VISI, MISI DAN KOMITMEN KEPALA DAERAH

Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi Kabupaten Donggala

VISI, MISI DAN KOMITMEN KEPALA DAERAH I.

VISI, MISI DAN KOMITMEN KEPALA DAERAH A. VISI DAN MISI 1. Visi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction).Sesuai dengan amanat ini, maka visi pembangunan Kabupaten Donggala adalah gambaran kondisi Kabupaten Donggala yang ingin dicapai pada akhir periode 2014-2019.Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan sejalan dengan tahapan pembangunan dalam RPJP Kabupaten Donggala, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, maka visi Kabupaten Donggala adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Donggala Yang Maju Dan Sejahtera Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan” Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (keywords) yang perlu dijabarkan kedalam misi dan diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Donggala.Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang jelas, terarah, dan terukur untuk mewujudkan visi tersebut.Kata kunci atau pokok-pokok dari visi yang dimaksud adalah maju, sejahtera, sumber daya manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Pokok-pokok visi dijelaskan secara detail dalam Tabel 5.1.

Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

1


Tabel 5.1. Perumusan Penjelasan Visi Visi

Pokok-Pokok Visi

TERWUJUDNYA 1. Maju dan sejahtera (Progress and MASYARAKAT Prosper) KABUPATEN DONGGALA YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penjelasan Visi Maju berarti bahwa ada perubahan ke kondisi yang lebih baik dari periode sebelumnya. Keadaan maju ditandai dengan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan demikian, kondisi maju lebih identik dengan perkembangan dan kemajuan kondisi infrastruktur fisik (antara lain gedung, fasilitas publik, jalan, jembatan, dan pelabuhan), sehingga perlu dibarengi dengan kondisi masyarakat yang sejahtera, yang penekanannya lebih ke arah perkembangan yang bersifat non fisik. Makna kata sejahtera ditandai dengan 3 (tiga) hal berikut:

2. Sumber Daya Manusia (SDM) (Human Resouce)

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat 2. Terbukanya banyak kesempatan kerja dan bertambahnya lapangan berusaha 3. Meningkatnya daya saing daerah Kabupaten Donggala Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Donggala perlu terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan beberapa indikator yang diamanatkan dalam Permendagri 54/2010, yaitu:


2


Visi

Pokok-Pokok Visi

3. Pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development)

Penjelasan Visi 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Bertambahnya Usia Harapan Hidup (UHH) 3. Beberapa indikator lain bidang pendidikan: a. Rata-rata lama sekolah b. Angka Partisipasi Kasar (APK) c. Angka Partisipasi Murni (APM) d. Angka melek huruf e. Angka Putus Sekolah 4. Beberapa indikator lain bidang kesehatan: a. Prevalensi gizi buruk b. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak (AKB dan AKBA) c. Angka Kematian Ibu (AKI) Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Donggala harus menganut prinsip “berkelanjutan” sehingga tidak hanya berorientasi untuk kepentingan jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang. Artinya bahwa pembangunan yang dilakukan harus memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan tetap terjamin, sehingga sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan dapat terus berkelanjutan.


3


2. Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upayaupaya yang harus dilakukan. Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Donggala yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan, yaitu : a. Meningkatkan daya saing daerah berbasis desa dan kecamatan sebagai lokomotif pemerintahan dan pembangunan; b. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kepemimpinan amanah (good governance); c. Mengoptimalkan kualitas sumberdaya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta beriman dan bertaqwa (IMTAQ) melalui layanan pendidikan dan kesehatan; d. Meningkatkan infrastruktur daerah yang maju dan merata; e. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan; f. Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penjelasan tentang misi dan keterkaitan enam misi tersebut dalam mendukung visi dirangkum pada Tabel5.2.

Tabel 5.2. Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi No. 1.

Pokok-Pokok Visi Maju dan sejahtera (Progress and Prosper)

Misi Meningkatkan daya saing daerah berbasis desa dan kecamatan sebagai lokomotif pemerintahan dan pembangunan (Misi 1)

Didukung oleh: - Misi 1 - Misi 4 - Misi 5

Penjelasan Misi Meningkatkan daya saing Kabupaten Donggala mengandung makna bahwa Kabupaten Donggala memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan yang tinggi dan penghidupan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Guna mewujudkan hal ini, desa dan kecamatan menjadi basis program dan kegiatan dalam pembangunan searah dengan tujuan pembangunan desa yang termaktub dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain


4


No.

Pokok-Pokok Visi

Misi

Penjelasan Misi itu, daya saing daerah Kabupaten Donggala akan dipercepat dengan pengembangan pariwisata terpadu (integrated tourism development). Untuk program prioritas lintas bidang dan lintas sektor dilakukan melalui program unggulan yang dianggap dapat memberikan efek atau dampak signifikan bagi pencapaian Misi peningkatan daya saing kabupaten Donggala melalui pengembangan pariwisata dengan konsep pengembangan kota donggala sebagai kota wisata (program lintas sektor) yang diberi nama “Nasana Ngata’ta”.

Meningkatkan infrastruktur daerah yang maju dan merata (Misi 4)

Guna mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, perlu difasilitasi dengan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana prasarana pariwisata, pertanian, perhubungan dan fasilitas publik lainnya akan dibangun dengan mementingkan aspek pemerataan.Khusus terkait percepatan pembangunan di Kabupaten Donggala, maka pemerintah daerah menyiapkan cetak biru program lintas SKPD (lintas sektoral) yang memperhatikan potensi dan kearifan lokal dengan berbasis


5


No.

Pokok-Pokok Visi

Misi

Penjelasan Misi pada pengembangan pariwisata.

Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan (Misi 5)

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk program prioritas lintas bidang dan lintas sektor didalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang dianggap dapat memberikan efek atau dampak signifikan bagi pencapaian Misi Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinandengan konsep pengembangan Konsep Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Yang Diberi Nama “Isemapa Maipiapa”.

2.

Sumber Daya Manusia (Human Resource)

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kepemimpinan amanah (good governance) (Misi 2)

Didukung oleh: - Misi 2 - Misi 3

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Donggala harus menganut prinsip demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan melalui kepemimpinan yang amanah. Good governance yang sehat akan berkembang secara sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas. Pada tataran implementasi, good governance menerapkan kebijakan yang jelas, penempatan


6


No.

Pokok-Pokok Visi

Misi

Penjelasan Misi personil/aparatur yang kredibel, dan kehidupan politik yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

Mengoptimalkan kualitas sumberdaya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta beriman dan bertaqwa (IMTAQ) melalui layanan pendidikan dan kesehatan

3.

Pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development)

Didukung oleh: -Misi 6

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya yang berperan penting dalam menggerakkan pembangunan di Kabupaten Donggala. Untuk membangun kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing, harus didukung dengan pendidikan, dan kesehatan yang dilandasi oleh (Misi 3) ilmu pengetahun, teknologi, keimanan dan ketakwaan. Olehnya itu, peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan dan peningkatan IPTEK dan IMTAQ masyarakat merupakan hal yang diprioritaskan dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing. Mengedepankan Misi ini mengandung makna pembangunan bahwa proses pembangunan di berwawasan lingkungan Kabupaten Donggala berprinsip dan berkelanjutan “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan (Misi 6) pemenuhan kebutuhan generasi mendatang”. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan adalah: daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya. Termasuk dalam pengelolaan dan pelestarian SDA ini adalah dengan cara mengurangi tingkat kerusakan hutan, mencegah Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

7


No.

Pokok-Pokok Visi

Misi

Penjelasan Misi illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining, meningkatkan luas kawasan tertutup pepohonan (ruang terbuka hijau/RTH), akses sanitasi layak serta air minum layak.

