V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH
5.1. Alokasi Program Raksa Desa di Kabupaten Karawang Program Raksa Desa diluncurkan pertama kali oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada tahun 2003. Sampai Tahun 2006 jumlah desa yang telah mendapatkan Program Raksa Desa berjumlah 202 desa dari 297 desa yang ada di Kabupaten Karawang. Pembagian jumlah lokasi yang diterima oleh pemerintah kabupaten melalui mekanisme sistem kuota akibat kebijakan anggaran dan komitmen pemerintah daerah setempat. Adapun jumlah alokasi desa tiap kecamatan yang telah mendapatkan Program Raksa Desa sebagai berikut : Tabel 8. Daftar Alokasi Program Raksa Desa Tiap Kecamatan Jumlah Desa Rakdes 1. Karawang Barat 8 2. Karawang Timur 8 8 3. Telukjambe Barat 10 10 4. Telukjambe Timur 9 7 5. Pangkalan 8 8 6. Tegalwaru 9 9 7. Klari 13 13 8. Ciampel 7 7 9. Rengasdengklok 9 10. Batujaya 10 11. Pakisjaya 8 12. Tirtajaya 11 3 13. Cibuaya 11 6 14. Pedes 12 5 15. Cilebar 10 10 Jumlah Sumber : BPMS Kabupaten Karawang, 2006 No
Nama Kecamatan
Jumlah Desa
No
Nama Kecamatan
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Jayakerta Kutawaluya Cilamaya Kulon Cilamaya Wetan Cikampek Tirtamulya Jatisari Banyusari Kotabaru Purwasari Telagasari Rawamerta Lemahabang Tempuran Majalaya
Jumlah Desa 8 10 12 12 10 10 14 12 9 8 14 13 11 14 7 297
Jumlah Desa Rakdes 5 7 12 12 10 6 14 12 9 8 6 5 6 7 202
Dari tabel 7, terdapat 5 kecamatan belum mendapatkan Program Raksa Desa, hal ini karena 4 kecamatan merupakan kecamatan PPK yang masih berjalan dan 1 kecamatan merupakan kecamatan kota sebagai pusat pemerintahan, dimana
semua desanya sudah berstatus kelurahan yang bukan sasaran Program Raksa Desa. Sedangkan jumlah alokasi per kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Sedangkan jumlah bantuan yang diberikan untuk menunjang daya beli masyarakat pada bidang ekonomi dan fisik sebesar Rp.100 juta per desa, selanjutnya bidang kesehatan dan pendidikan besarannya disesuaikan dengan pengajuan target atau prediksi sasaran pada desa lokasi Raksa Desa yang diajukan ke Propinsi menurut mekanisme tertentu.
5.2. SATLAK Program Raksa Desa Kabupaten Karawang Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Program Raksa Desa maka dibentuk Satuan Pelaksana (SATLAK) pada setiap tingkatan pemerintahan. Dalam hal ini SATLAK
Program Raksa Desa tingkat Kabupaten Karawang
mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, dengan susunan personalia
sebagai
berikut : I. Penanggung Jawab II. Pengarah/Ketua Anggota
: Bupati Karawang : Sekretaris Daerah Kab. Karawang :1. Asisten Tata Praja Setda Karawang 2. Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Karawang 3. Kepala Bapeda Kab. Karawang
57
Ketua
: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kab Karawang.
III. Sekretaris
: Kabid PMD pada BPMS Kab Karawang.
IV. Wakil Sekretaris
: Kabag Pemerintahan Setda Kab.Karawang.
V. Sekretariat
: Kasubid PDD/K pada BPMS Karawang.
VI. Bidang–bidang a. Pendidikan
: Kepala Dinas Pendidikan Kab Karawang.
b. Kesehatan
: Kepala Dinas Kesehatan Kab Karawang.
c. Ekonomi
: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang.
d. Fisik
: 1. Kepala Dinas Binamarga Karawang. 2. Kepala Dinas Ciptakarya Karawang. 3.Kabag
Pengendalian
Program
Setda
Kabupaten Karawang.
Berdasarkan susunan personalia Satlak kabupaten, keanggotaannya terdiri atas gabungan dinas atau instansi yang tercermin dalam masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diemban, hal ini menunjukkan Program Raksa Desa merupakan program terpadu yang membutuhkan upaya atau strategi untuk mensinergikan program tersebut agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui hasil angket terhadap pelaksanaan sinergitas Program Raksa Desa dari dinas atau instansi yang tergabung dalam Satlak kabupaten dapat dilihat sebagai berikut :
58
Tabel 9. Jawaban Angket tentang pelaksanaan sinegritas Program Raksa Desa Dari Dinas atau Instansi yang tergabung dalam Satlak kabupaten No
Pernyataan
1
Komitmen dan perhatian dari setiap Kepala dinas/instansi yg tergabung dlm satlak Program raksa Desa dlm menunjang pelaksanaan Program raksa Desa melalui peningkatan peran dan fungsi selaku pelaksana Program Rakdes sudah optimal Keterpaduan (sinegritas) Program dari dinas/instansi dlm menunjang Program rakdes mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah memadai Dinas/instansi yang tergabung dalam satlak Rakdes selalu menyampaikan laporan/koordinasi masalah Rakdes setiap bulan sehingga setiap anggota satlak mengetahui perkembangan Program Raksa Desa Dinas/instansi yang tergabung dalam satlak selalu mengadakan Rapat koordinasi khusus menyangkut masalah Program Raksa Desa setiap bulan sekali
2
3
4
Jumlah
Jumlah Nilai
Jumlah Nilai
Yang Diperoleh
Yang ditetapkan
49
75
68,33%
39
75
52%
41
75
54,67%
37
75
49,33%
166
300
55,33 %
Prosentase
Sumber : Hasil penelitian angket, 2006
Dari hasil penelitian angket di atas, menunjukkan bahwa komitmen dan perhatian kepala dinas atau instansi yang tergabung dalam Satlak Program Raksa Desa dalam menunjang pelaksanaan program Rakdes melalui peningkatan peran dan fungsi selaku pelaksana program, diperoleh prosentase sebesar 68,33 persen. Hal ini memberikan pengertian bahwa prosentase ini apabila diinterprestasikan dalam interval dari sugiyono menunjukkan hasil setuju atau positif. Selanjutnya keterpaduan atau sinergitas program dari dinas atau instansi dalam menunjang program Rakdes mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, diperoleh prosentase sebesar 52 persen. Hal ini mengandung pengertian
59
apabila prosentase ini diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan netral atau ragu. Dinas atau instansi yang tergabung dalam Satlak Program Raksa Desa selalu menyampaikan laporan atau koordinasi masalah Rakdes setiap bulan sehingga setiap anggota Satlak mengetahui perkembangan Program Raksa Desa, diperoleh prosentase sebesar 54,67 persen yang menunjukan netral atau ragu bahwa setiap anggota Satlak mengetahui perkembangan Program Raksa Desa. Kemudian diperoleh prosentase 49,33 persen yang berarti netral atau ragu terhadap pernyataan dinas atau instansi yang tergabung dalam Satlak Rakdes selalu mengadakan rapat koordinasi khusus menyangkut Program Raksa Desa. Namun demikian kegiatan rapat koordinasi pada Tahun 2006 telah dilakukan sebanyak 3 kali walaupun setiap kali rapat tidak sepenuhnya dihadiri oleh anggota satlak sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 10. Kegiatan Rapat Satlak Program Raksa Desa Tingkat Kabupaten No
Dinas/Instansi
Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Bulan Jun Jul
Agust
Sep
Okt
1
BPMS
v
v
v
2
Bapeda
v
v
v
3
Dinas Pendidikan
4
Dinas Kesehatan
v
v
5
Dins Koperasi
v
v
6
Dinas Binamarga
7
Bag Pemerintahan
v
8
Bag Dalprog
v
9
Dinas Ciptakarya
Nop
v
v v v v
Sumber : BPMS Kab. Karawang, 2006
Secara keseluruhan pelaksanaan sinergitas program Raksa Desa dari Satlak Kabupaten memperoleh prosentase sebesar 55,33 persen, hal ini apabila diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban netral atau 60
Des
ragu. Dengan demikian beberapa faktor yang merupakan indikator penunjang perlu perhatian untuk perbaikan agar memperoleh hasil yang lebih oftimal.
