopang kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, dan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.
III.
MISI 3.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, profesional, bersih dan bebas korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan, dan pemerintahan yang selalu hadir bagi kepentingan peningkatan pelayanan dasar dan daya dongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung 3.2. Mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai daerah yang aman, nyaman, dan tenteram bersama penegakan supremasi hukum bagi iklim hubungan sosial yang toleran dalam kemajemukan, iklim investasi dan usaha yang kondusif, dan daya topang ekonomi yang kuat bagi masyarakatnya 3.3. Mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan potensi sumber daya yang mampu memakmurkan masyarakatnya dan berdaya saing untuk kemudian unggul 3.4. Memperkuat hubungan kerja sinergis antar instansi dan lembaga di Kabupaten Bandung hingga pada tingkat pemerintahan desa, dan merperkuat hubungan kerjasama yang produktif antar pemerintahan, instansi, dan lembaga, baik horizontal maupun vertikal 3.5. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang berprestasi, ditopang dengan kekuatan moral agama dan sosial tinggi, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya, dan olah raga, melalui pembangunan sentral-sentral pendidikan dan pelatihan bertaraf nasional.
IV.
PROGRAM AKSI Program Aksi merupakan langkah strategis dalam mendukung misi yang kemudian dapat menjadi landasan gerak bagi pencapaian visi dimaksud.
6
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung KH. Sofyan Yahya, MA dan Drs. H. Agus Yasmin, SIP, Msi, dalam mewujudkan Visi Misinya memprioritaskan Program Aksi sebagai berikut : 4.1. Membangun Pemerintahan Kabupaten Bandung yang profesional, bersih dan bebas korupsi, melayani rakyat, dan bertanggung-jawab 4.1.1. Peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien dengan peningkatan reward dan punishment, serta reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang seadil-adilnya 4.1.2. Membangun sistem informasi, komunikasi, dan tekhnologi dalam menopang percepatan kinerja birokrasi 4.1.3. Membangun sistem transparansi sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dan akuntabilitas yang tersebar hingga desa, sehingga mampu mendogkrak partisipasi publik. 4.1.4. Melindungi kepentingan rakyat banyak, dan mengedepankan pelayanan publik 4.1.5. Menciptakan suasana komunikasi yang dialogis dilingkungan birokrasi pemerintahan Kabupaten Bandung, antar instansi dan lembaga 4.1.6. Penataan kantor dan lingkungan kantor jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Bandung yang bersih dan nyaman guna suasana kerja yang optimal dan kondusif 4.2. Membangun Perekonomian Kabupaten Bandung yang tangguh 4.2.1. Meningkatkan Pendapatan Daerah dari berbagai lini dan sektor, serta memprioritaskan efisiensi Belanja Daerah bagi penguatan ekonomi kerakyatan 4.2.2. Menekan kemungkinan angka kebocoran pajak dan retribusi daerah 4.2.3. Meningkatkan hubungan strategis secara vertikal dengan pemerintahan provinsi dan pusat dalam menopang program percepatan pembangunan perekonomian di Kabupaten Bandung 4.2.4. Membangun iklim investasi dan usaha yang kondusif, termasuk bagi terbangunnya industri yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bandung 4.2.5. Pengendalian kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, melalui penyesuaian harga raskin. 4.2.6. Menopang percepatan pembangunan gerakan Koperasi dan kelompok usaha kecil menengah, yang kemudian dapat pula menekan angka pengangguran 4.2.7. Membangun kerjasama sinergis dengan dunia perbankan bagi kepentingan kredit usaha kecil dan menengah 4.2.8. Mendorong tanggung-jawab sosial dunia usaha bagi percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan 4.2.9. Mendorong pengembangan potensi panas bumi di Kabupaten Bandung 4.2.10. Percepatan dan peningkatan hasil pertanian, dengan daya dukung optimal melalui stimulasi tekhnologi, pupuk, dan bibit yang unggul dan terjangkau 4.2.11. Mendorong produksi hasil pertanian hingga pada produksi bahan setengah jadi 7
4.2.12. Penataan dan Revitalisasi Pasar 4.2.13. Mendorong tumbuh kembangnya ekonomi kreatif 4.2.14. Mendorong pengembangan budidaya peternakan, perikanan dan pertanian hotikultura 4.2.15. Meningkatkan income perkapita masyarakat Kabupaten Bandung dan mendorong peningkatan tenaga kerja diberbagai sektor, baik sektor industri, pertanian, perdagangan, dan jasa 4.3. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yang berkeadilan 4.3.1. Mempercepat pemerataan pembangunan dan pembenahan infrastruktur dasar (jalan, irigasi, dan listrik) diseluruh wilayah Kabupaten Bandung, terutama penataan dan pembangunan jalan-jalan desa diseluruh desa Kabupaten Bandung 4.3.2. Membangun prasarana jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Bandung yang masih belum mendapatkan akses 4.3.3. Membenahi infrastruktur jalan yang aman dan nyaman bagi kepentingan publik 4.3.4. Membangun dan menata infrastruktur irigasi bagi kepentingan pertanian dan air bersih 4.3.5. Membenahi dan menata pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan zona dasar kawasan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 4.3.6. Membangun fasilitas pendukung bagi pembangunan dan pengembangan kawasan industri dan kawasan pariwisata; baik pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata agro, serta pariwisata terpadu dan olah raga 4.3.7. Membangun kawasan kearifan lokal dan kerukunan antar umat beragama (Taman Pancasila) dengan memanfaatkan kawasan ruang terbuka 4.3.8. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur wilayah-wilayah perbatasan di Kabupaten Bandung 4.3.9. Penataan dan pembenahan kota-kota satelit atau wilayah pengembangan di Kabupaten Bandung 4.3.10. Mendorong gerakan produktifitas lahan kepada seluruh pemilik lahan, guna meminimalisir lahan mati atau tidak produktif 4.4. Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial Kemasyarakatan 4.4.1. Memberikan daya dukung daerah bagi pengembangan pendidikan sekolah maupun luar sekolah 4.4.2. Pengembangan pendidikan agama, sosial, dan lingkungan hidup dilingkungan sarana ibadah, dalam rangka memakmurkan tempat ibadah 4.4.3. Pengembangan pendidikan life skill, dan peningkatan kualitas guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 4.4.4. Pengembangan fasilitas laboratorium, tekhnologi, dan sarana prasarana pendidikan 4.4.5. Peningkatan kesejahteraan guru ngaji melalui pemberian tunjangan 4.4.6. Membangun fasilitas, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai dan merata yang mampu di akses oleh seluruh warga hingga pelosok 8
4.4.7. Memperkuat dan mengembangkan peranan serta fasilitas posyandu dan puskesmas, dan pengembangan Puskesmas dengan rasio per-kecamatan 3 puskesmas, guna penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat 4.4.8. Peningkatan kesejahteraan pelayan kesehatan; dokter, bidan, dan perawat, melalui tunjangan yang proporsional 4.4.9. Mengembangan program Keluarga Berencana (KB) dan menekan angka migrasi dalam rangka mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan angka ketergantungan hidup 4.4.10. Memberikan perhatian khusus bagi kesehatan Ibu dan Anak 4.4.11. Mengantisipasi perdagangan manusia, penyakit masyarakat dan kerawanan sosial melalui pengembangan dialog antar warga dan antar umat beragama 4.4.12. Membangun dan mengembangkan fasilitas dan sarana olah raga disetiap Desa 4.4.13. Membangun fasilitas sentral pelatihan olah raga di Kabupaten Bandung yang berstandar nasional 4.4.14. Mendorong terciptanya situasi yang ramah, aman, dan nyaman bagi pelayanan kesehatan 4.4.15. Mengembangkan sekolah dan rumah sakit modern hingga bertaraf internasional 4.4.16. Melestarikan warisan budaya lokal; situs religi maupun situs tradisi, dan pengembangan seni dan budaya, serta mengembangkan fasilitas seni dan budaya di Kabupaten Bandung 4.5. Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4.5.6.
Mendorong semua aspek pembangunan yang ramah lingkungan Melaksakan gerakan penghijauan dan reboisasi Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air Mengembangkan tekhnologi antisipasi dan deteksi dini bencana Pengembangan gerakan budaya bersih Membangun fasilitas dan tekhnologi pengelolaan sampah, dan penanganan limbah 4.5.7. Menekan bencana banjir dan mengendalikan kebutuhan air dengan penataan ruas jalan dan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem irigasi, serta dengan pembangunan waduk dan embung (retention basin). 4.6. Memperkuat Desa sebagai ujung tombak pembangunan 4.6.1. Membangkitkan dan mendorong peningkatan gerakan lumbung desa 4.6.2. Menopang pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan mendorong keterlibatan strategis BUMD 4.6.3. Program pasar desa yang nyaman dan bersih 4.6.4. Mendorong peningkatan hasil peternakan dan pertanian desa 4.6.5. Membenahi fasilitas, sarana prasarana pariwisata di desa-desa yang memiliki potensi pariwisata 4.6.6. Percepatan pembangunan wilayah berbasis desa, melalui pengembangan pembangunan di RW-RW seluruh desa kabupaten Bandung; dengan 9
bantuan sebesar 25 juta per-RW per-tahun, yang penggunaannya pada tahun pertama dan kedua untuk kepentingan pembangunan fasilitas, sarana prasarana, dan untuk tahun berikutnya untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat
V.
PENUTUP
Segala sesuatu yang termaktub dalam tulisan VISI, MISI, dan PROGRAM AKSI ini, tentu saja tidak memiliki arti apapun bagi Kabupaten Bandung tanpa “gawe rancage”. Gawe rancage berarti kerja optimis dan dinamis bagi keberpihakan pada “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Adil dan Makmur, serta Termaju di Provinsi Jawa Barat”. Demikian VISI, MISI, dan PROGRAM AKSI ini dibuat, semoga mampu menjadi referensi strategis bagi pembangunan di Kabupaten Bandung, dan Allah SWT meridloi langkah kita bersama. Bandung, 01 Agustus 2015 CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
KH. SOFYAN YAHYA, MA CALON BUPATI
DRS. H. AGUS YASMIN, SIP, MSI CALON WAKIL BUPATI
10
