BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Aspek Akuntansi PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) dan PT Indosiar Karya Media (IDKM) menerapkan PSAK 38 (revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali sebagai dasar kebijakan akuntansi untuk proses merger mereka. Dalam PSAK tersebut pengendalian dianggap ada jika pihak pengendali (induk perusahaan) memiliki lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan terkendali (anak perusahaan), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui anak perusahaan lain). Dengan adanya fakta bahwa IDKM dan SCMA, memiliki pemegang saham pengendali yang sama, yaitu PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) dengan kepemilikan saham sebesar 74,08% atas IDKM dan kepemilikan atas saham SCMA sebesar 74,66% hal itu menunjukkan bahwa terdapat pengendalian antara EMTK dengan SCMA dan IDKM, sehingga penerapan PSAK 38 (revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali sudah tepat dilakukan. Dalam Kasus ini EMTK bertindak selaku induk perusahaan yang memiliki dua anak perusahaan yaitu SCMA dan IDKM. Dalam Laporan keuangan SCMA per 21 Desember 2013, disebutkan bahwa transaksi penggabungan usaha ini sejalan dengan strategi manajemen EMTK dalam melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan berbasis
55
56
media ke dalam pengendalian Perusahaan, berikut ini adalah beberapa alasan yang mendasari transaksi akuisisi SP oleh Perusahaan: 1.
Meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham Perusahaan dengan menjadikannya sebagai media holding company dengan entitas anak yang bersinergi dan terpadu;
2.
Meningkatkan asimilasi operasional antara entitas anak Perusahaan, yaitu SP, IVM dan SCTV, yang keduanya juga merupakan klien utama dari SP;
3.
Meningkatkan
kinerja
keuangan
Perusahaan
dengan
memiliki
perusahaan content production-nya sendiri. Transaksi
restrukturisasi
antara
entitas
sepengendali
berupa
pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu
kelompok
usaha yang
sama, bukan merupakan perubahan
kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut. Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang dialihkan harus dicatat sebesar nilai buku sebagai penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interests).
57
Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dibukukan dalam akun selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang disajikan sebagai ekuitas pada akun Tambahan Modal Disetor. Laporan keuangan untuk SCMA setelah adanya merger dengan IDKM, menurut PSAK 38 ini harus disajikan kembali untuk periode sajian tahun 2012, dan untuk tahun 2012 aset neto IDKM digabungkan dengan SCMA. Modal saham dan tambahan modal disetor IDKM digabungkan ke dalam tambahan modal disetor SCMA. Untuk tahun 2013, aset neto IDKM digunakan sebagai pengurang jumlah yang dibayarkan dalam kombinasi bisnis. Selisih kas yang dibayarkan dan jumlah tercatat aset neto IDKM diakui sebagai pengurang tambahan modal disetor SCMA setelah gabungan. Sehingga Laporan Posisi Keuangan SCMA untuk tahun 2013 akan tampak sebagai berikut.
Gambar 5.1 Laporan Posisi Keuangan Konsolidaisaan SCMA Per 31 Desember 2013 (Setelah Kombinasi Bisnis) (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Nilai Nominal Per Saham) Keterangan ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Pihak Ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp. 126.500 pada 314 Desember 2013, Rp. 244.772 pada 31 Desember 2012 dan Rp. 3.997.142 pada 31 Desember 2011 Pihak berelasi Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp. 1.780.037 pada 31 Desember 2013 , 2012 dan 2011 Pihak berelasi
31 Desember 2013
31 Desember 2012
1 Januari 2012/ 31 Desember 2011
1.043.262.766,-
1.065.760.142,-
897.890.467,-
995.191.383,-
1.002.873.480,-
876.297.152,-
56.171,-
56.171,-
209.000,-
16.190.257,-
16.455.995,-
28.959.803,-
3.193.214,-
840.754,-
-
58