3. Prioritas Pembangunan Daerah Visi dan misi menjadi sumber inspirasi dan memotivasi sekaligus menjadi acuan utama pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014-2019 ini perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah prioritas pembangunan daerah sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembagunan pada lima tahun mendatang, juga menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Donggala saat ini dan di masa mendatang sekaligus menjadi agenda utama menuju pada perwujudan “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Donggala Yang Maju Dan Sejahtera Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan” Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari prioritas pembangunan daerah berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Donggala yaitu: Misi 1 :

Meningkatkan daya saing daerah berbasis desa dan kecamatan sebagai lokomotif pemerintahan dan pembangunan, yang diprioritaskan pada :  Penguatan Kelembagaan desa dan kelurahan berdaya saing

Misi 2 :

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kepemimpinan amanah (good governance), yang diprioritaskan pada :  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola


8


Misi 3 :

Mengoptimalkan kualitas sumberdaya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta beriman dan bertaqwa (IMTAQ) melalui layanan pendidikan dan kesehatan, yang diprioritaskan pada:  Pendidikan Dasar (Dikdas 9 Tahun dan Pengembangan Belajar 12 Tahun bagi anak usia sekolah).  Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.

Misi 4 :

Wajib

Meningkatkan infrastruktur daerah yang maju dan merata, yang diprioritaskan pada :  Peningkatan Infrastruktur dan Energi

Misi 5 :

Mengembangkan ekonomi kerakyatan kemiskinan, yang diprioritaskan pada :

dan

pengentasan

 Pengentasan Kemiskinan  Revitalisasi Pertanian, kehutanan, Perikanan dan Kelautan  Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Misi 6 :

Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang diprioritaskan pada :  Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Donggala mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaransasaran tersebut. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Kabupaten Donggala secara berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025 yang merupakan


9


satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan (tidak parsial), sehingga berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Gambar 6.1 Tahapan Utama RPJPD Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025

Mengacu pada RPJPD Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025 sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1., Kabupaten Donggalasudah memasuki periode RPJMD tahap ke-3 dengan fokus pembangunan pada isu utama sebagai berikut:       

Kualitas pendidikan dan kesehatan Ekonomi kerakyatan Pemerataan pembangunan Percepatan pembangunan ekonomi perdesaan Daya dukung lingkungan Peningkatan fungsi kelembagaan, sumber daya aparatur pemerintah Peningkatan sarana dan prasarana

Isu penting dalam RPJP tersebut di atas akan dijabarkan kedalam strategi dan kebijakan pembangunan yang mendukung ke-6 (enam) misi yang telah dirumuskan. 1. Strategi Strategi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Donggala dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dijabarkan sebagai berikut : Misi 6 :

Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,


10


Strategi yang akan dilakukan dalam mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

o. p. q. r. s.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hutan bagi kehidupan Meningkatkan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat desa disekitar hutan Meningkatkan ketrampilan dan pegetahuan nelayan Melakukan penataan ruang terbuka hijau dengan baik Melakukan penataan taman kota Meningkatkan kualitas SDM terkait tata guna lahan pertambangan Menyediakan sarana dan prasarana air bersih, khususnya di daerah yang sulit mengakses air bersih Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi dasar yang memadai Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam Mengoptimalkan hutan tanaman Mengoptimalkan hutan kemasyarakatan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan Meningkatkan pemahaman investor dan masyarakat dalam penerapan sistem dan model pertambangan yang memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan Melakukan penertiban pertambangan tanpa ijin Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah, tata ruang kota dan pemanfaatan tata ruang secara terkontrol dan terkendali Mempertahankan khasanah arsitektur lokal Menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Donggala

2. Arah Kebijakan Dalam menyusun arah kebijakan, maka pembangunan Kabupaten Donggala harus sejalan dengan arah kebijakan sasaran RPJM Nasional Tahun 2015-2019 sebagai berikut: a. Politik hukum dan keamanan Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh melalui konsolidasi demokrasi dan penurunan praktek korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Ekonomi Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan c. Sosial Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat ra yang kerkeadilan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

11


d. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian (green economy) e. Daerah Pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah dengan mendorong peran kawasan Timur dengan mempertahankan momentum pertumbuhan Jawa-Bali f. Infrastruktur Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan Kebijakan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Donggala pada periode 2014 hingga 2019 akan dijabarkan sebagai berikut: Misi 6 :

Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah: a. b. c. d. e. f. a. g. h. i. j. k. l.

m. n. o.

Pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan Penerapan regulasi dalam mempertahankan hutan lestari Pengembangan ekonomi masyarakat melalui hutan hak Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan) Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan konservasi sumberdaya laut Peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya kelestarian terumbu karang dan sumberdaya perikanan sebagai penyangga kehidupan mereka secara berkelanjutan Penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau Pembangunan dan pemeliharaan taman kota Pengendalian dan pemanfaatan potensi pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kearifan tradisional Pembangunan sarana dan prasaran air bersih; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih Pengelolaan sumberdaya alam secara profesional dan berkelanjutan dengan ditopang oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang handal Pengembangan peraturan-peraturan yang mendukung untuk terciptanya pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang efesien Implementasi yang baik dan benar Tata Ruang/Wilayah Donggala, terutama daerah kawasan hutan Penegakan peraturan perlindungan kawasan hutan Kerjasama semua stakeholdersKerjasama semua stakeholders Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

12


p. q. r. s. t. u.

Penerapan regulasi yang melindungi asset tambang Penegakan hukum yang terkait dengan ijin pertambangan Pengurangan resiko bencana yang berdasarkan analisa resiko yang tepat Pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana Peningkatan kesiapsiagaan bencana Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan logistik penanganan bencana v. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan sarana prasarana akibat bencana w. Melaksanakan tepat waktu sesuai dengan masa tanggap darurat x. Mengimplementasikan secara konsisten Perda Rencana Tata Ruang Wilayah y. Penguatan regulasi yang bertujuan untuk mempertahankan khasanah arsitektur lokal dan mempertahankan aspek lingkungan Sebagai langkah sekuen (sequence) yang menunjukkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut. Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN DONGGALA YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” Misi 6: Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Tujuan 1. Mewujudkan kelestarian lingkungan dan alam

Sasaran Sasaran 80: Menurunnya tingkat kerusakan hutan (deforestation)

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hutan bagi kehidupan

Pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan

Meningkatkan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan

Penerapan regulasi dalam mempertahankan hutan lestari Pengembangan ekonomi masyarakat melalui hutan hak


13


Sasaran 81: Menurunnya kasus illegal fishing

Meningkatkan ketrampilan dan pegetahuan nelayan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan) Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan konservasi sumberdaya laut Peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya kelestarian terumbu karang dan sumberdaya perikanan sebagai penyangga kehidupan mereka secara berkelanjutan

Sasaran 82: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perkotaan

Melakukan koordinasi seluruh sector terkait dengan perbaikan Lingkungan perkotaan

Sasaran 83: Meningkatnya Melakukan Ruang Terbuka penataan ruang Hijau (RTH) terbuka hijau dengan baik Sasaran 84: Meningkatnya Melakukan luas taman kota penataan taman kota

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan

Penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau

Pembangunan dan pemeliharaan taman kota


14


Sasaran 85: Meningkatnya intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi dan tata guna lahan (land use) pertambangan secara bijaksana dan lestari Sasaran 86: Meningkatnya akses air bersih

Sasaran 87: Meningkatnya sanitasi layak

Sasaran 88: Meningkatnya pengelolaan SDA yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan Sasaran 89: Meningkatnya peran sub sektor kehutanan dalam perekonomian

Meningkatkan kualitas SDM terkait tata guna lahan pertambangan

Pengendalian dan pemanfaatan potensi pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kearifan tradisional

Menyediakan sarana dan prasarana air bersih, khususnya di daerah yang sulit mengakses air bersih

Pembangunan sarana dan prasaran air bersih; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih

Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi dasar yang memadai

Pembangunan sarana dan prasaran sanitasi; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sanitasi yang layak

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam

Pengelolaan sumberdaya alam secara profesional dan berkelanjutan dengan ditopang oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang handal

Mengoptimalkan hutan tanaman

Pengembangan peraturan-peraturan yang mendukung untuk terciptanya pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang efesien

Mengoptimalkan hutan kemasyarakatan


15


Sasaran 90: Meningkatnya luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Sasaran 91: Menurunnya kasus illegal loging

Sasaran 92: Menurunnya bencana dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan reklamasi dan pertambangan

Sasaran 93: Meningkatnya jumlah PETI yang ditertibkan

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan

Implementasi yang baik dan benar Tata Ruang/Wilayah Donggala, terutama daerah kawasan hutan