5.3. Dukungan Dinas atau Instansi Dalam Menunjang Program Raksa Desa Program Raksa Desa merupakan program terpadu karena melibatkan berbagai dinas atau instansi yang tergabung dalam Satlak kabupaten. Untuk mengetahui hasil angket tentang dukungan dinas atau instansi terkait dalam menunjang Program Raksa Desa diuraikan sebagaimana tabel berikut : Tabel 11. Jawaban Angket Tentang Dukungan Dinas atau Instansi Terkait Dalam Menunjang Program Raksa Desa N
Pernyataan
o 1
2
Dinas/instansi yang tergabung dalam satlak Rakdes memberikan dukungan program dan anggaran terhadap desa lokasi Program Raksa Desa dalam upaya menunjang keberhasilan Program Rakdes Dinas/instansi yang tergabung dlm satlak Rakdes secara khusus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program rakdes guna mencapai keberhasilan program dan menghindari penyelewengan
Jumlah
Jumlah Nilai
Jumlah Nilai
Yang Diperoleh
Yang ditetapkan
50
75
66,67%
56
75
74,67%
106
150
70,67%
Prosentase
Sumber : Hasil penelitian angket, 2006
Dari hasil penelitian angket di atas, menunjukkan bahwa dinas atau instansi yang tergabung dalam Satlak Program Raksa Desa memberikan dukungan program dan anggaran terhadap desa lokasi Program Raksa Desa dalam upaya menunjang keberhasilan program, diperoleh prosentase sebesar 66,67.
Hal ini mengandung pengertian apabila prosentase tersebut
61
diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban setuju. Adapun dukungan dinas atau instansi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 12. Dukungan Program dan Anggaran Dinas atau Instansi (Satlak Raksa Desa) Tahun 2006 No
Dinas/Instansi
1
Bag Pemerintahan
2
Bag Dalprog
3
Bapeda
4
BPMS
Program Pemb Kec Program dan Desa berupa : - Dana Bantuan Desa Monitoring dan pengendalian Pemb Daerah
Jml Anggaran 18,54 M
450 Jt
Program peningkatan perencanaan pemb daerah
150 Jt
Program pengkajian dan evaluasi dan evaluasi kebijakan PPK – IPM
615 Jt
Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan Desa dlm TMMD dan Satata Sariksa
140 Jt
15 M
400 Jt
6,750 M PPK 5
6
7
Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan
4,389 M 1,140 M
4,224 M 1,2 M 800 Jt
Dinas Koperasi
8
Dinas Perindustrian
9
Dinas Ciptakarya
10
Program Peningkatan Kesehatan Dasar & Rujukan Program Perbaikan gizi keluarga berupa : PMTAS & Balita Program rehabilitasi gedung SD /MI Program Pendidikan Luar sekolah Program pendidikan dasar & pra sekolah
Dinas Binamarga
Program Pengemb sistim pendukung UKM
1,855 M
Program pengawasan dan pembinaan usaha kecil Program/Pemb prasarana pemukiman : Pemb Jalan setapak, Jaling & Draniase Penyirtuan Jalan Desa
150 Jt
Jumlah
2M
Sasaran Peningkatan infraStruktur dan kelembagaan desa Peningkatan efektifitas & Pengendalian Program Pemb Peningkatan skala prioritas perencanaan pemb Peningkatan efektivitas & tinjut program Peningkatan indikator IPM Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Peningkatan infrastruktur & Pemukiman Desa Peningkatan Infrastruktur, Ekonomi & Kapasitas Masy Desa Peningkatan kesehatan dasar masyarakat Peningkatan Gizi Balita dan aanak usia sekolah Peningkataninfrastruktur SD/MI Peningkatan penanganan anak putus sekolah Peningkatan Pendidikan anak usia dini Peningkatan pelayanan & dukungan terhadap usaha kecil Peningkatan pembinaan usaha kecil Peningkatan prasarana desa Peningkatan prasarana jalan desa
10 M 67,803 M
Sumber : Buku APBD Kab. Karawang Tahun 2006
62
Dari tabel di atas, setiap dinas atau instansi yang tergabung dalam Satlak Program Raksa Desa Kabupaten Karawang memberikan dukungan program dan anggaran terhadap desa lokasi program raksa desa, hal ini menunjukkan komitmen dan perhatian dalam menunjang keberhasilan program tersebut. Disamping itu
sejalan dengan hasil wawancara dengan
kepala dinas atau instansi terkait
menyatakan bahwa dinas atau instansi
berupaya untuk mendukung Program Raksa Desa berupa program dan anggaran serta pembinaan terhadap desa lokasi program raksa desa. Adapun anggaran yang dialokasikan bersumber dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten Karawang, walaupun prioritas diarahkan pada desa lokasi program raksa desa namun pada pelaksanaannya masih terjadii kendala dalam upaya mensinergikan program-program tersebut. Hal ini terjadi akibat perbedaan data sasaran, keterlambatan program ataupun koordinasi yang belum oftimal. Selanjutnya dinas atau instansi yang tergabung dalam Satlak Program Raksa Desa secara khusus melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Program Raksa Desa
guna mencapai keberhasilan
program dan menghindari penyimpangan, diperoleh prosentase sebesar 74,67 persen. Hal ini mengandung pengertian apabila
prosentase tersebut
diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban setuju. Adapun kegiatan dinas atau instansi yang tergabung dalam Satlak Program Raksa Desa kabupaten Karawang dalam rangka menunjang keberhasilan program raksa desa terdiri atas kegiatan sosialisasi, pembinaan dan monitoring sebagai tahapan program, walaupun pada pelaksanaannya
63
kegiatan tersebut ada yang dilakukan secara bersama atau terpadu, namun ada pula yang secara khusus dari masing-masing dinas atau instansi (bidang) pada kurun bulan yang telah ditentukan. Tabel 13. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring dari Satlak Kabupaten Karawang No
Bulan
Kegiatan Jan
1
Sosialisai
2
Pembinaan
3
Monitoring
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
«
Sumber : BPMS Kab. Karawang, 2006
Secara umum prosentase yang diperoleh dari dukungan dinas atau instansi dalam menunjang Program Raksa Desa sebesar 70,67 persen. Hal ini mengandung pengertian apabila prosentase tersebut diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukan jawaban setuju. Dalam arti dukungan dinas atau instansi dalam menunjang program raksa desa sudah cukup baik, walaupun masih perlu peningkatan agar lebih oftimal.