Persediaan Biaya dibayar dimuka dan uang muka Aset keuangan lancar lainnya Pajak dibayar dimuka TOTAL ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR Piutang Pihak Berelasi Uang muka pembelian aset tetap Aset pajak tangguhan – netto Aset Tetap- setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp/ 1.318.097.128 pada 31 Desember 2013, Rp. 1.230.936.194 pada 31 Desember 2012 dan Rp. 1.151.364.216 pada 31 Desember 2011 Aset tak berwujud –setelah dikurangu akumulasi amortisasi sebesar Rp. 361.598.041 pada 31 Desember 2013, 2012, 2011 Biaya sewa dibayar dimuka jangka panjang Taksiran tagihan pajak pengjasilan Aset tidak lancar lainnya – netto TOTAL ASET TIDAK LANCAR TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Utang Usaha -
Pihak Ketiga
Pihak berelasi Utang lain-lain -
Pihak Ketiga
-
Pihak berelasi
Beban akrual Utang Pajak Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun utang pihak berelasi Utang pembiayaan Utang obligasi- jangka pendek Utang bank Liabilitas lancar lainnya TOTAL LIABILITIS JANGKA PENDEK
374.538.776,137.327.150,233.822,2.570.167.368,-
267.363.699,63.149.905,9000.000,158.7652.425.558.911,-
191.862.981,35.268.020,360.638,2.030.548.06 1
30.529.270,59.543.474,724.969.568,-
22.622.065,57.239.802,710.208.713,-
1.049.885,17.639.768,87.006.673,565.844.973,-
445.237.356,-
445.237.356,-
445.237.358,-
142.969.063,14.534.505,22.115.4721..439.999.008,4.010.166.376,-
148.415.504,4.668.044,23.435.561,1.411.827.345,3.837.486.256,-
153.861.944,7.759.203,23.516.301,1.421.916.104,3.452.764.165,-
-
-
20.000.000
192.955.565,-
190.042.152,-
324.523.862,-
4.585.136,-
229.581,-
66.000,-
107.372.619,-
66.327.967,-
76.309.934,-
40.488,-
-
-
235.468.829,-
243.012.433,-
261.519.340,-
91.904.258
130.108.155,-
71.130.332
50.000.000,-
-
-
1.484.463,-
608.067,-
2.029.567,-
-
-
574.572.025,400.518.511,-
-
-
21.768.154,-
11.676.044,-
7.405.461,-
705.599.622,-
642.004.709,-
1738.075.132,-
LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang pembiayaan
567.910,-
3.478.460,-
1.905.298,-
Utang pihak berelasi – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Liabilitas imbalan kerja karyawan- nett0
448.323.782,-
497.699.755,-
-
56.017.824,-
45.858.537,-
37.715.927,-
TOTAL LIABILITIS JANGKA PANJANG
515.009.516,-
547.036.752,-
39.521.225,-
1.220.709.138,-
1.189.041.461,-
1.777.696.357,-
TOTAL LIABILITAS EKUITAS Ekuitas Yng dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal saham ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor
731.080.062
487.500.000,-
483.602.416,-
281.905.533,-
563.713.272,-
544.416.984,-
-
-
9.338.871,-
Saldo Laba Telah ditentukan penggunaan nya Belum ditentukan penggunaan nya Saham treasuri Total Proforma ekuitas
11.000.000,-
10.000.000,-
9.000.000,-
1.713.867.296,-
1.356.334.219,-
430.873.525,-
(40.801),-
(38.184),-
(838.217),-
2.737.812.190,-
2.417.509.307,-
1.476.393.579,187.852.433,-
-
219.973.860
51.545.048,-
10.961.528,-
10.821.796,-
TOTAL EKUITAS
2.789.457.238,-
2.646.444.795,-
1675.067.808,-
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
4.010.166.376,-
3.837.486.256,-
3.452.764.165,-
Kepentingan non- pengendali
Sumber: Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Surya Media Tbk. Dan Indosiar Karya Media Tbk.
59
B. Analisis Aspek Perpajakan Dengan penggunaan nilai buku pada merger yang dilakukan SCMA dan IDKM, terdapat potensi pajak yang hilang sebesar: Tabel 5.1 Perhitungan Selisih Nilai Pasar dengan Nilai Sisa Buku SCMA dan IDKM Nama
Total Aset
SCMA
2.893.172.000.000
704.733.000.000
IDKM
882.292.000.000 3.775.464.000.000
TOTAL
Total Liabilitas
Nilai Sisa Buku
Nilai Pasar
Selisih
2.188.439.000.000
21.171.602.543.000
18.983.163.543.000
489.064.000.000
393.228.000.000
10.573.744.066.000
10.180.516.066.000
1.193.797.000.000
2.581.667.000.000
31.745.346.609.000
29.163.679.609.000
Untuk SCMA, terdapat selisih sebesar Rp 18.983.163.543.000,00. Jika merger dilakukan dengan menggunakan nilai pasar, maka selisih tersebut merupakan keuntungan yang merupakan penghasilan kena pajak. Dengan tarif pajak untuk badan sesuai Pasal 17 UU PPh yaitu sebesar 25%, maka
potensi
pajak
yang
hilang
adalah
sebesar
25%
x
Rp