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan

Penegakan peraturan perlindungan kawasan hutan

Meningkatkan pemahaman investor dan masyarakat dalam penerapan sistem dan model pertambangan yang memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan

Kerjasama semua stakeholders (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan reklamasi dan operasi tambang

Melakukan penertiban pertambangan tanpa ijin

Penegakan hukum yang terkait dengan ijin pertambangan

Penerapan regulasi yang melindungi asset tambang


16


2. Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana untuk kemandirian diri

Sasaran 94: Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana

Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana

Pengurangan resiko bencana yang berdasarkan analisa resiko yang tepat Pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana Peningkatan kesiapsiagaan bencana Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan logistik penanganan bencana Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan sarana prasarana akibat bencana Melaksanakan tepat waktu sesuai dengan masa tanggap darurat


17


3. Meningkatkan kesesuaian dan kepatuhan pada Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Donggala

Sasaran 95: Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya

Sasaran 96: Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan (permukiman)

Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah, tata ruang kota dan pemanfaatan tata ruang secara terkontrol dan terkendali

Mengimplementasikan secara konsisten Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

Mempertahankan khasanah arsitektur lokal

Penguatan regulasi yang bertujuan untuk mempertahankan khasanah arsitektur lokal dan mempertahankan aspek lingkungan

Menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Donggala

C. PROGRAM KEGIATAN Berdasarkan Kondisi Umum Daerah, Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Keuangan dan Arah Kebijakan Umum yang telah diuraikan di atas dengan memperhatikan Rancangan Renstra masing-masing SKPD, serta guna mencapai sinergitas dan sinkronisasi Kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten, maka rumusan program dan kegiatan telah diformulasikan menurut urusan pemerintahan, wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian disesuaikan dan dikembangkan guna menjawab tantangan dan kebutuhan daerah yang akan dicapai selang lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut : 1. Urusan Wajib XI. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Umum Pemanasan global (global warning) merupakan isu sentral saat ini yang merupakan dampak nyata dari penanganan lingkungan yang keliru dan bersumber dari perbuatan manusia (Anthropique) yang pada akhirnya mengancam kelangsungan produktivitas. Karena itu, lingkungan menjadi


18


salah satu elemen penting sekaligus sasaran pembangunan yang mesti dikelola. Pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan belum cukup untuk menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan dapat berkelanjutan (Sustainable Development) jika memenuhi tiga kriteria, yaitu pada pertumbuhan ekonomi yang stabil (Economic growth with Stability), terjadi pemerataan dengan berpartisipasi yang luas (Equity through wider participation) dan lingkungan terjaga/lestari (protecting the environment). Seyogyanya di dalam proses pembangunan selalu mengedepankan aspek-aspek lingkungan. Eksplotasi terhadap sumberdaya alam yang berlebihan terutama penambangan terhadap galian C disejumlah wilayah telah berada pada titik yang menghawatirkan. Bagi Kabupaten Donggala, pengelolaan lingkungan merupakan suatu keharusan mengingat posisi geografis dan potensi sumberdaya alamnya yang cukup menjadikan terdepan di Propinsi Sulawesi Tengah, maka kerusakan lingkungan akan menjadi kendala utama dalam pencapaian visi tersebut. Dengan Kebijakan sebagai berikut : a. Pengendalian pencemaran lingkungan memenuhi baku mutu dan standar serta peningkatan kapasitas daerah dalam pengendalian pencemaran b. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam membangun kemitraan penaaan lingkungan hidup c. Membangun komitmen dalam rangka penegakan hukum secara konsisten terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan d. Pemulihan kondisi lingkungan yang rusak melalui konservasi sumber daya alam e. Pembinaan, pendidikan dan penguatan kelembagaan serta penyebarluasan informasi dalam pelestarian lingkungan. Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program: 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Tujuan : Melestarikan urusan dan kemampuan sumber alam hayati, non hayati dan lingkungan hidup, dan meningkatkan penanganan lahan kritis dan Meningkatkan pelestarian urusan ekosistem dan mengendalikan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hutan, pantai dan laut. Sasaran : Terlindunginya kawasan-kawasan sumber daya alam dari kerusakan lingkungan dan tercapainya pemulihan urusan lingkungan. 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tujuan : Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam untuk lestarinya urusan lingkungan hidup Sasaran : Terlindunginya sumberdaya alam dari kerusakan dan terkelolanya kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem.


19


3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tujuan : Mengurangi kemerosotan mutu dan urusan lingkungan hidup yang disebabkan oleh makin meningkatnya aktivitas pembangunan. Sasaran : Termanfaaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif berdasarkan prinsip keberlanjutan dan lestari. 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tujuan : Meningkatkan sistem informasi sumber daya alam serta mengembangkan tataguna sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sumber daya alam, serta terciptanya tataguna sumber daya alam dan lingkungan hidup. 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan berkurangnya polusi akibat pencemaran udara Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan fisik dan berkurangnya polusi akibat pencemaran udara 6. Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasankawasan konservasi laut dan hutan Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan Sasaran : Meningkatnya kualitas ruang permukiman perkotaan 7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Tujuan : Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut Sasaran : Terkendalinya ekosistem pesisir dan laut dari kerusakan. 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan Sasaran : Meningkatnya kualitas ruang permukiman perkotaan 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan akses pengelola persampahan. Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan dan akses pengelola persampahan. 2. Urusan pilihan II. URUSAN KEHUTANAN Dengan Kebijakan sebagai berikut : a. Peningkatan produksi hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. b. Peningkatan pemeliharaan hutan sebagai salah satu fungsi daya dukung keseimbangan alam c. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam pengembangan sumber daya hutan d. Pencegahan dan penanggulangan masalah pengelolaan hutan dan hasil hutan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

20


e. Pengembangan usaha perhutanan rakyat. Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program: 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Tujuan : Meningkatkan dan menjaga keseimbangan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan. Sasaran : Meningkatnya peran serta masyarakat/petani dalam pembangunan kehutanan; tertatanya batas kawasan hutan; dan meningkatnya usaha kehutanan 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tujuan : Memulihkan kondisi biofisik lahan kritis. Sasaran : Meningkatnya fungsi ekologis hutan dan lahan, terpeliharanya sumber air bersih bagi masyarakat dan tersedianya bibit tanaman kehutanan. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tujuan : Meningkatkan pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pengamanan hutan. Sasaran : Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan. 4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Tujuan : Meningkatkan profesionalisme dan pemberdayaan sumberdaya manusia. Sasaran : Tertatanya sistim administrasi perencanaan dan ketatausahaan; tersedianya sarana dan prasarana teknis dinas. 5. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Tujuan : Meningkatkan pengendalian pemanfaatan industri hasil hutan. Sasaran : Terkendalinya pemanfaatan industria hasil hutan . 6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tujuan : Mengembalikan fungsi cadangan sumber daya alam secara terkendali dan berkelanjutan. Sasaran : Termanfaatkannya fungsi cadangan sumber daya alam.


21


DAFTAR ISIAN DAN PERTANYAAN

II.

DAFTAR ISIAN DAN PERTANYAAN A. DATA UMUM KABUPATEN 1. Nama kabupaten 2. Nama ibukota 3. Provinsi 4. Luas wilayah administrasi 5. Pendapatan/kapita

: : : : :

Donggala Kecamatan Banawa Sulawesi Tengah 5.275,69 km2 Rp. 17.676.000,- (Draft RPJMD Kab. Donggala 2014-2019) 6. Jumlah penduduk : 284.113 jiwa (BPS 2013) 7. Angka pertumbuhan penduduk : 0,48 % (BPS 2013) 8. Kepadatan penduduk : 54 jiwa/km2 (BPS 2013) 9. Sektor unggulan : Sektor unggulan didasarkan pada teknik pengukuran (Location Quotient) dari model basis ekonomi dalam menentukan sektor basis dan non basis Tanaman Pangan Produksi (ton) Komoditas LQ Keterangan Donggala Sulawesi Tengah Padi 111.686 953.396 1,06 Basis Jagung 6.300 164.282 0,35 Non Basis Kedelai 100 4.722 0,19 Non Basis Kacang tanah 513 10.225 0,45 Non Basis Kacang hijau 106 1.014 0,95 Non Basis Ubi kayu 14.167 82.294 1,56 Basis Ubi jalar 4.613 29.821 1,40 Basis Jumlah 137.485 1.245.754 Peternakan Komoditas Kerbau Sapi Kuda Kambing Domba