5.4. Pelaksanan Program Raksa Desa 5.4.1. Pelaksanaan Program Raksa Desa di Kabupaten Karawang Sesuai dengan tujuan dan susunan bidang dalam Satlak Program Raksa Desa kabupaten serta muatan dari Program Raksa Desa yang mencerminkan indikator dari IPM, walaupun tidak secara detail
dan komprehensif akan
membahas masalah IPM, namun hanya bersifat gambaran secara umum terhadap lingkup bidang dalam Program Raksa Desa yaitu :
64
Des
A. Bidang Pendidikan Bidang pendidikan diarahkan untuk menurunkan angka droup out dan buta aksara melalui penyaluran dana subsidi biaya penyelenggaraan pendidikan yang diarahkan untuk kegiatan belajar mengajar dan beasiswa bagi siswa SD, SLTP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik negeri maupun swasta. Program tersebut diarahkan dalam rangka mencapai desa cerdas khususnya di lokasi desa Raksa Desa dengan memperhatikan mekanisme tugas pembantuan. Program ini dikenal pula dengan sebutan KBBS atau Bantuan Gubernur untuk Siswa (BAGUS). Gambar 9. Komposisi Angka Buta Huruf di Kabupaten Karawang
27%
55%
18% Usia 15 th -44 th
Usia th 45-54 th
Usia > 55 th
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Karawang , 2006
Gambar 7 memperlihatkan bahwa
total angka buta huruf di
Kabupaten Karawang sebesar 117.710 jiwa atau 8,32 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari angka buta aksara tersebut sebagian besar terdapat pada penduduk kelompok usia > 55 tahun ke atas, yaitu sekitar 55 persen atau sebesar 65.158 jiwa. Sedangkan 27 persen atau sebesar 31.248 jiwa terdapat pada kelompok usia 15 – 45 tahun dan 18 persen atau sebesar 21.304 jiwa terdapat pada kelompok usia 45 – 55 tahun. 65
Adapun mekanisme penyaluran dana bidang pendidikan disalurkan kepada rekening Dinas Pendiikan Kabupaten atas usulan pengajuan yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi yang selanjutnya ditransfer kepada masing-masing sekolah penerima bantuan. Adapun realisasi bantuan Program Raksa Desa bidang pendidikan diwujudkan dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Dana bantuan Operasional penyelenggaraan pendidikan SD, MI, SLTP, MTs, realisasi anggaran Rp.2.442.000.000,00. Terealisasinya dana bantuan operasional, 872 SD/MI. 82 SLTP/MTs, dan terealisasi bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu sebanyak 2.458 siswa SD/MI dan 1.713 siswa SLTP/MTs untuk Tahun 2004/2005 2) Terealisasinya dana bantuan murid bagi siswa kurang mampu sebanyak 2.865 Siswa SD 2.094 Siswa SLTP serta Program Beasiswa terencana Putus Sekolah pada SD/MI, SLTP/MTs, terealisasi dana bantuan murid bagi siswa kurang mampu sebanyak 2.824 Siswa SD, 1.054 Siswa SLTP untuk Tahun 2005/2006 3) Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah SLTP dan MTs negeri dan swasta dengan realisasi anggaran
Rp.
3.135.500.000,00 serta bantuan Beasiswa bagi siswa terancam drop out (DO) sebanyak 25.256 siswa dan 53 Sekolah untuk Tahun 2006/2007.
66
Indek Pendidikan Indek pendidikan di Kabupaten Karawang menunjukan adanya peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator pada bidang pendidikan antara lain Rata-rata lama sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH).
Pada tahun 2001 nilai angka rata-rata lama sekolah tercatat
sebesar 5,70 tahun sedangkan pada tahun 2005 tercatat sebesar 6,85 tahun. Hal ini berarti, rata-rata lama pendidikan masyarakat Kabupaten Karawang bertambah dari 5,70 tahun menjadi 6,85 tahun. Sedangkan berdasarkan indikator AMH, tingkat melek huruf juga mengalami peningkatan dari 87,65 persen menjadi 88,40 persen. Perkembangan indikator bidang pendidikan di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada perkembangan sebagai berikut :
1.
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Gambar 10. APK DAN APM SD/MI, SLTP/MTs, DAN SMA/MA/SMK DI KABUPATEN KARAWANG 120.00
105.05 87.33
100.00
69.71
80.00
69.71 52.33
60.00
52.33
40.00 20.00 0.00 SD/MI
SLTP/MTs APK
SMA/MA/SMK
APM
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Karawang,2006
Gambar di atas menunjukan terjadi peningkatan baik APK maupun APM dari pendidikan SD sampai SLTA.
67
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Gambar 11. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Karawang Tahun 2004
250,000
234,246 205,450
200,000 150,000
113,419
108,031
79,067
100,000
36,585
50,000 0 SD/MI
SMP/MTs
Jumlah Penduduk
SMA/SMK/MA
Jumlah Siswa
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Karawang,2006
Tingkat partisipasi sekolah dapat diketahui melalui dua indikator utama yaitu Angka Partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dari gambara di atas terjadi peningkatan capaian kedua indikator tersebut baik dari jenjang pendidikan SD, SLTP maupun SLTA walaupun kenaikannya tidak terlalu besar.
3. Fasilitas Pendidikan Gambar 12. Perkembangan Jumlah Prasarana Pendidikan Sudah Tahun 2004 300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
2001
2002 SD
2003 SMP
2004
SMA
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Karawang,2006
68
Untuk fasilitas pendidikan di tingkat SLTP jumlah bangunan SLTP yang ada di Kabupaten Karawang pada tahun 2004 mencapai 56 unit SLTP Negeri dan 32 SLTP Swasta. Hal ini menunjukan kenaikan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang berjumlah 53 Unit SLTP Negeri dan 26 SLTP swasta di tahun 2001, 55 unit SLTP Negeri dan 27 SLTP Swasta di tahun 2002, dan 56 unit SLTP Negeri dan 30 SLTP Swasta di tahun 2003. Untuk fasilitas pendidikan di tingkat SLTA pun seiring dengan tumbuhnya lembaga pedidikan yang dikelola oleh sektor swasta, maka jumlah sarana bangunan SLTA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2001 berjumlah 57 unit, tahun 2002 67 unit, tahun 2003 turun menjadi 66 unit, dan tahun 2004 naik kembali menjadi 69 unit.
4 . Jumlah Guru Untuk tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada data jumlah Guru SD/MI yang tercatat mulai tahun 2001 yaitu sebanyak 3.910 orang, tahun 2002 bertambah menjadi 5.103 orang, tahun 2003 ada 5.191 orang dan pada tahun 2004 tercatat 7.117 orang. Untuk tenaga pengajar SLTP juga mengalami kenaikan yang positif, walaupun tidak sebesar guru SD. Tahun 2001 julah guru SLTP yang ada di Kabupaten Karawang tercatat 2.245 orang, bertambah
69
menjadi 2.318 orang pada tahun 2002, tahun 2003 tercatat berjumlah 2.435 orang dan tahun 2004 berjumlah 2.598 orang. Tahun 2001 jumlah guru SMU/SMK di Kabupaten Karawang tercatat 1.677 orang, tahun 2002 ada 1.914 orang, tahun 2003 ada 2.011 orang dan tahun 2004 berjumlah 2.154 orang. Selanjutnya berdasarkan tabel 20, hasil penelitian angket terhadap kelompok sasaran penerima bantuan menunjukkan bahwa program raksa desa dapat membantu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, diperoleh prosentase sebesar 74,67 persen, hal ini apabila diinterprestasikan pada interval Sugiyono menunjukkan jawaban setuju.