18.983.163.543.000,00 = Rp 4.745.790.885.750,00 Untuk IDKM, terdapat selisih sebesar Rp 10.180.516.066.000,00. Jika merger dilakukan dengan menggunakan nilai pasar, maka selisih tersebut merupakan keuntungan yang merupakan penghasilan kena pajak. Dengan tarif pajak untuk badan sesuai Pasal 17 UU PPh yaitu sebesar 25%, maka
potensi
pajak
yang
hilang
adalah
sebesar
25%
x
Rp
10.180.516.066.000,00 = Rp 2.545.129.016.500,00. Sehingga total potensi pajak yang hilang adalah sebesar Rp. 7.290.919.902.250,00. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa potensi pajak yang hilang ini hanya bersifat sementara atau dikarenakan beda waktu, bukan
60
beda tetap. Hal ini dikarenakan, ketika perusahaan menggunakan nilai pasar sebagai dasar merger mereka, mereka akan dikenai pajak penghasilan atas keuntungan pengalihan harta dari selisih antara nilai buku dan nilai pasar. Namun, di kemudian hari, perusahaan dapat melakukan penyusutan atas aset mereka berdasarkan nilai baru tersebut (nilai pasar) yang nilainya lebih besar dari nilai buku. Akibatnya penghasilan kena pajak dari perusahaan gabungan tersebut akan terkurangi biaya depresiasi yang nilainya lebiih besar, sehingga besar pajak perusahaan untuk tahun tahun berikutnya
akan
menjadi lebih kecil dibandingkan jika perusahaan
menggunakan nilai buku sebagai dasar penilaian merger. Untuk aset lain yang tidak bisa didepresiasi seperti tanah misalnya, beda waktu akan terhapuskan ketika tanah tersebut dijual, ketika perusahaan menggunakan nilai pasar sebagai dasar merger, keuntungan penjualan tanah mereka akan jauh lebih kecil, dibanding perusahaan yang melakukan merger dengan dasar nilai buku, sehingga pajak yang mereka bayar menjadi lebih kecil. Aturan pajak tidak selalu sinkron dengan aturan akuntansi (PSAK), dalam kasus ini, secara akuntansi, kebijakan akuntansi yang tepat adalah menerapkan PSAK 38 (revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, dimana restrukturisasi ini dianggap berada dalam satu pengendalian, dan tidak ada perubahan substansi kepemilikan, sehingga dasar yang digunakan adalah nilai buku. Sementara menurut pajak, pada dasarnya setiap penggabungan usaha harus menggunakan nilai pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Ketidaksinkronan ini memberikan kendala bagi
61
perusahaan yang ingin melakukan merger, secara akuntansi dan hukum, proses merger sudah disetujui secara resmi, namun terjadi masalah ketika permohonan penggunaan nilai buku mereka ditolak oleh pajak. Dengan jumlah pajak terutang yang cukup besar, bisa jadi akan menghalangi proses merger ketika Wajib Pajak tidak memiliki dana untuk melunasi pajak terutang tersebut. Salah satu tujuan merger adalah demi pemekaran usaha atau untuk meningkatkan skala ekonomi perusahaan. Dengan dilakukannya merger, diharapkan operasional perusahaan bisa meningkat dan bisa meningkatkan laba perusahaan. Dengan adanya peningkatan laba, di sisi lain, pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat. Hal ini tentu baik untuk penerimaan negara. Salah satu prinsip pokok perpajakan yang paling terkenal yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", adalah
Prinsip convenient of
payment, artinya pembayaran pajak tidak boleh membebani wajib pajak, jika pemungutan pajak sampai menghambat proses merger yang sebetulnya memberikan efek positif untuk penerimaan pajak di masa depan, tentu hal ini harus dihindari. Pajak seharusnya tidak hanya mementingkan penerimaan jangka pendek, namun juga penerimaan pajak jangka panjang. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3), wajib pajak dimungkinkan menggunakan nilai buku untuk merger sepanjang diatur dalam keputusan menteri keuangan. Syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak sebagaimana
62
diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 43/2008 yaitu: mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha, melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha terkait, memenuhi persyaratan tujuan bisnis. Jika Wajib Pajak
sudah memenuhi persyaratan, apakah
DJP seharusnya memberikan izin bagi Wajib Pajak untuk menggunakan nilai buku. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.