Populasi (ekor) Donggala Sulawesi Tengah 54 4.277 28.685 210.536 84 4.233 19.742 359.916 166 25.121

LQ

Keterangan

0,34 3,63 0,53 1,46 0,18

Non Basis Basis Non Basis Basis Non Basis


22


Babi Ayam broiler Ayam buras Ayam ras Itik Jumlah

4.780 135.006 37.417 165.374 6.447 397.755

203.653 609.855 5.784.821 3.183.432 217.333 10.603.177

0,63 5,90 0,17 1,38 0,79 -

Non Basis Basis Non Basis Basis Non Basis Perkebunan

Komoditas Kelapa Kelapa sawit Kakao Cengkeh Kopi Lada Jambu mente Pala Vanili Kapuk Karet Kemiri Jumlah

Produksi (ton) Donggala Sulawesi Tengah 27.842 225.570 115 134.292 22.161 212.073 904 14.996 330 6.542 119 593 90 2.977 1 50 4 365 9 289 3.981 1.463 51.578 603.191

LQ

Keterangan

1,44 0,01 1,22 0,71 0,59 2,35 0,36 0,33 0,13 0,39 -

Basis Non Basis Basis Non Basis Non Basis Basis Non Basis Non Basis Non Basis Non Basis Kehutanan

Komoditas Kayu bulat Kayu gergajian Rotan Jumlah

Produksi (ton) Donggala Sulawesi Tengah 9.835 41.376 2.093 17.851 1.581 11.121 13.510 72.538

LQ

Keterangan

1,28 0,63 0,76 -

Basis Non Basis Non Basis Perikanan

Komoditas Perikanan Tangkap Perikanan laut Perikanan umum Budidaya Tambak Budidaya laut Kolam

Produksi (ton) Donggala Sulawesi Tengah

LQ

Keterangan

52.970 1.045

776.332 3.934

1,54 6,00

Basis Basis

489 1.293 2.781

7.981 529.914 4.551

1,39 0,06 13,80

Basis Non Basis Basis


23


Karamba Apung dan sawah Jumlah Keterangan Sumber

: :

137.485

41 184 1.245.754

: :

: :

Luas (ha)

%

-

11. Kelerengan lahan di wilayah kabupaten : Kelas Lereng Kondisi 0–3% Datar 3 - 15 % Landai sampai berombak 15 - 40 % Berombak sampai bergelombang Lebih dari 40 % Bergelombang sampai berbukit Jumlah Keterangan Sumber

-

Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Potensi di Kab. Donggala, 2011

10. Topografi di wilayah kabupaten : Topografi Ketinggian Dataran 0 – 150 mdpl Perbukitan 150 – 1.500 mdpl Pegunungan Lebih dari 1.500 mdpl Total Keterangan Sumber

-

Luas (ha) 123.094 12.506 95.075 296.894 527.596

% 23,33 2,37 18,02 56,28 100,00

Profil Kabupaten Donggala, 2011


24


25

12. Rata-rata curah hujan bulanan (mm) tahun 2012 dan 2013 : Tahun 2012 2013

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Rata-rata

108,4 -

23,6 -

46,4 -

98,6 -

15,9 -

53,0 -

166,0 -

84,7 -

15,0 -

42,0 -

28,0 -

79,0 -

63,4 -

Keterangan Sumber

: :

Kantor BMG Bandara Mutiara, Palu 2013



13. Jumlah sungai yang berada di wilayah kabupaten : No. Kecamatan Nama Sungai 1 Kec. Rio Pakava S. Minti S. Pasangkayu 2 Kec. Pinembani 3 Kec. Banawa S. Lolioge S. Lolitasiburi S. Lolilotto S. Donggala 4 Kec. Banawa Tengah S. Lumbudolo S. Salubomba S. Powelua S. Tosale 5 Kec. Banawa Selatan S.Salungkaenu S.Lumbumamara S. Bambarimi S. Salumpaku S. Panaa S. Wera S. Tasilaha S. Tanamea S. Surumana S. Mbuwu 6 Kec. Labuan S. Labuan 7 Kec. Tanantovea 8 Kec. Sindue S. Lero I S. Lero II S. Toaya S. Masaingi 9 Kec. Sindue Tombusabora S. Tibo S. Kaliburu S. Batusuya 10 Kec. Sindue Tobata S. Sikara S. Alindau 11 Kec. Sirenja S. Ombo S. Tondo S. Tompe S. Lende 12 Kec. Balaesang S. Labean S. Tambu S. Siweli S. Balebai 13 Kec. Balaesang Tanjung S. Walandano S. Torotonji S. Omo petagas

Panjang (m) 8,7 8,6 9,5 8,5 12,0 25,0 12,5 15,25 5,50 15,00 1,00 23,75 4,5 2,75 8,5 -


26


14

Kec. Damsol

15

Kec. Sojol

16

Kec. Sojol Utara Keterangan Sumber

: :

S. Ketong S. Pinomo S. Bayang S. Rerang S. Malonas S. Rodo S. Panii Pinomo S. Sioyong S. Sibayu S. Kombo S. Pelado S. Siambo S. Labulang S. Tandaiyo S. Lenju S. Olopiso S. Sampaga S. Silambau S. Siale S. Siwalempu S. Siboang S. Babatonang S. Tonggolobibi S. Panggalasiang -

5,0 16,50 12,00 1,70 4,6 17,00 16,50 7,50 17,50 7,50 -

Jumlah sungai 65 buah dari 13 Kecamatan Laporan SLHD Kab. Donggala Thn 2013

14. Jumlah danau/waduk/situ/embung yang berda di wilayah kabupaten : Danau Nama No. Kecamatan Danau/Waduk/Situ/ Luas (ha) Embung 1 Rio Pakava 2 Pinembani 3 Banawa 4 Banawa Selatan 5 Banawa Tengah 6 Labuan 7 Tanantovea 8 Sindue 9 Sindue Tombusabora 10 Sinduae Tobata 11 Sirenja 12 Balaesang 13 Balaesang Tanjung Danau Rano 4,90 Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

27


14 15 16

Damsol Sojol Sojol Utara Keterangan Sumber

: :

Danau Talaga -

29,20 -

Jumlah danau 2 buah dari 2 Kecamatan Laporan SLHD Kab. Donggala Thn 2013

Waduk No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rio Pakava Pinembani Banawa Banawa Selatan Banawa Tengah Labuan Tanantovea Sindue Sindue Tombusabora Sinduae Tobata Sirenja Balaesang Balaesang Tanjung Damsol Sojol

16

Sojol Utara

Keterangan Sumber

: :

Nama Danau/Waduk/Situ/ Embung Waduk Tonggolobibi Waduk Siboang Waduk Siwalempu Waduk Balukang Waduk Lenju Waduk Ogoamas I Waduk Ogoamas II

Luas (ha) 13.000 7.700 4.900 12.000 2.700 4.000 14.800

Jumlah waduk 7 buah dari 2 Kecamatan Laporan SLHD Kab. Donggala Thn 2013

15. Jumlah mata air yang berada di wilayah kabupaten : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan

Jumlah Mata Air

Rio Pakava Pinembani Banawa Banawa Selatan Banawa Tengah Labuan Tanantovea Sindue Sindue Tombusabora Sinduae Tobata Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

28


11 12 13 14 15 16

Sirenja Balaesang Balaesang Tanjung Damsol Sojol Sojol Utara Keterangan Sumber

: :

-

16. Bagi kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan laut, sebutkan : a. Panjang garis pantai 414 km b. Luas hutan mangrove 1.344,50 ha Panjang Garis Pantai Letak Panjang Garis No. Kecamatan Non Pantai (Km) Pesisir Pesisir 1 Rio Pakava √ 2 Pinembani √ 3 Banawa √ 4 Banawa Selatan √ 5 Banawa Tengah √ 6 Labuan √ 7 Tanantovea √ 8 Sindue √ 9 Sindue Tombusabora √ 10 Sinduae Tobata √ 11 Sirenja √ 12 Balaesang √ 13 Balaesang Tanjung √ 14 Damsol √ 15 Sojol √ 16 Sojol Utara √ Total 414 Keterangan Sumber

No.

