BAB I PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
merupakan
arah
pembangunan yang ingin dicapai dalam masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan / kapasitas keuangan daerah. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten
Kotawaringin Barat menyiapkan Rencana Stategis 5 (lima) tahun 2012-2016 yang bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat agar sejalan dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis tersebut, mencakup Rencana Strategis Bagian dan Bidang yaitu Bagian Sekretariat, Bidang Ideologi, Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik dan Kemasyarakatan, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana. Untuk mencapai tujuan
dimaksud, proses pembangunan daerah harus
dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi kebijakan,
proses menejemen maupun sebagai sebuah
adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat
penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran dengan berbagai cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik akan dapat 1
dihasilkan pelaksanaan pembangunan lebih baik yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula . Dalam kaitannya dengan itu, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dituntut menterjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang dijadikan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat 1.2.
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 berdasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,
Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJD Daerah dan RPJM Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor 4 );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :
Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 28. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang (Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 24); 1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan 5
yang berhubungan dengan proses Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat baik secara internal dan eksternal yang dapat diimplementasikan dan diterjemahkan secara nyata dalam bentuk rencana kegiatan tahunan oleh masing-masing bagian dan bidang yaitu bagian sekretariat, bidang ideologi, ketahanan dan wawasan kebangsaan, bidang politik dan kemasyarakatan, bidang perlindungan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana dilingkungan internal badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat. 1.3.2. Tujuan Sedangkan tujuan penyusunan Rencana strategis ini adalah untuk : a. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf didalam memberikan yang terbaik bagi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat
Kabupaten
Kotawaringin
Barat
agar
dapat
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. b. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati bersama. c. Memperbesar kontribusi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat didalam meningkatkan kualitas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah, agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan berkeadilan. 1.4. Sistematika Penulisan. Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :
6
BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
7
BAB V. RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. PENUTUP
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Secara umum kondisi internal dan eksternal Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Baran dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam proses Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah dengan baik dengan didukung sumber daya manusia yang ada maka partisipasi dalam peran serta masyarakat dalam mendukung penerapan proses Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah sangat dibutuhkan sehingga pembangunan di segala bidang dapat berjalan dengan baik.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.1.1. Tugas SKPD Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan
Masyarakat
melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Poltik dan Perlindungan Masyarakat antara lain : a. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa, poltik dan perlindungan masyarakat; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; c. Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis; d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
9
e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; f. Pembinaan urusan kesekretariatan Badan Kesbang, Politik dan Linmas; g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 2.1.2. Fungsi SKPD Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi antara lain : a. Penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis , fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, agama dan kepercayaan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada; e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasiltas pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan kebijakan ormas perekonomian;
10
2.1.3. Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 19 tahun 2008 tentang organisasi tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari : 1.
Kepala Badan
2.
Sekretaris 1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
3.
Kepala Bidang terdiri dari : a. Kepala Bidang Ideologi, Katahanan dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :
1) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran; 2) Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa; b. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :
1) Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; 2) Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat; c. Bidang Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari : 1)
Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilu;
2)
Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Masyarakat
d. Bidang Perlindungan Masyarakakat (Linmas), terdiri dari :
1) Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan;. 11
2) Kepala
Sub
Bidang
Perlidungan
dan
Ketahanan
Masyarakat; 4.
Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sbb :
12
13
2.2. Sumber Daya SKPD 2. 2.1. Komposisi Pegawai Komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan terdapat pada Lampiran IV. Secara terperinci, komposisi pegawai di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan data sebagai berikut: Tabel 2.1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Posisi Per 31 Desember 2011) No
Jenis Kelamin
Jumlah
1
Laki – Laki
25
2
Perempuan
11
Jumlah
36
Keterangan
Tabel 2.1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Posisi Per 31 Desember 2011) No
Tingkat Pendidikan
Jumlah ( org )
1
Pasca Sarjana (S2)
1
2
Sarjana (S1)
17
3
Diploma
4
4
SLTA
12
5
SLTP
2
6
SD
-
Jumlah
36
14
Keterangan
Tabel 2.1.3. Jumlah pegawai menurut eselon (Posisi per 31 Desember 2011) No
Eselon
Jumlah
Keterangan
(Org) 1
II b
1
2
III a
1
3
III b
4
4
IV a
11
Jumlah
17
Tabel 2.1.4 . Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural (Posisi Per 31 Desember 2011) No
Jenis Diklat
Jumlah (org)
1
Adum/Diklatpim IV
12
2
Spama / Diklatpim III
5
3
Spamen / Diklatpim II
0
Jumlah
Keterangan
17
Tabel 2.1.5 . Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang (Posisi Per 31 Desember 2011)
No
Golongan
Jumlah (Org)
1
Pembina Tk I (IV/b)
3
2
Pembina (IV/a)
1
3
Penata Tk I (III/d)
10
4
Penata (III/c)
3 15
Keterangan
5
Penata Muda Tk. I (III/b)
1
6
Penata Muda (III/a)
8
7
Pengatur Tk. I (II/d)
1
8
Pengatur (II/c)
4
9
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
5
10
Pengatur Muda (II/a)
-
Jumlah
2.2.2 . Sarana
Prasarana
36
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kotawaringin Barat Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut : Tabel 2.2.1. Daftar Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat (Posisi Per 31 Desember 2011)
No
Jenis Barang
Jumlah
Keterangan
1
2
3
4
Bangunan Gedung
14 ruangan
1 ruang kepala 8 ruang kerja
16
1 ruang rapat 2 ruang gudang 1 ruang mushola 1 rumah dinas jabatan 2
Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 (Empat)
1 buah
- Kendaraan Roda 2 (Dua)
10 buah
3
Komputer Note Book (Laptop)
6 buah
4
Komputer (Personal Computer)
8 buah
5
Mesin Ketik Manual
3 buah
6
AC
8 buah
7
Televisi
3 buah
8
LCD
1 buah
9
Scanner
10
Kamera Foto
2 buah
11
Handycam
1 buah
12
Wireless
1 buah
13
Brankas
2 buah
14
Filling Cabinet
13 buah
15
Almari Kayu / Besi
12 buah
16
Meja kursi Tamu
5 buah
17
Meja Kerja
41 buah
18
Kursi Kerja
38 buah
19
Meja Rapat
29 buah
20
Kursi rapat
60 buah
-
17
21
Jam dinding
10 buah
22
White board
1 buah
23
Kipas Angin
21 buah
24
Pesawat Telepon
4 buah
25
Fax
2 buah
26
Printer
10 buah
27
LCD / N-focus
1 buah
28
Tripod / Layar LCD / N- Focus
2 buah
29
Dispenser
7 buah
30
Papan Tulis
1 buah
31
Peta hot spot
1 buah
32
Exhousefan
1 buah
33
Pos jaga / ronda
4 unit
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai Program dan Kegiatan masing-masing sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.
Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
7.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal
9.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Keuangan.
18
10.
Program Kemitraan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
11.
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
12.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
13.
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
Pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah dilingkup Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2009 tentang Tupoksi masing-masing
diwujudkan
dalam uraian tabel sebagai berikut: No 1
Unit
Jenis Kegiatan
Sekretariat
1.Perumusan, perencanaan kegiatan serta
program dan
penyiapan peraturan
perundang-undangan kebutuhan.
sesuai
dengan
2.Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan. 3.Penyelenggaraan Administrasi Umum. 4.Pengelolaan perlengkapan kepegawaian dan urusan rumah tangga. 2.
Bidang
Politik
dan 1.
Kemasyarakatan
Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga
politik/elit
politik,
masyarakat/organisasi
lembaga
kemasyarakatan,
tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. 2.
Penyiapan
perumusan
pelaksanaan
kebijakan di bidang politik dan bidang organisasi kemasyarakatan.
3.
Pemberdayaan infrastruktur politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan
ketahanan
bangsa
dan
kebijakan
dan
memperkokoh kesatuan bangsa. 4.
Penyiapan
Perumusan
pendidikan politik dan pembinaan budaya 19
politik. 5.
Evaluasi
kegiatan
dan
pelaporan
bidang
pelaksanaan
politik
dan
kemasyarakatan. Bidang Ideologi dan
3
wawasan
Kebangsaan
1. Penyiapan,
perumusan
pelaksanaan
2. Penyiapan,
perumusan
pelaksanaan
kebijakan penetapan wawasan kebangsaan. kebijakan pembauran suku dan etnis..
3. Penyiapan,
perumusan
pelaksanaan
kebijakan kerukunan umat beragama. 4. Penyiapan perumusan kerjasama antar lembaga satuan kerja terkait dalam unsur
masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan serta pembauran. 5. Penyiapan,
perumusan
pelaksanaan
kebijakan bela negara. 6. Penyiapan,
perumusan
kebijakan
ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya.
7. Evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan. 4
Bidang
Perlindungan
Masyarakat
1. Penyiapan perumusan kebijakan dalam mengantisipasi,
menangani bencana.
menghadapi
2. Penyiapan, perumusan
dan
kebijakan serta
pembinaan ketahanan masyarakat dalam pengamanan lingkungan. 3. Penyiapan Perumusan Kerjasama dengan
instansi / lembaga terkait dalam rangka meningkatkan
pengetahuan
dan
ketrampilan satuan Bidang Linmas dalam
pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan ketentraman. 4. Penyiapan Perumusan kebijakan dalam pengerahan
satuan
linmas
dalam
menangani bencana dan korban bencana.
20
5. Evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat.
5
Bidang
1.
Penyiapan, perumusan kebijakan dalam
Penanggulangan
upaya Penanggulangan Bencana yang
Bencana
meliputi
pencegahan,
rehabilitasi, rekonstruksi 2.
penyelamatan,
Penyiapan, perumusan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya Melakukan
investigasi, rehabilitasi dan
rekonstruksi penanggulangan Bencana. 3.
Melakukan koordinasi/kerjasama dalam pengerahan dan pengendalian satuan linmas untuk penanganan bencana.
4.
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
5.
2.4
Evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana..
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
2.4.1. Kondisi yang diinginkan Mengingat kedudukan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat berpengaruh terhadap terwujudnya Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat melalui pemerintahan yang baik untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti yang tertuang dalam Visi Misi kedepan : 1.
Dukungan aparatur a.
Aparatur
dilingkungan
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi yang ditetapkan. Oleh sebab itu aparatur harus memiliki kreativitas, prestasi kerja, produktifitas dan
21
jujur secara profesional dengan potensi, kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki. b.
Aparatur
dilingkungan
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada prinsip kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dalam memahami permasalahan yang dihadapi secara menyeluruh dalam rangka pencapaian sasaran program / kegiatan yang ditetapkan dalam visi dan misi. 2.
Dukungan sarana dan prasarana kerja a. Tersedianya ruang kerja yang aman dalam melaksanakan tugas. b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. c. Tersedianya
anggaran
yang
memadai
dalam
melaksanakan
program/kegiatan.
2.4.2. Proyeksi ke depan 1. Kompetensi Intelektual a.
Sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di daerah diharapkan mampu berpikir jauh ke depan dengan memahami visi dan misi program pembangunan khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di daerah.
b.
Memahami peluang, hambatan dan tantangan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di daerah yang berkaitan erat dengan tugas pokoknya, serta mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2.