C. Analisis Aspek Hukum Dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Surya Media Tbk. Dan Indosiar Karya Media Tbk. PT SCMA dan IDKM menggunakan pendapat dari beberapa kuasa hukum, antara lain: 1. Pendapat dari segi hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners Kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, telah ditunjuk oleh SCMA berdasarkan Surat Penunjukkan No. 337916-V1a tanggal 17 Oktober
2012
untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum dan
memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas rencana Penggabungan. Di bawah ini adalah ringkasan dari pendapat hukum tersebut: a. Transaksi Penggabungan merupakan transaksi antar pihak yang terafiliasi mengingat SCMA dan IDKM dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu EMTK. Berdasarkan Pendapat Kewajaran File No. STH-2013-103-SF, tanggal 14 Februari 2013 dari KJPP STH, transaksi Penggabungan dinyatakan wajar untuk pemegang saham
63
SCMA dan IDKM. Dengan demikian transaksi Penggabungan merupakan Transaksi Afiliasi dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. b. Dengan efektifnya Penggabungan, maka sesuai dengan Pasal 122 UUPT, IDKM akan berakhir demi hukum pada tanggal efektif Penggabungan tanpa likuidasi terlebih dahulu. Pada saat berakhirnya IDKM, maka: 1.
seluruh aktiva dan pasiva IDKM akan beralih demi hukum kepada SCMA sebagai perusahaan penerima Penggabungan; dan
2.
pemegang saham
IDKM
demi
hukum
pemegang saham
SCMA
sebagai
akan
perusahaan
menjadi penerima
Penggabungan. c. Penggabungan
harus
dilaksanakan
ketentuan Hukum Indonesia UUPM,
PP
27/1998,
dengan
yang berlaku
memperhatikan
khususnya
UUPT,
UU Penyiaran, PP 50/2005, Peraturan
IX.G.1, dan Peraturan Pencatatan BEI I.G dimana
berdasarkan
peraturan perundang-undangan di atas. Penggabungan baru dapat dilaksanakan dan menjadi efektif apabila persyaratan-persyaratan di bawah ini dipenuhi:
64
1.
diperolehnya sehubungan
pernyataan
efektif
dari
Bapepam-LK
dengan pernyataan pendaftaran yang diajukan
kepada Bapepam-LK dalam rangka Penggabungan; 2.
diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari pihak lain yang terkait dan atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan,
sebagaimana
disyaratkan
dalam
perjanjian-
perjanjian dimana SCMA dan IDKM merupakan pihak; 3.
diperolehnya SCMA
persetujuan
dari
RUPSLB
masing-masing
dan IDKM, dimana RUPSLB SCMA hanyalah sah
apabila dihadiri oleh pemegang saham SCMA yang mewakili paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB tersebut; 4.
diperolehnya persetujuan pencatatan tambahan atas sahamsaham baru yang dikeluarkan SCMA oleh BEI;
5.
ditandatanganinya akta penggabungan;
6.
diperolehnya persetujuan atas usulan perubahan anggaran dasar SCMA dari Menkumham; dan
7.
dipenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar masing-masing SCMA dan IDKM, UUPM, UUPT, Peraturan IX.G.1, dan Peraturan Pencatatan BEI I-G.
65
d. Sehubungan dengan Penggabungan, SCMA dan IDKM secara bersama-sama telah mempersiapkan Rancangan Penggabungan sebagaimana disyaratkan oleh dan telah memenuhi ketentuanketentuan dalam UUPM, UUPT, PP No.27/2008, dan Peraturan IX.G.1. Rancangan Penggabungan yang diusulkan secara bersamasama oleh Direksi SCMA dan IDKM tersebut telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris SCMA dan IDKM pada tanggal 15 Februari 2013. e. Penggabungan memerlukan perubahan Anggaran Dasar dari SCMA sebagai perusahaan penerima Penggabungan. Perubahan anggaran dasar tersebut akan berlaku sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar SCMA yang termuat dalam Rancangan Penggabungan atau tanggal kemudian yang akan ditetapkan dalam surat persetujuan tersebut.
2. Pendapat dari segi hukum Budidjaja & Associates Kantor hukum Budidjaja & Associates, telah ditunjuk oleh IDKM berdasarkan Surat Penunjukkan No. 089/BA-CR/NCJ/TB/VIII/12 tanggal 26 September 2012 untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas rencana Penggabungan (“Pendapat Hukum Budidjaja & Associates”). Di bawah ini adalah ringkasan dari pendapat hukum Budidjaja & Associates:
66
a.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham IDKM per tanggal 31 Januari 2013 dan Daftar Pemegang Saham SCMA per tanggal 31 Januari 2013 yang keduanya disiapkan oleh PT Raya Saham Registra, pemegang saham pengendali IDKM dan SCMA adalah EMTK. Oleh karenanya, transaksi Penggabungan ini merupakan transaksi afiliasi antara dua perusahaan yang berada di bawah satu pengendalian, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1.
b.