: :

Draft RPJMD Kab. Donggala Thn 2014-2019

Kecamatan

1 2 3

Rio Pakava Pinembani Banawa

4

Banawa Selatan

Lokasi Kabonga Besar Surumana Lalombi

Luas Hutan Mangrove Luas (Ha) Jumlah Tidak Rusak (Ha) Rusak Rusak Berat 3,5 12,5 16,0 -

16,0 30,0

6,0 3,0

22,0 33,0


29


5 6 7 8 9 10 11 12

Banawa Tengah Labuan Tanantovea Sindue Sindue Tombusabora Sinduae Tobata Sirenja Balaesang

13 14

Balaesang Tanjung Damsol

15

Sojol

16

Sojol Utara Total Keterangan Sumber

: :

Tolongano Tosale -

10,0 1,5 -

50,0 -

220,0 -

280,0 1,5 -

Malino Labean Kamonji Kambayang Sioyong Rerang Tg. Bou Siboang Tonggolobibi Siraru Panggalasiang Ogoamas II

22 15 15 10 10 81,5

550,0 50,0 3,0 10,0 5,0 10,0 2,0 729,5

150,0 50,0 5,0 10,0 7,0 70,0 15,0 30,0 10,0 15,0 595,5

22,0 15,0 700,0 100,0 23,0 20,0 7,0 75,0 25,0 40,0 22,0 15,0 1.426,5

Laporan SLHD Kab. Donggala Thn 2013

17. Penghargaan tingkat nasional untuk Pemerintah Daerah dalam bidang penghijauan yang pernah diperoleh : No. Jenis Penghargaan Lembaga Yang memberikan Tahun 1 Sertifikat Adipura* Menteri Lingkungan Hidup 2007 2 Piala Adipura* Menteri Lingkungan Hidup 2009 3 Piagam Agro Inovasi Menteri Pertanian 2009 (Dukungan Kerjasama Bidang Penelitian, Inovasi dan Pengembangan Pertanian)* 4 Agro Inovasi Pertanian Menteri Pertanian 2009 (Pemanfaatan Lahan Marginal)** 5 Piala Adipura* Menteri Lingkungan Hidup 2010 6 Piagam Kabupaten Peduli Kementrian Kehutanan 2010 Kehutanan* 7 Wana Bhakti Menteri Kehutanan 2010 Lingkungan** 8 Piala Adipura* Menteri Lingkungan Hidup 2011 9 Piala Adipura* Menteri Lingkungan Hidup 2012 Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

30


10 11 12

Piala Adipura* Piala Adipura* Keterangan Sumber

: :

* **

Menteri Lingkungan Hidup Menteri Lingkungan Hidup -

2013 2014 -

Data Non Fisik Program Adipura Kab. Donggala, 2013/2014 Profil Kabupaten Donggala, 2011

18. Keberadaan ekosistem karst : Apabila di wilayah kabupaten saudara terdapat ekosistem karst, sebutkan! Tidak ada Keterangan Sumber

: :

-

19. Keberadaan ekosistem gambut : Apabila di wilayah kabupaten saudara terdapat ekosistem gambut, sebutkan! Tidak ada Keterangan Sumber

: :

-

B. KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN 1. Kelembagaan a. Pengelolaan lingkungan hidup Sebutkan lembaga yang menangani pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten saudara Badan Lingkungan Hidup Daerah Keterangan Sumber

: :

Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat daerah, 2014

b. Rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung (kelerengan >40%, sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar danau/waduk/situ/embung) 1) Sebutkan lembaga/unit pelaksana rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung di Kabupaten saudara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Keterangan Sumber

: :

Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2014

2) Apakah dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung di Kabupaten saudara melibatkan pihak ketiga? a) Ya, sebutkan pihak ketiga yang terlibat Ya, kegiatan GERHAN tersebut melibatkan :  Pemerintah, pusat dan provinsi (instansi terkait)  Perguruan Tinggi, Universitas Tadulako  LSM, Yayasan Bina Agro Hutan Lestari Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

31




ABRI, sebagai pengawas Keterangan Sumber

: :

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala, 2014

b) Tidak


32


33

2. Pendanaan a. Anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan

No.

1 2 3

Jumlah Anggaran

APBD Total APBD lembaga pengelola lingkungan hidup APBD SKPD lain yang terkait* Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan persampahan Penataan RTH Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah (DAK) Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah (pendamping) Pengendalian sungai dan pantai serta penanggulangan bencana alam banjir Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemantauan dini dan penyebarluasan informasi potensi bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

Badan Lingkungan Hidup Daerah Persentase Jumlah Anggaran (Tahun terakhir) Terhadap Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 APBD Total 644.929.793.000,- 644.180.005.000,- 791.899.045.700,3.601.900.000,5.825.170.000,6.245.152.000,0,79 120.000.000,3.682.610.000,7.695.749.000,0,97 -

-

974.386.000,1.363.812.900,1.714.159.000,-

-

-

897.690.000,-

-

-

1.748.000.000,-

-

-

40.420.000,-

-

-

356.540.000,-

-

-

182.850.000,-



Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan Keterangan Sumber

: :

34

-

-

417.891.100,-

* Jumlah gabungan dari beberapa SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kab. Donggala, 2014

b. Anggaran untuk rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung

No.

1 2 3

Jumlah Anggaran

APBD Total APBD lembaga pelaksana rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung APBD SKPD lain yang terkait* Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi program penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat Keterangan Sumber

: :

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Persentase Jumlah Anggaran (Tahun terakhir) Terhadap Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 APBD Total 644.929.793.000,- 644.180.005.000,- 791.899.045.700,120.000.000,- 12.031.418.000,- 12.845.650.000,1,62 120.000.000,-

199.011.000,-

3.100.049.400,-

-

-

1.899.308.300,450.000.000,-

-

-

150.000.000,-

* Jumlah gabungan dari beberapa SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kab. Donggala, 2014


0,39


C. PERENCANAAN 1. Perencanaan Pengendalian Kerusakan a. Apakah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terdapat komitmen Pemerintah Kabupaten dalam menangani lingkungan hidup, khususnya pengendalian kerusakan lingkungan? 1) Ya, sebutkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah diuraikan : Bab IV. Analisis Isu-isu Strategis Menjelaskan tentang beberapa isu strategis yang penting untuk diantisipasi di Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut : 1. Penguatan kelembagaan desa dan kelurahan berdaya saing yang belum optimal. 2. Reformasi nirokrasi dan tata kelola pemerintahan belum optimal 3. Masalah pendidikan dasar (dikdas 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah) 4. Layanan kesehatan dasar dan rujukan yang belum optimal. 5. Pembangunan infrastrukturdan energi yang belum memadai. 6. Pengentasan kemiskinan. 7. Revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan. 8. Iklim investisi dan iklim usaha belum mendukung. 9. Pembangunan berwawasan lingkungan dan pengelolaan bencana belum optimal. Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan Menjelaskan strategi dan arah kebijakan pemerintah dalam arah pembangunan yang sejalan dengan RPJM Nasional sebagai berikut : 1. Politik, hukum dan kemanan 2. Ekonomi. 3. Sosial. 4. Sumberdaya lalam dan lingkungan hidup 5. Daerah 6. Infrastruktur. Kebijakan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Donggala pada periode 2014 hingga 2019 akan dijabarkan sebagai berikut: Misi 6 : Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan Kebijakan yang akan dilakukan dalam mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah: a. Pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan b. Penerapan regulasi dalam mempertahankan hutan lestari c. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui hutan hak d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan) e. Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