Kompetensi Manajerial Aparatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan: a. Mampu mengidentifikasi, menyiapkan dan menggerakkan potensi SDM.
22
b. Mampu menggalang kemitraan dalam mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di daerah, guna mewujudkan pemerintahan yang baik.
23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri di daerah yang di pimpin oleh kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah serta membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Untuk menjalankan tugas di maksud Badan Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
2.
Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan program di bidang Kesatuan, Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3.
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Program di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat.
4.
Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggara Urusan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, Rumah tangga kantor, Perlengkapan dan Keuangan.
5.
Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
24
Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat diuraikan Sbb : 1.
Sekretaris Badan Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif
yang
meliputi
:
perlengkapan,
keuangan,
kepegawaian,
ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta, perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sbb : 1. Mengkordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD. 2. Mengatur pelaksanaan urusan umum Kepegawaian dan Perlengkapan SKPD. 3. Mengatur Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD. 4. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD. 5. Mengkoordinasikan dan membina Pelaksanaan tugas bidang secara terpadu. Sekretaris terdiri dari : 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. 2. Kepala Sub Bagian Keuangan. 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas
menyelenggarakan
pelayanan
umum,
Administrasi
Kepegawaian, kehumasan, dan Protokol serta Perlengkapan.
25
Perkantoran,
Untuk menjalakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi sbb : 1. Menyelenggarakn pelayanan umum, tata usaha, surat menyurat. 2. Melakukan
Perencanaan
Kebutuhan,
Pengelolaan,
dan
Pengendalian
Perlengkapan perbekalan serta sarana dan prasarana. 3. Melaksanakan Urusan kepegawaian. 4. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan. 5. Melaksanakan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan. 6. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan. 2. Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penata usahaan dan pelaporan keuangan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan Mempunyai Fungsi Sbb : 1.
Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan.
2.
Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
3.
Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi.
4. 3.
Melaksanakan Akuntansi keuangan.
Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun bahan dan data dalam pengelolaan program, yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai fungsi sbb : 1. Melaksanakan penyusunan rencana Program dan Anggaran
26
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik. 3. Melaksanakan pengelolaan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
2.
Bidang Ideologi Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan Kepala Bidang Ideologi Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara dan Ketahanan Bangsa. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Ideologi Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sbb : 1. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan wawasan kebangsaan. 2. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa. 3. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela negara dan ketahanan ideologi bangsa. 4. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi peningkatan kerukunan hidup umat beragama. 5. Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, bela negara dan ketahanan bangsa. 6. Penyiapan perumusan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkokoh ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan hidup beragama. 7. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan di Bidang Ideologi Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan. Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan terdiri dari : 1. Kapala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran. 2. Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa.
27
1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Wawasan dan Pembauran mempunyai fungsi : 1.
Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan wawasan kebangsaan.
2.
Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pembauran suku dan etnis.
3.
Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan beragama.
4.
Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup beragama.
5.
Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup beragama.
6.
Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan hidup beragama.
7.
Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
2. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela negara dan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi : 1. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan bela negara. 2. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya.
28
3. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan bela negara. 4. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya. 5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan, meperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 3.
Bidang Politik Dan Kemasyarakatan Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar lembaga politik dan dengan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 1.
Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga legislatif.
2.
Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada.
3.
Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga politik/elit politik, lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
4.
Penyiapan peumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik.
5.
Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang organisasi kemasyarakatan.
6.
Penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah bidang politik
29
7.
Penyiapan perumusan dan pengkajian masalah di bidang organisasi kemasyarakatan.
8.
Pemberdayaan
infra
dan
supra
struktur
kemasyarakatan dalam rangka peningkatan
politik
dan
organisasi
ketahanan bangsa
dan
memperkokoh kesatuan bangsa. 9.
Penyiapan, perumusan mediasi dan fasilitasi infra dan supra struktur politik dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
menjadi
basis
pertumbuhan
masyarakat yang berharkat dan berbudaya. 10.
Perumusan,
penyiapan
kebijakan
dan
pelaksanaan
pendidikan
dan
pembinaan budaya politik. 11.
Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang politik dan kemasyarakatan. Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari : 1.
Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilu.
2.
Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
1.
Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang politik dan pemilihan umum. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum mempunyai fungsi : 1. Penyiapan dan perumusan kerjasama dengan lembaga politik. 2. Penyiapan
dan
perumusan
penyelenggara pemilu.
30
kerjasama
dengan
lembaga
3. Penyiapan dan perumusan kerjasama dengan lembaga legislatif. 4. Penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang politik. 5. Penyiapan dan pelaksanaan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar infra dan supra politik. 6. Penyiapan, pengumpulan bahan-bahan prumusan kebijakan dan pengkajian masalah politik. 7. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. 8. Pelaksanaan kegiatan pendukung sukses pemilu. 9. Pelaksanaan pendidikan dan pembinaan politik. 10.
Pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik.
11.
Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas dan fungsi. 2.
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Lembaga Masyarakat. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan ketahanan lembaga
Masyarakat
mempunyai
tugas
mengumpulkan
dan
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga masyarakat. Untuk
menjalankan
tugas
dimaksud,
Sub
Bidang
Kemasyarakatan dan Ketahanan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi : 1. Penyiapan, pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang
Organisasi
Kemasyarakatan
masyarakat. 31
dan
ketahanan
lembaga
2. Penyiapan,
pelaksanaan
kerjasama
dengan
lembaga
masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. 3. Penyiapan perumusan dan pengkajian masalah di bidang organisasi kemasyarakatan dan ketahanan lembaga masyarakat. 4. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkokoh kesatuan bangsa 5. Penyiapan, pelaksanaan mediasi dan fasilitasi dengan dan antar organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya. 6. Penyiapan,
pelaksanaan
kebijakan
pembinaan
organisasi
kemasyarakatan dan lembaga masyarakat 7. Penyiapan, pelaksanaan komunikasi, mediasi dan fasilitasi dan pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat. 8. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang lembaga ketahanan Ormas dan Lembaga Masyarakat. 9. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 4.
Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi pergerakan dan pengendalian serta perlindungan dan ketahanan masyarakat. Untuk menjalankan Tugas dimaksud, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Fungsi : 1. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka mengantisipasi menghadapi dan menangani bencana.
32
2. Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan menghadapi dan menangani bencana. 3. Koordinasi pengananan pengerahan dan pengendalian anggota linmas di Desa/Kecamatan. 4. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan bimbingan dan penyuluhan untuk perlindungan masyarakat. 5. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia satuan linmas. 6. Koordinasi penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait guna pelatihan satuan Bimas. 7. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dalam menangani pengamanan pemilu dan pengamanan lingkungan. 8. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dengan instansi/lembaga terkait dalam penanganan pengamanan pemilu/pilkada dan pengamanan lingkungan. 9. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pembinaan ketahanan masyrakat dalam mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana. 10. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari : 1.
Kepala Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian Masyarakat.
2.
Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat
1. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian Masyarakat (RAHDALMAS) Kepala Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian Masyarakat mempunyai
tugas
menyiapkan,
mengumpulkan
dan
melaksanakan
kebijakan mediasi dan fasilitasi, pengerahan dan pegendalian masyarakat. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian Masyarakat mempunyai fungsi : 1.
Penyiapan perumusan kebijakan dalam menangani pengamanan pemilu dan pengamanan lingkungan. 33
2.
Penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penanganan pengamanan pemilu dan pengamanan lingkungan.
3.
Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan perlindungan dan ketahanan masyarakat.
4.
Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pembinaan lingkungan dan ketahanan masyarakat dalam pengamanan lingkungan.
5.
Penyiapan pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan ketahanan masyarakat.
6. 2.
Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan, melaksanakan kebijakan mediasi
dan
fasilitasi
kesiagaan,
mengantisipasi,
menghadapi
dan
menangani bencana. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang PErlindungan dan Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi : 1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam menghadapi dan menangani bencana. 2. Pengsistematisasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana. 3. Penyiapan bahan perumusan pengkajian penanganan bencana dan korban bencana. 4.
Penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
bimbingan
dan
penyuluhan
mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana. 5.
Penyiapan perumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia satuan linmas dalam menangani bencana dan korban bencana.
6.
Penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait guna pelatihan satuan linmas dalam penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana. 34
7.
Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengerahan satuan linmas dalam turut serta menangani bencana dan korban bencana.
8.
Mengevaluasi dan menyusun laporan bidang penanganan bencana dan kedaruratan.
5.
Bidang Penanggulangan Bencana Kepala Bidang Penaggulangan Bencana mempunyai tugas melakukan koordinasi persiapan pengumpulan, pengkajian bahan dan informasi serta memfasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan usaha pencegahan, kesiapan penanganan dan rehabilitasi terhadap bencana. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi : 1.
Melaksanakan persiapan bahan perumusan, kajian dan penyampaian informasi tentang pencegahan dan kewaspadaan dini (Deteksi Dini)
2.
Penyiapan perumusan langkah-langkah dalam rangka kebijakan dan strategis daerah yang terkait dengan masalah bencana dan penyakit masyarakat.
3.
Melakukan koordinasi pencegahan dan penanganan bencana bersama lembaga dan instansi teknis lainnya.
4.
Mengupayakan dukungan dan fasilitassi kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terjadinya bencana atau dampak.
5.
Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan/antisipasi dan pencegahan gangguan terhadap kondisi daerah baik akibat bencana alam maupun masalah penyakit masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana.
6.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
35
Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari : 1.
Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penaggulangan
2.
Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Pemberatsan penyakit Masyarat
1.
Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi
pencegahan
dan
Penanggulangan Bencana. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sbb : 1.
Melakukan pemantauan dan investigasi ke lokasi kejadian bencana.
2.
Melakukan pengolahan data informasi dan potensi yang berkaitan pencegahan/imitigasi, kesiap siagaan dan penanggulangan bencana.
3.
Menyebarluaskan informasi situasi dan kondisi daerah akibat bencana melalui pengelolaan Posko Satlak PB.
4.
Penyiapan
pelaksanaan
bimbingan
penyuluhan
dan
antisipasi/kewaspadaan serta manajemen kedaruratan bencana. 5.
Melakukan koordinasi/kerjasama pengerahan dan pengendalian satuan linmas dan satuan gugus tugas terkait dalam penanganan tanggap darurat bencana.
6.
Melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi ruang pusat pengendalian operasional dalam penanganan bencana.
7.
Pelaksanaan dukungan dan fasilitasi untuk peningkatan pengetahuan dan SDM di bidang penanggulangan bencana.
8.
Evaluasi dan penyusunan bahan pelaporan bidang pencegahan dan penanggulangan bencana.
36
2. Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang PEncegahan dan Pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai fungsi : 1. Melakukan pendataan dan monitoring penyakit masyarakat. 2. Melakukan koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberantasan penyakit masyarakat
yang menimbulkan
gangguan atau
konflik
berdampak kepada bencana. 3. Melaksanakan kordinasi lintas sektor dalam rangka pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan/Pemberantasan Penyakit Masyarakat. 4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat 5. Melakukan monitoring,untuk bahan penyusunan,
pelaporan bidang
pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
3.2.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih A.
Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat
Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “ Terwujudnya
Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”. Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan: 1. Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 37
2. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia 3. Jaya, terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut: 1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan
Pembangunan 2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang 3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat
B.
