VISI DAN MISI BPJS KESEHATAN TAHUN Fachmi Idris Direktur Utama

VISI DAN MISI BPJS KESEHATAN TAHUN 2016 - 2021 Fachmi Idris Direktur Utama

Rapat Koordinasi DJSN Jakarta, 30 Maret 2016 1

MEMASUKI PERIODE BARU 2016

2

VISI JOKOWI-JK UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BERDAULAT

Lembaga yang Bertanggung Jawab Langsung kepada Presiden untuk Menjalankan Jaminan Kesehatan TRISAKTI

BERKEPRIBADIAN

BERDIKARI

“…harapan akan berdikarinya/penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberikan jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak…”

GOTONG ROYONG Menginisiasi KIS dengan mendorong masyarakat sehat dan mampu menjadi peserta jaminan kesehatan-KIS; dan untuk masyarakat tidak mampu dibiayai negara

Nawacita ke lima (5), “… akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui … layanan kesehatan masyarakat dengan menginisisasi “Kartu Indonesia Sehat”…”

Arah Kebijakan & Strategi No. 4: 1. Peningkatan cakupan kepesertaan melalui KIS 2. Peningkatan jumlah faskes yang menjadi penyedia layanan sesuai standar 3. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan & koordinasi 4. Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar 5. Pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanan kesehatan 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan 7. Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah-swasta

Sasaran Umum: Meningkatkan derajat kesehatan & status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan & pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial & pemerataan pelayanan kesehatan Sasaran Pokok No. 4: Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui: Kartu Indonesia Sehat (KIS) & Kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan

Indikator No. 4: Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan. Indikator SJSN: Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan dari 51,8% (awal) target 2019 Min 95%

ARAH RPJMN 2015-2019: PROGRAM INDONESIA SEHAT (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2/2015)

Arah Kebijakan Nasional JKN Arah Kebijakan Nasional JKN dalam RPJMN 2014-2019: a) Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat; b) Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta; c) Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan health technology assesment, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu; d) Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan; e) Pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanan kesehatan; f) Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; serta g) Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerja-sama pemerintah swasta.

Lingkungan Strategis DEMOGRAFI:    

Bonus Demografi WUS Meningkat Ageing Population Penduduk Miskin & Tidak Mampu

TRANSISI EPIDIMIOLOGI:  NCD meningkat  Beban penyakit kronis makin besar  Double/multiple burden

KUALITAS PELAYANAN:

LINGKUNGA N STRATEGIS

 Standarisasi Input  Ketersediaan SOP/Guideline  Tingkat keluhan  Blm optimalnya quality managemen di Faskes REGIONAL/ INTERNASIONAL:  MEA  SDGs-UHC  MNC FARMASI

PERTUMBUHAN EKONOMI:  Ketersedian Fiskal  Inflasi 

Daya beli masyarakat (ATP)

DISPARITAS PELAYANAN KESEHATAN:  Distribusi Faskes/Nakes tdk merata beberapa kekurangan Faskes  Distribusi dan harga obat dan bahan medis  Ketimpangan akses/ utilisasi

DINAMIKA KETENAGAKERJAAN:     

Tingkat pengangguran Formal-Informal PHK Tingkat Upah Serikat Pekerja

Tantangan utama KEUANGAN:  Defisit  sustainabilitas keuangan  Claim Rasio  Likuiditas-Cash flow  Besaran Iuran  Kolektabilitas Iuran  Besaran Tarif  Besaran biaya operasional

KEPESERTAAN: 



   

PELAYANAN KESEHATAN:

Pencapaian Cakupan Universal: 267 juta  rekrutmen peserta baru 27,5 juta/thn atau 2,5-3 juta per bulan Target data peserta: perusahaan & pekerja informal Peserta PBI Pelayanan Pendaftaran Sosialisasi Data NIK

HUB ANTAR LEMBAGA & PENGUATAN KEBIJAKAN JKN:  Desain hubungan antar lembaga belum tertuang jelas dalam regulasi  PP 85/2013  Forum pembahasan isu kebijakan antar stakeholders belum optimal: baik di pusat maupun daerah  Peta kewenangan pengaturan juga blm tergambar jelas

       

Kecukupan Faskes Kualitas: standar input, Guideline (PNPK, SPM/SPO, CP dll) Setting dan besaran Tarif CBGs & Non CBGs Setting dan besaran Tarif Kapitasi & Non Kapitasi Alternatif provider payment lain Manajemen klaim tepat wkt, tepat jumlah, pencegahan fraud Pengendalian rujukan Pengendalian penyakit kronis

PENGELOLAAN ORGANISASI :  Jumlah dan kualitas SDM  Ketersediaan sarana-prasarana: KC, KLOK, infrastruktur lainnya  Dukungan IT: jaringan, aplikasi, datawarehouse  Dukungan perencanaan, penelitian dan pengembangan  Monitoring & evaluasi: internal & eksternal

Vision (“Dream”) BPJSK 2016-2021 Dewas dan Direksi memiliki mimpi yang sama tentang terwujudnya: 1. JKN-KIS Semesta/JK (JKN/KIS) bagi seluruh rakyat Indonesia; 2. JKN-KIS/JK (JKN/KIS) yang Berkelanjutan/Berkesinambungan (Sustain); 3. JKN-KIS/JK (JKN/KIS) yang berkualitas. 8

MISI BPJS KESEHATAN 2016-2021 1

MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN YANG BERKEADILAN kepada peserta, pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melaui sistem kerja yang efektif dan efisien;

2

MENJAGA KESINAMBUNGAN PROGRAM JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibilitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan, dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;

3

MEMPERLUAS KEPESERTAAN JKN-KIS MENCAKUP SELURUH PENDUDUK INDONESIA paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan;

4

MEMPERKUAT KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM JKN-KIS melalui peningkatan kerjasama antar lembaga, kemitraan, koordinasi, dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan; dan

5

MEMPERKUAT KAPASITAS DAN TATA KELOLA ORGANISASI dengan didukung SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan proses bisnis dan manajemen risiko yang efektif dan efisien, serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal.

VISSION, MISSION, & VALUES

VISI CAKUPAN SEMESTA 2019

MENTAL

GOTONG ROYONG OPERASIONAL DECISION AND ACTION

EFISIENSI OPERASIONAL

REVOLUSI

PELAYANAN PRIMA

TATA NILAI

PROFESIONAL

INTEGRITAS

MISI ETOS KERJA

VISSION, MISSION, & VALUES

VISI CAKUPAN SEMESTA 2019

MENTAL

GOTONG ROYONG OPERASIONAL DECISION AND ACTION

EFISIENSI OPERASIONAL

REVOLUSI

PELAYANAN PRIMA

TATA NILAI

PROFESIONAL

INTEGRITAS

MISI ETOS KERJA

“CLOSING REMARK”

12

NEW TEAM NEW SPIRIT NEW HOPE!

13

14