B. Bidang Kesehatan Program Raksa Desa bidang Kesehatan diarahkan untuk membantu masyarakat
kurang
mampu
dengan
bantuan
biaya
pelayanan
penanggulangan ibu hamil resiko tinggi dan komplikasi kebidanan serta penanganan bayi baru lahir di desa lokasi Program Raksa Desa. Adapun mekanisme penyalurannya disalurkan ke rekening Dinas Kesehatan kabupaten atas usulan pengajuan proposal yang disampaikan ke Dinas Kesehatan Propinsi, kemudian disalurkan kepada masyarakat kurang mampu penerima bantuan dengan bukti atau ketentuan yang telah ditentukan.
70
Adapun realisasi bantuan Raksa Desa bidang kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 14. Realisasi Raksa Desa Bidang Kesehatan %
No
Tahun
Alokasi
Jml Kasus
1.
2004
1.402.909.000,-
405
89,47%
2.
2005
3.080.000.000,-
525
93,86%
3.
2006
3.825.500.000,-
576
91,83%
Jumlah
8.308.409.000,-
1.506
91,72%
Penyerapan
Untuk memberikan gambaran kasus penanganan bayi baru lahir di Kabupaten Karawang sebagaimana uraian pada gambar berikut : Gambar 13. Kasus Penanganan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Karawang tahun 2004 Kasus Rawat Jalan di Puskesmas Umur 0 - 28 hari, Tahun 2004
Kasus Rawat Inap di Rumah Sakit Umur 0- 28 hari, Tahun 2004
5%
8%
29%
11%
3% 2%
6% 10%
43% 11% 15%
21%
Penyakit infeksi saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik Diare dan Gastroenteritis Nasofaringtis Akuta (Common Cold) Influenza Demam yang tidak diketahui sebabnya Gangguan lain pada kulit dan jaringan sub kutan Dermatitis lain, tidak spesifik (eksema)
13% 23%
Febris Diare & Gastroenteritis Dehidrasi Sedang Icterik
Infeksi Intra Peritonial Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Pharingitis
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karawang ,2006
Penyakit ISPA merupakan penyakit terbanyak yang diderita bayi 0 – 28 hari (29 persen), karena pada usia tersebut daya tahan tubuh anak masih rentan, sehingga mudah terserang penyakit. Sedangkan jenis penanganan bidang kesehatan yang ditangani oleh dana Program Raksa Desa dapat dilakukan di puskesmas, klinik dan rumah sakit. Adapun jenis penanganan kasus dapat diuraikan pada tabel berikut : 71
Tabel 15. Kasus Yang Ditangani Dana Program Raksa Desa Tahun 2005 TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
JML
NAMA KASUS Abortus Iminens
JAN
FEB
5
1
MR
APRIL
Abortus Incomplitus 1
27
CPD
1
1
1
Eklampsi
2
GED
1
SEPT
OKT
NOP
4
2
1
DES
KASUS
2
12
4
14
1
1
16
19
6 1
21
3
25 3
28 4
23
1
31
3
3
3
4
5 1
KET
2
Kista Ovarium
2 1
1
4
Letak Lintang
2
Letak Sungsang
1
1 1
2
3
2
4
2
3
2 1
Mola Hidatidosa
1
Partus Lama
2
3
PEB
4
1
PER
2
2
23
1
1
3 1
2 3
1
2
3
3
1
1
3
4
1
1
4
11
3
1
2
1
7
2
16
1
2
4 3
1
1
2 1
1
1
4 1
3
2
2
3
1
2
1
2
1
1
1
2
3
29
5
2
25
1
5
4 2
2
4
3
2
2
Missed Abortus
PK II Lama
1
1
3 1
PK I Lama
261
1
1
KPD Hemoragic Post Partum
24
1 1
IUFD
Retensio Placenta Retensio Urine (Post SC)
AGTS
1 11
Placenta Previa
JULI
3
20
Gravida Serotonius Hemoragic Ante Partum
JUNI 1
3
Abortus Insipiens Anemia Post Pprtum Bayi Baru lahir
MEI
3
9
1
6
4
13
3
27
3
17
1
14
1
8
1
8
1 1
3
4
1
JUMLAH
6 525
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karawang,2006
Indikator pertama derajat kesehatan adalah kematian. Data tentang kematian di Kabupaten Karawang masih sulit ditentukan. Data yang ada masih bersifat facility base pemerintah seperti dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah serta Rumah Sakit swasta, jumlah kematian
72
dan penyebabnya. Jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Karawang sebagai berikut :
Tabel 16. Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Karawang Tahun 2000 – 2004 No
Kelompok Kematian 1. Kematian Bayi 2. Kematian Ibu Bersalin
Jumlah 2000
2001
2002
2003
2004
113
53
108
100
99
9
12
14
23
33
Sumber : SP3 Puskesmas tahun 2000-2004
Penyebab kematian utama pada bayi dan balita di RSUD adalah BBLR dan asphixia berat. Di Puskesmas, penyebab kematian bayi adalah Tetanus Neonatorum, BBLR, Infeksi dan lain-lain. Sehingga penyebab kematian pada bayi adalah BBLR hal ini terlihat data yang sama baik di puskesmas maupun di RSUD. Jumlah kematian karena penyebab lain-lain adalah kelainan kongenital, diare dan ispa. Selama periode 5 tahun terakhir jumlah kematian ibu yang dilaporkan Puskesmas mengalami fluktuatif yaitu 20 kematian di tahun 1999, 9 kematian di tahun 2000, 12 kematian di tahun 2001, 14 kematian di tahun 2002 dan 23 kematian di tahun 2003 serta 33 kematian di tahun 2004. Kematian ini di disebabkan antara lain oleh pendarahan, preeklamsia, eklampsi, infeksi, abortus dan lain-lain. Indikator ketiga derajat kesehatan adalah angka harapan hidup. Angka ini mencerminkan lamanya bayi yang baru dilahirkan diharapkan hidup. Tinggi rendahnya angka harapan hidup menggambarkan taraf kesejahteraan hidup suatu negara. Dengan melihat angka umur harapan
73
hidup waktu lahir dan angka kematian bayi maka dapat ditentukan indeks mutu hidup (IMH) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. Angka harapan hidup waktu lahir di Kabupaten Karawang selama periode tahun 1999-2004 terlihat terus membaik. Dari 61,9 di tahun 1999 menjadi 66,12 di tahun 2004. Indikator terakhir derajat kesehatan adalah gizi buruk dan kecamatan bebas rawan gizi. Untuk mengetahui status gizi balita yang ada di wilayah Kabupaten Karawang, maka setiap tahun dilakukan Bulan Penimbangan Balita (BPB). Hasil BPB tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa status gizi buruk balita sebesar 0,40 persen 1,48 persen di tahun 2004. Berbeda dengan hasil survey Gizi Buruk yang dilakukan oleh propinsi Jawa Barat di tahun 2004, angkanya lebih tinggi yaitu 4 persen. Cakupan pelayanan ibu hamil (K1) tahun 2004
sebesar 89.15
persen, K4 sebesar 79.72 persen dan persalinan oleh tenaga kesehatan 72,49 persen Sebaliknya
Persalinan oleh Dukun terjadi penurunan
dibanding menjadi 9,33 persen, walaupun bila dilihat dari kualitas belum menggembirakan namun keadaan ini sudah menunjukan bahwa minat masyarakat terhadap tenaga kesehatan sudah mulai meningkat. Dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan
diarahkan
pada kebijakan operasional pembangunan kesehatan kearah akselerasi pencapaian IPM 80 pada tahun 2010. Arah kebijakan bidang kesehatan melalui kegiatan dengan sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan dasar,