Isu Strategis Isu strategis yang akan dipecahkan dalam pelaksanaan pembangunan 2013 adalah : 1.
Penyelenggaraan pendidikan berkualitas bagi semua
2.
Perbaikan derajat kesehatan masyarakat
3.
Dampak aktivitas pertambangan dan kehutanan terhadap lingkungan hidup
4.
Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial
5.
Optimalisasi potensi sumber daya unggulan
6.
Kebutuhan infrastruktur penunjang investasi
7.
Kapasitas aparatur pemerintah menghadapi tantangan otonomi daerah dan perkembangan global.
Dengan berdasarkan pada isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas, maka pokok-pokok Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut:
38
Priorita 1 : Program peningkatan kualitas pendidikan Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya akan dicapai jika kualitas dan akses pendidikan meningkat. Pengalaman sejarah menunjukkan peningkatan akses pendidikan seluas-luasnya merupakan cara yang efektif untuk memperkecil kesenjangan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Fokus Program aksi Pendidikan adalah : 1.
Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika.
2.
Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBD, pendidikan gratis dan terjangkau sampai dengan pendidikan 12
pemantapan tahun
pada
tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. 3.
Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
4.
Meneruskan perbaikan kualitas guru,
agar menjadi pilar pendidikan yang
mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Diupayakan sebelum 2015 seluru guru telah berpendidikan S1. 5.
Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
6.
Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
7.
Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal.
8.
Meningkatkan peran pendidikan kejuruan.
39
Prioitas 2 : Program peningkatan kualitas kesehatan Kesehatan merupakan komponen penting dalam investasi sumber daya manusia. Tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau akan mengubah prilaku manusia. Oleh karena itu, fokus utama program bidang kesehatan adalah sebagai berikut: 1.
Menyempurnakan dan memantapkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan,akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, maupun penataan administrasi yang transparan dan bersih.
2.
Peningkatan pembudayaan pola hidup sehat
3.
Menyediakan obat dalam kuantitas yang memadai
4.
Meneruskan dan meningkatkan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanudin.
5.
Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif. Diharapkan dalam lima tahun mendatang, semua anak sudah mendapatkan vaksin DPT dan campak sehingga tingkat kematian bayi dan balita lebih cepat dari sasaran dalam MDG’s.
6.
Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.
7.
Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2015
8.
Revitalisasi program keluarga berencana. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini diharapkan mengubah paradigma kuantitas menjadi kualitas dalam keluarga.
9.
Pengembangan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil
10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika profesi dan perlindungan masyarakat
40
11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara pencegahannya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban.
Prioritas 3 : Program Penanggulangan Kemiskinan Pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, di samping terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sejumlah intervensi yang efektif dan terarah perlu terus dilakukan. Kebijakan diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup terpenuhinya 10 (sepuluh) hak dasar bagi penduduk dalam menjalankan kehidupannya meliputi : (1) kecukupan dan mutu pangan, (2) akses dan mutu Iayanan kesehatan, (3) akses dan mutu layanan pendidikan, (4) akses layanan air bersih, (5) kesempatan kerja dan pengembangan usaha, (6) akses layanan perumahan dan sanitasi, (7) kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (8) kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, (9) jaminan rasa aman dan (10) partisipasi dalam kebijakan publik. Dengan demikian, maka program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut: 1.
Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebagai inti dari program penanggulangan kemiskinan
yang bercirikan program yang memberdayakan
masyarakat, terdesentralisasi dan implementasi program disesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan perencanaan yang bersifat bottom-up pada tingkat akar. 2.
Mengembangkan program Desa Mandiri yang difokuskan pada desa desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan kemajuan yang semakin luas, melalui sektor sektor pembangunan utama, seperti infrastruktur dasar,pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal.
41
3.
Penyempurnaan data keluarga miskin dan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi dapat dihindari.
4.
Pemantapan dan penyempurnaan Program Jagung Hibrida yang difasilitasi pemerintah daerah meliputi penyediaan akses modal, bimbingan teknis pertanian, pengolahan hasil, sampai dengan pemasaran.
5.
Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan.
6.
Melaksanakan dan memperkuat program nasional seperti : Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
7.
Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan penguatan peran dan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.
Prioritas 4 : Program Penciptaan Lapangan Kerja Empat masalah utama dalam pasar yaitu: (i) persentase sektor informal yang relatif tinggi; (2) adanya kesenjangan upah sektor formal informal; (3) penurunan produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur; dan (4) kecenderungan peningkatan pengangguran terbuka pada kelompok umur muda. Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 5-6% pada akhir tahun 2015, maka program ketenagakerjaan akan menekankan pada:
1.
Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda, dengan mengintegrasikan program prioritas ini dengan program prioritas bidang pendidikan.
42
2.
Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta.
3.
Perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja.
4.
Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA) untuk berinvestasi.
5.
Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian rakyat.
Prioritas 5 : Program Pembangunan Infrastruktur dasar Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ke depan akan diarahkan sebagai berikut : 1.
Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian.
2.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan.
3.
Melanjutkan pengembangan pelabuhan multipurpose, pelabuhan roro, dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah.
4.
Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonimian daerah.
5.
Peningkatan fasilitas Kabupaten dan Kecamatan
6.
Peningkatan dan Perluasan Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
7.
Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
43
Prioritas 6 : Program Ketahanan Pangan Pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada upaya peningkatan produksi pangan beras dan bahan pangan lainnya, serta diversifikasi konsumsi pangan. Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain: 1.
Memperbaiki infrastruktur pertanian meliputi pembanguan dan perbaikan irigasi, saluran air, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar.
2.
Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga.
3.
Menjamin pelaksanaan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan,
dan
penggunaan pupuksubsidi kepada yang tidak berhak. 4.
Peningkatan dan penyempurnaan program Jagung Hibrida agar petani memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
5.
Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah.
6.
Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian Melalui Badan Usaha Milik Daerah Agrotama Mandiri yang telah dibentuk dua tahun yang lalu.
7.
Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan petani melalui program peningkatan penyuluh pertanian.
Prioritas 7 : Program Energi Program dalam sektor energi diarahkan pada upaya Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga masyarakat mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya. Perhatian lebih besar ditujukan untuk menyediakan energi listrik desa desa tertinggal.
44
Prioritas 8 : Program Tata Kelola Pemerintahan Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, secara garis besar ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik, serta penguatan aksi anti korupsi, dilakukan antara lain: 1.
Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah.
2.
Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sispil.
3.
Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.
4.
Melakukan pengawasan kinerja dan
termasuk pemberantasan korupsi dan
penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum. 6.
Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai.
Prioritas 9 : Program Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua aksi yaitu reformasi penegakan hukum (rule of law) dan penegakan ketertiban umum.
Prioritas 10 : Program Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan baik di antara kelompok masyarakat dan kelompok penghasilan, antar daerah, dan antar jender. Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi :
45
1.
Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM termasuk dan utamanya melalui fasilitasi pemerintah daerah mengakses modal, Penguatan Bank Perkreditan Rakyat untuk membantu usaha mikro, penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha dan enterpreneur baru di tingkat kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat. Menciptakan kebijakan yang berpihak pada usaha kecil menengah baik dalam kebijakan produksi, distribusi, dan penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk aktivitas BUMD.
2.
Mengurangi kesenjangan antar desa dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan Alokasi Dana Desa
3.
Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil.
4.
Mengurangi
kesenjangan
jender
dengan
meningkatkan
kebijakan
pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan. Meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang baik dalam proses pembuatan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan.
Prioritas 11 : Program Lingkungan Hidup Progam di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat. 1.
Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai.
2.
Mengembangkan
strategi
pembangunan
yang
ramah
lingkungan
dan
berkelanjutan (sustainable) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan
46
dampak perubahan iklim global khususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian. 3.
Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Prioritas 12 : Program Pengembangan Budaya Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global: 1.
Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan.
2.
Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial.
3.
Memberikan
insentif
kepada
kegiatan
kesenian
dan
keilmuan
untuk
mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional.
Prioritas 13 : Program Pengembangan Agribisnis berbasis Agropolitan Latar
belakang
pelaksanaan
program
pengembangan
agribisnis
berbasis
agropolitan adalah bersumber dari beberapa permasalahan sistem agribisnis, yakni: (1) belum terintegrasi dan berkembang optimalnya sistem agribisnis; (2) masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem agribisnis; dan (3) kurang sesuainya model agribisnis yang dikembangkan dengan karakter masing-masing daerah pertanian akibat keterbatasan partisipasi petani dalam perencanaan model agribisnis, sisa-sisa pola pengembangan yang bersifat top-down yang masih dipertahankan; serta generalisasi model yang kurang tepat. Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sektor utama pertanian jika dilihat dari produktivitas pertaniannya yang cukup besar dan kontribusinya terhadap PDRB.
47
Langkah dari program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan: 1. Meningkatkan produktivitas kualitas dan produksi komoditas pertanian yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun untuk komoditas ekspor. 2. Mensinergikan potensi dari setiap sistem usaha agribisnis mulai dari sub-sistem hulu, on-farm, hilir, pemasaran, dan usaha penunjangnya, secara maju, berkelanjutan, dan terdesentralisasi, melalui pengembangan agropolitan yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. 3. Menetapkan pusat agribisnis dan unit-unit kawasan pengembangannya yang terintegrasi dalam bentuk keterkaitan antar wilayah (pergerakan barang, modal dan manusia). 4. Menyediakan infrastruktur pendukung. Prioritas 14 : Program Peningkatan Iklim Investasi Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah. Salah satu kendala pelaksanaan investasi di daerah adalah adanya aturan dari pusat yang sampai saat ini masih dalam proses sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk lebih memberikan daya tarik bagi investor. Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas utamanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.