Untuk
melaksanakan
SCMA
Penggabungan,
Direksi
IDKM
dan
secara bersama-sama telah mempersiapkan Rancangan
Penggabungan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UUPT, PP No. 27/1998, dan Peraturan IX.G.1. Rancangan Penggabungan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari masing-masing Dewan Komisaris IDKM dan SCMA. c.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 122 ayat (3) huruf a dan b UUPT dan sebagaimana ternyata dalam Rancangan Penggabungan, akibat Penggabungan, seluruh aktiva dan pasiva IDKM akan beralih demi hukum ke dalam SCMA. Selain hal tersebut, pemegang saham IDKM yang menyetujui rencana Penggabungan IDKM karena hukum akan menjadi pemegang saham SCMA.
d.
Badan
hukum
terhitung
IDKM
akan
efektif
berakhir
demi
hukum
sejak tanggal efektif Penggabungan sesuai ketentuan
UUPT. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 27/1998 juncto Pasal 122 ayat (2) UUPT, bubarnya IDKM sebagai akibat Penggabungan
67
terjadi secara hukum tanpa perlu mengadakan likuidasi terlebih dahulu. e.
Dalam
proses
Penggabungan,
Penggabungan
hingga
tanggal
efektif
IDKM wajib memenuhi ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku terkait Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, UUPT, PP No. 27/1998, peraturan di bidang pasar modal dan peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia yang relevan.
D. Analisis Atas Putusan Pengadilan Pajak Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat keputusan nomor KEP-2630/WPJ.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penolakan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha merupakan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanakan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26, sehingga dapat diajukan gugatan sudah tepat. Hal ini dikarenakan Keputusan Penolakan merupakan salah satu jenis keputusan perpajakan sebagimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Selain itu, Keputusan Penolakan juga tidak termasuk dalam Pasal 37 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 yaitu mengenai keputusan yang tidak boleh diajukan gugatan. PT. Surya Citra Media Tbk telah memenuhi semua persyaratanpersyaratan untuk mendapatkan persetujuan penggunaan nilai buku atas
68
pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha sebagaimana diatur dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
43/PMK.03/2008
tentang
Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. Persyaratan tersebut meliputi: a.
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha;
b.
melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan
c.
memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test). Permohonan izin tersebut juga telah disampaikan pada tanggal 25
Oktober 2013, yaitu masih dalam jangka waktu lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha dilakukan (tanggal 1 Mei 2013) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2008. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terlambat menerbitkan surat permintaan kelengkapan permohonan, yaitu pada tanggal 8 November 2013 atau 14 hari setelah tanggal surat permohonan diterima, menurut SE-45/PJ/2008, seharusnya Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat permintaan kelengkapan permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan yang belum lengkap. Permintaan kelengkapan tersebut dipenuhi oleh SCMA pada tanggal 14 November 2013. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
surat keputusan paling lama 1 (satu) bulan
sejak diterimanya permohonan dari
Penggugat secara lengkap atau
69
maksimal tanggal 24 November 2013, hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak, namun Kepala Kantor Wilayah baru menerbitkan Keputusan penolakan dengan Nomor KEP-2630/WPJ.07/2013 pada tanggal 13 Desember 2013 . Penerbitan
surat
keputusan
nomor
KEP-2630/WPJ.07/2013
tanggal 13 Desember 2013 harus dibatalkan karena telah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan dari SCMA
secara
lengkap sehingga oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-28/PJ./2008, permohonan SCMA
harus dianggap diterima dan kepada SCMA diterbitkan surat
keputusan persetujuan. Pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha hanya terbatas pada aktiva tetap dan hal tersebut dikaitkan dengan persyaratan formal adalah keliru, merupakan pendapat yang tepat, karena dalam
Peraturan
Penggunaan
Nilai
Menteri Buku
Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tentang atas
Pengalihan
Harta
dalam
Rangka
Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha tidak disebutkan secara jelas bahwa hanya aset tetap yang dapat menggunakan nilai buku, terminologi aset tetap hanya muncul dalam lampiran PMK tersebut, dan tidak diatur dalam batang tubuh PMK tersebut, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menolak permohonan Wajib Pajak. Sehingga Keputusan
Majelis
untuk
menerima
gugatan
SCMA
,
sekaligus
70
membatalkan
surat
keputusan
Direktur
Jenderal
Pajak
no.
KEP-
2630/WPJ.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan Majelis memerintahkan kepada Direktur Jenderal
Pajak untuk mengabulkan surat
Nomor.DIR/FIN/143/SCM/J103
tanggal
16
Oktober
2013
SCMA tentang
Permohonan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha sudah tepat.