74
peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui aktivitas yang dilakukan oleh Puskesmas dan Posyandu serta peningkatan kinerja pelaku kesehatan. Perkembangan sarana kesehatan secara keseluruhan meliputi Rumah Sakit (Pemerintah dan Swasta) 7 unit, Puskesmas 43 unit, Puskesmas Pembantu 74 unit, Puskesmas Keliling 32 unit, Balai Pengobatan (mata dan umum) 139 unit, Posyandu 1.976 unit, Apotek 87 unit dan Rumah Bersalin 18 unit. Rasio jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) terhadap jumlah penduduk pada saat ini masih lebih dari 1 per 30.000 penduduk, artinya satu puskesmas melayani lebih dari 30.000 penduduk. Hal ini menunjukan masih perlunya dilakukan penambahan terhadap sarana dan prasarana kesehatan khususnya Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar. Perkembangan jumlah tenaga medis dan paramedis dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2001 mencapai 1.303 orang yang terdiri dari Tenaga Medis sebanyak 292 diantaranya Dokter Spesialis 30 orang, Dokter Umum 84 orang, Dokter Gigi 47 orang. Sedangkan Tenaga Paramedis sebanyak 1.011 orang meliputi Perawat 517 orang, Sanitarian 46 orang, Perawat Gigi 29 orang dan Bidan 419 orang. Walaupun secara kunantitas menurun, hingga tahun 2004 mencapai 976 orang meliputi tenaga medis sebanyak 253 orang meliputi Dokter Spesialis 53 orang, Dokter Umum 71 orang, Dokter Gigi 29 orang. Tenaga
75
Paramedis sebanyak 723 orang meliputi Perawat 366 orang, Sanitarian 21 orang, Perawat Gigi 24 orang dan Bidan 312 orang. Berdasarkan tabel 20, hasil penelitian angket terhadap kelompok sasaran penerima bantuan menunjukkan bahwa program raksa desa dapat membantu dalam penanganan ibu bersalin resiko tinggi dan penanganan bayi baru lahir, memperoleh prosentase sebesar 75 persen, hal ini apabila diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban setuju. Indek Kesehatan Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Karawang pada tahun 2004 tercatat sebesar 66,12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Karawang berumur 66 tahun. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan kondisi pada tahun 2003 yang mencapai 65,77 tahun.
C. Bidang Ekonomi dan Fisik Bidang ekonomi dan fisik diarahkan untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, pada dasarnya merupakan dana bergulir dengan pengertian dana bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara berkesinambungan sebagai dana abadi yang akan digulirkan menurut mekanisme yang disepakati oleh masyarakat setempat. Di lain pihak dana bantuan fisik ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menunjang terhadap perekonomian
76
masyarakat, aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan sumberdaya ekonomi. Adapun mekanisme penyaluran dana bantuan ekonomi dan fisik disalurkan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat ditransfer langsung ke rekening Satlak desa (Pemerintah Desa) atas usulan dari Badan Pemberdayaan
Masyarakat
kabupaten
ke
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Propinsi dengan sistem penilaian dan kebijakan kuota. Selanjutnya dari Satlak desa disalurkan kepada kelompok masyarakat untuk disampaikan kepada masyarakat penerima, sedangkan dana fisik digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Secara keseluruhan dana bantuan tersebut disalurkan sesuai dengan proposal kegiatan yang sebelumnya telah dibuat melalui mekanisme musyawarah desa dan telah diverifikasi oleh tingkat kabupaten. Besarnya bantuan bidang ekonomi dan fisik sebesar Rp.100 juta atau desa, dengan proporsi Rp.60 juta untuk bantuan ekonomi dan Rp.40 juta untuk bantuan pembangunan infrastruktur desa. Sampai Tahun 2006, jumlah dana bantuan bidang ekonomi dan fisik mencapai Rp.20,2 Milyar, secara keseluruhan telah terserap 100 persen. Adapun realisasi dana tersebut telah terserap pada sekitar 808 pokmas utama selain pokmas perguliran dan terwujud pembangunan prasarana fisik sekitar 746 proyek yang tersebar di 202 desa lokasi Program Raksa Desa. Adapun jenis infrastruktur desa yang dibangun sebagaimana contoh pada tabel berikut :
77
Tabel 17. Daftar Rekapitulasi Usulan Infrastruktur Fisik Desa Lokasi Raksa Desa Tahun 2006
No 1 2 3 4 5 6
Jenis Proyek Fisik Penyirtuan jalan Pengerasan / pengaspalan jalan Pembangunan jembatan Pembangunan saluran irigasi Pembangunan Spal Pembangunan pompa air bersih Jumlah
Jumlah 56 unit 14 unit 12 unit 16 unit 9 unit 5 unit 112 unit
Keterangan Telah diselesaikan
Sumber: BPMS Kabupaten Karawang, 2006
Dari tabel di atas terlihat beberapa proyek prasarana fisk yang telah diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat desa, rata-rata tiap desa membuat 3-4 proyek pembangunan fisik. Indeks Daya Beli Untuk memberikan gambaran terhadap indeks daya beli masyarakat di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 14. Perkembangan Indeks Daya Beli 550 540 530 520 510 500 2001
2002
2003
PPP Target
2004
2005
PPP Capaian
Sumber : BPS Kab. Karawang, 2006
Gambar di atas, memperlihatkan perkembangan target dan capaian PPP tahun 2001 - 2005. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka PPP selama periode tersebut selalu berada di atas target yang direncanakan. Selama 5 (lima) tahun, terdapat kenaikan rata-rata tingkat pertumbuhan per tahunnya (annual growth rate) capaian PPP sebesar 1,20
78
persen. Angka-angka tersebut lebih tinggi dari target PPP tahun 2001 2005 yang direncanakan naik dengan annual growth rate PPP sebesar 0,40 persen. Akan tetapi kondisi perekonomian masyarakat lokasi Raksa Desa umumnya relatif masih kurang karena masih cukup tingginya angka kemiskinan, sehingga diperlukan upaya-upaya peningkatan pendapatan yang sekaligus mengoptimalkan potensi yang dapat menjadi unggulan ditunjang dengan prasarana yang lebih baik. Berdasarkan tabel 20, hasil penelitian angket terhadap kelompok sasaran penerima bantuan menunjukan bahwa program raksa desa membantu menyediakan bantuan modal ekonomi bagi masyarakat miskin sehingga
menambah
kesempatan
berusaha
disamping
membantu
pembangunan prasarana fisik di desa, memperoleh prosentase sebesar 83,75 persen, hal ini apabila diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban sangat setuju.