48
Prioritas 15 : Program Penataan Ruang Wilayah Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk mentransformasikan ruang yang ada serta tendensinya menuju ke arah suatu struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. Dari sisi pengembangan wilayah, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan beberapa fenomena antara lain: belum
selarasnya
hubungan
perkotaan
dan
perdesaan,
ketidakseimbangan
perkembangan antar wilayah/disparitas yang terjadi antar wilayah. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan
menerapkan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan
dan
keseimbangan
pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Dengan mendasarkan pada isu-isu strategis dan pokok-pokok prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat diwujudkan dalam program-program prioritas tahun 2013. Fokus Implementasi Pembangunan pada tahun 2013 berupa program-program meliputi: a. Urusan Wajib 1. Pendidikan a) Program Pendidikan Anak Usia Dini b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun c) Program Pendidikan Menengah
49
d) Program Pendidikan Non Formal e) Program Pendidikan Luar Biasa f) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan g) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2. Kesehatan a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pengawasan Obat dan Makanan d) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia e) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat g) Program Pengembangan Lingkungan Sehat h) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular i) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan j) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin k) Program
pengadaan,
peningkatan
dan
perbaikan
sarana
dan
prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya l) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata m)Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata n) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan o) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita p) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia q) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan r) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 3. Pekerjaan Umum a) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan; b) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan; 50
c) Program Pembangunan Jalan dan jembatan; d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air lainnya serta air baku; f) Program Pengendalian Banjir; g) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan; h) Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi; 4. Perumahan Rakyat a) Program Pengembangan Perumahan b) Program Lingkungan Sehat Perumahan c) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan d) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial e) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 5. Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang b) Program Pemanfaatan Ruang c) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan a) Program Pengembangan data/informasi b) Program Kerjasama Pembangunan c) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan d) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh e) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah f) Program perencanaan pembangunan daerah g) Program perencanaan pembangunan ekonomi h) Program perencanaan sosial budaya i) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam j) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 51
7. Perhubungan a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ c) Program peningkatan pelayanan angkutan d) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan e) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas f) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 8. Lingkungan Hidup a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam; c) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam; d) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; e) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. f) Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan kawasan Konservasi Hutan 9. Pertanahan a) Program pembangunan sistem pendaftaran tanah b) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah c) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan d) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 10. Kependudukan dan Catatan Sipil a) Program Penataan Administrasi Kependudukan. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. a) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan d) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan e) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 52
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a) Program Keluarga Berencana b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja c) Program pelayanan kontrasepsi d) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri e) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat f) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR g) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS h) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak i) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga j) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 13. Sosial a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c) Program pembinaan anak terlantar d) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma e) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo f) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) g) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14. Tenaga Kerja a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja c) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
53
15. Koperasi dan UKM a) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah c) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah d) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 16. Penanaman Modal a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 17. Kebudayaan a) Program Pengembangan Nilai Budaya b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya c) Program Pengelolaan Keragaman Budaya d) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 18. Pemuda dan Olah Raga a) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda b) Program peningkatan peran serta kepemudaan c) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda d) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba e) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga f) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga g) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan b) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal c) Program pengembangan wawasan kebangsaan 54
d) Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan e) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan f) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) g) Program pendidikan politik masyarakat h) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian. a) Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah. b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; c) Program Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah; d) Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah; e) Program Pengelolaan Aset Daerah; f) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan; g) Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah; h) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 21. Ketahanan Pangan a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa a) Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa; b) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat; c) Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat 23. Statistik a) Program Penyusunan Data / Informasi / Statistik daerah. 24. Kearsipan a) Program Penyelematan dan pelestarian Dokumen / Arsip Daerah. b) Program Penataan Sistem Administrasi Kearsipan. c) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan. 25. Komunikasi dan Informasi a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 55
b) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi c) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi d) Program kerjasama informsi dan media massa 26. Perpustakaan a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan b) Program Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Perpustakaan. c) Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan.
b. Urusan Pilihan 1. Pertanian a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan c) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan d) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan e) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan f) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 2. Kehutanan a) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan b) Program rehabilitasi hutan dan lahan c) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 3. Energi dan Sumber Daya Mineral a) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. b) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan c) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 4. Pariwisata a) Program Promosi Pariwisata. b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. c) Program Pengembangan kemitraan 56
5. Kelautan dan Perikanan a) Program Pengembangan budidaya perikanan b) Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan c) Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. d) Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 6. Perdagangan a) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan b) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor c) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri d) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 7. Perindustrian a) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi b) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah c) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri d) Program Penataan Struktur Industri e) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 8. Ketransmigrasian a) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi b) Program Transmigrasi lokal. c) Program Transmigrasi Regional.
3.3.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan meliputi : a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; c. menjaga kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
57
d. mendukung dan turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.
Isu-isu Strategis SKPD
Isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, memberikan gambaran tentang isu-isu dan permasalahan yang mendesak yang harus diselesaikan oleh SKPD, terutama permasalahan dan kebutuhan pembangunan berdasarkan tupoksi layanan SKPD, Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang termuat dalam tabel Target dan Indikator MDGs dari masing – masing bidang sebagai acuan dalam
penentuan
kegiatan prioritas sebagai berikut :
Target dan Indikator MDGs Bidang Perlindungan Masyarakat TUJUAN DAN TARGET
INDIKATOR UNTUK MONITORING
Tujuan 1 : Penyiapan tenaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Target 1
:
Penyiapan tenaga pengendali
1
keamanan dan ketertiban di kecamatan, desa / kelurahan.
Proporsi
insentif
tenaga
pengendali
keamanan desa/kelurahan 2
Total tenaga pengendali keamanan dan ketertiban
Tujuan 2 : Pembanguna Pos Jaga / Ronda Target 2
:
Meningkatkan jumlah Pos Jaga
1
/ Ronda disetiap desa/kelurahan dengan melibatkan komitmen dengan Kepala desa / lurah dan
Jumlah
pos
yang
ada
di
setiap
desa/kelurahan 2
Jumlah pos jaga / ronda yang tidak ada di kecamatan, desa/kelurahan.
camat
Tujuan 3: Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Target 3
:
Meningkatkan dan
pengetahuan
keterampilan
Hansip/Linmas
sebagai
pengendali keamanan di desa / kelurahan
dalam
1
anggota
membantu
aparat pemerintah
Persentase tenaga pengendali keamanan yang sudah terlatih.
2
Penggunaan alat - alat keamanan oleh tenaga
pengendali
keamanan
saatmelaksanakan tugas.
Tujuan 4: Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan masyarakat
58
pada
Target 4
:
Melaksanakan dengan
kerjasama
Tokoh
1
Masyarakat,
tokoh Agama, dan
peserta
mengetahui
tokoh
Pemuda untuk ikut serta dalam
Cakupan
hal
-
penyuluhan hal
yang
bisa
menimbulkan kebisingan 2
pengendalian kebisingan
Angka
partisipasi masyarakat dalam
mengendalikan lingkungan
Tujuan 5 : Pengendalian Keamanan Lingkungan Target 5
:
Peningkatan
keamanan
dan
1
Jumlah tenaga Linmas yang bertugas
ketertiban di desa / kelurahan
Ronda
dalam
kecamatan
rangka
mengurangi
angka kejahatan.
2
disetiap
desa/kelurahan
dan
Tingkat kejahatan pada masing - masing desa/kelurahan dan kecamatan
Tujuan 6 : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Target 6
:
Melakukan evaluasi terhadap
1
kegiatan yang di lakukan di tiap
desa/kelurahan
bidang
dalam
perlindungan
Hasil monitoring dari masing - masing desa / kleurahan
2
Buku laporan setiap tahun
masyarakat. Tujuan 7 : Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Target 7
:
Kerjasama dengan pihak aparat keamanan melaksanakan kepada
1
dengan penyuluhan
masyarakat
agar
partispasi masyarakat dalam menjaga keamanan yang kondusif
2
Prosentase
desa/kelurahan
dan
kecamatan yang situasi keamanannya
keamanan tetap terjaga dan
kondusif
kondusif
Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan TUJUAN DAN TARGET
INDIKATOR UNTUK MONITORING
Tujuan 1 : Menghindari Konflik Sesama dan Antar Agama Target 1
:
Menurunkan Konflik
Perselisihan
akibat
/
perbedaan
agama / kepercayaan dengan mengedepankan rasa Persatuan dan Kesatuan
sehingga tidak
1
Jumlah angka aliran sesat / sempalan
2
Angka kegiatan teroris
3
Angka penistaan terhadap ajaran agama
4
Angka pemaksaan terhadap agama
5
Angka konflik internal/eksternal
6
Angka pendirian rumah ibadah yang
terjadi kerusuhan atau perang agama di Tahun 2012 – 2016
procedural Tujuan 2 : Tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Target 2
:
Membangkitkan loyalitas mempertahankan
semangat
1
Kuantitas tindakan anarkis/amoralitas
dalam
2
Komitmen
Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak terjadi penolakan
59
untuk
mempertahankan
Pancasila dan UD 1945 3
Pengakuan terhadap Tokoh - Tokoh, Pemerintah dan Pimpinan Negara.
terhadap Pancasila dan UUD 1945 4
Mempertahankan
simbol/lembaga
negara. 5
Angka pengakuan NKRI
6
Angka pengakuan Pluralisme bangsa
Tujuan 3: Menghindari Konflik Sosial Target 3
:
Menurunkan
permasalahan
1
konflik sosial dalam kehidupan masyarakat
sehingga
tidak
terjadi konflik cemburu
Angka partisipasi masyarakat dalam aksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat
2
Angka kecemburuan sosial terhadap perbedaan pendidikan, ekonomi, suku dan daerah asal.
Tujuan 4: Menghindari budaya asing Mengalahkan Budaya Sendiri Target 4
:
Menumbuh
kembangkan
1
kesadaran masyarakat untuk melestarikan
budaya
asli
bangsa Indonesia sehingga bisa memfilterisasi
budaya
Angka pelestarian seni dan budaya daerah sendiri
2
Angka
pengakuan
terhadap
budaya
bangsa/nasional
asing
yang masuk ke Indonesia.
3. Angka berkarya cipta yang berdaya guna
Bidang Politik Masyarakat TUJUAN DAN TARGET
INDIKATOR UNTUK MONITORING
Tujuan 1 : Target 1
:
Meningkatkan politik
kesadaran
masyarakat
1
dalam
berbangsa dan benegara
Meningkatkan
kerukunan
dalam
kehidupan 2
Terciptanya hubungan yang harmonis dalam kehidupan
3
Meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik
Target 2
:
Menumbuhkan kepribadian
bangsa
jiwa di
era
Otonomi daerah
1
Membina sendi - sendi kehidupan
2
Mewaspadai
terjadinya
kesenjangan
sosial di masyarakat. 3
Saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan
Tujuan 2: Target 3
:
Terciptanya stabilitas politik di daerah
Target 4
:
Rapat - rapat Partai politik
1
Adanya komunikasi antar parpol
2
Kelancaran pembangunan daerah
3
Peningkatan kesejahteraan rakyat
1
Menumbuhkan saling pengertian antar Parpol
2
60
Saling tukar informasi antar Parpol
Tujuan 3: Target 5
:
Terdaftarnya Parpol,
semua
dsn
LSM,
1
organisasi
Kemasyarakatan
Terdaftarnya semua LSM, parpol dan organisasi Kemasyarakatan
2
Terlaksananya
komunikasi
yang
harmonis antar organisasi Target 6
Pembinaan Organisasi Partai Politik
di
1
Memiliki kepengurusan yang jelas
2
Terlaksananya
Kabupaten
kotawaringin Barat komunikasi
yang
harmonis sesama pengurus. Tujuan 4: Target 7
:
Mamadukan prinsip - prinsip
1
saling menjaga dalam kehidupan
berpolitik dalam kehidupan
2
Menciptakan
rasa
solidaritas
dalam
kehiduapan
Penentuan isi-isu prioritas dari isu-isu strategis berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut :
61
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Visi “ MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTAWARINGIN BARAT YANG
DEMOKRATIS, BERSATU, TENTRAM, AMAN
DAN
DAMAI
BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945 ”
Misi 1.
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, dinamis, tentram dan damai, yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, ideologi, ketahanan bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara .
2. Mewujudkan sistem politik yang demokratis yang berbasis pada makin berfungsinya supra dan infra struktur politik secara efektif, yang dilandasi oleh menguatnya etika moral dan budaya politik yang beradab, dan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3. Mewujudkan kesadaran, kemampuan, dan peran serta masyarakat terhadap ancaman bencana yang didukung oleh mantapnya SDM satuan Linmas dan manajemen penanganan bencana dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan damai.
4.2.
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD
4.2.1.