35


kawasan konservasi sumberdaya laut f. Peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya g. kelestarian terumbu karang dan sumberdaya perikanan sebagai penyangga kehidupan mereka secara berkelanjutan h. Penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau i. Pembangunan dan pemeliharaan taman kota j. Pengendalian dan pemanfaatan potensi pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kearifan tradisional k. Pembangunan sarana dan prasaran air bersih, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih l. Pengelolaan sumberdaya alam secara profesional dan berkelanjutan dengan ditopang oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang handal m. Pengembangan peraturan-peraturan yang mendukung untuk terciptanya pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang efesien n. Implementasi yang baik dan benar Tata Ruang/Wilayah Donggala, terutama daerah kawasan hutan o. Penegakan peraturan perlindungan kawasan hutan p. Kerjasama semua stakeholders, kerjasama semua stakeholders q. Penerapan regulasi yang melindungi asset tambang r. Penegakan hukum yang terkait dengan ijin pertambangan s. Pengurangan resiko bencana yang berdasarkan analisa resiko yang tepat t. Pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana u. Peningkatan kesiapsiagaan bencana v. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan logistik penanganan bencana w. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan sarana prasarana akibat bencana x. Melaksanakan tepat waktu sesuai dengan masa tanggap darurat y. Mengimplementasikan secara konsisten Perda Rencana Tata Ruang Wilayah z. Penguatan regulasi yang bertujuan untuk mempertahankan khasanah arsitektur lokal dan mempertahankan aspek lingkungan Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Menjelaskan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam program kegiatan setiap SKPD guna menunjang visi dan misi melaui kebijakan 1. Pengendalian pencemaran lingkungan memenuhi baku mutu dan standar serta peningkatan kapasitas daerah dalam pengendalian pencemaran 2. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam membangun kemitraan penaaan lingkungan hidup 3. Membangun komitmen dalam rangka penegakan hukum secara konsisten terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan 4. Pemulihan kondisi lingkungan yang rusak melalui konservasi sumber daya alam 5. Pembinaan, pendidikan dan penguatan kelembagaan serta Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

36


penyebarluasan informasi dalam pelestarian lingkungan Keterangan Sumber

: :

Draft RPJMD Kab. Donggala 2014 - 2019

2) Tidak b. Apakah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terdapat rencana kerja terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengendalian kerusakan lingkungan? 1) Ya, sebutkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) sudah diuraikan : Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Menjelaskan hasil eavaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah termasuk 1. isu analisa sumber daya alam, nilai tambah dan daya daya saing daerah yang sudah dilakukan (sektor perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan sumber daya mineral dan energi) 2. isu pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Menjelaskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan identifikasi keterkaitan isu dan permasalahan yang mendesak dalam pembangunan daerah, yakni sebagai berikut 1. Prioritas V : Peningkatan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan dengan titik berat kepada pengawasan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan hidup 2. Sasaran :  Terwujudnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengarusutsamakan prinsip – prinsip tata kepemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.  Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan.  Terwujdnya sistem pengelolaan sumber daya tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip – prinsip keadilan, transparansi dan semokratis Dari hasil analisa prioritas dan sasarana tersebut dituangkan dalam program kegiatan untuk setiap SKPD Keterangan Sumber

: :

RKPD Kab. Donggala Thn 2011

2) Tidak


37


c. Apakah Pemerintah Kabupaten memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) khususnya pengendalian kerusakan lingkungan? 1) Ya, sebutkan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, khususnya lembaga yang menangani pengelolaan lingkungan hidup di daerah sudah diuraikan : Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan Bidang LH 2. Pengawasan dan pengendalian LH wilayah 3. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang SDA dan LH (DAK) 4. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang SDA dan LH (Pendamping DAK) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasankawasan konservasi hutan dan laut Kegiatan : 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui institusi multipihak jasa lingkungan Keterangan Sumber

: :

RKA Badan Lingkungan Hidup Daerah Thn 2013

2) Tidak d. Apakah Pemerintah Kabupaten memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) khususnya pengendalian kerusakan lingkungan? 1) Ya, sebutkan Dalam Rencana Strategis (Renstra 2009 - 2013) SKPD, khususnya lembaga yang menangani pengelolaan lingkungan hidup di daerah sudah diuraikan : Bab II. Tugas dan Fungsi Menjelaskan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup daerah berdasarkan Perda No. 11 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala, sampai menghasilkan Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Sehubungan dengan mandat organisasi, atau selaku pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup telah merumuskan visi dan misi, tujuan dan strategi serta kebijakan internal dan eksternal (termasuk pengendalian keusakan lingkungan) yang mengacu pada RPJMD yang ada Bab V. Program dan Kegiatan Sesuai dengan kewenangan melalui tugas dan fungsi dari Badan Lingkungan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

38


Hidup Daerah maka untuk tahun 2009-2013 memiliki program dan kegiatan prioritas bidang lingkungan hidup yaitu : 1. Program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD 2. Program dan kegiatan lintas SKPD 3. Program dan kegiatan kewilayahan Dimana ke 3 (tiga) kelompok tufoksi tadi sudah termasuk didalamnya program pengendalian pencemaran dan kerusakan LH, program perlindungan dan konservasi SDA, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA dan Program pengembvangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi hutan dan laut Keterangan Sumber

: :

Renstra SKPD, Badan Lingungan Hidup Daerah Kab. Donggala 2009 - 2013

2) Tidak e. Apakah Pemerintah Kabupaten memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ? 1) Ya, sebutkan Perda Kab. Donggala No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Donggala 2011 - 2031 Keterangan Sumber

: :

Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kab. Donggala 2014

2) Tidak 2. Perencanaan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Kawasan Berfungsi Lindung a. Apakah ada penetapan target luasan penanaman di lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung ? 1) Ya, sebutkan No. 1

2

Lokasi Lahan kritis

Nama Kecamatan Kec. Rio Pakava Kec. Pinembani Kec. Banawa Kec. Banawa Selatan Kec. Labuan Kec. Tanantovea Kec. Sindue Kec. Sirenja Kec. Balaesang Kec. Damsol Kec. Sojol

Luas (Ha)

(%)

Jumlah Anggaran Tahun Tahun 2012 2013

363,6 4,89 892,1 11,99 349,6 4,70 537,1 7,22 39,3 0,53 412,6 5,54 1.034,7 13,90 313,5 4,21 1.058,2 4,21 555,4 7,46 1.886,2 25,34

Kelerengan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

39


3 4 5

>40% Sempadan sungai Sekitar danau/waduk Sempadan pantai Jumlah Keterangan Sumber

: :

11 Kecamatan

7.442,1

100

Laporan Sasaran RPRHL 2010 - 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala, 2013

2) Tidak D. PELAKSANAAN 1. Realisasi Penanaman Berapa persentase (%) realisasi rencana penanaman di lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung tahun 2012 terhadap output/hasil? Target Jumlah Nama Realisasi No. Lokasi Desa luasan Pohon Kecamatan (%) (ha) 1 Lahan kritis Kola-kola Kec. 40 16.000 100 Banawa Tengah Labuan Kec. 40 16.000 100 Kungguma Labuan Amal Kec. Sindue 40 16.000 100 Sipi Kec. 40 16.000 100 Sirenja Pani’i Kec. 40 16.000 100 Damsol Panggalasiang Kec. Sojol 55 16.000 100 Tonggolobibi Kec. Sojol 40 16.000 100 2 Kelerengan >40% 3 Sempadan sungai 4 Sekitar danau/waduk 5 Sempadan pantai Jumlah 7 Desa 6 295 112.000 100 Kecamatan Ha Keterangan Sumber

: :

Laporan RHL 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala, 2013


40


2. Pembinaan SKPD, Masyarakat dan Dunia Usaha a. Apakah ada koordinasi dengan SKPD lainnya dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan ? 1) Ya, jelaskan mekanisme koordinasinya Ya, mekanisme koordinasi melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan UPTD Kementerian Kehutanan BP-DAS Palu Poso dengan Dinas kehutanan dan Perkebunan di daerah Keterangan Sumber

: :

-

2) Tidak b. Apakah Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi kearifan lokal yang diterapkan masyarakat ? 1) Ya, sebutkan Kampung/ Status Jenis Kearifan Nama Kearifan No. Desa (diterapkan Lokal Lokal atau tidak) 1 Pelestarian mata a. air b. c. 2 Perlindungan a. Forum Desa Ya sungai/danau/ Masyarakat Hulu Powelua waduk/situ Sungai (FMHS) b. c. 3 Perlindungan a. pesisir dan laut b. c. Keterangan Sumber

: :