5.4.2. Pelaksanaan Program Raksa Desa di Tingkat Satlak Kecamatan Pelaksanaan Program Raksa Desa di tingkat kecamatan merupakan refleksi dari pelaksanaan program di tingkat desa dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan, dilain pihak
menjadi bagian yang menggambarkan
pelaksanaan dalam lingkup kabupaten. Namun dalam pembahasan penelitian ini tidak akan menggambarkan secara konkrit keterkaitan dalam bentuk data penunjang dari level pemerintahan yang berkaitan dengan Program Raksa Desa, hal ini karena keterbatasan waktu dan tenaga serta wawasan.
79
Pembahasan ini lebih diarahkan pada uraian tentang persepsi/tanggapan dari Satlak kecamatan terhadap pelaksanaan Program Raksa Desa. Untuk mengetahui hasil angket tentang Pelaksanaan Program Raksa Desa tingkat kecamatan, diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 18. Jawaban Angket tentang Pelaksanaan Program Raksa Desa Tingkat Satlak Kecamatan Jumlah Nilai No
Pernyataan
Yang Diperoleh
1
2
3
4
5
6
7
8
Kegiatan pengarahan/sosialisasiyang diberikan dapat menambah wawasan dan pengertian tentang maksud dan tujuan Rakdes sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman thd hakekat program tersebut Untuk menunjang keberhasilan Program Raksa Desa perlu dilakukan Rapat Koordinasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten setiap sebulan sekali Bagi desa yg belum mendapatkan bantuan Rakdes, penambahan dan mutu infrastruktur, desa selain yang didapat dari bantuan pemerintah pusat atau APBD dirasa belum optimal Bagi desa yang belum mendapatkan bantuan Rakdes ketersediaan bantuan modal usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dirasa belum memadai Bagi desa yang mendapat bantuan Rakdes, pelayanan bidang kesehatan dalam penanganan ibu bersalin resiko tinggi dan anak baru lahir bagi keluarga miskin sudah cukup memadai Program rakdes dapat meningkatkan kuantitasdan kualitas infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan jembatan dan irigasi Program Rakdes membantu menyediakan bantuan modal usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin sehingga menambah kesempatan berusaha dalam upaya peningkatan taraf hidupnya Dalam penerimaan dana bantuan
Jumlah Nilai Yang ditetapkan
Prosentase
32
35
91,43%
29
35
82,86%
29
35
82,86%
26
35
74,29%
27
35
77,14%
32
35
91,43%
35
35
100%
26
35
74,29%
80
9
10
11
12
modal usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin diberikan sesuai dengan yang diusulkan atau dicatat Program Rakdes membantu meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin dalam meminimalisir angka drop out. Untuk meningkatkan keterpaduan Program rakdes usulan semestinya dimantapkan dalam perencanaan melalui forum musrenbang dan realisasi anggaran harus tepat waktu awal tahun anggaran Untuk menjamin keutuhan dana bantuan dan menghindari penyimpangan perlu meningkatkan pengawasan dari aparatur terkait serta melibatkan pengawasan dari masyarakat Program rakdes dapat menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dan partisifasi gotong royong masyarakat
Jumlah
22
35
62,29
32
35
91,43%
31
35
88,57%
29
35
82,86%
350
420
83,29%
Sumber : Hasil penelitian angket, 2006
Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kegiatan pengarahan atau sosialisasi program raksa desa yang diberikan dapat menambah wawasan dan pengertian tentang maksud dan tujuan serta hakekat program tersebut, memperoleh prosentase sebesar 91,43 persen, apabila diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban sangat setuju. Dalam hal ini kegitan sosialisasi dan pelatihan program raksa desa diberikan kepada semua tingkatan satlak. Pelatihan tersebut diselenggarakan baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Selanjutnya untuk menunjang keberhasilan program raksa desa perlu dilakukan rapat koordinasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten setiap sebulan sekali. Hal ini mendapat respon dengan memperoleh prosentase jawaban sebesar
81
82,86
persen,
apabila
diinterprestasikan
dalaam
interval
Sugiyono
menunjukkan jawaban sangat setuju. Untuk membandingkan persepsi antara desa-desa yang telah dan belum mendapatkan program raksa desa, diajukan beberapa pernyataan berikut, bagi desa yang belum mendapat bantuan raksa desa, penambahan dan mutu infrastruktur desa selain yang didapat dari bantuan pemerintah pusat atau APBD dirasa belum oftimal, memperoleh prosentase jawaban 82,86 persen. Selanjutnya bagi desa yang belum mendapatkan raksa desa, ketersediaan bantuan modal ekonomi produktif dirasa belum memadai, mendpat prosentase jawaban sebesar 74,29 persen. Apabila diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menyatakan sangat setuju dan setuju. Bagi desa yang mendapat program raksa desa, pelayanan bidang kesehatan dalam penanganan ibu bersalin resiko tinggi dan anak baru lahir dirasa cukup memadai, mendapat respon jawaban sebesar 77,14 persen, pabila diinterprestasikan menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya program raksa desa dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan, jembatan dan saluran irigasi direspon dengan jawaban sebesar 91,43 persen yang berarti sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Disamping itu program raksadesa membantu menyediakan bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin sehingga menambah kesempatan berusaha dalam peningkatan taraf hidupnya, direspon dengan jawaban sebesar 100 persen yang berarti sangat setuju dengan pernyataan tersebut.
82
Dalam
penerimaan
modal
usaha
ekonomi
produktif
bagi
masyarakat miskin diberikan sesuai dengan yang diusulkan atau dicatat, memperoleh prosentase sebesar 74,29 persen. Hal ini apabila diinterprestsikan dalam interval Sugiyono menunjukkan setuju. Kemudian untuk menjamin keutuhan dana bantuan dan menghindari penyimpangan perlu meningkatkan pengawasan dari aparat terkait dan melibatkan pengawasan dari masyarakat, mendapat respon jawaban sebesar 88,57 persen, yang berarti responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Program raksa desa membantu meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin dalam meminimalisir angka droup out, direspon dengan jawaban sebesar 62,29 persen yang berarti setuju. Disamping itu program raksa desa dapat menunjang peningkatan taraf hidup dan partisipasi gotong royong masyarakat mendapat respon jawaban sebesar 82,86 persen yang berarti menunjukkan sangat setuju. Untuk meningkatkan keterpaduan program, usulan semestinya dimantapkan dalam perencanan melalui forum musrenbang anggaran harus tepat waktu pada awal
dan realisasi
tahun anggaran mendapat respon
jawaban sebesar 91,43 persen, jika diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban sangat setuju. Secara umum pelaksanaan program raksa desa ditanggapi oleh satlak kecamatan selaku responden memperoleh rata-rata prosentase sebesar 83,29 persen yang menunjukkan jawaban sangat setuju.