Tujuan Tujuan yang akan dicapai sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
62
1. Meningkatkan Koordinasi dalam Bidang
Kesbang
Polinmas dengan
Instansi/lembaga terkait baik Pemerintah maupun Swasta dengan tujuan : 1.1. Memperoleh dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah Perlindungan Masyarakat. 1.2. Memperoleh dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah Kesatuan Bangsa. 1.3. Memperoleh dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah penanggulangan dan evakuasi korban bencana alam. 1.4. Memperoleh dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah politik masyarakat. 2. Memberikan
motivasi
terhadap
masyarakat
dalam
melaksanakan
perlindungan masyarakat dengan tujuan : 2.1. Perlindungan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. 2.2. Memberikan dan menciptakan rasa aman, damai, dan tentram bagi masyarakat. 2.3. Meningkatkan rasa kebersamaan dalam masyarakat.
3. Meningkatkan semangat pembauran dan
wawasan kebangsaan dengan
tujuan : 3.1. Menghilangkan kemungkinan terjadinya konflik. 3.2. Mendorong semangat berbangsa dan bernegara secara demokratis. 3.3. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
63
4.2.2.
Sasaran Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan adalah sebagai berikut: 1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas.
2.
Tersedianya tenaga linmas yang terlatih dalam rangka pengamanan Pemilu dan Pemilu Kada.
3.
Tersedianya sarana penunjang dalam mendukung keamanan lingkungan
4.
Tersedianya data linmas di tingkat desa/kelurahan.
5.
Tersedianya peralatan keamanan dan ketertiban di tingkat desa/kelurahan.
6.
Terciptanya keamanan dan ketertiban yang kondusif.
7.
Terbinanya persatuan dan kesatuan toleransi antar umat beragama serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bela negara.
8.
Terjalinnya kemitraan kerukunan umat beragama dengan forum-forum lainnya secara harmonis.
9.
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan miras dan narkoba dan bahaya praktek prostitusi.
10.
Meningkatnya pengetahuan dan budaya politik masyarakat.
11.
Tersedianya data base Parpol, Ormas dan LSM.
12.
Terbinanya Parpol, Ormas dan LSM.
13.
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
64
4.3.
Strategi dan Kebijakan SKPD Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas perlu adanya strategi bersama yaitu. antara lain :
4.3.1. Strategi Internal. 1. Adanya kordinasi dan kerjasama dengan sesama unsur Badan Kesbang, Polinmas Kab. Ktw. Barat 2. Adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap staf. 3. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 4. Melaksanakan administrasi umum dengan tertib dan tepat waktu. 5. Meningkatkan disiplin dan loyalitas terhadap pelaksanaan tugas.. 4.3.2. Strategi Eksternal. 1. Menjalin kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga terkait. 2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban Dalam perumusan strategi keberhasilan yang di tempuh adalah : 1. Terjalinnya koodinasi / kerjasama yang baik khususnya intern Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja. 2. Terjalinnya komunikasi yang terarah dengan tokoh masyarakat, agama, adat, cendikiawan, politik, ormas dan LSM agar memiliki kepedulian terhadap kelangsungan pembangunan yang berwawasan keangsaan. 3. Tersedianya anggaran dalam rangka mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
65
4. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan tugas.
4.3.3. Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai misi yang ditetapkan maka kebijakan yang ditempuh adalah : 1. Meningkatkan koordinasi dalam bidang Kesbang Polinmas dengan Instansi / lembaga terkait baik Pemerintah maupun Swasta dengan kebijakan yang ditetapkan : 1.1. Memberikan informasi tugas dan fungsi bidang Kesbang Polinmas kepada Instansi / lembaga terkait baik Pemerintah maupun Swasta. 1.2. Penguatan Kelembagaan Partai politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat 1.3. Memberikan pelayanan yang
optimal tentang
penanganan
secara
bersama dalam penanggulangan bencana dan penanggulangan penyakit masyarakat. 1.4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan politik masyarakat. 2. Memberikan
motivasi
terhadap
masyarakat
dalam
melaksanakan
perlindungan masyarakat dengan kebijakan yang ditetapkan : 2.1. Memberikan informasi kepada masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat. 2.2. Melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. 2.3. Menyiapkan
sarana
dan
prasarana
penunjang
pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketentraman. 66
dalam
rangka
2.4. Melindungi masyarakat akibat terjadinya bencana. 3. Meningkatkan semangat pembauran dan
wawasan kebangsaan dengan
kebijakan yang ditetapkan : 3.1 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pembauran bangsa. 3.2 Meningkatkan
pengetahuan
dan
pemahaman
tentang
wawasan
kebangsaan. 3.3 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ideologi dan ketahanan bangsa. 3.4 Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kerukunan hidup beragama. 3.5 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa. 3.6 Meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat dirumuskan berdasarkan pendekatan SWOT yang mempunyai hubungan sangat relevan dengan penanganan isuisu strategis.
67
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Penjelasan Deskriptif Badan
Kesatuan
Bangsa
Politik
dan
Perlindungan
Masyarakat
mempunyai program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD yaitu Program dan kegiatan yang akan dilaksananakan SKPD. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dalam bidang masing masing diantaranya Sekretariat, Bidang Politik dan Kemasyarakatan, Bidang Ideologi, Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana. Tolok ukur kegiatan sebagai arah untuk menentukan target pencapaian kinerja SKPD sebagai penunjang dan perhitungan yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif. Program, kegiatan, target kinerja dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimanana tercantum dalam 5.1 terlampir.
68
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, terkait dengan tupoksi SKPD, tolok ukur kinerja dan program-program SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Sebagaimana dalam Format Indikator Kinerja SKPD Tabel 6.1 dan terlampir.
Matriks Kondisi Sekarang, Target RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2012-2016 Fungsi dan Urusan 1
Alternatif Tolok Ukur
SKPD
Kondisi Sekarang
Target 2016
4
5
Kinerja
2
3
Kesatuan
Badan
1
Bangsa
Kesatuan
dan Politik
Bangsa,
Dalam
Politik,
Negeri.
Perlindungan
Tingkat
-
kriminalitas
Peningkatan kerjasama dengan keamanan
dan
Masyarakat
teknik
-
aparat
keamanan
dalam
ketertiban
pencegahan
situasi dan
masyarakat
kejahatan -
Terciptanya
yang
kondusif
Penyiapan
tenaga
-
Tersedianya
tenaga
pengendali keamanan
pengendali
dan
dan
keamanan
dan
kenyamanan
lingkungan
terlaksananya pelatihan Hansip/Linmas -
Terciptanya yang
situasi kondusif
dengan meningkatnya kinerja Hansip/Linmas -
Pembangunan
Pos
-
jaga/ronda
Terlaksananya pembangunan
pos
jaga/ronda
dan
meningkatnya pelayanan keamanan lingkungan -
Pelatihan pengendalian keamanan
-
dan
Meningkatnya SDM setiap anggota
kenyamanan
Linmas di Kecamatan
lingkungan -
Monitoring,
Evaluasi,
dan Pelaporan.
-
Terlaksananya monitoring evaluasi tersedianya data.
69
dan serta
-
Terdapat
tiga
jenis
-
Peningkatan
tindak Pidana KUHP,
Kerjasama
Non
dan
Aparat
Pelanggaran. Dari tiga
dengan
jenis
menginformasikan
KUHP Tindak
Pidana
dengan Keamanan,
terdapat 32 jenis kasus
kegiatan
dan
diantaranya
kejadian
serta
Mining, Narkoba,Miras
menerima
data
dll(data terlampir)
sebagai laporan dari
Ilegal
Instansi/Pihak terkait -
Penyelesaian
kasus
diantaranya meningal, melalui
pengadilan,
pencabutan
tuntutan,
SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dilimpahkan ke Instansi Lain dll. -
Kegiatan rutin Satpol PP
dengan
Penegakan Daerah
Operasi
Penertiban bangunan dan ijin usaha Walet
diantaranya
Perda no. 13 tahun 2006 Larangan Ber
-
peraturan -
Peningkatan
kerja
tentang
sama dengan aparat
Minuman
keamanan dan data
alkohol,
no
7
sebagai laporan
tahun 1986 tentang Ketertiban Umum dan Kebersihan
Dalam
Daerah Tingkt II Ktw. Barat, no. 22 tahun 2007
tentang
penertiban PKL, dll dan patroli
rutin
pencegahan gangguan di
sekitar
Pangkalan
kota Bun
diantaranya Gangguan/kasus Suami Istri, WTS, Anak-anak dan kenakalan remaja, dan Gepeng. -
Penyelesaian
kasus
diantaranya
secara
persuasife dan melalui pengadilan. 2
Jumlah
Kasus
-
70
Mendapat
laporan
-
Terciptanya
kerja
kriminalitas
yang
yang dapat di
pihak Kecamatan dan
intensif
dari
sama dengan aparat keamanan
selesaikan
Instansi terkait
peningkatan jumlah
dengan
penyelesaian -
kasus
Tahun 2009 terdapat
serta tersedianya data
365
dan laporan terhadap
kasus
dengan
rata-rata kasus/bulan jumlah
30
kasus
kriminalitas
dengan
yang
dapat
penyelesaian
diselesaikan.
228 kasus. per
Agustus
terdapat
2010
218
kasus
dengan rata-rata 27 kasus/bulan tingkat
dengan
penyelesaian
158 kasus atau 19 kasus/bulan. Artinya
terdapat
penurunan
jumlah
kasus dengan tingkat penyelesaian kasus yang
sama
dengan
rata-rata 19 kasus per bulan. Tahun 2010 terdapat beberapa
gangguan
lainnya
diantaranya
Laka Air, Laka Kerja, Laka
Setrum,
Temu
Mayat, Gantung diri dll.
Dengan
gangguan
jumlah sebanyak
230 gangguan dengan tingkat
penyelesaian
162 gangguan.
3
Jumlah
Konflik
-
Sosial
Peningkatan
toleransi
-
Terciptanya
dan kerukunan dalam
pemahaman
kehidupan beragama
masyarakat
tentang
pentingnya kerukunan
dalam
umat beragama -
Peningkatan
rasa
-
Terciptanya
rasa
solidaritas dan ikatan
solidaritas dan ikatan
sosial
sosial
warga
masyarakat
sesuai
di
kalangan
masyarakat
dengan
etika
moral pancasila -
Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-
71
-
Terciptanya pemahaman,
dan
nilai
luhur
budaya
kecintaan
bangsa
dan
hormat
terhadap
nilai-nilai
luhur
budaya bangsa -
Tidak terdapat konflik
-
SARA
Mempertahankan dan
meminimalisir
jumlah konflik sosial dengan peningkatan kerjasaman
dengan
tokoh-tokoh adat/masyarakat setempat.
4
Tingkat Ancama konflik
-
antar
Peningkatan
Kerja
-
Terciptanya
sama dengan aparat
keamanan
kelompok
keamanan
ketertiban
masyarakat.
teknik
dalam pencegahan
situasi dan
masyarakat
kejahatan
kondusif
yang dengan
meningkatnya kuantitas
dan
kualitas penyuluhan ke Desa dan
-
Pelaksanaan
deteksi
dini
aparat
Peningkatan
yang berwenang dan
Pelaksanaan
pembinaan hubungan
dini oleh aparat yang
antar
berwenang
dengan
-
kelompok
masyarakat,
Ormas
Kelurahan. deteksi serta
pembinaan kelompok
dan LSM, maka konflik
masyarakat,
antar
Politik,
kelompok
Partai
Organisasi
masyarakat dapat di
Masyarakat, LSM dan
cegah dengan situasi
Organisasi
sosial
dan
lainnya
lebih
kondisi
daerah
tetap kondusif
ditingkatkan sehingga situasi dan kondisi daerah tetap
-
Situasi Pasca Pemilu Kada Kotawaringin
-
Kab.
kondusif. Peningkatan
Barat
kerjasama
yang kurang kondusif
dengan
aparat terkait guna menciptakan situasi
-
Pembentukan Kondisi
Pemilu
Kada
yang
FKUB, FKDM, FPK, dan
aman,
tertib
dan
FBN.
lancar.