-

2) Tidak c. Apakah Pemerintah Kabupaten mengintegrasikan penerapan kearifan lokal dalam kebijakan pelestarian kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim ? 1) Ya, sebutkan Ya, pemerintah masih mengintegrasikan penerapan kearifan lokal. Contoh : larangan menebang pohon di daerah bantaran sungai Powelua sejauh 50 m, sehingga kesinambungan ketersediaan air dapat tetap terjaga sebagai bahan baku air bersih masyarakat Kota Donggala. Keterangan Sumber

: :

-


41


2) Tidak d. Apakah Pemerintah Kabupaten melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung ? 1) Ya, sebutkan jumlah kelompok masyarakat binaan Jumlah Desa / Luasan No. Nama Kelompok Anggota Kecamatan (ha) 1 Padaidi 26 org Tonggolobibi 30 Kec. Sojol 2 Sintuvu malompe 30 org Amal 30 Kec. Sindue 3 Tolosisi maju 30 org Sipi 30 Kec. Sirenja 4 Mekar sari 33 org Tovia tambu 30 Kec. Balaesang 5 TPK Reboisasi 15 org Lumbulama 40 Kec. Banawa selatan Keterangan Sumber

: :

-

2) Tidak

1. 2. 3. 4. 5.

e. Apakah Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan bibit, biaya penanaman dan pemeliharaan ? 1) Ya, sebutkan Desa tonggolobibi Kec. Sojol, 30 ha Desa sipi Kec. Sirenja, 30 ha Desa tovia tambu Kec. Balaesang, 30 ha Desa amal Kec. Sindue, 30 ha Desa Lumbulama Kec. Banawa selatan, 40 ha Keterangan Sumber

: :

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala, 2013

2) Tidak f. Apakah ada produk-produk hasil hutan non kayu yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat sebagai bentuk alternatif pendapatan atas upaya pelestarian kawasan berfungsi lindung ? 1) Ya, sebutkan Pendapatan Produk Yang No. Nama Kelompok Dari Hasil Dikembangkan Penjualan 1 CV. Multi Lauro Pengolahan Rotan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

42


2

PT. Sumber Utama Lestari

3

UD. Tri Tunggal Perkasa

Pengolahan Sabut Kelapa Pengawtan dan Pengolahan Rotan

-

4 5 Keterangan Sumber

: :

-

2) Tidak g. Apakah Pemerintah Kabupaten melibatkan kegiatan usaha dalam rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung ? 1) Ya, sebutkan jumlah kegiatan usaha, lokasi dan luasan Pendapatan Produk Yang No. Nama Kelompok Dari Hasil Dikembangkan Penjualan 1 Labuan Jaya Kayu-akyuan Masih dan MPTS dibudidayakan (Nantu, palapi, kemiri dan pala) 2 Sipatuo Jaya Kayu-akyuan Masih dan MPTS dibudidayakan (Nantu, palapi, kemiri dan pala) 3 4 5 Keterangan Sumber

: :

-

2) Tidak h. Apakah ada pemanfaatan jasa lingkungan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten ? 1) Ya, uraikan Ya, dasar hukum pengembangan Jasa Lingkungan adalah Perda No. 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup. Dalam regulasi tersebut sudah diuraiakan yang menjadi obyek pembayaran jasa lingkungan adalah : 1). sumber daya air (water resource), 2). Keindahan alam (scenie beauty), 3). Keanekaragaman hayati (biodiversity), dan 4). Daya rosot karbon (carbon sequestion). Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

43


Namun, yang baru dikembangkan saat ini baru pengelolaan sumber daya air DAS Powelua yang dikelola oleh masyarakat (penyedia jasa) sebagai bahan baku sumber air bersih/air minum untuk warga Kota Donggala (pemanfaat jasa). Kelompok masyarakat pengelola jasa lingkungan tersebut sudah dikukuhkan dengan SK Bupati No. 188.45/0377/BLHD/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pembentukan Forum Masyarakat Hulu Sungai (FMHS) DAS Powelua Kec. Banawa Tengah, dimana kompensasi/pembayaran jasa lingkungan dimulai awal tahun 2013 melalui retribusi yang dipungut oleh Pihak PDAM Kota Donggala yang dibebankan kepada semua pelanggan PDAM Kota Donggala dengan nilai bervariasi (Rp. 1.000,- s.d Rp. 10.000,-) disesuaikan dengan klasifikasi golongan jenis pelanggan. Nilai kompensasi secara keseluruhan ditransfer ke rekening kelompok FMHS dan dipergunakan sepenuhnya untuk pengelolaan DAS Powelua dengan tujuan pelestarian sumber daya air. Saat ini sedang dikembangkan kemungkinan pengembangan jasa lingkungan untuk obyek wisata Tanjung Karang (keindahan alam) yang dikelola oleh masyarakat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mengelola dan menjaga pesisir pantai Tanjung Karang. Keterangan Sumber

: :

Olah Data BLHD Kab. Donggala Thn 2013

2) Tidak 3. Pengawasan a. Sebutkan Produk Hukum yang dimiliki Kabupaten Saudara : Bentuk Peraturan Daerah No. dan Tanggal No. Komponen Tentang atau Pengesahan Pedoman Teknis 1 Pengelolaan Peraturan No. 4 Tahun Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 2010 Panas Bumi Peraturan No. 5 Tahun Pengelolaan Daerah 2010 Jasa Lingkungan Hidup Peraturan No. 6 Tahun Perlindungan Daerah 2011 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan No. 7 Tahun Pengelolaan Daerah 2011 Sampah Peraturan No. 5 Tahun Pedoman Bupati 2005 Penyusunan UKL/UPL di Kabupaten Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

44


2

3

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (sungai, danau, waduk, rawa, gambut)

Peraturan Bupati

No. 36 Tahun 2011

Peraturan Bupati

No. 36 Tahun 2012

Peraturan Bupati

No. 37 Tahun 2012

SK Bupati

No. 188.45/0309/ BLHD Tahun 2010

Peraturan Daerah

No. 5 Tahun 2008

Donggala Pedoman Penyusunan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL Tata Cara Perizinan Penyimpanan sementara Limbah B3 dan Pengumpul Limbah B3 Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah Penetapan Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup Sebagai Muatan Lokal Untuk Pendidikan dasar dan Menengah di Kabupaten Donggala Kawasan Konservasi

Peraturan Daerah

No. 6 Tahun 2003

Pengelolaan Irigasi

Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah

No. 5 Tahun 2007 No. 54 Tahun 2007 No. 5 Tahun 2010

Irigasi Baku Mutu Lingkungan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup


45


4

5

Pengendalian kerusakan pesisir dan laut

Perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi dan endemik

Peraturan Daerah

No. 10 Tahun 2006

Peraturan Daerah

No. 5 Tahun 2008

SK Bupati

No. Penetapan 660.97/0309/ Hutan Kota Bapedalda/2007 Tahun 2007 -

Keterangan Sumber

: :

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kawasan Konservasi

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Donggala, 2014

b. Apakah ada pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan ? 1) Ya, lampirkan bukti-bukti hasil pengawasan/laporan pelaksanaan (pulbaket)  Pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang ada di Kabupaten Donggala (termasuk usaha pertambangan galian C) bersama dengan Dinas terkait, berupa pengawasan UKL/UPL dan dokumen AMDAL 2) Tidak c. Apakah hasil-hasil pengawasan ditindaklanjuti ? 1) Ya, sebutkan Ya, berupa upaya pembinaan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan dari hasil pengawasan. Contoh : penggunaan seragam kerja, masker dan lain-lain Keterangan Sumber

: :

-

2) Tidak


46


47

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1) Jumlah Kejadian bencana 4 tahun terakhir : No. 1

Tahun 2010

Kejadian Bencana

Lokasi

Banjir

Kec. Rio Pakava Kec. Banawa Selatan Kec. Sirenja Kec. Balaesang

2

3

Longsor

Kebakaran hutan dan lahan Keterangan Sumber

: :

Tahun 2011

Jumlah Lokasi Kejadian 1 kali Kec. Banawa Selatan 2 kali Kec. Labuan 4 kali 2 kali