83
5.4.3. Pelaksanaan Program Raksa Desa di Tingkat Satlak Desa Desa lokasi Program Raksa Desa merupakan sasaran program yang mencerminkan pelaksanaan dari program tersebut, pada bagian pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program ditinjau dari persepsi atau tanggapan Satlak desa yang menjadi responden dari penelitian ini. Untuk mengetahui hasil angket tentang pelaksanaan program Raksa Desa tingkat desa diuraikan pada tabel berikut : Tabel 19. Jawaban Angket Tentang Pelaksanaan Raksa Desa Tingkat Satlak Desa No
Pernyataan
1
Kegiatan pengarahan/sosialisasi yang diberikan dapat menambah wawasan dan pengertian tentang maksud dan tujuan Rakdes sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman thd hakekat program tersebut Untuk menunjang keberhasilan Program Raksa Desa perlu dilakukan Rapat Koordinasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten setiap sebulan sekali Bagi desa yg belum mendapatkan bantuan Rakdes, penambahan dan multi infrastruktur, desa selain yang didapat dari bantuan pemerintah pusat atau APBD dirasa belum optimal Bagi desa yang belum mendapatkan bantuan Rakdes ketersediaan bantuan modal usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dirasa belum memadai Bagi desa yang mendapat bantuan Rakdes, pelayanan bidang kesehatan dalam penanganan ibu bersalin resiko tinggi dan anak baru lahir bagi keluarga miskin sudah memadai Program rakdes dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan jembatan dan
2
3
4
5
6
Jumlah Nilai
Jumlah Nilai
Yang Diperoleh
Yang ditetapkan
249
285
87,37%
229
285
80,35%
226
285
79,30%
249
285
87,37%
208
285
72,98%
252
285
88,42%
Prosentase
84
7
8
9
10
11
12
irigasi Program Rakdes membantu menyediakan bantuan modal usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin sehingga menambah kesempatan berusaha dalam upaya peningkatan taraf hidupnya Dalam penerimaan dana bantuan modal usaha ekonomi produktif bagai masayarakat miskin diberikan sesuai dengan yang diusulkan atau dicatat Program Rakdes membantu meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin dalam meminimalisir angka droup out. Untuk meningkatkan keterpaduan Program rakdes usulan semestinya dimantapkan dalam perencanaan melalui forum musrenbang dan realisasi anggaran harus tepat waktu awal tahun anggaran Untuk menjamin keutuhan dana bantuan dan menghindari penyelewengan perlu meningkatkan pengawasan dari aparatur terkait serta melibatkan pengawasan dari masyarakat Program rakdes dapat menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dan partisifasi gotong royong masyarakat
Jumlah
245
285
85,96%
215
285
75,44%
201
285
70,53%
246
285
86,32%
233
285
81,75%
240
285
84,21%
2793
3420
81,67%
Sumber : Hasil penelitian angket, 2006
Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi atau pengarahan program raksa desa yang diberikan dapat menambah wawasan dan pengertian tentang maksud dan tujuan serta hakekat
program tersebut,
memperoleh respon jawaban sebesar 87,37 persen. Hal ini apabila diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban sangat setuju. Dengan pengertian kegiatan sosialisasi atau pengarahan dan pelatihan secara signifikan memberikan pengertian dan pemahaman kepada satlak desa sehingga mereka mengerti tentang program tersebut. Kegiatan pelatihan
85
memang merupakan bagian dari tahapan program
yang diberikan kepada
setiap tingkatan satlak termasuk pendamping program. Untuk menunjang keberhasilan program perlu dilakukan rapat koordinasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari tigkat kecamatan dan kabupaten setiap sebulan sekali, memperoleh prosentase sebesar 80,35 persen, menunjukkan jawaban sangat setuju. Selanjutnya guna
membandingkan persepsi antara desa-desa yang
telah dan belum mendapatkan program raksa desa, diajukan beberapa pernyataan berikut, bagi desa yang belum mendapat bantuan raksa desa, penambahan dan mutu infrastruktur desa selain yang didapat dari bantuan pemerintah pusat atau APBD dirasa belum oftimal, memperoleh prosentase jawaban 79,30 persen, hal ini jika diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan setuju. Sedangkan bagi desa yang belum mendapatkan raksa desa, ketersediaan bantuan modal ekonomi produktif dirasa belum memadai, mendapat prosentase jawaban sebesar 87,37 persen. Menunjukkan jawaban sangat setuju. Bagi desa yang mendapat program raksa desa, pelayanan bidang kesehatan dalam penanganan ibu bersalin resiko tinggi dan anak baru lahir dirasa cukup memadai, mendapat respon jawaban sebesar 72,98 persen, apabila diinterprestasikan menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya program raksa desa dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan, jembatan dan saluran
86
irigasi direspon dengan jawaban sebesar 88,42 persen yang berarti sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Disamping itu program raksa desa membantu menyediakan bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin sehingga menambah kesempatan berusaha dalam peningkatan taraf hidupnya, direspon dengan jawaban sebesar 85,96 persen yang berarti sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Dalam penerimaan modal usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin diberikan sesuai dengan yang diusulkan atau dicatat, memperoleh prosentase sebesar 75,44 persen. Hal ini apabila diinterprestsikan dalam interval Sugiyono menunjukkan setuju. Kemudian untuk menjamin keutuhan dana
bantuan
dan
menghindari
penyimpangan
perlu
meningkatkan
pengawasan dari aparat terkait dan melibatkan pengawasan dari masyarakat, mendapat respon jawaban sebesar 81,75 persen, yang berarti responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Program raksa desa membantu meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin dalam meminimalisir angka droup out, direspon dengan jawaban sebesar 70,54 persen yang berarti setuju. Disamping itu program raksa desa dapat menunjang peningkatan taraf hidup dan partisipasi gotong royong masyarakat mendapat respon jawaban sebesar 84,21 persen yang berarti menunjukkan sangat setuju. Untuk meningkatkan keterpaduan program, usulan semestinya dimantapkan dalam perencanan melalui forum musrenbang anggaran harus tepat waktu pada awal
dan realisasi
tahun anggaran mendapat respon
87
jawaban sebesar 86,32 persen, jika diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban sangat setuju. Secara umum pelaksanaan program raksa desa ditanggapi oleh satlak desa selaku responden memperoleh rata-rata prosentase jawaban sebesar 81,67 persen . Hal ini menunjukkan jawaban sangat setuju.
5.4.4. Pelaksanaan Program Raksa Desa menurut Persepsi Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan. Kelompok masyarakat penerima bantuan merupakan sasaran dari Program Raksa Desa yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan yang berada di desa lokasi raksa desa agar mampu hidup berkembang dan meningkatkan taraf kehidupannya serta berhak menerima pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Adapun kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah termasuk kategori masyarakat keluarga pra sejahtera yang memiliki kemauan dan kemampuan berusaha atau mempunyai usaha kecil baik individu maupun kelompok, baik yang berstatus pemula atau sudah lama namun membutuhkan tambahan modal usaha. Disamping itu calon penerima bantuan merupakan warga setempat dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan serta diusulkan oleh Pemerintah desa sebagai bagian sasaran program yang dimasukkan dalam proposal kegiatan. Sampai saat ini jumlah kelompok masyarakat yang telah diusulkan dan mendapat bantuan program raksa desa berjumlah 808 pokmas selama bergulirnya program raksa desa, dengan jumlah masing-masing kelompok
88
bervariasi antara 15-25 orang anggota. Disamping pokmas perguliran yang jumlahnya relatif belum terinventarisir semua. Untuk mengetahui hasil angket tentang pelaksanaan program raksa desa menurut persepsi ketua kelompok penerima bantuan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 20. Jawaban Angket Tentang Pelaksanaan Program Raksa Desa menurut Persepsi Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan No
Pernyataan
1
Program Raksa Desa membantu menyediakan modal usaha ekonomi bagi masyarakat miskin sehingga menambah kesempatan berusaha disamping itu membantu pembangunan prasarana fisik di desa. Program Raksa Desa membantu meningkatan pelayanan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program Raksa Desa dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan dalam penanganan ibu bersalin resiko tinggi dan penanganan bayi baru lahir bagi masyarakat miskin. Dalam penerimaan dana bantuan modal usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin diberikan sesuai dengan yang diusulkan/dicatat Untuk menjamin keutuhan dana bantuan dan menghindari penyelewengan terhadap pelaksanaan Program Rakdes perlu meningkatkan pengawasan dari aparat terkait serta melibatkan pengawasan dari masyarakat. Dalam menindaklanjuti paska Program Raksa Desa perlu dibentuk lembaga ekonomi kecil yang berkekuatan hukum seperti BUMDES guna kesinambungan program bantuan.