-
5
Jumlah
Kasus
-
Pelanggaran
Penyuluhan Pencegahan
72
-
Adanya
koordinasi
dengan
dinas-dinas
PERDA
masyarakat
terhadap
terkait
untuk
pelanggaran PERDA (
mengambil langkah-
Miras,
langkah
Perjudian,
yang
di
Kependudukan,
tempuh oleh instansi
Perijinan,
terkait
Ketertiban
pasar dll) melalui dinas
dalam
hal
pelanggaran PERDA.
dinas terkait -
Data
Per
3
bulan
Peningkatan
kinerja
terakhir Juni, Juli dan
Hansip
tingkat
Agustus 2010. Operasi
Desa/Kelurahan
penegakan perda No.
dapat
13
meminimalisasi
Tahun
tentang
-
2006 Larangan
Minuman
jumlah
Beralkohol
berhasil
di
kasus
pelanggaran PERDA.
diungkap
sebanyak 18 tersangka dengan
penyelesaian
kasus
melaui
pengadilan
dan
beberapa
yang
berstatus
pelajar
melalui
tindakan
persuasife
dengan
penandatangan
surat
pernyataan.
Peningkatam kegiatan
rutin Instansi terkait untuk
menjaga
keamanan
Data
wilayah Kotawaringin serta
per
3
bulan
terakhir Juni, Juli dan Agustus.
Operasi
Penegakan
Peratuan
Daerah No. 29 Tahun 2008
tentang
Pelarangan Pelacuran sebanyak
4
pasang
tersangka dengan cara penyelesaian
secara
persuaif/peringatan dan
penandatangan
surat
pernyataan
untuk
tidak
mengulangi lagi.
-
Data
per
3
bulan
terakhir Juni, Juli dan Agustus.
Operasi
Penegakan Bupati
Peraturan
Kotawaringin
Barat No. 54 Tahun 2009 tentang Tata cara
73
dan
ketertiban umum di
data
laporan
-
operasi
Barat sebagai
pemberian
dan
tanggung
per
jawaban
bantuan
sosial
pemulangan keterlantaran perjalanan,
bekas
pengemis sebanyak 10 orang yang semuanya dilakukan pemeriksaan dengan
penyelesaian
secara persuasif/peringatan serta
penandatangan
surat
pernyataan
kemudian diserahkan ke
Dinas
sosial
Kotawaringin Barat.
6
Jumlah
Kasus
-
Penyebarluasan
-
Meningkatnya peran
Peredaran
informasi Penyuluhan
serta
masyarakat
Narkoba
pencegahan
dalam
peredaran/penggunaan
pencegahan,
minuman keras dan
pemberantasan,
narkoba
penyalahgunaan dan
upaya
peredaran
gelap
narkoba (P4GN) -
Pada
Tahun
terdapat
7
pelanggaran
2009 kasus dengan
tingkat penyelesaian 9 tersangka
melalui
pengadilan
dan
pembinaan. 7
Jumlah
Kasus
-
Penyebarluasan
-
Meningkatnya peran
Penyalah
informasi Penyuluhan
serta
masyarakat
gunaan narkoba
pencegahan
dalam
peredaran/penggunaan
pencegahan,
minuman keras dan
pemberantasan,
narkoba
penyalahgunaan dan
upaya
peredaran -
Pada
Tahun
terdapat
7
pelanggaran
2009
narkoba (P4GN)
kasus dengan
tingkat penyelesaian 9 tersangka pengadilan
melalui dan
pembinaan.
8
Jumlah
Kasus
-
74
Peningkatan kerjasama
-
Meningkatnya
gelap
Ilegal Fishing
Dinas
Perikanan
dengan
pengetahuan
Aparat
masyarakat,
keamanan
melalui
mewujudkan
penyuluhan
kepada
masyarakat yang taat
Masyarakat khususnya
dalam
akan hukum
Nelayan. 9
Jumlah
Kasus
illegal
sand
-
Peningkatan kerjasama Dinas
mining
-
Bapeldalda
dengan
Meningkatnya pengetahuan
aparat
masyarakat
dalam
keamanan
melalui
mewujudkan
penyuluhan
kepada
masyarakat yang taat
masyarakat mengenai
akan Hukum.
dampak illegal Mining. -
Per
Agustus
2010
-
dengan Dinas terkait
(satu)
dalam
pelanggaran Tahun
2009
penanganan penanggulangan
kasus
pelanggaran
bencana
jumlah
dampak
penyelesaian
yang
-
illegal Logging
akibat yang
di
timbulkan dan data
sama. Kasus
hal
terdapat 8 (delapan) dengan
Jumlah
koordinasi
Rata-rata terdapat 1 Dan
10
Adanya
sebagai laporan.
Tidak ada kasus Ilegal Logging,
-
Kesejahteraan
namun
masyarakat terjamin
kebutuhan masyarakat
dengan terpenuhinya
untuk
kebutuhan
bahan
pembuatan
baku rumah
Baku
masih dapat di siasati
Bahan
pembuatan
rumah.
sesuai aturan hukum
11
Tingkat
-
Pendidikan
Penyuluhan
kepada
-
masyarakat
Meningkatnya pemahaman
Politik
masyarakat
Masyarakat
politik -
Koordinasi
forum-
-
forum diskusi politik
tentang
Meningkatnya pemahaman budaya politik
antar
Parpol/Ormas -
Penyusunan data base
-
partai politik
Tersedianya informasi
bagi
masyarakat
dan
pemerintah
berupa
buku-buku: directory Kab. Kobar -
Monitoring, dan pelaporan
evaluasi
-
Tercapainya sasaran program Poleksosbud dan Hankamtibmas
75
-
Pembinaan
terhadap
-
partai politik
Peningkatan pembinaan masyarakat sampai di tingkat Desa/Kelurahan, sehingga politik
hak-hak masyarakat
dapat
terpenuhi
dengan baik. 12
Ada/Tidaknya
-
Peningkatan
Peran
-
masyarakat
Meningkatnya peran
sistem
serta
serta
penanggulangan
dalam
korban Bencana
penanggulangan
Ala
bencana
secara
bencana
secara
terpadu
terutama
terpadu,
khususnya
dalam
kegiatan
dalam
upaya
masyarakat
dalam
upaya
penanggulangan
pencegahan
antisipasi
pencegahan terjadinya bencana.
-
Sistem pencehan dini
-
berbasis lokal
Protab penanggulangan bencana
dan
penanganan pengungsi. -
76
Pembentukan
Satuan
-
Pembentukan Badan
Pelaksanaan
Penanggulangan
Penanggulangan
Bencana
Bencana (SATLAK PB)
(BPBD)
Daerah
BAB VII PENUTUP 5.1. Program Transisi Dalam penyusunan Rencana Strategis 2012-2016 masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penyusunan Renstra ke depan diantaranya dengan menambahkan rancangan program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun setelah periode Renstra –SKPD 2012-2016 berakhir tujuannya untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD atau masa akhir jabatan Kepala Daerah sebagaimana dalam format tabel 5.1. terlampir.
5.2. Kaidah Pelaksanaan Demikian Rencana Srategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD. Renstra SKPD merupakan dasar eveluasi dan pelaporan
pelaksanaan
kinerja
tahunan dan
lima
tahunan
atas
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 dengan harapan dapat dijadikan bahan lebih lanjut.
Pangkalan Bun,
Maret 2012.
KEPALA BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS KAB. KOTAWARINGIN BARAT
H. MUDELAN, S.Sos NIP. 19600215 198203 1 013
77
78
79
80
81
82
83
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
1
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Pengelolaan administrasi perkantoran
terlaksananya pengiriman paket dan perangko
KODE
4
PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM PADA Tahun-1 (OUTCOME) DAN AWAL 2012 KEGIATAN TAHUN (OUTPUT) PERENCA NAAN Target Rp.
5 Urusan Wajib
5
Belanja
5.1
Belanja Tidak Langsung
5.1.1
Belanja Pegawai
5.2
Belanja Langsung
1.19.1.19.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa 1.19.1.19.02.01.01 surat menyurat
6
7
8
9
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-2 2013
tercapainya prosentase rata-rata surat tersampaikan
2.115.390.000 2.115.390.000
Tahun-4 2015
Tahun-5 2016
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RENSTRA PENANGGUN SKPD (2017) G JAWAB
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6.329.289.100
5.566.334.000 12 Bulan 12 Bulan
Tahun-3 2014
12 Bulan 12 Bulan
2.326.929.000 2.326.929.000
8.058.086.900 12 Bulan 12 Bulan
6.580.074.090
12 2.559.621.900 Bulan 12 2.559.621.900 Bulan
2.815.584.090 2.815.584.090
8.020.692.499 12 Bulan 12 Bulan
3.097.142.499 3.097.142.499
tertibnya pengelolaan administrasi keuangan
Penyediaan jasa 1.19.1.19.02.01.07 administrasi keuangan.
terjaminnya keamanan dan Penyediaan jasa 1.19.1.19.02.01.08 kebersihan kantor. kebersihan kantor terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan 1.19.1.19.02.01.09 perbaikan peralatan peralatan kerja kerja.