Jumlah Kejadian 3 kali

Kec. Tanantovea Kec. Sojol

Tahun 2013

Tahun 2012 Lokasi -

1 kali

-

1 kali

-

1 kali

-

Jumlah Lokasi Kejadian Kec. Rio Pakava Kec. Banawa Selatan Kec. Sirenja

0 kali 1 kali

0 kali -

0 Lokasi Kec. Banawa Tengah 1 Lokasi -

1 kali -

Kec. Balaesang Tanjung Kec. Damsol 5 Lokasi Kec. Banawa Tengah 1 Lokasi -

0 kali

0 Lokasi

0 kali

0 Lokasi

4 Lokasi Kec. Pinembani 1 Lokasi -

9 kali 1 kali

4 Lokasi -

6 kali -

1 kali -

0 Lokasi -

0 Lokasi

0 kali

0 Lokasi

-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Donggala, 2014


Jumlah Kejadian 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali

1 kali 6 kali 1 kali

0 kali

1 kali -


2) Apakah pemerintah kabupaten memiliki peta rawan bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan ? a) Ya, lampirkan Ya, dalam Peta Rawan Bencana sudah termasuk rawan bencana alam terdiri atas: 1. kawasan rawan bencana alam longsor; 2. kawasan rawan bencana alam banjir; 3. kawasan rawan bencana alam abrasi pantai; dan 4. kawasan rawan bencana alam gempa dan tsunami; Kawasan rawan longsor, terdapat : a. Kecamatan Sojol Utara; b. Kecamatan Sojol; c. Kecamatan Damsol; d. Kecamatan Balaesang Tanjung; e. Kecamatan Sindue; f. Kecamatan Labuan; g. Kecamatan Tanantovea; h. Kecamatan Banawa; dan i. Kecamatan Pinembani; Kawasan rawan banjir, terdapat : a. Kecamatan Sojol Utara; b. Kecamatan Sojol; c. Kecamatan Damsol: d. Kecamatan Balaesang; e. Kecamatan Balaesang Tanjung f. Kecamatan Sirenja; g. Kecamatan Sindue Tobata; h. Kecamatan Sindue Tombusabora; i. Kecamatan Sindue; j. Kecamatan Labuan; k. Kecamatan Tanantovea; l. Kecamatan Banawa; m. Kecamatan Banawa Tengah; n. Kecamatan Banawa Selatan; dan o. Kecamatan Rio Pakava. p. Kecamatan Pinembani Kawasan rawan abrasi pantai, terdapat : a. Kecamatan Banawa; b. Kecamatan Banawa Tengah; c. Kecamatan Banawa Selatan; d. Kecamatan Tanantovea; e. Kecamatan Labuan; f. Kecamatan Sindue; g. Kecamatan Sindue Tobata; h. Kecamatan Sindue Tombusabora; i. Kecamatan Sirenja; j. Kecamatan Balaesang; Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

48


k. Kecamatan Balaesang Tanjung; l. Kecamatan Damsol; m. Kecamatan Sojol; dan n. Kecamatan Sojol Utara Keterangan Sumber

: :

Perda Kab. Donggala No. 1 tahun 2012 Tentang RTRW Kab. Donggala 2011 2031

b) Tidak


49


50



3) Apakah pemerintah kabupaten memiliki rencana pencegahan dan penanggulangan bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan ? a) Ya, sebutkan Ya, umumnya bencana banjir dan longsor terjadi akibat pemanfaatan lahan yang tidak terkendali seperti pembukaan lahan untuk pertanian/ perkebunan yang berada dekat dari mata air, sungai dan anak sungai, pengambilan hasil hutan pada bagian hulu yang tidak mengikuti kaidah-kaidah dalam eksploitasi hasil hutan sehingga melebihi ambang batas daya dukung lingkungan. 1) Adapun rencana pencegahan dan penanggulangannya sebagai berikut :  Kawasan rawan banjir, Upaya penanganan untuk kawasan yang terkena banjir yaitu : a) Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah; b) Pengoptimalan fungsi tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir; c) Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta d) Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.  Kawasan rawan longsor, Upaya untuk pengendalian kawasan rawan longsor dilakukan hal-hal berikut: Pengendalian Pemanfaatan Ruang a) Pengendalian ini mengacu kepada prinsip-prinsip pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Prinsip-prinsip tersebut adalah:  Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota/provinsi dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota/provinsi atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota.  Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah.  Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya.  Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat. b) Acuan Peraturan Zonasi pada Kawasan Rawan Longsor c) Perizinan Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Longsor d) Perangkat insentif dan disinsentif pada Kawasan Rawan Longsor Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2014

51


e) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang Kawasan Rawan Upaya penanganan untuk kawasan yang terkena longsor atau erosi yaitu : a) Pengembalian fungsi lindung khususnya hutan atau kawasan yang mendukung perlindungan seperti perkebunan tanaman keras dan memiliki kerapatan tanaman yang tinggi; b) Pengingat di daerah banyak alih fungsi lahan lindung yang memiliki kemampuan mendukung perlindungan kawasan maka diperlukan pengelolaan bersama antara pemerintah atau PTP dengan masyarakat baik dalam mengelola hutan maupun perkebunan. Selanjutnya dilakukan pemilihan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. c) Selanjutnya pada daearah aliran sungai yang umumnya memiliki kontur tajam atau terjal juga merupakan kawasan yang mudah terkena longsor. Untuk ini diperlukan pengelolaan DAS yang dapat mencegah erosi.  Kawasan rawan abrasi pantai, Upaya untuk penanganan abrasi ini meliputi : a) Pembatasan kegiatan perkotaan dan perdesaan dan kegiatan masyarakat pada kawasan yang datar dan berdekatan dengan pantai, yang mempunyai resiko terkena ombak besar; b) Pembuatan bangunan pemecah gelombang.  Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, Tidak ada 2) Penentuan jalur evakuasi bencana Adapun rencana jalur evakuasi akan bencana yang direncanakan di Kabupaten Donggala adalah jalur evakuasi untuk daerah yang rawan terhadap tanah longsor,gempa bumi, serta tsunami, mengingat Kabupaten Donggala berada pada wilayah yang diapit oleh daerah pegunungan dan kawasan pesisir. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa serta dampak kerusakan akibat gejala alam yang sewaktuwaktu bisa terjadi. Sehingga dalam hal ini suatu kajian mitigasi bencana yang sekiranya dapat diwujudkan ke dalam pemetaan rawan bencana, serta jalur penyelamatan/evakuasi darurat. Terkait akan penentuan terhadap jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana, terdapat beberapa kriteria dasar yang nantinya akan diperlukan dalam penentuan jalur evakuasi, yaitu : a) Jalur evakuasi adalah jalur penyelamatan dari tempat bencana menuju tempat yang lebih aman b) Jalur-jalur yang dirancang dapat memudahkan penduduk untuk menuju lokasi-lokasi yang telah disediakan sebagai lokasi atau ruang evakuasi. c) Penggunaan jalan-jalan formal yang besar agar dapat mengantisipasi terjadinya pergerakan penduduk dalam jumlah yang sangat besar. d) Jalur evakuasi juga harus jauh dari lokasi sumber bencana. Keterangan Sumber

: :

RTRW Kab. Donggala 2011 - 2031


52


b) Tidak

E. KEGIATAN PLUS Apakah Pemerintah Kabupaten telah menerapkan program-program prioritas Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sebagai berikut : 1. Taman Keanekaragaman Hayati (kehati) a. Ya, sebutkan lokasi dan lampirkan SK Penetapan dan SK Pengelola b. Tidak 2. Perlindungan Mata Air (permata) a. Ya, sebutkan lokasi  DAS Powelua b. Tidak 3. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) a. Ya, lampirkan laporan  Laporan SLHD Kab. Donggala Dalam laporan tersebut sudah terdapat data dan perhitungan perkiraan beban emisi dari sektor pertanian, peternakan, penggunaan pupuk dan penggunaan energi.  Laporan Inventarisasi GRK Dalam laporan tersebut sudah terdapat data dan perhitungan perkiraan beban emisi dari sektor pertanian, peternakan, penggunaan pupuk dan penggunaan energi. b. Tidak 4. Kajian Resiko Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) a. Ya, lampirkan laporan b. Tidak 5. Rantai Emas a. Ya, sebutkan lokasi b. Tidak


53

VISI, MISI DAN KOMITMEN KEPALA DAERAH

Recommend Documents