2
3
4
5
6
Jumlah
Jumlah Nilai
Jumlah Nilai
Yang Diperoleh
Yang ditetapkan
134
160
83,75%
119
160
74,37%
120
160
75%
109
160
68,12%
129
160
80,62%
132
160
82,50%
743
960
77,39 %
Prosentase
Sumber : Hasil penelitian angket, 2006
Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa program raksa desa membantu menyediakan modal usaha ekonomi bagi masyarakat miskin sehingga 89
menambah kesempatan berusaha, disamping itu membantu pembangunan prasarana fisik di desa, memperoleh prosentase jawaban sebesar 83,75 persen. Hal ini apabila diinterprestasikan dalam interval Sugiyono
menunjukkan
jawaban sangat setuju. Selanjutnya program raksa desa membantu meningkatkan pelayanan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, mendapatkan respon jawaban sebesar 74,37 persen, hal ni menunjukkan jawaban setuju. Disamping itu program raksa desa dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan dalam penanganan ibu bersalin resiko tinggi dan penanganan bayi baru lahir bagi masyarakat miskin, memperoleh prosentase jawaban sebesar 75 persen. Apabila diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban setuju. Dalam penerimaan dana bantuan modal usaha ekonom produktif bagi masyarakat miskin diberikan sesuai dengan yang diusulkan atau dicatat, mendapatkan respon jawaban sebesar 68,12 persen. Hal ini apabila diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban setuju. Untuk
menjamin
keutuhan
dana
bantuan
dan
menghindari
penyelewengan pelaksanaan program raksa desa perlu meningkatkan pengawasaan dari aparat terkait dan melibatkan pengawasan dari masyarakat, mendapatkan respon jawaban sebesar 80,62 persen. Hal ini menunjukkan sikap atau jawaban sangat setuju. Berkaitan dengan pelaksanan program raksa desa, dalam rangka menindaklanjuti program raksa desa perlu dibentuk lembaga ekonomi kecil yang berkekuatan hukum seperti BUMDES guna kesinambungan program
90
bantuan, mendapatkan respon jawaban sebesar 82,50 persen. Hal ini menunjukan jawaban sangat setuju. Secara umum pelaksanaan program raksa desa menurut persepsi kelompok penerima bantuan, memperoleh rata-rata prosentase jawaban sebesar 77,39 persen. Hal ini apabila diinterprestasikan dalam interval Sugiyono menunjukkan jawaban setuju.
5.4.5. Exit Strategy Program Raksa Desa Dalam
mengatasi
permasalahan
pengentasan
kemiskinan
dan
pemberdayaan masyarakat melalui Program Raksa Desa tidak dapat dilakukan secara partial atau sektoral tetapi harus integrated approach. Dalam kajian ini sekilas diuraikan secara singkat exit strategy Program Raksa Desa, hal ini guna memberikan gambaran seperlunya dengan tidak menguraikan secara komprehensif mengingat keterbatasan waktu dan pembatasan masalah. Adapun prinsip dasar yang diajukan untuk exit strategy adalah : a. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dalam Program Raksa Desa harus menjadi komitmen semua pihak dan menjadi landasan normatif bagi pelaku program. b. Upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dalam Raksa Desa harus dipandang sebagai konsekwensi logis dari tanggung jawab bersama bukan hanya Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Selain itu upaya perbaikan penghidupan masyarakat miskin sebagai sasaran program terus dilakukan. c. Sistem pengelolaan program yang dilakukan Satlak Raksa Desa jangan sampai kontra produktif bagi pelaksanaan pencapaian tujuan Program 91
Raksa Desa, disamping itu terjalin koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya. d. Sumber daya yang ada di desa harus dapat dioftimalkan untuk mendukung pelaksanaan program, sementara pemerintah kabupaten atau kota harus memberikan dukungan diantaranya berupa dana operasional, program dan pembinaan agar terjalin sinergi. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, kerangka pikir untuk exit strategy Program Raksa Desa dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 14. Hierarkhi Exit Strategy Program Raksa Desa
Sustainability Exit Strategy
Supporting System Programme
Makro: Kebijakan Prop.Jawa Barat - Legislasi - Kerangka konseptual
Mezzo: Kebijakan teknis Rakdes - Teknis Administrasi - Teknis Operasional Mikro : Implementasi prog Rakdes - Pemb Infrastruktur desa - Perekonomian desa - Pelayanan pendidikan - Pelayanan kesehatan
Strategi khusus Sebagai bahan untuk alternatif exit strategy maka aspirasi dan masukan dari pelaku Program Raksa Desa selaku responden dalam hal ini Satlak Raksa Desa dan kelompok masyarakat penerima bantuan (perwakilan masyarakat) dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi ke depan.
92
1. Saran atau masukan Satlak Raksa Desa, diantaranya : a. Untuk menunjang pelaksanaan program Rakdes diharapkan setiap anggota
Satlak
dapat
meningkatkan
dan
mengefektifkan
koordinasi. b. Setiap anggota Satlak agar mengoftimalkan kinerjanya dalam memfasilitasi Program Raksa Desa. c. Untuk kelancaran program dan menghindari penyimpangan, agar setiap anggota Satlak Raksa Desa meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Inti dari saran-saran tersebut menyatakan bahwa dalam pengelolaan Program Raksa Desa (Mezzo atau kebijakan teknis) hendaknya Satlak Raksa Desa mengefektifkan koordinasi, mengoftimalkan kinerjanya, dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan. 2. Saran atau masukan kelompok masyarakat penerima bantuan : a. Sosialisasi Program Raksa Desa kepada masyarakat agar ditingkatkan. b. Agar jumlah kuota Program Raksa Desa ditambah sehingga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dapat terpenuhi dan menghindari kecemburuan sosial. c. Untuk menghindari kemacetan modal di masyarakat, agar Satlak memfasilitasi ketentuan sanksi dan melakukan pembinaan. d. Untuk kesinambungan program perlu dibentuk BUMDES e. Hendaknya Pemerintah Propinsi Jawa Barat merealisasikan Program Raksa Desa tepat waktu.
93
Inti
dari
menyatakan
saran-saran tersebut
bahwa
sosialisasi
(mikro/Implementasi program)
program
ditingkatkan,jumlah
kuota
ditambah,Satlak agar membina dan memfasilitasi kemacetan modal, pembentukan BUMDES di desa, dan realisasi program Rakdes tepat waktu. Selanjutnya
saran
atau
masukan
tersebut
menjadi
bahan
pertimbangan dalam menentukan strategi ke depan (exit strategy). Namun demikian salah satu strategi ke depan yang menjadi aspirasi kelompok masyarakat di desa adalah pembentukan BUMDES di desa, karena dana Program Raksa Desa tersebut diharapkan terus bergulir dan menjadi aset desa sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat.
94