3.450.944.000
4.002.360.100
5.498.465.000
3.764.490.000
4.923.550.000
3.361.615.607
448.637.050
500.308.200
494.365.000
530.500.000
563.000.000
587.335.607
12 Bulan
2.000.000
12 Bulan
2.000.000
12 Bulan
2.500.000
12 Bulan
3.000.000
12 Bulan
3.000.000
12 Bulan
48.000.000
12 Bulan
50.400.000
12 Bulan
52.500.000
12 Bulan
55.000.000
12 Bulan
57.500.000
12 Bulan
60.000.000
12 Bulan
18.080.000
12 Bulan
18.000.000
12 Bulan
20.000.000
12 Bulan
22.000.000
12 Bulan
24.000.000
12 Bulan
24.000.000
tertibnya penataan administrasi keuangan
12 Bulan
57.937.000
12 Bulan
60.833.850
12 Bulan
62.000.000
12 Bulan
65.000.000
12 Bulan
65.000.000
12 Bulan
65.000.000
terpeliharanya kebersihan dan keamanan gedung kantor
12 Bulan
43.365.000
12 Bulan
43.365.000
12 Bulan
43.365.000
12 Bulan
45.000.000
12 Bulan
45.000.000
12 Bulan
45.000.000
terpeliharanya fasilitas kerja
12 Bulan
14.725.000
12 Bulan
15.461.250
12 Bulan
17.500.000
12 Bulan
18.500.000
12 Bulan
20.000.000
12 Bulan
20.000.000
12 Bulan
38.865.300
12 Bulan
44.000.000
12 Bulan
44.000.000
12 Bulan
44.000.000
12 Bulan
44.000.000
12 Bulan
44.000.000
tersedianya alat Penyediaan alat tulis terpenuhinya alat 1.19.1.19.02.01.10 kantor. tulis kantor tulis kantor
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
3.406.856.749
2.000.000
tertibnya administrasi surat perijinan kendaraan dinas
21
3.406.856.749
listrik
tertibnya surat Penyediaan jasa perijinan pemeliharaan dan kendaraan 1.19.1.19.02.01.06 perizinan kendaraan dinas roda 2 dinas/operasional. dan 4
20
6.768.472.356 12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan
tertibnya Terpenuhinya pembayaran Penyediaan jasa pelayanan rekening listrik, 1.19.1.19.02.01.02 komunikasi, sumber komunikasi air dan daya air dan listrik air dan telepon
LOKASI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
4 5 1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM PADA Tahun-1 (OUTCOME) DAN AWAL 2012 KEGIATAN TAHUN (OUTPUT) PERENCA NAAN Target Rp. 6 terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Tahun-4 2015
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RENSTRA PENANGGUN SKPD (2017) G JAWAB
Tahun-5 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
12 Bulan
18.000.000
12 Bulan
20.000.000
12 Bulan
25.000.000
12 Bulan
30.000.000
12 Bulan
32.500.000
12 Bulan
3.180.000
12 Bulan
4.500.000
12 Bulan
5.000.000
12 Bulan
5.500.000
12 Bulan
6.000.000
12 Bulan
7.500.000
terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
26.922.000
12 Bulan
43.000.000
12 Bulan
35.000.000
12 Bulan
37.500.000
12 Bulan
40.000.000
12 Bulan
45.000.000
terpenuhinya fasilitas peralatan rumah tangga
12 Bulan
7.379.650
12 Bulan
7.500.000
12 Bulan
10.000.000
12 Bulan
12.500.000
12 Bulan
15.000.000
12 Bulan
15.000.000
tersedianya Penyediaan bahan buku peraturan bacaan dan 1.19.1.19.02.01.15 perundangperundangundangan undangan tersedianya Penyediaan makan dan 1.19.1.19.02.01.17 makanan dan minum rapat minuman.
tersedianya buku peraturan perundangundangan
-
-
12 Bulan
2.000.000
12 Bulan
2.500.000
12 Bulan
3.000.000
12 Bulan
3.500.000
12 Bulan
3.500.000
tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat
12 Bulan
4.200.000
12 Bulan
5.000.000
12 Bulan
5.500.000
12 Bulan
7.500.000
12 Bulan
10.000.000
12 Bulan
15.000.000
terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dan 1.19.1.19.02.01.18 konsultasi ke luar konsultasi daerah. keluar daerah
terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
166.872.150
12 Bulan
186.248.100
12 Bulan
175.000.000
12 Bulan
187.500.000
12 Bulan
200.000.000
12 Bulan
207.835.607
2
-
9
Tahun-3 2014
17.110.950
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan rumah tangga
1.19.1.19.02.01.13
terlaksananya penambahan daya listrik dan pembuatan taman tersedianya tempat penyimpanan dokumen/ arsip
terlaksananya pengadaan Kendaraan dinas roda 2
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Penyediaan 1.19.1.19.02.01.14 peralatan rumah tangga.
1.19.1.19.02.02
Peralatan dan perlengkapan - kerja aparatur
8
Tahun-2 2013
12 Bulan
Penyediaan tersedianya komponen instalasi komponen terjaminnya listrik/penerangan instalasi 1.19.1.19.02.01.12 penerangan gedung bangunan kantor. listrik/peneran kantor gan kantor
Peningkatan fasilitas kerja aparatur
7
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
300.958.000
1 Paket 1.19.1.19.02.02.03
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan 1.19.1.19.02.02.05 kendaraan dinas/operasional.
292.951.900
81.319.200 1.300 VA
461.000.000
102.240.000
63.500.000
114.280.000
6.711.900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
terlaksananya pembanguan gedung kantor
terpenuhinya kendaraan dinas operasional
-
-
-
-
35 M2
105.000.000
2 Unit
35.000.000
3 Unit
52.500.000
2 Unit
35.000.000
LOKASI
20
21
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
terlaksananya pengadaan umbul-umbul
Pengadaan 1.19.1.19.02.02.07 perlengkapan gedung kantor.
terlaksananya pengadaan Air Conditioner (AC)
1.19.1.19.02.02.09
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM PADA Tahun-1 (OUTCOME) DAN AWAL 2012 KEGIATAN TAHUN (OUTPUT) PERENCA NAAN Target Rp. 6 tersedianya perlengkapan gedung kantor
9
Tahun-3 2014
Tahun-4 2015
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RENSTRA PENANGGUN SKPD (2017) G JAWAB
Tahun-5 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6.870.000
-
-
-
-
12 Bulan
6.500.000
-
-
-
3 Unit
22.500.000
2 Unit
16.000.000
-
-
-
-
-
-
-
5 Buah
16.268.800
-
-
-
-
-
-
-
- 5 Buah
-
-
1 Set
35.000.000 8 Buah
40.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
3.274 M2
32.740.000
-
-
3.274 M2
32.740.000
-
-
3428 M2
34.280.000
terlaksananya Pemeliharaan rutin / pemeliharaan 1.19.1.19.02.02.24 berkala kendaraan kendaraan dinas dinas / operasional. operasional
12 Bulan
42.000.000
12 Bulan
51.000.000
12 Bulan
57.000.000
12 Bulan
57.000.000
12 Bulan
57.000.000
12 Bulan
57.000.000
Pemeliharaan rutin / terlaksananya berkala peralatan pemeliharaan 1.19.1.19.02.02.28 gedung kantor peralatan gedung kantor
12 Bulan
4.300.000
12 Bulan
5.000.000
12 Bulan
5.500.000
12 Bulan
6.000.000
12 Bulan
6.500.000
12 Bulan
7.000.000
terlaksananya rehab rumah dinas
Rehabilitasi terlaksananya rehab 1.19.1.19.02.02.41 sedang/berat rumah rumah dinas dinas
1 Paket
92.700.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
terlaksananya rehab pagar kantor
terlaksananya rehab pagar kantor
-
-
47 M2
94.000.000
26 M2
26.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 77 M2
192.500.000
-
-
-
-
-
-
1.19.1.19.02.02.10
tersedianya Pengadaan Peralatan peralatan gedung Gedung Kantor kantor
Pengadaan Mebeleur
terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas roda 2 dan 4 terlaksananya pemeliharaan peralatan dan fasilitas kerja
terlaksananya rehab gedung kantor
3
Rehabilitasi 1.19.1.19.02.02.42 sedang/berat rumah gedung kantor terlaksananya rehab gedung kantor
1.19.1.19.02.03
terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian
Program Peningkatan Disipilin Aparatur.
Pengadaan Pakaian 1.19.1.19.02.03.02 Dinas Beserta perlengkapannya
LOKASI
20
21
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
16.000.000
Tersedianya fasilitas kerja
terlaksananya pengadaan meja rapat dan lemari arsip terlaksananya Pemeliharaan rutin / terlaksananya pemeliharaan/ 1.19.1.19.02.02.22 berkala gedung pemeliharaan pengecatan kantor gedung kantor gedung kantor
- Disiplin Peningkatan disiplin dan aparatur profesionalism e aparatur
8
Tahun-2 2013
60 M
terlaksananya pengadaan lemari dan kursi kerja eselon II, III dan IV
-
7
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
16.000.000
tersedianya pakaian dinas harian PNS
40 Org
16.000.000
40 stel
16.000.000
16.000.000
18.000.000
18.000.000
16.000.000 40 stel
16.000.000 40 stel
18.000.000 40 stel
18.000.000
18.000.000
40 stel
18.000.000
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
terlaksananya pengadaan Pengadaan Pakaian pakaian khusus 1.19.1.19.02.03.05 khusus hari-hari hari-hari tertentu tertentu
1.19.1.19.02.04
Peningkatan - fasilitasi purna tugas PNS
1.19.1.19.02.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun.
1.19.1.19.02.05
Peningkatan pengetahuan - dan kemampuan aparatur
1.19.1.19.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
6
Peningkatan sistem pelaporan keuangan
1.19.1.19.02.06
Penyusunan - laporan
keuangan
terlaksananya pemulangan pegawai pensiun
9
-
1 Org
Tahun-3 2014
Tahun-4 2015
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RENSTRA PENANGGUN SKPD (2017) G JAWAB
Tahun-5 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-
-
15.000.000
-
-
-
-
35.000.000
2 Org
48.000.000
35.000.000
-
-
35.000.000
2 Org
56.000.000
35.000.000
-
-
35.000.000
2 Org
56.000.000
35.000.000
60.000.000
6 Org
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
21
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
35.000.000
60.000.000
48.000.000
6 Org
3.000.000
48.000.000
7 Org
3.000.000
56.000.000
7 Org
3.000.000
56.000.000
7 Org
3.750.000
60.000.000
7 Org
4.500.000
60.000.000
4.500.000
12 Bulan
1.000.000
12 Bulan
1.000.000
12 Bulan
1.000.000
12 Bulan
1.250.000
12 Bulan
1.500.000
12 Bulan
1.500.000
Penyusunan laporan tercapainya standar keuangan dan sistem semesteran. pelaporan keuangan semesteran
12 Bulan
1.000.000
12 Bulan
1.000.000
12 Bulan
1.000.000
12 Bulan
1.250.000
12 Bulan
1.500.000
12 Bulan
1.500.000
Penyusunan tercapainya standar pelaporan keuangan dan sistem akhir tahun. pelaporan keuangan akhir tahun
12 Bulan
1.000.000
12 Bulan
1.000.000
12 Bulan
1.000.000
12 Bulan
1.250.000
12 Bulan
1.500.000
12 Bulan
1.500.000
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
20
-
35.000.000
2 Org
LOKASI
terlaksananya bimtek aparatur
Tertibnya laporan keuangan semesteran
1.19.1.19.02.15
Tahun-2 2013
48.000.000
Penyusunan laporan tercapainya standar capaian kinerja dan dan sistem ikhtisar realisasi pelaporan SKPD kinerja SKPD.
1.19.1.19.02.02
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
15.000.000
Tertibnya laporan capaian 1.19.1.19.02.01 kinerja SKPD
Tertibnya laporan keuangan akhir 1.19.1.19.02.04 tahun
7
tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
- Aparatur
6
Program Fasilitasi pindah purna tugas PNS.
4
- Aparatur
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM PADA Tahun-1 (OUTCOME) DAN AWAL 2012 KEGIATAN TAHUN (OUTPUT) PERENCA NAAN Target Rp.
154.659.500
1.548.100.000
1.011.100.000
891.000.000
801.550.000
584.500.000
TUJUAN
1
Peningkatan Keamanan dan ketertiban
SASARAN
2 - Kecamatan, Kelurahan dan Desa
INDIKATOR SASARAN
3 Terpeliharanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya pembangunan pos jaga/ronda
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
4 5 1.19.1.19.02.15.01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.1.19.02.15.02 Pembangunan pos jaga/ronda
Meningkatnya 1.19.1.19.02.15.03 Pelatihan Kemampuan, pengendalian pengetahuan dan keamanan dan ketrampilan kenyamanan lingkungan
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM PADA Tahun-1 (OUTCOME) DAN AWAL 2012 KEGIATAN TAHUN (OUTPUT) PERENCA NAAN Target Rp. 6 tersedianya tenaga linmas
- Aparat Keamanan Daerah
-
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1126 Org
50.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1226 Org
214.550.000
-
-
-
- 100 Org
tersedianya insentif tenaga linmas (Pamsung Pemilu)
0%
-
-
-
-
1226 Org
429.100.000
terlaksananya pembangunan pos jaga/ronda
9%
4 Buah
139.659.500 8 Buah
320.000.000
11 Buah
440.000.000
11 Buah
440.000.000
11 Buah
440.000.000
11 Buah
440.000.000
0%
-
- 8 Buah
16.000.000
11 Buah
22.000.000
11 Buah
22.000.000
11 Buah
22.000.000
11 Buah
22.000.000
0%
-
- 613 Org
306.500.000
-
- 613 Org
0%
-
-
735.600.000
-
-
0%
-
- 100 Org
50.000.000
100 Org
50.000.000
100 Org
50.000.000
100 Org
50.000.000
100 Org
50.000.000
0%
-
-
50.000.000
6 Pos
50.000.000
6 Pos
50.000.000
6 Pos
50.000.000
6 Pos
50.000.000
0%
2 Kec
15.000.000 6 Buku
25.000.000 6 Buku
22.500.000
tersedianya peralatan pos jaga/ronda terlaksananya pelatihan dasar linmas
terlaksananya penyuluhan pengelola sarang burung walet, hotel dan losmen
Terciptanya rasa aman melalui lomba pos jaga/ronda
1.19.1.19.02.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan
terlaksananya lomba pos kamling
Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminal
1.19.1.19.02.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RENSTRA PENANGGUN SKPD (2017) G JAWAB
Tahun-5 2016
-
1.19.1.19.02.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Terciptanya kondisi daerah yang aman dan kondusif
-
Tahun-4 2015
-
Tersedianya data 1.19.1.19.02.15.06 monitoring, evaluasi Tersedianya data yang akurat dan pelaporan yang akurat
Meningkatkan Kerjasama dengan aparat keamanan
0%
9
Tahun-3 2014
0%
Terciptanya Kesadaran Masyarakat terhadap gangguan kebisingan
1.19.1.19.02.16
8
Tahun-2 2013
tersedianya tenaga linmas kabupaten
tersedianya pakaian linmas
8
7
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1226 Stel
6 Pos
1.922.159.200
20.000.000 6 Buku
834.000.000
-
20.000.000 6 Buku
2.174.000.000
306.500.000
-
-
-
-
-
22.500.000 6 Buku
924.000.000
-
6 Kec.
1.922.159.200
6 Kec.
750.000.000
6 Kec.
2.000.000.000
6 Kec.
750.000.000
-
2.174.000.000
6 Kec.
2.000.000.000
20
21
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
-
-
924.000.000
terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan 27%
LOKASI
6 Kec.
750.000.000
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM PADA Tahun-1 (OUTCOME) DAN AWAL 2012 KEGIATAN TAHUN (OUTPUT) PERENCA NAAN Target Rp. 6 tersedianya insentif jaringan informasi keamanan (informan)
7
8
tersedianya insentif posko keamanan
9
1.19.1.19.02.17 Meningkatkan wawasan kebangsaan
- Tokoh-tokoh agama, adat, ormas dan anggota masyarakat
1.19.1.19.02.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
terlaksananya penyuluhan peningkatan hubungan antar umat beragama
Terpeliharanya rasa solidaritas dan sosial di kalangan masyarakat
1.19.1.19.02.17.02 Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat
terlaksananya sosialisasi bela negara
10 Meningkatkan kemitraan wawasan kebangsaan
- FKUB, FBN, FKDM, Terbentuknya FPK DAN forum umat KOMINDA beragama, bela negara, deteksi dini dan komunitas intelejen daerah
terlaksananya pelestarian seni dan budaya bangsa
terbinanya hubungan antar forum-forum keagamaan antara lain : FKUB, FBN, FKDM, FPK dan Kominda
Kepala SKPD, Terlaksananya 1.19.1.19.02.18.02 Seminar, talk show, terlaksananya Camat, desiminasi SK tiga diskusi peningkatan desiminasi SK tiga Lurah/Kades, Menteri wawasan menteri Tokoh agama dan kebangsaan tokoh masyarakat
Tahun-3 2014
Tahun-4 2015
Tahun-5 2016
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RENSTRA PENANGGUN SKPD (2017) G JAWAB
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
- 40 Org
72.000.000 40 Org
144.000.000 40 Org
144.000.000 40 Org
144.000.000 40 Org
144.000.000
-
- 10 Org
12.000.000 10 Org
30.000.000 10 Org
30.000.000 10 Org
30.000.000 10 Org
30.000.000
106.309.600
Terpeliharanya hubungan antar umat beragama yang harmonis
Kemitraan pengembangan 1.19.1.19.02.18 wawasan kebangsaan 1.19.1.19.02.18.01 fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Tahun-2 2013
9
Pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya Peningkatan pemahaman dan kesadaran kecintaan terhdap masyarakat akan 1.19.1.19.02.17.03 nilai-nilai luhur nilai-nilai luhur budaya bangsa budaya bangsa
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
150.000.000
318.000.000
318.000.000
318.000.000
318.000.000
106.309.600
90 Org
50.000.000
90 Org
106.000.000
90 Org
106.000.000
90 Org
106.000.000
90 Org
106.000.000
-
-
90 Org
50.000.000
90 Org
106.000.000
90 Org
106.000.000
90 Org
106.000.000
90 Org
106.000.000
-
-
90 Org
50.000.000
90 Org
106.000.000
90 Org
106.000.000
90 Org
106.000.000
90 Org
106.000.000
20%
90 Org
0%
0%
184.494.000
190.000.000
140.000.000
19%
5 Forum
136.449.600 5 Forum
27%
75 Org
48.044.400 75 Org
190.000.000
5 Forum
50.000.000 75 Org
140.000.000
206.000.000
5 Forum
50.000.000 75 Org
156.000.000
206.000.000
5 Forum
50.000.000 75 Org
206.000.000
5 Forum
156.000.000
50.000.000 75 Org
50.000.000
156.000.000
LOKASI
20
21
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
11
1.19.1.19.02.20
Meningkatkan Pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
- Tokoh agama/masyarakat , ormas/LSM, pemuda, kecamatan, desa/kelurahan, pelajar SLTP/SLTA
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM PADA Tahun-1 (OUTCOME) DAN AWAL 2012 KEGIATAN TAHUN (OUTPUT) PERENCA NAAN Target Rp. 6
7
8
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-2 2013
9
terlaksananya penyuluhan/penyebar luasan informasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah mengenai bahaya peredaran/pengguna an miras dan narkoba
Terlaksananya 1.19.1.19.02.20.02 Penyuluhan penyuluhan pencegahan pencegahan berkembangnya berkembangnya praktek prostitusi praktek prostitusi
terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya praktek prostitusi
20%
50 Org
0%
-
1.19.1.19.02.21
Pendidikan politik masyarakat
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
120.000.000
50.000.000
170.000.000
100 Org
100.000.000
170.000.000
100 Org
100.000.000
170.000.000
100 Org
50.000.000 50 Org
50.000.000 50 Org
50.000.000
6 Buku
20.000.000 6 Buku
20.000.000 6 Buku
20.000.000 6 Buku
20.000.000 6 Buku
20.000.000
76.356.000
240.000.000
420.000.000
430.000.000
430.000.000
40.805.200 360 Org
180.000.000
360 Org
360.000.000
360 Org
Terwujudnya 1.19.1.19.02.21.03 Koordinasi forumpersatuan dan forum dsikusi politik kesatuan antar Parpol, Ormas, LSM dan generasi muda
terwujudnya persatuan antar parpol, ormas/LSM dan generasi muda
14%
100 Org
10.545.800 100 Org
20.000.000
100 Org
20.000.000
150 Org
30.000.000 150 Org
Tersedianya database Parpol, Ormas/LSM
tersedianya data base partai politik dan Ormas/LSM
0%
-
- 10 Buku
15.000.000
10 Buku
15.000.000
10 Buku
15.000.000
25.000.000
6 Kec.
25.000.000
6 Kec.
25.000.000
1.19.1.19.02.22
25.005.000
120.017.700
6 Kec.
60.000.000
150.000.000
360.000.000
80.000.000
360 Org
260.000.000
360.000.000
210 Org
200.000.000
30.000.000
100 Org
20.000.000
10 Buku
15.000.000
10 Buku
15.000.000
6 Kec.
25.000.000
6 Kec.
25.000.000
80.000.000
LOKASI
20
21
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Ktw. Barat
100.000.000
50.000.000 50 Org
60 Org
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
100 Org
50.000.000 50 Org
20%
6 Kec.
100.000.000
170.000.000
- 80 Org
terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat
1.19.1.19.02.21.04 Penyusunan data base partai politik
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RENSTRA PENANGGUN SKPD (2017) G JAWAB
Rp.
Meningkatkan - Parpol, Ormas dan Meningkatnya 1.19.1.19.02.21.01 Penyuluhan kepada Pendidikan politik lembaga lainnya pengetahuan masyarakat masyarakat politik masyarakat
Tersedianya data 1.19.1.19.02.21.05 Monitoring, evaluasi Tersedianya data yang akurat dan pelaporan. yang akurat
13
Tahun-5 2016
10
55.352.950 80 Org
Tersedianya data 1.19.1.19.02.20.08 monitoring, evaluasi, Tersedianya data yang akurat yang akurat dan pelaporan
12
Tahun-4 2015
Target
55.352.950
Terlaksananya 1.19.1.19.02.20.01 Penyuluhan penyuluhan pencegahan pencegahan peredaran/pengguna peredaran/pengg an minuman keras unaan miras dan dan narkoba narkoba (P4GN)
Tahun-3 2014
80.000.000
TUJUAN
1 Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan bencana
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
3 4 5 Peningkatan - Tokoh 1.19.1.19.02.22.01 Pemantauan dan agama/masyarakat kesadaran penyebarluasan , ormas/LSM, masyarakat dalam informasi potensi pemuda, penanggulangan bencana alam kecamatan, bencana desa/kelurahan
DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM PADA Tahun-1 (OUTCOME) DAN AWAL 2012 KEGIATAN TAHUN (OUTPUT) PERENCA NAAN Target Rp. 6 terlaksananya penyuluhan dalam penanggulangan bencana
7
8
26%
140 Org
9
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-2 2013
Tahun-3 2014
Tahun-4 2015
Tahun-5 2016
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RENSTRA PENANGGUN SKPD (2017) G JAWAB
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
120.017.700 120 Org
60.000.000
150 Org
150.000.000 80 Org
80.000.000 80 Org
80.000.000 80 Org
Pangkalan Bun,
80.000.000
April 2012
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. KTW. BARAT
H. MUDELAN, S.Sos NIP. 19600215 198203 1 013
20
LOKASI
21
(1.300.751.900) 35.756.614.945 35.756.614.945
-
1.300.751.899
-
4.662.367.506
32.394.999.338
1.300.751.899
1.007.500
325.000
1.332.500
